Presentasi berikut adalah materi yang disampaikan oleh Direktur Pembenihan, Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya, Kementrian Kelautan dan Perikanan Indonesia pada sarasehan perudangan nasional yang diadakan oleh Shrimp Club Indonesia pada 20 Juli 2018

1. PERKEMBANGAN SERTIFIKASI
PERIKANAN BUDIDAYA DI INDONESIA
• oleh
• Coco Kokarkin Soetrisno
• Direktur Perbenihan, Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya
• Kementerian Kelautan dan Perikanan
• Disampaikan dalam Pelantikan Pengurus dan Sarasehan SCI

2. Value Chain Udang Budidaya Di Indonesia
Processors
Teradisional Intensif
Supra
Intensif
Pengumpul

3. Konsumer
Retailer
Packers n
Processors
Pengumpul
Besar
Pembudidaya
Intensif
Pembudidaya
Tradisional
HACCP
GAP/ CBIB
CBIB/
Klaster/
HACCP

4. Pentingnya Sertifikasi dkk di Negara Pengimpor
Saat Udang Langka
Konsumer
HACCP
(Traceability)
Saat Udang Berlimpah
Konsumers
HACCP
Traceability
GAP

5. TERAPKAN SERTIFIKASI min CBIB v 1, min
Traceability dgn progr KUSUKA

6. CBIB V1 sebagai bagian dari
Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (SJMKHP)
CBIB
CPIB
OIKB PA
KAN
Fokus pada KEAMANAN PANGAN

7. Untuk Pasar yang lebih
luas
TERAPKAN SERTIFIKASI min
CBIB v 2

8. DAYA SAING
PRODUK PERIKANAN BUDIDAYA
Sertifikasi CBIB V1
Pasar Global
1. Keamanan Pangan (FoodSafety)
2. Jaminan Mutu (Quality Assurance)
3. Ketelusuran (Traceability)
4. Dampak Lingkungan (Environmental
Impacts)
5. Tanggungjawab Sosial (SocialResponsibility)
6. Kesehatan & Kesejahteraan Hewan
(Animal Health & Welfare)
Sertifikasi CBIB V2
1. Keamanan Pangan (FoodSafety)
2. Jaminan Mutu (Quality Assurance)

9. Harmonisasi CBIB
Good Aquaculture Practices (GAP)
2004:
Kelayakan Dasar
Budidaya Udang
(prerequisite)
2007:
CBIB dengan
fokus
Keamanan
Pangan (GAP)
2012-2015:
5 SNI CBIB (Versi -2)
Harmonisasi FAO
Guidelines
ASEAN Shrimp GAP
Standard ASEAN GAqP
Guidelines
 Responsible
Aquaculture
2018:
OSS: Simplifikasi
Penataan IndoGAP
Pembagian peran:
owner, LS, dll
2016:
IndoGAP
Penyiapan aturan
Lembaga Sertifikasi
Penyiapan IndoGAP

10. BEBERAPA STANDAR MUTU/
KEAMANAN PANGAN & SERTIFIKASI

11. IndoGAP
Proses pembudidayaan ikan dengan Cara Pembenihan Ikan yang Baik (CPIB), Cara Pembesaran Ikan
yang Baik (CBIB), dalam lingkungan yang terkontrol sehingga memberikan jaminan mutu dan
keamanan pangan dengan memperhatikan sanitasi, sarana produksi yang digunakan, serta memenuhi
persyaratan kesehatan dan kenyamanan ikan, tanggungjawab lingkungan dan sosial ekonomi.
Tujuan
 Menjamin keamanan pangan dan mutu produk budidaya yang dihasilkan di Indonesia
 Mewujudkan keberlanjutan kegiatan perikanan budidaya di Indonesia
Manfaat
 Sebagai standar sarana produksi dan produk perikanan budidaya yang beredar di Indonesia
 Menjadi persyaratan bahan baku industri dan ekspor, dalam upaya meningkatkan daya saing produk
perikanan Indonesia

12. CBIB V2 sudah
memenuhi persyaratan FAO
Technical Guidelines &
ASEAN Shrimp GAP
Keamanan
pangan
Kesehat
an &
kesejaht
eraan
ikan
Lingkung
an
Sosial
ekonomi
PB
bertang
gung
jawab

13. •UE
•USFDA
•Australia
•Kanada, dll
Persyaratan
Pembeli
•Sertifikasi CBIB
•Sertifikasi CPIB
•Registrasi Pakan
•Registrasi Obat
•Monitoring Residu
Regulasi &
Implementasi •Penerapan SNI & aturan 
biosecurity, traceability, dll
•Pengendalian proses
budidaya dan sarana
produksi
Pemenuhan
persyaratan
BUYER:
Inspeksi
PEMERINTAH:
Sbg Official Control

14. Inspeksi BUYER pada Tambak Udang di Indonesia
• Apakah menerapkan CBIB?  bukti
sertifikat
• Apakah menerapkan Biosecurity?
• Apakah menerapkan traceability?
• Bagaimana membuktikan SOP
dijalankan

15. Sertifikasi IndoGAP (Kondisi saat ini)
Pembudidaya/
Pembenih
Dinas
DJPB
Penilaian Pendahuluan
Penilaian Lapangan
Perbaikan
Rapat Teknis
Sertifikat CBIB/CPIB
Surveilens (3.2 jt/sertifikat/thn )
• CBIB dan CPIB Diakui dan
digunakan sebagai dasar
sertifikasi versi luar negeri
• Dinilai TIDAK INDEPENDEN oleh
GSSI
• Menggunakan anggaran
pemerintah pusat dan daerah
• Lemah dalam SURVEILEN
• Ketertelusuran lemah
• Tidak menjadi insentif pada
komoditas ekspor dan non ekspor
• Dibutuhkan UPI dalam negeri
namun tidak dapat diterbitkan
karena tidak ada anggaran
Butuh
anggaran

16. Pembudidaya
Global GAP/ ASC dll
Auditor
Dokumen
Penilaian lapangan
Sertifikat
Surveilen tahunan
(60 – 200 jt)
Sertifikasi Internasional
• Jaminan Pasar
• Ketertelusuran kuat
• Mahal (60 – 200 jt)
• Pembudidaya kecil tidak dapat
mengikuti
• Pembudidaya kecil tidak dapat
memasarkan produknya

17. SUPERMARKET
LN
Misal :
WWF/ASC/SFP
UPI
Inspektur SOP
(auditor daerah,
pengumpul)
Pembudidaya
Pembenih
QC
QA
Harmonisasi
indoGAP
Versus
KONFIRMASI
OLEH
AUDITOR
CBIB DJPB
KONFIRMASI
OLEH
AUDITOR CPIB
DJPB
Bukti Inspeksi
(Pembiayaan inspeksi
ditanggung UPI)
Pembudidaya/
Pembenih
Dinas
DJPB
Penilaian Pendahuluan
Penilaian Lapangan
Perbaikan
Rapat Teknis
Sertifikat CBIB/CPIB
Surveilens (1,2 jt/sertifikat)

18. Masalah Kekuatan IndoGAP bila total
Pemerintah terhadap 100.000 pembudidaya
SERTIFIKAT
IndoGAP
Melalui Audit
SUrveilens Pembudidaya Mon RES
Monitoring/
Pengendalian
Dinas/ Pusat

19. Alternatif BARU: TRACERS MPM
Meningkatkan Peranan Processors

20. 1. Kekuatan data dasar (Kusuka dan Monres).
2. Menghindari monopoli (Lisensi KKP, Sertifikasi pada UPT atau pihak ketiga, PerMen).
3. Pengaturan produksi (Sistem Informasi, diversifikasi pengolahan, sistem resi gudang).
4. Penguatan sistem dengan melibatkan Dinas.
5. Menerapkan secara massal dan sistematis.
UPI (94 EU)
Indo GAP LSPro
Pembenihan Pakan
Pembudidaya
Int
Pembudidaya
Trad
KKP
Pengendali
Proses Monres
KUSUKA

21. PILOT PROJECT TRACERS
• Identifikasi UPI/ Prosessor yang Menyediakan Manajemen Melalui AP51
• Identifikasi Klaster/ Perusahaan yang bersedia DIAWASI melalui SCI
• Identifikasi Supermarket EU dan US dan Jepang yang akan bisa
menyerap produk TRACERS
• Pihak Retailer melobby Comp Authority masing masing (Belanda ke
EU) ; WallMART ke Pemerintah US, Jepang melalui SKIM PT
BOMAR
• Pelatihan CBIB bagi UPI : manajer, Auditor, dan MPM oleh Pemerintah
• Support system dan terhadap SDM oleh negara donor
• Running
• Promosi di Forum Internasional (IndoAQUA; OOC)

23. KARTU KUSUKA
Integrasi data Kelautan dan Perikanan Indonesia
23

24. LATAR BELAKANG 24
Program Satu Data KP
Satu Standar Data, Satu Meta
Data, Satu Portal Data
Integrasi seluruh
jenis data di bidang
kelautan dan
perikanan
Salah satu jenis data yang
perlu diintegraskan adalah
kartu yang dikeluarkan
oleh KKP
Program Satu
Data KP
Data
Produksi
Data
Perizinan
Data
Administras
i
Data
Pengawasan
Data2
Lainnya
Data Kartu
Pelaku Usaha
Kartu KUSUKA
adalah salah satu
dari banyak bagian
Program Satu Data
KP

25. TUJUAN, FUNGSI DAN MANFAAT KARTU KUSUKA
25
TUJUAN:
• Melengkapi Pendataan Data Identitas Pelaku
Usaha
• Perlindungan dan pemberdayaan Pelaku Usaha
KP
• Percepatan Pelayanan
• Peningkatan Kesejahteraan
• Efektivitas dan Efisiensi Program KKP
• Harmonisasi Kebijakan & Standardisasi Kartu
FUNGSI KARTU KUSUKA
• Identitas profesi Pelaku Usaha KP
• Basis Data untuk memudahkan perlindungan
dan pemberdayaan Pelaku Usaha KP
• Pelayanan dan pembinaan Pelaku Usaha KP
• Sarana untuk pemantauan dan evaluasi
pelaksanaan program Kementerian
MANFAAT:
Menjadi prasyarat program KKP seperti
Bantuan Pemerintah (BP), Perizinan,
Cashless Transaction, akses ke
perbankan, dan lainnya

26. EVOLUSI KARTU PELAKU USAHA KELAUTAN
DAN PERIKANAN 26
Kartu KUSUKA adalah satu-satunya
kartu identifikasi KP bagi Pelaku
Usaha KP

27. DASAR HUKUM 27
Peraturan MKP No. 39/Permen-KP/2017
tentang Kartu Pelaku Usaha Kelautan dan
Perikanan
• Diundangkan dan berlaku sejak tanggal 5
September 2017
• Terdiri dari 10 Bab:
 Ketentuan Umum
 Penyelenggara
 Bentuk dan Format
 Persyaratan dan Mekanisme Penerbitan
 Masa Berlaku
 Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan
 Pembinaan
 Ketentuan Lain-lain
 Ketentuan Peralihan
 Ketentuan Penutup

28. APA ITU KARTU KUSUKA? 28
Dasar Hukum:
Peraturan MKP
No.
39/Permen-
KP/2017
tentang Kartu
Pelaku Usaha
KP

29. BENTUK KARTU KUSUKA 29
Kartu KUSUKA memuat informasi berikut terkait Pelaku
Usaha:
a) NIK;
b) Nama;
c) Alamat;
d) Masa berlaku;
e) Profesi utama;
f) Kode Quick Response (QR Code)
• Dalam QR Code terdapat informasi-informasi lain yang
tersimpang sebagaimana diminta dalam formulir
pendaftaran

30. PIHAK-PIHAK YANG TERLIBAT 30
Pelaku Usaha
Orang / korporasi yang berusaha di
bidang KP yang menjadi obyek
pendaftaran Kartu KUSUKA
Petugas Kartu KUSUKA
Petugas yang
membantu/mendampingi proses
pendaftaran Kartu KUSUKA dan
melakukan input permohonan
pendaftaran
Eselon I Validator Kartu KUSUKA
Petugas di Eselon I (DJ PRL, DJPT,
DJPB, DJPDSPKP, dan BKIPM) yang
melakukan validasi permohonan Kartu
KUSUKA
Bank
Bank mitra Kartu KUSUKA yang
mencetak kartu fisik
Terdiri dari: petambak garam, nelayan,
pembudidaya ikan, pengolah ikan, pemasar
perikanan, Perusahaan Penyedia Jasa
Kepabeanan
Dinas Kab/Kota KP dan UPT KKP :
menerima permohonan Pelaku Usaha yang
datang ke Dinas/UPT
Validasi dilakukan oleh:
• DJPRL : petambak garam
• DJPT: nelayan
• DJPB: pembudidaya
• DJ PDSPKP: pemasar dan pengolah ikan
• BKIPM: Perusahaan Penyedia Jasa Kepabeanan

31. PROSEDUR DAN FORMULIR KARTU KUSUKA 31

32. PENYELENGGARA KARTU KUSUKA
32
No Pelaku Usaha Eselon I/Badan yang menyelenggarakan
1 Petambak Garam Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut
2 Nelayan Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap
3 Pembudi Daya Ikan Direktorat Jenderal Perikanan budidaya
4 Pengolah Ikan Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk
Kelautaan dan Perikanan5 Pemasar Perikanan
6 Perusahaan Penyedia Jasa
Kepabeanan
Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan
Keamanan Hasil Perikanan (BKIPM)
Penyelenggara Kartu KUSUKA terdiri dari Sekretariat Jenderal, Ditjen, Badan, UPT,
Dinas KP Provinsi/Kab-kota

33. PERAN DINAS DAN UPT 33
Yang dapat dan perlu dilakukan oleh Penyuluh, Dinas KP, dan UPT KKP untuk Kartu KUSUKA meliputi:
 Memberi Informasi kepada Pelaku Usaha KP tentang Kartu
Kusuka
 Memverifikasi Pelaku Usaha di bidang KP (khususnya untuk
Pendaftaran)
 Mendampingi Pelaku Usaha dari Input Data sampai diterimanya Kartu dan
manfaatnya
 Melakukan evaluasi dan monitoring pelaksanaan Kartu KUSUKA

34. YANG PERLU DILAKUKAN OLEH DINAS DAN
UPT
• Mengikuti pelatihan dan mempelajari materi Kartu KUSUKA termasuk
dasar hukumnya
• Menunjuk operator Kusuka (bagi Dinas dan UPT) di level operator dan
diharapkan memiliki kriteria:
• PNS
• Terampil menggunakan computer
• Bukan Penyuluh
• Diutamakan yang menjadi validator daerah dan tidak merangkap sebagai
penyuluh
• Mendampingi atau Mendaftarkan Pelaku Usaha untuk mendapatkan
Kartu KUSUKA melalui Aplikasi:
• Mendistribusikan Kartu KUSUKA yang sudah dicetak ke Pelaku Usaha
34

35. MULAI
Mendampingi PU
Bertemu dengan Pelaku
Usaha (PU) untuk
mengisi Form sesuai
profesinya dan
verifikasi factual
dilapangan
Dinas,
UPT,
Penyuluh
Input ke Aplikasi
Hasil pengisian form
permohonan beserta
pendukungan lainnya
dimasukan ke dalam
aplikasi Kusuka
Dinas,
UPT dan
PU
Validasi Pusat
Melakukan pengecekan:
1. Kelogisan Data
2. Kelengkapan Data
3. Keakuratan Data
KKP
Cetak Kartu
Hasil pengisian form
permohonan beserta
pendukungan lainnya
dimasukan ke dalam
aplikasi Kusuka
Perbankan
, Dinas,
UPT
Distribusi Kartu
Penyuluh mgkn dapat
mendampingi
Perbankan dalam
memonitor
pendistribusian Kartu
hingga sampai ke
Pelaku Usaha
Perbankan
Penyuluh
Dinas, UPT
SELESAI
PROSEDUR OPERASI STANDAR (Draft)

36. KETENTUAN LAIN KARTU KUSUKA
• Permohonan penerbitan, perubahan, perpanjangan dan
penggantian sampai dengan penerimaan Kartu KUSUKA tidak
dikenai biaya
• Masa Berlaku Kartu KUSUKA adalah 5 tahun dan dapat
diperpanjang
• Bagi yang telah memiliki Kartu Nelayan, akan tetap berlaku
sampai masa berlakunya habis
• Bagi yang telah memiliki Aqua Card akan berakhir setelah 1 tahun
Permen KP no 39/2017 terbit.
36

37. TERIMA KASIH 37