1. Dokumen tersebut membahas persiapan pelaksanaan pekerjaan konstruksi, meliputi rapat persiapan pelaksanaan kontrak, rencana mutu kontrak, dan tujuannya untuk mempersiapkan koordinasi pelaksanaan pekerjaan.
2. Rapat persiapan pelaksanaan kontrak digunakan untuk membahas berbagai aspek pelaksanaan termasuk rencana kerja, mutu, keselamatan, dan lainnya.
3. Rencana mutu kontrak ber
1. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM)
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
MATA PELATIHAN
PELAKSANAAN KONSTRUKSI
IV. PERSIAPAN PELAKSANAAN PEKERJAAN
6. 6
RAPAT PERSIAPAN
PELAKSANAAN KONTRAK (PCM) :
Rencana Kerja :
Bagan Jadwal Pelaksanaan kontrak
yang menunjukkan waktu dan urutan
kegiatan utama yang membentuk
Pekerjaan .
Rencana Mobilisasi
Rencana Relokasi
Rencana Keselamatan dan Kesehatan
Kerja Konstruksi (RK3K)
7. 7
RAPAT PERSIAPAN
PELAKSANAAN KONTRAK (PCM) :
Program Mutu dalam bentuk Rencana Mutu Kontrak
(RMK)
Rencana Manajemen dan Keselamatan Kerja
Rencana Inspeksi dan Pengujian
Dokumen Rencana Pengelolaan dan Pemantauan
Lingkungan (jika ada),Dokumen Upaya Pengelolaan
dan Pemantauan Lingkungan (jika ada), atau
sekurang-kurangnya standar dan prosedur
pengelolaan lingkungan yang berlaku khusus untuk
kegiatan tersebut
8. 8
RAPAT PERSIAPAN
PELAKSANAAN KONTRAK (PCM) :
Komunikasi dan Korespondensi
Rapat Pelaksanaan dan Jadwal
Pelaksanaan Pekerjaan
Pelaporan dan Pemantauan
9. 20/09/2022
9
KESIMPULAN : RAPAT PERSIAPAN PELAKSANAAN KONTRAK
(PRE CONSTRUCTION MEETING)
1. Diselenggarakan selambat-lambatnya 7 hari setelah
SPMK, diikuti oleh direksi pekerjaan, direksi teknis,
unsur perencanaan dan penyedia jasa.
2. Untuk menghasilkan kesepakatan-kesepakatan
beberapa materi yang dapat menimbulkan masalah
dalam pelaksanaan pekerjaan.
3. Membahas :
a. Pasal-pasal dalam dokumen kontrak, perihal:
1) Asuransi pekerjaan;
2) Pekerjaan tambah kurang;
3) Penyelesaian perselisihan;
4) Pemeliharaan pekerjaan;
5) Kompensasi;
6) Denda;
7) Pemutusan kontrak;
8) Dan lain-lain yang dinilai perlu.
10. 20/09/2022
10
b. Tata cara penyelenggaraan pekerjaan, perihal:
1) Organisasi kerja;
2) Tata cara pengaturan pekerjaan (PCM,SCM,FC);
3) Jadual pelaksanaan pekerjaan;
4) Jadual pengadaan bahan, mobilisasi peralatan dan
personil;
5) Penyusunan rencana pemeriksaan lapangan dan
pembuatan shop drawing;
6) Sosialisasi kepada masyarakat dan pemerintah daerah
setempat mengenai rencana kerja;
7) Penyusunan program mutu (SMM) dan SMK3L
8) Buku Harian, Laporan dan lain-lain yang dinilai perlu.
4. Hasil rapat persiapan pelaksanaan kontrak dituangkan dalam berita
acara rapat persiapan dan merupakan bagian dari Kontrak.
11. RMK (RENCANA MUTU KONTRAK)
1. Penyedia Barang/Jasa wajib:
membuat RMK sebagai penjaminan mutu pelaksanaan kepada Unit
Pelaksana Kegiatan pada rapat pra-pelaksanaan kegiatan (pre-
construction meeting) untuk mendapat pengesahan dari Kepala
Unit Pelaksana Kegiatan (SNVT/SKS/ PPK);
menerapkan dan mengendalikan pelaksanaan RMK secara
konsisten untuk mencapai mutu yang dipersyaratkan pada
pelaksanaan kegiatannya.
melakukan tinjauan pada RMK apabila terjadi perubahan dalam
pelaksanaan pekerjaan yang meliputi persyaratan/
ketentuan/organisasi, agar tetap memenuhi mutu yang
dipersyaratkan;dan
mengajukan usulan pengesahan ulang apabila terjadi perubahan
RMK
12. 2.Menerapkan dan mengendalikan pelaksanaan
RMK secara konsisten untuk mencapai mutu
yang dipersyaratkan pada pelaksanaan
kegiatannya.
3.Melakukan tinjauan pada RMK apabila terjadi
perubahan dalam pelaksanaan pekerjaan yang
meliputi persyaratan /ketentuan / organisasi,
agar tetap memenuhi mutu yang
dipersyaratkan;danmengajukan usulan
pengesahan ulang apabila terjadi perubahan
RMK
13. RENCANA MUTU KONTRAK (RMK)
1. Merupakan penjaminan mutu pelaksanaan kegiatan kepada Unit
Pelaksana Kegiatan pada rapat pra pelaksanaan baik kegiatan
konstruksi maupun non konstruksi.
2. Merupakan dokumen yang berisi prosedur dan sumber daya yang
diperlukan yang harus diterapkan oleh penyedia jasa pada
pelaksanaan pekerjaan pada waktu tertentu.
3. Ringkasan perencanaan pelaksanaan kegiatan yang harus
dilaksanakan oleh penyedia jasa, agar mudah untuk melakukan
pengendalian sehingga tercapai sasaran atau target yang telah
ditetapkan.
4. Sebuah dokumen yang dinamis, dapat ditijau dan direvisi apabila
terjadi perubahan persyaratan dalam pelaksanaan pekerjaan agar
tetap memenuhi peryaratan hasil pekerjaan
14. DASAR : PERPRES NO. 54 TAHUN 2010,
PREPRES 70 TAHUN 2012 (PERUBAHAN KEDUA)
TENTANG : PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
(LAMP. 2 . C. 2. b)
1) Program mutu disusun oleh penyedia jasa paling sedikit
berisi:
a. informasi pengadaan barang;
b. organisasi kerja penyedia
c. jadwal pelaksanaan pekerjaan
d. prosedur pelaksanaan pekerjaan
e. prosedur instruksi kerja
f. pelaksana kerja
2) Program mutu dapat direvisi sesuai dengan kondisi
lapangan
15. TUJUAN
Penyedia Jasa konstruksi dan non konstruksi dapat
memberikan penjaminan mutu terhadap pelaksanaan kegiatan
dan mampu menghasilkan produk/jasa yang memenuhi
kerangka acuan kerja, spesifikasi teknis dan peraturan
perundang-undangan yang terkait serta dapat memberikan
kepuasan pengguna barang/jasa.
16. MANFAAT RMK
1. Bagi pelaksana kegiatan :
Acuan kerja untuk memenuhi seluruh persyaratan kontrak dan
mencegah kegagalan dan ketidaksesuaian produk (hasil pekerjaan).
2. Bagi pengguna jasa:
Sebagai dasar untuk pemantauan kemajuan pekerjaan dari proyek/
kegiatan dan melakukan evaluasi dan analisa kinerja penyedia
barang/jasa yang bersangkutan dalam melaksanakan kegiatan.
3. Bagi manajemen perusahaan :
sarana pengendalian yang efektif untuk memantau dan mengukur
kinerja proses dan produk selama melaksanakan proyek dasar
pengendalian biaya, mutu, waktu agar hasil pekerjaan memenuhi
persyaratan yang ditetapkan.