Tinjauan umum dokumen tersebut membahas tentang good governance dan pengelolaan keuangan negara serta reformasi yang terjadi, termasuk perubahan prinsip dan sistem anggaran negara dari sentralistik menjadi lebih terdesentralisasi.

1. TINJAUAN UMUM GOVERNANCE DAN PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA

2. PANDANGAN GOOD GOVERNANCE KINERJA SUATU LEMBAGA SUSTAINABILITY DEMOKRASI TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK

20. PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut

21. SEJARAH KEUANGAN NEGARA Aturan Peralihan UUD 1945 Indische Comptabiliteitswet (ICW Stbl. 1925 N0 448) Diubah dan diundangkan dalam Lembaran Negara 1954 Nomor 6 dan 1955 Nomor 49 Undang-undang No 9 Tahun 1968 Undang-undang No 17 Tahun 2003

23. Reformasi Hukum di Bidang Pengelolaan Keuangan PERMENDAGRI NO . 59/2007 UU NO . 5/1974 PP NO. 5/1975 PP NO . 6/1975 Manual Administrasi Keuangan Daerah (MAKUDA) KEPMENDAGRI NO . 29/2002 UU NO . 22/1999 UU NO . 25/1999 PP NO . 105/2000 PERDA POKOK-POKOK PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH PP NO . 58/2005 UU NO . 17/2003 UU NO . 1/2004 UU NO . 15/2004 UU NO . 25/2004 UU NO . 32/2004 UU NO . 33/2004 PP NO . 24/2005 PERMENDAGRI NO . 13/2006 PERATURAN/ KEPUTUSAN KEPALA DAERAH ORDE BARU (SENTRALISTIK ) REFORMASI TAHAP I REFORMASI TAHAP II

25. Pengertian dan ruang lingkup keuangan negara OBYEK SUBYEK PROSES TUJUAN PENDEKATAN DALAM PERUMUSAN KEUANGAN NEGARA

27. Kekuasaan atas Pengelolaan Keuangan Negara PRESIDEN SELAKU PEMEGANG KEKUASAAN PKN DAN KEPALA DAERAH SELAKU PEMEGANG PENGELOLA KEUANGAN DAERAH SEBAGAI BAGIAN KEWENANGAN PRESIDEN CHIEF FINANCIAL OFFICER CHIEF OPERATIONAL OFFICER MELIMPAHKAN KEWENANGANNYA KEPADA

34. REFORMASI KEUANGAN DAERAH Di dalam otonomi daerah telah terjadi pembaharuan (reformasi) di bidang keuangan mencakup berbagai bidang yakni : Discretion Reform Reformasi di bidang keleluasaan pemerintah daerah dalam mengelola sumber pendapatan Budget Reform Reformasi dalam pengelolaan anggaran daerah Deficit Spending Reform Reformasi dalam menggunakan dana pinjaman Strategic Cost Reform Reformasi dalam strategi pembiayaan. Di dalam Otonomi daerah dimungkinkan berbagai Strategi pembiayaan dalam meperoleh dana dan penggunaanya

35. Reformasi ini menyangkut pemberian keleluasaan dalam mengelola keuangan daerah Discretion Reform Dalam otonomi daerah berdasarkan UU No. 22/1999 Dan UU No. 25/1999 anggaran yang sudah disetujui DPRD Tidak lagi harus dimintakan pengesahan Pemerintah daerah di atasnya Karena memang pemerintahan daerah tidak lagi berjenjang DPRD juga diberikan kewenangan menentukan anggaran untuk lembaga legislatif

36. Budget Reform Perubahan Proses Penyusunan Anggaran Perubahan Struktur Anggaran

39. AZAS UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH Tertib Taat pada Peraturan Perundangan yang berlaku Efisien Efektif Transparan Bertanggungjawab Memperhatikan Azas Keadilan Dan Kepatutan

41. STRATEGIC COST REFORM Dipisahkan Belanja (Expenses) dan Biaya (Cost) Dalam “Pembiayaan” dari Akuntansi diminta untuk mengungkap Beban Biaya Publik Atau Biaya Aparatur Beban Unit Kerja Mana, Eksekutif (unit Kerja Tertentu) atau Legislatif Tahun Anggaran Mana, Tahun Berjalan (Current Year) atau Tahun Yang Akan Datang (Next Year) Pos Mana -Lain-lain -Biaya Tidak Tersangka -Sumbangan, Organisasi

42. KONDISI YANG TIDAK MENDUKUNG Otonomi Daerah dimulai pada tahun 2001 dimana negara sedang mengalami krisis Ekonomi (Krisis Multi Dimensional) Sedang menghadapi gerakan separatis Aceh Merdeka, Maluku, Papua Merdeka, Sehingga “Otonomi” dirancukan dengan “pembagian kedaulatan (Souverignity) Heterogenitas dalam penyebaran penduduk, kekayaan alam, kualitas penduduk Krisis Kepercayaan terhadap Pemimpin nasional akibat dari krisis ekonomi dan Korupsi, BLBI- KLBI, Hutang yang menumpuk Sistem anggaran yang tidak menggunakan “Fund System” sehingga perbaikan system Perencanaan yang agak Sulit