SlideShare uma empresa Scribd logo
1 de 16
Pendidikan Kewarganegaraan




    Mata Kuliah Ciri Universitas
  Universitas Mercu Buana - Jakarta




          GEOPOLITIK




              Dosen :

     Udjiani Hatiningrum
1. Pengertian Geopolitik.
Kata Geopolitik berasal dari kata geo dan politik. “Geo” berarti bumi, dan “politik”, berasal
dari bahasa Yunani politeia, berarti kesatuan masyarakat yang berdiri sendiri, (yaitu
negara) dan teia, berarti urusan. Dalam bahasa Indonesia, politik dalam arti politics
mempunyai makna kepentingan umum warga negara suatu bangsa. Politik merupakan
suatu rangkaian asas, prinsip, keadaan, jalan, cara, dan alat yang digunakan untuk
mencapai tujuan tertentu yang kita kehendaki. Geopilitik adalahcara pandang dan
sikap bangsa Indonesia mengenai diri, lingkungan yang berwujud negara
kepulauan berlandaskan Pancasila dan UUD 1945.


2. Latar Belakang Wawasan Nusantara.
Indonesia wawasan nasionalnya adalah wawasan nusantara yang disingkat wasantara.
Wawasan nusantara adalah cara pandang suatu bangsa yang telah menegara
tentang diri dan lingkungannya dalam eksistensinya yang serba terhubung (melalui
interaksi dan interelasi) dan dalam pembangunannya di lingkungan nasional (
temasuk local dan propinsional), regional, serta global.Wawasan Nasional Indonesia
merupakan wawasan yang dikembangkan berdasarkan teori wawasan nasional secara
universal.Wawasan tersebut dijiwai oleh paham kekuasaan bangsa Indoesia dan
geopolitik Indonesia.Kelengkapan dan keutuhan pelaksanaan wasantara akan terwujud
dalam    terselenggaranya ketahanan nasional Indonesia yang              senantiasa harus
ditingkatkan sesuai dengan tuntutan zaman. Ketahanan nasional itu akan dapat
meningkat jika ada pembangunan yang meningkat, dalam "koridor" wasantara.
    Latar belakang filosofis sebagai pemikiran dasar pengembangan wawasan nasional
Indonesia ditinjau dari :
   1) Falsafah Pancasila :
        Nilai-nilai Pancasila mendasari pengembangan wawasan nasional, antara lain
        memberi kesempatan menjalankan ibadah sesuai dengan agama masing-masing,
        sebagai wujud nyata penerapan HAM. Mengedepankankepentingan masyarakat
        yang lebih luas harus lebih diutamakan, kemudian pengambilan keputusan yang
        menyangkut kepentingan bersama melalui musyawarah, dan juga kemakmuran
                                             1
yang hendak dicapai oleh masing-masing warganya tidak merugikan orang lain.
   Berdasarkan falsafah Pancasila, manusia Indonesia adalah makhluk ciptaan
   Tuhan yang mempunyai naluri, akhlak, daya pikir, dan sadar akan keberadaanya
   yang serba terhubung dengan sesamanya, lingkungannya dan alam semesta,
   dan     penciptanya.    Dengan   adanya   pemahaman       seperti    ini   maka   akan
   menumbuhkan cipta, karsa, dan karya untuk mempertahankan eksitensi dan
   kelangsungan hidupnya dari generasi ke generasi.
2) Aspek Kewilayahan Nusantara :
   Pengaruh geografi merupakan suatu fenomena yang mutlak diperhitungkan
   karena mengandung beraneka ragam kekayaan alam dan jumlah penduduk yang
   besar. Kondisi geografis Indonesia perlu diperhatikan           dan dicermati dalam
   perumusan geopolitik Indonesia.Geografi Indonesia memiliki keunggulan dan
   kelemahan .oleh karena itu Wawasan Nasional Indonesia memperhatikan dan
   mempertimbangkan kondisi dan konstelasi geografis Indonesia demi keutuhan
   Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3) Aspek Sosial Budaya :
   Tidak     mungkin      ada   masyarakat   kalau   tidak   ada       kebudayaan,   dan
   sebaliknya.Kebudayaan hanya mungkin ada di dalam masyarakat.Indonesia
   memiliki beragam suku, agama, bahsa, dan adat istiadat.Budaya adalah
   khasanah yang memperkaya kehidupan masyarakat suatu bangsa.Masyarakat
   Indonesia terbentuk dari dengan ciri kebudayaan yang sangat beragam yang
   muncul karena pengaruh ruang hidup, dan perbedaan ras maupun etnik serta
   berupa kepulauan di mana ciri alamiah sangat beragam antar satu pulau dengan
   pulau lainnya.Faktor alamiah inilah membentuk perbedaan khas kebudayaan di
   tiap-tiap daerah sekaligus perbedaan daya tanggap inderawi serta pola
   kehidupan.
4) Aspek Historis :
   Perjuangan suatu bangsa dalam meraih cita-cita pada umumnya tumbuh dan
   berkembang adari latar belakang sejarahnya.Bangsa Indonesia memiliki sejarah
   yang terus berubah, dimulai kerajaaan-kerajaan tradisional, masa kolonialisme,
   dan masa tumbuhnya semangat kebangsaan untuk memproklamasikan diri
   sebagai bangsayang merdeka, masa pergolakan awal kemerdekaan, masa
2
       pembangunan dan masa reformasi, setiap masa tersebut membawa perubahan
       terhadap kehidupan masyarakat Indonesia. Wawasan Nusantara yang diwarnai
       oleh pengalaman sejarah tidak menginginkan kembali terjadinya perpecahan
       dalam lingkungan bangsa dan negara.


3. Kedudukan, Fungsi, dan Tujuan .

   1) Kedudukan Wawasan Nusantara:
       a. Wawasan Nusantara sebagai wawasan nasional bangsa Indonesia yang di
         yakini kebenarannya oleh takyat.
       b. Wawasan Nusantara dalam Paradigma nasional dapat dilihat sebagai berikut :
        1) Pancasila sebagi falsafah, ideologi bangsa, dan dasar negara; berkedudukan
           sebagai landasan idiil.
        2) Undang-undang Dasar 1945 sebagai landasan Konstitusional.
        3) Wawasan Nusantara sebagai landasan visional.
        4) Ketahanan Nasional sebagai Landasan konsepsional.
        5) GBHN sebagai politik dan strategi nasional yang berkedudukan sebagai
           landasan operasional.

   2) Fungsi Wawasan Nusantara :
       Wawasan Nusantar berfungsi sebagai pedoman, motivasi, dorongan, serta
       rrambu-rambu dalam menentukan kebijaksanaan, keputusan, tindakan dan
       perbuatan bagi penyelenggara negara dari tingkat pusat hingga tingkat daerah.

   3) Tujuan wawasan nusantara:

       Wawasan nusantara bertujuan mewujudkan nasionalisme yang tinggi di segala
       aspek kehidupan rakyat Indonesia yang lebih mengutamakan kepentingan
       nasional diatas kepentingan individu maupun golongan.

Sebagai visi dan cara pandang nasional Indonesia, wawasan nusantara harus dijadikan
arahan, pedoman, acuan, dan tuntutan bagi setiap individu bangsa Indonesia dalam
membangun dan memelihara tuntutan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Wawasan Nusantara menjadi pola yang mendasari cara berpikir, bersikap, dan bertindak
3

dalam    rangka   menghadapi,       menyikapi,   dan   menangani   setiap   permasalahan
yangmenyangkut kehidupan berbangsa dan bernegara.

4. Kedudukan (Status) Wawasan Nusantara.

Kedudukan (status) wawasan nusantara adalah posisi, cara pandang, dan perilaku
bangsa Indonesia mengenai dirinya yang kaya akan berbagai suku bangsa, agama,
bahasa, dan kondisi lingkungan geografis yang berwujud negara kepulauan,
berdasarkan pancasila dan UUD 1945.Posisi Indonesia yang berada pada kondisi
lingkungan geografis yang berwujud kepulauan, terletak di antara dua benua (Asia dan
Australia) dan dua Samudera (Samudera Hindia dan Samudera Pasifik) yang mana
dapat memberi keuntungan dan juga kerugian.

Keuntungan yang diperoleh dari kondisi di atas bagi negara Indonesia adalah :
   1) menjadi jalur lalu lintas perdagangan internasional
   2) meningkakan penerimaan pajak
   3) memudahkan Indonesia berinteraksi dengan negara lain
   4) mempercepat proses akselerasi budaya asing, khususnya yang sesuai dengan
        nilai luhur budaya bangsa
   5) membuka peluang bagi peran Indonesia dalam penyelesaian monflik politik yang
        terjadi di antara negara tetangga

Sedangkan kerugian yang diterima oleh negara dan bangsa Indonesia adalah:
   1) terganggunya ketertiban dan kemanan nasional
   2) terjadinya pencurian ikan
   3) terjadinya perompak atas kapal laut yang melewati jalur perdagangan

Wawasan nusantara dan Ketahanan Nasional bagi bangsa Indonesia merupakan
doktrin dasar dalam pengaturan kehidupan nasional, artinya bahwa terwujudnya
kehidupan bangsa dan negara yang tertib, teratur, damai, dan sejahtera perlu memahami
dan menjalankan cara pandang wawasan nusantara dan Ketahanan Nasional dalam
kehidupan individu, masyarakat, bangsa, dan negara.
4
Secara hierarki, posisi atau status wawasan nusantara menempati urutan ketiga setelah
UUD 1945. Urutan sistem kehidupan nasional Indonesia adalah:
   1) Pancasila sebagai filsafat, ideologi bangsa, dan dasar negara.
   2) UUD 1945 sebagai konstitusi negara.
   3) Wawasan nusantara sebagai geopolitik Indonesia.
   4) Ketahanan nasional sebagai geostrategi bangsa dan negara Indonesia.
   5) Politik dan strategi nasional sebagai kebijaksanaan dasar nasional dalam
       pembangunan nasional.

5. Bentuk Wawasan Nusantara.
    Bentuk wawasan nusantara meliputi :
   1) Wawasan nusanatara sebagai landasan konsepsi Ketahanan nasional.
       Bentuk ini mempunyai arti bahwa wawasan nusantara dipandang sebagai
       konsepsi politik ketatanegaraan dalam upaya mewujudkan tujuan nasional.
       Beberapa sifat ketahanan nasional:
          -   Mandiri.
              Maksudnya adalah percaya pada kemampuan dan kekuatan sendiri dan
              tidak mudah menyerah.Sifat ini merupakan prasyarat untuk menjalin suatu
              kerjasama. Kerjasama perlu dilandasi oleh sifat kemandirian, bukan
              semata-mata tergantung oleh pihak lain
          -   Dinamis.
              Artinya tidak tetap, naik turun tergantung situasi dan kondisi bangsa dan
              negara serta lingkungan strategisnya. Dinamika ini selalu diorientasikan
              kemasa depan dan diarahkan pada kondisi yang lebih baik.
          -   Wibawa.
              Keberhasilan   pembinaan    ketahanan    nasional   yang   berlanjut   dan
              berkesinambungan tetap dalam rangka meningkatkan kekuatan dan
              kemampuan bangsa. Dengan ini diharapkan agar bangsa Indonesia
              mempunyai harga diri dan diperhatikan oleh bangsa lain sesuai dengan
              kualitas yang melekat padanya. Atas dasar pemikiran diatas, maka
              berlaku logika, semakin tinggi tingkat ketahanan nasional, maka akan
              semakin tinggi wibawa negara dan pemerintah sebagai penyelenggara
5
          kehidupan nasional.
      -   Konsultasi dan kerjasama.
          Hal ini dimaksudkan adanya saling menghargai dengan mengandalkan
          pada moral dan kepribadian bangsa.Hubungan kedua belah pihak perlu
          diselenggarakan secara komunikatif sehingga ada keterbukaan dalam
          melihat kondisi masing-masing didalam rangka hubungan ini diharapkan
          tidak ada usaha mengutamakan konfrontasi serta tidak ada hasrat
          mengandalkan kekuasaan dan kekuatan fisik semata.

2) Wawasan Nusantara sebagai wawasan Pembangunan Nasional menurut
   UUD 1945.
   Wawasan nusantara sebagai cara pandang dan sikap bangsa Indonesia
   mengenai diri dan lingkungannya dengan mengutamakan persatuan dan
   kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah dalam penyelenggaraan kehidupan
   bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara mencakup :
      a. Perwujudan kepulauan nusantara sebagai satu kesatuan politik.
      b. Perwujudan kepulauan nusantara sebagai satu kesatuan ekonomi.
      c. Perwujudan kepulauan nusantara sebagai satu kesatuan sosial dan
          budaya.
      d. Perwujudan kepulauan nusantara sebagai satu kesatuan pertahanan
          keamanan.

3) Wawasan nusantara sebagai wawasan Pertahanan dan Keamanan Negara.
   Artinya bahwa wawasan nusantara adalah pandangan geopolitik Indonesia dalam
   mengartikan tanah air Indonesia sebagai satu kesatuan yang meliputi seluruh
   wilayah dan segenap kekeuatan negara. Sedangkan kesatuan Hankamneg
   mengandung       arti   bahwa   ancaman      terhadap   seluruh   bangsa   dan
   negara.Perwujudan       Kepulauan       Nusantara   sebagai   Satu    Kesatuan
   Pertahanan Keamanan, dalam arti :
      a. Bahwa ancaman terhadap satu pulau atau satu daerah pada hakekatnya
          merupakan ancaman terhadap seluruh bangsa dan negara.
6
      b. Bahwa tiap-tiap warga negara mempunyai hak dan kewajiban yang sama
          dalam rangka pembelaan negara dan bangsa.

4) Wawasan Nusantara sebagai wawasan kewilayahan.
   Wilayah nasional perlu ditentukan batasannya, agar tidak terjadi sengketa dengan
   negara tetangga.Batasan dan tantangan negara Republik Indonesiaadalah:
      a. Risalah sidangBPUPKI tanggal 29 Mei - 1 Juni 1945 tentang negara
          Republik Indonesia dari beberapa pendapat para pejuang nasional. Dr.
          Soepomo menyatakan Indonesia meliputi batas Hindia Belanda, Muh.
          Yamin menyatakan Indonesia meliputi Sumatera, Jawa, Sunda Kecil,
          Borneo, Selebes, Maluku - Ambon, Semenanjung Melayu, Timor, Papua,
          Ir. Soekarno menyatakan bahwa kepulauan Indonesia merupakan satu
          kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.

      b. Ordonantie (UU Belanda) 1939, yaitu penentuan lebar laut sepanjang 3
          mil laut dengan cara menarik garis pangkal berdasarkan garis air pasang
          surut atau countour pulau / darat. Ketentuan ini membuat Indonesia bukan
          sebagai negara kesatuan, karena pada setiap wilayah laut terdapat laut
          bebas yang berada di luar wilayah yurisdiksi nasional.

      c. Deklarasi Juanda, 13 Desember 1957 merupakan pengumuman
          pemerintah RI tentang wilayah perairan negara RI, yang isinya :
         1. Cara penarikan batas laut wilayah tidak lagi berdasarkan garis pasang
            surut (low water line), tetapi pada sistem penarikan garis lurus (straight
            base line) yang diukur dari garis yang menghubungkan titik - titik ujung
            yang terluar dari pulau - pulau yang termasuk dalam wilayah RI.
         2. Penentuan wilayah lebar laut dari 3 mil laut menjadi 12 mil laut.
         3. Zona Ekonomi Ekslusif (ZEE) sebagai rezimHukum Internasional, di
            mana batasan nusantara 200 mil yang diukur dari garis pangkal wilayah
            laut Indonesia. Dengan adanya Deklarasi Juanda, secara yuridis formal,
            Indonesia menjadi utuh dan tidak terpecah lagi.
7
Pandangan para Pemikir Geopolitik (Wawasan Nusantara) dapat dikemukakan
sebagai berikut :
                                                            [6]
   1. Friederich Ratzel (1844 - 1904) dengan Teori Ruang . Ia menyatakan "bangsa
       yang berbudaya tinggi akan membutuhkan sumber daya manusia yang tinggi dan
       akhirnya mendesak wilayah bangsa yang primitif"[6]. Pendapat ini dipertegas oleh
       Rudolf Kjellen (1864 - 1922) dengan Teori Kekuatan yang mengatakan bahwa
       "negara adalah kesatuan politik yang menyeluruh serta sebagai satuan biologis
       yang memiliki intelektualitas.

   2. Karl Haushofer (1869 - 1946) dengan Teori Pan Region, berpendapat bahwa
       pada hakikatnya dunia dapat dibagi dalam empat kawasan benua (pan region)
       dan dipimpin oleh negara unggul
       Isi teori pan regionaladalah:
      a) Lebensraum (ruang hidup) yang cukup.
      b) Autarki (swasembada).
      c) Dunia dibagi empat Pan Region, yaitu Pan Amerika, Pan Asia Timur, pan
          RusiaIndia, dan Pan EropaAfrika.

   3.Sir Halford Mackinder(1861 - 1947) dengan Teori Daerah Jantung (Heartland).
     Teorinya berbunyi "siapa pun yang menguasai Heartland maka ia akan menguasai
     World Island". Heartland (Jantung Bumi) merupakan sebutan bagi kawasan Asia
     Tengah, sedangkan World Island mengacu pada kawasan Timur Tengah. Kedua
     kawasan ini merupakan kawasan vital minyak bumi dan gas dunia.

4. Sir Walter Raleigh (1554 - 1618) dan Alfred T. Mahan (1840 - 1914) dengan
Teori Kekuatan Maritim.
Isi teorinya adalah:
              a) Sir Walter Raleigh mengatakan "siapa yang menguasai laut akan
                  menguasai perdagangan dunia dan akhirnya akan menguasai dunia".
              b) Alfred T. Mahan mengatakan "laut untuk kehidupan, sumber daya alam
                  banyak terdapat di laut. Oleh karena itu, harus dibangun armada laut
                  yang kuat untuk menjaganya"].
                                             8
5. Giulio Douhet(1869 - 1930) dan William Mitchel(1879 - 1936) dengan Teori
          Kekuatan di Udara mengatakan, "kekuatan udara mampu beroperasi hingga
          garis belakang lawan serta kemenangan akhir ditentukan oleh kekuatan
          udara".

      6. Nicholas J. Spykman (1869 - 1943) dengan Teori Daerah Batas(Rimland
          Theory). Dalam teorinya tersirat:
          a) Dunia terbagi empat, yaitu daerah jantung (Heartland), bulansabit dalam
              (rimland), bulan sabit luar, dan dunia baru (benua Amerika).
          b) Menggunakan kombinasi kekuatan darat, laut, dan udara untuk menguasai
              dunia.
          c) Daerah bulan sabit dalam (Rimland)akan lebih besar pengaruhnya dalam
              percaturan politik dunia daripada daerah jantung.
          d) Wilayah Amerika yang paling ideal dan menjadi negara terkuat.
          e) Bangsa Indonesia.


          Wawasan bangsa Indonesia tersirat melalui UUD 1945, antara lain :
              1. Ruang hidup bangsa terbatas diakui internasional.
              2. Setiap bangsa sama derajatnya, berkewajiban menjaga perdamaian
                    dunia.
              3. Kekuatan bangsa untuk mempertahankan eksistensi dan kemakmuran
                    rakyat.

Sebagai   kesimpulan bahwa Teori Geopolitik menjadi               doktrin dasar   bagi
terbetuknya negara nasional yang kuat dan tangguh. Sebagai doktrin dasar, ada
empat unsur yang perlu diperhatikan, yaitu :
  1. Konsepsi ruang, merupakan aktualisasi dari pemikir negara sebagai organisasi
     hidup.
  2. Konsepsi frontier, merupakan konsekuensi dari kebutuhan dan lingkungan.
  3. Konsepsi politik kekuatan, menjelaskan tentang kehidupan bernegara.
  4. Konsepsi keamanan negara dan bangsa, kemudian melahirkan konsepsi
     geostrategi.
9
6. Wadah Wawasan Nusantara.

    Wadah meliputi :

   1) Batas Ruang Lingkup :
       Wawasan nusantara mempunyai bentuk sebagai :
          a) Nusantara
              Batas - batas negara ditentukan oleh lautan yang di dalamnya pulau -
              pulau serta gugusan pulau yang saling berhubungan, tidak dipisahkan
              oleh air, baik yang berupa laut, maupun selat.

          b) Manunggal - utuh menyeluruh, meliputi :
              -       Wilayah Indonesia terdiri dari beribu - ribu pulau besar maupun kecil
                      dan dipisahkan serta dihubungkan oleh lautan, pulau, dan selat yang
                      harus dijaga serta diusahakan tetap menjadi satu kebulatan wilayah
                      nasional dengan segala isi dan kekayaannya.
              -       Bangsa Indonesia terdiri atas berbagai macam suku bangsa, berbicara
                      dalam berbagai macam bahasa daerah, dan agama. Oleh karena itu,
                      harus diusahakan terwujudnya satu kesatuan bangsa yang bulat.

   2) Tata susunan pokok :
       Sumber pokok wawasan nusantara adalah UUD 1945, yang menyangkut:
          a. Bentuk dan kedaulatan Bab I Pasal (1) :
                  -    Negara Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk republik.
                  -    Kedaulatan ada di tangan rakyat, dan dilaksanakan menurut UUD.
b. Kekuasaan pemerintah negara, Bab III Pasal (4) dan (5), PresidenRepublik Indonesia
                  memegang kekuasaan pemerintah menurut UUD 1945.
c.Sistem pemerintahan dalam UUD 1945 :
            1. Indonesia ialah negara yang berdasarkan atas hukum dan tidak
                  berdasarkan atas kekuasaan belaka.
            2. Pemerintahan berdasarkan atas sistem konstitusi dan tidak berdasarkan
                  absolutisme.
10

   3) Tata susunan pelengkap :
           a. Aparatur negara:
                Aparatur       negara     harus   mampu      mendorong,        mengerakkan,          serta
                mengarahkan usaha pembangunan ke sasaran yang telah ditetapkan,
                untuk kepentingan rakyat banyak.

           b. Kesadaran politik masyarakat dan kesadaran bernegara :
                Dalam pemantapan stabilitas nasional diperlukan kesadaran politik seluruh
                masyarakat,          setiap   orang,    organisasi,    juga     seluruh      komponen
                pemerintahan.

           c. Pers :
                Pers yang bebas bertanggung jawab, jujur, dan efektif dengan tulisan -
                tulisan       yang    memberikan       penjelasan     yang    jujur,    dedikatif,    dan
                bertanggung jawab.

7. Isi Wawasan Nusantara.

   1. Tujuan.
      Tujuan yang terkandung dalam Wawasan Nusantara adalah seperti dirumuskan
       dalam pembukaan UUD 1945 , yaitu : “....untuk membentuk suatu Pemerintahan
       Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah
       Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan
       bangsa dan ikut serta dalammelaksanakan ketertiban dunia berdasarkan
       kemerdekaan , perdamaian abadi dan keadilan sosial....”
Segenap aspek kehidupan nasional indonesia juga selalu menganut dimanunggalkan
       secara serasi dan berimbang , sesuai dengan makna negara bhinneka tunggal ika
       , yang merupakan ciri asasi dari falsafah negara Pancasila.

    2. Sifat dan ciri-ciri.
      Wawasan Nusantara mempunyai ciri-ciri atau sifat:

      a. manunggal.
      keserasian       dan      keseimbangan       yang     dinamis     dalam          segenap       aspek
         kehidupan, baik alamiah maupun sosial. Segenap aspek kehidupan sosial
11
       tersebut selalu menuntut untuk dimanunggalkan secara serasi dan berimbang,
       sesuai dengan makna sesanti Bhineka Tunggal Ika yang merupakan sifat asasi
       dari negara Pancasila.

      b. utuh menyeluruh.
      Utuh menyeluruh bagi nusantara dan rakyat Indonesia sehingga merupakan satu
        kesatuan yang utuh bulat dan tidak dapat dipecah pecah oleh kesatuan apapun
        dan bagaimanapun, ssesuai dengan satu nusa, satu bangsa, dan satu bahasa.

      3. cara kerja.
        Cara kerja dalam Wawasan Nusantara berpedoman pada Pancasila sebagai
        kebulatan pandangan hidup bangsa Indonesia. Kristalisasi kepribadian,
        berwujud tata pergaulan dalam kehidupan yang dicita citakan bersama serta
        asas kenegaraan menurut UUD 1945, bahwa dalam pandangan hidup bangsa
        Indonesia, Pancasila, telah terkandung pula cita-cita, asas-asas, serta nilai-nilai
        filosofis.

8. Tata Laku Wawasan Nusantara.

Mengenai tata laku dapat dirinci dalam dua unsur, yaitu tata laku batiniah dan tata
laku lahiriah. Tata laku batiniah tumbuh dan terbentuk karena kondisi dalam proses
pertumbuhan hidupnya, pengaruh keyakinan pada suatu agama/kepercayaan termasuk
tuntutan budi pekerti, sepertipengaruh kondisi kekuasaan yang memungkinkan
berlangsungnya kebiasaan kebiasaan hidupnya.
    Wawasan Nusantara dalam wujud dan wadahnya, merupakan kesatuan :
   1) Isi Replubik Indonesia berupa falsafah Pancasila dan UUD 1945.
   2) Wadah Replubik Indonesia berupa nusantara, yang manakala diisi atau diberi “isi”
      menampakkan wujud dan wadahnya sebagai Wawasan Nusantara.
   3) Tata laku Replubik Indonesia berupa UUD 1945 yang bila            dilaksanakan dan
      diterapkan berdasarkan Wawasan Nusantara, akan menghasilkan Ketahanan
      Nasional Indonesia.




                                           12
Implementasi Wawasan Nusantara :

Implementasi wawasan nusantara bertujuan untuk menerapkan wawasan nusantara
dalam kehidupan sehari - hari yang mencakup bidang politik, ekonomi, sosial, budaya,
serta pertahanan nasional.

Implementasi dalam Kehidupan Politik :

Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam mengimplementasikan wawasan
nusantara, yaitu :

   1. Pelaksanaan kehidupan politik yang diatur dalam undang - undang, seperti UU
       Partai Politik, UU Pemilihan Umum, dan UU Pemilihan Presiden. Pelaksanaan
       undang - undang tersebut harus sesuai hukum dan mementingkan persatuan
       bangsa. Contohnya seperti dalam pemilihan presiden, anggota DPR, dan kepala
       daerah harus menjalankan prinsip demokratis dan keadilan, sehingga tidak
       menghancurkan persatuan dan keatuan bangsa.

   2. Pelaksanaan kehidupan bermasyarakat dan bernegara di Indonesia harus sesuai
       denga hukum yang berlaku. Seluruh bangsa Indonesia harus mempunyai dasar
       hukum yang sama bagi setiap warga negara, tanpa pengecualian. Di Indonesia
       terdapat banyak produk hukum yang dapat diterbitkan oleh provinsi dan
       kabupaten dalam bentuk peraturan daerah (perda) yang tidak bertentangan
       dengan hukum yang berlaku secara nasional.

   3. Mengembagkan       sikap   hak     asasi   manusia   dan   sikap   pluralisme   untuk
       mempersatukan berbagai suku, agama, dan bahasa yamg berbeda, sehingga
       menumbuhkan sikap toleransi.

   4. Memperkuat komitmen politik terhadap partai politik dan lembaga pemerintahan
       untuk menigkatkan semangat kebangsaan dan kesatuan.

   5. Meningkatkan peran Indonesia dalam kancah internasional dan memperkuat
       korps diplomatikebagai upaya penjagaan wilayah Indonesia terutama pulau -
       pulau terluar dan pulau kosong.


                                            13
Implementasi dalam Kehidupan Ekonomi :

    1. Wilayah nusantara mempunyai potensi ekonomi yang tinggi, seperti posisi
       khatulistiwa, wilayah laut yang luas, hutan tropis yang besar, hasil tambang dan
       minyak yang besar, serta memeliki penduduk dalam jumlah cukup besar. Oleh
       kaena itu, implementasi dalam kehidupan ekonomi harus berorientasi pada sektor
       pemerintahan, pertanian, dan perindustrian.

    2. Pembangunan ekonomi harus memperhatikan keadilan dan keseimbangan
       antardaerah. Oleh sebab itu, dengan adanya otonomi daerah dapat menciptakan
       upaya dalam keadilan ekonomi.

    3. Pembangunan ekonomi harus melibatkan partisipasi rakyat, seperti dengan
       memberikan fasilitas kredit mikro dalam pengembangan usaha kecil.

Implementasi dalam Kehidupan Sosial :

Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam kehidupan sosial, yaitu :
    1. Mengembangkan kehidupan bangsa yang serasi antara masyarakat yang
       berbeda, dari segi budaya, status sosial, maupun daerah. Contohnya dengan
       pemerataan pendidikan di semua daerah dan program wajib belajar harus
       diprioritaskan bagi daerah tertinggal.

    2. Pengembangan budaya Indonesia, untuk melestarikan kekayaan Indonesia, serta
       dapat dijadikan kegiatan pariwisata yang memberikan sumber pendapatan
       nasional maupun daerah. Contohnya dengan pelestarian budaya, pengembangan
       museum, dan cagar budaya.

Implementasi dalam Kehidupan Pertahanan dan Keamanan :

Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam kehidupan pertahanan dan keamanan, yaitu
:
    1. Kegiatan   pembangunan       pertahanan   dan   keamanan    harus   memberikan
       kesempatan ke pada setiap warga negara untuk berperan aktif, karena kegiatan
       tersebut merupakan kewajiban setiap warga negara, seperti memelihara
       lingkungan tempat tinggal, meningkatkan kemampuan disiplin, melaporkan hal –
                                            14
hal yang menganggu keamanan kepada aparat. danbelajar kemiliteran.

2. Membangun rasa persatuan, sehingga ancaman suatu daerah atau pulau juga
   menjadi ancaman bagi daerah lain. Rasa persatuan ini dapat diciptakan dengan
   membangun solidaritas dan hubungan erat antara warga negara yang berbeda
   daerah dengan kekuatan keamanan.

3. Membangun TNI yang profesional serta menyediakan sarana dan prasarana yang
   memadai bagi kegiatan pengamanan wilayah Indonesia, terutama pulau dan
   wilayah terluar Indonesia.




                                    15

Mais conteúdo relacionado

Mais procurados

6. wawasan nusantara
6. wawasan nusantara6. wawasan nusantara
6. wawasan nusantaraMardiah Ahmad
 
Wawasan nusantara
Wawasan nusantaraWawasan nusantara
Wawasan nusantarayadimps
 
Wawasan Nusantara
Wawasan Nusantara Wawasan Nusantara
Wawasan Nusantara pjj_kemenkes
 
Makalah wawasan nusantara_sebagai_geopolitik_indonesia
Makalah wawasan nusantara_sebagai_geopolitik_indonesiaMakalah wawasan nusantara_sebagai_geopolitik_indonesia
Makalah wawasan nusantara_sebagai_geopolitik_indonesiaAde Novinda
 
peran serta warga negara mendukung implementasi wawasan kebangsaan
peran serta warga negara mendukung implementasi wawasan kebangsaanperan serta warga negara mendukung implementasi wawasan kebangsaan
peran serta warga negara mendukung implementasi wawasan kebangsaandevira1108
 
Bab viii dinamika historis ii
Bab viii dinamika historis iiBab viii dinamika historis ii
Bab viii dinamika historis iiSyaiful Ahdan
 
Implementasi wawasan nusantara dibidang politik dan hukum
Implementasi wawasan nusantara  dibidang politik dan hukumImplementasi wawasan nusantara  dibidang politik dan hukum
Implementasi wawasan nusantara dibidang politik dan hukumnatal kristiono
 
WAWASAN NUSANTARA
WAWASAN NUSANTARAWAWASAN NUSANTARA
WAWASAN NUSANTARAWidya10
 
MAKALAH WAWASAN NUSANTARA SEBAGAI WAWASAN KEWILAYAHAN
MAKALAH WAWASAN NUSANTARA SEBAGAI WAWASAN KEWILAYAHAN MAKALAH WAWASAN NUSANTARA SEBAGAI WAWASAN KEWILAYAHAN
MAKALAH WAWASAN NUSANTARA SEBAGAI WAWASAN KEWILAYAHAN Lisca Ardiwinata
 
PRESENTATION GEOPOLITIK INDONESIA
PRESENTATION GEOPOLITIK INDONESIAPRESENTATION GEOPOLITIK INDONESIA
PRESENTATION GEOPOLITIK INDONESIAsri Siti
 
Pendidikan Kewarganegaraan -Wawasan Nusantara-
Pendidikan Kewarganegaraan -Wawasan Nusantara-Pendidikan Kewarganegaraan -Wawasan Nusantara-
Pendidikan Kewarganegaraan -Wawasan Nusantara-Dwiayu Citra Putriani
 
PPT Bab Wawasan Nusantara (PPKn Kelas 10 Semester 2)
PPT Bab Wawasan Nusantara (PPKn Kelas 10 Semester 2)PPT Bab Wawasan Nusantara (PPKn Kelas 10 Semester 2)
PPT Bab Wawasan Nusantara (PPKn Kelas 10 Semester 2)Aura Tsabita Camalia
 

Mais procurados (20)

Makalah wawasan nusantara dalam globalisasi 2
Makalah  wawasan nusantara dalam globalisasi 2Makalah  wawasan nusantara dalam globalisasi 2
Makalah wawasan nusantara dalam globalisasi 2
 
6. wawasan nusantara
6. wawasan nusantara6. wawasan nusantara
6. wawasan nusantara
 
Wawasan nusantara
Wawasan nusantaraWawasan nusantara
Wawasan nusantara
 
Wawasan Nusantara
Wawasan NusantaraWawasan Nusantara
Wawasan Nusantara
 
Makalah kuli ah
Makalah kuli ahMakalah kuli ah
Makalah kuli ah
 
Wawasan Nusantara
Wawasan Nusantara Wawasan Nusantara
Wawasan Nusantara
 
Wawasan Nusantara
Wawasan NusantaraWawasan Nusantara
Wawasan Nusantara
 
Makalah wawasan nusantara_sebagai_geopolitik_indonesia
Makalah wawasan nusantara_sebagai_geopolitik_indonesiaMakalah wawasan nusantara_sebagai_geopolitik_indonesia
Makalah wawasan nusantara_sebagai_geopolitik_indonesia
 
geopolitik
 geopolitik geopolitik
geopolitik
 
peran serta warga negara mendukung implementasi wawasan kebangsaan
peran serta warga negara mendukung implementasi wawasan kebangsaanperan serta warga negara mendukung implementasi wawasan kebangsaan
peran serta warga negara mendukung implementasi wawasan kebangsaan
 
Bab viii dinamika historis ii
Bab viii dinamika historis iiBab viii dinamika historis ii
Bab viii dinamika historis ii
 
Wawasan nusantara
Wawasan nusantaraWawasan nusantara
Wawasan nusantara
 
Implementasi wawasan nusantara dibidang politik dan hukum
Implementasi wawasan nusantara  dibidang politik dan hukumImplementasi wawasan nusantara  dibidang politik dan hukum
Implementasi wawasan nusantara dibidang politik dan hukum
 
WAWASAN NUSANTARA
WAWASAN NUSANTARAWAWASAN NUSANTARA
WAWASAN NUSANTARA
 
Wawasan nusantara
Wawasan nusantaraWawasan nusantara
Wawasan nusantara
 
MAKALAH WAWASAN NUSANTARA SEBAGAI WAWASAN KEWILAYAHAN
MAKALAH WAWASAN NUSANTARA SEBAGAI WAWASAN KEWILAYAHAN MAKALAH WAWASAN NUSANTARA SEBAGAI WAWASAN KEWILAYAHAN
MAKALAH WAWASAN NUSANTARA SEBAGAI WAWASAN KEWILAYAHAN
 
Makalah wawasan nusantara dalam globalisasi
Makalah  wawasan nusantara dalam globalisasiMakalah  wawasan nusantara dalam globalisasi
Makalah wawasan nusantara dalam globalisasi
 
PRESENTATION GEOPOLITIK INDONESIA
PRESENTATION GEOPOLITIK INDONESIAPRESENTATION GEOPOLITIK INDONESIA
PRESENTATION GEOPOLITIK INDONESIA
 
Pendidikan Kewarganegaraan -Wawasan Nusantara-
Pendidikan Kewarganegaraan -Wawasan Nusantara-Pendidikan Kewarganegaraan -Wawasan Nusantara-
Pendidikan Kewarganegaraan -Wawasan Nusantara-
 
PPT Bab Wawasan Nusantara (PPKn Kelas 10 Semester 2)
PPT Bab Wawasan Nusantara (PPKn Kelas 10 Semester 2)PPT Bab Wawasan Nusantara (PPKn Kelas 10 Semester 2)
PPT Bab Wawasan Nusantara (PPKn Kelas 10 Semester 2)
 

Destaque

Modul pertemuan psy faal pkk ke 5 materi sistem ho
Modul pertemuan psy faal pkk ke 5 materi sistem hoModul pertemuan psy faal pkk ke 5 materi sistem ho
Modul pertemuan psy faal pkk ke 5 materi sistem hosuher lambang
 
penilaian kinerja karyawan
penilaian kinerja karyawanpenilaian kinerja karyawan
penilaian kinerja karyawansuher lambang
 
Mitos pulung gantung pp
Mitos pulung gantung ppMitos pulung gantung pp
Mitos pulung gantung ppsuher lambang
 
Presentation1.ppt.filsafat.afektivitas
Presentation1.ppt.filsafat.afektivitasPresentation1.ppt.filsafat.afektivitas
Presentation1.ppt.filsafat.afektivitassuher lambang
 
Modul pertemuan psy faal pkk ke 7 materi otak dan
Modul pertemuan psy faal pkk ke 7 materi otak dan Modul pertemuan psy faal pkk ke 7 materi otak dan
Modul pertemuan psy faal pkk ke 7 materi otak dan suher lambang
 
negara sistem pemerintahan (2012)
 negara  sistem pemerintahan (2012) negara  sistem pemerintahan (2012)
negara sistem pemerintahan (2012)suher lambang
 
perilaku_kolektif_dan_gerakan_sosial
perilaku_kolektif_dan_gerakan_sosialperilaku_kolektif_dan_gerakan_sosial
perilaku_kolektif_dan_gerakan_sosialsuher lambang
 
Kerangka Kebudayaan Manusia dari Pola Tindakan
Kerangka Kebudayaan Manusia dari Pola TindakanKerangka Kebudayaan Manusia dari Pola Tindakan
Kerangka Kebudayaan Manusia dari Pola Tindakansuher lambang
 
Modul pertemuan psy faal pkk ke 4 materi sel sarap
Modul pertemuan psy faal pkk ke 4 materi sel sarapModul pertemuan psy faal pkk ke 4 materi sel sarap
Modul pertemuan psy faal pkk ke 4 materi sel sarapsuher lambang
 
stratifikasi dan mobilitas sosial
stratifikasi dan mobilitas sosialstratifikasi dan mobilitas sosial
stratifikasi dan mobilitas sosialsuher lambang
 
pancasila implementasinya (2012)
pancasila  implementasinya (2012)pancasila  implementasinya (2012)
pancasila implementasinya (2012)suher lambang
 
Makalah agama islam 1234
Makalah agama islam 1234Makalah agama islam 1234
Makalah agama islam 1234suher lambang
 
good governance (2012)
good governance (2012)good governance (2012)
good governance (2012)suher lambang
 
Presentasi ppt.antropologi.mitos.repb-repb
Presentasi ppt.antropologi.mitos.repb-repbPresentasi ppt.antropologi.mitos.repb-repb
Presentasi ppt.antropologi.mitos.repb-repbsuher lambang
 
Sensasi dan persepsi
Sensasi  dan persepsi Sensasi  dan persepsi
Sensasi dan persepsi suher lambang
 

Destaque (19)

Presentasi kanibal
Presentasi kanibalPresentasi kanibal
Presentasi kanibal
 
Modul pertemuan psy faal pkk ke 5 materi sistem ho
Modul pertemuan psy faal pkk ke 5 materi sistem hoModul pertemuan psy faal pkk ke 5 materi sistem ho
Modul pertemuan psy faal pkk ke 5 materi sistem ho
 
penilaian kinerja karyawan
penilaian kinerja karyawanpenilaian kinerja karyawan
penilaian kinerja karyawan
 
Mitos pulung gantung pp
Mitos pulung gantung ppMitos pulung gantung pp
Mitos pulung gantung pp
 
memori
memorimemori
memori
 
Presentation1.ppt.filsafat.afektivitas
Presentation1.ppt.filsafat.afektivitasPresentation1.ppt.filsafat.afektivitas
Presentation1.ppt.filsafat.afektivitas
 
Modul pertemuan psy faal pkk ke 7 materi otak dan
Modul pertemuan psy faal pkk ke 7 materi otak dan Modul pertemuan psy faal pkk ke 7 materi otak dan
Modul pertemuan psy faal pkk ke 7 materi otak dan
 
negara sistem pemerintahan (2012)
 negara  sistem pemerintahan (2012) negara  sistem pemerintahan (2012)
negara sistem pemerintahan (2012)
 
perilaku_kolektif_dan_gerakan_sosial
perilaku_kolektif_dan_gerakan_sosialperilaku_kolektif_dan_gerakan_sosial
perilaku_kolektif_dan_gerakan_sosial
 
Kerangka Kebudayaan Manusia dari Pola Tindakan
Kerangka Kebudayaan Manusia dari Pola TindakanKerangka Kebudayaan Manusia dari Pola Tindakan
Kerangka Kebudayaan Manusia dari Pola Tindakan
 
Modul pertemuan psy faal pkk ke 4 materi sel sarap
Modul pertemuan psy faal pkk ke 4 materi sel sarapModul pertemuan psy faal pkk ke 4 materi sel sarap
Modul pertemuan psy faal pkk ke 4 materi sel sarap
 
Ham
HamHam
Ham
 
stratifikasi dan mobilitas sosial
stratifikasi dan mobilitas sosialstratifikasi dan mobilitas sosial
stratifikasi dan mobilitas sosial
 
pancasila implementasinya (2012)
pancasila  implementasinya (2012)pancasila  implementasinya (2012)
pancasila implementasinya (2012)
 
Makalah agama islam 1234
Makalah agama islam 1234Makalah agama islam 1234
Makalah agama islam 1234
 
good governance (2012)
good governance (2012)good governance (2012)
good governance (2012)
 
Emosi
EmosiEmosi
Emosi
 
Presentasi ppt.antropologi.mitos.repb-repb
Presentasi ppt.antropologi.mitos.repb-repbPresentasi ppt.antropologi.mitos.repb-repb
Presentasi ppt.antropologi.mitos.repb-repb
 
Sensasi dan persepsi
Sensasi  dan persepsi Sensasi  dan persepsi
Sensasi dan persepsi
 

Semelhante a geopolitik

Tugas KWN Kelompok 7 SI-302.pptx
Tugas KWN Kelompok 7 SI-302.pptxTugas KWN Kelompok 7 SI-302.pptx
Tugas KWN Kelompok 7 SI-302.pptxharyo7
 
PPT PPKn KELAS X BAB 7 MATERI WAWASAN NUSANTARA
PPT PPKn KELAS X BAB 7 MATERI WAWASAN NUSANTARAPPT PPKn KELAS X BAB 7 MATERI WAWASAN NUSANTARA
PPT PPKn KELAS X BAB 7 MATERI WAWASAN NUSANTARAKhakimatulRoyani
 
kelompok-12-PKN-Pemahaman Konsep Wawasan Nusantara terhadap sikap nasionalism...
kelompok-12-PKN-Pemahaman Konsep Wawasan Nusantara terhadap sikap nasionalism...kelompok-12-PKN-Pemahaman Konsep Wawasan Nusantara terhadap sikap nasionalism...
kelompok-12-PKN-Pemahaman Konsep Wawasan Nusantara terhadap sikap nasionalism...AnisaRisma3
 
WAWASAN NUSANTARA UNTUK KITA SEMUA (WANUS).pptx
WAWASAN NUSANTARA UNTUK  KITA SEMUA (WANUS).pptxWAWASAN NUSANTARA UNTUK  KITA SEMUA (WANUS).pptx
WAWASAN NUSANTARA UNTUK KITA SEMUA (WANUS).pptxretno12886
 
Pendidikan kewarganegaraan
Pendidikan kewarganegaraanPendidikan kewarganegaraan
Pendidikan kewarganegaraanadithpwg
 
Softskill wawasan nusantara
Softskill wawasan nusantaraSoftskill wawasan nusantara
Softskill wawasan nusantarasihombing21
 
Softskill wawasan nusantara
Softskill wawasan nusantaraSoftskill wawasan nusantara
Softskill wawasan nusantarasihombing21
 
Tugas pendidikan kewarganegaraan 2
Tugas pendidikan kewarganegaraan 2   Tugas pendidikan kewarganegaraan 2
Tugas pendidikan kewarganegaraan 2 Risky Saputra
 
Tugas pendidikan kewarganegaraan 2
Tugas pendidikan kewarganegaraan 2Tugas pendidikan kewarganegaraan 2
Tugas pendidikan kewarganegaraan 2Risky Saputra
 
Pendidikan Kadeham - Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional
Pendidikan Kadeham - Wawasan Nusantara dan Ketahanan NasionalPendidikan Kadeham - Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional
Pendidikan Kadeham - Wawasan Nusantara dan Ketahanan NasionalRhesa Theodore
 
MATERI-WASBANG-BELA-NEGARA-DAN-RADIKALISME_PLBA-2021-1 Cabdindik Bondowoso.pptx
MATERI-WASBANG-BELA-NEGARA-DAN-RADIKALISME_PLBA-2021-1 Cabdindik Bondowoso.pptxMATERI-WASBANG-BELA-NEGARA-DAN-RADIKALISME_PLBA-2021-1 Cabdindik Bondowoso.pptx
MATERI-WASBANG-BELA-NEGARA-DAN-RADIKALISME_PLBA-2021-1 Cabdindik Bondowoso.pptxbudisantoso413
 
Materi Kewarganegaraan
Materi KewarganegaraanMateri Kewarganegaraan
Materi KewarganegaraanIsmail Yusuf
 
Wawasan Kebangsaan.docx
Wawasan Kebangsaan.docxWawasan Kebangsaan.docx
Wawasan Kebangsaan.docxlindamahoklory
 
MAKALAH PPKN.klmpok 2.docx
MAKALAH PPKN.klmpok 2.docxMAKALAH PPKN.klmpok 2.docx
MAKALAH PPKN.klmpok 2.docxirmahirawaty
 

Semelhante a geopolitik (20)

Tugas KWN Kelompok 7 SI-302.pptx
Tugas KWN Kelompok 7 SI-302.pptxTugas KWN Kelompok 7 SI-302.pptx
Tugas KWN Kelompok 7 SI-302.pptx
 
Wawasan nusantara
Wawasan nusantaraWawasan nusantara
Wawasan nusantara
 
PPT PPKn KELAS X BAB 7 MATERI WAWASAN NUSANTARA
PPT PPKn KELAS X BAB 7 MATERI WAWASAN NUSANTARAPPT PPKn KELAS X BAB 7 MATERI WAWASAN NUSANTARA
PPT PPKn KELAS X BAB 7 MATERI WAWASAN NUSANTARA
 
Geopolitikfix2
Geopolitikfix2Geopolitikfix2
Geopolitikfix2
 
kelompok-12-PKN-Pemahaman Konsep Wawasan Nusantara terhadap sikap nasionalism...
kelompok-12-PKN-Pemahaman Konsep Wawasan Nusantara terhadap sikap nasionalism...kelompok-12-PKN-Pemahaman Konsep Wawasan Nusantara terhadap sikap nasionalism...
kelompok-12-PKN-Pemahaman Konsep Wawasan Nusantara terhadap sikap nasionalism...
 
3 kb 2 modul 3
3 kb 2 modul 33 kb 2 modul 3
3 kb 2 modul 3
 
WAWASAN NUSANTARA UNTUK KITA SEMUA (WANUS).pptx
WAWASAN NUSANTARA UNTUK  KITA SEMUA (WANUS).pptxWAWASAN NUSANTARA UNTUK  KITA SEMUA (WANUS).pptx
WAWASAN NUSANTARA UNTUK KITA SEMUA (WANUS).pptx
 
Pendidikan kewarganegaraan
Pendidikan kewarganegaraanPendidikan kewarganegaraan
Pendidikan kewarganegaraan
 
Softskill wawasan nusantara
Softskill wawasan nusantaraSoftskill wawasan nusantara
Softskill wawasan nusantara
 
Softskill wawasan nusantara
Softskill wawasan nusantaraSoftskill wawasan nusantara
Softskill wawasan nusantara
 
Tugas pendidikan kewarganegaraan 2
Tugas pendidikan kewarganegaraan 2   Tugas pendidikan kewarganegaraan 2
Tugas pendidikan kewarganegaraan 2
 
Tugas pendidikan kewarganegaraan 2
Tugas pendidikan kewarganegaraan 2Tugas pendidikan kewarganegaraan 2
Tugas pendidikan kewarganegaraan 2
 
Pendidikan Kadeham - Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional
Pendidikan Kadeham - Wawasan Nusantara dan Ketahanan NasionalPendidikan Kadeham - Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional
Pendidikan Kadeham - Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional
 
Wawasan Nusantara
Wawasan NusantaraWawasan Nusantara
Wawasan Nusantara
 
Modul 3 kwn kb 2
Modul 3 kwn kb 2Modul 3 kwn kb 2
Modul 3 kwn kb 2
 
MATERI-WASBANG-BELA-NEGARA-DAN-RADIKALISME_PLBA-2021-1 Cabdindik Bondowoso.pptx
MATERI-WASBANG-BELA-NEGARA-DAN-RADIKALISME_PLBA-2021-1 Cabdindik Bondowoso.pptxMATERI-WASBANG-BELA-NEGARA-DAN-RADIKALISME_PLBA-2021-1 Cabdindik Bondowoso.pptx
MATERI-WASBANG-BELA-NEGARA-DAN-RADIKALISME_PLBA-2021-1 Cabdindik Bondowoso.pptx
 
Geopolitik
GeopolitikGeopolitik
Geopolitik
 
Materi Kewarganegaraan
Materi KewarganegaraanMateri Kewarganegaraan
Materi Kewarganegaraan
 
Wawasan Kebangsaan.docx
Wawasan Kebangsaan.docxWawasan Kebangsaan.docx
Wawasan Kebangsaan.docx
 
MAKALAH PPKN.klmpok 2.docx
MAKALAH PPKN.klmpok 2.docxMAKALAH PPKN.klmpok 2.docx
MAKALAH PPKN.klmpok 2.docx
 

Mais de suher lambang

Modul pertemuan psy faal pkk ke 6 materi perkemban
Modul pertemuan psy faal pkk ke 6 materi perkembanModul pertemuan psy faal pkk ke 6 materi perkemban
Modul pertemuan psy faal pkk ke 6 materi perkembansuher lambang
 
Modul pertemuan psy faal pkk ke 3 materi sistem sa
Modul pertemuan psy faal pkk ke 3 materi sistem saModul pertemuan psy faal pkk ke 3 materi sistem sa
Modul pertemuan psy faal pkk ke 3 materi sistem sasuher lambang
 
Modul pertemuan psy faal pkk ke 2 materi sistem se
Modul pertemuan psy faal pkk ke 2 materi sistem seModul pertemuan psy faal pkk ke 2 materi sistem se
Modul pertemuan psy faal pkk ke 2 materi sistem sesuher lambang
 
Modul pertemuan psy faal pkk ke 1 materi pengantar
Modul pertemuan psy faal pkk ke 1 materi pengantarModul pertemuan psy faal pkk ke 1 materi pengantar
Modul pertemuan psy faal pkk ke 1 materi pengantarsuher lambang
 
Stress.kesehatan dan coping
Stress.kesehatan dan coping Stress.kesehatan dan coping
Stress.kesehatan dan coping suher lambang
 
Mitos pulung gantung di gunung kidul
Mitos pulung gantung di gunung kidulMitos pulung gantung di gunung kidul
Mitos pulung gantung di gunung kidulsuher lambang
 
Modul 5 pio penilaian kinerja karyawan
Modul 5 pio penilaian kinerja karyawanModul 5 pio penilaian kinerja karyawan
Modul 5 pio penilaian kinerja karyawansuher lambang
 
seleksi dan rekrutment
seleksi dan rekrutmentseleksi dan rekrutment
seleksi dan rekrutmentsuher lambang
 

Mais de suher lambang (16)

Modul pertemuan psy faal pkk ke 6 materi perkemban
Modul pertemuan psy faal pkk ke 6 materi perkembanModul pertemuan psy faal pkk ke 6 materi perkemban
Modul pertemuan psy faal pkk ke 6 materi perkemban
 
Modul pertemuan psy faal pkk ke 3 materi sistem sa
Modul pertemuan psy faal pkk ke 3 materi sistem saModul pertemuan psy faal pkk ke 3 materi sistem sa
Modul pertemuan psy faal pkk ke 3 materi sistem sa
 
Modul pertemuan psy faal pkk ke 2 materi sistem se
Modul pertemuan psy faal pkk ke 2 materi sistem seModul pertemuan psy faal pkk ke 2 materi sistem se
Modul pertemuan psy faal pkk ke 2 materi sistem se
 
Modul pertemuan psy faal pkk ke 1 materi pengantar
Modul pertemuan psy faal pkk ke 1 materi pengantarModul pertemuan psy faal pkk ke 1 materi pengantar
Modul pertemuan psy faal pkk ke 1 materi pengantar
 
Stress.kesehatan dan coping
Stress.kesehatan dan coping Stress.kesehatan dan coping
Stress.kesehatan dan coping
 
Mitos.dewa yunani
Mitos.dewa yunaniMitos.dewa yunani
Mitos.dewa yunani
 
Mitos pulung gantung di gunung kidul
Mitos pulung gantung di gunung kidulMitos pulung gantung di gunung kidul
Mitos pulung gantung di gunung kidul
 
masyarakat madani
masyarakat madanimasyarakat madani
masyarakat madani
 
otonomi daerah
otonomi daerahotonomi daerah
otonomi daerah
 
(Bab 9) geostrategi
(Bab 9) geostrategi(Bab 9) geostrategi
(Bab 9) geostrategi
 
Modul 5 pio penilaian kinerja karyawan
Modul 5 pio penilaian kinerja karyawanModul 5 pio penilaian kinerja karyawan
Modul 5 pio penilaian kinerja karyawan
 
seleksi dan rekrutment
seleksi dan rekrutmentseleksi dan rekrutment
seleksi dan rekrutment
 
Kewarganegaraan
KewarganegaraanKewarganegaraan
Kewarganegaraan
 
bela-negara
bela-negarabela-negara
bela-negara
 
ham
hamham
ham
 
demokrasi (2012)
demokrasi  (2012)demokrasi  (2012)
demokrasi (2012)
 

geopolitik

  • 1. Pendidikan Kewarganegaraan Mata Kuliah Ciri Universitas Universitas Mercu Buana - Jakarta GEOPOLITIK Dosen : Udjiani Hatiningrum
  • 2. 1. Pengertian Geopolitik. Kata Geopolitik berasal dari kata geo dan politik. “Geo” berarti bumi, dan “politik”, berasal dari bahasa Yunani politeia, berarti kesatuan masyarakat yang berdiri sendiri, (yaitu negara) dan teia, berarti urusan. Dalam bahasa Indonesia, politik dalam arti politics mempunyai makna kepentingan umum warga negara suatu bangsa. Politik merupakan suatu rangkaian asas, prinsip, keadaan, jalan, cara, dan alat yang digunakan untuk mencapai tujuan tertentu yang kita kehendaki. Geopilitik adalahcara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri, lingkungan yang berwujud negara kepulauan berlandaskan Pancasila dan UUD 1945. 2. Latar Belakang Wawasan Nusantara. Indonesia wawasan nasionalnya adalah wawasan nusantara yang disingkat wasantara. Wawasan nusantara adalah cara pandang suatu bangsa yang telah menegara tentang diri dan lingkungannya dalam eksistensinya yang serba terhubung (melalui interaksi dan interelasi) dan dalam pembangunannya di lingkungan nasional ( temasuk local dan propinsional), regional, serta global.Wawasan Nasional Indonesia merupakan wawasan yang dikembangkan berdasarkan teori wawasan nasional secara universal.Wawasan tersebut dijiwai oleh paham kekuasaan bangsa Indoesia dan geopolitik Indonesia.Kelengkapan dan keutuhan pelaksanaan wasantara akan terwujud dalam terselenggaranya ketahanan nasional Indonesia yang senantiasa harus ditingkatkan sesuai dengan tuntutan zaman. Ketahanan nasional itu akan dapat meningkat jika ada pembangunan yang meningkat, dalam "koridor" wasantara. Latar belakang filosofis sebagai pemikiran dasar pengembangan wawasan nasional Indonesia ditinjau dari : 1) Falsafah Pancasila : Nilai-nilai Pancasila mendasari pengembangan wawasan nasional, antara lain memberi kesempatan menjalankan ibadah sesuai dengan agama masing-masing, sebagai wujud nyata penerapan HAM. Mengedepankankepentingan masyarakat yang lebih luas harus lebih diutamakan, kemudian pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan bersama melalui musyawarah, dan juga kemakmuran 1
  • 3. yang hendak dicapai oleh masing-masing warganya tidak merugikan orang lain. Berdasarkan falsafah Pancasila, manusia Indonesia adalah makhluk ciptaan Tuhan yang mempunyai naluri, akhlak, daya pikir, dan sadar akan keberadaanya yang serba terhubung dengan sesamanya, lingkungannya dan alam semesta, dan penciptanya. Dengan adanya pemahaman seperti ini maka akan menumbuhkan cipta, karsa, dan karya untuk mempertahankan eksitensi dan kelangsungan hidupnya dari generasi ke generasi. 2) Aspek Kewilayahan Nusantara : Pengaruh geografi merupakan suatu fenomena yang mutlak diperhitungkan karena mengandung beraneka ragam kekayaan alam dan jumlah penduduk yang besar. Kondisi geografis Indonesia perlu diperhatikan dan dicermati dalam perumusan geopolitik Indonesia.Geografi Indonesia memiliki keunggulan dan kelemahan .oleh karena itu Wawasan Nasional Indonesia memperhatikan dan mempertimbangkan kondisi dan konstelasi geografis Indonesia demi keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 3) Aspek Sosial Budaya : Tidak mungkin ada masyarakat kalau tidak ada kebudayaan, dan sebaliknya.Kebudayaan hanya mungkin ada di dalam masyarakat.Indonesia memiliki beragam suku, agama, bahsa, dan adat istiadat.Budaya adalah khasanah yang memperkaya kehidupan masyarakat suatu bangsa.Masyarakat Indonesia terbentuk dari dengan ciri kebudayaan yang sangat beragam yang muncul karena pengaruh ruang hidup, dan perbedaan ras maupun etnik serta berupa kepulauan di mana ciri alamiah sangat beragam antar satu pulau dengan pulau lainnya.Faktor alamiah inilah membentuk perbedaan khas kebudayaan di tiap-tiap daerah sekaligus perbedaan daya tanggap inderawi serta pola kehidupan. 4) Aspek Historis : Perjuangan suatu bangsa dalam meraih cita-cita pada umumnya tumbuh dan berkembang adari latar belakang sejarahnya.Bangsa Indonesia memiliki sejarah yang terus berubah, dimulai kerajaaan-kerajaan tradisional, masa kolonialisme, dan masa tumbuhnya semangat kebangsaan untuk memproklamasikan diri sebagai bangsayang merdeka, masa pergolakan awal kemerdekaan, masa
  • 4. 2 pembangunan dan masa reformasi, setiap masa tersebut membawa perubahan terhadap kehidupan masyarakat Indonesia. Wawasan Nusantara yang diwarnai oleh pengalaman sejarah tidak menginginkan kembali terjadinya perpecahan dalam lingkungan bangsa dan negara. 3. Kedudukan, Fungsi, dan Tujuan . 1) Kedudukan Wawasan Nusantara: a. Wawasan Nusantara sebagai wawasan nasional bangsa Indonesia yang di yakini kebenarannya oleh takyat. b. Wawasan Nusantara dalam Paradigma nasional dapat dilihat sebagai berikut : 1) Pancasila sebagi falsafah, ideologi bangsa, dan dasar negara; berkedudukan sebagai landasan idiil. 2) Undang-undang Dasar 1945 sebagai landasan Konstitusional. 3) Wawasan Nusantara sebagai landasan visional. 4) Ketahanan Nasional sebagai Landasan konsepsional. 5) GBHN sebagai politik dan strategi nasional yang berkedudukan sebagai landasan operasional. 2) Fungsi Wawasan Nusantara : Wawasan Nusantar berfungsi sebagai pedoman, motivasi, dorongan, serta rrambu-rambu dalam menentukan kebijaksanaan, keputusan, tindakan dan perbuatan bagi penyelenggara negara dari tingkat pusat hingga tingkat daerah. 3) Tujuan wawasan nusantara: Wawasan nusantara bertujuan mewujudkan nasionalisme yang tinggi di segala aspek kehidupan rakyat Indonesia yang lebih mengutamakan kepentingan nasional diatas kepentingan individu maupun golongan. Sebagai visi dan cara pandang nasional Indonesia, wawasan nusantara harus dijadikan arahan, pedoman, acuan, dan tuntutan bagi setiap individu bangsa Indonesia dalam membangun dan memelihara tuntutan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Wawasan Nusantara menjadi pola yang mendasari cara berpikir, bersikap, dan bertindak
  • 5. 3 dalam rangka menghadapi, menyikapi, dan menangani setiap permasalahan yangmenyangkut kehidupan berbangsa dan bernegara. 4. Kedudukan (Status) Wawasan Nusantara. Kedudukan (status) wawasan nusantara adalah posisi, cara pandang, dan perilaku bangsa Indonesia mengenai dirinya yang kaya akan berbagai suku bangsa, agama, bahasa, dan kondisi lingkungan geografis yang berwujud negara kepulauan, berdasarkan pancasila dan UUD 1945.Posisi Indonesia yang berada pada kondisi lingkungan geografis yang berwujud kepulauan, terletak di antara dua benua (Asia dan Australia) dan dua Samudera (Samudera Hindia dan Samudera Pasifik) yang mana dapat memberi keuntungan dan juga kerugian. Keuntungan yang diperoleh dari kondisi di atas bagi negara Indonesia adalah : 1) menjadi jalur lalu lintas perdagangan internasional 2) meningkakan penerimaan pajak 3) memudahkan Indonesia berinteraksi dengan negara lain 4) mempercepat proses akselerasi budaya asing, khususnya yang sesuai dengan nilai luhur budaya bangsa 5) membuka peluang bagi peran Indonesia dalam penyelesaian monflik politik yang terjadi di antara negara tetangga Sedangkan kerugian yang diterima oleh negara dan bangsa Indonesia adalah: 1) terganggunya ketertiban dan kemanan nasional 2) terjadinya pencurian ikan 3) terjadinya perompak atas kapal laut yang melewati jalur perdagangan Wawasan nusantara dan Ketahanan Nasional bagi bangsa Indonesia merupakan doktrin dasar dalam pengaturan kehidupan nasional, artinya bahwa terwujudnya kehidupan bangsa dan negara yang tertib, teratur, damai, dan sejahtera perlu memahami dan menjalankan cara pandang wawasan nusantara dan Ketahanan Nasional dalam kehidupan individu, masyarakat, bangsa, dan negara.
  • 6. 4 Secara hierarki, posisi atau status wawasan nusantara menempati urutan ketiga setelah UUD 1945. Urutan sistem kehidupan nasional Indonesia adalah: 1) Pancasila sebagai filsafat, ideologi bangsa, dan dasar negara. 2) UUD 1945 sebagai konstitusi negara. 3) Wawasan nusantara sebagai geopolitik Indonesia. 4) Ketahanan nasional sebagai geostrategi bangsa dan negara Indonesia. 5) Politik dan strategi nasional sebagai kebijaksanaan dasar nasional dalam pembangunan nasional. 5. Bentuk Wawasan Nusantara. Bentuk wawasan nusantara meliputi : 1) Wawasan nusanatara sebagai landasan konsepsi Ketahanan nasional. Bentuk ini mempunyai arti bahwa wawasan nusantara dipandang sebagai konsepsi politik ketatanegaraan dalam upaya mewujudkan tujuan nasional. Beberapa sifat ketahanan nasional: - Mandiri. Maksudnya adalah percaya pada kemampuan dan kekuatan sendiri dan tidak mudah menyerah.Sifat ini merupakan prasyarat untuk menjalin suatu kerjasama. Kerjasama perlu dilandasi oleh sifat kemandirian, bukan semata-mata tergantung oleh pihak lain - Dinamis. Artinya tidak tetap, naik turun tergantung situasi dan kondisi bangsa dan negara serta lingkungan strategisnya. Dinamika ini selalu diorientasikan kemasa depan dan diarahkan pada kondisi yang lebih baik. - Wibawa. Keberhasilan pembinaan ketahanan nasional yang berlanjut dan berkesinambungan tetap dalam rangka meningkatkan kekuatan dan kemampuan bangsa. Dengan ini diharapkan agar bangsa Indonesia mempunyai harga diri dan diperhatikan oleh bangsa lain sesuai dengan kualitas yang melekat padanya. Atas dasar pemikiran diatas, maka berlaku logika, semakin tinggi tingkat ketahanan nasional, maka akan semakin tinggi wibawa negara dan pemerintah sebagai penyelenggara
  • 7. 5 kehidupan nasional. - Konsultasi dan kerjasama. Hal ini dimaksudkan adanya saling menghargai dengan mengandalkan pada moral dan kepribadian bangsa.Hubungan kedua belah pihak perlu diselenggarakan secara komunikatif sehingga ada keterbukaan dalam melihat kondisi masing-masing didalam rangka hubungan ini diharapkan tidak ada usaha mengutamakan konfrontasi serta tidak ada hasrat mengandalkan kekuasaan dan kekuatan fisik semata. 2) Wawasan Nusantara sebagai wawasan Pembangunan Nasional menurut UUD 1945. Wawasan nusantara sebagai cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara mencakup : a. Perwujudan kepulauan nusantara sebagai satu kesatuan politik. b. Perwujudan kepulauan nusantara sebagai satu kesatuan ekonomi. c. Perwujudan kepulauan nusantara sebagai satu kesatuan sosial dan budaya. d. Perwujudan kepulauan nusantara sebagai satu kesatuan pertahanan keamanan. 3) Wawasan nusantara sebagai wawasan Pertahanan dan Keamanan Negara. Artinya bahwa wawasan nusantara adalah pandangan geopolitik Indonesia dalam mengartikan tanah air Indonesia sebagai satu kesatuan yang meliputi seluruh wilayah dan segenap kekeuatan negara. Sedangkan kesatuan Hankamneg mengandung arti bahwa ancaman terhadap seluruh bangsa dan negara.Perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai Satu Kesatuan Pertahanan Keamanan, dalam arti : a. Bahwa ancaman terhadap satu pulau atau satu daerah pada hakekatnya merupakan ancaman terhadap seluruh bangsa dan negara.
  • 8. 6 b. Bahwa tiap-tiap warga negara mempunyai hak dan kewajiban yang sama dalam rangka pembelaan negara dan bangsa. 4) Wawasan Nusantara sebagai wawasan kewilayahan. Wilayah nasional perlu ditentukan batasannya, agar tidak terjadi sengketa dengan negara tetangga.Batasan dan tantangan negara Republik Indonesiaadalah: a. Risalah sidangBPUPKI tanggal 29 Mei - 1 Juni 1945 tentang negara Republik Indonesia dari beberapa pendapat para pejuang nasional. Dr. Soepomo menyatakan Indonesia meliputi batas Hindia Belanda, Muh. Yamin menyatakan Indonesia meliputi Sumatera, Jawa, Sunda Kecil, Borneo, Selebes, Maluku - Ambon, Semenanjung Melayu, Timor, Papua, Ir. Soekarno menyatakan bahwa kepulauan Indonesia merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. b. Ordonantie (UU Belanda) 1939, yaitu penentuan lebar laut sepanjang 3 mil laut dengan cara menarik garis pangkal berdasarkan garis air pasang surut atau countour pulau / darat. Ketentuan ini membuat Indonesia bukan sebagai negara kesatuan, karena pada setiap wilayah laut terdapat laut bebas yang berada di luar wilayah yurisdiksi nasional. c. Deklarasi Juanda, 13 Desember 1957 merupakan pengumuman pemerintah RI tentang wilayah perairan negara RI, yang isinya : 1. Cara penarikan batas laut wilayah tidak lagi berdasarkan garis pasang surut (low water line), tetapi pada sistem penarikan garis lurus (straight base line) yang diukur dari garis yang menghubungkan titik - titik ujung yang terluar dari pulau - pulau yang termasuk dalam wilayah RI. 2. Penentuan wilayah lebar laut dari 3 mil laut menjadi 12 mil laut. 3. Zona Ekonomi Ekslusif (ZEE) sebagai rezimHukum Internasional, di mana batasan nusantara 200 mil yang diukur dari garis pangkal wilayah laut Indonesia. Dengan adanya Deklarasi Juanda, secara yuridis formal, Indonesia menjadi utuh dan tidak terpecah lagi.
  • 9. 7 Pandangan para Pemikir Geopolitik (Wawasan Nusantara) dapat dikemukakan sebagai berikut : [6] 1. Friederich Ratzel (1844 - 1904) dengan Teori Ruang . Ia menyatakan "bangsa yang berbudaya tinggi akan membutuhkan sumber daya manusia yang tinggi dan akhirnya mendesak wilayah bangsa yang primitif"[6]. Pendapat ini dipertegas oleh Rudolf Kjellen (1864 - 1922) dengan Teori Kekuatan yang mengatakan bahwa "negara adalah kesatuan politik yang menyeluruh serta sebagai satuan biologis yang memiliki intelektualitas. 2. Karl Haushofer (1869 - 1946) dengan Teori Pan Region, berpendapat bahwa pada hakikatnya dunia dapat dibagi dalam empat kawasan benua (pan region) dan dipimpin oleh negara unggul Isi teori pan regionaladalah: a) Lebensraum (ruang hidup) yang cukup. b) Autarki (swasembada). c) Dunia dibagi empat Pan Region, yaitu Pan Amerika, Pan Asia Timur, pan RusiaIndia, dan Pan EropaAfrika. 3.Sir Halford Mackinder(1861 - 1947) dengan Teori Daerah Jantung (Heartland). Teorinya berbunyi "siapa pun yang menguasai Heartland maka ia akan menguasai World Island". Heartland (Jantung Bumi) merupakan sebutan bagi kawasan Asia Tengah, sedangkan World Island mengacu pada kawasan Timur Tengah. Kedua kawasan ini merupakan kawasan vital minyak bumi dan gas dunia. 4. Sir Walter Raleigh (1554 - 1618) dan Alfred T. Mahan (1840 - 1914) dengan Teori Kekuatan Maritim. Isi teorinya adalah: a) Sir Walter Raleigh mengatakan "siapa yang menguasai laut akan menguasai perdagangan dunia dan akhirnya akan menguasai dunia". b) Alfred T. Mahan mengatakan "laut untuk kehidupan, sumber daya alam banyak terdapat di laut. Oleh karena itu, harus dibangun armada laut yang kuat untuk menjaganya"]. 8
  • 10. 5. Giulio Douhet(1869 - 1930) dan William Mitchel(1879 - 1936) dengan Teori Kekuatan di Udara mengatakan, "kekuatan udara mampu beroperasi hingga garis belakang lawan serta kemenangan akhir ditentukan oleh kekuatan udara". 6. Nicholas J. Spykman (1869 - 1943) dengan Teori Daerah Batas(Rimland Theory). Dalam teorinya tersirat: a) Dunia terbagi empat, yaitu daerah jantung (Heartland), bulansabit dalam (rimland), bulan sabit luar, dan dunia baru (benua Amerika). b) Menggunakan kombinasi kekuatan darat, laut, dan udara untuk menguasai dunia. c) Daerah bulan sabit dalam (Rimland)akan lebih besar pengaruhnya dalam percaturan politik dunia daripada daerah jantung. d) Wilayah Amerika yang paling ideal dan menjadi negara terkuat. e) Bangsa Indonesia. Wawasan bangsa Indonesia tersirat melalui UUD 1945, antara lain : 1. Ruang hidup bangsa terbatas diakui internasional. 2. Setiap bangsa sama derajatnya, berkewajiban menjaga perdamaian dunia. 3. Kekuatan bangsa untuk mempertahankan eksistensi dan kemakmuran rakyat. Sebagai kesimpulan bahwa Teori Geopolitik menjadi doktrin dasar bagi terbetuknya negara nasional yang kuat dan tangguh. Sebagai doktrin dasar, ada empat unsur yang perlu diperhatikan, yaitu : 1. Konsepsi ruang, merupakan aktualisasi dari pemikir negara sebagai organisasi hidup. 2. Konsepsi frontier, merupakan konsekuensi dari kebutuhan dan lingkungan. 3. Konsepsi politik kekuatan, menjelaskan tentang kehidupan bernegara. 4. Konsepsi keamanan negara dan bangsa, kemudian melahirkan konsepsi geostrategi.
  • 11. 9 6. Wadah Wawasan Nusantara. Wadah meliputi : 1) Batas Ruang Lingkup : Wawasan nusantara mempunyai bentuk sebagai : a) Nusantara Batas - batas negara ditentukan oleh lautan yang di dalamnya pulau - pulau serta gugusan pulau yang saling berhubungan, tidak dipisahkan oleh air, baik yang berupa laut, maupun selat. b) Manunggal - utuh menyeluruh, meliputi : - Wilayah Indonesia terdiri dari beribu - ribu pulau besar maupun kecil dan dipisahkan serta dihubungkan oleh lautan, pulau, dan selat yang harus dijaga serta diusahakan tetap menjadi satu kebulatan wilayah nasional dengan segala isi dan kekayaannya. - Bangsa Indonesia terdiri atas berbagai macam suku bangsa, berbicara dalam berbagai macam bahasa daerah, dan agama. Oleh karena itu, harus diusahakan terwujudnya satu kesatuan bangsa yang bulat. 2) Tata susunan pokok : Sumber pokok wawasan nusantara adalah UUD 1945, yang menyangkut: a. Bentuk dan kedaulatan Bab I Pasal (1) : - Negara Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk republik. - Kedaulatan ada di tangan rakyat, dan dilaksanakan menurut UUD. b. Kekuasaan pemerintah negara, Bab III Pasal (4) dan (5), PresidenRepublik Indonesia memegang kekuasaan pemerintah menurut UUD 1945. c.Sistem pemerintahan dalam UUD 1945 : 1. Indonesia ialah negara yang berdasarkan atas hukum dan tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka. 2. Pemerintahan berdasarkan atas sistem konstitusi dan tidak berdasarkan absolutisme.
  • 12. 10 3) Tata susunan pelengkap : a. Aparatur negara: Aparatur negara harus mampu mendorong, mengerakkan, serta mengarahkan usaha pembangunan ke sasaran yang telah ditetapkan, untuk kepentingan rakyat banyak. b. Kesadaran politik masyarakat dan kesadaran bernegara : Dalam pemantapan stabilitas nasional diperlukan kesadaran politik seluruh masyarakat, setiap orang, organisasi, juga seluruh komponen pemerintahan. c. Pers : Pers yang bebas bertanggung jawab, jujur, dan efektif dengan tulisan - tulisan yang memberikan penjelasan yang jujur, dedikatif, dan bertanggung jawab. 7. Isi Wawasan Nusantara. 1. Tujuan. Tujuan yang terkandung dalam Wawasan Nusantara adalah seperti dirumuskan dalam pembukaan UUD 1945 , yaitu : “....untuk membentuk suatu Pemerintahan Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut serta dalammelaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan , perdamaian abadi dan keadilan sosial....” Segenap aspek kehidupan nasional indonesia juga selalu menganut dimanunggalkan secara serasi dan berimbang , sesuai dengan makna negara bhinneka tunggal ika , yang merupakan ciri asasi dari falsafah negara Pancasila. 2. Sifat dan ciri-ciri. Wawasan Nusantara mempunyai ciri-ciri atau sifat: a. manunggal. keserasian dan keseimbangan yang dinamis dalam segenap aspek kehidupan, baik alamiah maupun sosial. Segenap aspek kehidupan sosial
  • 13. 11 tersebut selalu menuntut untuk dimanunggalkan secara serasi dan berimbang, sesuai dengan makna sesanti Bhineka Tunggal Ika yang merupakan sifat asasi dari negara Pancasila. b. utuh menyeluruh. Utuh menyeluruh bagi nusantara dan rakyat Indonesia sehingga merupakan satu kesatuan yang utuh bulat dan tidak dapat dipecah pecah oleh kesatuan apapun dan bagaimanapun, ssesuai dengan satu nusa, satu bangsa, dan satu bahasa. 3. cara kerja. Cara kerja dalam Wawasan Nusantara berpedoman pada Pancasila sebagai kebulatan pandangan hidup bangsa Indonesia. Kristalisasi kepribadian, berwujud tata pergaulan dalam kehidupan yang dicita citakan bersama serta asas kenegaraan menurut UUD 1945, bahwa dalam pandangan hidup bangsa Indonesia, Pancasila, telah terkandung pula cita-cita, asas-asas, serta nilai-nilai filosofis. 8. Tata Laku Wawasan Nusantara. Mengenai tata laku dapat dirinci dalam dua unsur, yaitu tata laku batiniah dan tata laku lahiriah. Tata laku batiniah tumbuh dan terbentuk karena kondisi dalam proses pertumbuhan hidupnya, pengaruh keyakinan pada suatu agama/kepercayaan termasuk tuntutan budi pekerti, sepertipengaruh kondisi kekuasaan yang memungkinkan berlangsungnya kebiasaan kebiasaan hidupnya. Wawasan Nusantara dalam wujud dan wadahnya, merupakan kesatuan : 1) Isi Replubik Indonesia berupa falsafah Pancasila dan UUD 1945. 2) Wadah Replubik Indonesia berupa nusantara, yang manakala diisi atau diberi “isi” menampakkan wujud dan wadahnya sebagai Wawasan Nusantara. 3) Tata laku Replubik Indonesia berupa UUD 1945 yang bila dilaksanakan dan diterapkan berdasarkan Wawasan Nusantara, akan menghasilkan Ketahanan Nasional Indonesia. 12
  • 14. Implementasi Wawasan Nusantara : Implementasi wawasan nusantara bertujuan untuk menerapkan wawasan nusantara dalam kehidupan sehari - hari yang mencakup bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, serta pertahanan nasional. Implementasi dalam Kehidupan Politik : Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam mengimplementasikan wawasan nusantara, yaitu : 1. Pelaksanaan kehidupan politik yang diatur dalam undang - undang, seperti UU Partai Politik, UU Pemilihan Umum, dan UU Pemilihan Presiden. Pelaksanaan undang - undang tersebut harus sesuai hukum dan mementingkan persatuan bangsa. Contohnya seperti dalam pemilihan presiden, anggota DPR, dan kepala daerah harus menjalankan prinsip demokratis dan keadilan, sehingga tidak menghancurkan persatuan dan keatuan bangsa. 2. Pelaksanaan kehidupan bermasyarakat dan bernegara di Indonesia harus sesuai denga hukum yang berlaku. Seluruh bangsa Indonesia harus mempunyai dasar hukum yang sama bagi setiap warga negara, tanpa pengecualian. Di Indonesia terdapat banyak produk hukum yang dapat diterbitkan oleh provinsi dan kabupaten dalam bentuk peraturan daerah (perda) yang tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku secara nasional. 3. Mengembagkan sikap hak asasi manusia dan sikap pluralisme untuk mempersatukan berbagai suku, agama, dan bahasa yamg berbeda, sehingga menumbuhkan sikap toleransi. 4. Memperkuat komitmen politik terhadap partai politik dan lembaga pemerintahan untuk menigkatkan semangat kebangsaan dan kesatuan. 5. Meningkatkan peran Indonesia dalam kancah internasional dan memperkuat korps diplomatikebagai upaya penjagaan wilayah Indonesia terutama pulau - pulau terluar dan pulau kosong. 13
  • 15. Implementasi dalam Kehidupan Ekonomi : 1. Wilayah nusantara mempunyai potensi ekonomi yang tinggi, seperti posisi khatulistiwa, wilayah laut yang luas, hutan tropis yang besar, hasil tambang dan minyak yang besar, serta memeliki penduduk dalam jumlah cukup besar. Oleh kaena itu, implementasi dalam kehidupan ekonomi harus berorientasi pada sektor pemerintahan, pertanian, dan perindustrian. 2. Pembangunan ekonomi harus memperhatikan keadilan dan keseimbangan antardaerah. Oleh sebab itu, dengan adanya otonomi daerah dapat menciptakan upaya dalam keadilan ekonomi. 3. Pembangunan ekonomi harus melibatkan partisipasi rakyat, seperti dengan memberikan fasilitas kredit mikro dalam pengembangan usaha kecil. Implementasi dalam Kehidupan Sosial : Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam kehidupan sosial, yaitu : 1. Mengembangkan kehidupan bangsa yang serasi antara masyarakat yang berbeda, dari segi budaya, status sosial, maupun daerah. Contohnya dengan pemerataan pendidikan di semua daerah dan program wajib belajar harus diprioritaskan bagi daerah tertinggal. 2. Pengembangan budaya Indonesia, untuk melestarikan kekayaan Indonesia, serta dapat dijadikan kegiatan pariwisata yang memberikan sumber pendapatan nasional maupun daerah. Contohnya dengan pelestarian budaya, pengembangan museum, dan cagar budaya. Implementasi dalam Kehidupan Pertahanan dan Keamanan : Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam kehidupan pertahanan dan keamanan, yaitu : 1. Kegiatan pembangunan pertahanan dan keamanan harus memberikan kesempatan ke pada setiap warga negara untuk berperan aktif, karena kegiatan tersebut merupakan kewajiban setiap warga negara, seperti memelihara lingkungan tempat tinggal, meningkatkan kemampuan disiplin, melaporkan hal – 14
  • 16. hal yang menganggu keamanan kepada aparat. danbelajar kemiliteran. 2. Membangun rasa persatuan, sehingga ancaman suatu daerah atau pulau juga menjadi ancaman bagi daerah lain. Rasa persatuan ini dapat diciptakan dengan membangun solidaritas dan hubungan erat antara warga negara yang berbeda daerah dengan kekuatan keamanan. 3. Membangun TNI yang profesional serta menyediakan sarana dan prasarana yang memadai bagi kegiatan pengamanan wilayah Indonesia, terutama pulau dan wilayah terluar Indonesia. 15