Recomendados
Recomendados
Mais conteúdo relacionado
Semelhante a Jurnalistik.pptx
Semelhante a Jurnalistik.pptx (20)
Último
Último (20)
Jurnalistik.pptx
- 1. SLIDESMANIA Lesson 1.2 Lesson 1.3 Materials Videos Activities Lesson 1.1 KELOMPOK 6 - JURNALISTIK KODE ETIK JURNALISTIK KELOMPOK 6 1. Dewi Lestari-33124190022. 2. Annisa Rizky Madina - 33124190373. 3. Nidia Mungky Fityani - 33124190124. 4. Agus supriyono - 33124190245. 5. Rieke Putri Yulianingsih - 33124190286. 6. Muhammad Fadhilah Irsyad - 3312419046
- 2. SLIDESMANIA Lesson 1.2 Lesson 1.3 Materials Videos Activities Lesson 1.1 SLIDESMANIA DEFINISI #1 Kode etik jurnalistik adalah suatu etik profesi yang dipatuhi oleh wartawan Indonesia. Tujuan terpenting suatu kode etik jurnalistik adalah melindungi hak masyarakat dalam memperoleh informasi objektif di media massa dan memayungi kinerja wartawan dari segala risiko kekerasan. PENGERTIAN KEJ Kelompok 6 #3 Kode etik jurnalistik adalah suatu etik profesi yang dipatuhi oleh wartawan Indonesia. Tujuan terpenting suatu kode etik jurnalistik adalah melindungi hak masyarakat dalam memperoleh informasi objektif di media massa dan memayungi kinerja wartawan dari segala risiko kekerasan. #2 Kode etik berupa nilai-nilai dasar yang disepakati secara universal yang menjadi cita-cita setiap manusia. Kode etik yang berkaitan dengan dunia pers adalah kode etik jurnalistik. Other YUUKK BELAJAR JURNALISTIK
- 3. SLIDESMANIA Lesson 1.2 Lesson 1.3 Materials Videos Activities Lesson 1.1 KELOMPOK 6 - JURNALISTIK SEJARAH KEJ Dalam sejarah pembentukan kode etik di Indonesia dapat diurutkan dari sejarah pembentukan, pelaksanaan, dan pengawasan kode etik jurnalistik di Indonesia, dan terbagi menjadi lima periode. Penjelasan terkait lima periode tersebut yaitu:
- 4. SLIDESMANIA Lesson 1.2 Lesson 1.3 Materials Videos Activities Lesson 1.1 SLIDESMANIA 3 3. Periode Dualisme Kode Etik Jurnalistik PWI dan Non PWI Setelah PWI lahir, kemudian muncul berbagai organisasi wartawan lainnya. Meskipun dijadikan sebagai pedoman etik organisasi lain, Kode Etik Jurnalistik PWI hanya berlaku bagi anggota PWI sendiri, padahal organisasi wartawan lain juga memerlukan Kode Etik Jurnalistik. 1 1. Periode Tanpa Kode Etik Jurnalistik Pada periode ini, Indonesia masih merupakan negara yang baru merdeka yaitu pada 17 Agustus 1945. . 2 2. Periode Kode Etok Jurnalistik PWI tahap 1 Periode dengan adanya kode etik dimulai pada tahun 1947, namun pada tahun 1946 dalam Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) dibentuk di Solo. 4 4. Periode Kode Etik Jurnalistik PWI tahap 2 Pada tahun 1969, keluar peraturan pemerintah mengenai wartawan. Pada pasal 4 Peraturan Menteri Penerangan No.02/ Pers/ MENPEN/ 1969 mengenai wartawan, di dalamnya menegaskan wartawan Indonesia diwajibkan menjadi anggota organisasi wartawan Indonesia yang telah disahkan pemerintah.
- 5. SLIDESMANIA Lesson 1.2 Lesson 1.3 Materials Videos Activities Lesson 1.1 5 yang kemudian digantikan dengan era Reformasi, pada paradigma dan tatanan dunia pers juga ikut berubah. Pada tahun 1999, lahir Undang-Undang No. 40 tahun 1999 tentang Pers yaitu pada Pasal 7 ayat 1, Undang-Undang ini membebaskan wartawan dalam memilih organisasinya. Next Periode Banyak Kode Etik Jurnalistik Runtuhnya rezim Orde Baru
- 6. SLIDESMANIA Lesson 1.2 Lesson 1.3 Materials Videos Activities Lesson 1.1 Pasal 1-11 Kode Etik 1. Pasal 1 Wartawan Indonesia bersikap independen, serta menghasilkan berita yang akurat, berimbang, dan tidak beritikad buruk. 2. Pasal 2 Wartawan Indonesia menempuh cara-cara yang profesional dalam melaksanakan tugas jurnalistik. 3. Pasal 3 Wartawan Indonesia selalu menguji informasi, memberitakan secara berimbang, dan tidak mencampurkan fakta opini yang menghakimi serta dapat menerapkan asas praduga tak bersalah. 4. Pasal 4 Wartawan Indonesia tidak membuat berita bohong, fitnah, sadis, dan cabul. 5. Pasal 5 Wartawan Indonesia tidak menyebutka dan menyiarkan identitas korban kejahatan asusila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi korban pelaku kejahatan. 6. Pasal 6 Wartawan Indonesia tidak menyalahgunakan profesi dan tidak menerima suap, yang artinya tidak menerima semua bentuk pemberian berupa uang,barang, dan/atau fasilitas lain, baik secara langsung atau tidak langsung, dapat mempengaruhi jurnalis dalam membuat kerja jurnalistik. 7. Pasal 7 Wartawan Indonesia memiliki hak tolak untuk melindungi narasumber yang tidak bersedia diketahui identitas maupun keberadaannya, menghargai ketentuan embargo, informasi latar belakang, dan off the record sesuai dengan kesepakatan.
- 7. SLIDESMANIA Lesson 1.2 Lesson 1.3 Materials Videos Activities Lesson 1.1 Pasal 1-11 Kode Etik 8. Pasal 8 Wartawan Indonesia tidak menulis atau menyiarkan berita berdasarkan prasangka atau diskriminasi terhadap seseorang atas dasar perbedaan suku, ras, warna kulit, agama, jenis kelamin, dan bahasa serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa atau cacat jasmani. 9. Pasal 9 Wartawan Indonesia menghormati hak narasumber tentang kehidupan pribadinya, kecuali untuk kepentingan publik. 10. Pasal 10 Wartawan Indonesia segera mencabut, meralat, dan memperbaiki berita yang keliru dan tidak akurat disertai dengan permintaan maaf kepada pembaca, pendengar, dan atau pemirsa. 11. Pasal 11 Wartawan Indonesia melayani hak jawab dan hak koreksi secara proporsional.
- 8. SLIDESMANIA Lesson 1.2 Lesson 1.3 Materials Videos Activities Lesson 1.1 SLIDESMANIA 1 Jurnalistik tanpa kode etik merupakan merupakan sebuah jurnalistik yang tidak professional. Apabila Jurnalistik tidak lagi profesional maka kewajiban moral yang telah didapatkan jurnalis atas hak kebebasan berpendapat yang diperolehnya akan tercoreng dan merusak nilai pembelaan atas kepentingan masyarakat yang selama ini telah diperjuangkan dalam jurnalisme. Bagaimana Jurnalistik tanpa Kode Etik? /3 Apabila jurnalis memberikan fakta yang tidak benar dan tidak lagi independen, maka publik akan terbohongi. Ketika fakta sudah menjadi kabur maka kualitas berita yang ada akan menurun. Masyarakat akan mulai meragukan seluruh berita yang disiarkan kepada mereka dan akan - saling terpecah belah akibat hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap jurnalistik yang merupakan penunjang utama dalam fungsi pengawasan masyarakat. 2 Bill Kovach dan Tom Rosenstiel (2003) menjelaskan bahwa salah satu standar yang harus dipenuhi agar wartawan bisa tetap profesional adalah dalam pelaksanaan kewajiban mencari kebenaran, jurnalis harus menjaga Indepedensi dari objek liputannya. Maksud dari independensi jurnalistik ini sendiri adalah bahwa jurnalistik harus bersifat mandiri dan tidak boleh berada dalam intervensi jenis kekuasaan apapun. Next
- 9. SLIDESMANIA Lesson 1.2 Lesson 1.3 Materials Videos Activities Lesson 1.1 Lesson 1.1 Lesson 1.2 Lesson 1.3 Materials Videos Activities Home SLIDESMANIA STUDI KASUS Implementasi Etika Jurnalistik dalam Pemberitaan Kontestasi Politik di Media Online (Studi Kasus Pilkada DKI Jakarta)
- 10. SLIDESMANIA Lesson 1.2 Lesson 1.3 Materials Videos Activities Lesson 1.1 Pemberitaan kontestasi politik di Jakarta tengah ramai karena berkaitan dengan pemilihan gubernur Jakarta. Media media online santer memberitakan berita tersebut karena memiliki peminat dan daya tarik yang masif di Jakarta. Namun dari semua pemberitaan politik yang ada menunjukkan indikasi bahwa adanya bentuk pelanggaran dalam penerapan etika jurnalistik. Pelanggarannya juga beragam yang pastinya memiliki kepentingan baik internal maupun eksternal dari dampak pemberitaan politik tersebut. Kepentingan yang ada tersebut menimbulkan ketidaksehatan dari informasi yang sampai kepada masyarakat, karena keberpihakan media atas kepentingan yang dimiliki. Dibuatlah beberapa indikator sebagai alat ukur untuk menunjukkan pelanggaran etika jurnalistik, berpedoman pada pasal pasal dan tafsir dalam kode etik jurnalistik Dewan Pers dan pemberitaan media siber
- 11. SLIDESMANIA Lesson 1.2 Lesson 1.3 Materials Videos Activities Lesson 1.1 SLIDESMANIA Indikatornya adalah independensi, akurasi pemberitaan, sumber berita, konten berita dan konten kepentingan public. Independesi dapat diartikan konten yang dibuat dan dimasukkan dalam pemberitaan benar adanya atau nyata serta tidak terdapat intervensi dari pihak manapun. Indikator keterbukaan akurasi pemberitaan harus objektif dan berimbang serta tidak menjatuhkan di satu sisi. Sumber berita harus jelas dituliskan sehingga dapat dipertanggungjawabkan kebenaran dari konten yang ada “Insya Allah Anies-Sandi menang” Keberpihakan media tentu terlihat jelas dalam judul tersebut karena objektif hanya mengangkat salah satu kandidat dengan tidak mempertingkan kandidat lainnya. Konten berita harus mencampurkan antara fakta dan opini sehingga terkesan tidak menyudutkan pihak lain. Konten juga memberikan jaminan atas tidak masuknya isu SARA. ada konten kepentingan publik untuk memberikan informasi perkembangan politik di Jakarta pada waktu itu dan menggaris bawahi tidak berpihak ke salah satu pihak karena alasan yang praktis.
- 12. SLIDESMANIA Lesson 1.2 Lesson 1.3 Materials Videos Activities Lesson 1.1 Terima Kasih