Bagaimana posisi dan peranan camat dalam pembinaan admintrasi pemerintahan desa. Camat adalah kepanjangan tangan pemerintah daerah yang memegang peran penting dalam pemibinaan adminstratsi Pemerintah Desa

1. PERAN CAMAT/KEPALA
DISTRIK DALAM PEMBINAAN
ADMINISTRASI
PEMERINTAHAN DESA
Berdasarkan UU No 6 / 2014 Tentang Desa
SOSIALISASI KEBIJAKAN EVALUASI PERKEMBANGAN DESA DAN KELURAHAN
WILAYAH IV TAHUN 2016
Jakarta – 11 Maret 2016

2. CAMAT DALAM UU DESA ( UU 6 / 2014 )
 Pasal 49 ayat (2) Perangkat Desa sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diangkat oleh Kepala
Desa setelah dikonsultasikan dengan Camat
atas nama Bupati/Walikota.
 Pasal 53 ayat (3) Pemberhentian perangkat
Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditetapkan oleh Kepala Desa setelah
dikonsultasikan dengan Camat atas nama
Bupati/Walikota.
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 83 TAHUN 2015
TENTANG
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA

3. CAMAT DALAM UU PEMDA ( UU 23 /
2014 )
 Pasal 25 ayat (6) Bupati/wali kota dalam
melaksanakan urusan pemerintahan umum
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pada
tingkat Kecamatan melimpahkan
Pelaksanaannya kepada camat.
 Pasal 225 ayat (1) Camat mempunyai tugas
antara laian huruf (g.) membina dan mengawasi
penyelenggaraan kegiatan Desa dan/atau
kelurahan;

4. URUSAN PEMERINTAHAN UMUM
( UU 23 / 2014 PASAL 25 AYAT 1 )
a. Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka
memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pelestarian Bhinneka Tunggal Ika
serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik
Indonesia;
b. Pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa;
c. Pembinaan kerukunan antarsuku dan intrasuku, umat beragama, ras, dan
golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas kemanan lokal, regional, dan
nasional;
d. Penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
e. Koordinasi pelaksanaan tugas antarinstansi pemerintahan yang ada di
wilayah Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota untuk menyelesaikan
permasalahan yang timbul dengan memperhatikan prinsip demokrasi, hak
asasi manusia, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan, potensi
serta keanekaragaman Daerah sesuai dengan ketentuan
f. peraturan perundang-undangan;
g. Pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila; dan
pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan
kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal.

5. TUNTUTAN PERAN
CAMAT / KEPALA DISTRIK
• CAMAT salah pelaksana tugas-tugas fasilitasi
dan koordinasi namun sekarang banyak
diberikan tugas pembinaan dan pengawasan
terhadap desa/kelurahan.
• CAMAT adalah pengelola desa/kelurahan
dengan multi dimensi yang melingkupinya.
• CAMAT perlu memiliki kemampuan
managemen yang tangguh baik dalam
perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan
dan fungsi kontrolnya.

6. RUANG INOVASI
CAMAT / KEPALA DISTRIK
• UU 23 Tahun 2014 juga membuka ruang untuk berinovasi.
• Pelenggaraan pemerintahan yang efektif dan efisien,
• Pelayanan publik yang baik,
• Pemberdayaan masyarakat dengan tepat dan berhasil guna.
• Inovasi dalam koridor :
• Peningkatan efisiensi,
• Perbaikan efektivitas,
• Perbaikan kualitas pelayanan,
• Tidak ada konflik kepentingan,
• Berorientasi kepada kepentingan umum,
• Dilakukan secara terbuka,
• Memenuhi nilai-nilai kepatutan, dan
• Dapat dipertanggungjawabkan hasilnya tidak untuk kepentingan
diri sendiri (pasal 387).
• Pelaksanaan inovasi yang telah menjadi kebijakan
Pemerintah Daerah dan inovasi tersebut tidak mencapai
sasaran yang telah ditetapkan, aparatur sipil negara tidak
dapat dipidana. (Pasal 389)

7. TERIMAKASIH
SEMOGA BERMANFAAT
Suryokoco Suryoputro
@suryokoco
suryokocolink@gmail.com
Ketua PP RPDN
@maret_2016