Kerjasama Pemerintah Swasta (KPS) termasuk

1. Tugas III. Pembiayaan Pembangunan
KERJASAMA PEMERINTAH SWASTA DAN
MASYARAKAT
(PUBLIC-PRIVATE-COMMUNITY-PARTNERSHIP)
DALAM PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN
Penyusun :
Moh. Fikri Eka S. (3609100007)
Tadaki Santoso H. (3609100061)
Alviano Gabriel S. (3601010025)
Gede Yoga A.W.
(3601100060)

2. Tujuan
Agar kita memahami prinsip-prinsip maupun prosedur
pada teori/konsep yang mendasari pembiayaan
pembangunan dan mampu mengkritisi teori/konsep
tersebut terhadap kondisi empiris maupun teori/konsep sejenis

3. Tinjauan Literatur
Latar Belakang
Sistematika
Penutup
Telaah Kritis

4. Pelaksanaan otonomi daerah paska 1999, telah mengubah wajah penyelenggaraan pemerintahan daerah
Pada masa Orde Baru terjepit dalam kesempitan wewenang
otonomi yang tersentralisasi, melalui 2 Undang-undang Otonomi
Daerah, mendapatkan keleluasaan bertindak
Studi yang telah dilakukan untuk menakar
hasil pelaksanaan otonomi daerah dapat
menggambarkan Kegagalan (bad practice) :
Latar Belakang
•
•
•
•
•
•
Pajak dan retribusi
Kinerja dan orientasi birokrasi
Lembaga legeslatif
Penegakan hukum
Penanggulangan kemiskinan
Demokratisasi
Governance merupakan suatu solusi, merupakan suatu
consensus
untuk
menjembatani
perbedaan
kepentingan dan membangun sinergi antar-stakeholder
dalam suatu negara, wilayah, atau daerah/lokal.
Kemitraan dalam konteks pembangunan adalah kerjasama antara
pemerintah (daerah) dengan swasta dan/atau masarakat dalam
proses penyelenggaraan pelayanan publik, dengan KPS/PPPs.

5. KPS atau PPPs :
Triangle Synergy
Kapasitas Fiskal Pemerintah
Kualitas dan Kuantitas
Percepatan Pembangunan
Latar Belakang
Tuntutan Masyarakat
Peningkatan Partisipasi Dunia
Usaha/Swasta Serta Masyarakat
Triangle Synergy

6. Triangle Synergy
Menurut United Nations Development Program (2004), United Nations
Economic Commission for Europe (2008), dan Asian Development Bank (2008) :

7. PPPs
(Public Private Partnership)
Tinjauan Literatur
Telaah Kritis
Latar Belakang
Studi Kasus

8. PPPs
(Public Private Partnership)
Objek Dalam PPPs
Menurut Bult-Spiering and Dewulf, 2006 :
Reformasi Manajemen dalam Interaksi Antara
Pemerintah dan Manajemen Profesional (Swasta) dalam
rupa Kerjasama Sektor Publik-Privat, dengan sebuah Target
tertentu untuk menghasilkan sebuah Produk atau Jasa,
Pembagian Resiko Investasi Atas Dasar Pembagian
Keuntungan dan Biaya dan Ditanggung Bersama, untuk
Meningkatkan Efisiensi dan Efektivitas Pelaksanaan
Pembangunan, Kualitas Produk, dan Pelayanan Publik

9. Faktor Keberhasilan PPPs
Selain itu, menurut penelitian yang pernah dilakukan oleh Lembaga Administrasi Negara di
Samarinda (2008) terdapat beberapa asumsi yang harus terpenuhi :
• Pelayanan atau proyek kegiatan tidak bisa dilakukan sendiri karena keterbatasan finansial
atau pengalaman pemerintah.
• Mitra swasta bisa memberikan manfaat dalam peningkatan kualitas atau pelayanan publik
yang lebih baik daripada yang dilakukan oleh pemerintah.
• Mitra swasta memungkinkan pelayanan atau proyek kegiatan bisa dilaksanakan lebih
cepat daripada dilakukan sendiri oleh pemerintah.
• Ada dukungan dari pengguna layanan publik sebagai alasan dilibatkannya swasta dalam
kegiatan tersebut.
• Ada peluang kompetisi diantara mitra swasta yang prospektif.
• Tidak ada aturan yang melarang pelibatan swasta dalam program kemitraan yang akan
dilakukan
• Output layanan terukur dan ternilai dengan mudah
• Biaya program kemitraan bisa tertutup melalui implementasi biaya pengguna layanan.
• Proyek kegiatan atau pelayanan memberikan peluang berinovasi.
• Ada track record kemitraan dengan swasta dan ada peluang untuk mendorong
perkembangan ekonomi.

10. Pembiayaan PPPs-Konvensional

11. Mobilisasi
Sumber
Daya
Objek Dalam PPPs
Manajemen
Efisiensi
Kualitas
Scoop
dan
Skala

12. General Project Investment Structure
Government
Kepemilikan
Saham
Equity
Perjanjian
PPPs
Private
Perjanjian
Pinjaman
Debt
Sub
Kontrak
Sub-Kontraktor
(Konstruksi)
Sub-Kontraktor
(Operator)

13. Model Kerjasama Pemerintah-Swasta

14. O&M Contract
Pemerintah memberi wewenang kepada swasta dalam kegiatan operasional,
perawatan, dan kontrak pelayanan pada infrastruktur yang disediakan oleh
pemerintah. Pihak swasta membuat suatu pelayanan dengan harga yang telah
disetujui dan harus sesuai dengan performance standard yang telah ditentukan
oleh pemerintah. Contoh : pelayanan sektor air bersih (distribusi, operasional,
dan pemeliharaan pipa air).
Leasing
Kontrak dimana pihak swasta membayar uang sewa (fixed fee) untuk
penggunaan sementara suatu fasilitas umum, dan mengelola, mengoperasikan,
serta memelihara dengan menerima pembayaran dari para pengguna fasilitas
(user fees). Penyewa/pihak swasta menanggung resiko komersial. Masa kontrak
umumnya antara 5 -15 tahun. Contohnya adalah Leasing taman hiburan, terminal
udara, armada bis dan transportasi lain.

15. BOT (Build-Operate-Transfer)
Digunakan dengan melibatkan
Pendanaan pihak swasta akan digunakan untuk
investasi swasta pada
pembangunan konstruksi membangun dan mengoperasikan fasilitas atau sistem
infrastruktur berdasarkan standar-standar performane
infrastruktur baru
yang disusun oleh pemerintah
Masa periode yang diberikan memiliki masa waktu
Merupakan cara yang baik
yang cukup panjang untuk perusahaan swasta
untuk pembangunan
untuk mendapatkan kembali biaya yang telah
infrastruktur baru dengan
dikeluarkan guna membangun konstruksi beserta
keterbatasan dana pemerintah
keuntungan yang akan didapat yaitu sekitar 10
sampai 20 tahun
Untuk fasilitas-fasilitas infrastruktur yang lebih spesifik seperti penampungan
supply air yang besar, air minum, WTP, tempat pengumpulan sampah baik
sementara maupun akhir pembuangan, serta tempat pengolahan sampah

16. Cara Kerja PPPs
Proses Menawar
Perusahaan Pelaksana
Sponsorship
Dokumentasi
Kontraktor
Pembiayaan

17. Skema KPS

18. Skema KPS
Perusahaan pelaksana proyek akan mendapat dana dari swasta untuk
membiayai KPS. Biasanya, dana tersebut diperoleh dari percampuran dana dari
berbagai sponsor (biasanya proporsi kecil dari semua tanggungan) dan pinjaman dari
pemberi pinjaman luar. Pemberi pinjaman akan masuk kedalam Persetujuan
Pembiayaan dan Persetujuan Keamanan.
Selain itu, terdapat Persetujuan Kelangsungan. Biaya proyek menyediakan
kekuatan dari cashflow sebuah perusahaan pelaksana proyek namun dengan
Persetujuan Konsesi sebagai kuncinya. Pembayaran yang dilakukan oleh sektor
publik adalah satu-satunya arus pendapatan dalam sebuah perusahaan pelaksana
proyek, sehingga jika Persetujuan Konsesi habis akibat pemerintah memberhentikan
pembayaran atau terlambat, perusahaan pelaksana proyek tidak harus membayar
semua hutangnya.
Jika sebuah proyek mulai terjadi kesalahan dan hak sebuah perusahaan
pelaksana proyek yang membuat sebuah kontrak dalam bahaya, yang disebabkan
oleh pihak sektor publik, maka pemberi pinjaman dapat mengandalkan Persetujuan
Kelangsungan yang menjamin kelangsungan dan keamanan perusahaan pelaksana
proyek hingga pemberi pinjaman dapat kesempatan untuk “menyelinap” ke dalam
kaki perusahaan pelaksana proyek dan memperbaiki situasi tersebut.

19. Skema KPS
Untuk melengkapi komitmen pemerintah dalam mendukung KPS di
Indonesia, dibentuk beberapa lembaga yang secara spesifik berperan dalam
pelaksanaan KPS, seperti Indonesia Infrastructure Guarantee Fund (IIGF), yang
dibentuk untuk mencegah dan mengantisipasi resiko-resiko tertentu yang
terdapat pada pembangunan proyek infrastruktur. Penjaminan pemerintah ini
bersifat tidak langsung (non-recourse) sehingga pola penjaminan dilakukan di
luar neraca keuangan (off-balance sheet), yang berarti neraca keuangan
Pemerintah tidak terekspos secara langsung. Risiko yang ditanggung adalah
risiko yang tidak mungkin ditanggung oleh pihak lain selain pemerintah, seperti
pembebasan lahan dan kepastian naiknya tarif secara berkala berdasarkan
perjanjian konsesi.

20. Peranan Pemerintah Daerah
Apapun yang telah dilakukan oleh
Pemerintah dengan RPJP, RTRWN, belanja
APBN, kerja sama dengan swasta, maupun
pembentukan lembaga-lembaga
pembiayaan dan pengelolaan risiko
tersebut merupakan langkah-langkah yang
strategis, tetapi tetap dalam kapasitas yang
masih terbatas dan masih banyak kendala
Pada tahun 2006 yang lalu, dari sekitar 360
kabupaten/kota, jumlah Silpa mencapai Rp
33,6 triliun dan kabarnya pada tahun 2007
sudah mencapai Rp 45 triliun. Dan bila
jumlah ini ditambah dengan Silpa milik
provinsi (33 provinsi), maka bisa mencapai
Rp 60 triliun lebih.
APBN dan APBD
Sisa Lebih
Pembiayaan
Anggaran (SILPA)
Pemanfaatan Dana
Pembangunan dan
SILPA Untuk
Penyertaan Modal,
Pinjaman, dan
Penutup Defisit,
dalam pembiayaan
Pembangunan
Infrastruktur.

21. Faktor Keberhasilan PPPs

22. Faktor Keberhasilan PPPs
Kunci motivasi utama yang disadari oleh pemerintah
dalam Kerjasama Pemerintah-Swasta (KPS) adalah kemungkinan
dalam memperoleh sumber pendanaan untuk mendanai
kebutuhan pelayanan dan infrastruktur publik (Barlow, 2010).
Penting untuk dipahami bahwa mekanisme utama dalam
proyek infrastruktur, adalah prinsip investor dalam
mengembangkan sebuah negara, sumber pendanaan, struktur
pembiayaan proyek sejenis, dan isu utama yang muncul dari
transaksi-transaksi proyek yang sedang berkembang (World
Bank. 2012).

23. Tinjauan Literatur
Telaah Kritis
Latar Belakang
Studi Kasus

24. Telaah Kritis
Pertama
Dalam sebuah kasus dari pihak swasta, pemerintah yang bekerjasama dengan
pihak swasta dapat menjadi kurang tepat sasaran. Hal ini didasari dengan fakta
kebanyakan dari berbagai proyek pembangunan infrastruktur yang tidak efisien
dan efektif akibat permasalahan yang dihadapi saat pembangunan sedang
berlangsung. Permasalahan tersebut diantaranya seperti penyendatan proyek
pembangunan infrastuktur akibat kondisi ekonomi nasional mengalami inflasi
sehingga memicu para pekerja demo mogok kerja dan proyek terpaksa
dihentikan karena pemerintah, selaku pemberi proyek, tidak mempersiapkan
jaminan pengganti biaya investasi selama pekerjaan berlangsung.

25. Telaah Kritis
Kedua
Selain mengenai biaya penjamin pengganti biaya investasi, peraturan dan
perundangan sangat berpengaruh terhadap pelaksanaan pembangunan
infrastruktur, khususnya pengadaan lahan. Undang-undang Pengadaan
Lahan telah dibuat, namun selalu terhambat di pengadilan. Hal ini
menyulitkan pihak swasta untuk membangun infrastruktur secara efektif
dan efisien, secara otomatis, mempengaruhi kecepatan pembangunan.
Padahal program Kerjasama Pemerintah-Swasta ini digunakan untuk
meningkatkan kuantitas dan kualitas infrastruktur melalui para investor
yang lebih mumpuni mengembangkan infrastruktur.

26. Telaah Kritis
Ketiga
Dalam warta berita Washington Outside (2009), terdapat beberapa kritik
mengenai kerjasama pemerintah-swasta. Dalam berita tersebut, Prof.
Jeffrey Sachs mengatakan bahwa terdapat kemungkinan “permainan
sistem” oleh bank dengan menjual aset berharga yang penting dalam
sebuah kerjasama sebuah bank atau sekutu yang telah memasuki lembaga
pemerintahan. Namun, dalam kerjasama tersebut, ketika aset berharga
tersebut terbukti sangat berharga, maka pemerintahan menerima kerugian
yang lebih banyak daripada bank, bahkan pihak bank lebih beruntung
dengan menerima sedikit kerugian dan mendapat pemasukan. Dengan
demikian, pemerintah tidak berhemat melainkan malah merugi.

27. Advantages-Disadvantages
Kelebihan
1. Keputusan Investasi dibawah Kerjasama Pemerintah-Swasta berdasarkan kontrak
lebih berdasarkan pada perhatian terhadap pandangan jangka panjang daripada
pandangan jangka pendek.
2. Resiko dan pekerjaan ditransferkan ke dalam kelompok. Hal ini merupakan hal
terbaik dalam kemampuannya memanajemen, khususnya pengaturan biaya,
sehingga mencapai nilai terbaik.
3. Proyek yang melalui sebuah pemberian harga yang kompetitif, hal ini bermaksud
bahwa biaya pelayanan publik tidak terpengaruh oleh standar-standar pasar.
4. Pengaturan waktu dan pengeluaran lebih diterima dan menunjukkan nilai
keuangan yang lebih baik. Dimana Kerjasama Pemerintah-Swasta bukanlah sebuah
budget yang kaku, melainkan fleksibel dengan adanya pihak swasta yang mampu
menutupi biayannya.
5. Transfer silang kemampuan, pengetahuan, dan keahlian dari sektor privat dan
publik dapat menciptakan inovasi dan efisiensi.
6. Pembayaran kepada sektor privat dalam Kerjasama Pemerintah Swasta biasanya
terhubung kepada bagaimana mereka bekerja (progress), menciptakan insentif
dan efisiensi.

28. Advantages-Disadvantages
Kekurangan
1. Jumlah anggota yang terlibat dan hubungan alami mereka ketika perencanaan
jangka panjang sering berdampak pada kontrak yang rumit dan negosiasi, dan tinggi
transaksi dan biaya-biaya legalisasi. Sehingga butuh waktu bertahun-tahun lamanya.
2. Terdapat resiko bahwa anggota dari sektor swasta menjadi tidak menjadi
penyelesaian masalah atau membuat keuntungan besar selama berjalannya proyek.
Hal ini dapat menimbulkan masalah politis bagi pihak pemerintah.
3. Proyek jangka panjang PPP secara alami berarti hutang telah dilakukan sebelum
keuntungan telah dirasakan.
4. Terkadang dari pihak pemerintah dapat meminjam lebih murah daripada melalui
pihak swasta. Terdapat fakta bahwa pengeluaran capital atau dana terjadi oleh pihak
swasta yang terhitung merupakan pengeluaran dari pemerintah dimana pada tahap
tertentu dalam siklus ekonomi akan mempersulit macam-macam pengukuran
terhadap pinjaman pemerintah

29. Kerangka Kerja Bersama
Mengantisipasi permasalahan pemerintah swasta dalam hal investasi, maka suatu
kerangka kerja diperlukan untuk berpikir strategis tentang hubungan pemerintah dan swasta,
serta kebijakan kesehatan sektor swasta. Salah satu yang dianjurkan adalah Kerangka Kerja dari
Harding-Montagu-Preker. Kerangka Kerja Harding-Montagu-Preker ini memberikan acuan yang
memudahkan kita berpikir dalam menentukan strategi apa yang paling tepat berikut instrument
kebijakannya.
Kerangka Kerja ini berawal dari goal (tujuan) apa yang ingin dicapai atau masalah apa
yang ingin dipecahkan. Contohnya Dari aspek sistem kesehatan, umumnya ada 3 tujuan atau
masalah yang terkait dengan distribusi, efisiensi, dan mutu pelayanan.
Pemerintah dan sektor swasta mulai berbagi peran untuk mengatasi masalah atau
untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Meskipun demikian, upaya melibatkan sektor swasta
tidak bisa dilakukan begitu saja. Salah satu kendala yang ada adalah kurang diketahuinya
kapasitas sektor swasta oleh pemerintah. Oleh karena itu perlu dilakukan dahulu PHSA (Private
Health Sector Assessment atau assessment sector swasta di bidang kesehatan).
Tujuan PHSA ini adalah untuk mendapatkan informasi, identifikasi kebutuhan
tambahan, dan atau studi mendalam. Hal-hal penting yang perlu diketahui adalah apa saja
kegiatannya; siapa pemiliknya; bagaimana jenis pelayanannya (formal atau informal), dan lainlain. Salah satu kajian rinci tentang situasi kesehatan di sektor swasta di Indonesia telah dilakukan
USAID (2009).

30. Studi Kasus

31. Penutup
Kesimpulan
Pelaksanaan otonomi daerah yang tersentralisasi telah memicu inovasi dalam hal
perbaikan hasil kegagalannya. Bentuk-bentuk kegagalan dalam hal pajak dan retribusi yang
semena-mena, kinerja dan orientasi birokrasi yang hanya memikirkan kesejahteraan
anggotanya, lembaga legelatif yang kurang kuat, penegakan hukum yang lemah,
penanggulangan kemiskinan yang belum mencapai tujuan, serta penggunaan azas
demokrasi yang masih sangat kurang, memunculkan pemikiran-pemikiran baru melalui
berbagai studi penelitian.
Diketahui bahwa terdapat solusi untuk menyelesaikan masalah tersebut, yakni
dengan Governance, yang merupakan suatu solusi, merupakan suatu consensus untuk
menjembatani perbedaan kepentingan dan membangun sinergi antar-stakeholder dalam
suatu negara, wilayah, atau daerah/lokal. Governance tersebut dapat tercapai dengan
berbagai cara. Kemitraan dalam konteks pembangunan adalah kerjasama antara
pemerintah (daerah) dengan swasta dan/atau masarakat dalam proses penyelenggaraan
pelayanan publik, yaitu dengan konsep KPS/PPPs.

32. Penutup
Kesimpulan (Con’t)
Kerjasama Pemerintah-Swasta (KPS) atau Public-Private Partnership (PPPs) dilatarbelakangi
oleh berbagai alasan selain bentuk evaluasi dari otonomi daerah tersebut diatas. Berbagai
alasan tersebut Antara lain :
1. Kapasitas fiskal pemerintah yang lemah,
2. Pencapaian kualitas dan kuantitas dalam pelayanan terhadap masyarakat yang masih
kurang optimal,
3. Percepatan pembangunan yang kian melambat dengan berbagai permasalahannya,
4. Tuntutan masyarakat akan kebutuhan infrastruktur,
5. Peningkatan partisipasi dunia usaha/swasta serta masyarakat dalam pengembangan
ekonomi masyarakat lokal dan keleluasaan berusaha,
6. Keterbatasan sumberdaya yang dimiliki oleh pemerintah dalam hal sumber daya ahli
atau expertise dan teknologi-informasi inovatif, dan
7. Untuk mencapai Triangle Synergy. Triangle synergy yang dimaksud, menurut United
Nations Development Program (2004), United Nations Economic Commission for Europe
(2008), dan Asian Development Bank (2008), adalah integrasi sinergis antara pemerintah,
swasta, dan masyarakat.