1.
Resume Buku Pengantar Ekonomi Pertanian (Mubyarto)
BAB 6
http://maqsalina.blogspot.com/2014/08/resume-buku-pengantar-ekonomi-pertanian.html
BAB 6. TANAH DALAM PRODUKSI PERTANIAN
A Tanah Sebagai Faktor Produksi
Tanah merupakan salah satu faktor produksi yang memiliki kedudukan paling penting. Hal
ini terbukti dari besarnya balas jasa (sewa bagi hasil) yang sesuai dengan permintaan dan
penawaran tanah dalam masyarakat dan daerah tertentu. Sebagai faktor produksi, tanah
mendapat bagian dari hasil produksi karena jasanya dalam produksi tersebut. Pembayaran atas
jasa produksi ini disebut sewa tanah (rent). Faktor yang mendasari alasan sewa tanah harus
dibayar karena persediaan tanah terbatas, dan penawaran tidak elastis secara sempurna (perfectly
inelastis).
Dengan besarnya permintaan hasil pertanian dan makin banyak petani bersaing untuk
berusahatani, maka makin tinggi pula sewa tanah dan persediaan tanah makin terbatas. Syarat
adanya sewa tanah seperti ini yaitu tanah homogen, mutunya sama, dan karena hal ini
disebabkan kelangkaan maka disebut scarcity rent. Sedangkan menurut David Ricardo
mengenai teorinya sewa tanah diferensial (differential rent) ditunjukkan bahwa tinggi rendahnya
sewa tanah disebabkan oleh kesuburan tanah dan harga dari komoditi yang diproduksikan dari
tanah tersebut. Baik padadifferential rent dan scarcity rent, faktor yang memiliki peran penting
adalah bertambahnya penduduk. Semakin banyak penduduk maka semakin kompleks kebutuhan
yang diperlukan.
B Hubungan Antara Pemilik dan Penggarap Tanah
Semakin bertambahnya penduduk maka hubungan antara pemilik tanah dan penggarap di
bidang pertanian makin lama makin kompleks. Dalam Undang-Undang Pokok Bagi Hasil
(UUPBH) yang berlaku mulai tahun 1960 menganjurkan agar perjanjian diantara keduanya
diadakan scara tertulis dengan tujuan sebagai berikut:
1 Ada jaminan dalam hal waktu penyakapan.
2 Dapat ditentukan secara jelas dan tegas kewajiban masing-masing pihak.
3 Agar pembagian hasil dapat bersifat adil, tanpa ada yang merasa dirugikan.
Namun dalam pelaksanaanya, salah satu kelemahan dari UUPBH adalah ketidakjelasan dalam
pembebanan biaya. Walaupun ketentuan pembebanan biaya dibebankan bersama masing-masing
seperdua, tapi kenyataannya memberatkan petani penyakap.
Jika dalam suatu daerah terdapat petani penyakap yang memerlukan tanah garapan lebih
banyak dari pada persediaan tanah yang ada maka pemilik tanah dapat meminta syarat-syarat
yang lebih berat dibanding daerah yang persedian tanahnya lebih luas. Selain itu, pemilik tanah
akan memilih petani penyakap yang sanggup menawarkan bagi hasil yang menarik, dan yang
lebih rajin dan menunjukkan kesungguhan dalam mengerjakan tanahnya. Dalam pembagian hasil

2.
berhubungan erat dengan kesuburan tanah yang bersangkutan. Jika tanah subur maka pemilik
biasanya mendapat bagian yang lebih dan sebaliknya. Jika tanah tidak subur maka pemilik tanah
hanya dapat sepertiganya saja dari hasil bersih.
C Perpecahan Atau Perpencaran Tanah
Perpecahan tanah adalah pembagian milik seseorang kedalam bidang atau petak-petak kecil
untuk diberikan kepada ahli waris tanah itu. Sedangkan perpencaran tanah adalah kenyataan
adanya sebuah usahatani (dibawah satu managemen) yang terdiri atas beberapa bidang yang
berserakan. Perpecahan dan perpencaran tanah ini disebabkan oleh beberapa hal seperti jual beli,
pewarisan serta hibah perkawinan dan sistem penyakapan. Bagi daerah yang berbukit dimana
sawah harus diatur dengan teras-teras untuk mengatur pengairan maka perserakan sawah tidak
terhindarkan. Tapi didaerah lain alasan perpencahan tanah hanyalah agar anak-anak petani
mendapat bagian warisan. Untuk menghindari masalah tersebut yaitu sebaiknya diatur agar
hanya anak-anak petani yang benar-benar ingin bertani meneruskan usahatani orang tuanya,
sementara anak-anak lainnya mendapatkan bagian warisan berupa uang tunai yang dipinjam dari
Bank atas nama anak petani dengan jaminan tanah yang bersangkutan.
D Konsolidasi Tanah-Tanah Yang Bersangkutan
Konsolidasi merupakan penggabungan petak-petak sawah yang berserakan menjadi satu
atau lebih petak-petak sawah yang lebih besar. Konsolidasibertujuan untuk meningkatkan
efisiensi usahatani dari tanah-tanah pertanian yang berserakan. Pada tahap sekarang, konsolidasi
tanah-tanah di Indonesia belum mendapatkan pemikiran. Yang sudah dikerjakan hanyalah
konsolidasi dalam managemen usahatani dalam arti luas seperti pembelian sarana produksi dan
alat pertanian, pemasaran hasil pertanian dan lain-lain.
E Bentuk Milik Tanah dan Produksi Pertanian
Di indonesia, tanah dibagi menjadi 2 yaitu tanah milik perorangan dan tanah milik bersama
(tanah desa). Tanah desa diusahakan secara bersama demi kepentingan anggota masyarakat desa
itu. Oleh karena itu,setiap masyarakat memiliki hak untuk menguasai tanah yang ada di
daerahnya, seperti hak ulayat, hak pertuanan atau persekutuan yang pelaksananya dilakukan
oleh kepala desa. Menurut Bachtiar Rifa’i (1958) dalam disertasinya yang berjudul hubungan
antara bentuk milik tanah dan tingkat kemakmuran yaitu tingkat kemakmuran diukur dengan
mutu konsumsi bahan makanan baik dari tanaman maupun hewan. Golongan petani penyakap
memiliki tingkat kemakmuran yang lebih tinggi dan lebih stabil dibanding dengan pemilik
sawah.Hal ini disebabkan para petani menggantungkan hidupnya dari tanah sakapnya sehingga
mereka lebih berambisi dan giat mengerjakan tanah sakapnya agar tidak mengecewakan pemilik
tanah, sebaliknya golongan pemilik tanah tidak memiliki dorongan seperti itu.
Perbedaan sistem pemilikan tanah (lend tenure) yaitu sistem tanah yasan (hak milik turun-
temurun) dan tanah kongsen (hak mengerjakan). Tanah kongsen yang tidak lagi digilirkan
sebenarnya sudah hampir mendekati yasan tapi tidak dapat dijual. Tanah kongsen kebanyakan

3.
dapatd diwariskan tapi tidak boleh dipecah-pecah. Tanah yang dapat dijual dan diwariskan
dengan dipecah-pecah, kemungkinan besar menjadi terpusat pada pemilik-pemilik tanah kaya
didesa atau luar desa sehingga mempercepat proses kemelaratan (agricultural ladder).
F Tanah bagi Tanaman-Tanaman Tahunan Perusahaan
Pada zaman kolonial, pemerintahan Belanda berkepentingan menarik modal besar Belanda
dan negara eropa lainnya untuk datang ke Indonesia. Untuk itu, pemerintah harus memberikan
hak-hak mengusahakan tanah yang selain sesuai dengan tanaman tahunan seperti
karet,kopi,kina,dll, juga harus dapat menjamin keuntungan perusahaan yang bersangkutan. Itulah
sebabnya Belanda mengeluarkan Undang-Undang Agraria (1870) meliputi hak sewa turun-
temurun,hak sewa,hak opstal,dll. Namun hak-hak tersebut diubah dengan adanya Undang-
Undang Pokok Agraria (UUPA) menjadi hak guna usaha, hak milik, hak pakai, dll. Demikianlah
setiap sistem hubungan pertanahan harus disesuaikan sewaktu waktu, pada macam tanaman dan
tujuan sosial ekonomi tartentu.
G Pengairan Dan Konservasi Tanah
1 Pengairan
Salah satu faktor yang sangat penting dalam usaha peningkatan produksi pertanian melalui
panca usaha tani adalah pengairan. Karena saluran-saluran irigasi dibuat oleh manusia dengan
biaya dan persediaan tidak selalu cukup memenuhi permintaan maka timbullah persoalan
ekonomi. Irigasi dan pengairan memiliki nilai yang tinggi dimana petani yang memerlukan
bersedia membayarnya. Disamping itu, nilai tanah juga mengalami kenaikan akibat dari
pengairan. Hal ini dapat dibuktikan dengan perbedaan nilai tanah yang dapat diairi dan tanah
yang tidak dapat diairi. Kemudian penemuan bibit-bibit baru, semuanya mutlak membutuhkan
bantuan air dalam penerapannya. Karena sebab-sebab inilah maka rencana pembangunan
ekonomi memberikan prioritas pada pembangunan saluran-saluran irigasi dalam rangka
mempercepat proses pembangunan pertanian.
2 Konservasi tanah
Tanah yang diolah atau dikerjakan secara terus-menerus akan berkurang tingkat
kesuburannya. Untuk meningkatkan kesuburan tanah, petani harus mengadakan rotasi tanaman
dan usaha-usaha konservasi tanah lainnya. Konservasi tanah adalah usaha untuk
mempertahankan efisiensi pengguaan tanah untuk waktu yang selama mungkin tanpa terputus.
Dalam arti yang lebih sempit konservasi ini biasanya mengurangi laju pengusahaan tanah
sekarang untuk memungkinkan pengusahaan yang lebih besar dikemudian hari.
Konservasi tanah tidak sama dengan penggunaan tanah secara ekonomis. Pengertian
ekonomis hanya membandingkan hasil-hasil dan biaya serta manfaat dan pengurbanan
sedangkan konservasi lebih menekankan fungsi tanah dalam arti ekologis. Namun penggunaan
lahan secara ekonomis dan disertai dengan pertimbangan jangka panjang juga dapat disebut
konservasi. Penerapan prinsip ekonomi dalam konservasi tanah yaitu membandingkan hasil dan
biaya pada saat sekarang dan masa yang akan datang.

4.
Marich Maqsalina