Pedoman teknis ppmk 31 agust 2012 revisi 4-final

BAB 1
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

PNPM Mandiri Perkotaan dilaksanakan dengan tujuan mencapai keberlanjutan perbaikan
kesejahteraan masyarakat miskin melalui proses pemberdayaan masyarakat, yang dilaksanakan
dengan menerapkan pendekatan pengokohan kelembagaan masyarakat di tingkat basis yang
disebut Badan Keswadayaan Masyarakat/Lembaga Keswadayaan Masyarakat (BKM/LKM).
BKM/LKM tersebut diharapkan mampu menjadi wadah perjuangan kaum miskin dalam
menyuarakan aspirasi dan kebutuhannya, sekaligus menjadi lokomotif upaya penanggulangan
kemiskinan yang dijalankan oleh masyarakat secara mandiri dan berkelanjutan.

Intervensi PNPM Perkotaan yang dilakukan terdiri dari transformasi sosial masyarakat dari Miskin
menjadi Berdaya, kemudian menuju Mandiri dan pada akhirnya tercapai tatanan masyarakat
Madani. Saat ini, PNPM Mandiri Perkotaan berhasil membangun pondasi masyarakat berdaya
melalui perubahan sikap/perilaku/cara pandang masyarakat yang bertumpu pada nilai-nilai
universal.

Sejalan dengan kebijakan Tim Pengendali PNPM Mandiri Perkotaan, tahun 2012-2014 merupakan
phase kemandirian, yang difokuskan pada upaya membangun kemandirian masyarakat. Strategi
phase kemandirian meiliputi: (1) Memperkuat kelembagaan masyarakat (BKM & UP-UP), (2)
Melaksanakan Peningkatan Penghidupan Masyarakat berbasis Komunitas (PPMK), dan (3)
Mengembangkan Program Kawasan Permukiman Produktif, melalui Neighbourhood Development.
Dengan demikian, PPMK merupakan salah satu komponen program PNPM Mandiri Perkotaan
pada phase kemandirian.

Kegiatan PPMK merupakan salah satu pengembangan konsep TRIDAYA khususnya melalui
peningkatan penghidupan warga miskin dan perempuan yang terhimpun dalam KSM. Strategi
pelaksanaan PPMK melalui proses pendampingan dan fasilitasi.

Pendampingan dan fasilitasi KSM pada dasarnya menjadi bagian dari proses pembelajaran
masyarakat dalam dinamika kelompok. Hal ini dilakukan dalam rangka untuk memperkokoh ikatan

Pedoman Teknis PPMK 1

kebersamaan, solidaritas dan kepedulian sesama anggotanya agar mampu memecahkan
persoalan-persoalannya secara bersama, memenuhi kebutuhan dan meningkatkan kesejahteraan
bersama.

Pedoman Teknis PPMK ini disusun sebagai panduan bagi seluruh pemangku kepentingan
(stakeholders) PNPM Mandiri Perkotaan dan masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan PPMK
sebagai salah satu strategi penanggulangan kemiskinan melalui peningkatan penghidupan
masyarakat miskin berbasis komunitas.

1.2. Dasar Pemikiran

Pendampingan masyarakat yang dilakukan oleh PNPM Mandiri Perkotaan mendorong proses
transformasi sosial dari masyarakat TIDAK BERDAYA menuju BERDAYA, MANDIRI dan menuju
MADANI. Kondisi sosial masyarakat hasil pendampingan sampai saat ini sudah pada tahap
Berdaya menuju Mandiri.

Kemitraan
Replikasi
KE G IATA N

Penanggu- Program-
Penyu- langan Kemis-
Penyiapan Pemben- Pemanfaatan Kemitraan,
PPMK: program
sunan PJM kinan Terpadu Manajemen
masyarakat tukan BKM dana BLM Replikasi
dan Usaha KSM khusus yang
Pronangkis
komprehensif

Mampu
Perbaikan Mampu Mampu
Mengakses
Belajar Belajar Mengelola
T U J U AN

Sikap, Pelaksanaan bermitra mengakses
SumberDaya
Bersinergi membuat Pemba-
Perilaku, rencana dengan PPMK: Sumber
sumber
diantara program Daya ngunan
dan Cara kegiatan Pemerintah daya
mendukung
Masyarakat kegiatan Permukiman
Pandang & lainnya potensial
Manajemen
dan Usaha KSM

Peneladan- Lembaga Bermitra Komunitas yg
an Nilai Program Sinergi Bermitra
Masyarakat Dg Sumber Melembagakan
Masyarakat yg Penanggulangan antara dengan
H AS IL

Universal & daya lain
yang GG dan
Prinsip Mencerminkan Kemiskinan Pemerintah Sumber
PPMK: KSM
Represen- bermitra dalam permukiman
Kemasyara TRIDAYA , Masy. & Daya
tatif meningkatkan yang tertata
Lainnya lainnya
manajemen
- katan (BKM/LKM) dan Usaha

Gambar 1.1. Proses Transformasi Sosial Melalui Intervensi PNPM Mandiri Perkotaan


Tahap transformasi ini dicirikan oleh terjadinya kemitraan sinergis antara Pemerintah dengan
Masyarakat, yang didukung oleh dunia usaha, dan organisasi masyarakat sipil lainnya (Public
Private Partnership/PPP). Pengalaman berbagai program penanggulangan kemiskinan, diperoleh
pembelajaran bahwa untuk dapat terjadinya suatu “gerakan bersama” dalam menanggulangi
kemiskinan diperlukan keterlibatan semua komponen masyarakat dan pemerintah meliputi
pemerintah dan pemerintah daerah, dunia usaha, dan organisasi masyarakat sipil.

Intervensi program PNPM Mandiri Perkotaan dalam mewujudkan transformasi masyarakat dari
berdaya menuju mandiri, setidaknya terdiri dari dua hal:

a. Program Penanggulangan Kemiskinan Terpadu (PAKET) yang merupakan kemitraan antara
pemerintah daerah dengan masyarakat.
b. Membangun kemitraan dan replikasi program, yang melibatkan berbagai program
penanggulangan kemiskinan dibidang sosial (pendidikan, santunan, kesehatan, dll), program
perbaikan/pembangunan sarana/prasarana lingkungan permukiman dan Program
Peningkatan Penghidupan Masyarakat Berbasis Komunitas (PPMK).

Program Peningkatan Penghidupan Masyarakat Berbasis Komunitas (PPMK) merupakan
intervensi pada pengembangan kegiatan-kegiatan produktif masyarakat yang secara langsung
dapat meningkatkan penghidupan masyarakat miskin dengan pendekatan pendampingan KSM.
Oleh karena itu pendampingan difokuskan pada penguatan kelembagaan dan pengembangan
usaha KSM.

Strategi pendampingan penguatan kelembagaan dan pengembangan usaha KSM dalam PPMK
dilakukan melalui prinsip pengembangan lima asset sumber penghidupan manusia, yakni : modal
sumberdaya manusia (human capital), modal sosial (social capital), sumberdaya alam (natural
capital), sumberdaya fisik (phisical capital) dan sumberdaya keuangan (financial capital),
sebagaimana gambar berikut:


Gambar 1.2. Prinsip Dasar Pengelolaan Sumber Penghidupan

Strategi pelaksanaan pengelolaan sumber penghidupan tersebut, berorientasi pada penguatan
“kapasitas kewirausahaan” masyarakat miskin agar mampu mengoptimalkan kreativitas dan
inovasi serta semangat kewirausahaannya. Untuk itu dilakukan serangkaian kegiatan penyadaran
maupun penguatan kapasitas anggota KSM, sehingga terbangun sumber daya manusia yang
tangguh di KSM dampingan tersebut (Human Capital).

Sumber Daya Manusia yang tangguh memerlukan dukungan modal sosial (social capital), melalui
proses inklusi dan partisipasi masyarakat. Proses ini memerlukan dukungan stakeholders
diantaranya BKM, Unit Pengelola, relawan serta pihak swasta dan pemerintah lokal, sehingga
mampu mendukung pengembangan KSM.

Asset sumberdaya fisik (phisical capital) merupakan bagian penting dalam peningkatan
penghidupan masyarakat. Sumberdaya fisik dalam bentuk pengembangan infrastruktur produktif
yang mendukung peningkatan penghidupan masyarakat, antara lain kios kerajinan, pasar, tempat
pelelangan ikan, sandaran perahu, irigasi sederhana, jalan ke sentra produksi dan lain-lain.

Pengelolaan asset sumber daya alam (natural capital) adalah kemampuan KSM dalam
mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya alam yang ada di sekitarnya sebagai bahan baku,
produksi, budidaya yang menunjang keberlanjutan kegiatan produktif untuk meningkatkan
penghidupan warga miskin.

Pengelolaan asset sumber daya keuangan (financial capital) pada hakekatnya mengelola
kemampuan KSM dalam pemupukan modal sendiri serta memperluas akses terhadap pelayanan


berbagai lembaga keuangan diantaranya UPK-BKM, koperasi, Baitul Mal wa Tanwil (BMT),
Lembaga Keuangan Mikro, Perbankan, Pemda, CSR dll.

Melalui integrasi dan pengokohan pilar-pilar peningkatan penghidupan masyarakat di atas,
diharapkan dapat menciptakan KSM-KSM Mandiri yang dapat menumbuhkembangkan kegiatan
usaha produktif dan kreatif yang berkelanjutan (sustainability) sehingga secara langsung KSM
benar-benar berorientasi dan berperan sebagai peningkatan penghidupan masyarakat miskin yang
menjadi anggota-anggota KSM tersebut.

Apa itu PPMK ?

 PPMK merupakan salah satu komponen PNPM Perkotaan, yang difokuskan pada
penguatan KSM dalam rangka peningkatan penghidupan Masyarakat

 Prinsip Dasar Pengembangan penghidupan masyarakat adalah Penguatan akses
masyarakat miskin (KSM) kepada 5 asset sumber penghidupan manusia, yakni
modal SDM (human capital), modal sosial (social capital), sumberdaya alam
(natural capital), sumberdaya fisik (phisical capital) dan sumberdaya keuangan
(financial capital).

 Dalam pengelolaan sumber penghidupan tersebut, PPMK terkait dengan
meningkatkan kemampuan KSM dalam mengakses berbagai sumber modal
penghidupan.

 Fokus pendampingan penguatan KSM, selain terkait dengan kelancaran modal
keuangan, terutama juga berorientasi pada efektivitas kegiatan produktif yang
dikembangkan KSM, sehingga dapat berkontribusi positif bagi peningkatan
penghidupan anggotanya.

1.3. Tujuan

Menguatkan “kelembagaan dan kegiatan usaha KSM” secara mandiri dan berkesinambungan yang
berorientasi pada peningkatan penghidupan masyarakat miskin (sustainable livelihood)”

1.4. Prinsip Dasar

Secara umum prinsip-prinsip pelaksanaan kegiatan PPMK mengacu pada prinsip-prinsip
sebagaimana yang terdapat pada pelaksanaan PNPM Mandiri Perkotaan, sedangkan secara
khusus prinsip-prinsip dasar PPMK adalah sebagai berikut:


 Kemitraan. Semua pihak yang berkepentingan dalam kegiatan PPMK didorong untuk
mewujudkan kemitraan dan kerjasama sinergi antar pemangku kepentingan dalam rangka
optimalisasi upaya dan manfaat kegiatan bagi warga miskin.

 Kewirausahaan. Dalam kegiatan peningkatan penghidupan masyarakat memerlukan jiwa
pelaku usaha yang kuat, kukuh, kreatif dan tidak mudah terguncang dalam menghadapi
berbagai persoalan yang menghalangi usahanya, sehingga kegiatan peningkatan
penghidupannya dapat lebih produktif, tumbuh dan berkelanjutan.

 Kelembagaan. KSM menjadi wahana belajar mengukuhkan pranata social yang
memperteguh kebersamaan dalam memperjuangkan tujuan dan kepentingan anggota-
anggotanya serta memperkokoh kemandirian KSM dalam mengembangkan kapasitas
sosial ekonomi anggotanya.

 Kearifan Lokal. Pelaksanaan kegiatan oleh masyarakat didasarkan optimalisasi sumber
daya setempat yang ada di wilayahnya maupun sekitarnya, baik sumber daya manusia,
sumber daya material, sumber daya produksi dan pasar, sumber daya pendanaan, dan
sumber daya lainnya, dalam rangka mendukung usaha yang akan dikembangkannya.

 Keberlanjutan. Setiap pengambilan keputusan harus mempertimbangkan kepentingan
peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin, tidak hanya saat ini tapi juga di masa
depan dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan.

1.5. Keluaran

Keluaran atau hasil yang diharapkan dari kegiatan PPMK adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya jumlah KSM yang dapat melaksanakan kegiatan peningkatan penghidupan
masyarakat berorientasi tridaya
2. Meningkatnya jumlah KSM yang dapat mengakses serta bekerjasama dengan berbagai
pihak dalam berbagai program tridaya untuk peningkatan penghidupan masyarakat;
3. Meningkatnya jumlah warga miskin peserta kegiatan PPMK

1.6. Strategi

Dalam kerangka mencapai tujuan, PPMK menerapkan 3 (tiga) strategi dasar yang satu sama lain
merupakan satu kesatuan, yaitu:


1. Meningkatkan Kapasitas “Kelembagaan KSM”
Kelembagaan KSM mencakup media (wadah) dan pranatanya (prinsip, nilai, aturan dan
pengaturannya). KSM dalam PPMK merupakan media proses pembelajaran warga miskin
(PS-2) dalam rangka memperkokoh dan mempertangguh nilai-nilai universal dan saling peduli
antar anggotanya. KSM juga menjadi wahana belajar memperteguh nilai-nilai musyawarah
mufakat dalam proses pengambilan keputusan kelompok, kemandirian dalam
mengembangkan kapasitas sosial ekonomi anggota keluarganya serta memperkuat posisi
tawar agar dalam mengembangkan penghidupan para anggota semakin meningkat sehingga
kesejahteraan anggota KSM semakin meningkat dan berkesinambungan.

Peningkatan kapasitas usaha warga miskin (PS-2) yang terhimpun dalam KSM, dilakukan
melalui pendampingan untuk meningkatkan kapasitas kelembagaan KSM, mencakup aspek:
manajemen organisasi dan administrasi KSM, tingkat keaktifan pengurus dan para
anggotanya, tata kelola dalam mencapai tujuan, nilai dan prinsip dasar serta aturan dan
pengaturan KSM.

2. Meningkatkan kapasitas “kelompok masyarakat miskin” dalam kegiatan peningkatan
penghidupan masyarakat
Kapasitas “kelompok masyarakat miskin” mencakup dimensi moral, intelektual, material dan
manajerial. “Kelompok masyarakat miskin” yang terdiri dari kumpulan beberapa rumah
tangga pada dasarnya telah memiliki asset berupa : asset keuangan, asset sosial (modal
sosial/nilai-nilai kebajikan/jaringan sosial), asset fisik lingkungan, asset sumberdaya manusia
maupun asset yang berkaitan dengan akses terhadap sumber daya alam dan informasi.

Peningkatan kapasitas tersebut dimaksudkan untuk memperluas akses terhadap berbagai
asset, diantaranya kebebasan dalam menyalurkan aspirasi dalam proses pengambilan
keputusan pembangunan guna kesinambungan kualitas kehidupan keluarga miskin. Akses
pendukung peningkatan ekonomi (usaha) diantaranya berupa peningkatan kapasitas
pengetahuan, keterampilan teknis usaha, manajemen ekonomi rumah tangga, perluasan
pemasaran serta kemampuan menyampaikan aspirasi untuk mendorong perlindungan dalam
berusaha agar tingkat resiko kerentanannya berkurang.

3. Meningkatkan pelayanan BKM melalui Unit-Unit Pelngelola untuk masyarakat miskin
Keberadaan BKM serta Unit-Unit Pengelolanya (UPK, UPL dan UPS) dimaksudkan untuk
memperluas dan mempermudah akses pelayanan kepada masyarakat berpenghasilan rendah
dalam meningkatkan penghidupannya. Secara umum layanannya berupa penyediaan akses
infratruktur permukiman maupun infrastruktur produktif, akses social dan akses ekonomi,
terutama dukungan dana bergulir untuk usaha produktif. Terkait pelaksanaan program PPMK,


maka orientasi pelayanan masing-masing unit pada prinsipnya diarahkan pada jenis-jenis
kegiatan produktif yang dapat menunjang secara langsung peningkatan penghidupan
masyarakat miskin secara berkesinambungan.


BAB 2
KETENTUAN UMUM

2.1. Jenis-Jenis Kegiatan dalam PPMK

2.1.1. Jenis Kegiatan Pelayanan Sosial melalui pengembangan kapasitas KSM;

Jenis-jenis kegiatan pelayanan social bagi KSM dalam pelaksanaan program PPMK,
antara lain meliputi pelatihan, sosialisasi, vocational & on the job training, dll.

Contoh Jenis Kegiatan Pelayanan Sosial dalam Program PPMK
 Kegiatan pelatihan KSM, antara lain melalui Pelatihan manajemen & organisasi
kelompok, pelatihan entrepreneurship, pelatihan manajemen usaha, dll
 Kegiatan sosialisasi dan pemasaran KSM, antara lain melalui sosialiasi, pemasaran
usaha di media lokal, booklet produk usaha, bazzar hasil usaha, pameran/event, dll
 Kegiatan Vocational & On the job training, antara lain praktek latihan usaha,
magang, on the job training, dll);
 Peralatan Produksi, peralatan2 yg menjadi praktek produksi atau kegiatan usaha,
menjadi bagian dari kegiatan pelatihan dengan dana kegiatan sosial. Contoh
peralatan, al. Mesin Tenun, Mesin Bubut, Alat Cetak Batako, dll.
 Dll sesuai kebutuhan dan ketentuan yang berlaku

2.1.2. Jenis Kegiatan Pelayanan Infrastruktur Produktif melalui kegiatan prasarana
pengembangan penghidupan masyarakat;

Jenis-jenis kegiatan pelayanan Infrastruktur produktif bagi KSM dalam pelaksanaan
program PPMK, antara lain meliputi prasarana produksi bata/ paving, showroom, pasar
lokal/kios, prasarana limbah usaha, dan prasarana lainnya.

Contoh Jenis Kegiatan Pelayanan Infrastruktur Produktif dalam Program PPMK
 Kegiatan Infrastruktur Usaha Produktif, antara lain pembangunan showroom (ruang
pamer produk) lokal, kios lokal, pasar lokal/tradisional, tempat pelelangan, jalan ke
sentra produksi
 Kegiatan Usaha Infrastruktur, antara lain melalui usaha cetak bata, usaha cetak
batako, usaha pembuatan genteng, usaha bengkel, usaha sewa peralatan dll
 Kegiatan Usaha Permukiman, antara lain Pengelolaan Sampah warga, Pengelolaan
air minum, pengelolaan sanitasi warga, pengelolaan rumah sehat, Usaha kerajinan
dari sampah atau limbahlimbah (kaleng/ botol bekas), Usaha daur ulang kertas dll);
 Manajemen Infrastruktur, Bengkel kontruksi, relawan/ building controller, usaha
penyusunan Maket, design, dll.


2.1.3. Jenis Kegiatan Pelayanan Ekonomi melalui dana bergulir bagi KSM;

Jenis-jenis kegiatan pelayanan ekonomi bagi KSM dalam pelaksanaan program PPMK
dilakukan melalui penyediaan dana bergulir bagi KSM-KSM Unggulan (yang telah
terseleksi) untuk membiayai kegiatan-kegiatan ekonomi produktif untuk peningkatan
penghidupan masyarakat miskin.

Contoh Jenis Kegiatan Pelayanan Ekonomi dalam Program PPMK
 Kegiatan Usaha primer pertanian produktif dan kreatif, antara lain usaha terkait
Tanaman pangan, Peternakan, Perikanan, Perkebunan, dll
 Kegiatan ‘usaha pengolahan’ produktif dan kreatif oleh Home bisnis/industri,
antara lain melalui Usaha kerajinan akar rotan tumbuhan , Usaha kerajinan anyam
bambu, Usaha kerajinan pengolahan daun, Usaha pengolahan keripik singkong atau
kulit singkong, Usaha budidaya jamur merang, Usaha pandai besi, dll
 Kegiatan ‘Usaha jasa’ produktif, antara lain Sablon, Multimedia, Perbengkelan, Las,
Rias pengantin, Perawatan kesehatan, dll

2.2. Sasaran

2.2.1. Sasaran Penerima Manfaat

Penerima manfaat program PPMK adalah KSM-KSM dengan kriteria sbb :

1. Memiliki kegiatan produktif yang berpotensi dikembangkan (prospektif).

 Bagi KSM Ekonomi:
Jenis Usaha sektor Jasa maupun produksi, yang prospektif pemasaran tinggi dan
melibatkan warga miskin
 Bagi KSM Lingkungan:

Memiliki kegiatan produktif seperti pembuatan batu bata/batako. Berpengalaman
membangun sarana produksi atau instalasi lingkungan yang mendukung produksi/
penghidupan (pasar lokal/kios, prasarana limbah usaha, dan prasarana lainnya).
 Bagi KSM Sosial:
Pernah melakukan pelatihan kerja, magang dan tindaklanjut usahanya berkelanjutan

2. Jumlah anggota minimal 5 orang,

3. Minimal 2/3 anggota KSM adalah warga miskin (terdaftar dalam PS-2)

4. Memiliki perangkat organisasi dan administrasi sederhana.

5. Bagi KSM yang memiliki kegiatan dana bergulir pernah mendapat pinjaman dari UPK atau
lembaga keuangan lain dengan tingkat pengembalian pinjaman > 90%.

6. Bagi KSM bentukan baru dari warga miskin yang berasal dari beberapa KSM yang
memiliki usaha sejenis, aneka usaha atau memiliki potensi untuk membentuk Kelompok
Usaha Bersama (KUBE).


2.2.2. Sasaran Lokasi

Sasaran lokasi kegiatan PPMK harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Kinerja kelembagaan BKM minimal “Berdaya”

2. Opini audit tahun buku sebelumnya “Wajar Tanpa Pengecualian”

3. Kinerja sekretariat BKM minimal “memadai” selama 3 bulan terakhir.

2.3. Komponen Program

Kegiatan PPMK terdiri dari 3 (tiga) komponen sebagai berikut:

1. Pemberdayaan masyarakat melalui penguatan kapasitas kelembagaan dan usaha KSM
2. Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) PPMK
3. Bantuan Teknis

2.3.1. Komponen Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat melalui penguatan
kapasitas kelembagaan dan usaha KSM

Komponen Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat melalui penguatan kapasitas kelembagaan dan
usaha KSM dilakukan dalam kerangka penguatan siklus program di tingkat masyarakat, seperti
tergambar dalam siklus berikut ini:


Gambar 2.1. Pemberdayaan Masyarakat Dalam Kerangka Memperkuat
Siklus Program di Tingkat Masyarakat

MUSRENBANG
KECAMATAN

PJM dan RENTA yang
sudah disesuaikan
diajukan ke Musrenbang
Kecamatan
PJM/
RENTA

REVIEW
RENTA, KINERJA
KSM
LKM dan
KEUANGAN

Penguatan dan pengembangan
KSM dalam meningkatkan
penghidupan masyarakat miskin
(PPMK)

KSM merupakan bagian dari siklus pembelajaran di tingkat masyarakat dalam PNPM Mandiri
Perkotaan. PPMK adalah salah satu komponen PNPM Mandiri Perkotaan yang difokuskan pada
penguatan kapasitas kelembagaan dan usaha KSM.

2.3.2. Komponen Kegiatan Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) PPMK

Bantuan dana diberikan dalam bentuk dana bantuan langsung masyarakat (BLM) PPMK. BLM
PPMK bersifat stimulan dan disediakan untuk memberi akses kepada masyarakat miskin yang
tergabung dalam KSM peserta kegiatan PPMK. BLM PPMK dapat digunakan untuk modal kerja,
investasi dan penguatan kapasitas untuk mendukung usaha produktif yang layak berdasarkan
penilaian UPK dan mendapat persetujuan BKM yang dinyatakan dalam Berita Acara Penetapan
KSM Peserta Kegiatan PPMK.

KSM yang berhak menerima pinjaman BLM PPMK adalah KSM yang sudah tidak memiliki
pinjaman dari UPK atau lembaga keuangan lainnya.


A. Alokasi Pagu BLM PPMK

Besarnya pagu BLM PPMK tiap kelurahan terseleksi adalah maksimal sebesar Rp 100 juta/ BKM.
Jumlah realisasi untuk setiap KSM sepenuhnya tergantung pada kelayakan proposal masing-
masing KSM.

BLM PPMK dialokasi untuk membiayai modal kerja, investasi dan pengembangan kapasitas yang
dikelola oleh UPK dan BKM, khusus untuk peningkatan pendapatan masyarakat miskin. BLM
PPMK digulirkan dan dimanfaatkan hanya untuk anggota KSM yang masuk kategori miskin (PS-2)
setelah mendapat persetujuan BKM.

Pada tahap awal, maksimal 5 (lima) KSM peserta PPMK terseleksi memperoleh dana BLM PPMK
dengan jumlah dana yang diterima setiap KSM harus ‘sesuai kebutuhan yang tercantum dalam
proposal kegiatan’ yang disetujui BKM. Pada tahap berikutnya, minimal 2 (dua) KSM baru
peserta PPMK menerima perguliran dana BLM PPMK setiap tahunnya.

Jumlah dana BLM PPMK yang telah ada di rekening BKM harus diinformasikan secara luas dan
transparan kepada semua warga kelurahan dan perangkat kelurahan setempat. Demikian pula
jumlah dana BLM PPMK yang telah diterima dan ada di rekening KSM harus diinformasikan secara
transparan kepada seluruh anggotanya.

Penyampaian informasi perkembangan perguliran dana BLM PPMK secara berkala disampaikan
BKM kepada masyarakat dan perangkat kelurahan setempat, serta disampaikan KSM kepada
anggota-anggotanya secara transparan dan akuntabel.

B. Persyaratan Penyaluran dan Pencairan Dana BLM PPMK

Dana BLM disalurkan langsung kepada BKM/LKM melalui dua tahap, yakni tahap I 60% dan tahap
II 40%, dengan ketentuan sebagai berikut:

Tabel 2.1 Persyaratan Pencairan dan Pemanfaatan BLM PPMK

Tahap
Syarat Pencairan ke BKM Syarat Pemanfaatan ke KSM
Pencairan

 Hasil Seleksi dan Penetapan Lokasi  Proposal/usulan KSM peserta
PPMK (Berita Acara Hasil Seleksi kegiatan PPMK telah dinyatakan layak
Lokasi PPMK dan SK Penetapan oleh UPK dan disetujui oleh Rapat
Tahap I Lokasi PPMK). BKM/LKM.
(60%)  BKM/LKM telah melaksanakan  Melampirkan rencana penggunaan
sosialisasi PPMK di Tingkat dana / RPD BLM tahap I yang telah
Kelurahan (Berita Acara Sosialisasi) diverifikasi dan ditandatangani
 BKM/LKM menandatangani Surat fasilitator.


Tahap
Syarat Pencairan ke BKM Syarat Pemanfaatan ke KSM
Pencairan
Perjanjian Pemberian Bantuan (SPPB)  KSM menandatangani akad
dengan pihak pemerintah yang diwakili kredit/SPP (surat perjanjian pinjaman)
Satker setempat dan diverifikasi oleh dengan UPK dan diketahui oleh BKM
Senior Fasilitator. serta perangkat kelurahan atau
 Melengkapi form dokumen pencairan fasilitator
(PP-BLM, Kwitansi, Copy Rek.  Melengkapi form dokumen pencairan
BKM/LKM) (Kwitansi, Copy Rek. KSM, dll)
 Disalurkan melalui mekanisme rembug
KSM dihadiri UPK, Pengawas, BKM,
relawan, perangkat kelurahan dan
fasilitator
 Melampirkan rencana penggunaan  Proposal/usulan KSM untuk
dana BLM PPMK tahap II yang telah penggunaan dana BLM tahap II telah
diverifikasi dan ditandatangani dinyatakan layak oleh UPK dan
fasilitator disetujui oleh Rapat BKM/LKM
 Melengkapi form dokumen pencairan  Administrasi keuangan, organisasi dan
(Kwitansi, Copy Rek. BKM/LKM, manajemen KSM telah diverifikasi oleh
Resume Akad Kredit pemanfaatan Fasilitator dengan hasil minimal
BLM Tahap 1 ke rekening KSM) memadai
Tahap II  Dana tahap I di KSM telah
(40%) dimanfaatkan dan dipertanggung-
jawabkan secara teknis dan
administrasi minimal 50%
 Melengkapi form dokumen pencairan
(Kwitansi, Copy Rek. KSM, dll)
 Disalurkan melalui mekanisme rembug
KSM dihadiri UPK, Pengawas, BKM,
relawan, perangkat kelurahan dan
fasilitator.

C. Penggunaan Dana BLM PPMK

Penggunaan dana BLM PPMK diperuntukkan untuk modal kerja, modal investasi dan peningkatan
kapasitas bagi pengembangan usaha produktif dan kreatif masyarakat miskin (PS-2) yang menjadi
anggota KSM peserta kegiatan PPMK.


Modal kerja yang dimaksud dalam pedoman ini adalah dana yang diperlukan untuk memenuhi
kebutuhan operasional usaha seperti bahan baku. Modal investasi adalah dana yang harus di
keluarkan di awal, dan biasanya dipakai untuk jangka panjang seperti bangunan, peralatan usaha
dan barang-barang lain yang dipakai untuk jangka panjang.

Prospektif kelayakan usaha (analisis pasar, analisis sumber daya, dll) tetap menjadi pertimbangan
utama dalam penetapan persetujuan proposal kegiatan PPMK oleh UPK-BKM.

Adapun jenis KSM yang didanai BLM PPMK, antara lain sbb:

i. KSM KUBE

ii. KSM Usaha Sejenis

iii. KSM Aneka Usaha

Usaha yang dikembangkan dalam PPMK dengan memanfaatkan potensi sumber daya lokal
antara lain;

Usaha primer pertanian produktif dan kreatif diantaranya:

 Tanaman pangan
 Peternakan
 Perikanan
 Perkebunan

Usaha olahan/ home industri, diantaranya;

 Usaha kerajinan akar rotan tumbuhan
 Usaha kerajinan dari kaleng/ botol bekas
 Usaha daur ulang kertas
 Usaha pengolahan daur ulang sampah
 Usaha kerajinan anyam bambu
 Usaha kerajinan pengolahan daun
 Usaha pengolahan ban bekas
 Usaha olahan bakau/ eceng gondok/ pelapah pisang/ dan sejenisnya
 Usaha pengolahan keripik singkong atau kulit singkong
 Usaha budidaya jamur merang
 Usaha produksi pangan
 Usaha produksi sabun
 Usaha pandai besi, dll


Usaha jasa produktif diantaranya;
 Sablon
 Multimedia
 Perbengkelan
 Las
 Pertukangan
 Rias pengantin
 Perawatan kesehatan, dll

D. Negative List

Kegiatan PPMK tidak memperkenankan pemanfaatan BLM PPMK untuk kegiatan yang tidak
berkaitan langsung dengan upaya pengembangan penghidupan masyarakat miskin, kegiatan yang
bersifat hibah, menimbulkan dampak keresahan sosial dan kerusakan lingkungan, berorientasi
pada kepentingan individu atau kelompok tertentu dan bertentangan dengan norma-norma, hukum
serta peraturan yang berlaku.

Secara umum beberapa kegiatan yang tidak boleh dibiayai (negative list) dengan dana BLM
PPMK, adalah sebagai berikut:

1. Kegiatan yang berkaitan dengan politik praktis (kampanye, demonstrasi, dll)

2. Kegiatan militer atau semi-militer (pembelian senjata dan sejenisnya)

3. Deposito atau yang berkaitan dengan usaha memupuk bunga bank

4. Kegiatan yang memanfaatkan BLM PPMK sebagai jaminan atau agunan atau garansi, baik
yang berhubungan dengan lembaga keuangan dan perbankan maupun pihak ketiga lainnya.

5. Pembebasan lahan

6. Pembangunan rumah ibadah

7. Pembangunan gedung kantor pemerintah atau kantor BKM-UP-KSM

8. Kegiatan-kegiatan yang berdampak negatif terhadap lingkungan, penduduk asli dan
kelestarian budaya lokal dan lain-lain yang dilarang dalam safeguard dan

9. Kegiatan yang bertentangan dengan hukum, nilai agama, tata susila dan kemanusiaan serta
tidak sejalan dengan visi, misi, tujuan dan nilai-nilai universal

2.3.3. Komponen Kegiatan Bantuan Teknis

Kegiatan PPMK pada dasarnya merupakan kegiatan yang dilaksanakan sepenuhnya oleh
masyarakat, yakni dari, oleh dan untuk masyarakat (swakelola). Sebagai pelaku utama kegiatan ini


adalah masyarakat miskin, KSM dan UPK peserta kegiatan yang difasilitasi oleh BKM beserta
relawan-relawan setempat yang berkoordinasi dengan perangkat pemerintah kelurahan.

Untuk memfasilitasi kegiatan PPMK di masyarakat dilakukan oleh seluruh tim fasilitator di wilayah
dampingan yang mendapatkan kegiatan PPMK, dengan dukungan operasional dan
pengembangan kapasitas sesuai kebutuhan.

Sedangkan untuk tingkat kota/kabupaten, pelaku utama adalah pemerintah kota/kabupaten itu
sendiri yang digerakkan oleh relawan-relawan kota/kab, pemandu nasional pemda, dan KBP serta
TKPK-D, yang difasilitasi oleh Askot MK beserta tim korkot dengan dukungan operasional dan
pengembangan kapasitas sesuai kebutuhan.

Gambar 2.2 Bantuan Teknis Kegiatan PPMK

BKM - BKM KSM - KSM Warga Miskin Anggota KSM

UPK
Relawan - Relawan

Tim Fasilitator

Pemkot, KBP,
TKPD,& Relawan Tim Korkot
Kota

KMP KMW


BAB 3
TAHAPAN PELAKSANAAN

3.1. TAHAP PELAKSANAAN KEGIATAN DI TINGKAT MASYARAKAT

3.1.1. Prinsip Pelaksanaan Kegiatan di tingkat Masyarakat

Prinsip utama pelaksanaan kegiatan di tingkat masyarakat adalah proses penyadaran,
pemahaman, pembelajaran dan pelembagaan kegiatan peningkatan penghidupan masyarakat
miskin melalui pengembangan usaha ekonomi produktif dan kreatif.

Siklus kegiatan masyarakat adalah siklusnya masyarakat, yang menempatkan masyarakat miskin,
KSM, relawan-relawan dan UPK-BKM sebagai pelaku utama atau subyek dari pelaksanaan
kegiatan. Posisi fasilitator bersama perangkat kelurahan setempat hanya ‘memfasilitasi’ untuk
mendorong dan menjamin masyarakat mampu melaksanakan kegiatannya sesuai kaidah
pembangunan partisipatif dan ketentuan pelaksanaan kegiatan PPMK.

Melalui upaya mendorong masyarakat sebagai pelaku utama pelaksanaan kegiatan, maka
diharapkan proses kegiatan PPMK tetap berjalan berkesinambungan setelah PNPM Mandiri
Perkotaan berakhir.

3.1.2. Tahapan Kegiatan di tingkat Masyarakat

Sejalan dengan prinsip di atas, tahapan kegiatan di tingkat masyarakat terdiri dari 4 (empat)
tahapan sbb:

a. Tahapan Persiapan Program, serangkaian kegiatan mulai dari seleksi lokasi hingga
sosialisasi PPMK tingkat kelurahan kepada seluruh lapisan masyarakat di lokasi terseleksi.

b. Tahapan Perencanaan, serangkaian kegiatan pelatihan tentang orientasi dan perencanaan
PPMK bagi KSM, BKM, Pengawas, UPK, relawan dan perangkat kelurahan, serta pelatihan
keterampilan usaha bagi anggota KSM.

c. Tahapan Pencairan dan Pemanfaatan BLM, serangkaian kegiatan mulai dari pencairan
dana BLM PPMK ke rekening BKM sampai akad kredit UPK-BKM dengan KSM.


d. Tahapan Penguatan dan Pengembangan, serangkaian kegiatan pelatihan dan
pendampingan yang mendukung penguatan dan pengembangan keberlanjutan KSM dan
UPK-BKM serta penyiapan KSM untuk peserta PPMK selanjutnya.

Gambar 3.1. Tahapan Kegiatan PPMK di Tingkat Masyarakat

Tahap Persiapan Tahap Perencanaan Tahap Pencairan dan Tahap Penguatan
Program Pemanfaatan BLM dan Pengembangan

Penyusunan dan
Seleksi BKM dan penilaian kelayakan Pencairan dana BLM Pengembangan
KSM sesuai kriteria Proposal KSM oleh UPK- PPMK ke Rek BKM keberlanjutan KSM
BKM dan UPK-BKM

Pelatihan Orientasi dan
Perencanaan PPMK
bagi KSM, BKM,
Sosialisasi PPMK Pengawas, UPK,
Pelatihan dan
Akad Kredit UPK-BKM
tingkat Kelurahan Pendampingan KSM
Relawan, Perangkat dengan KSM
dan UPK-BKM
Kelurahan, dll

Penyiapan KSM
peserta PPMK
selanjutnya


BAB 4
MANAJEMEN DAN PENGORGANISASIAN

4.1. Manajemen Pendampingan

Tim Manajemen pelaksana kegiatan Peningkatan Penghidupan Masyarakat berbasis Komunitas
(PPMK) secara berjenjang terdiri dari:

4.1.1. Tim Pusat

Tim Pusat terdiri dari; Project Management Unit (PMU), Satuan Kerja Penanggulangan Kemiskinan
di Perkotaan, Advisory dan Konsultan Manajemen Pusat (KMP)

Tim Pusat bertanggungjawab dalam merumuskan kebijakan dan desain kegiatan serta pedoman
PPMK, KMP mendukung PMU dalam mengendalikan kegiatan PPMK secara Nasional, antara lain;
pengembangan kapasitas, pengendalian KMW, penyusunan KAK, pelaporan, manajemen data dll.
Dalam pelaksanaannya KMP berkoordinasi dengan Advisory.

4.1.2. Tingkat Provinsi

Tim Provinsi terdiri dari; Satuan Kerja Penataan Bangunan Lingkungan (Satker PBL), Pemerintah
Provinsi, dan Konsultan Manajemen Wilayah (KMW). KMW bertanggungjawab dalam
mengendalikan kegiatan PPMK di tingkat Provinsi, antara lain; pengembangan kapasitas
pendampingan, pengendalian Korkot, pelaporan, manajemen data dll. Dalam pelaksanaannya
KMW berkoordinasi dengan Satker PBL dan Pemerintah Provinsi serta bertanggungjawab kepada
PMU melalui KMP.

4.1.3. Tingkat Kota/ Kabupaten

Tim Kota/ Kabupaten terdiri dari; Pemerintah Kota/ Kabupaten dan Tim Koordinator Kota (Korkot).

Pemerintah Kota/ Kabupaten

Pemerintah Kota/ Kabupaten antara lain terdiri dari; Walikota/ Bupati, DPRD, SKPD, dan TKPKD
yang antara lain membantu dalam;

1. Memfasilitasi kemitraan pengembangan penghidupan, usaha ekonomi produktif dan kreatif.


2. Memfasilitasi kegiatan promosi produk-produk usaha KSM peserta kegiatan PPMK melalui
berbagai kegiatan, antara lain; bazar, web site, pasar malam, pameran, dsb.

3. Memfasilitasi monitoring kegiatan PPMK di tingkat masyarakat.

Tim Koordinator Kota (Tim Korkot)

Tim Korkot terdiri dari Koordinator Kota/ Kabupaten yang dibantu oleh beberapa asisten seperti:
Asisten Korkot CD, MK, Infrastruktur, Manajemen Data, Urban Planner, Kemitraan. Bilamana di
Kota/ Kabupaten tidak terdapat Korkot, maka Kota/ Kabupaten tersebut difasilitasi oleh Askot
Mandiri. Adapun ruang lingkup tugas Tim Korkot antara lain;

1. Memperkuat kapasitas TKPKD, KBP, FKA BKM dalam pelaksanaan kegiatan PPMK.

2. Memfasilitasi Pemerintah Kota/ Kabupaten di wilayahnya dalam pelaksanaan kegiatan PPMK.

3. Bertanggungjawab terhadap pengendalian dan pencapaian tujuan, keluaran, serta substansi
dari pelaksanaan kegiatan PPMK di wilayahnya.

4. Pengendalian, pendampingan dan peningkatan kapasitas Tim Fasilitator dalam pelaksanaan
kegiatan PPMK di wilayahnya.

5. Menjamin tercapainya tujuan, keluaran, serta substansi dari pelaksanaan kegiatan PPMK di
tingkat Kota/ Kabupaten.

6. Melaksanakan monitoring, supervisi, dan evaluasi program.

7. Menjamin akurasi data SIM tepat waktu dalam pelaksanaan kegiatan PPMK.

8. Membantu dan memfasilitasi pengembangan pasar usaha serta jaringan usaha yang lebih
luas.

9. Menyusun best practice kegiatan PPMK.

10. Melakukan koordinasi dan mediasi (a.l. jejaring, kemitraan, bridging, maupun linkages)
dengan para pemangku kepentingan di daerah, antara lain, Satuan Perangkat Kerja Daerah
(SKPD), Lembaga perbankan dan non perbankan, Perguruan Tinggi, swasta maupun
BUMN/D dan Pemerintah Kelurahan, LSM serta masyarakat kelurahan lainnya termasuk
potensi relawan setempat.

11. Tugas-tugas lainnya yang ditetapkan PMU.


4.1.4. Tingkat Kelurahan

Tim Kelurahan terdiri dari; Pemerintah Kelurahan/ Desa dan Tim Fasilitator.

Pemerintah Kelurahan/ Desa

Pemerintah Kelurahan/ Desa antara lain terdiri dari; Lurah/ Kepala Desa, Perangkat Kelurahan/
Desa, kelembagaan, dan tokoh masyarakat, antara lain bertanggungjawab dalam;

1. Berkoordinasi secara intensif dengan BKM, UPK dalam rangka mendukung kegiatan PPMK

2. Mensosialisasikan kegiatan PPMK bersama BKM, UPK kepada masyarakat

3. Memfasilitasi BKM, UPK, dan KSM serta masyarakat untuk menjamin kelancaran kegiatan
PPMK

4. Mensinergikan kegiatan kelurahan dengan kegiatan masyarakat dalam rangka meningkatkan
pengembangan ekonomi lokal, usaha ekonomi produktif dan kreatif

5. Monitoring Partisipatif kegiatan PPMK di tingkat masyarakat bersama dengan BKM dan UPK

6. Pemerintah kelurahan memfasilitasi kegiatan promosi produk-produk usaha KSM peserta
kegiatan PPMK melalui berbagai kegiatan, antara lain; bazar, pasar malam, pameran, dsb

7. Pemerintah Kelurahan/ Desa melaksanakan kegiatan lainnya yang mendukung kegiatan

Tim Fasilitator

Pendampingan kegiatan PPMK dilakukan oleh Tim Fasilitator yang ada sebagai bagian dari
pendampingan PNPM Mandiri Perkotaan secara menyeluruh. Tim Fasilitator terdiri dari senior
fasilitator, fasiltator ekonomi, fasilitator teknik dan fasilitator sosial serta fasilitator lainnya sesuai
dengan kebutuhan. Adapun ruang lingkup tugas Tim Fasiltator antara lain;

1. Memfasiltasi BKM, Pengawas, UPK, KSM, Relawan, pemerintah Kelurahan/ Desa dan
masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan PPMK di wilayah dampingannya.

2. Bertanggungjawab terhadap pengendalian dan pencapaian tujuan, keluaran, serta substansi
dari pelaksanaan kegiatan PPMK di wilayah dampingannya

3. Pengendalian, pendampingan dan peningkatan kapasitas BKM, Pengawas, UPK, KSM,
Relawan, pemerintah Kelurahan/ Desa dan masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan PPMK di
wilayah dampingannya.


4. Menjamin tercapainya tujuan, keluaran, serta substansi dari pelaksanaan kegiatan PPMK di
tingkat masyarakat dampingan.

5. Melaksanakan monitoring, supervisi, dan evaluasi program.

6. Melakukan input data SIM tepat waktu dalam pelaksanaan kegiatan PPMK.

7. Memperkuat kapasitas BKM, Pengawas, UPK, KSM, Relawan, pemerintah Kelurahan/ Desa
dan masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan PPMK di wilayah dampingannya.

8. Membantu dan memfasilitasi BKM, Pengawas, UPK, KSM dalam pengembangan pasar usaha
serta jaringan usaha yang lebih luas.

9. Peningkatan Kapasitas KSM dan anggota KSM agar mampu membangun kemampuan dan
implementasi akses modal usaha dari berbagai sumber daya dan mobilisasi tabungan dalam
upaya meningkatkan produk dan produktivitasnya.

10. Melaksanakan pemetaan, analisis, dan pelaporan yang dibutuhkan untuk memperkuat
implementasi UPK selaku lembaga keuangan mikro dan KSM selaku wadah pengembangan
sosial ekonomi masyarakat utamanya dalam mendukung pengembangan kegiatan
penghidupan warga miskin sebagai usaha ekonomi produktif dan kreatif di kelurahan sasaran.

11. Tugas-tugas lainnya yang ditetapkan PMU.

4.2. Pengembangan Kapasitas

Strategi Pengembangan Kapasitas dalam kegiatan PPMK dimaksudkan untuk memperkuat
kapasitas penerima manfaat di lokasi sasaran dan pendamping kegiatan PPMK, yang meliputi
pengembangan SDM, penguatan organisasi/ kelembagaan dan sistem.

Fokus orientasinya dititikberatkan pada penguatan pengetahuan, sikap dan keterampilan yang
berhubungan dengan pengembangan penghidupan masyarakat miskin, pengembangan
kelembagaan masyarakat (UPK/ BKM dan KSM), peningkatan kapasitas pemda dan peningkatan
kapasitas pendamping. Peningkatan kapasitas bukan hanya melalui pendidikan dan pelatihan bagi
individu, akan tetapi juga dilakukan peningkatan kapasitas bagi organisasi.

Pengembangan kapasitas di tingkat masyarakat miskin dan KSM diantaranya berupa pelatihan
orientasi PPMK, pelatihan perencanaan dan manajemen usaha, pelatihan keterampilan usaha,
pelatihan penguatan dan pengembangan KSM, promosi dan kemitraan usaha serta pendampingan
oleh fasilitator, relawan, UPK-BKM dan Pemerintah Daerah.

Pengembangan kapasitas di tingkat pengelola dan pengawas UPK antara lain kegiatan pelatihan
orientasi PPMK, pelatihan pengelolaan keuangan dan analisis usaha, pelatihan penguatan dan


pengembangan UPK, kemitraan usaha serta pendampingan oleh fasilitator, BKM, relawan dan
Pemerintah Daerah.

Pengembangan kapasitas di tingkat BKM, aparat kelurahan dan relawan antara lain kegiatan
pelatihan orientasi PPMK, pelatihan perencanaan dan pengelolaan BKM, pelatihan penguatan dan
pengembangan BKM, pendampingan oleh fasilitator, relawan dan aparat pemerintah, Komunitas
Belajar Kelurahan (KBK) dan pertemuan Forum Relawan dan BKM.

Pengembangan kapasitas di tingkat fasilitator dan korkot antara lain kegiatan pelatihan dasar
PPMK, pelatihan lanjutan, Komunitas Belajar Internal Konsultan (KBIK) serta Komunitas Belajar
Perkotaan (KBP).

Pengembangan kapasitas di tingkat konsultan (KMP dan KMW) antara lain kegiatan pelatihan
orientasi PPMK, TOT PPMK, Expert Group Meeting (EGM), Komunitas Belajar Internal Konsultan
(KBIK), rapat koordinasi dan lokakarya serta monitoring supervisi.

Pengembangan kapasitas di tingkat aparat Pemda diantaranya kegiatan pelatihan aparat dan
pemandu Pemda, Komunitas Belajar Perkotaan (KBP), revitalisasi TKPKD dan reorientasi SPKD
serta lokakarya dan studi banding/tematik.

4.3. Pengelolaan Pinjaman Modal Usaha PPMK Oleh UPK-BKM

Pengertian pelayanan pengelolan pinjaman modal usaha di kegiatan PPMK adalah pelayanan
khusus kepada KSM-KSM yang berorientasi pada pengembangan penghidupan masyarakat
miskin melalui kegiatan ekonomi produktif dan kreatif.

Ketentuan-ketentuan pelaksanaan pengelolan pinjaman modal usaha di kegiatan PPMK,
meliputi antara lain;

4.3.1. Peminjam

Penerima manfaat atau peminjam adalah Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) yang telah
memenuhi kriteria peserta kegiatan PPMK. Adapun jenis-jenis KSM kegiatan PPMK yang dapat
dikembangkan sebagai penerima manfaat atau peminjam adalah sebagi berikut;

a. KSM KUBE (Kelompok Usaha Bersama) yaitu kumpulan para peminjam/ wirausahawan
yang mempunyai satu usaha dan dikelola secara bersama, dengan kriteria antara lain;

 Kelompok usaha yang beranggotakan antara 5 - 15 orang

 Penerima manfaat adalah warga miskin berdasarkan PS-2

 Usaha dikelola bersama diantara anggota KSM

 Fokus usaha adalah ekonomi produktif dan kreatif


 Memenuhi kelayakan usaha 5P (harga, produk, pasar, tempat, promosi)

 Membutuhkan tambahan modal (modal kerja dan/ atau investasi)

 Mempunyai kemauan dan kemampuan mengembalikan pinjaman

 Mendapat persetujuan keluarga

 Anggota kelompok tidak diperkenankan satu keluarga dalam 2 tingkatan

 Harus disepakati oleh seluruh anggota

 Usahanya tidak termasuk negatif list

b. KSM Sejenis yaitu kumpulan para peminjam/ wirausahawan yang mempunyai usaha
sejenis dan/ atau saling terkait dengan kriteria antara lain;

 Kelompok yang beranggotakan antara 5 - 15 orang


 Usaha dikelola oleh masing-masing anggota KSM

 Fokus usaha yang dikelola adalah sama dan/ atau saling terkait diantara usaha
masing-masing anggota KSM


 Memenuhi kelayakan usaha 5P (harga, produk, pasar, tempat, promosi)







c. KSM Aneka Usaha yaitu kumpulan para peminjam/ wirausahawan yang mempunyai
usaha beraneka ragam dalam satu kelompok dengan kriteria antara lain;

 Kelompok yang beranggotakan minimal 5 – 15 orang


 Usaha dikelola oleh masing-masing anggota KSM

 Fokus usaha yang dikelola beraneka ragam diantara anggota KSM


 Memenuhi kelayakan usaha 5P (harga, produk, pasar, tempat, promosi








Dari 3 (tiga) jenis pengembangan KSM di atas, prioritas yang diutamakan untuk difasilitasi BLM
PPMK adalah KSM KUBE dan KSM sejenis.

4.3.2. Tabungan

Tabungan merupakan salah satu kegiatan ekonomi KSM maupun UPK dalam rangka memperkuat
modal sendiri menuju keberlanjutan dan kesejahteraan masyarakat maupun lembaga. Tabungan
juga menjadi salah satu bagian skim yang dikembangkan dalam pengelolaan dana pinjaman
bergulir. Adapun besaran tabungan KSM dalam skim PPMK ditentukan sebesar 15% dari besaran
dana pinjaman bergulir yang akan diterima KSM.

KSM wajib membuka rekening bank dan tabungan anggota KSM dapat dititipkan ke pengurus
KSM/ UPK atau di Bank.

Selanjutnya jenis tabungan KSM yang dikembangkan dalam skim PPMK, antara lain;

a. Tabungan Visi adalah tabungan yang disimpan pada saat anggota KSM mulai bergabung
dalam suatu kelompok.
b. Tabungan Wajib adalah tabungan yang wajib disimpan secara rutin oleh anggota KSM
c. Tabungan Sukarela adalah tabungan yang disimpan secara sukarela oleh anggota KSM
d. Tabungan Pendidikan, Hari Raya, dll

Dari berbagai jenis tabungan di atas, maka jenis tabungan yang harus ada minimal tabungan visi
dan tabungan wajib, sedangkan tabungan sukarela, pendidikan, hari raya dll disarankan tetap ada.
Adapun besaran tabungan dan mekanismenya dapat disepakati diantara anggota KSM masing -
masing.

4.3.3. Besar Pinjaman/ Pembiayaan

Mempertimbangkan keterbatasan dana BLM PPMK, UPK dalam memberikan pelayanan dana
pinjaman bergulir PPMK adalah sesuai dengan kelayakan proposal yang diajukan KSM dengan
ketentuan maksimum Rp 30.000.000,- untuk setiap KSM dan maksimum Rp 5.000.000,- untuk
setiap anggota KSM.


4.3.4. Jasa Pinjaman

Guna mendorong pertumbuhan KSM di kegiatan PPMK, maka penerapan jasa pinjaman PPMK
sebaiknya dipertimbangkan berdasarkan insentif yang diberikan kepada KSM oleh UPK serta
memperhitungkan tingkat kesehatan UPK. Adapun jasa pinjaman PPMK sebesar 1% - 3%
perbulan dihitung dari pokok pinjaman mula-mula (besar pinjaman yang diterima).

Penentuan besaran jasa BLM PPMK berdasarkan musyawarah BKM/ LKM dengan masyarakat
sedangkan UPK melaksanakan kebijakan/ keputusan yang sudah disepakati bersama akan tetapi
agar besaran jasa yang ditentukan tidak salah perhitungan, maka Pengawas dan UPK dapat
memberikan masukan kepada BKM/ LKM serta masyarakat, dengan harapan agar jasa pinjaman
yang ditetapkan minimal harus dapat meningkatkan penghidupan KSM dan UPK mampu menutup
semua biayanya seperti biaya dana (kalau ada), biaya operasional UPK, biaya resiko pinjaman,
memelihara nilai modal awal (inflasi), serta tingkat keuntungan tertentu yang dapat digunakan
untuk : Pemupukan modal, BOP BKM/ LKM, Dana Lingkungan dan Dana Sosial dll.

Contoh : Perhitungan untuk menentukan besarnya jasa pinjaman

 Insentif KSM 0,5% per tahun
 Biaya dana (= suku bunga simpanan) 0% per tahun
 Biaya operasional UPK 5,5% per tahun
 Biaya resiko pinjaman macet 5% per tahun
 Keuntungan yang diharapkan 10% per tahun
Jumlah 21% per tahun

Agar bisa menutup biaya-biaya yang mencapai 21% tersebut, maka jasa pinjaman harus
ditentukan minimal sebesar 24% setahun atau 2 % perbulan dihitung dari pokok pinjaman mula-
mula. Mengingat dalam pembayarannya kemungkinan akan terjadi tunggakan misalnya 10%,
maka jasa 24% tersebut hanya akan diterima riil sebesar 90% x 24 % = 21,6%.

Semakin kecil tingkat jasa pinjaman dan semakin besar tunggakan, akan semakin kecil jasa riil
yang diperoleh UPK. Dampaknya adalah tingkat keuntungan akan semakin kecil, dan akumulasi/
pemupukan modal semakin kecil. Apabila keuntungan yang diperoleh negatif, berarti terjadi
dekapitalisasi atau pengurangan modal awal (dana BLM) yang lama kelamaan akan habis, yang
berarti kegiatan pelayanan UPK tidak bisa berkelanjutan (sustainable). Demikian sebaliknya.

Untuk itu senantiasa relawan, UPK, Pengawas, LKM bersama fasilitator melakukan dampingan
secara intensif kepada para KSM dalam kegiatan PPMK, baik dari sisi organisasi, usaha,
administrasi, pembukuan dsb agar para KSM yang menjadi sasaran dalam kegiatan PPMK tumbuh
dan berkembang secara berkelanjutan.


Penentuan besar dan perlakuan jasa pinjaman dalam pengelolaan dana PPMK dapat
menggunakan 3 cara, yaitu berdasarkan Jasa Pinjaman Tetap (Flat), Jasa Pinjaman Menurun
(Efektif), dan Jasa Pinjaman Annuitas (Tahunan).

Khusus bagi UPK yang akan menerapkan pinjaman menurun (efektif) maka perlu dipastikan
kinerja UPK Tanpa PAR (Portfolio at Risk) masuk kategori “Sangat Baik” selama 6 bulan berturut-
turut serta sudah teruji kemampuan dan keterampilannya dalam pembukuan.

4.3.5. Jangka Waktu Pinjaman dan Frekuensi Pinjaman

Jangka waktu pinjaman KSM disesuaikan dengan kondisi usaha peminjam berdasarkan kelayakan
usaha dan kemampuan membayar kembali. Dengan jangka waktu tersebut diharapkan proses
pembelajaran kepada KSM dalam kegiatan PPMK dapat tercapai. Adapun frekuensi pinjaman
masing-masing peminjam ditetapkan oleh UPK/BKM dengan mempertimbangkan perkembangan
usaha KSM dan keberlanjutan perguliran dana BLM PPMK. Untuk selanjutnya diharapkan KSM
bisa menjalin kemitraan dengan pihak lain atau dengan Lembaga Keuangan lain. Disamping itu
BKM/ LKM diharapkan memfasilitasi KSM dengan mengupayakan channelling atau mencarikan
pinjaman/ pembiayaan ke Lembaga Keuangan lainnya.

4.3.6. Angsuran Pinjaman

Angsuran pinjaman KSM dapat dilakukan berdasarkan perputaran dan kemampuan usaha KSM,
yaitu pembayaran angsurannya dengan cara harian, mingguan, bulanan, atau musiman seperti
peternakan, perikanan, pertanian, perkebunan dsb. Meskipun pembayaran angsuran pinjaman
juga diperkenankan musiman namun penggunaan dana BLM PPMK tersebut maksimal sebesar
50% dari modal awal dengan tujuan agar kebutuhan KSM terlayani dalam meningkatkan
penghidupannya dan UPK tetap hidup sehat/survive. Apabila terjadi jumlah pembayaran pinjaman
yang tidak mencukupi untuk membayar keseluruhan jumlah angsuran pokok dan jasa, maka
prioritas pembayaran dilakukan menurut urutannya: jasa pinjaman, pokok pinjaman yang
tertunggak, baru untuk pokok saat pembayaran.

4.4. Monitoring dan Evaluasi

4.4.1. Mekanisme Monitoring dan Evaluasi PPMK

Monitoring dan evaluasi merupakan bagian penting dalam suatu manajemen
penyelenggaraan program. Monitoring pada dasarnya adalah upaya untuk menjamin agar
seluruh kegiatan dapat terlaksana sesuai rencana, strategi dan metodologi yang telah
ditetapkan sehingga akan menghasilkan kinerja, output dan outcome yang diharapkan.


Sedangkan evaluasi secara prinsip adalah mengukur tingkat keberhasilan yang dicapai
berdasarkan ketentuan indikator kinerja yang telah ditetapkan.

Untuk itu pelaksanaan monitoring kegiatan PPMK dilakukan oleh seluruh pelaku sesuai
dengan fungsi dan tugas masing-masing, yaitu:

 Pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah (Provinsi dan kota/kabupaten)
 Konsultan, baik di tingkat Pusat oleh KMP, tingkat KMW, Korkot, Askot, sampai
fasilitator
 Kelompok Peduli di tingkat Provinsi maupun Kota/ Kabupaten
 Lembaga Donor,dan
 Masyarakat.

4.4.2. Monitoring Pelaksanaan Kegiatan PPMK

Dalam rangka menjamin kualitas mutu pelaksanaan program PPMK ini prinsip utama yang
harus dipegang adalah monitoring harus dilaksanakan secara rutin dan terintegrasi
bersama dengan seluruh pelaku sesuai dengan tugas pokok fungsi masing-masing.
Monitoring dilakukan berdasarkan tahapan sebagai berikut :

1. Monitoring Tahap Persiapan Program

Dilaksanakan untuk memastikan bahwa seluruh langkah-langkah persiapan telah
dilaksanakan sesuai dengan pedoman PPMK. Monitoring pada tahap persiapan kegiatan
PPMK dilakukan terhadap hal-hal sebagai berikut:

a. Proses seleksi ditingkat Kelurahan sampai dengan penetapan lokasi di tingkat
Pusat
b. Sosialisasi
 Penyiapan pedoman, POB dll.
 Diseminasi seluruh perangkat aturan dan kebijakan, pedoman, manual, POB
dan instrumen kepada pelaku terkait.

2. Monitoring Tahap Perencanaan

Dilaksanakan untuk memastikan bahwa seluruh langkah-langkah pada tahapan
perencanaan sesuai dengan pedoman PPMK. Monitoring pada tahap perencanaan di
kegiatan PPMK dilakukan terhadap hal-hal sebagai berikut :

a. Pelatihan Orientasi dan Perencanaan PPMK bagi KSM, BKM, Pengawas, UPK,
Relawan, Perangkat Kelurahan, dll (TOR, pedoman, modul, peserta dsb).

b. Pendampingan KSM dalam penyusunan proposal usaha.


c. Penilaian kelayakan proposal KSM oleh UPK-BKM.

3. Monitoring Tahap Pencairan dan Pemanfaatan BLM

Dilaksanakan untuk memastikan bahwa seluruh langkah-langkah pada tahapan pencairan
dan pemanfaatan BLM sesuai dengan pedoman PPMK. Monitoring pada tahap pencairan
dan pemanfaatan BLM di kegiatan PPMK dilakukan terhadap hal-hal sebagai berikut :

a. Pencairan dana BLM PPMK ke Rek BKM.

b. Akad Kredit UPK-BKM dengan KSM.

4. Monitoring Tahap Penguatan dan Pengembangan

Dilaksanakan untuk memastikan bahwa seluruh langkah-langkah pada tahapan penguatan
dan pengembangan sesuai dengan pedoman PPMK. Monitoring pada tahap penguatan
dan pengembangan di kegiatan PPMK dilakukan terhadap hal-hal sebagai berikut :

a. Pelatihan dan Pendampingan KSM dan UPK-BKM.

b. Pengembangan keberlanjutan KSM dan UPK-BKM.

4.4.3. Monitoring Capaian Indikator Dampak dan Hasil Kegiatan PPMK

Monitoring yang dilakukan secara berkala dalam rangka mengidentifikasi perkembangan
capaian indikator dampak dan hasil dari kegiatan PPMK. Monitoring dilakukan berdasarkan
data-data SIM, laporan KMW atau sumber data sekunder lainnya.

4.4.4. Monitoring Lainnya

Monitoring lainnya dilakukan untuk mengetahui perkembangan yang terkait dengan
rencana, jadwal, personil, strategi dan metodologi pada setiap tahapan yang telah
ditetapkan. Hal ini dilakukan guna menjamin terwujudnya kinerja penyelenggaraan
program yang baik. Monitoring pada setiap tahapan PPMK diharapkan dapat
menghasilkan antara lain:

1. Dapat diketahuinya apakah kebijakan, konsep, indikator di PPMK dalam
pelaksanaannya sesuai di lapangan.

2. Kendala dan permasalahan yang mungkin timbul selama pelaksanaan program.

3. Tindakan-tindakan korektif yang perlu dilakukan untuk meningkatkan kinerja
pelaksanaan.

Monitoring pelaku dan stakeholder lainnya untuk mengidentifikasi kinerja pelaku maupun
stakeholders lain dalam pelaksanaan kegiatan PPMK.


4.4.5. Mekanisme Evaluasi

Evaluasi yang dilakukan meliputi kinerja akhir dari seluruh proses serta hasil dan dampak
pelaksanaan kegiatan PPMK. Instrumen evaluasi disusun sedemikian rupa sehingga
memungkinkan untuk dilakukan secara individual maupun secara kolektif. Instrumen
evaluasi disusun oleh KMP melalui proses need assesment dengan mempertimbangkan
indikator output dan outcome Program PPMK.

Hasil evaluasi selanjutnya akan dibahas oleh seluruh pelaku dalam suatu rapat koordinasi
sebagai bahan dasar untuk melakukan tindakan korektif, perbaikan percepatan atau
perubahan strategi dan langkah-langkah yang dianggap perlu untuk dilakukan.


LAMPIRAN 1

Tabel Indikator Capaian Hasil Kegiatan PPMK

Kegunaan dari Informasi
Tujuan Indikator Dampak
Dampak
Menguatkan “kelembagaan a. Minimal 90% warga miskin Menetapkan apakah kegiatan
dan kegiatan usaha KSM” di lokasi kegiatan PPMK memberikan dampak
secara mandiri dan mengetahui informasi secara umum pada perbaikan
berkesinambungan yang ber- kegiatan PPMK ekonomi dan penghidupan
orientasi pada peningkatan b. Minimal 30% warga miskin masyarakat miskin. Diukur 2
penghidupan masyarakat (PS-2) di lokasi kegiatan tahun setelah pelaksanaan
miskin (sustainable PPMK dapat mengakses PPMK di kelurahan tersebut.
livelihood) dana keuangan mikro
untuk kegiatan PPMK
c. Penurunan jumlah warga
miskin (PS-2) minimal 10%
di 80% kelurahan sasaran
kegiatan PPMK.
d. Volume perdagangan di 1 tahun setelah program selesai
lokasi program meningkat
10%
e. Tenaga kerja terampil dan 2 tahun setelah program selesai
kegiatan usaha produktif
meningkat 15%
Keluaran Indikator Hasil Kegunaan Pemantauan Hasil
1. Meningkatnya jumlah a. Minimal terdapat 5 KSM  Menetapkan apakah
KSM yang dapat yang mengusulkan kemanfaatan kegiatan PPMK
melaksanakan kegiatan kegiatan pengembangan terhadap KSM-KSM
peningkatan penghidupan kapasitas terkait PPMK berkelanjutan
masyarakat berorientasi b. Minimal terdapat 5 KSM
tridaya di setiap kelurahan
peserta yang
melaksanakan
pengembangan kapasitas
mengenai PPMK
c. Minimal terdapat 5
proposal kegiatan KSM
untuk pengajuan kegiatan
PPMK
d. Maksimal 5 proposal
kegiatan KSM disetujui
untuk melaksanakan
kegiatan PPMK
e. Minimal 90% KSM
penerima keuangan mikro
PPMK dapat
melaksanakan kegiatan
sesuai proposal


2. Meningkatnya jumlah a. Minimal terdapat 50%  Menilai akses dan
KSM yang dapat meng KSM di setiap kelurahan keberlanjutan KSM peserta
akses serta bekerjasama peserta yang kegiatan PPMK dalam
dengan berbagai pihak melaksanakan kerjasama pengembangan usaha
dalam berbagai program pengembangan kapasitas
tridaya untuk peningkatan dalam kegiatan usaha
penghidupan masyarakat b. Minimal terdapat 50%
KSM di setiap kelurahan
mampu mengakses
program pengembangan
usaha dengan pihak lain.
3. Meningkatnya jumlah a. Minimal 50% warga miskin  Menilai akses dan manfaat
warga miskin peserta yang terdaftar di PS-2 masyarakat miskin dalam
kegiatan PPMK menjadi anggota KSM- KSM peserta kegiatan PPMK
KSM yang melaksanakan  Menilai dampak
kegiatan PPMK . kesejahteraan masyarakat
b. Minimal 50% tingkat miskin dalam KSM peserta
kehadiran warga miskin kegiatan PPMK
yang menjadi anggota
KSM dalam pertemuan-
pertemuan perencanaan
dan pengambilan
keputusan di KSM
c. Minimal 30% pengurus
KSM peserta kegiatan
PPMK adalah warga
miskin yang terdaftar di
PS-2
d. Minimal 30% pengurus
PPMK adalah kaum
perempuan
e. Minimal 50% warga miskin
memperoleh kredit mikro
kegiatan PPMK
f. Minimal 35% anggota
KSM penerima manfaat
program PPMK adalah
kaum perempuan
g. Meningkatnya pendapatan
minimal 30% warga miskin
KSM di minimal 70%
PPMK.
h. Minimal 10% warga miskin


KSM di 80% kelurahan
sasaran kegiatan PPMK.
telah keluar dari data PS-
2 setelah 2 tahun
mengikuti kegiatan PPMK
Minimal 70% anggota
KSM memiliki tabungan


LAMPIRAN II

Tabel Output Dari Setiap Komponen Program

Komponen Pelaku Jenis Kegiatan Output

• Konsultan • Sosialisasi  Teridentifikasi KSM Calon
• Fasilitator • Pendampingan Peserta
• BKM tinjauan partisipatif.  Teridentifikasi Jenis Usaha
• Relawan • Penguatan kapasitas KSM
kelembagaan  Teridentifikasi lembaga
• Penguatan diklat, pasar dan asosiasi
keterampilan usaha usaha
 Meningkatnya jumlah
Pemberdayaan
anggota BKM yang dilatih
Masyarakat
pengelola UPK yang dilatih
dan didampingi
anggota KSM yang
didampingi dan dilatih
 Tersusunnya Proposal
KSM yang layak didanai
 Cairnya dana BLM PPMK
Bantuan dalam 2 tahap (60% dan
Usaha ekonomi produktif 40%)
Langsung • KSM
dan kreatif  Tersalurkannya BLM ke
Masyarakat
KSM
 Meningkatnya jumlah tim
• Team Faskel pendamping yang dilatih.
• Korkot  Teridentifkasinya kelompok
Pendampingan dan
Bantuan Teknis • Konsultan peduli dan perannya dalam
Pelatihan
• Kelompok mendukung
peduli pengembangan usaha
KSM


LAMPIRAN III.

Tabel Sasaran, Tujuan dan Kegiatan Pengembangan Kapasitas

Sasaran
No. Peningkatan Tujuan Kegiatan
kapasitas
1 KSM  Terwujudnya perubahan 1. Pelatihan orientasi PPMK
perilaku masyarakat miskin a. Konsep dan implementasi
yang lebih produktif, kreatif PPMK.
dan inovatif dalam b. Pemetaan kelembagaan dan
mengembangkan usaha KSM (self
penghidupannya assessment)
 Meningkatnya pengetahuan 2. Pelatihan perencanaan usaha
mengenai pengembangan PPMK
penghidupan, usaha a. Manajemen usaha
ekonomi produktif dan (pembukuan usaha,
kreatif kelayakan usaha,
 Meningkatnya keterampilan perencanaan usaha,
dan kecakapan dalam produksi, pemasaran, dll)
pengelolaan usaha b. Teknis penyusunan proposal
 Terwujudnya perubahan usaha.
perilaku dalam pengelolaan c. Organisasi kelompok
organisasi dan usaha KSM (AD/ART, struktur
 Meningkatnya pengetahuan kepengurusan, administrasi
dan keterampilan dalam kelompok dll)
pengelolaan KSM 3. Pelatihan Keterampilan Khusus
berkelanjutan dan (vocational and on the job
pengelolaan usaha yang training).
meningkatkan penghidupan 4. Pelatihan Penguatan dan
masyarakat Pengembangan KSM
a. Jaringan usaha
b. Kemitraan
c. Pengembangan KSM
berkelanjutan
5. Pendampingan oleh fasilitator,
relawan, UPK/ Pengawas/ BKM,
aparat pemerintah.
6. Komunitas Belajar Kelurahan
(KBK)
2 Pengelola dan  Terwujudnya perubahan 1. P
Pengawas UPK perilaku dalam pengelolaan elatihan orientasi PPMK
pelayanan untuk a. Konsep dan implementasi
meningkatkan penghidupan PPMK.
masyarakat miskin. b. Pemetaan kelembagaan
 Meningkatnya pengetahuan dan usaha UPK (self
pengelolaan pelayanan UPK assessment)
yang berhubungan dengan 2. Pelatihan perencanaan usaha


Sasaran
kapasitas
peningkatan usaha ekonomi PPMK
produktif dan kreatif a. Manajemen keuangan
 Meningkatnya keterampilan mikro (pembukuan layanan
dan kecakapan dalam simpan pinjam,
pengelolaan pelayanan UPK perencanaan usaha UPK,
yang berhubungan dengan menilai kelayakan usaha
usaha ekonomi produktif KSM, mekanisme dan
dan kreatif prosedur layanan
keuangan mikro dll)
b. Organisasi UPK (struktur
dan tupoksi pengelola
UPK, administrasi UPK)
c. Sistem pengendalian UPK
(monitoring, pelaporan dan
system penanganan
kelalaian pinjaman)
3. Pelatihan Penguatan dan
Pengembangan UPK
a. Jaringan usaha
b. Kemitraan
c. Pengembangan UPK
berkelanjutan
4. Pendampingan oleh fasilitator,
relawan, BKM, aparat
pemerintah.
(KBK)
3 BKM, Aparat  Terwujudnya perubahan 1. Pelatihan orientasi PPMK
Kelurahan dan perilaku dalam a. Konsep dan implementasi
Relawan mendampingi kegiatan PPMK.
peningkatan penghidupan b. Pemetaan potensi usaha
masyarakat miskin. dan pengembangan
 Meningkatnya pengetahuan ekonomi lokal.
tentang kegiatan PPMK, 2. Pelatihan Perencanaan
khususnya orientasi produk a. Manajemen BKM
usaha ekonomi produktif b. Review PJM/Renta
dan kreatif, penguatan UPK berorientasi PPMK
sebagai lembaga keuangan c. Sistem pengendalian
mikro dan penguatan KSM program (monitoring,
sebagai wadah peningkatan evaluasi, pengaduan,
penghidupan penanganan tatakelola
 Meningkatnya keteampilan aset)
dan kecakapan dalam 3. Pelatihan Penguatan dan
memotivasi dan Pengembangan BKM
memfasilitasi kegiatan a. Jaringan BKM


Sasaran
kapasitas
masyarakat yang b. Kemitraan
berhubungan dengan c. Pengembangan KSM dan
pelaksanaan kegiatan UPK berkelanjutan
PPMK 4. Pendampingan oleh fasilitator,
relawan dan aparat
pemerintah
(KBK)
6. Forum BKM
4 Fasilitator  Terwujudnya perubahan 1. Pelatihan PPMK
perilaku dalam memfasilitasi 2. Coaching Tematik
dan mendampingi BKM/ 3. Komunitas Belajar Internal
UPK/ KSM/ Aparat Konsultan (KBIK)
Kelurahan dalam kegiatan
peningkatan penghidupan
masyarakat miskin.
 Meningkatnya pengetahuan
tentang usaha ekonomi
produktif dan kreatif
 Meningkatnya ketrampilan
dan kecakapan dalam
memfasilitasi kegiatan
masyarakat yang
berhubungan dengan usaha
ekonomi produktif dan
kreatif
5 Korkot/Askot  Terwujudnya perubahan 1. Pelatihan PPMK
perilaku dalam memfasilitasi 2. Komunitas Belajar Internal
dan mendampingi Pemda, Konsultan (KBIK)
Fasilitator, BKM/ UPK/ KSM/ 3. Komunitas Belajar Perkotaan
Aparat Kelurahan dalam (KBP) dan Koordinasi TKPKD
kegiatan peningkatan 4. Monitoring dan Supervisi PPMK
miskin.
tentang kaji tindak program
daerah, usaha ekonomi
produktif dan kreatif
dan kecakapan dalam
memfasilitasi pelaksanaan
kegiatan siklus kota yang
mendukung kegiatan PPMK
dan pengembangan usaha


Sasaran
kapasitas
kreatif.
6 KMW  Terwujudnya perubahan 1. TOT PPMK
perilaku dalam memfasilitasi 2. Expert Group Meeting (EGM)
dan mendampingi Pemda, 3. Komunitas Belajar Internal
tim korkot dan kelompok Konsultan (KBIK)
peduli, dalam kegitan 4. Lokakarya PPMK
peningkatan penghidupan 5. Monitoring dan Supervisi PPMK
masyarakat miskin.
tentang usaha ekonomi
produktif dan kreatif di
tingkat Kota/ Kabupaten
serta Provinsi
dan kecakapan dalam
memfasilitasi pelaksanaan
kegiatan siklus kota yang
mendukung kegiatan PPMK
dan pengembangan usaha
kreatif.
7 KMP  Terwujudnya perubahan 1. Expert Group Meeting (EGM)
perilaku dalam memfasilitasi 2. Komunitas Belajar Internal
dan mendampingi KMW Konsultan (KBIK)
dalam kegiatan peningkatan 3. Lokakarya PPMK
penghidupan masyarakat 4. Monitoring dan Supervisi PPMK
miskin
tentang perencanaan,
pelaksanaan dan
pengendalian dalam
kegiatan PPMK serta usaha
kreatif
dan kecakapan dalam
memfasilitasi perencanaan,
pelaksanaan dan
pengendalian dalam
kegiatan PPMK serta usaha
kreatif.


Sasaran
kapasitas
8 Aparat Pemda  Terwujudnya perubahan 1. Lokakarya PPMK
perilaku dalam memfasilitasi 2. Komunitas Belajar Perkotaan
dan mengkoordinasi dalam (KBP) dan siklus kota dalam
kegitan peningkatan pengembangan PPMK
penghidupan masyarakat 3. Reorientasi TKPK-D dan
miskin. penyusunan SPKD – PJM
 Meningkatnya pengetahuan pronangkis Kota/ Kab,
tentang pengembangan penguatan Musrenbang yang
regulasi dan perencanaan mendukung PPMK
pembangunan daerah 4. Studi Banding/ Studi Tematik
dalam kegiatan PPMK dan
pengembangan usaha
kreatif
dan kecakapan dalam
memfasilitasi KBP, TKPK-
D/SKPD dalam menyusun
SPKD yang mendukung
kegiatan PPMK dan
pengembangan usaha
kreatif.


LAMPIRAN IV

Tahapan kegiatan di tingkat masyarakat secara rinci sebagai berikut:

a. Tahapan Persiapan Program
Siklus kegiatan pada tahapan persiapan program dilaksanakan dengan rincian kegiatan sbb:

No. Rincian Kegiatan PJ & Peserta Waktu Output

1 Seleksi dan Penetapan Lokasi PPMK

01 Penyusunan Pedoman PMU, KMP dan Bulan ke 1 Tersusunnya Pedoman
Seleksi Lokasi PPMK Advisory Seleksi Lokasi PPMK dan
dan Penetapan Kuota Minggu ke Ditetapkannya Kuota Lokasi
Lokasi PPMK 1-4 PPMK untuk masing-masing
Provinsi.
02 Sosialisasi Pedoman Tim Seleksi Bulan ke 2 Tersosialisasikannya
Seleksi Lokasi PPMK Tingkat Provinsi Pedoman Seleksi Lokasi
kepada KMW, Tim Minggu ke PPMK ke Tingkat Provinsi,
Korkot, Tim Seleksi Tim Korkot 1 Kab/Kota dan Kelurahan
Tingkat Kelurahan dan Tim Seleksi
KSM Tingkat Kelurahan

03 Proses Penilaian KSM Tim Seleksi Bulan ke 2 Diperolehnya daftar KSM
di Tingkat Kelurahan Tingkat Kelurahan calon peserta PPMK dari tiap
Minggu ke kelurahan/BKM sesuai format
1-2 yang berlaku
04 Proses verifikasi dan Tim Korkot Bulan ke 2 Diperolehnya hasil verifkasi
rekapitulasi Kelurahan dan rekapitulasi kelurahan
beserta KSM calon Minggu ke beserta KSM calon peserta
peserta PPMK di 2-3 PPMK dari tiap
Tingkat Kab/Kota kabupaten/kota
05 Proses verifikasi dan Tim Seleksi Bulan ke 2  Diperolehnya Hasil
penetapan Kelurahan Tingkat Provinsi Verifikasi Kelurahan
beserta KSM peserta Minggu ke beserta KSM calon peserta
PPMK di Tingkat Satker PBL 3-4 PPMK di tiap provinsi
Provinsi Provinsi  Terbitnya Surat Keputusan
Penetapan Kelurahan
Peserta PPMK oleh Kepala
Satker PBL Provinsi
 Adanya laporan Surat
Keputusan Penetapan
Kelurahan Peserta PPMK
kepada Direktur PBL dan
Kepala PMU.



06 Proses sosialisasi Satker PBL Bulan ke 2 Tersosialisasikannya Surat
Surat Keputusan atas Provinsi Keputusan atas Penetapan
Penetapan Lokasi Minggu ke Kelurahan Peserta PPMK ke
PPMK kepada Tim 4 Tingkat Kab/Kota, Tingkat
Korkot, Tim Seleksi Kelurahan dan KSM yang
Tingkat Kelurahan dan menjadi lokasi PPMK
KSM.
2 Sosialisasi PPMK

2.1. Sosialisasi tingkat PJ : Tim Bulan ke 3  Kegiatan PPMK
Kelurahan Fasilitator, BKM, tersosialisasikan di Aparat,
Minggu 1-
Lurah Kelurahan, BKM,
2
Pengawas, UPK, KSM,
Peserta : BKM,
Relawan dan PS-2.
Pengawas, UP-
UP, Aparat  Rencana aksi tindak lanjut
Kelurahan, KSM, pendalaman bagi KSM
PS-2, Relawan, calon peserta PPMK
Kelompok Peduli

Ketentuan seleksi lokasi/kelurahan PPMK akan diatur lebih rinci dalam Pedoman Seleksi dan
Penetapan Lokasi PPMK.

b. Tahapan Perencanaan
Kegiatan pada tahapan perencanaan dilaksanakan dengan rincian kegiatan sbb:


Peningkatan Kapasitas Masyarakat Miskin Kelurahan

1 Pelatihan Orientasi PJ: Fasilitator  Paham tentang konsep
Bulan ke 3
PPMK bagi BKM, dasar dan implementasi
Aparat Kelurahan Peserta: BKM, minggu ke 2-3
kegiatan PPMK
dan Relawan Aparat
Kelurahan,  Paham tentang pemetaan
Relawan potensi usaha dan
pengembangan ekonomi
lokal.

2 Pelatihan Orientasi PJ: BKM, Bulan ke 3  Paham tentang konsep
PPMK bagi KSM, Relawan, dasar dan implementasi
Minggu ke 3-
Pengawas dan difasilitasi oleh kegiatan PPMK
4
Pengelola UPK Faskel
 Paham tentang Pemetaan
Peserta: KSM, kelembagaan dan usaha
Pengawas dan UPK (self assessment).
Pengelola UPK
 Paham tentang Pemetaan


Pedoman teknis ppmk 31 agust 2012 revisi 4-final

Pedoman teknis ppmk 31 agust 2012 revisi 4-final

Recomendados

Recomendados

Mais conteúdo relacionado

Mais procurados

Mais procurados (20)

Semelhante a Pedoman teknis ppmk 31 agust 2012 revisi 4-final

Semelhante a Pedoman teknis ppmk 31 agust 2012 revisi 4-final (9)

Mais de Suhardi Bae

Mais de Suhardi Bae (7)

Pedoman teknis ppmk 31 agust 2012 revisi 4-final