Dokumen tersebut membahas transformasi peran fasilitator dalam mendampingi pemberdayaan masyarakat desa menyongsong implementasi Undang-Undang Desa. Dokumen menjelaskan peran fasilitator yang berubah seiring waktu, dari TKS hingga pendamping PNPM, serta kompetensi apa saja yang dibutuhkan fasilitator untuk mendampingi pembangunan berkelanjutan di desa sesuai UU Desa.

1. PRABAWA EKA SOESANTA
Disampaikan Pada Dialog IPPMI
Jakarta, 20 Desember 2014
TRANSFORMASI PERAN
FASILITATOR/PENDAMPING PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DESA
MENYONGSONG IMPLEMENTASI UU DESA

2. Desa = Masyarakat Prismatik
Unity Specislist
Prismatik
Sumber : F.W. Riggs

3. Social Change VS Inside
Social Change Inside

4. Pendamping = Sock Breaker
Fasilitator
Dinamisator
Katalisator
Motivator
Advocator
Isolator

5. KREDO PENDAMPING
Pergilah kepada masyarakat
Tinggalah bersama mereka
Cintailah mereka
Layanilah mereka
Belajarlah dari mereka
Belajarlah sambil belajar bersama mereka
Mulailah dengan apa yang mereka miliki
Buat rencana bersama mereka
Ajarilah mereka dengan memberi contoh

6. Pendamping Masyarakat
Dari Waktu ke Waktu
1960an TKS Butsi
1980an TKS UDKP, SP3
1990an Pendamping IDT, P3MD
2000an PPK, P2KP
2010an PNPM
2015an Pendamping Desa ?

7. Fase Kritis
Tahun 1997-1998 KDF Menuju PPK
Tahun 2006-2007 PPK Menuju PNPM
Tahun 2014-2015 PNPM Menuju UU Desa
Isu Strategis adalah Keberlanjutan
1. Kelembagaan
2. Sistem Pembangunan Partisipastif
3. Asset
4. Modal Bergulir
5. Pendampingan

8. SERTIFIKASI : TRANSFORMASI PERAN
FASILITATOR (18 Unit Kempetensi)
KOMPETENSI UMUM
Membangun Relasi Sosial
Mengoptimalkan Pemanfaatan Sumber Daya yang ada
di masyarakat
Mengembangkan kesadaran masyarakat untuk berubah
yang lebih baik
Mengembangkan Kapasitas sebagai Fasilitator
Meningkatkan aksesbilitas antar pemangku
kepentingan
Membangun Visi dan kepemimpinan masyarakat

9. KOMPETENSI INTI
Membangun jejaring dan kemitraan
Membangun Solidaritas Sosial
Mengembangkan Kapasitas kelembagaan masyarakat
dan pemerintah lokal
Memperkuat posisi tawar masyarakat
Merancang Perubahan Kehidupan Masyarakat
Mengelola Pembelajaran dalam masyarakat
Menyiapkan kader pemberdayaan masyarakat
Mengembangkan kemandirian masyarakat
Mengelola konflik dalam masyarakat
Mengembangkan sistem kontrol dalam masyarakat

10. KOMPETENSI KHUSUS/PILIHAN
Mengembangkan inovasi Pemberdayaan Masyarakat
Memfasilitasi penerapan inovasi Pemberdayaan
masyarakat di Bidang/Sektor Kegiatan tertentu

11. 11
DEFINISI DESA
Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut
dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah
kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas
wilayah yang berwenang untuk mengatur dan
mengurus urusan pemerintahan, kepentingan
masyarakat setempat berdasarkan prakarsa
masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional
yang diakui dan dihormati dalam sistem
pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
UU Desa : Pasal 1 no. 1

12. 12
Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan
Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan
Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa
berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara
Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal
Ika.
UU Desa : Pasal 2

13. ISU PENTING DALAM IMPLEMENTASI
UU DESA
Memahami Roh Undang-Undang Desa (Local Self Government vs
Self Governing Community
Memahami Profil Desa (Tingkat Potensi Desa, Perkembangan
Desa, Tipologi Desa, Permasalahan Desa dan Arahan Program)
Pelestarian Nilai-Nilai dan Hasil PNPM (Kelembagaan, Asset,
Modal Bergulir 10 T, Sistem Pembangunan Partisipatif,
Pendampingan 21.936 org)
Visi dan Misi serta Agenda Nawa Cita
Menyikapi secara konstruktif Pembentukan Kementerian Desa,
Daerah Tertinggal dan Transmigrasi
Tetap mengoptimalkan dukungan/peran kemendagri (urusan,
perda, apbd, dll)
Isu Khusus : Dana Desa

14. TERIMA KASIH ATASTERIMA KASIH ATAS
PERHATIAN ANDAPERHATIAN ANDA
S U M A T E R A K A L I M A N T A N
J A V A
I R I A N J A Y A