2. Jaminan Kesehatan diselenggarakan secara
nasional berdasarkan prinsip Asuransi Sosial
dan ekuitas
(Pasal 19, UU No 40 thaun 2004)
Jaminan Kesehatan
adalah perlindungan kesehatan agar
peserta memperoleh manfaat pemeliharaan
kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi
kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan
kepada setiap orang yang telah membayar
iuran atau iurannya dibayar oleh pemerintah
2
3. MENGAPA PERLU MEMILIKI
JAMINAN KESEHATAN
Biaya Kesehatan tidak dapat ditanggung oleh
Individu atau keluarga
Bergotong royong agar dapat membiayai
pelayanan kesehatan bersama “Ringan Sama
dijinjing berat sama dipikul “ shg ada kepastian
biaya
Agar terjadi subsidi antara yang sehat dng yg
sakit, antara yg muda & tua, antara individu dan
antar daerah 3
4. BAGIMANA MENJADI PESERTA
Setiap Penduduk Wajib menjadi Peserta Jaminan
Kesehatan, dan Untuk Menjadi Peserta harus
membayar Iuran kepada BPJS Kes. Cab. terdekat
Bagi yang tidak mampu membayar, iuran dibayar
Pemerintah sebagai Penerima Bantuan Iuran (PBI)
Peserta PBI ditetapkan oleh Pemerintah, bukan
mendaftarkan dirinya menjadi peserta PBI
4
5. Manfaat Jaminan Kesehatan Bersifat Pelayanan
Perseorangan yg Mencakup Pelayanan Kesehatan
Promotif, Preventif, Kuratif dan Rehabilitatif, termasuk Obat
Dan Bahan Medis Habis Pakai Yang Diperlukan.
PAKET MANFAAT JKNPAKET MANFAAT JKN
Pelayanan yang dibatasi meliputi; kaca mata, alat bantu dengar
(hearing aid), alat bantu gerak (tongkat penyangga, kursi roda dan
korset),
Pelayanan yg tidak dijamin;
a) Tidak sesuai prosedur
b) Pelayanan diluar Faskes Yg bekerjasama dng BPJS
c) Pelayanan bertujuan kosmetik,
d) General check up, pengobatan alternatif,
e) Pengobatan untuk mendapatkan keturunan, Pengobatan Impotensi,
• Pelayanan Kes Pada Saat Bencana Dan
6. Prosedur Pelayanan
Peserta JKN
(1) Untuk pertama kali setiap Peserta didaftarkan oleh
BPJS Kesehatan pada satu FasKes tingkat pertama
yang ditetapkan oleh BPJS Kesehatan setelah
mendapat rekomendasi dinkes kabupaten/kota
(2) Dalam jangka waktu paling sedikit 3 (tiga) bulan
selanjutnya Peserta berhak memilih Fasilitas
Kesehatan tingkat pertama yang diinginkan.
(3) Peserta harus memperoleh pelayanan kesehatan
pada Fasilitas Kesehatan tingkat pertama tempat
Peserta terdaftar.
7. Prosedur Pelayanan
Peserta JKN
(4) Dalam keadaan tertentu, ketentuan ayat 3
tidak berlaku bagi Peserta yang:
a.berada di luar wilayah Fasilitas Kesehatan tingkat
pertama tempat Peserta terdaftar; atau
b.dalam keadaan kegawatdaruratan medis
(5) Jika peserta memerlukan layanan rujukan,
maka Faskes tk pertama harus merujuk ke
Faskes rujukan tk lanjut yg terdekat, sesuai sistem
rujukan yang diatur dalam ketentuan peraturan yg
berlaku
8. Adalah salah satu bentuk perlindungan
sosial di bidang kesehatan untuk
menjamin pemenuhan kebutuhan dasar
kesehatan yang layak melalui penerapan
sistem kendali biaya dan kendali mutu,
dan diselenggarakan berdasarkan prinsip
asuransi sosial dan equitas bagi seluruh
penduduk di wilayah Republik Indonesia
Jaminan Kesehatan Bagi Seluruh Penduduk
(Universal Health Coverage)
Selama kurun waktu 2014-2018, dilakukan:
1.Pengalihan & integrasi kepesertaan Jamkesda &
Asuransi lain
2.Perluasan peserta pd perusahaan2 secara bertahap
3.Dilakukan kajian berbagai regulasi, iuran dan manfaat
• Perluasan kepesertaan sd seluruh penduduk pd thn
Yth Saudara saudara para para pejabat dan hadirin yang kami hormati Assalamualaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh, Selamat Pagi dan Salam Sejahtera untuk kita semua, Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena berkat rahmat dan hidayah-Nya, kita dapat bersama-sama berkumpul dalam forum yang terhormat ini dalam keadaan sehat untuk melaksanakan Pertemuan hari ini. Untuk menyebarkan luaskan pemahaman tentang Jaminan Kesehatan perkenankan kami menyampaikan beberapa informasi pokok tentang penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional menuju kepesertaan Jaminan kesehatan bagi seluruh penduduk (UHC) di Indonesia. Hal-hal pokok yang akan disampaikan : Pengertian jaminan Kesehatan Mengapa diperlukan jaminan kesehatan Kepesertaan jaminan kesehatan serta paket manfaat Prosedur pelayanan Paket manfaat Jaminan Kesehatan Yang disediakan Jaminan Kesehatan Bagi Seluruh Penduduk (Universal Health Coverage)
Jaminan Kesehatan adalah perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh pemerintah, demham demikian untuk menjadi peserta jaminan ksehatan harus membayar iuran Jaminan Kesehatan diselenggarakan secara nasional berdasarkan prinsip Asuransi Sosial dan ekuitas (Pasal 19, UU No 40 thaun 2004) Prinsip Asuransi sosial meliputi : Penyelenggaraan JKN dikelola dengan badan Nirlaba dan merupakan badan Hukuk Publik yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden Dana yang dikelola bersifat dana amanah, artinya hasil keuntungan dikembalikan sepenuhnya untuk kepentingan peserta. Kekayaan pengelola (BPJS) terpisah dengan kekayaan jaminan sosial peserta Portabilitas Pelayanan tersturktur dan berjenajang Tranfaran dan akuntabel dalam pengelolaan dan wajib dipublikasi neraca setiap enam bulan Berdasarkan prinsip ekuitas dimaksudkan adalah bahwa setiap peserta JKN mempunyai hak yang sama dalam pelayanan kesehatan
Hampir sebagain besar masyarakat tidak dapat membayar biaya kesehatan terutama pada kasus-kasus katastropik yg memerlukan biaya besar, karena itu setiap orang wajib masuk dalam sistem jaminan Kesehatan nasional agar terjadi gotong royong antar peserta, yang ringan sama dijinjing yang berat sama dipikul dengan demikian saling membantu antara peserta Melalui Sistem Jaminan Kesehatan nasional akan tejadi subsidi silang antara peserta, antara penduduk, antara daerah sehingga akan tumbuh solidaritas sosial antara penduduk dalam negara kesatuan RI
Bagaimana menjadi peserta Jaminan Kesehata Nasional Setiap penduduk wajib menjadi peserta jaminan kesehatan. Untuk menjadi peserta harus membayar iuran jaminan kesehatan kepada BPJS kesehatan Pemberi kerja mendaftar pekerjanya dan dirinya kepada BPJS kesehatan. Bagi yang tidak mempunyai penghasilan tetap dapat membayar langsung atau melalui kelompoknya. Bagi masyarakat yang miskin dan tidak mampu membayar iuran maka iurannya dibayar pemerintah. Peserta PBI ditetapkan by name by address oleh pemerintah, bukan mendaftar dirinya menjadi menjadi peserta PBI
Mengacu pada UU No 40/2004 tentang SJSN khususnya pada pasal 22; diamanatkan bahwa manfaat yang menjadi hak peserta bersifat pelayanan kesehatan perorangan yang mencakup upaya pelayanan kesehatan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif, termasuk obat dan bahan medis habis pakai yang diperlukan. Pada penjelasan pasal 22 (1) tersebut: yang dimaksud “komprehensif, termasuk cuci darah dan operasi jantung. Hal ini tentu perlu diwujudkan dalam pengaturan yang jelas untuk memberi kepastian mengenai ruang lingkup manfaat bagi peserta telah diatur didalam Peraturan presiden Nomor 12 tahun 2013 tentang jaminan Kesehatan. Pelayanan yang dibatasi meliputi; kaca mata, alat bantu dengar (hearing aid), alat bantu gerak (tongkat penyangga, kursi roda dan korset), Pelayanan yg tidak dijamin; Tidak sesuai prosedur Pelayanan diluar Faskes Yg bekerjasama dng BPJS Pelayanan bertujuan kosmetik, General check up, pengobatan alternatif, Pengobatan untuk mendapatkan keturunan, Pengobatan Impotensi, Pelayanan Kes Pada Saat Bencana Dan Pasien Bunuh Diri /Penyakit Yg Timbul Akibat Kesengajaan Untuk Menyiksa Diri Seniri/ Bunuh Diri/Narkoba
Jaminan Kesehatan Semesta Adalah salah satu bentuk perlindungan sosial di bidang kesehatan untuk menjamin pemenuhan kebutuhan dasar kesehatan yang layak melalui penerapan sistem kendali biaya dan kendali mutu dalam pelayanan kesehatan masyarakat dan pelayanan kesehatan perorangan, yang diselenggarakan secara merata bagi seluruh penduduk di wilayah Republik Indonesia Pada tahun 2012, cakupan jaminan kesehatan di Indonesia telah mencapai 163.547.921 juta jiwa yg terdiri dari: Kepesertaan Jamkesmas 78.803.760 jiwa (33,16%), Askes PNS 16.548.283 jiwa (6,69%), JPK Jamsostek 7.026.440 jiwa (2,96%), TNI/POLRI/PNS Kemhan 1.412.647 jiwa (0,59%), Asuransi Perusahaan 16.923.644 jiwa (7.12%), Asuransi Swasta 2.937.627 jiwa dan Jamkesda 39.895.520 jiwa (16,79%). Dengan demikian yang belum memiliki jaminan kesehatan sejumlah 73,4 juta Jiwa (31.18 %). Pada tahun 2012 – 2013, dilakukan persiapan-persiapan: Penyusunan sistem dan prosedur kepesertaan dan pengumpulan iuran Sinkronisasi data kepesertaan JPK Jamsostek, Jamkesmas, Askes PNS, TNI/Polri dengan NIK Pemetaan perusahaan dan sosialisasi Pada tahun 2014, dimana BPJS Kesehatan sudah operasional, pentahapan kepesertaan Jaminan Kesehatan dalam SJSN dimulai dengan dilakukan pengalihan peserta JPK Jamsostek, Jamkesmas, Askes PNS, TNI/Polri, ke BPJS Kesehatan. Peserta Jamkesmas yang menjadi penerima bantuan iuran (PBI) akan ditingkatkan jumlahnya menjadi sekitar 86,4 juta jiwa, sehingga total ada 121,6 juta jiwa yang dikelola oleh BPJS Kesehatan pada tahun 2014. Sementara itu, ada 50,07 juta jiwa penduduk yang masih dikelola oleh Asuransi lain dengan berbagia model yang ada termasuk jamkesda dan Asyuransi komersial. Sekitar 73,4 juta jiwa yang masih belum memiliki jaminan kesehatan. Selama kurun waktu 2014-2018, dilakukan: Pengalihan dan integrasi kepesertaan Jamkesda dan Asuransi Kesehatan Komersial Perluasan peserta pada usaha besar, sedang, kecil dan mikro secara bertahap BPJS Kesehatan memberikan pelayanan kesehatan yang terkendali mutu dan biayanya dengan melaksanakan: Pengukuran kepuasan peserta secara berkala, 6 bulan sekali Kajian perbaikan manfaat dan pelayanan peserta setiap tahun Pada tahun 2019, ditargetkan seluruh penduduk Indonesia sejumlah 257,5 juta jiwa telah dikelola oleh BPJS Kesehatan dengan tingkat kepuasan peserta sebesar 85%. Kemampuan masyarakat dalam membayar pelayanan kesehatan dapat dicapai secara ber-gotong royong melalui mekanisme ‘pre-payment’ atau membayar didepan dalam bentuk membayar iuran, sehingga ketika mengalami sakit dan perlu pelayanan di fasilitas kesehatan tidak diperlukan lagi biaya. Konsep tersebut telah diterapkan pada program Jamkesmas dimana iuran untuk pre-payment tersebut telah dibayarkan (oleh pemerintah)
