Dokumen tersebut membahas tentang negara dan sistem pemerintahan di Indonesia. Secara singkat, dokumen menjelaskan bahwa unsur-unsur pembentuk negara antara lain penduduk, wilayah, dan pemerintahan. Indonesia memiliki beragam suku bangsa dengan Islam sebagai agama mayoritas. Wilayah Indonesia terbentang luas di antara dua samudra dan memiliki banyak pulau.

1. Pendidikan kewarganegaraan
Mata Kuliah Ciri Universitas
Universitas Mercu Buana - Jakarta
NEGARA DAN SISTEM PEMERINTAHAN
Dosen :
Udjiani Hatiningrum
BAB I NEGARA DAN SISTEM PEMERINTAHAN

2. 1. Pengertian dan Alasan Negara.
Setiap manusia mempunyai negara, Mengapa?. Hal ini disebabkan karena :
1) Manusia makhluk sosial (tidak bisa hidup sendiri)
2) Manusia makhluk politik (memiliki naluri untuk berkuasa)
Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berbentuk republik yang telah diakui oleh dunia internasional
dengan memiliki ratusan juta rakyat, wilayah darat, laut dan udara yang luas serta terdapat organisasi
pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang berkuasa.
KTP menunjukkan bahwa Anda adalah WNI yang bertempat tinggal di wilayah kecamatan tertentu.
Manusia makhluk sosial (tidak bisa hidup sendiri) :
Menurut kodratnya manusia adalah makhluk sosial atau makhluk bermasyarakat, selain itu juga diberikan
yang berupa akal pikiran yang berkembang serta dapat dikembangkan. Dalam hubungannya dengan manusia
sebagai makhluk sosial, manusia selalu hidup bersama dengan manusia lainnya. lainnya. Dorongan
masyarakat yang dibina sejak lahir akan selalu menampakan dirinya dalam berbagai bentuk, karena itu dengan
sendirinya manusia akan selalu bermasyarakat dalam kehidupannya. Manusia dikatakan sebagai makhluk
sosial, juga karena pada diri manusia ada dorongan dan kebutuhan untuk
1
berhubungan (interaksi) dengan orang lain, manusia juga tidak akan bisa hidup sebagai manusia kalau tidak
hidup di tengah-tengah manusia. Tanpa bantuan manusia lainnya, manusia tidak mungkin bisa berjalan dengan
tegak. Dengan bantuan orang lain, manusia bisa menggunakan tangan, bisa berkomunikasi atau bicara, dan
bisa mengembangkan seluruh potensi kemanusiaan.
Dapat disimpulkan, bahwa manusia dikatakan sebagai makhluk sosial, karena beberapa alasan :
1) Manusia tunduk pada aturan, norma
2) Perilaku manusia mengaharapkan suatu penilain dari orang lain
3) Manusia memiliki kebutuhan untuk berinteraksi dengan orang lain
4) Potensi manusia akan berkembang bila ia hidup di tengah-tengah masyarakat.

3. Manusia Makhluk Politik (memiliki naluri untuk berkuasa) :
Manusia, menurut pribahasa Yunani, adalah zoon politicon yang berarti bahwa manusia adalah makhluk
yang suka bergaul ( makhluk sosial ). Disamping itu manusia juga berperan sebagai makhluk politik yang
ditandai dengan adanya penentuan atas pilihan – pilihan dalam menjalani hidupnya. Maka dari itu fungsi politik,
sekecil apapun bentuknya, tidak dapat dipisahkan dari segenap aktivitas manusia. Jika dihubungkan
dengan
pemikiran bahwa manusia sebagai makhluk sosial, hal ini dapat dilihat bahwa dalam kehidupan tak jarang
manusia memiliki suatu keinginan ( cita – cita ) yang sama. Untuk mewujudkan keinginan tersebut, maka
manusia memainkan perannya sebagai makhluk yang memilih (makhluk politik) untuk menentukan bagaimana
cara untuk merealisasikan keinginan tersebut. Hal ini dapat berupa penentuan strategi pencapaian,
pengelompokan manusia yang berkepentingan sama, dan lain-lain.
Aristoteles pernah mengatakan, politik merupakan master of science. Maksudnya bukan dalam arti ilmu
pengetahuan (scientific), tetapi ia menganggap, pengetahuan tentang politik merupakan kunci untuk memahami
lingkungan. Bagi Aristoteles, dimensi politik dalam keberadaan manusia merupakan dimensi terpenting sebab
ia mempengaruhi lingkungan lain dalam kehidupan manusia. Bagi Aristoteles, politik berarti mengatur apa yang
seyogianya kita lakukan dan apa yang seyogianya tidak dilakukan. Penjelasan ini
2
menyadarkan kita akan pentingnya mempelajari politik.
Manusia adalah makhluk politik. Lebih spesifiknya, makhluk yang selalu berpolitik. Karena Tuhan
menganugerahinya dengan akal pikiran. Manusia berpolitik untuk mempertahankan hidupnya,
mengembangkan hidupnya, meningkatkan hidupnya, bahkan menghancurkan hidupnya. Sebagai makhluk
politik, apakah manusia dengan demikian menjadikan politik sebagai orientasinya, tujuan hidupnya? Ataukah
politik hanya medium bagi manusia untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi dari sekadar berpolitik itu sendiri?
Negara adalah organisasi yang melindungi individu, wilayah, dan masyarakat yang lemah dari individu atau
penguasa yang otoriter. Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berbentuk republik yang telah diakui
oleh dunia internasional dengan memiliki ratusan juta rakyat, wilayah darat, laut dan udara yang luas serta
terdapat organisasi pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang berkuasa.
Bagaimana komentar Anda politik di Indonesia dewasa ini ?
2. Unsur-Unsur Pembentuk Negara.

4. UNSUR NEGARA :
1) Penduduk (semua orang yang berdomisili serta menyatakan kesepakatan diri ingin bersatu).
2) Wilayah (batas wilayah yg jelas, darat laut udara). Indonesia diapit dua samudra dan dua` benua,
bentuk kepulauan dan punya garis terpanjang di dunia.
3) Pemerintahan (cara mengelola negara, Indonesia dengan presidensial).
3
Penduduk :
Penduduk (semua orang yang berdomisili serta menyatakan kesepakatan diri ingin bersatu). Penduduk
disini yang dimaksud adalah kelompok manusia, bukan
penduduk/populasi dalam pengertian umum yang mengandung arti kelompok organisme yang sejenis yang
hidup dan berkembang biak pada suatu daerah tertentu. Penduduk, dalam pengertian luas diartikan sebagai
kelompok organisme sejenis yang berkembang biak dalam suatu daerah tetentu. Dalam kesempatan ini
penduduk digunakan dalam pengertian orang-orang yang mendiami wilayah tertentu, menetap dalam suatu
wilayah, tumbuh dan berkembang dalam wilayah tertentu pula.
Badan Pusat Statistik memperkirakan, jumlah penduduk Indonesia pada 2010 mencapai 234,2 juta atau
naik dibanding jumlah penduduk 2000 yang mencapai 205,1 juta jiwa. Informasi yang diperoleh dari situs BPS
di Jakarta, Rabu (23/6/2010), menyebutkan, kegiatan Sensus Penduduk 2010 akan mencacah penduduk yang
bertempat tinggal di sekitar 65 juta rumah tangga (JAKARTA, KOMPAS.com). Indonesia dengan jumlah
penduduk tercatat 234,2 juta juta jiwa termasuk negara-negara yang paling banyak jumlah penduduknya.
Karena itu, hal-hal yang berkaitan dengan jumlah penduduk ini penting sekali di Indonesia. Kalau di masa
depan jumlah ini mau jadi lebih banyak lagi, pasti ada lebih banyak masalah sosial lagi. Kedua program ini
sudah lama dapat banyak kritik, dari dalam negeri dan dari luar negeri.
Program transmigrasi adalah program nasional untuk memindahkan kelompok penduduk dari satu tempat
ke tempat yang lain. Misalnya, kalau ada tempat di mana ada terlalu banyak penduduk, di sana pasti ada
banyak masalah, seperti masalah kesehatan, masalah tanah, dan masalah sosial yang lain. Untuk mencegah
masalah itu, pemerintah coba memindahkan penduduk dari tempat-tempat seperti itu ke tempat yang lain
di mana jumlah penduduknya sedikit. Program transmigrasi ini sudah banyak menolong penduduk Indonesia.
Peserta program transmigrasi diberi sebuah rumah, alat-alat untuk bertani dan sedikit uang. Ada sekolah dan
puskesmas. Setelah dipindahkan, kehidupan mereka lebih baik daripada dulu. Program ini dapat banyak kritik.
Kritik yang pertama adalah mengenai hutan yang menghilang karena transmigran. Mereka menebang pohon-
pohon untuk mempersiapkan ladang mereka. Kemudian, dulu ada kelompok transmigran di
4
Kalimantan yang tidak diberi fasilitas untuk bertani. Jadi , mereka tidak bisa berdikari (yaitu: "berdiri di atas
kakinya sendiri"). Juga ada masalah kehilangan tempat tinggal orang setempat seperti orang Kubu di
Sumatra dan orang Dayak di Kalimantan. Tanah

5. mereka diambil orang transmigran yang baru. Dalam program Keluarga Berencana ("Dua Anak Cukup"),
suami-istri diberi informasi dan alat/obat kontrasepsi. Dengan ini, pemerintah mencoba untuk mencegah
kelahiran terlalu banyak anak.
Mengapa bangsa Indonesia ini terdiri dari beraneka ragam suku bangsa ?. Letak geografis Indonesia, dan
sebagai negara kepulauan membuat Indonesia kaya akan suku bangsa. Setiap pulau berbeda sukunya, ada
penduduk pribumi asli, ada pendatang dari tempat lain. Sejak adanya jalur perdagangan, ada pernikahan
campur pedagan negara lain dengan rakyat pribumi menambah lagi ras penduduk Indonesia. Penduduk
Indonesia dapat dibagi secara garis besar dalam dua kelompok. Di bagian barat Indonesia penduduknya
kebanyakan adalah suku Melayu sementara di timur adalah suku Papua, yang mempunyai akar di kepulauan
Melanesia. Banyak penduduk Indonesia yang menyatakan dirinya sebagai bagian dari kelompok suku yang
lebih spesifik, yang dibagi menurut bahasa dan asal daerah, misalnya Jawa, Sunda atau Batak. Selain itu juga
ada penduduk pendatang yang jumlahnya minoritas diantaranya adalah Etnis Tionghoa, India, dan Arab.
Mereka sudah lama datang ke nusantara dengan jalur perdagangan sejak abad ke 8 SM dan menetap menjadi
bagian dari Nusantara. Di Indonesia terdapat sekitar 3% populasi etnis Tionghoa. Angka ini berbeda-beda
karena hanya pada tahun 1930-an terakhir kalinya pemerintah melakukan sensus dengan menggolong-
golongkan masyarakat Indonesia ke dalam suku bangsa dan keturunannya. Islam adalah agama mayoritas
yang dipeluk oleh sekitar 85,2% penduduk Indonesia, yang menjadikan Indonesia negara dengan penduduk
muslim terbanyak di dunia. Sisanya beragama Protestan (8,9%); Katolik (3%); Hindu (1,8%); Buddha (0,8%);
dan lain-lain (0,3%). Kebanyakan penduduk Indonesia
bertutur dalam bahasa daerah sebagai bahasa ibu, namun bahasa resmi Indonesia, bahasa Indonesia,
diajarkan di seluruh sekolah-sekolah di negara ini dan dikuasai oleh hampir seluruh penduduk Indonesia.
Indonesia saat ini memiliki 33 provinsi (termasuk 2 Daerah Istimewa (DI) dan satu Daerah Khusus Ibukota
(DKI). Kedua DI tersebut adalah Nanggroe Aceh Darussalam dan Daerah I stimewa Yogyakarta sedangkan
Daerah Khusus Ibukotanya adalah Daerah
5
Khusus Ibukota Jakarta. Sebelum tahun 1999, Timor Timur merupakan salah satu provinsi di Indonesia, yang
kemudian memisahkan diri melalui referendum menjadi Negara Timor Leste. Indonesia adalah negara
kepulauan terbesar di dunia yang mempunyai 17.508 pulau. Indonesia terbentang antara 6 derajat garis lintang
utara sampai 11 derajat garis lintang selatan, dan dari 97 derajat sampai 141 derajat garis bujur timur serta
terletak antara dua benua yaitu benua Asia dan Australia/Oceania. Posisi strategis ini mempunyai pengaruh
yang sangat besar terhadap kebudayaan, sosial, politik, dan ekonomi.
Wilayah :
Wilayah adalah sebuah daerah yang dikuasai atau menjadi teritorial dari sebuah kedaulatan. Pada masa
lampau, seringkali sebuah wilayah dikelilingi oleh batas-batas kondisi fisik alam, misalnya sungai, gunung, atau
laut. Sedangkan setelah masa kolonialisme, batas-batas tersebut dibuat oleh negara yang menduduki daerah
tersebut, dan berikutnya dengan adanya negara bangsa, istilah yang lebih umum digunakan adalah batas
nasional. Wilayah Indonesia terbentang sepanjang 3.977 mil antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik.
Apabila perairan antara pulau-pulau itu digabungkan, maka luas Indonesia menjadi 1.9 juta mil persegi. Lima

6. pulau besar di Indonesia adalah : Sumatera dengan luas 473.606 km persegi, Jawa dengan luas 132.107 km
persegi, Kalimantan (pulau terbesar ketiga di dunia) dengan luas 539.460 km persegi, Sulawesi dengan luas
189.216 km persegi, dan Papua dengan luas 421.981 km persegi.
Sebagai negara maritim dan kepulauan (the archipelagic state) terbesar di dunia, dengan 17.500 lebih
pulau dan 81.000 km garis pantai (terpanjang kedua setelah Kanada) serta 75 persen (5,8 juta km2)
wilayahnya berupa laut termasuk Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE), Indonesia memiliki batas-batas wilayah
berupa perairan laut dengan 10 negara yang berbatasan langsung dengan Indonesia, yaitu India, Malaysia,
Singapura, Thailand,
Vietnam, Filipina, Papua Niugini, Australia, Timor Timur, dan Palau. Sementara wilayah darat yang berbatasan
langsung dengan negara tetangga hanya dua, yakni Malaysia di Kalimantan dan Papua Niugini di Papua.
Penetapan dan penegakan batas wilayah merupakan hal yang sangat krusial karena menyangkut kedaulatan
wilayah Indonesia di laut, aspek perekonomian (pemanfaatan sumber daya alam dan jasa-jasa lingkungan
kelautan), dan aspek hankam serta stabilitas kawasan. Pengaturan mengenai penetapan
6
batas wilayah laut suatu negara dan berbagai kegiatan di laut sebenarnya telah termuat dalam suatu perjanjian
internasional yang komprehensif yang dikenal dengan UNCLOS 1982 (United Nations Convention on the Law
of the Sea 1982 atau Hukum Laut PBB 1982).
Dalam UNCLOS 1982 dikenal delapan zona pengaturan (regime) yang berlaku di laut, yaitu:
1) perairan pedalaman (internal waters),
2) perairan kepulauan (archipelagic waters),
3) laut teritorial (teritorial waters),
4) zona tambahan (contiguous zone),
5) Zona Ekonomi Eksklusif (Exclusive Economic Zone),
6) landas kontinen (continental shelf),
7) laut lepas (high seas), dan
8) kawasan dasar laut internasional (international seabed area).
Indonesia telah meratifikasi UNCLOS 1982 melalui UU No 17/1985 dan memberlakukan UU No 6/1966 tentang
Perairan Indonesia menggantikan UU No 4/Perp.1960 yang disesuaikan dengan jiwa atau ketentuan-ketentuan
UNCLOS 1982. Lebih lanjut, untuk keperluan penetapan batas-batas wilayah perairan Indonesia telah
diundangkan PP No 38 tentang Daftar Koordinat Geografis Titik-titik Garis Pangkal Kepulauan Indonesia.
Adapun batas-batas wilayah laut Indonesia dengan negara-negara tetangga meliputi: (1) batas laut teritorial, (2)
batas zona tambahan, (3) batas perairan ZEE, dan (4) batas landas kontinen. Yang dimaksud laut teritorial
adalah wilayah kedaulatan suatu negara pantai yang meliputi ruang udara dan laut serta tanah di bawahnya
sejauh 12 mil laut yang diukur dari garis pangkal.
Zona tambahan mencakup wilayah perairan laut sampai ke batas 12 mil laut di luar laut teritorial atau 24
mil laut diukur dari garis pangkal. ZEE adalah suatu wilayah perairan laut di luar dan berdampingan dengan laut
teritorial yang lebarnya tidak lebih dari 200 mil laut dari garis pangkal; yang mana suatu negara pantai

7. (coastal state) memiliki hak atas kedaulatan untuk eksplorasi, konservasi, dan pemanfaatan sumber daya
alam. Landas kontinen suatu negara meliputi dasar laut dan tanah di bawahnya yang
7
menyambung dari laut teritorial negara pantai melalui kelanjutan alamiah dari wilayah daratannya sampai ujung
terluar tepian kontinen.Sayangnya, hingga saat ini penetapan batas wilayah laut Indonesia dengan negara-
negara tetangga masih banyak yang belum tuntas. Dari 10 negara yang wilayah lautnya berbatasan dengan
Indonesia, baru antara Indonesia dan Australia yang batas-batas wilayah lautnya telah diselesaikan secara
lengkap. Sementara dengan negara-negara tetangga lainnya baru dilaksanakan penetapan batas-batas landas
kontinen dan sebagian batas-batas laut teritorial serta ZEE. Kondisi semacam inilah yang sering menimbulkan
konflik wilayah laut antara Indonesia dan negara-negara tetangga, seperti kasus Sipadan, Ligitan, dan Ambalat.
Konflik yang terjadi akan menimbulkan ketidakstabilan dan mengganggu pembangunan perekonomian pada
wilayah tersebut.
Pemerintahan :
Pemerintahan merupakan organisasi atau wadah orang yang mempunyai kekuasaaan dan lembaga yang
mengurus masalah kenegaraan dan kesejahteraan rakyat dan negara. Pemerintahan dalam arti luas adalah
segala kegiatan badan-badan publik yang meliputi kegiatan legislatif, eksekutif dan yudikatif dalam usaha
mencapai tujuan negara. Pemerintahan dalam ari sempit adalah segala kegiatan badan-badan publik yang
hanya meliputi kekuasaan eksekutif. (C.F. Strong). Dalam Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945 menyatakan bahwa sistem pemerintahan yang kita anut adalah sistem pemerintahan presidensial
yang dalam pengertian presidensial itu sendiri adalah memisahkan secara tegas antar lembaga negara,
legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Sistem pemerintahan Negara Republik Indonesia yang dianut oleh UUD 1945
pasca perubahan keempat adalah sistem pemisahan kekuasaan berdasarkan prinsip checks and balances,
sehingga masih ada koordinasi antar lembaga negara baik. Arti
checks and balances itu sendiri adalah saling kontrol dan seimbang, maksudnya adalah antara lembaga
negara harus saling mengontrol kekuasaan satu dengan kekuasaan yang lainnya agar tidak melampaui
batas kekuasaan yang seharusnya dan saling menjatuhkan. Hal ini sangat penting agar dapat terciptanya
kestabilan pemerintahan didalam negara atau tidak terjadi percampuradukan antar kekuasaan dan
kesewenang – wenangan terhadap kekuasaa Negara kita.
8
Menurut Ismail Suny, dalam suatu negara hukum yang penting bukan ada atau tidaknya trias politica
(sistem pemisahan kekuasaan atau separation of power), persoalanya adalah dapat atau tidakkah alat-alat
kekuasaan negara Itu dihindarkan dari praktek birokrasi. Hal ini tidaklah tergantung pada pemisahan
kekuasaan itu sendiri, tetapi kepada adanya sendi demokrasi yaitu kedaulatan rakyat. Bentuk nyata dari
perubahan mendasar hasil amandemen UUD 1945 adalah perbedaan yang substansial tentang kelembagaan
negara menurut UUD 1945. Hasil amandemen dengan UUD 1945, terutama yang menyangkut lembaga
negara, kedudukan, tugas, wewenang, hubungan kerja dan cara kerja lembaga yang bersangkutan. UUD 1945
hasil amandemen menetapkan 4 kekuasaan dan 7 lembaga negara sebagai berikut :
1) Kekuasaan Eksaminatif (Inspektif), yaitu Badan Keuangan Negara (BPK);

8. 2) Kekuasaan Legislatif, yaitu MPR yang tersusun atas :
a) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR);
b) Dewan Perwakilan Daerah (DPD).
3) Kekuasaan Pemerintahaan Negara (Eksekutif), yaitu Presiden dan Wakil Presiden;
4) Kekuasaan Kehakiman (Yudikatif), meliputi :
a) Mahkamah Agung (MA);
b) Mahkamah Konstitusi (MK);
c) Mahkamah Yudikatif (MY).
Pokok-pokok Sistem Pemerintahan Republik Indonesia :
1) Bentuk negara kesatuan dengan prinsip otonomi yang luas.
Wilayah negara terbagi dalam beberapa provinsi.
2) Bentuk pemerintahan adalah republik, sedangkan sistem pemerintahan adalah presidensial.
3) Pemegang kekuasaan eksekutif adalah Presiden yang merangkap sebagai kepala negara dan kepala
pemerintahan.
Presiden dan wakilnya dipilih dan diangkat oleh MPR untuk masa jabatan 5 tahun. Namun pada
pemilu tahun 2004, Presiden dan Wakil Presiden dipilih secara langsung oleh rakyat dalam satu paket
untuk masa jabatan 2004 – 2009.
9
4) Kabinet atau menteri diangkat dan diberhentikan oleh presiden, serta bertanggung jawab kepada
presiden.
5) Parlemen terdiri atas 2 bagian (bikameral), yaitu Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan
Perwakilan Daerah (DPD).
Para anggota DPR dan DPD merupakan anggota MPR. DPR terdiri atas para wakil rakyat yang dipilih
melalui pemilu dengan sistem proporsional terbuka. Anggota DPD adalah para wakil dari masing-
masing provinsi yang berjumlah 4 orang dari tiap provinsi. Anggota DPD dipilih oleh rakyat melalui
pemilu dengan sistem distrik perwakilan banyak. Selain lembaga DPR dan DPD, terdapat DPRD
provinsi dan DPRD kabupaten/kota yang anggotanya juga dipilih melaui pemilu. DPR memiliki
kekuasaan legislatif dan kekuasaan mengawasi jalannya pemerintahan.
6) Kekuasaan yudikatif dijalankan oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya, yaitu
pengadilan tinggi dan pengadilan negeri serta sebuah Mahkamah
Konstitusi dan Komisi Yudisial.
7) Sistem pemerintahan negara Indonesia setelah amandemen UUD 1945, masih tetap menganut
Sistem Pemerintahan Presidensial, karena Presiden tetap sebagai kepala negara dan sekaligus
kepala pemerintahan.
Presiden juga berada di luar pengawasan langsung DPR dan tidak bertanggung jawab pada
parlemen. Namun sistem pemerintahan ini juga mengambil unsur-unsur dari sistem parlementer dan

9. melakukan pembaharuan untuk menghilangkan kelemahan-kelemahan yang ada dalam sistem
presidensial
Sistem presidensial tidak mengenal adanya lembaga pemegang supremasi tertinggi. Kedaulatan negara
dipisahkan (separation of power) menjadi tiga cabang kekuasaan, yakni legislatif, eksekutif, dan yudikatif, yang
secara ideal diformulasikan sebagai ”Trias Politica” oleh Montesquieu. Presiden dan wakil presiden dipilih
langsung oleh rakyat untuk masa kerja yang lamanya ditentukan konstitusi. Konsentrasi kekuasaan ada pada
presiden sebagai Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan. Dalam sistem presidensial para Menteri adalah
pembantu Presiden yang diangkat dan bertanggungjawab kepada Presiden. Sistem presidensial dipandang
mampu menciptakan pemerintahan negara berasaskan
10
kekeluargaan dengan stabilitas dan efektifitas yang tinggi. Sehingga para anggota legislatif bisa lebih
independent dalam membuat UU karena tidak khawatir dengan jatuh bangunnya pemerintahan.
Sistem presidensial mempunyai kelebihan dalam stabilitas pemerintahan, demokrasi yang lebih besar
dan pemerintahan yang lebih terbatas. Adapun kekurangannya, kemandekan (deadlock) eksekutif-
legislatif, kekakuan temporal, dan pemerintahan yang lebih eksklusif. Secara konstitusional, DPR mempunyai
peranan untuk menyusun APBN, mengontrol jalannya pemerintahan, membuat undang-undang dan peranan
lain seperti penetapan pejabat dan duta. Presiden tak lagi bertanggung jawab pada DPR karena ia dipilih
langsung oleh rakyat. DPR tak akan mudah melakukan impeachment lagi karena ada lembaga pengadil
yakni Mahkamah Konstitusi. Meskipun peranannya telah mengecil, DPR dengan kekuatan politik yang
menyebar berpotensi untuk terus mengganggu dan mengganggu eksekutif. Dengan perilaku politik yang tak
banyak berubah, DPR masih punya peluang untuk mengganjal kebijakan presiden dalam menentukan alokasi
budget, DPR masih bisa bermanuver untuk membentuk pansus
atau panja, DPR bisa mengajukan undang-undang yang mungkin tak sejalan dengan kebijakan presiden. Di
sinilah deadlock bisa terjadi. Konstitusi RI jelas telah menetapkan sistem pemerintahan presidensial.
Pemerintahan presidensial memang membutuhkan dukungan riil dari rakyat yang akan menyerahkan
mandatnya kepada capres. Namun, rakyat tak bisa menyerahkan begitu saja mandatnya tanpa tahu apa yang
akan dilakukan capres.
Adapun hal-hal yang harus lebih diperhatikan dalam penyelenggaraan sistem pemerintahan presidential di
Indonesia adalah :
1) Bahwasanya tujuan Negara dapat diwujudkan apabila pembagian kekuasaan Negara dilakukan
secara berimbang dan saling mengawasi (chek and balances) diantara legislatif, eksekutif, dan
yudikatif, Daerah otonom, dan lembaga Negara berposisi independent lainnya.
2) Untuk menjamin keterwakilan penduduk dan keterwakilan daerah secara adil dan efektif dalam
pembuatan keputusan politik, maka kekuasaan legislatif diselenggarakan oleh dua lembaga
perwakilan yang memiliki kedudukan setara (bicameral). Sehingga memberi perasaan keterikatan
emosional kepada
11
pemerintah.

10. 3) Untuk menjamin stabilitas dan kapabilitas pemerintahan, maka kekuasaan eksekutif diselenggarakan
mengikuti bentuk pemerintahan presidensial yang berarti presiden dan wakil presiden dipilih langsung
oleh rakyat.
4) Revitalisasi lembaga perwakilan dalam pelaksanaan fungsi legislasi dan anggaran daripada
pelaksanaan fungsi pengawasan, sedangkan lembaga eksekutif akan lebih menonjol dalam
pelaksanaan fungsi administrasi pemerintahan daripada legislasi dan anggaran.
5) Dalam menjamin kepastian hukum dan keadilan sosial pada suatu pihak maka kekuasaan yudikatif
diselenggarakan oleh dua mahkamah yang secara fungsional dan personil berbeda walaupun dalam
sekretariat yang sama. Mahkamah Agung menjamin kepastian hukum dan keadilan, sedangkan
Mahkamah Konstitusi menjamin tertib hukum dalam arti mencegah kebuntuan konstitusional, dan
menyelesaikan persengketaan perundang-undangan.
6) Demi kesejahteraan warga daerah yang adil dan merata, demokrasi pemerintahan lokal, dan demi
integrasi nasional, maka daerah otonom diberi kewenangan yang sangat luas dalam rangka Negara
kesatuan.
7) Saling mengecek diantara penyelenggara kekuasaan Negara dalam bentuk :
- Pembuatan undang-undang yang memerlukan persetujuan DPR, DPD dan Presiden yang
masing-masing memiliki kewenangan veto.
- Pengawasan dan pendakwaan (impeachment) oleh lembaga legislative terhadap Presiden.
- Judicial review oleh Mahkamah Konstitusi terhadap UU dan produk dibawahnya.
- Pemerintah pusat dapat membatalkan keputusan daerah otonom bila tidak sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tetapi daerah otonom dapat mengajukan
gugatan terhadap keputusan pusat
tersebut kepada Mahkamah Konstitusi.
- Pengangkatan mentri memerlukan pertimbangan DPR.
12
13
8) Kekuasaan Negara yang dibagi secara berimbang dan saling mengecek sebagian berasal dari rakyat
melalui pemilihan umum, yakni kekuasaan legislatif dan ekekutif
baik tingkat nasional maupun daerah otonom, dan melalui referendum apabila hendak mengadakan
perubahan UUD, sedangkan sebagian secara tidak langsung melalui kekuasaan legislative dan
eksekutif, yaitu kekuasaan yudikatif.
Sistem presidensial memiliki tiga kelemahan yakni pertama, kemungkinan munculnya kelumpuhan ataupun
jalan buntu politik (deadlock) akibat konflik eksekutif-legislatif. Potensi tersebut semakin besar lagi apabila
sistem presidensial dikombinasikan dengan sistem multipartai. Kedua, kekakuan sistemik akibat masa jabatan
eksekutif yang tetap. Ketiga, memberi peluang bagi presiden mengklaim pilihan-pilihan kebijakannya atas nama
rakyat.

11. ( Syamsudin Haris, 2008 : 149 ).
Ciri-ciri Sistem Pemerintahan Presidensiil :
1) Presiden bertindak sebagai kepala negara sekaligus sebagai kepala pemerintahan;
2) Kabinet dibentuk oleh presiden dan bertanggung jawab kepadanya;
3) Presiden tidak dapat membubarkan parlemen dan sebaliknya Parlemen tidak dapat mencabut
kekuasaan presiden;
4) Presiden tidak berada di bawah pengawasan langsung parlemen dan tidak bertanggung jawab kepada
parlemen
Kelebihan dan Kelemahan Sistem Pemerintahan :
SISTEM PARLEMENTER
No.
KELEBIHAN KELEMAHAN
1. Mudah tercapai kesesuaian pendapat antara legislatif Masa jabatan kabinet tidak dapat ditentukan
dan eksekutif sehingga pembuatan kebijakan cepat dengan pasti karena tergantung dukungan
tertangani. mayoritas parlemen.
2. Garis tanggung jawab dalam pembuatan dan Parlemen menjasdi tempat kaderisasi bagi jabatan
pelaksanaan kebijakan publik jelas. eksekutif.
3. Adanya pengawasan yang kuat dari parlemen Kebijakan negara cenderung labil dan program
terhadap kabinet sehingga kabinet berhati-hati dalam kabinet sering tidak selesai sesuai waktu yang
mengerjakan tugas. ditentukan.
SISTEM PRESIDENSIIL
No.
KELEBIHAN KELEMAHAN
1. Badan eksekutif lebih stabil kedudukannnya karena Pengawasan legislatif lebih rendah sehingga
tidak tergantung parlemen. memungkinkan kekuasaan mutlak.
2. Masa jabatan eksekutif lebih jelas dalam jangka Sistem pertanggung jawabannya kurang jelas.
waktu tertentu.
3. Program kerja kabinet dapat disesuaikan dengan Pembuatan kebijakan pada umumnya hasil tawar
masa jabatan kabinet. menawar antara eksekutif dan legislatif sehingga
memerlukan waktu lama dan kadang
keputusannya kurang tegas.
4. Legislatif bukan tempat kaderisasi untuk jabatan
eksekutif karena dapat diisi oleh orang luar termasuk
anggota parlemen.
Hal yang perlu kita sadari bahwa apapun sistem pemerintahan yang dilaksanakan oleh suatu negara,
tidaklah sempurna seperti yang diharapkan oleh masyarakatnya. Setiap sistem pemerintahan baik
presidensial maupun parlementer, memiliki sisi-sisi kelemahan dan kelebihan. Oleh sebab itu, sebuah bangsa
dengan masyarakatnya yang bijak dan terdidik akan terus berupaya mengurangi sisi-sisi kelemahan dan
meningkatkan seoptimal mungkin peluang - peluang untuk mencapa i tingkat kesempurnaan dalam
penyelenggaraan pemerintahan negara baik pada sistem pemerintahan presidensial maupun sistem
parlementer.

12. 3. Klasifikasi Negara.
Klasifikasi negara dapat dilihat berdasarkan beberapa indikator seperti jumlah orang yang berkuasa,
bentuk negara, dan asas pemerintahan (Asas Penyelenggaraan Kekuasaan).
14
Jumlah orang yang berkuasa dan orientasi kekuasaan :
Jumlah orang yang berkuasa dapat berjumlah satu orang, sekelompok orang, atau banyak orang. Orientasi
kekuasaan juga ada dua yaitu bila penyelenggaraanya berorientasi kepada kepentingan pihak yang berkuasa
disebut bentuk negatif, dan apabila berorientasi kepada kepentingan umum disebut bentuk positif.
Berdasarkan jumlah orang yang berkuasa dan orientasi kekuasaan terdapat enam bentuk klasifikasi negara
:
Jumlah orang Bentuk Positif Bentuk Negatif
Satu orang Monarki Tirani
Sekelompok orang Aristokrasi Oligarki
Banyak orang Demokrasi Mobokrasi
Monarkhi :
Monarchy adalah sebuah negara yang dipimpin dan diatur oleh seorang pemimpin atau raja. Pada
umumnya kekuasaan seorang raja ini mutlak. Raja memiliki kekuasaan yang tidak terbatas. Hal inilah yang
menyebabkan ada modifikasi-modifikasi dalam Negara Monarchy ini yang bertujuan untuk membatasi
kekuasaan raja. Modifikasi tersebut ada 2
(dua) yaitu :
a) Monarki Konstitusional;
b) Monarki Parlementer.
Contoh Monarki Absolut sebagai bentuk pertama monarki adalah Prancis pada masa pemerintahan Louise XVI.
Sedangkan contoh Monarki Konstitusional adalah Thailand dan contoh Monarki Parlementer adalah Inggris.
Bagi kebanyakan negara, raja merupakan simbol kesinambungan serta kedaulatan negara tersebut. Selain itu,
raja biasanya ketua agama serta panglima besar angkatan bersenjata sebuah negara. Contohnya di
Malaysia, Yang di-Pertuan Agong merupakan ketua agama Islam, sedangkan di Britania Raya dan negara di
bawah naungannya, Ratu Elizabeth II adalah ketua agama Kristen Anglikan. Meskipun demikian, pada masa
sekarang ini biasanya peran sebagai ketua
15

13. agama tersebut adalah bersifat simbolis saja. Dalam zaman sekarang, konsep Monarki mutlak hampir tidak ada
lagi dan kebanyakannya adalah monarki konstitusional, yaitu raja yang terbatas kekuasaannya oleh konstitusi.
Aristokrasi :
Aristokrasi adalah negara yang diperintah oleh sekelompok orang. Aristokrasi diambil dari kata yunani
ARISTOKRATIA ( aristos = best + kratia = rule ). Jadi aristokrasi adalah pemerintahan terbaik yang dipimpin
oleh orang- orang terpilih. Tetapi kata – kata terbaik disini terkesan samar dengan istilah terbaik dimasa yunani
kuno. Penjelasan yang benar bahwa yang terbaik adalah mereka yang memiliki kecakapan yang tinggi,
berpendidikan, berpengalaman dan bermoral tinggi. Namun, hal ini tidak bisa dijadikan atau dipastikan menjadi
yang terbaik. Garner mendefinisikan aristokrasi sebagai bentuk pemerintahan dimana proporsi warganegara
secara relatip memberikan suara di dalam memilih pejabat- pejabat publik dan menetapkan kebijaksanaan
publik. Jellinek memahami aristokrasi sebagai bentuk pemerintahan yang menjadi mainan dan diperani oleh
kelompok khusus yang berpengaruh. Bisa saja seperti, pendeta, para professional atau orang- orang
terpandang didalam Negara. Setiap perkara atau permasalah yang terjadi merupakan pecahan populasi yang
jelas dari massa, dengan beberapa alasan yang timbul dari hak istimewa yang mereka nikmati. Aristotle
membedakan aristokrasi dan oligarchy (pemerintahan oleh sekelompok kecil). Dia menegaskan bahwa
pemerintahan yang dipimpin oleh sekelompok kecil, dengan dasar kepentingan mereka sendiri; dan telah
terjadi, maka dari hal ini, membuktikan bentuk pemerintahan aristokrasi yang dipimpin oleh orang – orang
terbaik didalam Negara adalah sesat. Akan tetapi, pada masa modern perbedaan ini sering diabaikan.
Oligarki :
Oligarchy adalah sebuah negara yang diperintah dan diatur oleh beberapa orang saja. Elit atau bangsawan
yang menjadi pemimpin ini pada umumnya mengambil keputusan untuk kepentingan kelompoknya sendiri.
Contoh Oligarchy adalah pada masa Romawi berbentuk Republik kemudian Prancis pada waktu diperintah oleh
5 (lima) Directoire.
16
Democracy (Demokrasi) :
Democracy adalah sebuah negara yang pengambilan keputusannya diambil dengan suara terbanyak atau
mayoritas. Demokrasi saat ini menjadi sebuah sistem pemerintah yang dimodifikasi menjadi beberapa bentuk
yaitu:
a) Demokrasi langsung;
b) Demokrasi perwakilan;
c) Demokrasi referendum.
Contoh demokrasi langsung adalah Negara Kota Athena. Contoh demokrasi perwakilan adalah Indonesia dan
contoh demokrasi referendum adalah Venezuela.
Demokrasi langsung :

14. Pemerintah dapat mengetahui secara langsung aspirasi dan persoalan-persoalan yang sebenarnya
dihadapi masyarakat. Tetapi dalam zaman modern, demokrasi langsung sulit dilaksanakan karena:
1) sulitnya mencari tempat yang dapat menampung seluruh rakyat sekaligus dalam membicarakan suatu
urusan;
2) tidak setiap orang memahami persoalan-persoalan negara yang semakin rumit dan kompleks;
3) musyawarah tidak akan efektif, sehingga sulit menghasilkan keputusan yang baik.
Demokrasi perwakilan dengan sistem referendum :
Dalam sistem demokrasi ini rakyat memilih para wakil mereka untuk duduk di parlemen, tetapi parlemen
tetap dikontrol oleh pengaruh rakyat dengan sistem referendum (pemungutan suara untuk mengetahui
kehendak rakyat secara langsung). Sistem ini digunakan di salah satu negara bagian Swiss yang disebut
Kanton.
Kebaikan demokrasi perwakilan dengan sistem referendum :
1) apabila terjadi pertentangan antara badan organisasi negara, maka persoalan itu dapat diserahkan
keputusannya kepada rakyat tanpa melalui partai;
2) adanya kebebasan anggota parlemen dalam menentukan pilihannya, sehingga pendapatnya tidak
harus sama dengan pendapat partai/ golongannya.
17
Keburukan demokrasi perwakilan dengan sistem referendum :
1) pembuatan undang-undang/ peraturan relatif lebih lambat dan sulit;
2) pada umumnya rakyat kebanyakan tidak berpengetahuan cukup untuk menilai atau menguji kualitas
produk undang-undang.
Demokrasi perwakilan :
Dengan demokrasi perwakilan, rakyat tidak terlibat secara penuh di dalam membuat UU negara. Dalam
demokrasi, baik langsung ataupun tidak langsung, keterlibatan rakyat menjadi tujuan utama penyelenggaraan
negara. Masing-masing individu rakyat pasti ingin kepentinganyalah yang terlebih dahulu dipenuhi. Oleh sebab
keinginan tersebut ingin didahulukan, dan pihak lain pun sama, dan jika hal ini berujung pada situasi chaos
(kacau) bahkan perang (bellum omnium contra omnes --- perang semua lawan semua), maka bukan demokrasi
lagi namanya melainkan mobokrasi. Mobokrasi adalah bentuk buruk dari demokrasi, di mana rakyat memang
berdaulat tetapi negara berjalan dalam situasi perang dan tidak ada satu pun kesepakatan dapat dibuat secara
damai.
Mobokrasi :
Mobokrasi adalah pemerintahan yang dikuasai oleh kelompok orang untuk kepentingan kelompok yang
berkuasa, bukan untuk kepentingan rakyat. Biasanya mobokrasi dipimpin oleh sekelompok orang yang
mempunyai motivasi yang sama.

15. Tirani :
Menurut Plato, Tirani adalah pemerintahan yang dipimpin oleh seorang yang jauh dari rasa keadilan.
Sedangkan menurut Aristoteles, Tirani adalah pemerintahan yang dipegang oleh seorang (raja/kaisar) yang
kekuasaannya ditujukan untuk kepentingan sendiri. Bentuk pemerintahan yang buruk di dalam satu tangan
adalah Tirani. Tiran-tiran kejam yang pernah muncul dalam sejarah politik dunia misalnya Kaisar Nero,
Caligula, Hitler, atau Stalin. Meskipun Hitler atau Stalin memerintah di era negara modern, tetapi jenis
kekuasaan yang mereka jalankan pada hakekatnya terkonsentrasi pada satu tangan, di mana keduanya sama
sekali tidak mau membagi kekuasaan dengan pihak lain, dan kerap
18
kali bersifat kejam baik terhadap rakyat sendiri maupun lawan politik.
Bentuk negara ditinjau dari sisi konsep dan teori modern :
Bentuk negara ditinjau dari sisi konsep dan teori modern terbagi menjadi dua, yaitu :
1) Negara Kesatuan.
Negara kesatuan adalah negara yang merdeka dan berdaulat, dengan satu pemerintahan pusat yang
berkuasa dan mengatur seluruh daerah.
Dalam pelaksananya, negara kesatuan terbagi dua, yaitu:
- Negara kesatuan dengan sistem sentralisasi :
Negara dengan sistem dimana seluruh persoalan yang berkaitan dengan negara langsung
diatur dan diurus oleh pemerintah pusat, sedangkan daerah-daerah tinggal melaksanakanya.
- Negara kesatuan dengan sistem desentralisasi :
Negara dengan sistem dimana kepala daerah diberikan kesempatan dan kekuasaan untuk
mengurus rumah tanggannya sendiri atau dikenal dengan otonomi daerah atau swatantra .
Keuntungan negara Kesatuan adalah adanya keseragaman Undang-Undang, karena aturan yang
menyangkut „nasib‟ daerah secara keseluruhan hanya dibuat oleh parlemen pusat. Namun, negara
Kesatuan bisa tertimpa beban berat oleh sebab adanya perhatian ekstra pemerintah pusat terhadap
masalah-masalah yang muncul di daerah. Penanganan setiap masalah yang muncul di daerah
kemungkinan akan lama diselesaikan oleh sebab harus menunggu instruksi dari pusat terlebih
dahulu. Bentuk negara Kesatuan juga tidak cocok bagi negara yang jumlah penduduknya
besar, heterogenitas (keberagaman) budaya tinggi, dan yang wilayahnya terpecah ke dalam pulau-
pulau. Dalam negara Kesatuan, pemerintah pusat (nasional) bisa melimpahkan banyak tugas
(melimpahkan wewenang) kepada kota-kota, kabupaten-kabupaten, atau satuan-satuan
pemerintahan lokal. Namun, pelimpahan wewenang ini hanya diatur oleh undang-undang yang dibuat
parlemen pusat (di Indonesia DPR-RI), bukan diatur di dalam konstitusi (di Indonesia UUD 1945), di
mana pelimpahan wewenang tersebut bisa
19

16. saja ditarik sewaktu-waktu.
Dalam negara Kesatuan, pemerintah pusat secara langsung mengatur masing-masing penduduk
yang ada di setiap daerah. Misalnya, pemerintah pusat berwenang menarik pajak dari penduduk
daerah, mengatur kepolisian daerah, mengatur badan pengadilan, membuat kurikulum pendidikan
yang bersifat nasional, dan lain-lain.
2) Negara Serikat (Federasi).
Negara serikat adalah bentuk negara yang merupakan gabungan dari beberapa negara bagian dari
negara serikat. Kekuasaan asli dalam negara federasi merupakan negara bagian, karena ia
berhubungan langsung dengan rakyatnya. Sementara negara federasi bertugas untuk menjalankan
hubungan luar negeri, pertahanan negara, keuangan dan urusan pos. Negara Federasi ditandai
adanya pemisahan kekuasaan negara antara pemerintahan nasional dengan unsur-unsur
kesatuannya (negara bagian, provinsi, republik, kawasan, atau wilayah). Pembagian kekuasaan ini
dicantumkan ke dalam konstitusi (undang-undang dasar). Sistem pemerintahan Federasi sangat
cocok untuk negara-negara yang memiliki kawasan geografis luas, keragaman budaya
daerah tinggi, dan ketimpangan ekonomi cukup tajam. Di dalam negara Federasi, kedaulatan hanya
milik pemerintah Federal, bukan milik negara-negara bagian. Namun, wewenang negara-negara
bagian untuk mengatur penduduk di wilayahnya lebih besar ketimbang pemerintah daerah di
negara Kesatuan.Wewenang negara bagian di negara Federasi telah tercantum secara rinci di dalam
konstitusi federal, misalnya mengadakan pengadilan sendiri, memiliki undang-undang dasar sendiri,
memiliki kurikulum pendidikan sendiri, mengusahakan kepolisian negara bagian sendiri, bahkan
melakukan perdagangan langsung dengan negara luar seperti pernah dilakukan pemerintah
Indonesia dengan negara bagian Georgia di Amerika Serikat di masa Orde Baru. Kendatipun negara
bagian memiliki wewenang konstitusi yang lebih besar ketimbang negara Kesatuan, kedaulatan tetap
berada di tangan pemerintah Federal yaitu dengan monopoli hak untuk mengatur
20
Angkatan Bersenjata, mencetak mata uang, dan melakukan politik luar negeri (hubungan
diplomatik). Kedaulatan ke dalam dan ke luar di dalam negara Federasi tetap menjadi hak
pemerintah Federal bukan negara-negara bagian.
Asas Penyelenggaraan Kekuasaan : Ekonomi (negara agraris, industri, industri maju); Politik (demokratis,
otoriter dll); Sistem Pemerintahan (presidensial, parlementer dll), Idiologi (sosialis, liberal, komunis dll).
Indonesia sebagai negara agraris dan berhutan tropis memang sudah benar. Ketiga ciri Indonesia tersebut
adalah benar. Mengapa demikian? Secara fisik, kita mempunyai banyak sawah, sehingga „dulu‟ pernah
dikatakan bahwa Indonesia sudah swasembada beras. Secara fisik pula, kita mempunyai banyak hutan tropis
yang kaya akan tumbuhan dan binatangnya, walaupun sekarang ini sudah banyak hutan yang digunduli.
Negara agraris adalah negara yang sebagian besar penduduknya mempunyai mata pencaharian sebagai

17. petani. Dulu negara Indonesia disebut negara agraris, tapi sekarang apa masih ?. Kita syukuri Indonesia adalah
negara agraris.
Kalau Indonesia bukan negara agraris, betapa sulitnya menghadapi krisis pangan dunia saat ini. Meski
dijuluki sebagai negara agraris, namun hingga kini Indonesia masih kesulitan untuk mencapai kedaulatan
pangan. Ini ditandai dengan banyaknya produk pertanian yang masih mengandalkan produk luar negeri.
Padahal sebagai negara agraris dengan kekayaan alamnya, seharusnya dapat mendukung pencapaian
swasembada segala produksi pertanian. Sampai sekarang kita masih mengimpor beberapa komoditi, ini
membuat kita menjadi ketergantungan. Meskipun kita impor, tapi seharusnya didukung dengan persediaan atau
ketahanan pangan di dalam negeri. Menurut Ketua Departemen Budidaya Pertanian Fakultas Pertanian
Universitas Sumatera Utara (USU) Edison Purba kepada Medan Bisnis , kedaulatan pangan itu sangat
dibutuhkan dengan didukungnya perhatian pemerintah akan nasib petani serta jaminan harga. Selain itu,
dukungan teknologi guna meningkatkan produksi pertanian. “Selama ini hasil produksi kita didikte oleh
pasar luas, hingga tidak bisa menentukan harga sendiri meskipun kita yang punya produk,” ucapnya yang juga
Ketua Perhimpunan Agronomi Indonesia Sumut. Kemajuan teknologi pertanian ini, dapat dicapai dengan
memanfaatkan para penelitian di dunia pendidikan serta pihak-pihak industri yang selama ini masih kurang
sinkron. Indonesia
21
sebagai negara agraris tidak bisa mengasingkan diri dari perkembangan teknologi bidang pertanian, sebab
untuk memenuhi kebutuhan pangan diperlukan jumlah bahan pangan yang cukup dan dapat dijangkau
masyarakat. Dengan bioteknologi pertanian merupakan salah satu pencapaian kualitas dan kuatitas hasil
pertanian serta pendapatan petani.
Negara Industri baru adalah klasifikasi negara yang mempunyai perekonomian sangat baik namun belum
mencapai tahap negara maju. Syarat lain sebuah negara dikatakan negara industri baru adalah berdasarkan
hasil ekspornya. Beberapa negara industri baru diperkirakan akan memimpin perekonomian dunia pada
tahun 2050 : China, India, Brasil dan Meksiko. Negara-negara ini adalah negara industri baru yang paling
sering disebutkan dan diklasifikasikan oleh para ekonom dan ahli seperti Afrika Selatan, Mexico, Brazil, RRC,
India, Malaysia, Filipina, Thailand, Turki. Sumber-sumber lain menyebutkan bahwa Indonesia, Mesir, Pakistan
dan Yordania juga termasuk dalam negara industri baru. Pembangunan ekonomi yang dilakukan negara-
negara industri baru (NICs/Newly Industrializing Countries) telah mencengangkan dunia. Tidak hanya karena
kecepatan yang dicapainya namun juga kepercayaan yang selama ini ada tentang bangsa Asia yang malas
telah meruntuhkan mitos Asia tidak bisa maju. Dimulai dengan Jepang yang bisa menembus status negara
industri dan tampaknya ini merupakan keterpaksaan Barat untuk mengakui dan menempatkan Jepang dalam
forum G-7, negara-negara Asia lainnya mengikuti jejak Jepang. Krisis ekonomi yang merebak sejak Juni 1997,
dimulai dengan devaluasi mata uang baht Thailand telah menumbuhkan kepercayaan lagi bahwa. Asia tidak
bisa maju menyamai Barat. Namun demikian sejumlah negara yang benar-benar
terkena krisis ekonomi bisa segera pulih. Beberapa negara lainnya,termasuk Indonesia, yang karena krisis
ekonominya menimbulkan krisis politik masih lama sembuhnya. Meskipun demikian berbagai perkiraan tetap
menunjukkan bahwa negara yang terkena krisis pun masih potensial untuk pulih lagi walaupun memakan waktu
lebih panjang.

18. Dinamika politik dan demokrasi di negeri ini, hampir tak dapat dipisahkan dari anarkisme. Sebagai sebuah
aliran, anarkisme merupakan teori politik yang bertujuan untuk menciptakan masyarakat tanpa hirarkis (baik
dalam politik, ekonomi, maupun sosial). Para Anarkis berusaha mempertahankan bahwa anarki, ketiadaan
aturan-aturan, adalah sebuah format yang dapat diterapkan dalam sistem sosial dan dapat menciptakan
kebebasan individu dan kebersamaan sosial. Anarkis melihat bahwa tujuan akhir dari kebebasan dan
22
kebersamaan sebagai sebuah kerjasama yang saling membangun antara satu dengan yang lainnya.
Persoalannya sekarang, mengapa negeri kita yang sudah lama dikenal sebagai bangsa yang berperadaban
tinggi bisa demikian mudah tereduksi oleh unsur-unsur anarkisme dalam ranah politik dan demokrasi?
Mengapa banyak orang yang bisa demikian mudah mengatasnamakan demokrasi dengan menggunakan cara-
cara anarkis dalam menggapai tujuan dan ambisi?. Secara teoretis, anarki bisa dibilang sebagai reaksi
terhadap merebaknya nilai-nilai kapitalisme yang berupaya menihilkan entitas sosial sebagai prinsip
kebersamaan dalam hidup dan kehidupan. Dalam prinsip kapitalisme, nilai-nilai individualisme menjadi
demikian kuat dan dominan sehingga dikhawatirkan akan membunuh “roh” sosial sebagai salah satu ciri
paguyuban masyarakat secara komunal. Dalam upaya membendung gerakan kapitalisme, para pengikut
anarkisme berupaya menggunakan aksi kerumunan dengan mengedepankan nilai-nilai solidaritas dan
kebersamaan. Namun, dalam perkembangannya, ajaran anarkisme dianggap telah jauh berubah menjadi
ajaran “sesat” yang menghalalkan darah sesamanya. Anarkisme yang menggunakan jalan kekerasan pun tak
jarang menyusup ke dalam pori-pori politik dan demokrasi di negeri ini. Lihat saja berbagai aksi kerumunan
yang mengatasnamakan demokrasi yang tergelar di atas panggung sosial kita. Sungguh disayangkan kalau
ranah politik sebagai seni dan ilmu untuk meraih kekuasaan harus ternoda oleh aksi-aksi anarki dengan
mengatasnamakan demokrasi yang dikendalikan melalui massa dan kerumunan.
Konsep demokratis dan otoriter (non-demokratis) diidentifikasikan berdasarkan tiga indikator yaitu sistem
kepartaian dan peran badan perwalian, peran eksekutif dan
kebebasan pers. Konfigurasi politik demokrasi adalah konfigurasi yang membuka peluang bagi berperanya
potensi rakyat secara maksimal untuk turut serta aktif menentukan kebijakan Negara. Dalam konteks ini Negara
merupakan komite yang harus melaksanakan kehendak rakyat yang dirumuskan secara demokratis .
Konfigurasi politik otoriter merupakan konfigurasi yang menempatkan pemerintah pada posisi yang sangat
dominan dengan sifat yang intervensionis dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan negara sehingga
potensi dan aspirasi masyarakat tidak teragregasi dan terartikulir secara proporsional. Sepanjang sejarah
ketatanegaraan Indonesia ternyata telah terjadi tolak tarik atau dinamika antara konfigurasi politik otoriter
(nondemokeratis). Prof.Sri Soemantri mengungkapkan apabila politik itu di ibaratkan lokomotif maka hukum
adalah relnya maka
23
kita sering melihat bahwa lokomotif itu keluar dari relnya sehingga lokomotif itu celaka. celaka. Pernyataan
tersebut menggambarkan ketika kita dalam berpolitik harus mentaati aturan dalam hukum yang sering di
lupakan oleh para politikus kita.
Sesuai teori Polybus, bahwa tipe kekuasaan militer (otoriter) menciptakan daur ulang kekuasaan. Itulah
sebabnya, pada saat Indonesia dibawah kepemimpinan Megawati, Gus Dur; kedua pemimpin yang berasal

19. dari sipil tersebut belum dapat mengurangi porsi pengaruh militer baik dalam politik dan bisnis di Indonesia.
Sebab kedua masih dalam posisi transisi dari zaman orde baru ke reformasi. Keberhasilan menyuarakan
kehendak dan memaksa Soeharto turun, serta memaksa pemerintah Habibie memenuhi tuntutan mereka,
termasuk tuntutan turunya Habibie memang sebuah momentum atau kekuatan yang amat bermakna untuk
mewujudkan kehidupan berbangsa yang demokratis. Momentum penegakan hak sipil dan politik ini telah
menunjukkan hasilnya dan sekarang mulai nampak hasil awalnya, ditengah makin berkepanjangannya
kesulitan ekonomi tentunya. Pemerintah tak lagi main paksa terhadap rakyat, sebaliknya mereka mulai mau
mendengar dan memperhatikan aspirasi rakyat. Sejarah dan pengalaman menunjukkan, reformasi yang
membawa rakyat ke posisi yang kuat, sering hanya berjalan sesaat. Pada awal Orde Baru, gerakan rakyat yang
dipelopori mahasiswa juga menghasilkan demokratisasi dan kebebasan bagi mereka. Namun itu hanya
berjalan beberapa lama,
untuk akhirnya kembali ke model otoriter seperti sebelumnya. Disamping itu pengalaman bangsa lain, seperti
Rusia (masa Stalin) dan Cina (masa Deng), Yugoslavia (setelah Tito) menunjukkan pada kita bahwa gerakan
reformasi justru memakan atau mencerai- beraikan civil society pendukungnya. Sejarah dan pengalaman ini
perlu untuk kita ingat dan catat sebagai bahan refleksi. Dalam masa transisi, pentingnya kesadaran rakyat
sebagai pemegang kedaulatan negaraharus selalu melakukan kontrol, langsung maupun tak langsung. Media
massa sebagai sarana komunikasi harus benar-benar dimanfaatkan rakyat untuk memberikan kontrol terhadap
pemerintah beserta para pejabatnya. Rakyat juga harus melakukan kontrol terhadap para wakilnya di lembaga
legislatif agar mereka giat dan berani melakukan kontrol terhadap eksekutif. Termasuk dalam hubungan
melakukan kontrol terhadap lembaga yudikatif agar tidak terjadi apa yang dinamakan mafia peradilan.
Disamping itu rakyat harus melaksanakan haknya melakukan kontrol terhadap ABRI termasuk kepolisian
supaya berfungsi sesuai dengan tugas mereka masing-masing.
24
Rakyat selaku pemegang kedaulatan harus menjaga diri untuk tidak kembali terjerumus pada sikap pasif dan
tenggelam dalam budaya politik “dukung-mendukung “seperti yang terjadi pada waktu-waktu lalu.
Bentuk Pemerintahan Parlementer :
Dalam sistem Parlementer, warganegara tidak memilih kepala negara secara langsung. Mereka memilih
anggota-anggota dewan perwakilan rakyat, yang diorganisasi ke dalam satu atau lebih partai politik. Umumnya,
sistem Parlementer mengindikasikan hubungan kelembagaan yang erat antara eksekutif dan legislatif. Kepala
pemerintahan dalam sistem Parlementer adalah perdana menteri ( disebut Premier di Italia atau
Kanselir di Jerman). Perdana menteri memilih menteri-menteri serta membentuk kabinet berdasarkan suatu
„mayoritas‟ dalam parlemen (berdasarkan jumlah suara yang didapat masing-masing partai di dalam Pemilu).
Dalam bentuk pemerintahan parlementer, pemilu hanya diadakan satu macam yaitu untuk memilih anggota
parlemen. Lewat mekanisme pemilihan umum, warganegara memilih wakil-wakil mereka untuk duduk di
parlemen. Wakil-wakil yang mereka pilih tersebut merupakan anggota dari partai-partai politik yang ikut serta di
dalam pemilihan umum jika sebuah partai memenangkan suara secara mayoritas (misalnya 51% suara

20. pemilih), maka secara otomatis, ketua partai tersebut menjadi perdana menteri. Selanjutnya, tugas yang harus
dilakukan si perdana menteri ini adalah membentuk kabinet, di mana anggota-anggota kabinet diajukan oleh
para anggota parlemen terpilih, sehingga
anggota kabinet dapat berasal baik dari partainya sendiri maupun partai saingannya yang punya jumlah suara
signifikan. Menteri-menteri inilah yang nantinya mengarahkan atau mengepalai kementerian-kementerian yang
dibentuk. Jika pemilu tidak menghasilkan jumlah suara mayoritas (misalnya 30% hingga 50%), maka partai-
partai harus berkoalisi untuk kemudian memilih siapa perdana menterinya. Biasanya, partai dengan jumlah
suara paling besar-lah yang ketua partainya menjadi perdana menteri di dalam koalisi (kabinet koalisi).
Susunan kabinet pun, dengan koalisi ini, tidak bisa dimonopoli oleh satu partai saja, layaknya ketika pemilu
menghasilkan suara mayoritas 51%. Masing-masing partai yang berkoalisi biasanya menuntut „jatah‟ menteri
sesuai dengan jumlah suara yang mereka hasilkan dalam pemilu. Untuk selanjutnya, perdana menteri
(beserta kabinetnya)
25
bertanggung jawab kepada parlemen sebagai representasi rakyat hasil pemilihan umum.
Dalam bentuk parlementer, perdana menteri menjadi kepala pemerintahan sekaligus pemimpin partai.
Dalam sistem parlementer, partai yang menang dan masuk ke dalam kabinet menjadi „pemerintah‟ sementara
yang tetap berada di dalam parlemen menjadi „oposisi.‟ Hal yang menarik adalah, anggota-angggota parlemen
yang menjadi oposisi membentuk semacam „kabinet bayangan.‟ Jika kabinet pemerintah „jatuh‟, maka „kabinet
bayangan‟ inilah yang akan menggantikannya lewat pemilu „yang dipercepat‟ atau pemilihan perdana menteri
baru. Sistem „kabinet bayangan‟ ini berlangsung efektif di Inggris di mana „kabinet bayangan‟ tersebut bekerja
layaknya kabinet pemerintah dan … digaji.
Bentuk Pemerintahan Presidensil :
Presidensil cenderung memisahkan kepala eksekutif dari dewan perwakilan rakyat. Sangat sedikit media
tempat di mana eksekutif dan legislatif dapat saling bertanya satu sama lain. Dalam sistem presidensil, pemilu
diadakan dua macam. Pertama untuk memilih anggota parlemen dan kedua untuk memilih presiden. Presiden
inilah yang dengan hak prerogatifnya menunjuk pembantu-pembantunya, yaitu menteri-menteri di dalam
kabinet. Pola penunjukkan menteri oleh presiden ini efektif di dalam sistem dua partai, di mana dengan dua
partai yang bersaing tersebut, pasti salah satu partai akan menang secara mayoritas. Di dalam sistem banyak
partai, penunjukkan menteri oleh presiden juga dapat efektif jika salah satu partai menang secara 51%.
Di dalam sistem presidensil, presiden tidak bertanggung jawab kepada parlemen (DPR) tetapi langsung
kepada rakyat. Sanksi jika presiden dianggap tidak „menrespon hati nurani rakyat‟ dapat berujung pada dua
jalan: pertama, tidak memilih lagi si presiden tersebut dalam proses pemilihan umum, dan kedua, mengadukan
pelanggaran-pelanggaran yang presiden lakukan kepada parlemen. Parlemen inilah yang nanti
menggunakan hak kontrolnya untuk mempertanyan sikap-sikap presiden yang diadukan „rakyat‟ tersebut.
Jadi, berbeda dengan Parlementer di mana jika si perdana menteri dianggap tidak bertanggung jawab,
parlemen, terutama partai-partai oposisi, dapat mengajukan mosi tidak percaya kepada perdana menteri
yang jika didukung oleh 51%

21. 26
suara parlemen, si perdana menteri tersebut beserta kabinetnya terpaksa harus mengundurkan diri. Dalam
sistem presidensil, hal seperti ini sulit untuk dilakukan mengingat yang memilih si presiden bukanlah parlemen
melainkan rakyat secara langsung.
Sosialisme :
Sosialisme ialah suatu ideologi yang mengagungkan kapital milik bersama seluruh masyarakat atau milik
negara sebagai alat penggerak kesejahteraan manusia. Kepemilikan bersama kapital atau kepemilikan kapital
oleh negara adalah dewa di atas segala dewa, artinya semua yang ada di dunia ini harus dijadikan kapital
bersama seluruh masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan melalui sistem kerja sama, hasilnya untuk
memenuhi kebutuhan hidup bersama, dan distribusi hasil kerja berdasar prestasi kerja yang
telahdiberikan. Ideologi sosialisme hakikatnya adalah menelanjangi keserakahan kapitalisme. Bapak ideologi
sosialisme adalah Karl Marx dengan teorinya Materialisme Dialektika dan Materialisme Historis, dan Das
Kapital. Kemudian ideologi sosialisme dikembangkan oleh Althusser dengan teorinya Strukturalisme, Antonio
Gramsci dengan teorinya Hegemoni, Samir Amin dan Adre Gunder Frank dengan teorinya Ketergantungan,
Max Hokreimer, Hebert Marcuse, Theodor W. Adorno dengan teori Kritisnya yang ingin membebaskan
manusia dari belenggu penindasan dan penghisapan, tetapi anti dogmatisme yang artinya Marxisme
tidak boleh dijadikan dogma (keyakinan membuta).
Sosialisme adalah paham yang bertujuan membentuk negara kemakmuran dengan usaha kolektif yang
produktif dan membatasi milik perseorangan. Sedangkan liberalisme, dapat diartikan sebagai paham
kebebasan yang menghendaki adanya kebebasan individu, sebagai titik tolak dan sekaligus tolok ukur dalam
interaksi sosial. Prinsip ekonomi sosialisme menekankan agar status kepemilikan swasta dihapuskan dalam
beberapa komoditas penting dan menjadi kebutuhan masyarakat banyak seperti air, listrik, bahan pangan, dan
sebagainya. Sedangkan Liberalisme adalah sebuah paham yang menolak adanya pembatasan, khususnya dari
pemerintah dan agama serta menghendaki adanya pertukaran gagasan yang bebas, ekonomi pasar yang
mendukung usaha pribadi (private enterprise) yang relatif bebas, dan suatu sistem pemerintahan yang
transparan, serta menolak adanya pembatasan terhadap pemilikan individu.
27
Dari sini jelas terlihat adanya sisi yang saling bertolak belakang dan berlawanan dari mazhab sosialisme
dan liberalisme, khususnya di bidang ekonomi yakni :
- Ekonomi liberal menuntut adanya kebebasan individu yang tak terbatas dan kendali ekonomi yang
sepenuhnya diserahkan kepada pasar.
- Negara tidak diperbolehkan melakukan monopoli dan ikut campur, apalagi melakukan kontrol dan
intervensi. Itulah yang meyebabakan banyak orang mengatakan bahwa ekonomi liberalis merupakan
sebuah mazhab yang dijunjung dan menjadi panutan para pelaku ekonomi yang sudah mapan (bisnisman
kaya). Lalu apa peran pemerintah dalam ekonomi liberal ?

22. - Dalam ekonomi liberal peran pemerintah hanyalah sebagai pengawas agar kebebasan tak terbatas setiap
individu tetap dapat terpenuhi dan terlindungi. Sistem ekonomi inilah yang nantinya akan bermuara pada
sistem ekonomi kapitalisme.
Jika ekonomi liberalisme menuntut adanya kebebasan tak terbatas dari setiap individu untuk melakukan
kegiatan ekonomi dalam suatu negara, maka berbeda dan bertolak belakang dengan ekonomi sosialisme.
Sistem ekonomi sosialisme menuntut peran pemerintah dalam perekonomian sebuah negara demi tercapainya
pemerataan sosial, penghapusan kemiskinan, dan kemakmuran bersama. Dalam sistem ini komoditas-
komoditas perekonomian yang penting dan menguasai hajat hidup orang banyak seperti
air, minyak, listrik, dan sebagainya dikuasai dan dikendalikan oleh negara.
Kondisi masyarakat Indonesia yang sebagian besar masih berada di bawah garis kemiskinan menuntut
adanya peran aktif pemerintah dalam bidang ekonomi agar kebutuhan pokok masyarakat dapat tetap terjamin
dan terpenuhi. Dengan adanya peran pemerintah tersebut diharapkan tidak ada cerita adanya orang kelaparan
dan kekurangan makanan serta air bersih. Jaminan dari pemerintah ini menjadi penting mengingat daya beli
dan pendapatan masyarakat Indonesia yang masih rendah dan jauh dari kecukupan. Jika di Indonesia
diterapkan sistem ekonomi liberal apalagi global, dipastikan kehidupan rakyat Indonesia akan semakin tercekik
dan perkonomian rakyat Indonesia sedikit demi sedikit akan hancur tergerus arus globalisasi dan modal asing.
Rakyat miskin yang berpendidikan rendah dan tidak memiliki keahlian serta modal besar akan semakin
terpinggirkan. Maka benar-benar menjadi nyatalah istilah “yang kaya semakin kaya, dan
yang miskin semakin miskin”.
28
Komunis :
Komunisme adalah sebuah ideologi. Kata komunisme sendiri berasal dari bahasa latin “Communis” yang
berarti milik bersama. Istilah komunis mulai digunakan pada tahun 1830 pada masa revolusi rahasia Paris.
Pada mulanya komunisme berarti percaya akan kepemilikan, pengurusan, dan penggunaan bersama. (The
Profile of Communism A Fact-by-Fact Primer, edited and resived by Moshe Decter, N.V.). Dengan kata lain,
komunisme merupakan suatu sistem tentang organisasi sosial yang mengakibatkan milik bersama atas bidang
produksi menuju arah persamaan dalam bidang distribusi hasil industri. Komunisme lahir dari persaingan
manusia dengan manusia lain dalam mempertentangkan kelas sosial mereka. Komunisme pada awal kelahiran
adalah sebuah koreksi terhadap faham kapitalisme di awal abad ke-19an, dalam suasana yang menganggap
bahwa kaum buruh dan pekerja tani hanyalah bagian dari produksi dan yang lebih mementingkan
kesejahteraan ekonomi. Akan tetapi, dalam perkembangan selanjutnya, muncul beberapa faksi internal dalam
komunisme antara penganut komunis teori dengan komunis revolusioner yang masing-masing mempunyai teori
dan cara perjuangannya yang saling
berbeda dalam pencapaian masyarakat sosialis untuk menuju dengan apa yang disebutnya sebagai
masyarakat utopia. Indonesia pernah menjadi salah satu kekuatan besar komunisme dunia. Kelahiran PKI pada
tahun 1920an adalah kelanjutan fase awal
dominasi komunisme di negara tersebut, bahkan di Asia. Tokoh komunis nasional seperti Tan Malaka misalnya.
Ia menjadi salah satu tokoh yang tak bisa dilupakan dalam perjuangan di berbagai negara seperti di Cina,
Indonesia, Thailand, dan Filipina. Bukan seperti Vietnam yang mana perebutan kekuatan komunisme menjadi

23. perang yang luar biasa. Di Indonesia perubuhan komunisme juga terjadi dengan insiden berdarah dan
dilanjutkan dengan pembantaian yang banyak menimbulkan korban jiwa. Dan tidak berakhir disana, para
tersangka pengikut komunisme juga diganjar eks-tapol oleh pemerintahan Orde Baru dan mendapatkan
pembatasan dalam melakukan ikhtiar hidup mereka.
4. Sifat Organisasi Negara :
1) Memaksa (memaksakan kehendak dan kekuasaan melalui jalur hukum, kekuasaan, dan
kekerasan).
29
2) Monopoli (menguasai dan tanpa saingan terhadap kepentingan negara).
3) Totalitas (Semua hal terkait dengan kewenangan negara (pungutan pajak, bela negara dan
kesamaan dihadapan hukum).
5. Fungsi Negara :
1) Pertahanan dan Keamanan (melindungi rakyat, wilayah dan pemerintahan dari ATHG dari dalam
dan luar negeri).
2) Pengaturan dan ketertiban (menciptakan UU, dan melaksanakan sehingga terjadi ketertiban
umum).
3) Fungsi kesejahteraan dan kemakmuran (memanfaatkan SDA dan SDM untuk kemakmuran
bangsa).
4) Fungsi Keadilan (menerapkan keseimbangan hak dan kewajiban dan penegakan fungsi hukum).
6. Elemen Kekuatan Negara :
1) Sumberdaya Manusia (jumlah, kualitas, budaya, dan kesehatan).
2) Teritorial Negeri (luas wilayah, letak dan iklim).
3) Sumberdaya Alam (Kesuburan alam, tambang, dll).
4) Kapasitas Pertanian dan Industri .
5) Kekuatan militer dan mobilitasnya .
6) Elemen Power (tidak berwujud; kepribadian, kepemimpinan dll).
7. Hubungan Negara dan Warga Negara :
1) Negara berkewajiban melindungi kepentingan seluruh rakyat tanpa kecuali
2) Negara menjamin kebebasan beragama, pendidikan, kebudayaan, kesejahteraan sosial,
memelihara anak miskin & orang terlantar.
3) Warganegara berkewajiban memenuhi sepenuhnya kebutuhan negara (memberikan kontribusi
ide, gagasan, peran serta dan taat membayar pajak).
F. Kennedy mengatakan “jangan tanyakan apa yang bisa negara berikan kepadamu, tapi tanyakanlah pada
dirimu apa yang bisa kamu berikan untuk negaramu”.

24. 30
8. Sistem Pmerintahan :
1) BADAN LEGISLATIF (pembuat undang-undang, di Indonesia adalah DPR RI, DPRD I dan DPRD
II untuk peraturan daerah).
2) BADAN EKSEKUTIF (menjalankan undang-undang, di Indonesia Presiden, Wapres, Menteri,
Gubernur, Bupati/Walikota).
3) BADAN YUDIKATIF (mengadili dan menerapkan hukum, di Indonesia ada Mahkamah Agung
(Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, dan MA); Mahkamah Konstitusi (melakukan uji material
UU); Komisi Yudisial (merekrut hakim agung).
4) BADAN PENGAWAS KEUANGAN (BPK).
9. Substansi kesadaran Bela Negara dapat dilakukan melalui 3 pilar :
1. Tataran Individu (personal)
2. Tataran Komunitas
3. Tataran Bangsa (nation)
Tataran Individu (personal) :
- Bersikap & berperilaku sesuai nilai dan norma yang berlaku.
- Keteladanapemimpin, tokoh masyarakat dan pemuka agama dilingkungannya.
Tataran Komunitas :
- Melaksanakan secara bersama nilai social cohesiveness (suatu komitmen) dalam masyarakat.
- Melaksanakan nilai kode etik yang dimiliki oleh masing-masing organisasi masyarakat secara terus
menerus.
Tataran Bangsa (nation) :
- Melaksanakan nilai luhur pancasila yg merupakan niali luhur bangsa Indonesia.
- Mewujudkan pancasila sebagai way of life ( cara hidup) dalam bermasyarakat dan berbangsa.
- Menerakan nilai pancasila dalam setiap sikap dan perilaku serta peraturan perundangan yang
berlaku.
31
Indikatator keberhasilan pembinaan Bela negara (umum) :
1. Rasa Cinta Tanah Air.
2. Kesadaran berbangsa dan bernegara.
3. Yakin akan Pancasila sebagai Ideologi Negara.
4. Rela Berkorban untuk Bangsa dan Negara.
5. Memiliki Kemampuan Awal Bela Negara.
Rasa Cinta Tanah Air :
- menjaga tanah air dan pekarangan serta seluruh ruang wilayah Indonesia.
- Jiwa dan raganya sebagai bangsa Indonesia.

25. - Memiliki jiwa patriotisme terhadap bangsa dan negara.
- Menjaga nama baik bangsa dan negara.
- Memberikan konstribusi pada kemajuan bangsa dan negara.
Kesadaran berbangsa dan bernegara :
- Ikut aktif dalam Organisasi masyarakat, profesi dan politik.
- Menjalankan hak dan kewajiban sebagai WNI.
- Ikut serta dalam Pemilu.
- Berpikir, bersikap dan berperilaku yang terbaik.
- Berpartisipasi menjaga kedaulatan bangsa dan negara Indonesia
Yakin akan Pancasila sebagai Ideologi Negara :
- Memahami nilai dalam Pancasila.
- Mengamalkan nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari.
- Menjadikan Pancasila sebagai pemersatu bangsa dan negara Indonesia.
- Senantiasa mengembangkan nilai-nilai Pancasila.
- Yakin dan percaya bahwa Pancasila sebagai dasar negara.
Rela Berkorban untuk Bangsa dan Negara :
- Bersedia korban waktu, tenaga dan pikiranya untuk kemajuan bangsa dan negara.
- Siap membela bangsa dan negara dari ancaman.
- Berpartisipasi aktif dalam pembangunan masyarakatbangsa & negara.
- Gemar membantu masyarakat yang kesulitan.
- Yakin dan percaya bahw apengorbanan untuk bangsa dan negara tidak sia-sia.
32