Recomendados
Mais conteúdo relacionado
Semelhante a Sistem Hukum dan Peradilan di Indonesia
Semelhante a Sistem Hukum dan Peradilan di Indonesia (20)
Último
Último (20)
Sistem Hukum dan Peradilan di Indonesia
- 1. BAB II Sistem Hukum & Peradilan di Indonesia HUKUM PERADILAN
- 2. Tingkatan Lembaga Peradilan Pengadilan Negeri Pengadilan Tingkat kedua Kasasi oleh Mhkamah Agung 02. 01. Perangkat Lembaga Peradilan Peradilan Umum Peradilan Agama Peradilan Militer Peradilan Tata Usaha Negara Mahkamah Konstitusi Peran Lembaga Peradilan Lingkungan Peradilan Umum Lingkungan Peradilan Agama Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara Lingkungan Peradilan Militer Mahkamah Konstitusi 03.
- 3. INTRODUCTION Kelompok III : *Steven Kosasih *Sandrina Amelia *Michael Halim *Devi Carrisa *Felicia Go Fendy *Julizzatun Azzahra *Ainin Sopya *Meylinda
- 4. OUR TEACHING METHOD Mari Berinteraksi bersama para moderator Tanyalah jika diberi kesempatan. Dan tanyalah sesuai materi INTERACTION ASK AND ANSWER ATTENTION Hargailah kami yang sedang berbicara UNDERSTANDING Pahami semampu mu
- 5. “Peradilan adalah segala sesuatu atau sebuah proses yang dijalankan di pengadilan yang berhubungan dengan tugas memeriksa, memutus dan mengadili perkara dengan menerapkan hukum” “Pengadilan adalah badan atau instansi resmi yang melaksanakan sistem peradilan berupa memeriksa, mengadil dan memutus perkara.” “ --DEFENISI UMUM
- 6. Quotes : Ketika tidak ada lagi hukum, maka di mulailah tirani
- 8. A. Peradilan Agama * Definisi * Tugas * Hukum yang mengatur *Terbagi atas : 1. Pengadilan Agama * Definisi * Tugas * Hukum yang mengatur * Keperangkatan 2. Pengadilan Tinggi Agama * Definisi * Tugas * Hukum yang mengatur * Keperangkatan
- 9. Peradilan Agama Defenisi Hukum yang mengatur Tugas Terbagi Atas Pengadilan Agama Pengadilan Tinggi Agama Peradilan agama merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan pengadilan agama guna menegakkan hukum di Indonesia dengan keadilan, jujur dan terpercaya UU Nomor 7 Tahun 1989 Perpu Nomor 7 tahun 1989 UU Nomor 3 Pasal 49 Tahun 2006 (revisi) Memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara antara orang orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah,wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syariah
- 10. Pengadilan Agama Definisi Hukum yang mengatur Tugas & Wewenang Keperangkatan UU Nomor 7 Tahun 1989 Memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara antara orang orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah,wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syariah Ketua, Wakil ketua, Hakim Anggota,Panitera, Seketaris, Juru Sita Adalah Pengadilan Tingkat Pertama yang mengurus segala perkara antara umat yang beragama Islam
- 11. Pengadilan Tinggi Agama Defenisi Hukum yang mengatur Tugas dan Wewenang Keperangkatan Adalah Pengadilan tingkat Banding yang berada di ibu kota provinsi UU Nomor 8 Tahun 2021 UU Nomor 7 Pasal 8 Tahun 1989 dll Mengadili dan menyelesaikan perkara di tingkat banding, Mengadili di tingkat pertama dan terakhir sengketa kewenangan mengadili antar pengadilan agama di daerah hukumnya Ketua(MA), Wakil ketua(Hakim Tinggi), Panitera, Sekretaris
- 12. B. Peradilan Tata Usaha Negara * Definisi * Tugas * Hukum yang mengatur *Terbagi atas : 1. Pengadilan Tata Usaha Negara *Definisi * Hukum yang mengatur * Tugas * Keperangkatan 2. Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara *Definisi * Hukum yang mengatur * Tugas * Keperangkatan
- 13. Peradilan Tata Usaha Negara Defenisi Hukum yang mengatur Tugas Pembagian Peradilan Tata Usaha Negara (PERATUN) merupakan lingkungan peradilan yang dibentuk untuk mewujudkan tata kehidupan negara dan bangsa yang sejahtera, aman, tenteram serta tertib yang dapat menjamin kedudukan warga masyarakat dalam hukum dan menjamin terpeliharanya hubungan yang serasi, seimbang, serta selaras antara aparatur di bidang tata usaha negara dengan para warga masyarakat. Pasal 6 Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004, Peraturan Pemerintah Nomor : 41 Tahun 1991 Tentang Pembentukan Peradilan Tata Usaha Negara; Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986,Tentang Peradilan Tata Usaha Negara; Memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara a. Pengadilan Tata Usaha Negara b. Pengadilan tinggi Tata Usaha Negara
- 14. Pengadilan Tata Usaha Negara Definisi Hukum yang mengatur Tugas & Wewenang Keperangkatan Pengadilan Tata Usaha Negara (biasa disingkat: PTUN) merupakan sebuah lembaga peradilan di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang mempunyai kedudukan di ibu kota kabupaten atau kota. Undang-undang No. 51 Tahun 2009. Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 160 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Pasal 3. Sebagai Pengadilan Tingkat Pertama, Pengadilan Tata Usaha Negara (TUN) memiliki fungsi untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan yang termasuk dalam ranah sengketa Tata Usaha Negara yang mana adalah administrasi negara yang melaksanakan fungsi untuk menyelenggarakan pemerintahan baik di pusat maupun di daerah. Terdiri dari Pimpinan (Ketua PTUN dan Wakil Ketua PTUN), Hakim Anggota, Panitera, dan Sekretaris.
- 15. Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Definisi Hukum yang mengatur Tugas & Wewenang Keperangkatan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (disingkat PTTUN) adalah lembaga peradilan di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang bertindak sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan terhadap sengketa Tata Usaha Negara di tingkat banding. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 , Pasal 20, Pasal 21, Pasal 24, dan Pasal 24A ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan UU Nomor 5 Tahun 1986. Memeriksa dan memutus sengketa Tata Usaha Negara di tingkat banding. Dan memeriksa dan memutus di tingkat pertama dan terakhir sengketa kewenangan mengadili antara Pengadilan Tata Usaha Negara di dalam daerah hukumnya. Terdiri dari Pimpinan (Ketua PTTUN dan Wakil Ketua PTTUN), Hakim Anggota, Panitera, dan Sekretaris.
- 16. C. Peradilan Militer * Definisi * Tugas * Hukum yang mengatur *Terbagi atas : 1. Pengadilan Militer 3. Pengadilan Militer Utama * Tugas * Tugas * Keperangkatan * Keperangkatan 2. Pengadilan Militer Tinggi 4. Pengadilan Militer Pertempuran * Tugas * Tugas * Keperangkatan * Keperangkatan
- 17. Peradilan Militer Defenisi Hukum yang mengatur Tugas Pembagian Merupakan Pelaksanaan kekuasaan kehakiman di lingkungan angkatan bersenjata UU Nomor 2 Tahun 1988 ( Prajurit Angkatan bersenjata RI) UU Nomor 39 Tahun 1947 (Hukum Pidana tentara/ militer) UU Nomor 8 Tahun 1981 (hukum acara pidana) Menegakkan hukum dan keadilan dengan memperhatikan kepentingan penyelenggaraan pertahanan keamanan negara. Memeriksa dan memutus perkara yang dilakukan TNI a. Pengadilan Militer b. Pengadilan Militer Tinggi c. Pengadilan Militer Utama d. Pengadilan Militer Pertempuran
- 18. Pengadilan Militer Definisi Hukum yang mengatur Tugas & Wewenang Keperangkatan Pengadilan yang memeriksa dan memutus pada tingkat pertama pidana dan sengketa tata usaha militer UU RI nomor 31 Tahun 1997 UU Nomor 2 tahun 1988 Memeriksa dan memutus pada tingkat pertama perkara pidana dan sengketa kemiliteran Terdiri dari Kepala pengadilan. Wakil, panitera, seketariat, majelis hakim dan kelompok hakim militer
- 19. Pengadilan Militer Tinggi Definisi Hukum yang mengatur Tugas & Wewenang Keperangkatan Merupakan pengadilan yang memeriksa dan memutus TNI yang berpangkat mayor ke atas atau yang di persamakan Pasal 41 UU RI Nomor 31 Tahun 1997 Memeriksa dan memutus pada tingkat pertama perkara pidana dan sengketa tata usaha militer pada tingkat banding perkara pidana yang telah di putus oleh pengadilan militer dalam daerah hukumnya yang dimintakan banding Terdiri dari Ketua, Wakil, panitera, Tata Usaha dan urusan dalam Majelis Hakim, Kelompok Hakim Militer tinggi
- 20. Pengadilan Militer Utama Definisi Hukum yang mengatur Tugas & Wewenang Keperangkatan UU Nomor 31 Tahun 1997 Mengadili antar pengadilan militer dan pengadilan militer tinggi, memutus perbedaan pendapat antara Perwira Penyerah Perkara dan Oditur mengenai pengajuan perkara Terdiri dari Hakim ketua, 2 orang hakim anggota, dan panitera Adalah pengadilan yang memeriksa dan memutus tingkat banding oleh pengadilan militer tinggi baik pada tingkat pertama ataupun terakhir
- 21. Pengadilan Militer Pertempuran Definisi Hukum yang mengatur Tugas & Wewenang Badan yang melaksanakan kekuasaan dengan memutus pada tingkat pertama dan terakhir perkara pidana yang terdakwanya prajurit TNI yang di lakukan di medan pertempuran Pasal 9 angka 1 UU Nomor 31 tahun 1997 tentang peradilan militer Memeriksa dan memutus pada tingkat pertama dan terakhir pidana yang dilakukan prajurit di area pertempuran
- 22. D. Mahkamah Konstitusi * Definisi * Tugas * Hukum yang mengatur * Keperangkatan
- 23. Mahkamah Konstitusi Defenisi Hukum yang mengatur Tugas Keperangkatan Merupakan lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan yang memegang kekuasaan kehakiman bersama sama dengan MA Pasal 24C UUD NKRI tahun 1945, UU RI Nomor 24 Tahun 2003, UU RI Nomor 8 Tahun 2011 Memutuskan sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil PEMILU Ketua rangkap anggota, Wakil rangkap anggota, 7 anggota hakim konstitusi, Seketariat Jendral, Panitera
- 24. CREDITS: This presentation template was created by Slidesgo, including icons by Flaticon, and infographics & images by Freepik Please keep this slide for attribution THANKS! Do you have any questions? youremail@freepik.com +91 620 421 838 yourcompany.com