Sk.TPK dan Panwas
•
2 gostaram•5,697 visualizações
Keputusan Kepala Desa Bhuana Jaya membentuk Tim Pengawas pelaksanaan proyek pembangunan jalan di Desa Bhuana Jaya. Tim ini bertugas untuk mengawasi pelaksanaan proyek semenisasi jalan usaha tani sesuai peraturan yang berlaku.
Recomendados
Recomendados
Mais conteúdo relacionado
Mais procurados
Mais procurados (20)
Destaque
Destaque (20)
Semelhante a Sk.TPK dan Panwas
Semelhante a Sk.TPK dan Panwas (20)
Mais de Suwondo Chan
Mais de Suwondo Chan (20)
Sk.TPK dan Panwas
- 1. PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA KECAMATAN TENGGARONG SEBERANG DESA BHUANA JAYA ALAMAT : JALAN MULAWARMAN KODE POST 75262 Email : bhuanajaya@gmail.com web. www.bhuanajaya.desa.id KEPUTUSAN KEPALA DESA NOMOR : /Sk.TPK /V/2016 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN “ LANJUTAN SEMENISASI JALAN USAHA TANI RT.21 KELOMPOK TANI SUMBER REJO “ DESA BHUANA JAYA KECAMATAN TENGGARONG SEBERANG KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA KEPALA DESA BHUANA JAYA Menimbang : a. Bahwa dalam rangka Pelaksanaan Pengadaan barang dan jasa didesa berdasarkan Peraturan Bupati No.14 Tahun 2016 tentang Pengadaan barang dan jasa didesa, pada Desa Bhuana Jaya Kabupaten Kutai Kartanegara,maka dipandang perlu adanya Tim Pelaksana kegiatan/TPK untuk melaksanakan kegiatan pengadaan barang dan jasa di desa; b. Bahwa untuk menindaklanjuti sebagaimana maksud huruf a diatas, perlu segera membentuk Tim Pengadaan Barang dan Jasa pada Bagian Pemerintahan Desa Bhuana Jaya Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2013 yang diatur dalam suatu keputusan. Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820); 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495; 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558); 6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015 tentang Kementerian Desa,Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 13); 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091); 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093); 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094); 10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158).
- 2. 11. Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 17 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2016(Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2015 Nomor 64 ); 12. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Struktur organisasi dan tata kerja Pemerintah Desa ( Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016 Nomor 7 ); 13. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan keuangan Desa ( Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016 Nomor 8 ); 14. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2015 Tentang tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten Kutai Kartanegara ( Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016 Nomor 12 ); 15. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Pedoman pembangunan Desa ( Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016 Nomor 13); 16. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pengadaan barang dan jasa di Desa ( Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016 Nomor 14 ); 17. Peraturan Desa Bhuana Jaya Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Revisi Peraturan Desa Nomor 1 Tahun 2009 Tentang RPJMDes ( Lembaran Desa Bhuana Jaya Tahun 2014 Nomor 2); 18. Peraturan Desa Bhuana Jaya Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa ( RKP – Desa ) ( Lembaran Desa Bhuana Jaya Tahun 2016 Nomor 8); Memperhatikan : Peraturan Bupati Kutai Kartanegara No.14 Tahun 2014 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa di Desa. MEMUTUSKAN Menetapkan : PERTAMA : Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa Desa Bhuana Jaya Kecamatan Tenggarong Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2013,Dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini ; KEDUA : Panitia/Tim sebagaimana dimaksud dictum PERTAMA diatas melaksanakan tugas – tugas sebagai berikut ; a. Mengadakan Pengadaan barang/Jasa yang diadakan yang dilaksanakan khusus dilingkungan Desa dan melaksanakan tugas tugas lain seperti di ataur dalam tata perundangan yangn berlaku ,dimana barang /Jasa tersebut telah melalui verifikasi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia harga sesuai standar yang telah ditetapkan ; b. Mengadakan Penelitian/pengumpulan data data Prosedur dan dokumentasi administrasi pengadaan ,serta membuat laporan administrasi pengadaan barang; c. Pembuatan Berita Acara Hasil Pengadaan Barang/Jasa di Desa KETIGA : Panitia/Tim Pengadaan Barang dan Jasa dalam melaksanakan tugasnya harus senantiasa berpedoman kepada ketentuan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan secara berkala melaporan hasil pelaksanaan Tugas – tugas kepada Kepala Desa melalui PTPKDes KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan Akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya apabila terdapat Kekeliruan dalam penetapannya. DITETAPKAN DI : BHUANA JAYA PADA TANGGAL : 15 Mei 2016 KEPALA DESA M A U L A N A
- 3. Lampiran : Surat keputusan Kepala Desa NOMOR : /Sk.TPK /V/2016 Tentang : Tentang Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan/TPK No Nama Jabatan Jabatan dalam Panitia 1 SUHARDI KAUR PERENCANA KETUA TPK 2 SUGIANTO KETUA RT.21 SEKRET. TPK 3 ARI NURBIANTO KA. DUSUN ANGGOTA DITETAPKAN DI : BHUANA JAYA PADA TANGGAL : 15 Mei 2016 KEPALA DESA BHUANA JAYA M A U L A N A Tembusan disampaikan kepada Yth : 1. Bupati Kutai Kartanegara ( Cq.Bapemas dan Pemdes ) di Tenggarong 2. Ketua DPRD Kab. Kutai Kartanegara di Tenggarong 3. Asisten Bidang Pemerintahan Umum &Hukum Setkab Kutai Kartanegara di Tenggarong 4. Inspektorat Wilayah Kab. Kutai Kartanegara di Tenggarong 5. Kabag.Pemerintahan Setkab.Kutai Kartanegara di Tenggarong 6. Kabag Keuangan Setkab Kutai Kartanegara di Tenggarong 7. Camat Tenggarong Seberang di Manunggal Jaya 8. Badan Permusyawaratan Desa ( BPD ) Bhuana Jaya di Bhuana Jaya 9. LPMD Bhuana Jaya di Bhuana Jaya 10. Masing-masing yang bersangkutan 11. Arsip
- 4. PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA KECAMATAN TENGGARONG SEBERANG DESA BHUANA JAYA ALAMAT : JALAN MULAWARMAN KODE POST 75262 Email : bhuanajaya@gmail.com web. www.bhuanajaya.desa.id KEPUTUSAN KEPALA DESA NOMOR : /Sk.PANWAS /V/2016 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGAWAS/PEMERIKSA KEGIATAN “ LANJUTAN SEMENISASI JALAN USAHA TANI RT.21 KELOMPOK TANI SUMBER REJO “ DESA BHUANA JAYA KECAMATAN TENGGARONG SEBERANG KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA KEPALA DESA BHUANA JAYA Menimbang : a. Bahwa dalam rangka Pelaksanaan Pengadaan barang dan jasa didesa berdasarkan Peraturan Bupati No.14 Tahun 2016 tentang Pengadaan barang dan jasa didesa, pada Desa Bhuana Jaya Kabupaten Kutai Kartanegara,maka dipandang perlu adanya Tim Pengawas/pemeriksa Pelaksana kegiatan/TPK untuk melaksanakan kegiatan pengadaan barang dan jasa di desa; b. Bahwa untuk menindaklanjuti sebagaimana maksud huruf a diatas, perlu segera membentuk Tim Pengawas Pengadaan Barang dan Jasa pada Bagian Pemerintahan Desa Bhuana Jaya Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2013 yang diatur dalam suatu keputusan. Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820); 19. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495; 20. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 21. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539); 22. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558); 23. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015 tentang Kementerian Desa,Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 13); 24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091); 25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093); 26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094); 27. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158).
- 5. 28. Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 17 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2016(Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2015 Nomor 64 ); 29. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Struktur organisasi dan tata kerja Pemerintah Desa ( Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016 Nomor 7 ); 30. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan keuangan Desa ( Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016 Nomor 8 ); 31. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2015 Tentang tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten Kutai Kartanegara ( Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016 Nomor 12 ); 32. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Pedoman pembangunan Desa ( Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016 Nomor 13); 33. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pengadaan barang dan jasa di Desa ( Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016 Nomor 14 ); 34. Peraturan Desa Bhuana Jaya Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Revisi Peraturan Desa Nomor 1 Tahun 2009 Tentang RPJMDes ( Lembaran Desa Bhuana Jaya Tahun 2014 Nomor 2); 35. Peraturan Desa Bhuana Jaya Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa ( RKP – Desa ) ( Lembaran Desa Bhuana Jaya Tahun 2016 Nomor 8); Memperhatikan : Peraturan Bupati Kutai Kartanegara No.14 Tahun 2014 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa di Desa. MEMUTUSKAN Menetapkan : PERTAMA : Pembentukan Tim Pengawas/Pemeriksa Pelaksana Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa Desa Bhuana Jaya Kecamatan Tenggarong Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2013,Dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini ; KEDUA : Panitia/Tim sebagaimana dimaksud dictum PERTAMA diatas melaksanakan tugas – tugas sebagai berikut ; d. Mengadakan Penelitian dan pemeriksaan setiap barang yang diadakan / dibeli oleh panitia kegiatan yang dilaksanakan khusus dilingkungan Desa dan hanya untuk digunakan Bagian Pemerintahan Desa dan Kelurahan Sekretariat Kabupaten Kutai Kartanegara ,dimana barang tersebut telah melalui verifikasi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia harga sesuai standar yang telah ditetapkan ; e. Mengadakan Penelitian Prosedur dan dokumentasi administrasi pengadaan, serta arahan untuk perbaikan administrasi pengadaan barang ; f. Pembuatan Berita Acara Hasil Pengadaan Barang/Jasa di Desa KETIGA : Panitia Tim Pengawas/Pemeriksa Pengadaan Barang dan Jasa dalam melaksanakan tugasnya harus senantiasa berpedoman kepada ketentuan peraturan Perundang- Undangan yang berlaku dan secara berkala melaporan hasil pelaksanaan Tugas – tugas kepada Kepala Desa melalui PTPKDes KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan Akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya apabila terdapat Kekeliruan dalam penetapannya. DITETAPKAN DI : BHUANA JAYA PADA TANGGAL : 15 Mei 2016 KEPALA DESA M A U L A N A
- 6. Lampiran : Surat keputusan Kepala Desa NOMOR : /Sk.PANWAS /V/2016 Tentang : Tentang Pembentukan Tim Pengawas/Pemeriksa No Nama Jabatan Jabatan dalam Panitia 1 SUHURI KETUA BPD KETUA PANWAS 2 ROFEI ANGGOTA. BPD. SEKRET. PANWAS 3 TASMI ANGGOTA. BPD ANGG. PANWAS DITETAPKAN DI : BHUANA JAYA PADA TANGGAL : 15 Mei 2016 KEPALA DESA BHUANA JAYA M A U L A N A Tembusan disampaikan kepada Yth : 12. Bupati Kutai Kartanegara ( Cq.Bapemas dan Pemdes ) di Tenggarong 13. Ketua DPRD Kab. Kutai Kartanegara di Tenggarong 14. Asisten Bidang Pemerintahan Umum &Hukum Setkab Kutai Kartanegara di Tenggarong 15. Inspektorat Wilayah Kab. Kutai Kartanegara di Tenggarong 16. Kabag.Pemerintahan Setkab.Kutai Kartanegara di Tenggarong 17. Kabag Keuangan Setkab Kutai Kartanegara di Tenggarong 18. Camat Tenggarong Seberang di Manunggal Jaya 19. Badan Permusyawaratan Desa ( BPD ) Bhuana Jaya di Bhuana Jaya 20. LPMD Bhuana Jaya di Bhuana Jaya 21. Masing-masing yang bersangkutan 22. Arsip