[Ringkasan] Dokumen tersebut membahas tentang Tahun Internasional Pertanian Keluarga 2014 dan relevansinya di Indonesia. Ringkumannya adalah: (1) Tahun 2014 ditetapkan sebagai Tahun Internasional Pertanian Keluarga untuk mempromosikan pertanian keluarga di seluruh dunia, (2) Dokumen tersebut membahas kondisi petani Indonesia, terutama petani kecil, dan (3) Memberikan rekomendasi untuk mewujudkan keluarga petani Indonesia yang bermartabat.

1. International Year of Family Farming:
Mewujudkan Keluarga Petani Indonesia
yang BERMARTABAT
Oleh: SYAHYUTI
PSEKP - Bogor– 19 Agustus 2014
International Year of Family Farming:
Mewujudkan Keluarga Petani Indonesia
yang BERMARTABAT
Oleh: SYAHYUTI
PSEKP - Bogor– 19 Agustus 2014
1

2. Materi presentasi:
1. International Year of Family Farming (IYFF)
dan relevansinya di Indonesia
2. Kondisi petani Indonesia (terutama buruh
tani)
3. Berbagai kebijakan tentang petani
4. Seperti apa RT petani yang bermartabat?
5. Bagaimana mencapainya?
2

3. • Tahun 2014 adalah International Year of Family Farming” (IYFF)
• Tujuannya adalah = to reposition family farming at the centre
of agricultural, environmental and social policies in the national
agendas by identifying gaps and opportunities to promote a
shift towards a more equal and balanced development.
• to defend and strengthen Family Farming as a viable
alternative to eradicate the hunger, malnutrition and poverty
suffered by 1000 million people worldwide.
• Kegiatan 2014 IYFF 2014 = Promosi, diskusi, dan kerjasama di
level nasional, regional, dan global; untuk meningkatkan
kesadaran dan pemahaman tentang tantangan yang dihadapi
oleh smallholders dan mencari cara EFEKTIF untuk
MENDUKUNG family farmers.
• IYFF didukung oleh World Rural Forum dan 360 NGO sedunia
• Bagaimana di Indonesia? 3

4. Apa sih Family farming (“Pertanian Keluarga”) ?
• “..... a farm owned and operated by family “
• Menurut USDA: family farm = memproduksi untuk
dijual, memproduksi cukup untuk kebutuhan keluarga
dan usahatani, TK dari dalam keluarga dan dari luar
(hired labor).
• Di AS : 98 persen adalah family farms
• FAO: family farming = “form of organizing crop and
forest production as well as fishery, livestock raising,
and aquaculture, which is managed and directed by a
family, which mainly depends on family labor of both
women and men. The family and the holding are
linked, co-evolve, and combine economic,
environmental, reproductive, social, and cultural
functions.” 4

5. Sisi-Sisi Positif Pertanian Keluarga
(Alejandro Asin http://www.astc.org/...)
1. Family farming feeds the world. 70 persen pangan dunia
diproduksi oleh family farmers. Small farms more productive (in
terms of output per unit of land and energy use).
2. Family farming generates well being. 40 persen rumah tangga
dunia bergantung kepada family farming. Dari 3 milyar penduduk
desa di negara berkembang, sebanyak 2,5 milyar bekerja di
pertanian.
3. Combats poverty. Pertumbuhan GDP dari pertanian mampu
mengurangi kemiskinan dua kali lebih banyak dibanding sektor
lain (World Bank).
4. Family farming protects biodiversity and the
environment. (source of genetic diversity, uses seed varieties and
livestock breeds well adapted to various environments, use of
agroecological and traditional techniques, supporting the healthy
functioning of ecosystems, more resilient to the impacts of
climate change, contributes to maintaining the population in rural
areas and preserving historic cultural values).
5

6. Persepsi dan Harapan terhadap Pertanian
Keluarga:
• Family Farming = our alternative for the future
• Family Farming = feeding the world, caring for
the earth
• Family farming = be a key factor in the UN’s Zero
Hunger Challenge and the UN post-2015
Sustainable Development Goals
• Family Farming = combating poverty, achieving
food security, and attaining a vibrant rural
society, based on respect for the environment
and biodiversity.
6

7. Kondisi yang dihadapi
(http://www.ruralforum.net/...)
1. Keberadaan pertanian keluarga dipengaruhi oleh krisis
pangan, finansial, dan bahan bakar; serta perubahan iklim
2. Kebijakan yang dibuat belum sesuai kebutuhan pertanian
keluarga
3. Model ekonomi dan kebijakan pemerintah merugikan
pertanian keluarga
4. Ancaman land grabbing terhadap pertanian dan keluarga
dan produksi pangan berkelanjutan.
5. Lahan pertanian keluarga (smallholders, indigenous
communities, and shepherds) diakuisisi untuk tenaman
ekspor
6. Lemah akses dan kontrol pasar, serta posisi tawar
7. Peranan perempuan sangat vital pada pertanian yang 7

8. Kondisi PEREMPUAN dalam Pertanian Keluarga:
1. Women farmers play a vital role in producing as well as providing
food for their families and their communities.
2. They are custodians of the environment as well as of the more
traditional, less intensive farming and input-efficient techniques.
3. They are leaders in natural and genetic conservation efforts from
seed selection to planting, harvesting, storage, and processing.
4. Their contributions are undercounted and most agricultural
policies and programs are not sensitive to women farmers’ needs.
5. Women lack access to and control over land, access to markets,
education and a political voice in farmers’ organizations and in
government bodies.
6. They face gender-based discrimination in the household and
society at a daily level.
7. These factors reduce their ability to contribute and benefit from
agricultural development and also increase their vulnerabilities.
8

9. Kebutuhan ke DEPAN:
1. Strengthen family farmer organizations and movements to increase
their influence over policies, institutions and markets, to secure
access to the resources they need, and to ensure they are inclusive
and act positively in favour of the most marginalized (women, youth,
indigenous peoples, etc.).
2. Ensure that public and private institutions, including international
financial institutions are accountable to family farmers and provide
targeted, quality services (i.e. financing, infrastructure, extension,
technology research and innovation, information, public distribution,
education, emergency response, etc.) that build on family farmers'
knowledge, capabilities, and interests.
3. Define investments and develop policies, in consultation with family
farming organizations, which are specifically dedicated to addressing
family farmer needs (inputs, local food availability/procurement,
storage, territorial approach, and adaptation to local systems, etc.),
and to redistributing wealth and opportunities to reduce inequalities
in gender, and in access to critical resources (land, water), and
services (finance, technologies, social protection).
9

10. Tugas untuk PEMERINTAH:
1. Ensure Family Farmers’ Access And Control Over
Natural Resources, Mainly Land, Water, Forests And
Seeds.
2. Promote Sustainable, Agro –Ecological Approaches By
And With Family Farmers.
3. Ensure Access And Increased Market Power Of Family
Farmers.
4. Promote Women Empowerment And Gender
Equality.
5. Strengthen Organizations Of Family Farmers.
6. Promote Agriculture Among The Youth.
10

11. Yang dibutuhkan
(Alejandro Asin http://www.astc.org/...)
1. Keterlibatan dan komitmen semua pihak
2. Pendidikan publik dan advokasi
3. Promosi kebijakan
4. Peningkatan infrastruktur dan pelayanan di pedesaan
5. Dukungan langsung untuk perempuan melalui
investasi, kredit, land titling, dll.
6. Peningkatan TK pedesaan terutama kalangan muda
7. Penelitian pertanian
8. Pelatihan untuk peningkatan kapasitas
9. Peningkatan kesadaran sosial tentang peran
pertanian keluarga
11

12. pertanian keluarga (Family Farming) vs
keluarga petani (yang bermartabat)?
12
Untuk Indonesia saat ini:
1.Dasar semangat family farming yakni ketakutan hilangnya
Pertanian Keluarga tidak terlalu relevan di Indonesia
2.Pertanian keluarga akan eksis lama, sulit “dihapus “.
3.Isu yang lebih prioritas adalah “APAKAH PETANI dan KELUARGA
PETANI nya TERLINDUNGI, SEJAHTERA, TERHORMAT,
.........BERMARTABAT?

13. Selama ini berbagai istilah telah berkembang
yang “selaras” dengan Family Farming:
1. peasant (vs farmer)
2. Petani kecil (vs petani besar)
3. Bertani sebagai way of life (vs bertani sebagai
bisnis
4. Petani gurem (vs petani luas)
5. Pertanian agroekologi (vs agribisnis)
6. Pertanian rakyat (vs pertanian kapitalis)
7. Dll
13

14. Posisi konsep “Family Farming” dan
“Small Farmer”
14
Seluruh USAHA PERTANIAN
Perusahaan
Pertanian Pertanian KELUARGA
Pertanian keluarga skala
sedang/besar
Pertanian keluarga
SMALL FARMER

15. Petani Kecil penting:
• Pidato Dirjen FAO pada The World Food Day -
16 Oktober 2012 = “Small-Scale Farmers As A
Key To Feeding The World”.
• Laporan PBB = “Small Farmer Feed The
World”.
• Kelahiran UU No19 - 2013 tentang
Perlindungan dan Pemberdayaan Petani =
bahwa selama ini petani belum memperoleh
perlindungan yang semestinya.
15

16. Siapa kah “petani kecil” ?
• petani gurem (peasant), petani kecil (small farmer), buruh tani
tanpa tanah (landless laborers), pertanian keluarga (family
farming), dll
• nelayan (fisherfolk), kelompok berburu-meramu (hunter and
gatherer), kelompok penggembala (pastoralists)
• Magna Carta of Small Farmers (Filipina), smallholder = “as natural
persons dependent on small-scale subsistence farming as their
primary source of income”.
• Pasal 4 = “…natural persons dependent on small-scale subsistence
farming as their primary source of income and whose sale, barter
or exchange of agricultural products do not exceed a gross value of
One hundred eighty thousand pesos (P180,000) per annum based
on 1992 constant prices”.
16

17. Batasan petani kecil:
• Land Bank of the Philippines, petani kecil = petani
yg menguasai lahan < 5 ha.
• Dalam laporan “Empowering Smallholder
Farmers In Markets (ESFIM) Philippines Country
Paper”, petani kecil = penguasaan < 2 ha
• Thapa (2009) dan World Bank (2003) =
menguasai lahan di bawah 2 ha.
• Asian Farmers Association (AFA) = maksimal 3 ha
untuk lowland dan 10 ha untuk upland
17

18. Di Indonesia:
• Tidak dikenal istilah “petani kecil” secara
resmi
• Dalam literatur ilmiah = ada istilah petani
gurem, petani tuna kisma, dan buruh tani
• Pendekatan teknis-finansial telah
meminggirkan aspek humanity pertanian
• Petani adalah SDM = alat produksi
• Era Revolusi Hijau, petani dipinggirkan dengan
pendekatan “dipaksa, terpaksa, biasa”
18

19. Batasan “petani” di Indonesia:
• Dalam KBBI, petani = orang yang mata pencahariannya
bercocok tanam (terutama buruh tani dan petani
penggarap) (= luas).
• SP 1963, petani di bawah 1000 m2 = bukan petani
(=sempit).
• SP 2003, RT pertanian = rumah tangga yang mengusahakan
lahan untuk berbagai kegiatan budidaya atau bukan
pengguna lahan namun memanfaatkan produk pertanian
dalam usahanya (penangkaran, memungut hasil hutan),
serta berusaha di bidang jasa pertanian (=luas)
• SP 2013, RT petanian = rumah tangga yang salah satu atau
lebih anggota rumah tangganya memelihara
tanaman/ternak/ikan baik untuk tujuan usaha maupun
tidak (=sempit).
19

20. • UU Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, petani =
warga negara Indonesia perseorangan dan/atau
beserta keluarganya yang melakukan usaha tani di
bidang tanaman pangan, hortikultura, perkebunan,
dan/atau peternakan (=sempit)
• Permentan No. 273/ 2007 tentang Pedoman
Pembinaan Kelembagaan Petani. dan UU No. 16/2006
tentang penyuluhan, petani = perorangan warga
negara Indonesia beserta keluarganya atau korporasi
yang mengelola usaha di bidang pertanian, wanatani,
minatani, agropasture, penangkaran satwa dan
tumbuhan, di dalam dan di sekitar hutan, yang
meliputi usaha hulu, usaha tani, agroindustri,
pemasaran, dan jasa penunjang.
• UU No. 12/ 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman =
tidak ada batasan tentang petani.
20

21. Persepsi terhadap petani di Indonesia:
• Petani berada dalam format relasi “negara-
rakyat”
• Basis petani adalah komoditas (petani pangan,
petani hortikultura, pekebun, peternak, dst)
• Petani lemah, di bawah, kurang berpengetahuan,
sehingga perlu diberdayakan
• Kedaulatan petani atas pengetahuan rendah
• Semua pengetahuan berasal dari luar dan atas
petani
• Perlindungan bagi pengetahuan yang dimiliki
petani belum ada.
21

22. Kondisi Petani di Indonesia
22

23. Jumlah RT pertanian berdasarkan luas penguasaan
lahan (juta RT):
Luas
pengusaan
lahan (ha/RT)
1983 1993 2003
<0,5 6.4 10.6 14.0
0,5-0,9 3.7 4.3 4.6
1-1,9 2.9 3.1 3.5
>2,0 2.2 1.6 2.8
Jumlah 17.1 21.1 24.9
23

24. Gejala guremisasi:
Tahun Jumlah RT
pertanian
(juta)
Total lahan
yg dikuasai
(000 ha)
Rata-rata
penguasaan
(ha/RT)
1983 1.2 63.7 0.05
1993 1.6 83.0 0.05
2003 4.3 96.3 0.02
24

25. Hasil Sensus Pertanian 2013:
2003 2013 Perubahan (%)
RT petani gurem 19.015.051 14.248.870 Turun 25,0 %
RT usaha pertanian
pengguna lahan
30.419.582 25.751.266 Turun 15,4 &
RT usaha pertanian 31.232.184 26.135.469 Turun 16,3 %
Perusahaan
pertanian
4.011 5.486 Naik 36,8 %
25

26. Batasan dalam ST 2013:
• RT Petani Gurem = RT pertanian pengguna lahan dengan penguasaan < 0,5 ha
(mencakup lahan pertanian dan lahan bukan pertanian), RT budidaya ikan,
penangkapan ikan, pemungutan hasil hutan, penangkapan satwa liar, dan jasa
pertanian bukan pengguna lahan.
• RT Usaha Pertanian = adalah rumah tangga yang salah satu atau lebih anggota
rumah tangganya mengelola usaha pertanian dengan tujuan sebagian atau
seluruh hasilnya untuk dijual, baik usaha pertanian milik sendiri, secara bagi
hasil, atau milik orang lain dengan menerima upah, dalam hal ini termasuk jasa
pertanian.
• RT Usaha Pertanian Pengguna Lahan = RT usaha pertanian yang melakukan
satu atau lebih kegiatan usaha tanaman padi, palawija, hortikultura,
perkebunan, kehutanan, peternakan, budidaya ikan/biota lain di kolam air
tawar/tambak air payau, dan penangkaran satwa liar.
• Perusahaan Pertanian Berbadan Hukum = adalah setiap bentuk usaha yang
menjalankan jenis usaha di sektor pertanian yang bersifat tetap, terus menerus
yang didirikan dengan tujuan memperoleh laba yang pendirian perusahaan
dilindungi hukum atau izin dari instansi yang berwenang minimal pada tingkat
kabupaten/kota, untuk setiap tahapan kegiatan budidaya pertanian seperti
penanaman, pemupukan, pemeliharaan, dan pemanenan. Contoh: PT, CV,
Koperasi, Yayasan, SIP Pemda
26

27. Guremisasi dan ketimpangan berlanjut:
Luas penguasaan
(ha/RT)
2003 2013 Perubahan (%)
<0,1 9.4 4.3 -53.8
1-1,9 3.6 3.6 -1.5
2-4,9 6.8 6.7 -1.2
5-9,9 4.8 4.6 -4.8
10,19,9 3.7 3.7 1.0
20-19,9 1.7 1.6 -3.3
>30 1.3 1.6 22.8
Jumlah 31.2 26.1 -16.3
Jumlah RT usaha pertanian berdasarkan luas penguasaan lahan (juta RT)
27

28. Mengapa petani berkurang?
1. Perbedaan batasan antar sensus pertanian
2. Petani lari ke luar sektor pertanian, karena tidak
ekonomis dan tidak mencukupi untuk
kesejahteraan keluarga
3. Menjadi buruh tani belaka (tidak mengelola
lahan sendiri, tidak menyewa dan tidak
menyakap lahan orang lain)
4. Konversi lahan pertanian
28

29. Perbedaan ST 2003 vs 2013:
2003 2013
Unit Pencacahan Seluruh RT yang ada kegiatan
pertanian
Hanya RT biasa, yakni RT
yang melakukan kegiatan
pertanian dengan tujuan untuk
usaha (dijual/ditukar).
Konsep Rumah
Tangga Pertanian
RT yang melakukan kegiatan
pertanian dengan tujuan untuk dijual
dan memenuhi Batas Minimal
Usaha yang ditetapkan
RT pertanian tidak
menggunakan Batas Minimal
Usaha
Populasi Komoditi
Pertanian
Seluruh populasi dari RT pertanian
baik yg diusahakan maupun tidak
Hanya mencakup populasi RT
usaha pertanian (sebagian atau
seluruh hasilnya untuk
dijual/ditukar)
29

30. Kondisi Buruh Tani kita:
30

31. Bandingkan dengan ini:
31

32. Akhirnya ........... DEMO:
32

33. Kondisi buruh perkebunan:
• Jauh, terisolasi dari dunia luar.
• Organisasi buruh belum berkembang, tidak pro kepada nasib buruh,
dikooptasi.
• Makan dibatasi, dikunci, tempat tinggal tidak manusiasi (=“perbudakan”)
• Menurut Serikat Buruh Perkebunan (SBP): buruh terkekang (oleh
perusahaan, pemerintah, dan BKS-PPS badan Kerjasama Perusahaan
Perkebunan Sumatera)
• Upah rendah, sebagai buruh lepas, tidak ada kontrak tertulis, tak ada
jaminan dan pelayanan kesehatan
• Tania Li (“The Will to Improve”: studi di TN Lore Lindu, Sulteng): Keinginan
yang menyesatkan. “Ada pertentangan mendasar dalam kehendak untuk
memperbaiki, yaitu kontradiksi antara penetrasi kapitalisme dengan
kehendak untuk memperbaiki masyarakat yang justeru mengalami
dampak negatif dari proses kapitalisme tersebut. ..... penghilangan
kepemilikan atas tanah dan pengusiran”.
33

34. • Koordinator Serikat Petani Kelapa Sawit (Des 2013) = penghasilan pekerja
kelapa sawit tidak lebih dari Rp 150.000 per bulan dikurangi lagi dengan
angsuran kredit
• Aliansi Serikat Buruh Indonesia = “... buruh perkebunan sawit
dieksploitasi, rentan, tidak ada status, tidak ada standar kerja, kerja
paksa”
• Gaji berdasarkan jam kerja dan target kerja (!!)
• Kompasiana “Nestapa Buruh di Bawah tandan sawit” (Mei 2014): seorang
mandor diturunkan jadi pekerja biasa karena terlibat serikat pekerja
(kasus di Kalteng)
• Asuransi ada tapi berbelit, premi dibayarkan perusahaan ke BPJS selalu
terlambat
• “perkebunan kelapa sawit di Indonesia merupakan produk sistem ekonomi
kapitalis, eksploitatif, dan menindas” (seminar Aliansi Serikat Buruh
Indonesia (Serbundo) Nov 2013 di Medan)
• “Kami bekerja di bawah tekanan,.....perusahaan mengancam akan
memecat jika ada buruh aktif berorganisasi”
34

35. Studi Susilowati et al. (2008): Petani berpendidikan rendah
banyak menjadi buruh tani . Fenomena “aging farmer”
Studi Kustiari et al. (2008): Buruh tani rata-rata bekerja hanya 100
hari/tahun.
Studi Susilowati et al., 2009) untuk petani pekebun: Pertanian
merupakan sumber pekerjaan utama = menyerap 77,4 persen
kesempatan kerja di perdesaan . Pangsa pendapatan pertanian
= 43-80 % terhadap pendapatan RT.
Studi Malian et al. (2004): selama 1975-2000 terjadi kesenjangan
upah antara RT pertanian dan nonpertanian. Petani penyakap
semakin bertambah
Studi Saliem et al. (2005): peningkatan kompensasi tenaga kerja
di sektor pertanian sangat kecil dan lebih rendah dari sektor
lain (total gaji dan upah dibagi dengan jumlah tenaga kerja yang
diserap)
35
Hasil-hasil Riset PSEKP:Hasil-hasil Riset PSEKP:

36. Bagaimana wujud Petani dan
Keluarga Petani yang
BERMARTABAT ?
36

37. Pertanian dan Petani yang bermartabat :
Dalam “Strategi Induk Pembangunan Pertanian 2015 – 2045”
• Visi pembangunan jangka panjang pertanian = “mewujudkan
Pertanian Indonesia yang Bermartabat, Mandiri, Maju, Adil
dan Makmur” paling lambat pada tahun 2045.
• Pertanian yang bermartabat = berkenaan dengan tingkat
harkat kemanusiaan petani Indonesia yang memiliki
kepribadian luhur, harga diri, kebanggaan serta merasa
terhormat dan dihormati sebagai petani.
37

38. • Pertanian yang makmur dicirikan oleh kehidupan seluruh
petani yang serba berkecukupan terbebas dari ancaman
rawan pangan dan kemiskinan, yang merupakan resultante
dari pertanian yang bermartabat, mandiri, maju, dan adil.
• Salah satu kekhususan SIPP adalah adanya tambahan frasa
bermartabat di dalam visinya (p. 6)
• pembangunan pertanian pertama-tama harus ditujukan
untuk mewujudkan pertanian yang bermartabat, tentu saja
meliputi petani dan usahataninya (p.50)
• …. pengembangan pertanian bermartabat yang memberi
kemakmuran dan keadilan bagi pelaku usaha pertanian.
(p.147)
38

39. • Pertanian yang bermartabat berkenaan dengan
tingkat harkat kemanusiaan petani Indonesia. Petani
Indonesia memiliki kepribadian luhur, harga diri,
kebanggaan serta merasa terhormat dan dihormati
sebagai petani. Oleh karena itu, negara
berkewajiban untuk menjamin kedaulatan petani
dalam mengelola usahanya serta memberikan
perlindungan dan pemberdayaan sehingga
berusahatani merupakan pekerjaan yang layak
untuk kemanusiaan dan dapat menjamin
penghidupan yang sejahtera bagi seluruh keluarga
petani. Sebagai insan yang bermartabat, menjadi
petani harus menjadi pilihan profesi, bukan karena
keterpaksaan dan tidak tersedianya pilihan lain
untuk bekerja. (p. 50) 39

40. Pertanian Keluarga dan KELUARGA
PETANI Ke DEPAN
40

41. Berapa lahan agar RT petani sejahtera?
• Nazam et al. (2011) untuk petani padi di NTB =
perlu 0,73 ha per kk untuk hidup layak.
• Jika didasarkan atas Garis Kemiskinan BPS
september 2013 (pengeluaran di pedesaan =
Rp. 275 779 kap/bulan), World Bank = 1,25
dollar US kap/day, dan rata-rata anggota
keluarga = 5 per RT, maka:
41

42. Berapa penguasaan lahan minimal agar di atas
garis kemiskinan?
42
Satuan Garis BPS Garis Bank Dunia
Batas garis kemiskinan Rp/kap/bulan 275.779 450.000
Jumlah anggota keluarga orang/RT 5 5
Pendapatan minimal per tahun Rp/RT 16.546.740 27.000.000
Keuntungan usahatani padi Rp/ha 12.602.000 12.602.000
Keuntungan usahatani jagung Rp/ha 18.720.000 18.720.000
Keuntungan usahatani kedelai Rp/ha 5.365.200 5.365.200
Pendapatan usahatani:
padi-padi-bera Rp/tahun/ha 25.204.000 25.204.000
padi-padi-jagung Rp/tahun/ha 43.924.000 43.924.000
padi-padi-kedelai Rp/tahun/ha 30.569.200 30.569.200
Kebutuhan lahan minimal per RT:
padi-padi-bera ha/RT 0,66 1,07
padi-padi-jagung ha/RT 0,38 0,61
padi-padi-kedelai ha/RT 0,54 0,88

43. Karakter 3 strata pertanian Indonesia (optional):
Perusahaan pertanian Pertanian keluarga
ukuran “sedang”
Pertanian keluarga
gurem
Luas penguasaan
lahan
>2 ha 0,5-2 ha <0,5 ha
Sumber tenaga
kerja
Seluruhnya TK upahan
dari luar keluarga
TK keluarga + TK
upahan
Hanya menggunakan TK
dari dalam keluarga
Tipe manajemen
dan teknologi
Industrial , intensif, Semi intensif Aagroekologis, organik,
Tipe teknologi Mekanisasi penuh Semi mekanisasi Mekanisasi rendah,
utamakan tenaga
manusia
Orientasi usaha Bisnis Bisnis Kebutuhan pangan
keluarga
Komoditas yg
ditanam
komoditas pasar,
ekspor, dll
Komoditas pasar dan
pangan keluarga
Menanam komoditas
pangan pokok keluarga
Strata 3 2 1 43

44. Perbedaan kebutuhan tiga strata pertanian:
Strata 3 Strata 2 Strata 1
Kebutuhan lahan Membeli dan sewa
(HGU tanah negara)
Lahan pribadi Lahan terlalu sempit,
butuh perluasan,
kepastian hak, dll
Kebutuhan modal Bunga komersial ke
perbankan
Butuh subsidi Butuh subsidi
Kebutuhan benih Mampu memproduksi
sendiri
Butuh subsidi Butuh subsidi
Kebutuhan pupuk dan
obat-obatan
Mandiri, membeli
dgn harga komersial
Harga disubidi Subsidi lebih besar
Kebutuhan teknologi Memiliki unit riset
sendiri
Mengandalkan
pemerintah
Butuh riset dengan
pendekatan berbeda
Kebutuhan informasi Sudah mandiri Penyuluhan dan
media massa
Penyuluhan lebih
banyak dan
pemberdayaan
Organisasi Hanya butuh asosiasi Butuh organisasi (kel
tani, Gapoktan,
koperasi)
Butuh organisasi yang
berbeda
44

45. Kondisi yang dihadapi dan sasaran ke depan:
45
Kondisi Yang dibutuhkan
Petani luas (> 2ha) Tidak dicakup dalam UU 19-2013,
dianggap telah mandiri
Bagaimana buruh-buruh tani di
dalamnya?
Petani kecil (0,5- 2
ha)
Dicakup dalam UU 19-2013 Butuh implementasi
Petani gurem (<0,5
ha)
Dicakup dalam UU 19-2013 Butuh implementasi
Buruh tani “kontrak”
(di perkebunan)
Gaji yang rendah
Tempat tinggal tidak layak
Kondisi kerja yang tidak sehat
Tidak berorganisasi
Tidak memiliki KTP setempat
Tidak dicakup dalam UU 19-2013
Serikat pekerja
Tekanan untuk perusahaan
Pengawasan dari pemerintah
“Revisi” UU 19 tahun 2013 (??)
Buruh tani personal
(pangan,hortikultura
, dll)
Upah di akhir panen (ceblokan,
dll)
Tidak dicakup dalam UU 19-2013
Neightborhood relation
Solidaritas komunitas sedesa
Organisasi untuk buruh tani
“Revisi” UU 19 tahun 2013 (??)

46. Dukungan yang dibutuhkan di Indonesia:
• investasi pertanian agroekologis
• memberi perhatian pada kearifan lokal
• memberi akses dan kontrol sumber daya (air, tanah, dan
modal) dari korporasi ke komunitas lokal
• memperkuat organisasi tani.
• Konsep “petani kecil” mesti masuk secara tegas dalam
kebijakan dan menjadi agenda penting setiap negara di
Asean.
• IFPRI and ODI (2005) Berjudul “The Future of Small Farms”
menyebutkan bahwa “….small farmers have a future but
will need a variety of technological and nontechnological
interventions to overcome the challenges they face”.
• Dibutuhkan kreativitas menciptakan teknologi yang sesuai
dengan mereka, serta kelembagaan
46

47. Bagaimana mewujudkan Petani dan
Rumah Tangga Tani yang Bermartabat?
47

48. Ukuran bermartabat?
1. Ukuran kesejahteraan (Keluarga sejahtera BKKBN,
Keluarga tidak miskin BPS, dll)?
2. Terhormat?
3. Berkepribadian luhur?
4. Memiliki harga diri?
5. Kebanggaan?
6. Bertani sebagai pekerjaan yang layak?
7. Bertani sebagai pilihan profesi?
8. Ukuran lain?
48

49. Dimana asa bisa disandarkan?
1. UU sistem budidaya tanaman
2. UU perlindungan dan pemberdayaan petani
3. Kedaulatan pangan dalam UU Pangan
4. Perdagangan adil dalam UU Perdagangan
5. Strategi Induk Pembangunan Pertanian 2015-2045
6. UU Lahan Pangan Berkelanjutan
7. The peasants' charter (FAO – 1981)
8. Agenda Pembangunan 21
9. UU Koperasi
10. UU LKM
11. Janji PRESIDEN Baru
12. Dll 49

50. UU No 12 tahun 1992 tentang Sistem Budidaya
Tanaman:
• 18 Juli 2013 = uji materil perwakilan petani dikabulkan
sebagian oleh MK.
• Petani dan jaringan NGO melakukan uji materiil pasal 5, 6, 9,
12 dan 60 karena dinilai tidak melindungi petani kecil.
• MK mengabulkan sebagian dari permohonan, yaitu pasal 9
ayat 3 dan pasal 12 ayat 1.
• Maka, perorangan petani kecil dapat melakukan pencarian
dan pengumpulan plasma nutfah tanpa harus izin pemerintah
terlebih dahulu
• Serta, mengedarkan varietas hasil pemuliaan petani dalam
negeri tanpa terlebih dahulu dilepas oleh Pemerintah.
50

51. UU 19 - 2013 ttg “Perlindungan dan Pemberdayaan Petani”:
“Petani” adalah = penggarap maksimal 2 ha, pemilik maksimal 2 ha, serta
petani kebun, hortikultura dll lain yang ditetapkan khusus oleh menteri.
Pasal 1 = “Petani adalah warga negara Indonesia perseorangan dan/atau
beserta keluarganya yang melakukan usaha tani di bidang tanaman
pangan, hortikultura, perkebunan, dan/atau peternakan”.
Pasal 12 (2) = perlindungan petani diberikan kepada: (a) Petani penggarap
tanaman pangan yang tidak memiliki lahan usaha tani dan menggarap paling
luas 2 (dua) hektare, (b) Petani yang memiliki lahan dan melakukan usaha
budi daya tanaman pangan pada lahan paling luas 2 (dua) hektare, dan/atau
(c) Petani hortikultura, pekebun, atau peternak skala usaha kecil sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
• Artinya = buruh tani tak bertanah (petani tunakisma) bukan petani.
• Mereka yang jelas-jelas bekerja dengan tangannya langsung, mengolah
tanah, menanam bibit, menyiang rumput, menabur pupuk: tidak dilindungi,
juga tidak diberdayakan negara.
51

52. UU No 18 - 2012 tentang PANGAN:
Pasal 1:
Kedaulatan Pangan = adalah hak negara dan bangsa yang secara mandiri menentukan
kebijakan Pangan yang menjamin hak atas Pangan bagi rakyat dan yang
memberikan hak bagi masyarakat untuk menentukan sistem Pangan yang sesuai
dengan potensi sumber daya lokal.
Kemandirian Pangan = adalah kemampuan negara dan bangsa dalam memproduksi
Pangan yang beraneka ragam dari dalam negeri yang dapat menjamin pemenuhan
kebutuhan Pangan yang cukup sampai di tingkat perseorangan dengan
memanfaatkan potensi sumber daya alam, manusia, sosial, ekonomi, dan kearifan
lokal secara bermartabat.
Ketahanan Pangan = adalah kondisi terpenuhinya Pangan bagi negara sampai dengan
perseorangan, yang tercermin dari tersedianya Pangan yang cukup, baik jumlah
maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak
bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat
hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan
52

53. Aspek Ketahanan pangan Kedaulatan pangan
1. Model produksi
pertanian
Fokus pada produksi
atau bertipe industrial
Agro-ekologis
2. Model perdagangan
pertanian
Liberalisasi Proteksionis
3. organisasi yang
memimpin
WTO Via Campesina
4. Instrumen yang
digunakan
AoA, TRIPS, SPS IPC
5. Pendekatan terhadap
sumberdaya genetis
tanaman
Hak penguasaan
individual
Anti hak paten,
penguasaan secara
komunal
6. Wacana tentang
lingkungan
Rasionalis ekonomis Rasionalisme hijau
(green rationalism)
7. Nuansa Teknis Politis-humanis

54. UU No 13 tahun tentang Ketenagakerjaan:
Tidak ada kata “petani”, dan “buruh tani”, dan “tenaga kerja pertanian”.
Pasal 1 = Pekerja/buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima
upah atau imbalan dalam bentuk lain.
Pasal 4 = Pembangunan ketenagakerjaan bertujuan:
• a. memberdayakan dan mendayagunakan tenaga kerja secara optimal dan
manusiawi;
• b. mewujudkan pemerataan kesempatan kerja dan penyediaan tenaga
kerja yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan nasional dan daerah;
• c. memberikan perlindungan kepada tenaga kerja dalam mewujudkan
kesejahteraan; dan
• d. meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja dan keluarganya.
Apakah buruh tani berhak merayakan/memperingati Hari Buruh Sedunia
(May Day) tiap tanggal 1 mei?
54

55. • Bandingkan dengan Agenda 21: “petani” adalah “.....all references to
"farmers" include all rural people who derive their livelihood from
activities such as farming, fishing and forest harvesting. The term
"farming" also includes fishing and forest harvesting”. Sementara dalam
Farm Practices Protection (Right To Farm) Act (RSBC1996) Chapter 131,
"farmer" adalah “....the owner or operator of a farm business”. Artinya,
buruh tani tak bertanah yang menggantungkan hidup dengan menjual
tenaga dan mendapat upah harian: adalah petani. (Agenda 21 adalah
program aksi dunia untuk pembangunan berkelanjutan yang disepakati
oleh 178 Negara, termasuk Indonesia, ketika diselenggarakan KTT Bumi di
Rio de Janeiro tahun 1992).
• Petani luas (>2 ha) juga tidak dilindungi dalam UU 19-2013, diasumsikan
sudah mandiri.
• Tapi di dalamnya banyak buruh-buruh tani yang menggantungkan hidup
di lahan tersebut.
• Bukankah mereka yang menjalankan pertanian? Bagaimana jika mereka
diupah sangat-sangat rendah? Bagaimana jika upah terlambat dibayar?
55

56. UU No 21 tahun 2000 Tentang Serikat Pekerja / Serikat Buruh:
Tidak ada kata “petani”, “buruh tani”, dan “pertanian”.
Pasal 1 = Pekerja/buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima
upah atau imbalan dalam bentuk lain;
Pasal 5: (1) Setiap pekerja/buruh berhak membentuk dan menjadi anggota
serikat pekerja/serikat buruh. (2) Serikat pekerja/serikat buruh dibentuk
oleh sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) orang pekerja/buruh.
Pasal 6: (1) Setiap pekerja/buruh berhak memb entuk dan menjadi anggota
federasi serikat pekerja/serikat buruh. (2) Federasi serikat pekerja/serikat
buruh dibentuk oleh sekurang- kurangnya 5 (lima) serikat pekerja/serikat
buruh.
Pasal 7: (1) Federasi serikat pekerja/serikat buruh berhak membentuk dan
menjadi anggota konfederasi serikat pekerja/serikat buruh. (2)
Konfederasi serikat pekerja/serikat buruh dibentuk oleh sekuranq-
kurangnya 3 (tiga) federasi serikat pekerja/serikat buruh.
56

57. Buku “Hak Asasi Petani” (Deklarasi La Via Campesina
Regional Asia Tenggara Asia Timur Tentang Hak Asasi
Petani. Federasi Serikat Petani Indonesia. 2007:
Hak petani atas kehidupan yang layak.
Petani baik laki-laki maupun perempuan dan keluarganya:
1. berhak atas hidup seperti golongan masyarakat lainnya,
sebagaimana dijamin dalam piagam HAM PBB
2. berhak akan perlindungan dari berbagai ancaman terhadap
keselamatan dirinya
3. berhak untuk hidup secara layak, sejahtera dan bermartabat
4. berhak akan makanan yang cukup, aman, sehat dan bergizi
secara berkelanjutan
5. berhak akan pendapatan yang layak untuk memenuhi
kebutuhan dirinya dan keluarganya
57

58. UU No 20 tahun 2008 Tentang UMKM:
Pasal 1: Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan
dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria.
Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang
dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan
merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang
dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak
langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria
Usaha Kecil
Pasal 13: kesempatan berusaha ditujukan untuk: menentukan peruntukan
tempat usaha yang meliputi pemberian lokasi di pasar, ruang pertokoan,
lokasi sentra industri, lokasi pertanian rakyat, lokasi pertambangan
rakyat, lokasi yang wajar bagi pedagang kaki lima, serta lokasi lainnya;
Tapi, beredar istilah “UKM Pertanian”.
Data BPS 2009 = PDB UKM pertanian menempati urutan pertama dengan
jumlah nilai 821,48 triliun, kedua perdagangan 723,00 triliun, ketiga,
industri 490,94 triliun, keempat keuangan 250,67 triliun, kelima lapangan
usaha jasa-jasa 244,42 triliun. 58

59. UU No tahun 2014 tentang Perdagangan:
Tidak ada entry “perdagangan yang adil”.
Namun, Pasal 2 = Kebijakan Perdagangan
disusun berdasarkan asas: “adil dan sehat”
59

60. “Perdagangan berkeadilan” (fair trade):
= sistem perdagangan alternatif yang menjalankan prinsip-prinsip tertentu untuk
mencapai kesetaraan dalam perdagangan internasional.
Sepuluh prinsip perdagangan berkeadilan (fair trade):
1. Menciptakan peluang bagi produsen kecil,
2. Bersifat trasnparan dan bertanggung jawab, dimana produsen menyampaikan
karakter dan kualitas barangnya secara jujur, sehingga tidak perlu broker dan iklan
yang menghabiskan biaya,
3. Tidak semata-mata mengejar keuntungan, namun perduli pada kesejahteraan sosial,
ekonomi dan lingkungan bagi produsen kecil,
4. Adil dalam pembayaran,
5. Tidak memperkerjakan anak-anak dan buruh paksa,
6. Mengutamakan kesetaraan gender dan kebebasan berserikat bagi produsen,
7. Memiliki tempat kerja yang sehat,
8. Meningkatkan kapasitas produsen,
9. Aktif mensosialisasikan perdagangan yang berkeadilan, dan
10. Menghormati keseimbangan ekologis.
60

61. Perdagangan BEBAS vs ADIL:
61
Perdagangan bebas Perdagangan adil
Prinsip = mengurangi intervensi
pemerintah.
Melindungi produsen lemah di negara berkembang
Dijalankan oleh WTO (tahun 1995) FLO International (1997), WFTO (1989), NEWS! (1994),
dan EFTA (1990).
Perhatian pada aspek ekonomi Aspek ekonomi, kemanusiaan, kesejahteraan produsen,
lingkungan kerja yang sehat, keadilan gender, HAM, dan
lingkungan.
Keuntungan yang besar diperoleh para
pedagang dan broker
Bagian untuk broker dikurangi, kalau perlu dihilangkan.
Keuntungan terbesar diupayakan untuk produsen.
Produsen besar lebih ekonomis, akan
memperoleh kekuatan di arena pasar.
Produsen kecil dibela, sehingga tetap dapat hidup dan
menguntungkan dari sistem perdagangan yang berjalan.

62. Visi dan Misi
CAPRES:

63. “Jalan Perubahan untuk Indonesia yang
BERADULAT, Mandiri dan
Berkepribadian”

67. Terima Kasih
67