1. oleh
Direktur Produksi dan Usaha Budidaya
Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya
Kementerian Kelautan dan Perikanan
Disampaikan dalam Pelantikan Pengurus dan Sarasehan SCI
Surabaya, 20 Juli 2018

2. Tantangan Produk
Perikanan
1. Food Safety
2. Quality Assurance
3. Traceability
4. Environmental Impacts
5. Social Responsibility
6. Animal Health & Welfare
PENGENDALIAN SJMKHP YANG SESUAI DENGAN
SISTEM DAN STANDAR INTERNASIONAL/REGIONAL
MEA
Pasar
Global

3. Perikanan
Tangkap
Budidaya
Perikanan
Supplier
UPI /
Eksportir
Pelabuhan
Perikanan
& TPI
Inspeksi & Sertifikasi
PRP & HACCPIMPOR
RUANG LINGKUP PENGENDALIAN MUTU & KEAMANAN HASIL PERIKANAN
Pasar :
Ekspor/domestik
Tangkap
& TPI
Supplier /
Mini Plant
SISTEM JAMINAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN
(SJMKHP) & SISTEM MANAJEMEN MUTU (SMM)
Laboratorium :
- Surveillance In
Process Inspection
- Pengujian Produk
Sertifikat Kesehatan:
(Health Certificate)
Quality & Safety
 Kesehatan Ikan
Monitoring

4. .
1-12 Oktober 2018
Fokus: Residue in food of
animal origin
Inspeksi Uni Eropa
TARGET HASIL:
BEBAS TEMUAN
.
.
animal origin
Februari 2012:
“Sidang SCOFCAH UE
mencabut CD
220/2010 “Wajib uji
residu antibiotika
produk budidaya
Indonesia yang
masuk ke UE” Berlaku
mulai Nov 2012
PoA Hasil inspeksi FVO – EU
Inspection, 25 Feb – 7 March
2013
1. Semua Unit
pembudidayaan ikan
yang memasok bahan
baku ke UPI - AN harus
disertifikasi CBIB dan
dilakukan pengendalian;
2. Unit Pengolahan
menerima bahan baku
dari unit pembudidayaan
yang bersertifikat CBIB.
Inspeksi
nov’2009 
sanksi ekspor:
pengujian 20%
cargo di
pelabuhan
masuk karena
residu antibiotik
mulai april 2010
Calon Lokasi:
Jawa Timur,
Sumatera Utara
Lampung,
Jawa Barat,
Kalimantan Utara,
Alternatif lokasi:
Sulawesi Selatan,
Banten
Jawa Tengah

5. Tindak Lanjut Temuan UE:
PoA 2012
KKP
• Sertifikasi CBIB 2003 sebanyak 7000 unit
• Perbaikan laboratorium
• Peningkatan program Monitoring Residu• Peningkatan program Monitoring Residu
Pembudidaya
• Sertifikasi CBIB semua tambak udang
• Pengujian residu pada produk udang
• Registrasi (KUSUKA) semua tambak udang

6. • Surat Edaran bagi Dinas
• Pertemuan persiapan
kunjungan
• Sharing data pembudidaya
pemasok UPI  untuk
disertifikasi
• Koordinasi agar anggota
disertifikasi
• Koordinasi kesiapan kunjungan
• Komitmen penggunaan obat
bertanggung jawab
Nomor Surat : 4558/DJPB/VI/2018
tanggal 26 Juni 2018
Koordinasi dengan pelaku usaha
Persiapan Inspeksi UE
DKP Provinsi
• Kesiapan kunjungan di
Dinas, pembudidaya, toko
obat ikan, laboratorium, dll
• Koordinasi data &
peningkatan dukungan
anggota
• Peningkatan biosecurity,
traceability
6
• Melakukan audit CBIB pada
unit budidaya pemasok UPI
• Menyiapkan dokumen
pelaksanaan Sertifikasi CBIB,
Monres, dll
• Mendukung kesiapan
kunjungan di pembuddiaya,
toko obat ikan, dll
Pembudidaya

7. Persiapan Inspeksi UE
Registrasi unit usaha melalui KUSUKA
• KUSUKA: integrasi pendataan pelaku usaha KP
• Manfaat KUSUKA: identitas pelaku usaha KP
• Shrimp Club daerah bekerja sama dengan Dinas
Kab/Kota untuk melengkapi data anggota
• SCI bekerja sama dengan UPI (AP5I) untuk
pendataan tambak pemasok bahan baku ke UPI
7

8. Persiapan Inspeksi UE
Sertifikasi CBIB seluruh tambak anggota SCI
• Pengajuan permohonan Sertifikasi CBIB atas
tambak anggota SCI disampaikan ke Dinas Provinsi
• Audit dilakukan segera, paling lambat September• Audit dilakukan segera, paling lambat September
2018 (crash program)
• KKP melakukan pengawalan percepatan penerbitan
Sertifikat CBIB
8

9. Persiapan Inspeksi UE
Perbaikan di Unit Usaha
• Peningkatan penerapan biosecurity
• Pengendalian kesehatan ikan  komitmen
penggunaan obat ikan yang bertanggung jawabpenggunaan obat ikan yang bertanggung jawab
• Penerapan traceability
9

10. Persiapan Inspeksi UE oleh KKP
Akselerasi oleh KKP
• Koordinasi dengan Dinas
sejak informasi
kunjungan: sharing data
& akselerasi persiapan
Perbaikan Sertifikasi oleh
KKP
• Review hasil audit
sebelum terbit
• Persyaratan kelulusan& akselerasi persiapan
• Pengawalan kegiatan
Sertifikasi bagi Dinas
(Dana Dekon)
• Pengembangan aplikasi
CBIB/CPIB bagi
pembudidaya (Proyek
FAFI)
• Persyaratan kelulusan
sesuai aturan:
biosecurity dan
traceability
• Pendampingan BSN
dalam pengembangan
dan pelaksanaan
10

11. Rencana One Single Submission (OSS)
PP No. 24/2018 tanggal 21 Juni 2018
Nomor Induk Berusaha
Input data
OSS
Input data
Penerbitan SIUP/TPUPI, Sertifikasi
* Ijin Lingkungan
* Ijin Lokasi
* Sertifikasi CBIB
Surveilen 11
Komitmen
Ijin Usaha
Ijin Operasional
Pemeriksaan pemenuhan persyaratan
 Peringatan, pembekuan, pencabutan
K/L

12. Bantuan Premi Asuransi
PerikananPerikanan

13. • Bantuan Premi Asuransi adalah bantuan pembayaran premi asuransi
untuk usaha pembudidayaan ikan yang dimiliki oleh pembudi daya ikan
ASURANSI PERIKANAN BAGIASURANSI PERIKANAN BAGI
PEMBUDI DAYA IKAN KECIL (APPIK)PEMBUDI DAYA IKAN KECIL (APPIK)
Kementerian Kelautan dan Perikanan
Republik Indonesia
untuk usaha pembudidayaan ikan yang dimiliki oleh pembudi daya ikan
kecil.
• Kriteria Pembudi Daya Ikan Kecil:
1. menggunakan teknologi sederhana; dan
2. melakukan Pembudidayaan Ikan dengan luas lahan:
• usaha Pembudidayaan Ikan air tawar untuk kegiatan pembesaran
Ikan paling luas 2 (dua) hektar.
• usaha Pembudidayaan Ikan air payau untuk kegiatan pembesaran
Ikan paling luas 5 (lima) hektar.
13 DITJEN PERIKANAN BUDIDAYA

14. TAHUN 2017
(Asuransi Usaha Budidaya Udang)
Kementerian Kelautan dan Perikanan
Republik Indonesia
14 DITJEN PERIKANAN BUDIDAYA

15. Kementerian Kelautan dan Perikanan
Republik Indonesia
PROV. ACEH
NO KAB/KOTA
1 KOTA LANGSA
2 KABUPATEN ACEH BARAT
3 KABUPATEN ACEH JAYA
4 KABUPATEN ACEH BARAT DAYA
5 KABUPATEN ACEH TIMUR
6 KABUPATEN BIREUEN
PROV. SUMATERA UTARA
NO KAB/KOTA
1 KABUPATEN LANGKAT
PROV. LAMPUNG
NO KAB/KOTA
1 KAB LAMPUNG SELATAN
PROV. BANTEN
LOKASI ASURANSI TAHUN 2017
PROV. KALIMANTAN SELATAN
NO KAB/KOTA
1 KABUPATEN TANAH BUMBU
PROV. GORONTALO
NO KAB/KOTA
1 KABUPATEN BOALEMO
2 KABUPATEN POHUWATO
PROV. NUSA TENGGARA BARAT
NO KAB/KOTA
1 KABUPATEN BIMA
2 KOTA BIMA
PROV. SULAWESI SELATAN
NO KAB/KOTA
1 KABUPATEN WAJO
2 KABUPATEN TAKALAR
PROVINSI: 14
KABUPATEN: 33
KOTA: 4
15 DITJEN PERIKANAN BUDIDAYA
PROV. BANTEN
NO KAB/KOTA
1 KABUPATEN SERANG
PROV. JAWA TENGAH
NO KAB/KOTA
1 KABUPATEN PATI
2 KABUPATEN DEMAK
3 KOTA TEGAL
4 KOTA PEKALONGAN
PROV. JAWA BARAT
NO KAB/KOTA
1 KABUPATEN BEKASI
2 KABUPATEN INDRAMAYU
3 KABUPATEN KARAWANG
PROV. JAWA TIMUR
NO KAB/KOTA
1 KABUPATEN SUMENEP
2 KABUPATEN TUBAN
3 KABUPATEN GRESIK
2 KABUPATEN TAKALAR
3 KAB. BULUKUMBA
4 KAB. PANGKAJENE KEPULAUAN
5 KAB. KEP SELAYAR
6 KAB. BONE
7 KAB. PINRANG
PROV. SULAWESI BARAT
NO KAB/KOTA
1 KABUPATEN POLEWALI MANDAR
PROV. SULAWESI TENGAH
NO KAB/KOTA
1 KAB TOJO UNA UNA
PROV. SULAWESI TENGGARA
NO KAB/KOTA
1 KABUPATEN KOLAKA
2 KABUPATEN MUNA
3 KABUPATEN KOLAKA UTARA
4 KABUPATEN KONAWE

16. Kementerian Kelautan dan Perikanan
Republik Indonesia
MEKANISME KLAIM
DinasDinas KelautanKelautan && PerikananPerikanan
a. Pembudi daya
wajib melaporkan
kerugian dalam
1x24 jam
16 DITJEN PERIKANAN BUDIDAYA
PerusahaanPerusahaan AsuransiAsuransi
((PenanggungPenanggung))
b) Dinas
sesegera
mungkin
memberitahuk
an kepada
perusahaan
Asuransi
dalam waktu
3x24 jam
c. Asuransi melakukan
pemeriksaan
kerugian/kerusakan bersama
pertugas Dinas
d. Tertanggung
(Pembudidaya)
melengkapi
dokumen klaim &
Formulir Pengajuan
Klaim
e. Klaim dibayar
14 hari kerja
setelah Berita
Acara disetujui
tertanggung

17. REKAP KLAIM APPIK PER 2 JULI 2018

18. Kendala Pelaksanaan
• Saat terjadi klaim, ketika tim survey dari perusahaan
asuransi datang ke lokasi pembudidaya, lokasi sudah
banyak mengalami perubahan sehingga sulit untuk
menemukan bukti bahwa telah terjadi kerugian dimenemukan bukti bahwa telah terjadi kerugian di
lokasi tersebut
• Tidak semua lokasi budidaya memiliki lab uji

19. Tantangan Pelaksanaan
• Asuransi Perikanan bagi Pembudi Daya Ikan Kecil merupakan
langkah konkrit dari komitmen KKP untuk melindungi
pembudi daya ikan kecil dalam memberikan jaminan
keberlanjutan usaha yang digeluti.
• Program asuransi perikanan dibutuhkan tidak hanya sekedar
untuk pelaksanaan bantuan premi asuransi, namun sebagaiuntuk pelaksanaan bantuan premi asuransi, namun sebagai
stimulan dan edukasi dalam membangun kesadaran
pembudi daya ikan untuk berasuransi, dengan demikian ke
depannya tidak hanya pembudi daya ikan kecil yang dapat
merasakan manfaat dari asuransi sebagai perlindungan
usaha budidaya.
• Dibutuhkan dukungan dari stakeholder (Pemda, Asosiasi,
Pembudi Daya Ikan)

20. RENCANA BANTUAN ASURANSI PERIKANAN
TAHUN 2018
Aceh
720
Sumut
20
60
Gorontalo
40
Sulawesi
Tengah
50
40
Kementerian Kelautan dan Perikanan
Republik Indonesia
No Provinsi Target (Ha)
1 Aceh 720
2 Sumatera Utara 20
3 Lampung 180
4 Banten 90
5 Jawa Barat 1580
6 Jawa Tengah 170
Lampung
180
1580
Jawa
Barat
90
Banten Jawa
Tengah
170
700
Jawa
Timur
Kalimantan
Selatan
Tengah
980
Sulawesi
Selatan
Nusa Tenggara
Barat
160
Sulawesi
Barat
Sulawesi
Tenggara
210
Hektar
20 DITJEN PERIKANAN BUDIDAYA
7 Jawa Timur 700
8 Nusa Tenggara Barat 160
9 Kalimantan Selatan 60
10 Sulawesi Selatan 980
11 Sulawesi Barat 40
12 Sulawesi Tenggara 210
13 Sulawesi Tengah 50
14 Gorontalo 40
Jumlah 5.000
Catatan: Target 2018 = 5.000 ha
(3.300 Ha lahan usaha budidaya udang/polikultur udang
peserta tahun 2017 akan dilanjutkan pada tahun 2018)

21. Kementerian Kelautan dan Perikanan
Republik Indonesia
TARGET KOMODITAS ASURANSI 2018
BANDENG:
Teknologi sudah
dikuasai
Mudah dibudidayakan
(polikultur)
Relatif tahan terhadap
penyakit
Tersedia berbagai jenis
produk olahan
UDANG/POLIKULTUR
21 DITJEN PERIKANAN BUDIDAYA
NILA:
Teknologi sudah dikuasai
Mudah dibudidayakan pada
berbagai jenis lahan dan wadah
budidaya
Relatif tahan terhadap penyakit
Komoditas ekspor
Tersedia berbagai jenis produk
olahan
PATIN:
Teknologi sudah dikuasai
Relatif tahan terhadap penyakit
Potensi bersaing dgn Vietnam
Tersedia berbagai jenis produk
olahan (pindang, fillet)
produk olahan

22. KRITERIA CALON PENERIMA
1. terdaftar di database Kartu Pembudi Daya Ikan
(aquacard) atau Kartu KUSUKA (Kartu Pelaku Usaha
Kelautan dan Perikanan);
2. diutamakan peserta program SeHAT-kan dan sudah
tersertifikasi CBIB;
3. Pembudi daya ikan kecil yang memiliki usaha
Persyaratan Penerima Bantuan Pemerintah
Kementerian Kelautan dan Perikanan
Republik Indonesia
3. Pembudi daya ikan kecil yang memiliki usaha
pembesaran udang / polikultur udang, bandeng dengan
lahan ≤ 50.000 m2 per orang atau usaha pembesaran
nila dan patin dengan lahan ≤ 20.000 m2 per orang dan
menggunakan teknologi sederhana;
4. tidak pernah mendapatkan bantuan program asuransi
dari pemerintah atau pernah mendapatkan program
asuransi dari pemerintah namun sudah berakhir masa
berlakunya atau risiko yang dijamin berbeda; dan
5. patuh pada ketentuan yang tercantum dalam Polis
Asuransi.
22
22 DITJEN PERIKANAN BUDIDAYA

23. TERIMA KASIH