1. SUPPORT FORUM BKAD
UNTUK BKAD KAWALI
MOHON DOA
DEMI
KESEMBUHAN
SAHABAT
KAMI BARNAS
SADIKIN

2. SEKRETARIS BKAD KAWALI PAK DADANG AKTIF DI KEGIATAN
FORUM BKAD – RBM CIAMIS

3. PETA CIAMIS

5. Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD)
adalah organisasi kerja yang mempunyai lingkup wilayah antar desa,
1. sebagai lembaga dalam mengelola perencanaan
pembangunan partisipatif,
2. mengembangkan bentuk-bentuk kegiatan kerja sama
antar desa,
3. menumbuhkan usaha-usaha pengelolaan aset produktif,
4. mengembangkan kemampuan pengelolaan program-program
pengembangan masyarakat.
berperan
BKAD dibentuk berdasarkan UU 32/2004, PP 72 dan
73/2005,
awalnya untuk memenuhi kebutuhan bagi perlindungan dan
pelestarian hasil-hasil PPK

6. Tujuan Umum :
untuk menjaga keberlanjutan dan pengembangan hasil-hasil
program meliputi hasil kegiatan, sistem, lembaga,
dan asset produktif.
Tujuan Khusus :
untuk membentuk BKAD sebagai organisasi kerja
berperan dalam kegiatan pembangunan partisipatif,
kerjasama antar desa, pengembangan asset produktif,
pengorganisasian dan pengembangan program

7. Lingkup Tugas Umum serta Uraian Tugas Pokok
dan Fungsi BKAD
1. Pembangunan Partisipatif Diantarany
a :
a. Meningkatkan kualitas musyawarah-musyawarah
yang dilakukan masyarakat baik di desa maupun
antar desa.
b. Mendorong terwujudnya kelembagaan masyarakat
yang lebih partisipatif.
c. Meningkatkan kapasitas pelaku-pelaku yang ada di
desa dan kecamatan dalam kaitan pengelolaan
pembangunan partisipatif.
d. Menjalin sinergitas dan koordinasi dengan
pemerintah daerah, dunia usaha, dunia pendidikan,
legislatif dan pelaku lainnya dalam rangka
memperkuat manajemen pembangunan partisipatif.

8. 2. Kegiatan Antar Desa
1. Memfasilitasi pembahasan, perumusan, dan penyusunan kesepakatan-kesepakatan
kerja sama antar desa.
2. Memfasilitasi pelaksanaan kegiatan kerja sama antar desa.
3. Melakukan identifikasi potensi desa yang dapat dikembangkan menjadi
sentra pengembangan ekonomi, sosial, dan budaya antar desa.
4. Mengembangkan informasi potensi desa-desa dalam lingkup wilayahnya.
5. Memfasilitasi penanganan dan penyelesaian masalah perselisihan antar
desa dan masalah lain yang timbul dari pelaksanaan kerja sama antar
desa.
6. Memfasilitasi keberlanjutan fungsi-fungsi kelembagaan desa dan antar
desa dalam pengelolaan kegiatan dan kerja sama antar desa.
7. Mengelola informasi masyarakat antar desa untuk menumbuhkan
semangat transparansi, akuntabilitas, dan kerja sama.
8. Meningkatkan kapasitas pelaku-pelaku yang ada di desa dan antar desa
dalam kaitan pengelolaan kegiatan antar desa.
9. Mendorong pelaksanaan pelestarian hasil-hasil kegiatan desa dan antar
desa.
Diantarany
a :

9. 3. Pengembangan Aset Produktif
Pengembangan Aset Produktif
1. Memfasilitasi terbentuknya kerja sama dengan pihak ketiga dalam
kaitan pengelolaan aset produktif, sumber daya lokal, teknologi
tepat guna.
2. Mendorong pengembangan UPK sebagai pengelola kegiatan yang
andal, dengan basis kegiatan sebagai lembaga keuangan mikro
dan lembaga pengelola teknis program.
3. Membantu dan mendorong fasilitasi akses sumber bantuan bagi
kelompok/lembaga usaha masyarakat baik produksi, distribusi
maupun pemasaran.
4. Mendorong terbentuknya kelompok dan lembaga usaha desa
yang berbasis pengembangan sumber daya ekonomi lokal.
5. Mendorong pengembangan Tim Pengawas UPKsebagai badan
pengawas dan pemeriksa keuangan UPK yang andal dan dapat
dipercaya.
6. Mendorong pengembangan lembaga penunjang UPK sesuai
dengan kebutuhan tugas pokok dan fungsi masing-masing.
7. Meningkatkan efektivitas pemberlakuan dan pelaksanaan sanksi
lokal sebagai komitmen bersama.
Diantaranya :

10. 4. Pengorganisasian dan Pengembangan Program
1. Melakukan koordinasi dengan pihak kecamatan dan desa berkaitan
dengan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan.
2. Memotivasi pelaku-pelaku kecamatan dan desa terkait dengan
pelaksanaan kegiatan.
3. Melakukan pemantauan setiap tahapan kegiatan.
4. Mendorong kualitas partisipasi dan keswadayaan masyarakat.
5. Melakukan evaluasi kinerja UPK terkait dengan tugas sebagai pengelola
teknis program.
6. Mengkoordinasikan tugas pemantauan kegiatan sarana prasarana sosial
dasar dan ekonomi.
7. Mengkoordinasikan tugas pengawasan terhadap pelaksanaan
pengelolaan teknis program.
8. Meningkatkan kinerja tim pelestarian yang telah terbentuk dan
mendorong pihak desa untuk mengembangkan kegiatan pelestarian hasil-hasil
kegiatan.
9. Melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap hasil kinerja
pengelolaan program, baik pengelolaan teknis oleh UPK maupun lembaga
lainnya.

11. SURVEY LAPANGAN
DALAM PERENCANAAN PROGRAM

12. MUSRENBANG DESA

13. MUSRENBANG KECAMATAN

14. MeNDORONG PENGEMBANGAN SENI BUDAYA

15. MENDORONG PENGEMBANGAN PRODUK KELOMPOK UNGGULAN

16. BKAD DORONG REGULASI DAERAH

17. PERTEMUAN DAN DISKUSI INTENSIF FORUM BKAD DENGAN DPRD

19. KERJA BERJEJARING
MENDORONG PENGARUS UTAMAAN DESA
MELALUI ADVOKASI UU DESA BERSAMA
• JARINGAN GERAKAN DESA MEMBANGUN
• FORUM PEMBAHARUAN PEMBANGUNADESA
• GEDHE FOUNDATION
• PANSUS DAN STAF AHLI RUU DESA
• RUMAH DESA INDONESIA

20. KAWAL UU DESA MELALUI VIDEO CONFERENCE ANTAR DESA

22. MEBANGUN JEJARING LINGKAR BELAJAR

23. Lingkar Belajar Antar Desa Mendorong RUU Desa
Membangun Lingkar Belajar Antar Desa
Budiman Sudjatmiko Pansus RUU Desa
Membangun Lingkar Belajar Antar Desa
Yando Zakaria Staf Ahli Pansus RUU Desa

24. JEJARING FORUM BKAD
• Program Komunitas Masjid dalam Monitoring dan
Evaluasi Partisipatif kegiatan PNPM terhadap
kegiatan Perencanaan ( Proses dan Dokumentasi
Musrenbang, RPJMDes/RKPDes), Kegiatan
Pelaksanan Infrastruktur dan Kegiatan
Pengelolaan Dana Bergulir di 5 Kecamatan ( 5
Desa sample desa terpencil/miskin ) yaitu Desa
Cikupa ( Lumbung), Desa Sanding Taman ( Panjalu
), Desa Payung Agung ( Panumbangan), Desa
Kertajaya (Panawangan) dan Desa Cibeureum (
Sukamantri ).
• Pengembangan Audit Sosial Dengan Yayasan IDEA
Yogyakarta

25. Bambang Hery Purwanto dari Lembaga IDEA ( Institute For Development and
Aconomic Analysis) yang bersekretariat di jalan kaliurang yogyakarta, lembaga ini
di inisiasi oleh beberapa Alumnus Universitas Gajah Mada seperi Dr Annggito
Abimanyu, dan lain-lain, lembaga ini mengkaji berbagai masalah kajian anggaran
dan mendorong pengawasan masyarakat.

26. JEJARING FORUM BKAD
• Untuk Mendorong E-Goverment PNPM Mpd Kab
Ciamis menjalin kerjasama penguatan
pemerintahan desa bersama kominfo mendorong
penguatan TIK Perdesaan bersama Kelompok
Kerja Gerakan Desa Membangun, untuk
mendorong transfaransi pengelolaan kegiatan
PNPM dan Pembangunan Desa melalui website/
Blog Desa.saat ini sudah di rancang 80 Website
desa, dengan domain desa.id dan di biayai oleh
PANDI ( Pengelola Nama Domain Internet
Indonesia )

27. Aktif Dalam Kegiatan RBM

28. FORUM BKAD BERSAMA RBM DORONG TIK PERDESAAN
LAHIRKAN KOMUNITAS DEDEMIT ( DESA-DESA MELEK IT )
RDI

30. DUKUNGAN PENANGANAN MASALAH

31. PENANGANAN
MASALAH DI POTENSI
KECAMATAN
BERMASALAH
Kunjungan Lapangan Tim Advokasi di
kecamatan potensi bermasalah bertujuan
mendorong proses penyelesaian dan
melakukan evaluasi proses penanganan
yang dilakukan oleh Tim Penanganan
masalah (TPM ) Kecamatan, agenda
kunjunganmeliputi :
1. Penyampaian Laporan proses dan
progres penanganan TPM Kecamatan
2. Evaluasi PenangananMasalah dan
pemeriksaan berkas penanganan yang
mengarah pada penyimpangan dana
3. Penguatan Aspek hukum dalam
pengelolaan dana bergulir masyarakat
• Di Dukung Keterlibatan
Mantan Tipikor Polda
Jabar
• Mantan Panitera
Pengadilan Negari