Recomendados
Mais conteúdo relacionado
Mais procurados
Mais procurados (20)
Semelhante a MAKALAH SARBANES-OXLEY ACT OF 2002
Semelhante a MAKALAH SARBANES-OXLEY ACT OF 2002 (20)
Mais de Muhammad Rafi Kambara
Mais de Muhammad Rafi Kambara (20)
Último
Último (11)
MAKALAH SARBANES-OXLEY ACT OF 2002
- 1. KARYA TULIS SARBANES-OXLEY ACT OF 2002 Disusun oleh: Muhammad Rafi Kambara NPM 153060021515 Diploma III Akuntansi POLITEKNIK KEUANGAN NEGARA STAN TANGERANG SELATAN 2017
- 2. PEMBAHASAN Sarbanes-Oxley Act adalah hukum federal Amerika Serikat yang ditetapkan pada 30 Juli 2002, nama lain dari undang-undang reformasi perlindungan investor (The Public Company Accounting Reform and Investor Protection Act of 2002). Undang-undang ini merupakan suatu terobosan dan sebagai reformasi terbesar di USA khususnya dan dunia pada umumnya bagi penilaian corporate governance sejak diterbitkannya Securities Acts of 1933 and 1934, diprakarsaioleh Senator Paul Sarbanes (Maryland) dan Representative Michael Oxley (Ohio) yang disetujui oleh Dewan dengan suara 423-3 danoleh Senat dengan suara 99-0 serta disahkan menjadi hukum oleh Presiden George W. Bush. Undang-undang ini dikeluarkan sebagai respons dari Kongres Amerika Serikat terhadap berbagai skandal pada beberapa perusahaan besar seperti: Enron, Tyco International, Adelphia, PeregrineSystems, WorldCom (MCI), AOL TimeWarner, Aura Systems, Citigroup, Computer Associates International, CMS Energy, Global Crossing, HealthSouth, Quest Communication, Safety-Kleen danXerox, yang juga melibatkan beberapaKAP yang termasuk dalam “the big five” seperti: Arthur Andersen, KPMG dan PWC. Skandal-skandal yang menyebabkan kerugian triliunan dolar bagi investor karena runtuhnya harga saham perusahaan- perusahaan yang terpengaruh ini mengguncang kepercayaan masyarakat terhadap pasar saham. Semua skandal ini merupakan contoh tragis bagaimana kecurangan (fraud schemes) berdampak sangat buruk terhadap pasar, stakeholders dan para pegawai. Sebut saja WorldCom, sebuah perusahaan jasa layanan telekomunikasi di Amerika Serikat, dibangun di tahun 1983. Pertumbuhan perusahaan ini sangat signifikan dan mengantarkannya menjadi perusahaan nomor dua untuk jasa layanan telepon jarak jauh di Amerika. WorldCom menyatakan bangkrut pada Juli 2002, dengan total nilai US $ 11 milyar. Bernie Ebbers, mantan CEO dari perusahaan ini dinyatakan bersalah dan dalang dari kejahatan akuntansi di perusahaan yang dipimpinnya ini. Ebbers dijatuhi hukuman penjara selama 85 tahun. Kasus lainnya adalah kasus Enron. Enron adalah perusahaan energi terkemuka di dunia. Enron mengaku penghasilannya pada tahun 2000 berjumlah US $101 milyar. Fortune, majalah terkemuka di AS menamakan Enron sebagai perusahaan Amerika paling inovatif selama enam tahun berturut-turut. Enron menjadi sorotandunia pada tahun 2001, ketika terungkapnya kondisi keungan yang dilaporkannya didukung oleh penipuan akuntansi yang sistematis, terlembaga, dan direncanakan secara jenius. Skandal akuntansi Enron tidak hanya membawa para direkturnya berhadapan dengan hukum. Tidak hanya itu saja, firma akuntansi terbesar di dunia pada saat
- 3. itupun, Arthur Andersen, ditutup karena dianggap turut bertanggungjawab atas kejahatan akuntansi di Enron (Arthur Andersen adalah firma akuntansi yang memeriksa laporan keuangan Enron padasaat itu dan menyatakan tidak ada masalah pada laporan keuangan dan kondisi keuangan Enron). Dengan diterbitkannya undang-undang ini, ditambah dengan beberapa aturan pelaksanaan dari Securities Exchange Commision (SEC) dan beberapa self regulatory bodies lainnya, diharapkan akan meningkatkan standar akuntabilitas perusahaan, transparansi dalam pelaporan keuangan, memperkecil kemungkinan bagi perusahaan atau organisasi untuk melakukan danmenyembunyikan fraud , serta membuat perhatian pada tingkat sangat tinggi terhadap corporate governance. Perundang-undangan ini menetapkan suatu standar baru dan lebih baik bagi semua dewan dan manajemen perusahaan publik serta kantor akuntan publik walaupun tidak berlaku bagi perusahaan tertutup. Akta ini terdiri dari 11 bab atau bagian yang menetapkan hal-hal mulai dari tanggung jawab tambahan Dewan Perusahaan hingga hukuman pidana. Sarbox juga menuntut Securities and Exchange Commission (SEC) untuk menerapkan aturan persyaratan baru untuk menaati hukum ini. Saat ini, corporate governance dan pengendalian internal bukan lagi sesuatu yang mewah lagi karena kedua hal ini telah disyaratkan oleh undang-undang. Dengan diberlakukannya undang-undang Sarbanes Oxley 2002 yang ditandatangani oleh Presiden George Walker Bush pada 30 Juli 2002 diharapkan dapat membawa dampak positif bagi berbagai profesi, antara lain : akuntan publik bersertifikat (CPA); kantor akuntan publik (KAP); perusahaan yang memperdagangkan sahamnya listed dibursa US (termasuk direksi, komisaris, karyawan, dan pemegang saham); perantara (broker); penyalur (dealer); pengacara yang berpraktik untuk perusahaan publik; investor perbankan serta para analis keuangan. Penerapan undang-undang tersebut dilatarbelakangi oleh bangkrutnya sejumlah korporasi di Amerika Serikat. Hal-Hal yang Diatur Dalam SOA Dalam Sarbanes-Oxley Act diatur tentang akuntansi, pengungkapan dan pembaharuan governance; yang mensyaratkan adanya pengungkapan yang lebih banyak mengenai informasi keuangan, keterangan tentang hasil-hasil yang dicapai manajemen, kode etik bagi pejabat di bidang keuangan, pembatasan kompensasi eksekutif, dan pembentukan komite audit yang independen. Selain itu diatur pula mengenai hal-hal sebagai berikut:
- 4. Menetapkan beberapa tanggung jawab baru kepada dewan komisaris, komite audit dan pihak manajemen Mendirikan the Public CompanyAccounting Oversight Board, sebuah dewan yang independen dan bekerja full-time bagi pelaku pasar modal Penambahan tanggung jawab dan anggaran SEC secara signifikan Mendefinisikan jasa “non-audit” yang tidak boleh diberikan oleh KAP kepada klien Memperbesar hukuman bagi terjadinya corporate fraud Mensyaratkan adanya aturan mengenai cara menghadapi conflicts of interest Menetapkan beberapa persyaratan pelaporan yang baru. Dalam hal pelaporan, Sarbanes-Oxley Act mewajibkan semua perusahaan publik untuk membuat suatu sistem pelaporan yang memungkinkan bagi pegawai atau pengadu (whistleblowers) untuk melaporkan terjadinya penyimpangan. Sistem pelaporan ini diselenggarakan oleh komite audit. Perusahaan dapat menggunakan jasa pelaporan hotlines seperti ACFE’s EthicsLine. ACFE dapat membantu menyusun hotlines pengaduan yang akan menerima dan merahasiakan pengaduan, dan memberikan informasi kepada perusahaan agara dapat mengambil tindakan yang tepat. Sistem hotlines ini akan mendorong para pegawai untuk melaporkan karena mereka merasa aman dari tindakan pembalasan dari yang dilaporkan, dan inilah elemen penting dan kritis bagi program pencegahan fraud yang kuat (a robust fraud prevention program). Sarbanes-Oxley Act juga meningkatkan program perlindungan bagi pegawai yang menjadi pengadu atau pemberi informasi, yang mendapatkan perlakuan buruk dari perusahaannya setelah membeberkan adanya fraud dan membantu investigasi seperti: dipecat, didemosikan, diskors, diancam, dilecehkan dan berbagai perlakuan diskriminatif lainnya Pegawai tersebut dapat mencari perlindungan melalui Departemen Tenaga Kerja dan pengadilan distrik setempat. Dengan adanya undang- undang ini, tindakan pembalasan terhadap pengadu dianggap sebagai pelanggaran Federal (a Federaloffense) sehingga terdapat konsekuensi hukum pidana bagi orang yang melakukannya berupa hukuman penjara sampai dengan 10 tahun. Adapun perusahaan atau organisasi yang diatur oleh Sarbanes-Oxley Act antara lain: perusahaan-perusahaan yang sahamnya telah diregistrasi berdasarkan Section 12 of the Exchange Act of 1934, perusahaan-perusahaan yang wajib membuat laporan diregistrasi berdasarkan Section 15(d) of the Exchange Act, perusahaan- perusahaan yang sedang dalam proses registrasi, dan Kantor Akuntan Publik yang
- 5. menerbitkan laporan audit. Undang-undang ini tidak mengecualikan perusahaan asing yang listing di Amerika Serikat dan KAP dari luar Amerika Serikat yang menerbitkan laporan auditnya bagi perusahaan tersebut. Persyaratan bagi independensi auditor yang diatur dalam Sarbanes-Oxley Act diantaranya: menghindari beberapaaktivitas yang dilarang, semua jasa audit harus telah disetujui oleh komite audit, adanya rotasi dari partner yang melakukan audit, menghindari konflik kepentingan, dan penelaahan oleh Controller General terhadap dampak potensial dari rotasi yang telah diwajibkan.