Dokumen tersebut membahas proses bisnis Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Tegal dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Prosesnya dimulai dari satuan kerja membuat tagihan dalam sistem, mencetak Surat Perintah Membayar (SPM), dan menyerahkannya beserta dokumen pendukung ke KPPN. KPPN melakukan penelitian dan pengujian SPM sebelum menerbitkan Surat Perint
Pedoman ini memberikan panduan tentang penyusunan anggaran berbasis kinerja (ABK) bagi pemerintah daerah. Pedoman ini menjelaskan keterkaitan antara rencana strategis, ABK, dan standar pelayanan minimal dalam penyusunan anggaran tahunan daerah. Pedoman ini juga menjelaskan prinsip-prinsip dan tahapan penyusunan ABK sesuai peraturan perundang-undangan.
SOP dan Peraturan SPAN (Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara)Ahmad Abdul Haq
Dokumen tersebut membahas beberapa dasar hukum dan peraturan penyusunan Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN) termasuk modul-modul utamanya seperti penganggaran, komitmen, pembayaran, penerimaan, kas, dan akuntansi pelaporan.
Modul ini membahas tentang pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada tingkat kementerian/lembaga dan Bendahara Umum Negara. Pembahasan mencakup landasan hukum, pengertian, jenis, pemungutan, penetapan tarif, penggunaan, pelaporan, pemeriksaan, serta contoh-contoh PNBP khusus seperti minyak dan gas bumi, panas bumi, dan laba BUMN.
PP Nomor 35 Tahun 2023 mengatur tentang pajak daerah, retribusi daerah, dan strategi peningkatan pendapatan asli daerah. PP ini mengatur ketentuan umum pajak dan retribusi daerah serta memperkenalkan kebijakan opsen untuk meningkatkan sinergi antar daerah dalam pemungutan pajak."
Dokumen tersebut menjelaskan prosedur penatausahaan dan penyusunan laporan pertanggungjawaban oleh bendahara pengeluaran SKPD, mulai dari tugas dan wewenang bendahara pengeluaran, pengajuan SPP, pembukuan belanja, hingga pertanggungjawaban administratif dan fungsional beserta langkah-langkahnya.
Pedoman ini memberikan panduan tentang penyusunan anggaran berbasis kinerja (ABK) bagi pemerintah daerah. Pedoman ini menjelaskan keterkaitan antara rencana strategis, ABK, dan standar pelayanan minimal dalam penyusunan anggaran tahunan daerah. Pedoman ini juga menjelaskan prinsip-prinsip dan tahapan penyusunan ABK sesuai peraturan perundang-undangan.
SOP dan Peraturan SPAN (Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara)Ahmad Abdul Haq
Dokumen tersebut membahas beberapa dasar hukum dan peraturan penyusunan Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN) termasuk modul-modul utamanya seperti penganggaran, komitmen, pembayaran, penerimaan, kas, dan akuntansi pelaporan.
Modul ini membahas tentang pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada tingkat kementerian/lembaga dan Bendahara Umum Negara. Pembahasan mencakup landasan hukum, pengertian, jenis, pemungutan, penetapan tarif, penggunaan, pelaporan, pemeriksaan, serta contoh-contoh PNBP khusus seperti minyak dan gas bumi, panas bumi, dan laba BUMN.
PP Nomor 35 Tahun 2023 mengatur tentang pajak daerah, retribusi daerah, dan strategi peningkatan pendapatan asli daerah. PP ini mengatur ketentuan umum pajak dan retribusi daerah serta memperkenalkan kebijakan opsen untuk meningkatkan sinergi antar daerah dalam pemungutan pajak."
Dokumen tersebut menjelaskan prosedur penatausahaan dan penyusunan laporan pertanggungjawaban oleh bendahara pengeluaran SKPD, mulai dari tugas dan wewenang bendahara pengeluaran, pengajuan SPP, pembukuan belanja, hingga pertanggungjawaban administratif dan fungsional beserta langkah-langkahnya.
Modul Akuntansi Akrual untuk Pemerintah DaerahDeddi Nordiawan
Modul tentang Pedoman bagi Pemerintah Daerah untuk melaksanakan SAP berbasis akrual. Modul ini disusun berdasarkan Permendagri 64 tahun 2013 tentang Penerapan SAP Akrual di Pemerintah Daerah
Slide Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan ...Ahmad Abdul Haq
Peraturan Pemerintah ini mengatur tentang tata cara pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang mencakup pejabat perbendaharaan, daftar isian pelaksanaan anggaran, pelaksanaan berbagai jenis anggaran seperti pendapatan, belanja, dan pembiayaan, serta penatausahaan pelaksanaan anggaran.
Dokumen tersebut membahas pengendalian dan pengawasan pengelolaan dana di desa, khususnya mengenai pengawasan inspektorat terhadap penggunaan dana desa, prioritas pengawasan terkait dana desa pada tahun 2017, serta pedoman pengadaan barang dan jasa di desa agar dilakukan secara transparan dan akuntabel.
SRI SUWANTI - kegiatan penilaian secara independen untuk memastikan bahwa proses pengadaan barang/jasa telah dilaksanakan secara konsisten sesuai dengan prinsip penegakan integritas, kebenaran, dan kejujuran serta memenuhi ketentuan perundangan berlaku yang bertujuan meningkatkan akuntabilitas penggunaan dana sektor publik
4. Bahan Sosialisasi PMK 62 Tahun 2023 edit 100723.pptxWakhyudi
PMK baru ini mengatur perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran, serta akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah pusat dengan menyempurnakan kaidah penganggaran dan mencantumkan prinsip belanja berkualitas."
PP No. 94 Tahun 2021 mengatur tentang disiplin PNS. Peraturan ini menambah ketentuan mengenai masuk kerja dan kewajiban PNS, serta tidak lagi mengatur ketentuan pidana. Peraturan ini juga membentuk tim pemeriksa untuk dugaan pelanggaran berat. Pelanggaran izin perkawinan dan perceraian diatur sebagai pelanggaran berat. Sistem I-DIS digunakan untuk memantau disiplin secara terpadu.
Peraturan ini mengatur tentang tata cara pembayaran dalam pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara. Mengatur tentang penunjukan pejabat perbendaharaan negara seperti Kuasa Pengguna Anggaran, Pengeluar Anggaran, Penguji Anggaran, serta tugas dan tanggung jawab masing-masing pejabat tersebut dalam pelaksanaan anggaran belanja negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Dokumen tersebut membahas tentang program percepatan akuntabilitas keuangan pemerintah tahun 2012, mencakup ruang lingkup pelaksanaan anggaran, mekanisme penyusunan dan revisi DIPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran), serta prosedur pendapatan negara dan penyaluran dana."
Teknik penyusunan rka & dpa skpd (bahan tommy 2013tommy irawan
Dokumen tersebut membahas proses penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja pemerintah daerah mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan anggaran, mencakup dokumen-dokumen yang digunakan seperti RKPD, KUA, RKA-SKPD, RAPBD, dan DPA-SKPD."
Mekanisme pencairan reksus dan prosedur refund PHLN di KPPNAhmad Abdul Haq
Dokumen tersebut membahas mekanisme refund pinjaman luar negeri (PHLN) di Indonesia, termasuk prosedur refund, peran berbagai instansi terkait seperti kementerian keuangan dan lembaga penerima pinjaman, serta kebijakan baru terkait pengaturan refund PHLN.
Sosialisasi undang undang nomor 9 tahun 2018 tentang pendapatan negara bukan ...Dr. Zar Rdj
Dokumen tersebut membahas tentang peningkatan kualitas pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) melalui implementasi Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang PNBP dan peran Kanwil Ditjen Perbendaharaan serta Satuan Kerja Instansi Pengelola PNBP setelah penetapan UU tersebut.
Mekanisme Pelaksanaan Belanja Daerah terdiri dari.docxNiela7
Dokumen tersebut membahas mekanisme pelaksanaan belanja daerah dan pihak-pihak terkaitnya, meliputi (1) penyusunan anggaran kas oleh SKPD dan verifikasi oleh TAPD dan PPKD, (2) penyediaan dana melalui penerbitan SPD oleh PPKD, (3) permintaan pembayaran melalui SPP oleh bendahara, (4) perintah pembayaran melalui SPM oleh pengguna anggaran, dan (5)
Modul Akuntansi Akrual untuk Pemerintah DaerahDeddi Nordiawan
Modul tentang Pedoman bagi Pemerintah Daerah untuk melaksanakan SAP berbasis akrual. Modul ini disusun berdasarkan Permendagri 64 tahun 2013 tentang Penerapan SAP Akrual di Pemerintah Daerah
Slide Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan ...Ahmad Abdul Haq
Peraturan Pemerintah ini mengatur tentang tata cara pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang mencakup pejabat perbendaharaan, daftar isian pelaksanaan anggaran, pelaksanaan berbagai jenis anggaran seperti pendapatan, belanja, dan pembiayaan, serta penatausahaan pelaksanaan anggaran.
Dokumen tersebut membahas pengendalian dan pengawasan pengelolaan dana di desa, khususnya mengenai pengawasan inspektorat terhadap penggunaan dana desa, prioritas pengawasan terkait dana desa pada tahun 2017, serta pedoman pengadaan barang dan jasa di desa agar dilakukan secara transparan dan akuntabel.
SRI SUWANTI - kegiatan penilaian secara independen untuk memastikan bahwa proses pengadaan barang/jasa telah dilaksanakan secara konsisten sesuai dengan prinsip penegakan integritas, kebenaran, dan kejujuran serta memenuhi ketentuan perundangan berlaku yang bertujuan meningkatkan akuntabilitas penggunaan dana sektor publik
4. Bahan Sosialisasi PMK 62 Tahun 2023 edit 100723.pptxWakhyudi
PMK baru ini mengatur perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran, serta akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah pusat dengan menyempurnakan kaidah penganggaran dan mencantumkan prinsip belanja berkualitas."
PP No. 94 Tahun 2021 mengatur tentang disiplin PNS. Peraturan ini menambah ketentuan mengenai masuk kerja dan kewajiban PNS, serta tidak lagi mengatur ketentuan pidana. Peraturan ini juga membentuk tim pemeriksa untuk dugaan pelanggaran berat. Pelanggaran izin perkawinan dan perceraian diatur sebagai pelanggaran berat. Sistem I-DIS digunakan untuk memantau disiplin secara terpadu.
Peraturan ini mengatur tentang tata cara pembayaran dalam pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara. Mengatur tentang penunjukan pejabat perbendaharaan negara seperti Kuasa Pengguna Anggaran, Pengeluar Anggaran, Penguji Anggaran, serta tugas dan tanggung jawab masing-masing pejabat tersebut dalam pelaksanaan anggaran belanja negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Dokumen tersebut membahas tentang program percepatan akuntabilitas keuangan pemerintah tahun 2012, mencakup ruang lingkup pelaksanaan anggaran, mekanisme penyusunan dan revisi DIPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran), serta prosedur pendapatan negara dan penyaluran dana."
Teknik penyusunan rka & dpa skpd (bahan tommy 2013tommy irawan
Dokumen tersebut membahas proses penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja pemerintah daerah mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan anggaran, mencakup dokumen-dokumen yang digunakan seperti RKPD, KUA, RKA-SKPD, RAPBD, dan DPA-SKPD."
Mekanisme pencairan reksus dan prosedur refund PHLN di KPPNAhmad Abdul Haq
Dokumen tersebut membahas mekanisme refund pinjaman luar negeri (PHLN) di Indonesia, termasuk prosedur refund, peran berbagai instansi terkait seperti kementerian keuangan dan lembaga penerima pinjaman, serta kebijakan baru terkait pengaturan refund PHLN.
Sosialisasi undang undang nomor 9 tahun 2018 tentang pendapatan negara bukan ...Dr. Zar Rdj
Dokumen tersebut membahas tentang peningkatan kualitas pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) melalui implementasi Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang PNBP dan peran Kanwil Ditjen Perbendaharaan serta Satuan Kerja Instansi Pengelola PNBP setelah penetapan UU tersebut.
Mekanisme Pelaksanaan Belanja Daerah terdiri dari.docxNiela7
Dokumen tersebut membahas mekanisme pelaksanaan belanja daerah dan pihak-pihak terkaitnya, meliputi (1) penyusunan anggaran kas oleh SKPD dan verifikasi oleh TAPD dan PPKD, (2) penyediaan dana melalui penerbitan SPD oleh PPKD, (3) permintaan pembayaran melalui SPP oleh bendahara, (4) perintah pembayaran melalui SPM oleh pengguna anggaran, dan (5)
Peraturan ini mengatur tentang tata cara pembayaran dalam pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara, meliputi pembuatan komitmen melalui perjanjian atau penetapan keputusan, persyaratan dokumen pendukung, penerbitan surat perintah pembayaran oleh pengelola anggaran, dan penyampaian surat perintah pembayaran kepada unit pelaksana pembayaran.
Dokumen tersebut membahas tentang pelaporan keuangan bantuan pemerintah yang diserahkan kepada masyarakat, mencakup ketentuan peraturan terkait, mekanisme penyaluran, pencairan, dan pertanggungjawaban bantuan pemerintah.
Peraturan ini mengatur tentang pedoman pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran negara pada akhir tahun anggaran dengan tujuan menjamin kelancaran proses penerimaan dan pembayaran tagihan kepada negara. Peraturan ini mengatur tentang batas waktu penerimaan dan pengeluaran negara, termasuk pengajuan SPM dan pembayaran gaji, honorarium, utang luar dan dalam negeri pada akhir tahun anggaran.
Tata cara penarikan pinjaman dan hibah luar negeri meliputi tiga mekanisme, yaitu: (1) pembayaran langsung oleh pemberi pinjaman kepada pihak ketiga, (2) penggantian pembiayaan pendahuluan apabila dana telah ditarik terlebih dahulu, (3) penggunaan letter of credit untuk pembelian barang dan jasa luar negeri. Prosesnya melibatkan berbagai instansi pemerintah dan bank untuk memastikan dok
Dokumen tersebut membahas mekanisme pengelolaan keuangan negara di Indonesia berdasarkan peraturan perundang-undangan terkait. Dibahas pula mengenai dasar hukum pelaksanaan pembayaran atas beban anggaran pendapatan dan belanja negara serta mekanisme pembayaran langsung dan uang persediaan.
Dokumen tersebut membahas mekanisme pelaksanaan anggaran berdasarkan peraturan Menteri Keuangan Nomor 62/2023 tentang perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran, serta akuntansi dan pelaporan keuangan. Dokumen tersebut menjelaskan peran dan tanggung jawab pengguna anggaran, kuasa pengguna anggaran, pejabat pembuat komitmen, pejabat penanda tangan SPM, serta ketentuan lain terkait pelaksanaan anggaran
Dokumen tersebut memberikan pedoman kepada bendahara dalam melakukan penatausahaan dan pertanggungjawaban, menyederhanakan prosesnya tanpa mengabaikan kontrol internal, serta memberikan petunjuk teknis pengisian dokumen.
Dokumen tersebut membahas tentang penatausahaan keuangan daerah yang mencakup asas umum, pelaksanaan penatausahaan, tugas bendahara penerimaan dan pengeluaran, serta sistem akuntansi keuangan daerah. Secara ringkas, dokumen tersebut mengatur tata kelola keuangan pemerintah daerah.
BPKP adalah badan pengawasan intern pemerintah yang bertugas melakukan audit intern di lingkungan pemerintah pusat dan daerah. BPKP didirikan pada tahun 1983 dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden. BPKP memiliki tugas mengawasi keuangan negara dan pembangunan nasional serta mengoordinasikan pengawasan intern di Indonesia.
TRANSAKSI NERACA PEMBAYARAN DAN JENIS-JENIS PERDAGANGAN / TRANSAKSI INTERNAS...Muhammad Rafi Kambara
TRANSAKSI NERACA PEMBAYARAN DAN JENIS-JENIS PERDAGANGAN / TRANSAKSI INTERNASIONAL.docx
Disusun oleh: Muhammad Rafi Kambara
Transaksi dalam neraca pembayaran dapat dibedakan dalam dua macam transaksi, yaitu :
1. Transaksi debit, adalah transaksi yang mengakibatkan bertambahnya kewajiban bagi penduduk negara yang mempunyai neraca pembayaran tersebut untuk mengadakan pembayaran kepada penduduk negara lain.
Contoh: Indonesia membeli jasa dari Malaysia, maka transaksi tersebut menimbulkan kewajiban untuk mengadakan pembayaran kepada Malaysia, sehingga transaksi jasa tersebut merupakan transaksi debit yang dicatat dalam neraca pembayaran dengan tanda minus (–).
2. Transaksi kredit, adalah transaksi yang mengakibatkan timbul atau bertambahnya hak bagi penduduk negara yang mempunyai neraca pembayaran tersebut untuk menerima pembayaran dari negara lain.
Contoh: Indonesia menjual jasa ke Malaysia, maka transaksi tersebut menimbulkan hak untuk menerima pembayaran dari Malaysia, maka transaksi tersebut merupakan transaksi kredit yang dicatat dalam neraca pembayaran dengan tanda positif (+).
1. Microsoft Access 2010 adalah program database yang dapat mengelola dan mengorganisir data secara berelasi. 2. Dokumen ini menjelaskan fitur-fitur utama Access 2010 seperti area kerja, hubungan antara data, tabel dan database, serta penggunaan tabel, query, form dan report. 3. Dokumen ini juga menjelaskan tipe-tipe data dan cara mengatur properti field dalam membuat tabel di Access 2010.
UPAYA PENANGGULANGAN KORUPSI JALUR PENAL MELALUI PEMBAHARUAN RKUHP DENGAN UU...Muhammad Rafi Kambara
Berdasarkan dokumen tersebut, ada beberapa poin penting yang dapat dirangkum dalam 3 kalimat:
1) Dokumen membahas upaya penanggulangan korupsi melalui jalur hukum pidana dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) dan implikasinya terhadap UU Tipikor. 2) Beberapa pasal korupsi di RKUHP diantaranya mengatur hukuman pidana untuk korupsi yang dapat berupa pidana
Kurva Phillips menunjukkan hubungan negatif antara inflasi dan pengangguran dalam jangka pendek. Pada setiap titik, pembuat kebijakan dapat memilih kombinasi inflasi dan pengangguran dengan menggerakkan permintaan agregat di sepanjang kurva penawaran agregat jangka pendek. Faktor seperti inflasi yang diharapkan, pengangguran siklis, dan guncangan penawaran dapat menyebabkan pergeseran kurva Phillips.
Konsep SCM (Supply Chain Management), BENTUK & MODEL SUPPLY CHAIN MANAGEMENTMuhammad Rafi Kambara
Konsep SCM (Supply Chain Management), BENTUK & MODEL SUPPLY CHAIN MANAGEMENT
Disusun oleh: Muhammad Rafi Kambara
• Konsep Supply Chain adalah sistem yang memungkinkan perpindahan barang dari produsen agar hal-hal seperti keterlambatan penyampaian, salah barang, dsb bisa dikurangi atau tidak terjadi. • Konsep lama logistik : sebagai persoalan intern perusahaan dan pemecahannya diutamakan pada pemecahan intern perusahaan. • Konsep baru logistik : dilihat sebagai masalah yang lebih luas sejak dari bahan dasar samapai barang jadi yang dipakai oleh konsumen akhir, sehingga merupakan mata rantai penyediaan barang. • Pengertian SCM menurut para ahli :
Sarbanes-Oxley Act adalah undang-undang federal Amerika Serikat yang ditetapkan pada 2002 sebagai respons atas berbagai skandal besar perusahaan seperti Enron dan Worldcom, yang menetapkan standar baru untuk tata kelola perusahaan dan pelaporan keuangan perusahaan publik.
Pengujian atas pengendalian internal (Test of Controls) - Belanja SubsidiMuhammad Rafi Kambara
Pengujian atas pengendalian internal (Test of Controls) - Belanja Subsidi
Disusun oleh: Muhammad Rafi Kambara
Pengujian pengendalian merupakan pengujian terhadap kebijakan atau prosedur pengendalian internal instansi atas belanja subsidi untuk mendeteksi dan mencegah salah saji materil dalam suatu asersi laporan keuangan.
Type of Study
Studying is something that we must do to improve the knowledge, skills through training and experience. Everyone is unique or different, therefore the way to study is also different. As for how a person in studying consists of two types, namely studying alone and studying with grups, between has a distinct effect and advantage.
BUDAYA NUSANTARA 4 ETNIS KEBUDAYAAN BUGIS, MAKASSAR, MANDAR, DAN TORAJAMuhammad Rafi Kambara
Dokumen tersebut membahas kebudayaan suku Bugis, Makassar, Mandar, dan Toraja di Sulawesi. Secara singkat, dokumen menjelaskan tentang lokasi dan lingkungan alam suku-suku tersebut, bahasa yang mereka gunakan, sejarah asal usul, sistem teknologi, rumah adat, pakaian adat, senjata tradisional, sistem ekonomi, dan kesenian yang mereka miliki.
ANALISIS PT BURSA EFEK INDONESIA DALAM RUANG LINGKUP KEUANGAN NEGARAMuhammad Rafi Kambara
Dokumen ini membahas tentang analisis Bursa Efek Indonesia dalam ruang lingkup keuangan negara. Bursa Efek Indonesia adalah lembaga swasta yang menghubungkan investor dan perusahaan yang membutuhkan modal, diawasi oleh OJK. Bursa Efek Indonesia tidak termasuk dalam lingkup keuangan negara karena merupakan lembaga yang mencari keuntungan dari biaya perdagangan surat berharga.
Unsur Pasal UU Tipikor dalam Kasus Korupsi Hambalang
Disusun oleh:
ELA AMALIA
HANDI NOPIAN
ISMAIL IMADUDDIN
MUHAMMAD RAFI KAMBARA
M ZAKI ZULFIQAR R
NURUL PRATIWI
RATIH LISTYAWATI
RIRA HELENA
Unsur Pasal UU Tipikor dalam Kasus Korupsi dan Pencucian Uang Waode NurhayatiMuhammad Rafi Kambara
Unsur Pasal UU Tipikor dalam Kasus Korupsi dan Pencucian Uang Waode Nurhayati
Disusun oleh:
Handi Nopian
Ela Amalia
Ismail Imaduddin
Rira Helena
Muhammad Rafi Kambara
Ratih Listyawati
M Zaki Dzulfiqar R
Nurul Pratiwi S
Termasuk Penyerahan BKP Bukan Termasuk Penyerahan BKP
1. PENYERAHAN HAK ATAS BKP KARENA SUATU PERJANJIAN
2. PENGALIHAN BKP OLEH KARENA SUATU PERJANJIAN
SEWA BELI & PERJANJIAN SEWA GUNA USAHA (LEASING)
3. PENYERAHAN BKP KEPADA PEDAGANG PERANTARA ATAU MELALUI JURU LELANG
4. PEMAKAIAN SENDIRI & PEMBERIAN CUMA-CUMA
5. BKP BERUPA PERSEDIAAN & AKTIVA YG MENURUT TUJUAN SEMULA TDK UTK
DIPERJUALBELIKAN YG MASIH TERSISA PADA SAAT PEMBUBARAN PERUSAHAAN
6. PENYERAHAN BKP DARI PUSAT KE CABANG ATAU SEBALIKNYA
& PENYERAHAN BKP ANTAR CABANG
7. PENYERAHAN BKP SECARA KONSINYASI
8. PENYERAHAN BKP OLEH PKP DLM RANGKA PERJANJIAN PEMBIAYAAN
BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH YG PENYERAHANNYA DIANGGAP LANGSUNG
DARI PKP KPD PIHAK YANG MEMBUTUHKAN BKP
Bukan Termasuk Penyerahan BKP
1. PENYERAHAN BKP KEPADA MAKELAR SEBAGAIMANA DIMAKSUD
DLM KUHD
2. PENYERAHAN BKP UNTUK JAMINAN UTANG PIUTANG
3. PENYERAHAN BKP DARI PUSAT KE CABANG ATAU SEBALIKNYA
& PENYERAHAN ANTAR CABANG DLM HAL PKP MELAKUKAN
PEMUSATAN TEMPAT PAJAK TERUTANG
4. PENGALIHAN BKP DALAM RANGKA RESTRUKTURISASI USAHA (PENGGABUNGAN,PELEBURAN,PEMEKARAN,PEMECAHAN, & PENGAMBIL-ALIHAN USAHA) DENGAN SYARAT PIHAK YG MELAKUKAN PENGALIHAN & YG MENERIMAPENGALIHAN ADALAH PKP
5. BKP BERUPA AKTIVA YANG MENURUT TUJUAN SEMULA TDK UTK DIPERJUALBELIKAN, YANG MASIH TERSISA PD SAAT PEMBUBARAN PERUSAHAAN, YG PM ATAS PEROLEHANNYA TDK DAPAT DIKREDITKAN MENURUT KETENTUAN PASAL 9 AYAT (8) HURUF B DAN HURUF C.
Analisis Dan Penentuan Prosedur Audit LKPP 2012-2016 atas Belanja SubsidiMuhammad Rafi Kambara
Analisis Dan Penentuan Prosedur Audit
LKPP 2012-2016 atas Belanja Subsidi
Disusun oleh:
Fakhri Faris
Ilham Maulana
Muhammad Rafi Kambara
Nanda Arya Putra
Rira Helena
Rizky Nur Aprilia
Rangkuman Materi Akuntansi Keuangan Menengah Kas dan Piutang (Cash and Receiv...Muhammad Rafi Kambara
Kas merupakan alat pembayaran yang siap digunakan untuk membiayai kegiatan perusahaan dan merupakan aktiva lancar paling likuid. Dokumen ini membahas tentang pengelolaan dan pelaporan kas, termasuk kas kecil, rekonsiliasi bank, piutang, dan penggunaan piutang untuk memenuhi kebutuhan kas.
Ketiga undang-undang tersebut mengatur tentang pengelolaan keuangan negara di Indonesia dengan merujuk pada prinsip-prinsip good governance seperti transparansi, akuntabilitas, dan profesionalitas. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 mengatur tentang keuangan negara, Nomor 1 Tahun 2004 mengatur perbendaharaan negara, dan Nomor 15 Tahun 2004 mengatur pemeriksaan pengelolaan keuangan negara.
Penerimaan dari Pencetakan Uang (Seigniorage), Inflasi dan Tingkat BungaMuhammad Rafi Kambara
Penerimaan dari Pencetakan Uang (Seigniorage), Inflasi dan Tingkat Bunga
Disusun oleh: Muhammad Rafi Kambara
Penerimaan yang ditingkatkan melalui pencetakan uang disebut seigniorage. Peningkatan jumlah uang beredar akan menyebabkan inflasi, namun inflasi ini meningkatkan penerimaan bagi pemerintah seakan menetapkan pajak inflasi.
Tingkat bunga adalah harga yang dibayarkan untuk satuan mata uang yang dipinjam pada periode waktu tertentu.
Keberadaan Nganjuk sebagai kabupaten yang memiliki resiko bencana berskala sedang menjadi fokus pembahasan dalam FGD Lingkungan yang di gelar di Dinas Lingkungan Hidup Kab. Nganjuk.
Dalam kegiatan FGD yang di hadiri seluruh Komunitas, Pemangku Kebijakan (Dinas Kehutanan Jawa Timur, FPRB Nganjuk, BPBD Nganjuk) tersebut menyoroti pentingnya kolaborasi antar pihak untuk melakukan aksi mitigasi pengurangan resiko bencana.
Dalam Paparan ini, Pelestari Kawasan Wilis memaparkan konsep mitigasi yang bertumpu pada perlindungan sumber mata Air. Hal ini selaras dengan aksi & kegiatan yang telah dilakukan sejak 2020, dimana Perkawis mengambil peran konservasi di sekitar lereng Wilis
CERITA REMEH TEMEH DESA ANKOR JAWA TENGAH.pdfZainul Ulum
Sekelumit cerita tentang ekspresi kegelisahan kaum muda desa atas kondisi negara, yang memilih menyalakan lilin-lilin kecil sebisanya daripada mengutuk kegelapan yang memiskinkannya selama beberapa generasi
Proses Bisnis KPPN dan Proses Bisnis Seksi Pencairan Dana.docx
1. Proses Bisnis KPPN Tegal
Pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan
dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran
rakyat dalam wujud Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Dasar hukum yang
mengatur APBN adalah Undang-Undang Dasar 1945 Amendemen IV pasal 23 bab VIII.
Kegiatan pelaksanaan APBN dilaksanakan mulai 1 Januari sampai 31 Desember pada tahun
berjalan (APBN t). Kegiatan pelaksanaan APBN dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini
kementerian/lembaga (K/L). Setelah APBN ditetapkan, rincian anggaran belanja Pemerintah
Pusat ditetapkan dengan Keputusan Presiden. K/L mengusulkan konsep Daftar Isian
Pelaksanaan Anggaran (DIPA) berdasarkan Keppres mengenai rincian APBN dan
menyampaikannya paling lambat pada minggu pertama bulan Desember ke Kementerian
Keuangan untuk disahkan.
Dokumen anggaran yang telah disahkan oleh Menteri Keuangan disampaikan kepada
menteri/pimpinan lembaga, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Gubernur, Direktur Jenderal
Anggaran, Direktur Jenderal Perbendaharaan, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal
Perbendaharaan terkait, Kuasa Bendahara Umum Negara (KPPN) terkait, dan Kuasa Pengguna
Anggaran. Pasal 17 Undang-Undang Perbendaharaan Negara menyatakan bahwa Pengguna
Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran melaksanakan kegiatan yang tercantum dalam dokumen
pelaksanaan anggaran yang telah disahkan dan berwenang mengadakan ikatan/perjanjian
dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan.
Dalam rangka kegiatan pelaksanaan APBN, KPPN Tegal yang tergolong KPPN Tipe
Al mempunyai tugas melaksanakan kewenangan perbendaharaan dan Bendahara Umum
Negara (BUN), penyaluran pembiayaan atas beban anggaran, serta penatausahaan penerimaan
dan pengeluaran anggaran melalui dan dari kas negara berdasarkan peraturan perundang-
undangan. Secara umum KPPN Tegal berperan dalam menjamin kelancaran pencairan dana
APBN secara tepat sasaran, tepat waktu dan tepat jumlah, mengelola penerimaan Negara secara
proposional dan akuntabel, mewujudkan pelaporan pertanggung jawaban APBN yang akurat
dan tepat waktu, mewujudkan sarana dan prasarana yang aman dan memadai untuk menunjang
pelaksanaan tugas pokok, dan mewujudkan manajemen Satker yang handal dan pengendalian
internal yang tertib dan memadai.
Proses bisnis di KPPN Tegal tersebut dimulai dari Satker membuat data tagihan
langsung dalam SPAN dan mencetak SPM serta menyampaikan resume tagihan/SPM beserta
dokumen pendukung tersebut ke KPPN, resume tagihan dari Satker diterima dan divalidasi
oleh front office Seksi Pencairan Dana kemudian direviu oleh middle office Seksi Pencairan
Dana dan persetujuan dari MO Seksi Pencairan Dana dengan diterbitkannya Surat Persetujuan
Pembayaran Tagihan (SPPT) untuk satu SPM apabila disetujui dilanjutkan ke Kepala Seksi
Pencairan Dana untuk direviu kembali, apabila sudah disetujui SPM kemudian dipecah (split)
menjadi dua bagian terpisah dan diberikan ke Subbag. Umum untuk diberikan ke Satker,
sedangkan satunya yaitu SPM dengan SPPT diberikan ke Seksi Bank untuk dilakukan
penyelesaian tagihan. Di Pelaksana Seksi Bank akan membuat PPR untuk dimintakan proses
pembayaran kemudian direviu serta disetujui oleh Kepala Seksi Bank dan diterbitkan Surat
Perintah Pencairan Dana (SP2D). SP2D tersebut diberikan ke Subbag. Umum untuk pemilahan
bukti potong dan distribusi dokumen tagihan, setelah itu diberikan ke Seksi Verifikasi dan
Akuntansi untuk kemudian dilakukan arsip. Atas penggunaan anggaran tersebut
2. dipertanggungjawabkan dengan LPJ yang diterima Seksi Verifikasi dan Akuntansi. Dalam
pelaksanaan pencairan dana tersebut, Subbagian Umum dan Seksi Manajemen Satker dan
Kepatuhan Internal berperan sebagai pendukung yaitu Subbagian Umum dalam hal
mewujudkan sarana dan prasarana yang aman dan memadai untuk menunjang pelaksanaan
tugas pokok dan Seksi MSKI dalam hal mewujudkan manajemen Satker yang handal dan
pengendalian internal yang tertib dan memadai.
Seksi Pencairan Dana
Pengeluaran negara yang dilakukan oleh Pengguna Anggaran terdiri dari 2 mekanisme
yaitu mekanisme pembayaran secara langsung (LS) dan mekanisme pembayaran melalui Uang
Persediaan (UP). Mekanisme LS yaitu Pembayaran atas tagihan kepada Negara dilakukan
secara langsung dari Rekening Kas Umum Negara kepada yang berhak, sedangkan mekanisme
UP yaitu uang muka kerja dalam jumlah tertentu yang diberikan kepada Bendahara
Pengeluaran untuk membiayai kegiatan operasional sehari-hari Satuan Kerja atau membiayai
pengeluaran yang menurut sifat dan tujuannya tidak mungkin dilakukan melalui mekanisme
pembayaran langsung. DIPA berlaku sebagai dasar pelaksanaan pengeluaran negara setelah
mendapat pengesahan dari Menteri Keuangan selaku BUN. Alokasi dana yang tertuang dalam
DIPA merupakan batas tertinggi pengeluaran negara. Pengeluaran negara tidak boleh
dilaksanakan jika alokasi dananya tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dalam DIPA. Khusus
pelaksanaan pengeluaran negara untuk pembayaran gaji dan tunjangan yang melekat pada gaji
dapat melampaui alokasi dana gaji dan tunjangan yang melekat pada gaji dalam DIPA, sebelum
dilakukan perubahan/revisi DIPA. KPPN selaku Kuasa BUN melaksanakan pencairan dana
berdasarkan perintah pembayaran yang diterbitkan oleh PPSPM atas nama KPA. Dalam
pelaksanaan pencairan dana, KPPN memiliki tugas dan wewenang untuk menguji dan
meneliti kelengkapan SPM yang diterbitkan oleh PPSPM.
Seksi Pencairan Dana mempunyai tugas melakukan pengujian resume tagihan dan
Surat Perintah Membayar (SPM), pengujian Surat Perintah Pengesahan Pendapatan dan
Belanja Badan Layanan Umum (BLU), penerbitan Surat Tanggapan Koreksi, melakukan
pengelolaan data kontrak, data pemasok (supplier), dan belanja pegawai satuan kerja,
melakukan pengesahan hibah langsung dalam bentuk uang, serta melakukan monitoring dan
evaluasi penyerapan anggaran satuan kerja.
Proses pencairan dana dimulai dari Satker membuat data tagihan langsung dalam SPAN,
adapun Satker yang mempunyai akses ke SPAN terdiri dari KPPN selaku Satker BUN, Satker
BA BUN lingkup Kementerian Keuangan yang ditentukan dan Satker lain yang ditentukan.
PPSPM Satker melakukan pemeriksaan dan pengujian SPP beserta dokumen pendukung yang
disampaikan oleh PPK. Pemeriksaan dan pengujian SPP beserta dokumen pendukung SPP
meliputi pengujian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) dan keabsahan dokumen
pendukung. Dalam hal pemeriksaan dan pengujian SPP beserta dokumen pendukungnya
memenuhi ketentuan, PPSPM menerbitkan/ menandatangani SPM. SPM yaitu dokumen yang
diterbitkan oleh PA/KPA atau pejabat lain yang ditunjuk untuk mencairkan dana yang
bersumber dari DIPA atau dokumen lain yang dipersamakan. Jangka waktu pengujian SPP
sampai dengan penerbitan SPMUP/TUP/GUP/PTUP/LS oleh PPSPM diatur sebagai berikut:
a. untuk SPP-UP/TUP diselesaikan paling lambat 2 (dua) hari kerja;
b. untuk SPP-GUP diselesaikan paling lambat 4 (empat) hari kerja;
3. c. untuk SPP-PTUP diselesaikan paling lambat 3 (tiga) hari kerja;
dan
d. untuk SPP-LS diselesaikan paling lambat 5 (lima) hari kerja.
Penerbitan SPM oleh PPSPM dilakukan melalui sistem aplikasi yang disediakan oleh
Direktorat Jenderal Perbendaharaan. SPM yang diterbitkan melalui sistem aplikasi SPM
Personal Identification Number (PIN). PPSPM sebagai tanda tangan elektronik pada ADK
SPM dari penerbit SPM yang sah.
PPSPM menyampaikan SPM-UP/TUP/GUP/GUP Nihil/ PTUP/LS dalam rangkap 2
(dua) beserta ADK SPM kepada KPPN. Penyampaian SPM-UP/SPM-TUP/SPM-LS diatur
sebagai berikut:
a. Penyampaian SPM-UP dilampiri dengan surat pernyataan dari KPA yang dibuat sesuai
format sebagaimana tercantum dalam Lampiran PMK No. 190 Tahun 2012 XIV.
b. Penyampaian SPM-TUP dilampiri dengan surat persetujuan pemberian TUP dari Kepala
KPPN.
c. Penyampaian SPM-LS dilampiri dengan Surat Setoran Pajak (SSP) dan/atau bukti setor
lainnya, dan/atau daftar nominatif untuk yang lebih dari 1 (satu) penerima.
Khusus untuk penyampaian SPM-LS dalam rangka pembayaran jaminan uang muka atas
perjanjian/kontrak, juga dilampiri dengan:
a. Asli surat jaminan uang muka;
b. Asli surat kuasa bematerai cukup dari PPK kepada Kepala KPPN untuk mencairkan
jaminan uang muka; dan
c. Asli konfirmasi tertulis dari pimpinan penerbit jaminan uang muka sesuai
Peraturan Presiden mengenai pengadaan barang/jasa pemerintah.
Khusus untuk penyampaian SPM atas beban pinjaman/hibah luar negeri, juga dilampiri dengan
faktur pajak.
PPSPM menyampaikan SPM kepada KPPN paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah SPM
diterbitkan. SPM-LS untuk pembayaran gaji induk disampaikan kepada KPPN paling lambat
tanggal 15 sebelum bulan pembayaran. Dalam hal tanggal 15 merupakan hari libur atau hari
yang dinyatakan libur, penyampaian SPM-LS untuk pembayaran gaji induk kepada KPPN
dilakukan paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal 15. Pelaksanaan ketentuan tersebut
dikecualikan untuk Satker yang kondisi geografis dan transportasinya sulit, dengan
memperhitungkan waktu yang dapat dipertanggungjawabkan.
Penyampaian SPM kepada KPPN dilakukan oleh petugas pengantar SPM yang
sah dan ditetapkan oleh KPA dengan ketentuan sebagai berikut:
a. Petugas Pengantar SPM menyampaikan SPM beserta dokumen pendukung dan
ADK SPM melalui front office Penerimaan SPM pada KPPN;
b. Petugas Pengantar SPM harus menunjukkan Kartu Identitas Petugas Satker
(KIPS) pada saat menyampaikan SPM kepada Petugas Front Office dan
4. c. Dalam hal SPM tidak dapat disampaikan secara langsung ke KPPN, penyampaian
SPM beserta dokumen pendukung dan ADK SPM dapat melalui Kantor Pos/Jasa Pengiriman
resmi.
Untuk penyampaian SPM melalui kantor pos/jasa pengiriman resmi, KPA terlebih dahulu
menyampaikan konfirmasi/ pemberitahuan kepada Kepala KPPN.
Dalam pencairan anggaran belanja negara, KPPN melakukan penelitian dan pengujian
atas SPM yang disampaikan oleh PPSPM. Penelitian SPM, meliputi meneliti kelengkapan
dokumen pendukung SPM dan meneliti kebenaran SPM.
Penelitian kebenaran SPM meliputi:
a. meneliti kesesuaian tanda tangan PPSPM pada SPM dengan spesimen tanda tangan PPSPM
pada KPPN;
b. memeriksa cara penulisan/pengisian jumlah angka dan huruf pada SPM; dan
c. memeriksa kebenaran penulisan dalam SPM, termasuk tidak boleh terdapat cacat dalam
penulisan.
Pengujian SPM meliputi:
a. menguji kebenaran perhitungan angka atas beban APBN yang tercantum dalam SPM;
b. menguji ketersediaan dana pada kegiatan/output/jenis belanja dalam DIPA dengan yang
dicantumkan pada SPM;
c. menguji kesesuaian tagihan dengan data perjanjian/kontrak atau perubahan data pegawai
yang telah disampaikan kepada KPPN.
d. Menguji persyaratan pencairan dana; dan
e. Menguji kesesuaian nilai potongan pajak yang tercantum dalam SPM dengan nilai pada SSP.
Pengujian kebenaran perhitungan angka merupakan pengujian kebenaran jumlah
belanja/pengeluaran dikurangi dengan jumlah potongan/penerimaan dengan jumlah bersih
dalam SPM.
Pengujian persyaratan pencairan dana, meliputi:
a. Menguji SPM UP berupa besaran UP yang dapat diberikan.
b. Menguji SPM TUP meliputi kesesuaian jumlah uang yang diajukan pada SPM TUP dengan
jumlah uang yang disetujui Kepala KPPN.
c. Menguji SPM PTUP meliputi jumlah TUP yang diberikan dengan jumlah uang yang
dipertanggungjawabkan dan kepatuhan jangka waktu pertanggungjawaban;
d. Menguji SPM GUP meliputi batas minimal revolvingdari UP yang dikelola.
e. Menguji SPM LS Non Belanja Pegawai berupa kesesuaian data perjanjian kontrak pada
SPM LS dengan data perjanjian/kontrak yang tercantum dalam Kartu Pengawasan Kontrak
KPPN, dan
5. f. Menguji SPM LS Belanja Pegawai sesuai dengan prosedur standar operasional yang
ditetapkan oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan.
Dalam hal terdapat UP tahun anggaran sebelumnya belum dipertanggungjawabkan,
pengujian SPM UP, meliputi:
a. kesesuaian jumlah uang dan keabsahan bukti setor pengembalian sisa UP tahun anggaran
yang sebelumnya; atau
b. kesesuaian jumlah potongan UP pada SPM UP dengan sisa UP tahun anggaran yang
sebelumnya;
Dalam hal jumlah uang yang harus dipertanggungjawabkan kurang dari jumlah
TUP yang diberikan, harus disertai dengan bukti setor pengembalian TUP yang telah dilakukan
konfirmasi KPPN. Ketentuan menyertakan bukti setor tidak berlaku dalam hal SPM -
PTUP diajukan ke KPPN
Dalam rangka pengawasan dan pengamanan terhadap pengembalian pembayaran
jaminan uang muka, KPPN melakukan pencatatan atas pembayaran jaminan uang muka
menggunakan aplikasi SP2D. Pencatatan atas pembayaran jaminan uang mukadibuat sesuai
format sebagaimana tercantum dalam Lampiran XV PMK No. 190 Tahun 2012.
Kepala KPPN mencairkan jaminan uang muka berdasarkan:
a. Surat Kuasa dan
b. Surat pernyataan yang ditandatangani oleh KPA yang menyatakan bahwa telah terjadi
pemutusan perjanjian/kontrak dengan penyedia barang jasa.
Dokumen-dokumen berupa SPM, dokumen pendukung, ADK SPM dan/atau ADK
kontrak yang disampaikan Satker tersebut diterima oleh petugas konversi. Konversi adalah
perubahan dari sistem atau jenis instrumen tertentu menjadi sistem atau instrumen yang lain,
konversi diperlukan untuk mengubah daata pada aplikasi Satker menjadi data yang dapat
dimasukan dalam database SPAN. Petugas Konversi pada front office melakukan pemeriksaan
KIPS, meneliti lampiran dan kebenaran SPM, memvalidasi PIN PPSPM, pemindaian barcode
SPM, dan Pemindaian virus ADK. Petugas konversi melakukan konversi berkaitan ADK
resume tagihan, ADK Supplier, dan ADK kontrak menggunakan aplikasi konversi, petugas
konversi juga melakukan konfirmasi NRS/NRK, apabila konfirmasi NRS/NRK sukses maka
setelah itu diberikan ke Petugas validasi tagihan front office untuk dilakukan validasi tagihan
dan apabila tidak berhasil maka dilakukan pendaftaran S/K oleh petugas validasi S/K.
Petugas FO Validator menerima dokumen tagihan dari petugas konversi dan mencetak
karwas kontrak, kemudian Petugas FO Validator mengunduh ADK resume tagihan dan
mengunggah ADK SPM pada sistem SPAN serta menentukan NRS/NRK. Petugas FO
Validator memvalidasi secara sistem atau manual, apabila tidak valid mencantumkan alasan
ditolak dan apabila valid mengisikan nama petugas dan jam validasi dan mengirim SPM ke
MO Validator Seksi Pencairan Dana. Petugas MO Validator Seksi Pencairan Dana mereviu
dan memvalidasi serta mencetak Surat Persetujuan Pembayaran Tagihan (SPPT). Dokumen
tersebut diteruskan ke Kepala Seksi Pencairan Dana untuk direviu kembali dan dilakukan
validasi, setelah disetujui oleh Kepala Seksi Pencairan Dana 2 rangkap SPM dan SPPTtersebut
dipisah (Split) menjadi 2 bagian terpisah yaitu satu rangkap SPM diteruskan ke Subbagian
6. Umum untuk diberikan ke Satker sementara satu rangkap SPM disertai SPPT diberikan ke
Seksi Bank untuk dilakukan penyelesaian tagihan.
Di Seksi Pencairan Dana kami membantu dalam proses menonaktifkan supplier,
memisahkan SPM, membuat surat tanggapan atas SPM koreksi, mengecek data SKPP, dll.