Perkantoran dan industri merupakan sektor penting yang memerlukan perhatian terhadap kesehatan dan keselamatan kerja. Pemerintah Kabupaten Rembang telah mengeluarkan peraturan dan menyertakan agenda terkait di dalam dokumen perencanaan. Sebagian besar perkantoran dan industri kecil menengah telah menerapkan standar kesehatan dan keselamatan kerja, meskipun masih perlu peningkatan. Pemerintah berkomitmen meningkatkan kualitas

1. INDIKATOR
PENYELENGGARAAN
KABUPATEN/KOTA
SEHAT
Tatanan : 7
PERKANTORAN DAN PERINDUSTRIAN
Tahun 2022

2. TATANAN 7 - PERKANTORAN DAN PERINDUSTRIAN
NO
VARIABEL - KRITERIA -
INDIKATOR
SKALA NILAI (TOTAL : 2100) CATATAN
I
KOMITMEN DAERAH TERHADAP MUATAN MATERI KESEHATAN DAN
KESELAMATAN KERJA
1.1 REGULASI DAERAH
1 Adanya regulasi/kebijakan di Kawasan Perkantoran, Perindustrian
(IKM) dan UMKM Himbauat atau
SE
a. Ada 100 100
b. Tidak ada 0
1.2 PERENCANAAN DALAM RPJMD
2 Kegiatan penyelenggaraan kesehatan dan keselamatan kerja di
Kawasan Perkantoran, Perindustrian (IKM) dan UMKM masuk
dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah
Masuk dalam
RKPD
a. Masuk dalam RPJMD dan
RKPD
100
b. Masuk dalam RPJMD 50
c. Masuk dalam RKPD 25 25
d. Tidak masuk satu pun 0
II PERKANTORAN
2.1 KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA (K3)
3 Persentase kantor yang telah menerapkan K3
Data prosentase
K3
a. >80% Kantor telah
menerapkan K3
100
b. 50-80% Kantor telah
menerapkan K3
50 50
c. < 50% Kantor telah
menerapkan K3
25
d. Tidak ada 0
4 Angka kecelakaan kerja di perkantoran setahun terakhir
Data clear
a. Menurun 100 100
b. Tetap 50
c. Meningkat 0
5 Persentase kantor yang memfasilitasi kegiatan aktivitas
fisik/olahraga
data clear
a. > 80% 100 100
b. 50-80% 50
c. < 50% 25
d. Tidak ada 0

3. 6
Persentase kantor yang telah memfasilitas pemeriksaan kesehatan
pada pegawainya
data clear
a. >80% 100
b. 50-80% 50
c. < 50% 25 25
d. Tidak ada 0
7 Persentase kantor yang menerapkan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) data clear
a. >80% 100
b. 50-80% 50 50
c. < 50% 25
d. Tidak ada 0
8 Persentase kantor yang memiliki ruang laktasi data clear
a. >80% 100
b. 50-80% 50 50
c. < 50% 25
d. Tidak ada 0
III PERINDUSTRIAN IKM (INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH)
3,1 INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH
9 Jumlah Industri kecil dan menengah yang menyelenggarakan
program Kesehatan Keselamatan Kerja/K3
data clear
a. >80% 100 100
b. 50-80% 50
c. < 50% 25
d. Tidak ada 0
3,2 KUALITAS KESEHATAN LINGKUNGAN INDUSTRI
10 Pembinaan dan pengawasan dilokasi Industri
a. Ada dilakukan secara rutin 100 100
data clear
b. Ada, tapi tidak dilakukan
secara rutin
50
c. Tidak Ada 0
3,3 INDUSTRI HIJAU
11 Pemanfaatan kembali material dan sumber daya yang digunakan
melalui konsep 4R oleh Industri kecil dan menengah
data clear
a. Ada dilakukan 100 100
b. Tidak dilakukan 0
3,4 DOKUMEN PENGELOLAAN LINGKUNGAN
12 Persentase perusahaan menyampaikan laporan Rencana
Pengelolaan Lingkungan (RKL)/ Rencana Pemantauan Lingkungan
(RPL) / Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL)/ Upaya Pemantauan
Lingkungan (UPL) secara berkala 6 bulan sekali

4. a. > 80% 100
b. 60 - 80% 50 tidak ada data
c. 40 - 59.99% 25
d. < 40% 0 0
13 Kasus pencemaran lingkungan dan pengaduan masyarakat setahun
terakhir
data clear
a. Menurun 100 100
b. Tetap 50
c. Meningkat 0
3,5
PELAYANAN KESEHATAN DAN POS USAHA KESEHATAN KERJA (UKK) PADA
IKM
14 Pos Upaya Kesehatan Kerja
(UKK) aktif
a. > 80% 100 100
b. 60 - 80% 50
c. 40 - 59% 25
d. < 40% 0
IV USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH (UMKM)
4,1 IZIN DAN PENGEMBANGAN USAHA
15 Persentase UMKM yang
memiliki perijinan
(NIB/TDP/SKU)
data clear
a. >80% 100 100
b. 50-80% 50
c. < 50% 25
d. Tidak ada 0
16 Persentase UMKM sektor makanan, minuman, industri pengolahan
yang memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS), PIRT, POM
data clear
a. >80% 100
b. 50-80% 50 50
c. < 50% 25
d. Tidak ada 0
4.2 UMKM SEHAT
17 Persentase kecamatan yang melakukan penataan sentra pangan
jajanan
a. lebih dari 75% total
kecamatan
100 100
b. 50-75% total kecamatan 50
c. kurang dari 50% total
kecamatan
25

5. 18 Jumlah UMKM sentra pangan jajanan dan kantin yang memiliki
Label pembinaan/pengawasan higiene sanitasi pangan
data clear
a. lebih dari 75% 100
b. 50-75 % 50
c. kurang dari 50% total
kecamatan
25 25
4,3 KUALITAS KESEHATAN LINGKUNGAN UMKM
19
Persentase UMKM yang sudah menerapkan dan menuhi syarat
standar kesehatan lingkungan kerja
data clear
a. >80% 100 100
b. 50-80% 50
c. < 50% 25
d. Tidak ada 0
20 Persentase UMKM yang telah menerima pembinaan dan
pengawasan
data clear
a. >80% 100 100
b. 50-80% 50
c. < 50% 25
d. Tidak ada pembinaan dan
pengawasan
0
4,4 PELAYANAN KESEHATAN DAN POS USAHA KESEHATAN KERJA (POS UKK)
21 Persentase UMKM yang memiliki pelayanan kesehatan/ Pos UKK
a. >80% 100 100
b. 50-80% 75
c. < 50% 50
d. Tidak ada UMKM yang
memiliki pelayanan
kesehatan/Pos UKK
0
TOTAL NILAI 2100 1.575 75

6. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Perkantoran dan Perindustrian merupakan salah satu sektor yang berdampak
terhadap resiko penulatan penyakit, kecelakaan kerja dan pencemaran lingkungan.
Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 1405/MENKES/SK/XI/2002 Tentang
Persyaratan Kesehatan Lingkungan Kerja Perkantoran dan Industri, mempersyaratkan
bahwa lingkungan kerja perkantoran dan industri wajib memenuhi persyaratan air
bersih , udara sehat , Iimbah, pencahayaan, kebisingan, getaran, radiasi, vektor
penyakit, persyaratan kesehatan lokasi, ruang dan bangunan, toilet dan instalasi sesuai
baku mutu yang di standarkan. Jumlah Perkantoran Pemda yang dibina di lingkup di
wilayah kabupaten saat ini sejumlah 22 kantor sedangkan Industri yang berijin NIB
menurut data dari Kantor DPMPTSP di Tahun 2021 sejumlah 975, Tahun 2022
sejumlah 3440. Harapan Kabupaten Rembang terwujudnya perkantoran dan sektor
industri yang bersih, nyaman, aman dan sehat dapat mendukung terwujudnya
Kabupaten Sehat di tahun penilaian di Tahun 2023.
I. KOMITMEN DAERAH TERHADAP MUATAN MATERI KESEHATAN DAN
KESELAMATAN KERJA
Pemerintah Daerah Kabupaten Rembang berkomitmen terhadap kesehatan
dan keselamatan kerja di Kawasan Perkantoran, Perindustrian (IKM), dan
UMKM yang dibuktikan dengan dikeluarkannya Surat Himbauan Kepala
Dinas Perinnaker Kabupaten Rembang Nomor 560/0059/2023 terkait
komitmen Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di lingkungan industri, Penyediaan
Ruang Laktasi, dan Ruang Kesehatan/ P3K dan K3. Selain itu, juga
dituangkan dalam RPJMD Kabupaten Rembang Tahun 2021-2026 yang
meliputi kegiatan penyelenggaraan kesehatan dan keselamatan kerja di
Kawasan Perkantoran, Perindustrian (IKM) dan UMKM.

7. II. PERKANTORAN
1. Penerapan K3 Perkantoran dan Pengendalian Kecelakaan Kerja
Keselamatan dan kesehatan kerja (K3) Perkantoran sudah diterapkan di
Kabupaten Rembang. Keselamatan dan kesehatan Kerja merupakan semua
kondisi dan faktor yang dapat berdampak pada keselamatan dan kesehatan
kerja tenaga kerja maupun orang lain
(kontraktor, pemasok, pengunjung dan
tamu) di tempat kerja.
Di Kabupaten Rembang, sebanyak
52% kantor telah menerapkan K3 pada
tahun 2021 dan meningkat menjadi
54% pada tahun 2022. Maka,
diharapkan angka kecelakaan kerja di
perkantoran dapat ditekan seminimal
mungkin. Dalam realisasinya, angka
kecelakaan kerja menurun selama
setahun terakhir di perkantoran Kabupaten Rembang. (Kantor yang tercakup
yaitu kantor2 OPD).

8. 3. Penerapan Germas Perkantoran
Dalam mendukung peningkatan kesehatan, 84%-88% kantor
memfasilitasi kegiatan aktivitas fisik atau olahraga. Selain itu, terdapat
juga fasilitas pemeriksaan kebugaran karyawan yang mencapai 12%.
4. Penerapan Kawasan Tanpa Rokok (KTR)
Saat ini, kampanye tentang bahaya rokok terhadap kesehatan sudah
banyak di sebarkan baik melalui sosialisasi PHBS, media masa,
media elektonik, dll, Untuk membatasi kebiasaan merokok maka
pemerintah Kabupaten Rembang telah menerbitkan Perbub Nomor 38
Tahun 2018 tentang Kawasan Tanpa Rokok. Kawasan Tanpa Rokok
dalam hal ini meliputi Fasilitas Kesehatan, Area pendidikan, Area
taman bermain anak, tempat ibadah, transportasi umum, tempat kerja
dan tempat umum. Terkhusus pada perkantoran di Kabupaten
Rembang penerapan kawasan tanpa rokok sebagai langkah preventif
terkait dampak negatif bagi kesehatan di area tersebut. Untuk saat ini
perkantoran OPD di Kabupaten Rembang yang menerapkan Kawasan
Tanpa Rokok (KTR) mencapai 68% pada Tahun 2021 dan meningkat
menjadi 76% pada tahun 2022.

9. 5. Penyediaan Ruang Laktasi
Perkantoran di Kabupaten Rembang juga dihimbau untuk menyediakan
ruang laktasi bagi ibu menyusui. Penyediaan ruang laktasi sangat penting
mengingat pemberian ASI terutama Asi Ekslusif sangat membantu dalam
tumbuh kembang anak. Saat ini penyediaan ruang laktasi di perkantoran
OPD di Kabupaten Rembang sejumlah 15 OPD ( 52%-60%) di Tahun 2021
dan 2022.

10. 6. Penerapan K3 Perkantoran
Berikut ini data penerapan K3 Perkantoran di Kabupaten Rembang :
Dari data bisa kita lihat bahwa % capaian OPD perkantoran di Kabupaten
Rembang yang menerapkan K3 sebesar 54 %. Berikut foto sampling
penerapan K3 perkantoran di Dinas Kesehatan Kabupaten Rembang.

11. Untuk penguatan tugas maka telah dibentuk Surat Keputusan Kepala Dinas
Kesehatan Nomor 800/215/2022 tertanggal 14 April 2022.

12. III. PERINDUSTRIAN IKM (INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH)
Industri kecil dan menengah di Kabupaten Rembang banyak ragamnya. Yang
telah terdaftar di sistem oss.go.id Tahun 2022 sejumlah 3440 usaha. Karena
banyaknya usaha IKM maka dalam pemenuhan tatanan ini kami ambil data
IKM Depot Air Minum yang telah di bina Dinas Kesehatan.
1. Penerapan K3 IKM Depot Air Minum (DAM)
Depot air minum (DAM) merupakan industri kecil menengah yang
berbasis resiko sangat tinggi. Penyediaan air minum DAM yang tidak
memenuhi kualitas yang distandarkan akan beresiko terjadinya Kejadian
Luar Biasa Keracunan. Untuk itu pengawasan pada IKM ini secara
berkala dilakukan oleh Tenaga Kesehatan Lingkungan di tingkat
Puskesmas. Sampai Tahun 2022 terdata jumlah DAM di Kabupaten
Rembang sebanyak 333 DAM yang tersebar di 17 wilayah puskesmas.
Dari 333 DAM yang telah dibina memenuhi standar SBMKL sejumlah 299
( 89,8%), selebihnya tidak memenuhi syarat sejumlah 10 DAM ( 3,0 %)
dan yang belum dilakukan pembinaan sejumlah 24 DAM ( 7,2 %). Untuk
penilaian penerapan K3 minimal ( Penyediaan CTPS, Penggunaan
Masker, APD, Lantai tidak licin, perlindungan kebakaran /Apar sederhana
dll) di Industri Depot Air Minum ( DAM) telah masuk dalam Form IKL
(Inspeksi Kesehatan Lingkungan). Untuk itu penerapan K3 di IKM Depot
Air minum sesuai dengan penilaian Laik Higiene Sanitasi usaha yakni
sebesar 89,9 %. Data selengkapnya ada di folder dokumen
http://bit,ly/kksprovjateng23 Kab.Rembang di tatanan 7.
2. Pembinaan dan Pengawasan Lokasi Industri Depot Air Minum
Pembinaan /Pengawasan Eksternal dilakukan secara berkala oleh Dinas
Kesehatan bersama Puskesmas. Bentuk pembinaan dan pengawasan
adalan Inspeksi Kesehatan Lingkungan, pemantauan mutu kualitas
produk DAM dengan sampling kualitas air dan Pembinaan PHBS dan
personal Higiene pengelola. Berikut foto- foto pembinaan dan
pengawasan DAM.

13. 3. Industri Hijau
Industri Hijau adalah industry yang memanfaatkan kembali material dan
sumber daya yang digunakan melalui konsep 4 R yaitu reduce
(mengurangi), reuse (memakai kembali), recycle (daur ulang), dan replace
(mengganti).
Di Kabupaten Rembang
Salah satu industri besar
menerapkan industri hijau
adalah PT. Semen Gresik
(PTSG) Rembang dimana
telah meraih penghargaan
Hijau Level 5 (tertinggi)
pada tahun 2019 dan
kembali diraih pada tahun 2021 dari Kementerian Perindustrian Republik

14. Indonesia. Industri tersebut telah menggunakan sumber daya dan
teknologi ramah lingkungan dan menerapkan prinsip-prinsip yaitu
pengurangan jejak karbon melalui berbagai program, transformasi menuju
digitalisasi, pembangunan kawasan industri hijau, serta pengembangan
energi baru terbarukan dan produk hijau.
4. Dokumen Pengelolaan Lingkungan.
Dalam implementasinya, perusahaan menyampaikan laporan Rencana
Pengelolaan Lingkungan (RKL) / Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) /
Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL)/ Upaya Pemantauan Lingkungan
(UPL) secara berkala 6 bulan.
Untuk kasus pencemaran lingkungan di Tahun 2021, Indeks Kualitas Air
Sungai (IKA) di kategorikan cemaran ringan dengan nilai (48,75) ada 5
sungai dan cemaran sedang ada 1 sungai dengan nilai untuk cemaran logam
0 % .Untuk Indeks Kualitas Udara (IKU) dengan pantauan NO2 dan SO2
dengan Indeks Kualitas Udara 89,16 % ( Kategori Baik).

17. 5. Pelayanan Kesehatan dan Pos UKK pada IKM
Berdasarkan laporan bulanan Program Pengawasan Kesling Kesja Or
Bidang Kesmas Dinkes Kabupaten Rembang bahwa Industri IKM yang
terdata Tahun 2021 tercatat 28 IKM dengan Pos UKK aktif sebanyak 24 (
87,71 % dan pada Tahun 2022 tercatat 45 usaha, dengan jumlah Pos
UKK Aktif sejumlah 38 ( 80,8 %). Untuk Data Pos UKK Aktif di
Kabupaten Rembang selengkapnya ada di folder dokumen
http://bit,ly/kksprovjateng23 Kab.Rembang di tatanan 7.
IV. USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH (UMKM)
1. UMKM Memiliki Ijin (NIB)
UMKM merujuk kepada usaha ekonomi produktif yang dimiliki perorangan
maupun badan usaha sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh
Undang-undang No. 20 tahun 2008. Dalam pendirian UMKM harus
memiliki perijinan pengembangan usaha yakni NIB (Nomor induk
Berusaha) Di Kabupaten Rembang usaha UMKM yang ber NIB di Tahun
2021 sejumlah 975 usaha, sedangkan Tahun 2022 terdata 3440 UMKM.
2. Kepemilikan Sertifikat
Untuk UMKM Sektor Pangan ada perijinan tertentu yang harus dipenuhi.
Untuk pangan/ minuman kemasan lebih dari 7 hari maka wajib memiliki
perijinan PIRT, sedangkan pangan siap saji dan pangan dengan masa
tenggang kurang dari 7 hari memiliki kewajiban SLHS. Namun UMKM
yang wajib SLHS adalah Restoran, Depot Air Minum, Jasa Boga dan TPP
tertentu ( olahan tahu / tempe dan usaha bakery) saja. Sedangkan TPP
lainnya cukup dengan labelisasi.

18. a. Sertifikat Produk PIRT (SPPIRT)
Dari data diatas Pangan PIRT terdaftar 283 produsen dengan jumlah
produk yang dihasilkan sejumlah 721, dari sejumlah tersebut 100 %
telah memiliki sertifikat PIRT.

19. b. Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS)
Dari data diatas usaha Tempat Pengelolaan Pangan (TPP) terdaftar 720 ,
yang tercatat memiliki SLHS baru 84 (11,67%) usaha,telah dilakukan
labelisasi sejumlah 289 (40,14 %) usaha. Dengan peralihan sistem perijinan
baru melalui oss RBA banyak pengelola yang belum melakukan
perpanjangan sertifikasi SLHS. Untuk lebih jelasnya data terkait TPP dapat
ditelusur di Web e-monev HSP kementerian kesehatan .

20. c. Kecamatan yang melakukan penataan Sentra Pangan Jajanan
Terkait Sentra Pangan di Kabupaten Rembang telah diterbitkan PERDA
Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penataan Pemberdayaan Pedagang Kaki
Lima. Perda ini mengatur tentang penataan lokasi PKL, pendataan dan
pendaftaran PKL, peremajaan PKL, Pemberdayaan PKL,mengatur Hak
dan kewajiban PKL,Pembinaan dan pengawasan, sanksi administratif,dan
l
a
i
n
-
l
a
i
n
.
Untuk pengaturan sentra pangan jajanan di terbitkan pula Surat Edaran Nomor
511.2/810/2022 tentang Hari Libur Aktifitas Usaha Bagi Pedagang Kaki Lima dan
Kerja Bakti di Kawasan Alun-alun Rembang dan Surat Edaran Nomor
301/2145/2022 tentang Penertiban Kegiatan Pedagang Kaki Lima, Penataan Lalu
Lintas dan Parkir Kendaraan Bermotor di Kawasan Pusaka Lasem.

21. Pengaturan dan penataan PKL di area Kota Pusaka Lasem

22. d. Jumlah UMKM yang memiliki Label Memenuhi Syarat Kesehatan Lingkungan
dapat dilihat pada tabel berikut:
Dari data diatas usaha Tempat Pengelolaan Pangan (TPP) terdaftar 720 ,
yang tercatat memiliki SLHS baru 84 (11,67%) usaha,telah dilakukan
labelisasi sejumlah 289 (40,14 %) usaha.

23. Labelisasi Tempat Pengelolaan Pangan (TPP) baru dilakukan tahun 2022
oleh karena itu pencapaiannya masih belum maksimal. Untuk labelisasi
dilakukan di sentra pangan jajanan area wisata ( Pasar Brumbung, Pantai
Balongan, Pantai Pasir Putih Wates, Kantin sekolah dan warung makan).
Adapun data TPP yang telah berlabel dapat dilihat di dokumen
http://bit,ly/kksprovjateng23 Kab.Rembang di tatanan 7.

24. 4.Kualitas Kesehatan Lingkungan UMKM
a. Penerapan Standar Lingkungan Kerja UMKM
Form Inspeksi Kesehatan Lingkungan merupakan pedoman penilaian bagi usaha
mendapatkan kelayakan sebagai tempat pengelolan pangan. Sebagaimana tabel di
atas bahwa dari sejumlah TPP (720) telah memenuhi kelayakan /memenuhi syarat
lingkungan kerja sejumlah 676 ( 93,9 %).

25. b. Pembinaan dan Pengawasan UMKM
Pelaksanaan Inspeksi Kesehatan Lingkungan merupakan wujud pembinaan dan
pengawasn UMKM baik di sektor makanan maupun di sektor lainnya. Untuk di
sektor makanan dari sejumlah TPP (720) telah dilakukan pembinaan dan
pengawasan sejumlah 676 ( 93,9 %).
Berikut foto –foto pembinaan dan pengawasan UMKM:
Upaya Stikerisasi/Labelisasi Warung
Pembinaan Konveksi di Sarang
Pengawasan Pangan
Penyuluhan Keamanan Pangan

26. c. Pelayanan Pos UKK
Pos Upaya Kesehatan Kerja (Pos UKK) merupakan salah satu bentuk Upaya
Kesehatan Bersumber daya Masyarakat (UKBM) yang merupakan bentuk
pemberdayaan masyarakat di kelompok pekerja informal, terutama dalam upaya
promotif dan preventif untuk melindungi pekerja agar hidup sehat dan terbebas
dari gangguan kesehatan serta pengaruh buruk yang diakibatkan oleh
pekerjaan. Berdasarkan laporan bulanan Program Pengawasan Kesling Kesja Or
Bidang Kesmas Dinkes Kabupaten Rembang bahwa UMKM yang terdata Tahun
2021 tercatat 28 dengan Pos UKK aktif sebanyak 24 ( 87,71 % dan pada Tahun
2022 tercatat 45 usaha, dengan jumlah Pos UKK Aktif sejumlah 38 ( 80,8 %).
Untuk Data Pos UKK Aktif di Kabupaten Rembang selengkapnya ada di folder
dokumen http://bit,ly/kksprovjateng23 Kab.Rembang di tatanan 7.
Pembinaan Konveksi di Faza Barokah Sarang