SlideShare uma empresa Scribd logo
1 de 8
Baixar para ler offline
1 | M O N I T O R I N G D A N E V A L U A S I K E T E R B U K A A N I N F O R M A S I B A D A N P U B L I K T A H U N 2 0 2 2
KOMISI INFORMASI PUSAT
REPUBLIK INDONESIA
PETUNJUK TEKNIS
MONITORING DAN EVALUASI KETERBUKAAN INFORMASI BADAN PUBLIK
TAHUN 2022
Monitoring dan evaluasi Keterbukaan Informasi Badan Publik Tahun 2022 dilakukan guna mengetahui pelaksanaan keterbukaan informasi di
Badan Publik sebagaimana amanah dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (selanjutnya disebut
UU KIP), Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (selanjutnya disebut Perki SLIP) dan
Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2022 tentang Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik (selanjutnya disebut Perki
Monev).
I. Tema Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Badan Publik Tahun 2022
“DIGITALISASI KETERBUKAAN INFORMASI BADAN PUBLIK DALAM MASA RECOVERY COVID-19”
2 | M O N I T O R I N G D A N E V A L U A S I K E T E R B U K A A N I N F O R M A S I B A D A N P U B L I K T A H U N 2 0 2 2
II. Tahapan Kegiatan
A. Sosialisasi dan Penyebaran Kuesioner
1. Tim Monev KIP melakukan sosialisasi tahapan Monev dan penyebaran Kuesioner dalam bentuk aplikasi dan dapat diakses pada situs
Komisi Informasi Pusat (www.komisiinformasi.go.id). Sosialisasi dan penyebaran Kuesioner kepada Badan Publik yang terbagi atas 7
kategori dengan rincian sebagai berikut:
a. Kementerian 34
b. Lembaga Negara & Lembaga Pemerintah Non Kementerian 42
c. Lembaga Non Struktural 33
d. Pemerintah Provinsi 34
e. Badan Usaha Milik Negara 70
f. Perguruan Tinggi Negeri 149
g. Partai Politik 9
2. Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Badan Publik Tahun 2022 melakukan penilaian terhadap aspek yang terdiri atas:
a) Sarana Prasarana;
b) Jenis Informasi;
c) Kualitas Informasi;
d) Komitmen Organisasi;
e) Inovasi dan Strategi;
f) Digitalisasi; dan
g) Informasi Pengadaan Barang dan Jasa;
3 | M O N I T O R I N G D A N E V A L U A S I K E T E R B U K A A N I N F O R M A S I B A D A N P U B L I K T A H U N 2 0 2 2
B. Pengisian Kuesioner
1. Pengisian kuesioner evaluasi diri Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2022 menggunakan aplikasi Monev
Elektronik pada https://e-monev.komisiinformasi.go.id/ ;
2. Pengisian kuesioner evaluasi diri pada aplikasi Monev Elektronik dilakukan mulai tanggal 11 Agustus 2022 pukul 10.00 WIB sampai
dengan 11 September 2022 pukul 23.59 WIB ;
3. Pengisian kuesioner pada aplikasi Monev Elektronik dapat dilakukan oleh Badan Publik, sebagai berikut:
a. Badan Publik melakukan registrasi yang dimulai tanggal 11 Agustus 2022 pada https://e-
monev.komisiinformasi.go.id/registrasi dengan ketentuan sebagai berikut:
1) Email Register Badan Publik pada Data Responden adalah alamat resmi email PPID Badan Publik;
2) Akun Badan Publik akan dilakukan verifikasi dan aktivasi oleh Komisi Informasi Pusat; dan
3) Akun Badan Publik yang telah terverifikasi, dapat melakukan Login pada https://e-monev.komisiinformasi.go.id/login ;
4. Setiap pertanyaan pada kuesioner memiliki batas maksimal file PDF sebesar 2 MB/pertanyaan (apabila melebihi batas ukuran dapat
mencantumkan alamat URL/dropbox/google drive/lainnya).
C. Verifikasi Data
Verifikasi data adalah proses penilaian atas:
I. Penilaian Website, yakni penilaian atas aspek informasi yang diumumkan melalui media elektronik, dan mencakup
penyampaian/pengumuman informasi wajib berkala. TIM MONEV KIP akan melakukan penilaian kepada seluruh media website
resmi Badan Publik.
4 | M O N I T O R I N G D A N E V A L U A S I K E T E R B U K A A N I N F O R M A S I B A D A N P U B L I K T A H U N 2 0 2 2
II. Penilaian terhadap aspek informasi yang tersedia pada media non-elektronik, mencakup Sarana Prasarana, Kualitas
Informasi, Jenis Informasi, Komitmen Organisasi, Digitalisasi, dan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa. TIM MONEV KIP
akan melakukan verifikasi data terhadap Badan Publik yang mengisi kuesioner evaluasi diri dalam aplikasi e-
monev.komisiinformasi.go.id yang disertai dengan data dukung. Verifikasi data dilakukan dengan ketentuan:
a)Penilaian melalui Situs/portal yang tercantum dalam kolom “Link” pada kuesioner evaluasi diri di aplikasi;
b) Memeriksa kebenaran, kesesuaian, kelengkapan dan konsistensi jawaban dalam e-monev.komisiinformasi.go.id.
c) Data dukung berupa dokumen softfile dalam format Pdf (dokumen utuh)/alamat URL/dropbox/google drive/lainnya yang tercantum
dalam “Upload Dokumen” pada kuesioner evaluasi diri di aplikasi.
Verifikasi data dilakukan dengan cara sebagai berikut:
I. Verifikasi awal dilakukan oleh TIM MONEV Komisi Informasi Pusat untuk melakukan verifikasi terhadap kuesioner pada aplikasi
II. Masa sanggah hasil verikasi awal diberikan kepada Badan Publik untuk melakukan sanggah dan/atau perbaikan atas hasil verifikasi
awal pada aplikasi e-monev.komisiinformasi.go.id ; dan
III. Verifikasi akhir dilakukan oleh TIM MONEV Komisi Informasi Pusat untuk melakukan verifikasi atas sanggah dan/atau perbaikan dari
pengisian kuesioner Badan Publik di masa sanggah hasil verifikasi awal.
D. Presentasi
Presentasi merupakan tahap akhir penilaian untuk menilai Inovasi dan Strategi dalam pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik yang
disampaikan oleh Badan Publik melalui presentasi dihadapan Tim Penilai yang terdiri atas Komisioner Komisi Informasi Pusat, Akademisi,
dan Praktisi Keterbukaan Informasi.
5 | M O N I T O R I N G D A N E V A L U A S I K E T E R B U K A A N I N F O R M A S I B A D A N P U B L I K T A H U N 2 0 2 2
Presentasi dilakukan dengan cara mengundang Badan Publik yang telah mengisi kuesioner dalam aplikasi dan mendapatkan nilai
55 dari hasil verifikasi kuesioner dalam aplikasi e-monev.komisiinformasi.go.id untuk mempresentasikan terhadap materi yang
ditentukan oleh Komisi Informasi Pusat.
Penilaian terhadap presentasi dilakukan terhadap aspek:
I. Inovasi
a) Inovasi Pelayanan Informasi Publik yang berkesinambungan
b) Inovasi Pelayanan Informasi Publik dalam masa Pandemi Covid-19
c) Manfaat dari Inovasi bagi masyarakat
II. Strategi
Kolaborasi yang dilakukan oleh Badan Publik dengan Badan Publik lainnya dan/atau masyarakat dalam rangka melaksanakan keterbukaan
informasi publik secara berkelanjutan, terkait:
a) Program, Kebijakan dan Rencana Aksi mewujudkan Badan Publik Terbuka; dan
b) Proses penyebarluasan informasi publik.
Hal-hal terkait dengan teknis Presentasi akan diberitahukan kemudian secara resmi oleh Komisi Informasi Pusat.
6 | M O N I T O R I N G D A N E V A L U A S I K E T E R B U K A A N I N F O R M A S I B A D A N P U B L I K T A H U N 2 0 2 2
E. Penilaian oleh Komisi Informasi Pusat.
1) Penetapan Badan Publik dengan kualifikasi INFORMATIF, MENUJU INFORMATIF, CUKUP INFORMATIF, KURANG INFORMATIF dan
TIDAK INFORMATIF dengan cara:
a) Mengakumulasi hasil penilaian kuesioner evaluasi diri dan verifiikasi data.
b) Masukan-masukan publik yang belum terverifikasi atau adanya indikasi ketidakpatuhan terhadap keputusan-keputusan Komisi
Informasi.
c) Bilamana dipandang perlu, Komisi Informasi Pusat akan melakukan kunjungan atau visitasi terhadap Badan Publik untuk
mengklarifikasi/ memvalidasi/mengkonfirmasi terhadap aspek-aspek penilaian yang belum tergambarkan.
2) Hasil penilaian berupa kualifikasi dengan rentang nilai sebagai berikut:
a) Informatif nilai 90 s/d 100;
b) Menuju Informatif nilai 80 s/d 89,9;
c) Cukup Informatif nilai 60 s/d 79,9;
d) Kurang Informatif nilai 40 s/d 59,9; dan
e) Tidak Informatif nilai kurang dari 39,9.
F. Partisipasi Publik
Untuk menjamin transparansi dan akuntabilitas penilaian, hasil setiap tahapan akan dipublikasikan melalui e-monev.komisiinformasi.go.id
serta media publikasi lainnya dengan maksud memberikan ruang bagi partisipasi public memberikan masukan-masukan.
7 | M O N I T O R I N G D A N E V A L U A S I K E T E R B U K A A N I N F O R M A S I B A D A N P U B L I K T A H U N 2 0 2 2
III. Pembobotan Penilaian
A. Penilaian Verifikasi Kuesioner Evaluasi Diri, dengan bobot 85 %
Terdiri atas nilai:
1) Sarana Prasarana : 10
2) Kualitas Informasi : 10
3) Jenis Informasi : 40
4) Komitmen Organisasi : 10
5) Digitalisasi : 20
6) Informasi Pengadaan Barang dan Jasa : 10
B. Presentasi, dengan bobot 15 %
Terdiri atas nilai:
1) Inovasi, dengan bobot penilaian 50 %
a) Inovasi Pelayanan Informasi Publik yang berkesinambungan dengan nilai 40;
b) Inovasi Pelayanan Informasi Publik dalam masa Pandemi Covid-19 dengan nilai 30;
c) manfaat dari inovasi bagi masyarakat dengan nilai 30.
2) Strategi, dengan 50 %
a) Program, Kebijakan dan Rencana Aksi mewujudkan Badan Publik Terbuka, dengan nilai 50;
b) Proses penyebarluasan informasi publik, dengan nilai 50.
8 | M O N I T O R I N G D A N E V A L U A S I K E T E R B U K A A N I N F O R M A S I B A D A N P U B L I K T A H U N 2 0 2 2
IV. Penganugerahan
Penganugerahan Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2022 akan dikategorikan menjadi 7 (tujuh) Badan Publik, yaitu Kementerian,
Lembaga Negara dan Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LN&LPNK), Lembaga Non Struktural (LNS), Pemerintah Provinsi,Perguruan
Tinggi Negeri (PTN), Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Partai Politik, berdasarkan hasil kualifikasi Penilaian.
Penganugerahan akan diberikan kepada Badan Publik dengan menaati protokol kesehatan selama pandemi Covid-19 dan menyerahkan
laporan akhir hasil monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi publik pada Badan Publik tahun 2022 kepada Presiden dan DPR RI secara
terbuka sebagai laporan dari bagian pelaksanaan tugas dan fungsi Komisi Informasi Pusat.
V. Panduan Umum Pengisian Aplikasi Kuesioner
A. Pengisi Kuesioner/Responden adalah Pejabat Pengelola dan Informasi dan Dokumentasi (PPID) atau petugas yang ditunjuk oleh Pejabat
yang memiliki kewenangan di Bidang Informasi, Komunikasi dan/atau Kehumasan Badan Publik.
B. Responden wajib mencantumkan nomor kontak yang dapat dihubungi melalui whatsapp/telepon.
C. Pilih salah satu kolom jawaban “YA/TIDAK” (seluruh pertanyaan harus dijawab).
D. Jawaban pada Penilaian Website harus menyebutkan alamat/link situs/portal resmi.
E. Jawaban Penilaian terhadap aspek informasi yang tersedia pada media non-elektronik, mencakup Sarana Prasarana, Kualitas
Informasi, Jenis Informasi, Komitmen Organisasi, Digitalisasi, dan Pengadaan Barang dan Jasa, harus mencantumkan dan/atau
melampirkan:
1) Situs/portal yang tercantum dalam kolom “Link” pada kuesioner evaluasi diri di aplikasi; dan
2) Data dukung berupa dokumen softfile dalam format Pdf (dokumen utuh)/alamat URL/dropbox/google drive/lainnya
yang tercantum dalam “Upload Dokumen” pada kuesioner evaluasi diri di aplikasi.
***

Mais conteúdo relacionado

Semelhante a Petunjuk Teknis Pelaksanaan Monev KIP 2022.pdf

6.-Pangkalan-Data-Pendidikan-Tinggi-SPMI.pdf
6.-Pangkalan-Data-Pendidikan-Tinggi-SPMI.pdf6.-Pangkalan-Data-Pendidikan-Tinggi-SPMI.pdf
6.-Pangkalan-Data-Pendidikan-Tinggi-SPMI.pdfSamJun4
 
Badan Pengembagan Sumber Daya Manusia Review & Outlook.pptx
Badan Pengembagan Sumber Daya Manusia Review & Outlook.pptxBadan Pengembagan Sumber Daya Manusia Review & Outlook.pptx
Badan Pengembagan Sumber Daya Manusia Review & Outlook.pptxfit217
 
Pengawasan Penyusunan Daftar Pemilih Pemilu
Pengawasan Penyusunan Daftar Pemilih PemiluPengawasan Penyusunan Daftar Pemilih Pemilu
Pengawasan Penyusunan Daftar Pemilih PemiluAhsanul Minan
 
KAK-aplikasi-BerbagiPakai.pdf
KAK-aplikasi-BerbagiPakai.pdfKAK-aplikasi-BerbagiPakai.pdf
KAK-aplikasi-BerbagiPakai.pdfFajar Baskoro
 
Audit pertanggungjaaban pemerintah dan auditor
Audit pertanggungjaaban pemerintah dan auditorAudit pertanggungjaaban pemerintah dan auditor
Audit pertanggungjaaban pemerintah dan auditorPuput Wiji
 
Pengembangan E-Government di Pemerintah Daerah
Pengembangan E-Government di Pemerintah DaerahPengembangan E-Government di Pemerintah Daerah
Pengembangan E-Government di Pemerintah DaerahIndriyatno Banyumurti
 
SDS KE 10 TAHUN 2023.pptx.................
SDS KE 10 TAHUN 2023.pptx.................SDS KE 10 TAHUN 2023.pptx.................
SDS KE 10 TAHUN 2023.pptx.................Irban11
 
Presentasi Proposal IKM Provinsi Banten 2020 06102020 (1).pptx
Presentasi Proposal IKM Provinsi Banten 2020 06102020 (1).pptxPresentasi Proposal IKM Provinsi Banten 2020 06102020 (1).pptx
Presentasi Proposal IKM Provinsi Banten 2020 06102020 (1).pptxHanifGhiyatsRamadhan
 
BRIN - 20230710 - Standar dan Tata Cara Pelaksanaan Audit Infrastruktur _ Aud...
BRIN - 20230710 - Standar dan Tata Cara Pelaksanaan Audit Infrastruktur _ Aud...BRIN - 20230710 - Standar dan Tata Cara Pelaksanaan Audit Infrastruktur _ Aud...
BRIN - 20230710 - Standar dan Tata Cara Pelaksanaan Audit Infrastruktur _ Aud...SPIPMaturitas
 
Sistem Informasi Pelayanan Publik Milik Pemerintah dan BUMN/Swasta
Sistem Informasi Pelayanan Publik Milik Pemerintah dan BUMN/SwastaSistem Informasi Pelayanan Publik Milik Pemerintah dan BUMN/Swasta
Sistem Informasi Pelayanan Publik Milik Pemerintah dan BUMN/SwastaNational Cheng Kung University
 
SISTEM PENILAIÀN PROJEK INOVASI (SPPIV) BAGI iCOMPEX’ DI POLITEKNIK SULTAN AB...
SISTEM PENILAIÀN PROJEK INOVASI (SPPIV) BAGI iCOMPEX’ DI POLITEKNIK SULTAN AB...SISTEM PENILAIÀN PROJEK INOVASI (SPPIV) BAGI iCOMPEX’ DI POLITEKNIK SULTAN AB...
SISTEM PENILAIÀN PROJEK INOVASI (SPPIV) BAGI iCOMPEX’ DI POLITEKNIK SULTAN AB...Ruslina Wati
 
Laporan Indek Kepuasan Masyarakat Triwulan IV 2020
Laporan Indek Kepuasan Masyarakat Triwulan IV 2020Laporan Indek Kepuasan Masyarakat Triwulan IV 2020
Laporan Indek Kepuasan Masyarakat Triwulan IV 2020HumasPolresBukitting
 
A general framework for eGoverment
A general framework for eGovermentA general framework for eGoverment
A general framework for eGovermentArif Alfian
 
Pertemuan 8 strategi reformasi.pptx
Pertemuan 8 strategi reformasi.pptxPertemuan 8 strategi reformasi.pptx
Pertemuan 8 strategi reformasi.pptxUmmuFaizah7
 
Bahan presentasi leljab.
Bahan presentasi leljab.Bahan presentasi leljab.
Bahan presentasi leljab.BiroPAP
 
OSINT from Online Public Reviews.pptx
OSINT from Online Public Reviews.pptxOSINT from Online Public Reviews.pptx
OSINT from Online Public Reviews.pptxALFATIHBERLIANPALSA
 
Bahan_Paparan_SPBE_2021-upaya pemerintah digitalisasi pemerintahan.pptx
Bahan_Paparan_SPBE_2021-upaya pemerintah digitalisasi pemerintahan.pptxBahan_Paparan_SPBE_2021-upaya pemerintah digitalisasi pemerintahan.pptx
Bahan_Paparan_SPBE_2021-upaya pemerintah digitalisasi pemerintahan.pptxMaulanaYusufAzmi
 
0a. TAYANG_OK_KETENTUAN_PEMBERANGKATAN_PESERTA_PIDI_ANGKATAN_I_TAHUN_2022.pdf
0a. TAYANG_OK_KETENTUAN_PEMBERANGKATAN_PESERTA_PIDI_ANGKATAN_I_TAHUN_2022.pdf0a. TAYANG_OK_KETENTUAN_PEMBERANGKATAN_PESERTA_PIDI_ANGKATAN_I_TAHUN_2022.pdf
0a. TAYANG_OK_KETENTUAN_PEMBERANGKATAN_PESERTA_PIDI_ANGKATAN_I_TAHUN_2022.pdfRezaRizaldy3
 

Semelhante a Petunjuk Teknis Pelaksanaan Monev KIP 2022.pdf (20)

1-Kepmenpan 50-2022-Inovasi.ppt
1-Kepmenpan 50-2022-Inovasi.ppt1-Kepmenpan 50-2022-Inovasi.ppt
1-Kepmenpan 50-2022-Inovasi.ppt
 
Fact sheet-hal3-STRANAS PPK
Fact sheet-hal3-STRANAS PPKFact sheet-hal3-STRANAS PPK
Fact sheet-hal3-STRANAS PPK
 
6.-Pangkalan-Data-Pendidikan-Tinggi-SPMI.pdf
6.-Pangkalan-Data-Pendidikan-Tinggi-SPMI.pdf6.-Pangkalan-Data-Pendidikan-Tinggi-SPMI.pdf
6.-Pangkalan-Data-Pendidikan-Tinggi-SPMI.pdf
 
Badan Pengembagan Sumber Daya Manusia Review & Outlook.pptx
Badan Pengembagan Sumber Daya Manusia Review & Outlook.pptxBadan Pengembagan Sumber Daya Manusia Review & Outlook.pptx
Badan Pengembagan Sumber Daya Manusia Review & Outlook.pptx
 
Pengawasan Penyusunan Daftar Pemilih Pemilu
Pengawasan Penyusunan Daftar Pemilih PemiluPengawasan Penyusunan Daftar Pemilih Pemilu
Pengawasan Penyusunan Daftar Pemilih Pemilu
 
KAK-aplikasi-BerbagiPakai.pdf
KAK-aplikasi-BerbagiPakai.pdfKAK-aplikasi-BerbagiPakai.pdf
KAK-aplikasi-BerbagiPakai.pdf
 
Audit pertanggungjaaban pemerintah dan auditor
Audit pertanggungjaaban pemerintah dan auditorAudit pertanggungjaaban pemerintah dan auditor
Audit pertanggungjaaban pemerintah dan auditor
 
Pengembangan E-Government di Pemerintah Daerah
Pengembangan E-Government di Pemerintah DaerahPengembangan E-Government di Pemerintah Daerah
Pengembangan E-Government di Pemerintah Daerah
 
SDS KE 10 TAHUN 2023.pptx.................
SDS KE 10 TAHUN 2023.pptx.................SDS KE 10 TAHUN 2023.pptx.................
SDS KE 10 TAHUN 2023.pptx.................
 
Presentasi Proposal IKM Provinsi Banten 2020 06102020 (1).pptx
Presentasi Proposal IKM Provinsi Banten 2020 06102020 (1).pptxPresentasi Proposal IKM Provinsi Banten 2020 06102020 (1).pptx
Presentasi Proposal IKM Provinsi Banten 2020 06102020 (1).pptx
 
BRIN - 20230710 - Standar dan Tata Cara Pelaksanaan Audit Infrastruktur _ Aud...
BRIN - 20230710 - Standar dan Tata Cara Pelaksanaan Audit Infrastruktur _ Aud...BRIN - 20230710 - Standar dan Tata Cara Pelaksanaan Audit Infrastruktur _ Aud...
BRIN - 20230710 - Standar dan Tata Cara Pelaksanaan Audit Infrastruktur _ Aud...
 
Sistem Informasi Pelayanan Publik Milik Pemerintah dan BUMN/Swasta
Sistem Informasi Pelayanan Publik Milik Pemerintah dan BUMN/SwastaSistem Informasi Pelayanan Publik Milik Pemerintah dan BUMN/Swasta
Sistem Informasi Pelayanan Publik Milik Pemerintah dan BUMN/Swasta
 
SISTEM PENILAIÀN PROJEK INOVASI (SPPIV) BAGI iCOMPEX’ DI POLITEKNIK SULTAN AB...
SISTEM PENILAIÀN PROJEK INOVASI (SPPIV) BAGI iCOMPEX’ DI POLITEKNIK SULTAN AB...SISTEM PENILAIÀN PROJEK INOVASI (SPPIV) BAGI iCOMPEX’ DI POLITEKNIK SULTAN AB...
SISTEM PENILAIÀN PROJEK INOVASI (SPPIV) BAGI iCOMPEX’ DI POLITEKNIK SULTAN AB...
 
Laporan Indek Kepuasan Masyarakat Triwulan IV 2020
Laporan Indek Kepuasan Masyarakat Triwulan IV 2020Laporan Indek Kepuasan Masyarakat Triwulan IV 2020
Laporan Indek Kepuasan Masyarakat Triwulan IV 2020
 
A general framework for eGoverment
A general framework for eGovermentA general framework for eGoverment
A general framework for eGoverment
 
Pertemuan 8 strategi reformasi.pptx
Pertemuan 8 strategi reformasi.pptxPertemuan 8 strategi reformasi.pptx
Pertemuan 8 strategi reformasi.pptx
 
Bahan presentasi leljab.
Bahan presentasi leljab.Bahan presentasi leljab.
Bahan presentasi leljab.
 
OSINT from Online Public Reviews.pptx
OSINT from Online Public Reviews.pptxOSINT from Online Public Reviews.pptx
OSINT from Online Public Reviews.pptx
 
Bahan_Paparan_SPBE_2021-upaya pemerintah digitalisasi pemerintahan.pptx
Bahan_Paparan_SPBE_2021-upaya pemerintah digitalisasi pemerintahan.pptxBahan_Paparan_SPBE_2021-upaya pemerintah digitalisasi pemerintahan.pptx
Bahan_Paparan_SPBE_2021-upaya pemerintah digitalisasi pemerintahan.pptx
 
0a. TAYANG_OK_KETENTUAN_PEMBERANGKATAN_PESERTA_PIDI_ANGKATAN_I_TAHUN_2022.pdf
0a. TAYANG_OK_KETENTUAN_PEMBERANGKATAN_PESERTA_PIDI_ANGKATAN_I_TAHUN_2022.pdf0a. TAYANG_OK_KETENTUAN_PEMBERANGKATAN_PESERTA_PIDI_ANGKATAN_I_TAHUN_2022.pdf
0a. TAYANG_OK_KETENTUAN_PEMBERANGKATAN_PESERTA_PIDI_ANGKATAN_I_TAHUN_2022.pdf
 

Último

Bahan Materi Kebijakan Publik untuk pendidikan tinggi
Bahan Materi Kebijakan Publik untuk pendidikan tinggiBahan Materi Kebijakan Publik untuk pendidikan tinggi
Bahan Materi Kebijakan Publik untuk pendidikan tinggi290165
 
Kebijakan dan Strategi Pengembangan Korporasi Petani
Kebijakan dan Strategi Pengembangan Korporasi PetaniKebijakan dan Strategi Pengembangan Korporasi Petani
Kebijakan dan Strategi Pengembangan Korporasi PetaniTiaSofiani
 
Dedy-Permadi-Social Development Talks edisi 18 Maret 2021_ Melihat Lebih Jauh...
Dedy-Permadi-Social Development Talks edisi 18 Maret 2021_ Melihat Lebih Jauh...Dedy-Permadi-Social Development Talks edisi 18 Maret 2021_ Melihat Lebih Jauh...
Dedy-Permadi-Social Development Talks edisi 18 Maret 2021_ Melihat Lebih Jauh...tommysamudra4
 
Strategi Nasional Pencegahan Korupsi 2021-2022
Strategi Nasional Pencegahan Korupsi 2021-2022Strategi Nasional Pencegahan Korupsi 2021-2022
Strategi Nasional Pencegahan Korupsi 2021-2022brogenius627
 
03_pengelolaan kinerja guru semester 1 di PMM
03_pengelolaan kinerja guru semester 1 di PMM03_pengelolaan kinerja guru semester 1 di PMM
03_pengelolaan kinerja guru semester 1 di PMMahmadzaini10748
 
Materi Pengelolaan Keuangan desa dan aset
Materi Pengelolaan Keuangan desa dan asetMateri Pengelolaan Keuangan desa dan aset
Materi Pengelolaan Keuangan desa dan asetMbahSantowaanCikeruh
 
Tugas dan kewenangan PKA dan PPK dalam PBJ .pptx
Tugas dan kewenangan PKA dan PPK dalam PBJ .pptxTugas dan kewenangan PKA dan PPK dalam PBJ .pptx
Tugas dan kewenangan PKA dan PPK dalam PBJ .pptxBudyHermawan3
 
445855272-Materi-9-10-KEPEMIMPINAN-DALAM-ORGANISASI-ppt.ppt
445855272-Materi-9-10-KEPEMIMPINAN-DALAM-ORGANISASI-ppt.ppt445855272-Materi-9-10-KEPEMIMPINAN-DALAM-ORGANISASI-ppt.ppt
445855272-Materi-9-10-KEPEMIMPINAN-DALAM-ORGANISASI-ppt.pptYuyunFitriani2
 
Perbandingan Pemerintahan - Sistem Pemerintahan Trias Politica di Indonesia
Perbandingan Pemerintahan - Sistem Pemerintahan Trias Politica di IndonesiaPerbandingan Pemerintahan - Sistem Pemerintahan Trias Politica di Indonesia
Perbandingan Pemerintahan - Sistem Pemerintahan Trias Politica di Indonesiaanissaputriaulia07
 
PROGRAM KERJA KADER DIGITAL DESA CERDAS.pptx
PROGRAM KERJA KADER DIGITAL DESA CERDAS.pptxPROGRAM KERJA KADER DIGITAL DESA CERDAS.pptx
PROGRAM KERJA KADER DIGITAL DESA CERDAS.pptxYouTubeContent
 

Último (10)

Bahan Materi Kebijakan Publik untuk pendidikan tinggi
Bahan Materi Kebijakan Publik untuk pendidikan tinggiBahan Materi Kebijakan Publik untuk pendidikan tinggi
Bahan Materi Kebijakan Publik untuk pendidikan tinggi
 
Kebijakan dan Strategi Pengembangan Korporasi Petani
Kebijakan dan Strategi Pengembangan Korporasi PetaniKebijakan dan Strategi Pengembangan Korporasi Petani
Kebijakan dan Strategi Pengembangan Korporasi Petani
 
Dedy-Permadi-Social Development Talks edisi 18 Maret 2021_ Melihat Lebih Jauh...
Dedy-Permadi-Social Development Talks edisi 18 Maret 2021_ Melihat Lebih Jauh...Dedy-Permadi-Social Development Talks edisi 18 Maret 2021_ Melihat Lebih Jauh...
Dedy-Permadi-Social Development Talks edisi 18 Maret 2021_ Melihat Lebih Jauh...
 
Strategi Nasional Pencegahan Korupsi 2021-2022
Strategi Nasional Pencegahan Korupsi 2021-2022Strategi Nasional Pencegahan Korupsi 2021-2022
Strategi Nasional Pencegahan Korupsi 2021-2022
 
03_pengelolaan kinerja guru semester 1 di PMM
03_pengelolaan kinerja guru semester 1 di PMM03_pengelolaan kinerja guru semester 1 di PMM
03_pengelolaan kinerja guru semester 1 di PMM
 
Materi Pengelolaan Keuangan desa dan aset
Materi Pengelolaan Keuangan desa dan asetMateri Pengelolaan Keuangan desa dan aset
Materi Pengelolaan Keuangan desa dan aset
 
Tugas dan kewenangan PKA dan PPK dalam PBJ .pptx
Tugas dan kewenangan PKA dan PPK dalam PBJ .pptxTugas dan kewenangan PKA dan PPK dalam PBJ .pptx
Tugas dan kewenangan PKA dan PPK dalam PBJ .pptx
 
445855272-Materi-9-10-KEPEMIMPINAN-DALAM-ORGANISASI-ppt.ppt
445855272-Materi-9-10-KEPEMIMPINAN-DALAM-ORGANISASI-ppt.ppt445855272-Materi-9-10-KEPEMIMPINAN-DALAM-ORGANISASI-ppt.ppt
445855272-Materi-9-10-KEPEMIMPINAN-DALAM-ORGANISASI-ppt.ppt
 
Perbandingan Pemerintahan - Sistem Pemerintahan Trias Politica di Indonesia
Perbandingan Pemerintahan - Sistem Pemerintahan Trias Politica di IndonesiaPerbandingan Pemerintahan - Sistem Pemerintahan Trias Politica di Indonesia
Perbandingan Pemerintahan - Sistem Pemerintahan Trias Politica di Indonesia
 
PROGRAM KERJA KADER DIGITAL DESA CERDAS.pptx
PROGRAM KERJA KADER DIGITAL DESA CERDAS.pptxPROGRAM KERJA KADER DIGITAL DESA CERDAS.pptx
PROGRAM KERJA KADER DIGITAL DESA CERDAS.pptx
 

Petunjuk Teknis Pelaksanaan Monev KIP 2022.pdf

  • 1. 1 | M O N I T O R I N G D A N E V A L U A S I K E T E R B U K A A N I N F O R M A S I B A D A N P U B L I K T A H U N 2 0 2 2 KOMISI INFORMASI PUSAT REPUBLIK INDONESIA PETUNJUK TEKNIS MONITORING DAN EVALUASI KETERBUKAAN INFORMASI BADAN PUBLIK TAHUN 2022 Monitoring dan evaluasi Keterbukaan Informasi Badan Publik Tahun 2022 dilakukan guna mengetahui pelaksanaan keterbukaan informasi di Badan Publik sebagaimana amanah dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (selanjutnya disebut UU KIP), Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (selanjutnya disebut Perki SLIP) dan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2022 tentang Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik (selanjutnya disebut Perki Monev). I. Tema Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Badan Publik Tahun 2022 “DIGITALISASI KETERBUKAAN INFORMASI BADAN PUBLIK DALAM MASA RECOVERY COVID-19”
  • 2. 2 | M O N I T O R I N G D A N E V A L U A S I K E T E R B U K A A N I N F O R M A S I B A D A N P U B L I K T A H U N 2 0 2 2 II. Tahapan Kegiatan A. Sosialisasi dan Penyebaran Kuesioner 1. Tim Monev KIP melakukan sosialisasi tahapan Monev dan penyebaran Kuesioner dalam bentuk aplikasi dan dapat diakses pada situs Komisi Informasi Pusat (www.komisiinformasi.go.id). Sosialisasi dan penyebaran Kuesioner kepada Badan Publik yang terbagi atas 7 kategori dengan rincian sebagai berikut: a. Kementerian 34 b. Lembaga Negara & Lembaga Pemerintah Non Kementerian 42 c. Lembaga Non Struktural 33 d. Pemerintah Provinsi 34 e. Badan Usaha Milik Negara 70 f. Perguruan Tinggi Negeri 149 g. Partai Politik 9 2. Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Badan Publik Tahun 2022 melakukan penilaian terhadap aspek yang terdiri atas: a) Sarana Prasarana; b) Jenis Informasi; c) Kualitas Informasi; d) Komitmen Organisasi; e) Inovasi dan Strategi; f) Digitalisasi; dan g) Informasi Pengadaan Barang dan Jasa;
  • 3. 3 | M O N I T O R I N G D A N E V A L U A S I K E T E R B U K A A N I N F O R M A S I B A D A N P U B L I K T A H U N 2 0 2 2 B. Pengisian Kuesioner 1. Pengisian kuesioner evaluasi diri Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2022 menggunakan aplikasi Monev Elektronik pada https://e-monev.komisiinformasi.go.id/ ; 2. Pengisian kuesioner evaluasi diri pada aplikasi Monev Elektronik dilakukan mulai tanggal 11 Agustus 2022 pukul 10.00 WIB sampai dengan 11 September 2022 pukul 23.59 WIB ; 3. Pengisian kuesioner pada aplikasi Monev Elektronik dapat dilakukan oleh Badan Publik, sebagai berikut: a. Badan Publik melakukan registrasi yang dimulai tanggal 11 Agustus 2022 pada https://e- monev.komisiinformasi.go.id/registrasi dengan ketentuan sebagai berikut: 1) Email Register Badan Publik pada Data Responden adalah alamat resmi email PPID Badan Publik; 2) Akun Badan Publik akan dilakukan verifikasi dan aktivasi oleh Komisi Informasi Pusat; dan 3) Akun Badan Publik yang telah terverifikasi, dapat melakukan Login pada https://e-monev.komisiinformasi.go.id/login ; 4. Setiap pertanyaan pada kuesioner memiliki batas maksimal file PDF sebesar 2 MB/pertanyaan (apabila melebihi batas ukuran dapat mencantumkan alamat URL/dropbox/google drive/lainnya). C. Verifikasi Data Verifikasi data adalah proses penilaian atas: I. Penilaian Website, yakni penilaian atas aspek informasi yang diumumkan melalui media elektronik, dan mencakup penyampaian/pengumuman informasi wajib berkala. TIM MONEV KIP akan melakukan penilaian kepada seluruh media website resmi Badan Publik.
  • 4. 4 | M O N I T O R I N G D A N E V A L U A S I K E T E R B U K A A N I N F O R M A S I B A D A N P U B L I K T A H U N 2 0 2 2 II. Penilaian terhadap aspek informasi yang tersedia pada media non-elektronik, mencakup Sarana Prasarana, Kualitas Informasi, Jenis Informasi, Komitmen Organisasi, Digitalisasi, dan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa. TIM MONEV KIP akan melakukan verifikasi data terhadap Badan Publik yang mengisi kuesioner evaluasi diri dalam aplikasi e- monev.komisiinformasi.go.id yang disertai dengan data dukung. Verifikasi data dilakukan dengan ketentuan: a)Penilaian melalui Situs/portal yang tercantum dalam kolom “Link” pada kuesioner evaluasi diri di aplikasi; b) Memeriksa kebenaran, kesesuaian, kelengkapan dan konsistensi jawaban dalam e-monev.komisiinformasi.go.id. c) Data dukung berupa dokumen softfile dalam format Pdf (dokumen utuh)/alamat URL/dropbox/google drive/lainnya yang tercantum dalam “Upload Dokumen” pada kuesioner evaluasi diri di aplikasi. Verifikasi data dilakukan dengan cara sebagai berikut: I. Verifikasi awal dilakukan oleh TIM MONEV Komisi Informasi Pusat untuk melakukan verifikasi terhadap kuesioner pada aplikasi II. Masa sanggah hasil verikasi awal diberikan kepada Badan Publik untuk melakukan sanggah dan/atau perbaikan atas hasil verifikasi awal pada aplikasi e-monev.komisiinformasi.go.id ; dan III. Verifikasi akhir dilakukan oleh TIM MONEV Komisi Informasi Pusat untuk melakukan verifikasi atas sanggah dan/atau perbaikan dari pengisian kuesioner Badan Publik di masa sanggah hasil verifikasi awal. D. Presentasi Presentasi merupakan tahap akhir penilaian untuk menilai Inovasi dan Strategi dalam pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik yang disampaikan oleh Badan Publik melalui presentasi dihadapan Tim Penilai yang terdiri atas Komisioner Komisi Informasi Pusat, Akademisi, dan Praktisi Keterbukaan Informasi.
  • 5. 5 | M O N I T O R I N G D A N E V A L U A S I K E T E R B U K A A N I N F O R M A S I B A D A N P U B L I K T A H U N 2 0 2 2 Presentasi dilakukan dengan cara mengundang Badan Publik yang telah mengisi kuesioner dalam aplikasi dan mendapatkan nilai 55 dari hasil verifikasi kuesioner dalam aplikasi e-monev.komisiinformasi.go.id untuk mempresentasikan terhadap materi yang ditentukan oleh Komisi Informasi Pusat. Penilaian terhadap presentasi dilakukan terhadap aspek: I. Inovasi a) Inovasi Pelayanan Informasi Publik yang berkesinambungan b) Inovasi Pelayanan Informasi Publik dalam masa Pandemi Covid-19 c) Manfaat dari Inovasi bagi masyarakat II. Strategi Kolaborasi yang dilakukan oleh Badan Publik dengan Badan Publik lainnya dan/atau masyarakat dalam rangka melaksanakan keterbukaan informasi publik secara berkelanjutan, terkait: a) Program, Kebijakan dan Rencana Aksi mewujudkan Badan Publik Terbuka; dan b) Proses penyebarluasan informasi publik. Hal-hal terkait dengan teknis Presentasi akan diberitahukan kemudian secara resmi oleh Komisi Informasi Pusat.
  • 6. 6 | M O N I T O R I N G D A N E V A L U A S I K E T E R B U K A A N I N F O R M A S I B A D A N P U B L I K T A H U N 2 0 2 2 E. Penilaian oleh Komisi Informasi Pusat. 1) Penetapan Badan Publik dengan kualifikasi INFORMATIF, MENUJU INFORMATIF, CUKUP INFORMATIF, KURANG INFORMATIF dan TIDAK INFORMATIF dengan cara: a) Mengakumulasi hasil penilaian kuesioner evaluasi diri dan verifiikasi data. b) Masukan-masukan publik yang belum terverifikasi atau adanya indikasi ketidakpatuhan terhadap keputusan-keputusan Komisi Informasi. c) Bilamana dipandang perlu, Komisi Informasi Pusat akan melakukan kunjungan atau visitasi terhadap Badan Publik untuk mengklarifikasi/ memvalidasi/mengkonfirmasi terhadap aspek-aspek penilaian yang belum tergambarkan. 2) Hasil penilaian berupa kualifikasi dengan rentang nilai sebagai berikut: a) Informatif nilai 90 s/d 100; b) Menuju Informatif nilai 80 s/d 89,9; c) Cukup Informatif nilai 60 s/d 79,9; d) Kurang Informatif nilai 40 s/d 59,9; dan e) Tidak Informatif nilai kurang dari 39,9. F. Partisipasi Publik Untuk menjamin transparansi dan akuntabilitas penilaian, hasil setiap tahapan akan dipublikasikan melalui e-monev.komisiinformasi.go.id serta media publikasi lainnya dengan maksud memberikan ruang bagi partisipasi public memberikan masukan-masukan.
  • 7. 7 | M O N I T O R I N G D A N E V A L U A S I K E T E R B U K A A N I N F O R M A S I B A D A N P U B L I K T A H U N 2 0 2 2 III. Pembobotan Penilaian A. Penilaian Verifikasi Kuesioner Evaluasi Diri, dengan bobot 85 % Terdiri atas nilai: 1) Sarana Prasarana : 10 2) Kualitas Informasi : 10 3) Jenis Informasi : 40 4) Komitmen Organisasi : 10 5) Digitalisasi : 20 6) Informasi Pengadaan Barang dan Jasa : 10 B. Presentasi, dengan bobot 15 % Terdiri atas nilai: 1) Inovasi, dengan bobot penilaian 50 % a) Inovasi Pelayanan Informasi Publik yang berkesinambungan dengan nilai 40; b) Inovasi Pelayanan Informasi Publik dalam masa Pandemi Covid-19 dengan nilai 30; c) manfaat dari inovasi bagi masyarakat dengan nilai 30. 2) Strategi, dengan 50 % a) Program, Kebijakan dan Rencana Aksi mewujudkan Badan Publik Terbuka, dengan nilai 50; b) Proses penyebarluasan informasi publik, dengan nilai 50.
  • 8. 8 | M O N I T O R I N G D A N E V A L U A S I K E T E R B U K A A N I N F O R M A S I B A D A N P U B L I K T A H U N 2 0 2 2 IV. Penganugerahan Penganugerahan Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2022 akan dikategorikan menjadi 7 (tujuh) Badan Publik, yaitu Kementerian, Lembaga Negara dan Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LN&LPNK), Lembaga Non Struktural (LNS), Pemerintah Provinsi,Perguruan Tinggi Negeri (PTN), Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Partai Politik, berdasarkan hasil kualifikasi Penilaian. Penganugerahan akan diberikan kepada Badan Publik dengan menaati protokol kesehatan selama pandemi Covid-19 dan menyerahkan laporan akhir hasil monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi publik pada Badan Publik tahun 2022 kepada Presiden dan DPR RI secara terbuka sebagai laporan dari bagian pelaksanaan tugas dan fungsi Komisi Informasi Pusat. V. Panduan Umum Pengisian Aplikasi Kuesioner A. Pengisi Kuesioner/Responden adalah Pejabat Pengelola dan Informasi dan Dokumentasi (PPID) atau petugas yang ditunjuk oleh Pejabat yang memiliki kewenangan di Bidang Informasi, Komunikasi dan/atau Kehumasan Badan Publik. B. Responden wajib mencantumkan nomor kontak yang dapat dihubungi melalui whatsapp/telepon. C. Pilih salah satu kolom jawaban “YA/TIDAK” (seluruh pertanyaan harus dijawab). D. Jawaban pada Penilaian Website harus menyebutkan alamat/link situs/portal resmi. E. Jawaban Penilaian terhadap aspek informasi yang tersedia pada media non-elektronik, mencakup Sarana Prasarana, Kualitas Informasi, Jenis Informasi, Komitmen Organisasi, Digitalisasi, dan Pengadaan Barang dan Jasa, harus mencantumkan dan/atau melampirkan: 1) Situs/portal yang tercantum dalam kolom “Link” pada kuesioner evaluasi diri di aplikasi; dan 2) Data dukung berupa dokumen softfile dalam format Pdf (dokumen utuh)/alamat URL/dropbox/google drive/lainnya yang tercantum dalam “Upload Dokumen” pada kuesioner evaluasi diri di aplikasi. ***