Materi training/Sosialisasi 10 Okt 2012

1. Ir. Surana, MSc
LPJK Provinsi NTB, 2012

2. DASAR
PEMBENTUKAN LPJK
UU NO. 18 TAHUN 1999
• PASAL 31 AYAT (3) PENYELENGGARAAN PERAN MASYARAKAT JASA
KONSTRUKSI SEBAGAIMANA DIMAKSUD PADA AYAT (1) DALAM
MELAKSANAKAN PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI
DILAKUKAN OLEH SUATU LEMBAGA YANG INDEPENDEN DAN
MANDIRI.
LEMBAGA DIMAKSUD ADALAH LEMBAGA PENGEMBANGAN JASA
KONSTRUKSI ( LPJK ) :
- PUSAT : LPJK TINGKAT NASIONAL
- DAERAH : LPJK TINGKAT PROVINSI

3. PS 33 AYAT (1) LEMBAGA BERANGGOTAKAN WAKIL2 DARI:
• ASOSIASI PERUSAHAAN JASA KONSTRUKSI
• ASOSIASI PROFESI JASA KONSTRUKSI
• PAKAR DAN PERGURUAN TINGGI YANG BERKAITAN DENGAN
BIDANG JASA KONSTRUKSI, dan
• INSTANSI PEMERINTAH TERKAIT.
PS 33 AYAT (2) TUGAS LEMBAGA ADALAH:
1. MELAKUKAN ATAU MENDORONG PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI;
2. MENYELENGGARAKAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN JASA
KONSTRUKSI;
3. MELAKUKAN REGISTRASI TENAGA KONSTRUKSI, YANG MELIPUTI
KLASIFIKASI, KUALIFIKASI DAN SERTIFIKASI KETERAMPILAN DAN
KEAHLIAN KERJA
4. MELAKUKAN REGISTRASI BADAN USAHA JASA KONSTRUKSI;
5. MENDORONG DAN MENINGKATKAN PERAN ARBITRASI, MEDIASI
DAN PENILAI AHLI DI BIDANG JASA KONSTRUKSI

4. KONDISI
KINI

5. Keputusan Gubernur NTB No. 667 Th. 2011, 28 Desb 2011
Ttg Penetapan Pengurus LPJK Prov NTB 2011-2015

10. KONDISI
SDM JASA KONSTRUKSI
• MINIMNYA TENAGA AHLI DAN TERAMPIL
YANG BERSERTIFIKAT
• PELAKSANAAN DIKLAT TENAGA KERJA
KONSTRUKSI BELUM MAKSIMAL
• PERMINTAAN TK PADA BIDANG JASA
KONSTRUKSI MENINGKAT

11. STANDARISASI DIKLAT
KONSTRUKSI
• Standarisasi adalah produk pengaturan
menjadi domain pemerintah
• Peran LPJK dalam standarisasi diklat
konstruksi
– Pengembangan konsep standarisasi untuk
diusulkan kepada Pemerintah
• Kriteria kelembagaan diklat
• Kriteria kurikulum diklat
• Kriteria instruktur diklat

12. YANG DIHARAPKAN
• TERSEDIANYA TENAGA KERJA AHLI DAN
TERAMPIL YANG BERSERTIFIKAT.
• PELAKSANAAN DIKLAT TENAGA KERJA
SECARA KONTINUE
• HASIL PEKERJAAN KONSTRUKSI YANG
HANDAL, KOKOH DAN BERKUALITAS

13. KEKUATAN
 Adanya IALKI, IAPI
 Komitment Stake Holders
 Adanya Institusi Pembina bidang
Jakon (BP2JK LPJK-NTB)
 Regulasi yang memadai

14. PELUANG
 Adanya Proyek berskala besar al:
Pemb Bend. Pandanduri,
Islamic Center,
Penyediaan PSD Kepariwisataan Losel
 Dukungan pada MP3EI Koridor V
 Tercetusnya GNPK
 Pemekaran Wilayah

15. KENDALA/HAMBATAN
 Ketersediaan dana belum memadai
 Profesionalisme dan kompetensi SDM
Jasa Konstruksi
 Kuantitikasi dan Penyebaran tenaga
trampil/profesi Jasa Konstruksi
 Mindset yang “belum siap”
menghadapi globalisasi

16. RENCANA KEGIATAN PENDIDIKAN
DAN PELATIHAN (DIKLAT)
JASA KONSTRUKSI 2013
• PELAKSANA BANGUNAN GEDUNG : 2 Angkt
• TOT PELAKSANA BANGUNAN GEDUNG : 1 Angkt
• PELAKSANA JALAN : 2 Angkt
• TOT PELAKSANA JALAN : 1 Angkt
• PELAKSANA JEMBATAN : 2 Angkt
• TOT PELAKSANA JEMBATAN : 1 Angkt
• PELAKSANA IRIGASI : 2 Angkt
• TOT PELAKSANA IRIGASI : 1 Angkt
• SMK-3 : 1 Angkt
• PENANGGUNG JAWAB TEKNIK : 2 Angkt
• TOT MANAJEMEN PROYEK : 1 Angkt

17. KESIMPULAN & SARAN
• PERAN SERTA SEMUA STAKEHOLDER DI BIDANG
JAKON DALAM UPAYA PENINGKATAN SDM.
• KETERLIBATAN PEMERINTAH DALAM MEMFASILITASI
PELAKSANAAN DIKLAT
• MP3EI Koridor-V
• KERJASAMA KEMITRAAN ANTAR PIHAK, al:
- JAMSOSTEK
- JASA RAHARJA

18. SEKIAN
Terima Kasih
Semoga Bermanfaat