Bank sentral (bi), sistem pembayaran, dan alat pembayaranDolores Silvia
Dokumen tersebut memberikan penjelasan mengenai bank sentral, sistem pembayaran, dan alat pembayaran. Bank Sentral bertugas mengatur stabilitas sistem keuangan dan mata uang, sedangkan sistem pembayaran merupakan sistem yang memungkinkan pemindahan dana untuk memenuhi kewajiban ekonomi menggunakan berbagai alat pembayaran.
Pembayaran digital menjadi prioritas ketika bertransaksi karena era ini didominasi oleh pembayaran tanpa tunai dan kartu serta kontak. Penggunaan dompet digital, uang elektronik, perbankan mobile dan lainnya akan semakin masif. QR Code kini menjadi pengganti kode PIN dan digunakan luas untuk transaksi, terutama di Indonesia yang mengatur penggunaannya melalui layanan QRIS.
Regulasi dan Kebijakan Pemerintah tentang Fintech_ Materi Training "Financial...Kanaidi ken
Regulasi dan kebijakan pemerintah terkait FINTECH di Indonesia bertujuan untuk melindungi konsumen, mendorong inklusi keuangan, dan menjaga stabilitas sistem keuangan. Namun, regulasi yang masih belum mumpuni ini dinilai menghambat potensi ekonomi dari bisnis FINTECH. Diperlukan pendekatan yang mempermudah FINTECH untuk berkembang namun tetap menjaga manajemen risiko.
Bank sentral (bi), sistem pembayaran, dan alat pembayaranDolores Silvia
Dokumen tersebut memberikan penjelasan mengenai bank sentral, sistem pembayaran, dan alat pembayaran. Bank Sentral bertugas mengatur stabilitas sistem keuangan dan mata uang, sedangkan sistem pembayaran merupakan sistem yang memungkinkan pemindahan dana untuk memenuhi kewajiban ekonomi menggunakan berbagai alat pembayaran.
Pembayaran digital menjadi prioritas ketika bertransaksi karena era ini didominasi oleh pembayaran tanpa tunai dan kartu serta kontak. Penggunaan dompet digital, uang elektronik, perbankan mobile dan lainnya akan semakin masif. QR Code kini menjadi pengganti kode PIN dan digunakan luas untuk transaksi, terutama di Indonesia yang mengatur penggunaannya melalui layanan QRIS.
Regulasi dan Kebijakan Pemerintah tentang Fintech_ Materi Training "Financial...Kanaidi ken
Regulasi dan kebijakan pemerintah terkait FINTECH di Indonesia bertujuan untuk melindungi konsumen, mendorong inklusi keuangan, dan menjaga stabilitas sistem keuangan. Namun, regulasi yang masih belum mumpuni ini dinilai menghambat potensi ekonomi dari bisnis FINTECH. Diperlukan pendekatan yang mempermudah FINTECH untuk berkembang namun tetap menjaga manajemen risiko.
Daftar Isi:
- Pendahuluan
--- Uang Elektronik (electronic Money)
--- Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu (APMK)
- Pertimbangan
--- Multi purposes dan single purpose
--- Tercatat atau tidaknya identitas Pemegang (registered atau unregistered).
--- Media chip atau server pada Penerbit.
--- Transfer dana dan tarik tunai.
- Perizinan
- Dana Float
- Kewajiban
- Masa Berlaku
Dokumen tersebut membahas tentang kebijakan fiskal, moneter, dan investasi. Secara ringkas, kebijakan fiskal berkaitan dengan pengaturan pendapatan dan belanja negara, kebijakan moneter berkaitan dengan pengaturan jumlah uang beredar dan suku bunga, dan kedua kebijakan tersebut berpengaruh terhadap tingkat investasi.
Dokumen tersebut membahas delapan produk perbankan syariah yaitu: al-wadi'ah, pembiayaan berbasis bagi hasil (al-musyarakah, al-mudharabah, al-muzara'ah, al-musaqah), pembiayaan berbasis murabahah, bai' al-salam, bai' al-istishna', al-ijarah, al-wakalah dan al-kafalah.
Dokumen tersebut membahas tentang asuransi, mulai dari definisi, prinsip-prinsip, produk, dan fungsinya. Asuransi adalah alat untuk mengurangi risiko dengan menggabungkan sejumlah unit yang terkena risiko sama agar kerugian dapat diperkirakan dan dibagi secara merata.
Keragaman dan Kemiripan Struktur serta Karakteristik Negara-negara BerkembangDadang Solihin
[Ringkasan]
Dokumen tersebut membahas keragaman dan kemiripan struktur ekonomi negara-negara berkembang. Materi yang dibahas meliputi klasifikasi negara berkembang, latar belakang sejarah, sumber daya alam dan manusia, serta faktor-faktor yang mempengaruhi perekonomian negara tersebut seperti struktur industri dan ketergantungan eksternal.
Neraca pembayaran adalah catatan sistematis mengenai transaksi ekonomi antarnegara selama satu tahun. Terdiri dari transaksi debit dan kredit, mencakup perdagangan, jasa, modal, dan transaksi unilateral. Surplus terjadi jika ekspor melebihi impor, sebaliknya defisit terjadi. Neraca pembayaran memengaruhi kurs valas, harga, pendapatan, dan suku bunga suatu negara.
Simplified explanation of blockchain technology, with samples and a bit of technical explanation on principles that enables the technology to be adopted as foundation for crypto-currency. It also touches lightly on the history and regulatory perspective over the emergence of crypto-currency. Explores possible use of blockchain as vehicle for value transfer of valuables such as land deed, marketable securities, etc.
This presentation is in Bahasa Indonesia
Sub Bab :
1. Jumlah Uang Beredar
2. Uang Inti
3. Money Multiplier
4. JUB dan Monetery Base
5. Kebijakan Moneter
6. Instrumen Kebijakan Moneter
7. Efektifitas Kebijakan Moneter
Lembaga negara yang dibentuk berdasarkan UU no 21 tahun 2011 yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan terhadap keseluruhan kegiatan disektor jasa keuangan.
Bank Indonesia adalah bank sentral Indonesia yang bertugas mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Untuk itu, Bank Indonesia memiliki tiga bidang tugas yaitu menetapkan kebijakan moneter, mengatur sistem pembayaran, dan mengawasi perbankan.
Dokumen tersebut merupakan silabus mata kuliah Ekonomi Publik Lanjutan yang membahas tentang alokasi sektor publik, analisis biaya dan manfaat, penentuan harga barang publik, desentralisasi fiskal, penganggaran daerah, serta penerimaan daerah. Mata kuliah ini terdiri dari 14 topik pembahasan dan bertujuan agar mahasiswa memahami konsep-konsep tersebut.
Kelompok 5 membahas tentang manajemen risiko operasional pada perbankan syariah. Mereka menjelaskan definisi manajemen risiko dan risiko operasional, jenis-jenis risiko operasional, kategori risiko operasional, cara mengidentifikasi, mengukur, dan menerapkan manajemen risiko operasional pada perbankan syariah.
Cashless Regulation in Indonesia:“Tantangan Indonesia Menuju Cashless Society”Yudi Herdiana
Dokumen tersebut membahas tentang regulasi cashless di Indonesia dan tantangan menuju masyarakat tanpa tunai. Ia menjelaskan manfaat sistem pembayaran non-tunai bagi perekonomian seperti efisiensi, akses yang lebih luas, dan transparansi transaksi."
Daftar Isi:
- Pendahuluan
--- Uang Elektronik (electronic Money)
--- Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu (APMK)
- Pertimbangan
--- Multi purposes dan single purpose
--- Tercatat atau tidaknya identitas Pemegang (registered atau unregistered).
--- Media chip atau server pada Penerbit.
--- Transfer dana dan tarik tunai.
- Perizinan
- Dana Float
- Kewajiban
- Masa Berlaku
Dokumen tersebut membahas tentang kebijakan fiskal, moneter, dan investasi. Secara ringkas, kebijakan fiskal berkaitan dengan pengaturan pendapatan dan belanja negara, kebijakan moneter berkaitan dengan pengaturan jumlah uang beredar dan suku bunga, dan kedua kebijakan tersebut berpengaruh terhadap tingkat investasi.
Dokumen tersebut membahas delapan produk perbankan syariah yaitu: al-wadi'ah, pembiayaan berbasis bagi hasil (al-musyarakah, al-mudharabah, al-muzara'ah, al-musaqah), pembiayaan berbasis murabahah, bai' al-salam, bai' al-istishna', al-ijarah, al-wakalah dan al-kafalah.
Dokumen tersebut membahas tentang asuransi, mulai dari definisi, prinsip-prinsip, produk, dan fungsinya. Asuransi adalah alat untuk mengurangi risiko dengan menggabungkan sejumlah unit yang terkena risiko sama agar kerugian dapat diperkirakan dan dibagi secara merata.
Keragaman dan Kemiripan Struktur serta Karakteristik Negara-negara BerkembangDadang Solihin
[Ringkasan]
Dokumen tersebut membahas keragaman dan kemiripan struktur ekonomi negara-negara berkembang. Materi yang dibahas meliputi klasifikasi negara berkembang, latar belakang sejarah, sumber daya alam dan manusia, serta faktor-faktor yang mempengaruhi perekonomian negara tersebut seperti struktur industri dan ketergantungan eksternal.
Neraca pembayaran adalah catatan sistematis mengenai transaksi ekonomi antarnegara selama satu tahun. Terdiri dari transaksi debit dan kredit, mencakup perdagangan, jasa, modal, dan transaksi unilateral. Surplus terjadi jika ekspor melebihi impor, sebaliknya defisit terjadi. Neraca pembayaran memengaruhi kurs valas, harga, pendapatan, dan suku bunga suatu negara.
Simplified explanation of blockchain technology, with samples and a bit of technical explanation on principles that enables the technology to be adopted as foundation for crypto-currency. It also touches lightly on the history and regulatory perspective over the emergence of crypto-currency. Explores possible use of blockchain as vehicle for value transfer of valuables such as land deed, marketable securities, etc.
This presentation is in Bahasa Indonesia
Sub Bab :
1. Jumlah Uang Beredar
2. Uang Inti
3. Money Multiplier
4. JUB dan Monetery Base
5. Kebijakan Moneter
6. Instrumen Kebijakan Moneter
7. Efektifitas Kebijakan Moneter
Lembaga negara yang dibentuk berdasarkan UU no 21 tahun 2011 yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan terhadap keseluruhan kegiatan disektor jasa keuangan.
Bank Indonesia adalah bank sentral Indonesia yang bertugas mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Untuk itu, Bank Indonesia memiliki tiga bidang tugas yaitu menetapkan kebijakan moneter, mengatur sistem pembayaran, dan mengawasi perbankan.
Dokumen tersebut merupakan silabus mata kuliah Ekonomi Publik Lanjutan yang membahas tentang alokasi sektor publik, analisis biaya dan manfaat, penentuan harga barang publik, desentralisasi fiskal, penganggaran daerah, serta penerimaan daerah. Mata kuliah ini terdiri dari 14 topik pembahasan dan bertujuan agar mahasiswa memahami konsep-konsep tersebut.
Kelompok 5 membahas tentang manajemen risiko operasional pada perbankan syariah. Mereka menjelaskan definisi manajemen risiko dan risiko operasional, jenis-jenis risiko operasional, kategori risiko operasional, cara mengidentifikasi, mengukur, dan menerapkan manajemen risiko operasional pada perbankan syariah.
Cashless Regulation in Indonesia:“Tantangan Indonesia Menuju Cashless Society”Yudi Herdiana
Dokumen tersebut membahas tentang regulasi cashless di Indonesia dan tantangan menuju masyarakat tanpa tunai. Ia menjelaskan manfaat sistem pembayaran non-tunai bagi perekonomian seperti efisiensi, akses yang lebih luas, dan transparansi transaksi."
Praktik Jual Beli Bitcoin Menurut Hukum Ekonomi Syariah .docxAcehSebuah
Dokumen tersebut membahas tentang praktik jual beli bitcoin dalam masyarakat Desa Blang Weu Panjoe menurut hukum ekonomi Syariah. Bitcoin adalah mata uang digital yang beroperasi di jaringan peer-to-peer tanpa otoritas pusat. Dokumen menjelaskan praktik jual beli bitcoin di masyarakat desa tersebut dan kajian hukum jual beli bitcoin menurut perspektif Syariah.
Dokumen tersebut membahas mengenai bitcoin sebagai mata uang digital yang baru muncul. Bitcoin diperkenalkan pada tahun 2009 oleh Satoshi Nakamoto dan telah menimbulkan perdebatan di kalangan ulama Islam apakah bitcoin halal atau haram. Beberapa ulama menganggap bitcoin haram karena risiko ketidakpastian dan manipulasi nilainya, sementara yang lain mengizinkannya asalkan digunakan sebagai alat tukar dan bukan untuk spekulasi.
Dokumen tersebut membahas mengenai e-currency sebagai mata uang digital yang digunakan untuk transaksi online. E-currency memiliki beberapa keunggulan seperti tidak berwujud, bersifat universal, dan hanya berlaku untuk transaksi online. E-currency berbeda dengan bitcoin karena nilai tukar dan cara perolehannya. E-currency digunakan untuk berbagai kegiatan seperti trading forex dan binary options secara online karena prosesnya lebih cepat dibandingkan
Apa yang anda perlu tahu tentang BITCOINNurulShafiza3
Bitcoin adalah mata wang digital desentralisasi yang dicipta pada 2009. Dokumen ini membincangkan definisi bitcoin, cara membelinya, kebaikan dan keburukannya, serta pandangan sarjana Islam mengenai hukum bitcoin. Majoriti sarjana berpendapat bahawa bitcoin tidak mematuhi syarat untuk diiktiraf sebagai mata wang yang sah, walaupun beberapa menganggapnya patuh syariah.
Dokumen tersebut membahas tentang alat pembayaran non-tunai dan sistem penyelesaiannya. Jenis alat pembayaran non-tunai meliputi kartu kredit, ATM, cek, bilyet giro, dan uang elektronik terdaftar serta tidak terdaftar. Sistem penyelesaian transaksinya dibedakan menjadi transaksi nilai kecil dan besar yang diatur oleh Bank Indonesia.
Teknologi digital telah munculkan mata uang baru seperti Bitcoin. Bitcoin berbeda dengan uang elektronik karena merupakan mata uang universal di internet yang jumlahnya terbatas dan tidak dikendalikan oleh pihak mana pun. Bitcoin menggunakan sistem pembayaran peer-to-peer tanpa biaya pihak ketiga sehingga transaksi menjadi lebih cepat, mudah, dan menguntungkan.
The document provides information about the Civil Service System of South Korea. It discusses the following key points in 3 sentences:
The Ministry of Personnel Management oversees South Korea's civil service system and aims to create a more transparent, fair and competent civil service. The system classifies civil servants into grades and uses open competitions, career competitions, and a senior civil service system to recruit and promote civil servants. The performance management system evaluates civil servants to determine their salaries, promotions, and professional development opportunities.
Dokumen ini membahas tentang jadwal pemilu 2019 dan kontestasi politik yang akan terjadi. Elektabilitas Jokowi saat ini masih tinggi, namun pilihan calon wakil presidennya akan sangat penting untuk mempertahankan dukungan dan memastikan kontinuitas kekuasaan pasca pemilu 2019. Syarat calon wakil presiden antara lain mampu meningkatkan elektabilitas pasangan, memiliki dukungan politik, serta kemampuan menjaga stab
Most students cannot distinguish between real and fake news according to a Stanford University study. Over 80% of students could not differentiate between sponsored content and real news articles. They also had difficulty determining the credibility of news stories shared on social media and based their judgments on irrelevant factors. To address this issue of people not being able to identify false information, one key is to improve information, media, and social media literacy.
The document provides an overview of key digital statistics and indicators for Indonesia as of January 2018, including population figures, internet and social media penetration rates, mobile usage, and time spent with digital media. It also includes rankings of top websites by traffic and engagement. Some highlights are that Indonesia has 265 million total population with 132 million internet users, 130 million active social media users, and 120 million active mobile social users.
Dokumen tersebut merupakan ringkasan hasil survei indeks persepsi korupsi tahun 2017 yang dilakukan di 12 kota besar di Indonesia oleh Transparency International. Survei ini mengukur tingkat korupsi berdasarkan persepsi pelaku usaha di sektor publik dan swasta. Hasilnya menunjukkan bahwa kota dengan skor IPK tertinggi adalah Jakarta Utara sedangkan yang terendah adalah Medan. Secara umum, tingkat korupsi di semua k
Ringkasan dokumen tersebut adalah:
1. Dokumen tersebut merangkum perjalanan ekonomi Indonesia dari tahun 1945 hingga 2017 melalui infografik panjang 17,25 meter.
2. Periode 1945-1966 dimana Indonesia dipimpin oleh Soekarno mengalami tiga fase ekonomi yaitu penataan ekonomi, nasionalisasi ekonomi, dan krisis akibat ekonomi terpusat dan biaya politik yang besar.
3. Krisis ekonomi pada masa Orde Lama
The Indonesian government has made significant reforms to improve the business environment and investment climate in recent years. This document outlines several reasons why now is a good time to invest in Indonesia:
1) Indonesia has maintained steady economic growth over the past decade and achieved investment grade ratings. It is positioned to become the 5th largest economy by 2030.
2) Indonesia has a large and growing productive population and consuming class, which will reach 180 million and 135 million respectively by 2030.
3) The government has implemented economic reforms, infrastructure development projects, and incentive programs to attract more equitable and diversified growth. Confidence in Indonesia is high among citizens and investors.
Hasil Penilaian dan Kompetensi Kepatuhan terhadap Standar Pelayanan dan Kompe...Ridho Fitrah Hyzkia
Dokumen tersebut merupakan laporan hasil penilaian kepatuhan terhadap standar pelayanan publik yang dilakukan Ombudsman Republik Indonesia pada 22 Kementerian, 6 Lembaga, 22 Provinsi, 45 Kota, dan 107 Kabupaten/Kota. Hasilnya menunjukkan bahwa kepatuhan Kementerian berada pada zona hijau sebesar 35,71%, kuning 57,14%, dan merah 7,14%. Sedangkan Lembaga berada pada zona hijau 66,67%, kuning 20%, dan
Dokumen tersebut membahas temuan survei mengenai intoleransi dan radikalisme siswa di Indonesia. Survei menemukan dukungan tinggi terhadap penerapan syariat Islam dan khilafah, serta peran penting guru agama Islam dan akses internet untuk pengetahuan keagamaan. Dokumen ini merekomendasikan reformasi kurikulum pendidikan agama Islam, rekrutmen guru agama, serta pendidikan keagamaan yang lebih terbuka dan inklusif.
The document presents rankings of 140 economies based on their scores on the Global Competitiveness Index 2016–2017. Switzerland, Singapore, and the United States received the top three rankings. The rankings are accompanied by each economy's score, previous ranking, and trend over time. Factors measured include infrastructure, education, goods market efficiency and labor market efficiency which determine the long-term growth of economies. Recent economic developments are only reflected to the extent they impact these determinants.
MATERI AKUNTANSI IJARAH POWER POINT (PPT)ritaseptia16
Ijarah adalah akad sewa-menyewa antara pemilik ma’jur (obyek
sewa) dan musta’jir (penyewa) untuk mendapatkan imbalan atas obyek
sewa yang di sewakannya.
BAB 3 PROFESI, PELUANG KERJA, DAN PELUANG USAHA BIDANG AKL.pptxanselmusl280
Jurusan akuntansi merupakan salah satu jurusan yang cukup populer di Indonesia. Banyak mahasiswa yang memilih jurusan ini karena prospek kerja yang menjanjikan. Namun, sebelum memilih jurusan ini, sebaiknya Anda mengetahui terlebih dahulu apa itu jurusan akuntansi.
Akuntansi adalah suatu bidang ilmu yang mempelajari tentang pencatatan, pengukuran, pengklasifikasian, dan pelaporan transaksi keuangan. Jurusan akuntansi sendiri merupakan suatu program studi yang mengajarkan ilmu akuntansi, mulai dari dasar-dasar akuntansi hingga akuntansi lanjutan.
Dalam jurusan akuntansi, Anda akan mempelajari berbagai materi, seperti dasar-dasar akuntansi, teori akuntansi, analisis laporan keuangan, audit, pajak, hingga manajemen keuangan. Selain itu, Anda juga akan belajar menggunakan software akuntansi, seperti Microsoft Excel dan SAP.
Gelar akademik yang akan didapatkan oleh para lulusan S-1 jurusan akuntansi adalah Sarjana Akuntansi (S.Ak.). Memiliki gelar sarjana akuntansi merupakan salah satu syarat penting untuk menjadi seorang akuntan profesional.
Dengan memperoleh gelar sarjana akuntansi, seseorang dianggap memiliki pengetahuan yang mendalam mengenai akuntansi, audit, pajak, dan manajemen keuangan.
Setelah lulus dari jurusan akuntansi, Anda memiliki peluang kerja yang sangat luas. Anda bisa bekerja di berbagai bidang, seperti akuntan publik, auditor, konsultan pajak, pegawai bank, pegawai asuransi, broker saham, hingga dosen akuntansi. Bahkan, jika Anda memiliki kemampuan untuk memulai bisnis, Anda juga bisa membuka usaha konsultan akuntansi.
Anda juga bisa memperoleh gaji yang cukup tinggi jika bekerja di bidang akuntansi. Gaji rata-rata untuk lulusan akuntansi di Indonesia bervariasi, tergantung dari posisi dan pengalaman kerja. Namun, umumnya gaji untuk lulusan akuntansi di Indonesia berkisar antara 4 hingga 10 juta rupiah per bulan.
Secara keseluruhan, jurusan akuntansi memiliki prospek kerja yang menjanjikan dan peluang karier yang luas. Namun, sebelum memilih jurusan ini, pastikan Anda memiliki minat dan bakat dalam bidang akuntansi. Selain itu, perlu juga memiliki kemampuan analisis yang baik, teliti, dan detail-oriented.
Salah satu prospek kerja yang menarik bagi lulusan akuntansi adalah menjadi broker saham.
Sebagai broker saham, tugas utama adalah membantu investor dalam membeli dan menjual saham di pasar saham. Selain itu, seorang broker saham juga harus memiliki pengetahuan dan kemampuan dalam menganalisis data dan memprediksi pergerakan harga saham.
Meskipun menjadi broker saham terdengar menarik dan menjanjikan, tetapi tidak semua lulusan akuntansi bisa menjadi broker saham dengan mudah. Ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi untuk menjadi broker saham, antara lain harus memiliki sertifikasi yang dikeluarkan oleh Bursa Efek Indonesia (BEI) dan harus memiliki lisensi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
Namun, bagi lulusan akuntansi yang memiliki sertifikasi dan lisensi tersebut, prospek kerja sebagai broker saham di Indonesia
2. | 2
Outline
Konsep Virtual Currency
Perkembangan Virtual
Currency
Risiko Virtual Currency
Respon Kebijakan
terhadap Virtual
Currency
Kesimpulan
I II
III IV
V
3. | 3
I. KONSEP VIRTUAL CURRENCY
Karakteristik
Virtual currency memiliki beberapa karakteristik yang berpotensi menimbulkan risiko ...
01
No Regulator
02
Peer-to-peer
03
Pseudonymity
04
No Central
Authority
Tidak terdapat entitas sentral yg menjadi subyek pengaturan
Tidak terdapat pihak yang menjadi penanggung jawab pengelolaan
Penerbitan dan harga ditentukan oleh pasar (supply – demand)
Perlindungan konsumen
Identitas pelaku tersamarkan atau tdk dpt diidentifikasikan dgn transaksinya
sehingga dapat dimanfaatkan untuk aktivitas ilegal
Transaksi tanpa intermediary formal
Settlement finality
Legal status kepemilikan digital currency
Tidak terdapat pihak yang menangani penanganan keluhan atau komplain
Tidak terdapat pengaturan mengenai penyelenggaraannya, termasuk pengaturan terhadap
pengelolaan algoritma virtual currency
Tidak mengikuti best practice atau standar internasional untuk memastikan keamanan dan
efisiensi penyelenggaraan
Tidak terdapat kepastian hukum sehingga sewaktu-waktu dapat terjadi kerugian
4. | 4
I. KONSEP VIRTUAL CURRENCY
Ekosistem Virtual Currency
Dalam ekosistem virtual currency pada umumnya terdapat 4 pelaku, yaitu Exchange,
Wallet, Payment, dan Mining…
Exchange
Menyediakan platform tukar-menukar digital currencies dgn
mata uang nasional atau dengan digital currencies lainnya
Wallet
Menyediakan layanan untuk menyimpan, mengirim, dan
menerima digital currency
Payment
Menyediakan gateway yang menghubungkan pengguna
digital currency melalui transaksi pembayaran
Mining
Melakukan validasi transaksi dan menambahkan suatu
blok baru pada global ledger
5. | 5
Harga Market Cap
BTC/Bitcoin $14,622.90
ETH/Ethereum $1,373.95
BCH/Bitcoin Cash
$2.05XRP/Ripple
$2,722.73
LTC/Litecoin
$0.89
$1.53
MIOTA/IOTA
$251.17
XLM/Stelar $0.67
EOS
$4.06
XEM/NEM
$15.53
33%$246 miliar
$133 miliar
$79 miliar
$47 miliar
$23 miliar
$14 miliar
$14 miliar
$12 miliar
$11 miliat
$10 miliar
Terdapat lebih dari 1.400 cryptocurrencies dgn market cap terbesar adalah Bitcoin (33%) …
Sumber: Coinmarketcap, data per 13 Jan 2018
II. PERKEMBANGAN VIRTUAL CURRENCY
Harga dan Kapitalisasi Pasar Virtual Currency
ADA/Cardano
Total Market Cap VC
USD 752,542,886,784
6. | 6
Harga Bitcoin (April 2013 – Jan 2018)
Rp1.306.348,97
Rp214.409.489,84
II. PERKEMBANGAN VIRTUAL CURRENCY
Perkembangan Bitcoin dan Ethereum
Harga Ethereum (Agustus 2015-Jan 2018)
Rp12.765.198,22
Rp38.286,25
Sumber: CoinGecko, 2018
7. | 7
09.00 WIB
Rp193.805.289,68
07.00 WIB
Rp194.126.675,28
07.00 WIB
Rp203.722.559,65
07.00 WIB
Rp197.902.913,27
07.00 WIB
Rp188.730.022,39
07.00 WIB
Rp208.610.497,00
07.00 WIB
Rp209.917.817,27
Sumber: CoinGeckco, 15 Jan 2018
II. PERKEMBANGAN VIRTUAL CURRENCY
Perkembangan Harga Bitcoin
8. | 8
III. RISIKO VIRTUAL CURRENCY
Virtual currency memiliki risiko yang tinggi pada area sistem pembayaran, SSK, APU PPT,
dan perlindungan konsumen…
Sistem Pembayaran
Risiko konvertibilitas: tidak ada jaminan ditukarkan dengan fiat money, apalagi dgn volatilitas
harga yg tinggi
Risiko perlindungan konsumen: tidak ada pihak yg menangani keluhan nasabah
Risiko operasional: keamanan sistem dan ekosistem di sekelilingnya belum terbukti.
Risiko setelmen: di mana nasabah melakukan transaksi melalui virtual environment shg tidak
ada jaminan setelmen
Stabilitas Sistem
Keuangan
Risiko stabilitas sistem keuangan apabila terjadi bubble burst karena terdapat interaksi antara
virtual currency dan ekonomi riil.
Risiko volatilitas harga yang tinggi karena nilainya ditentukan pada ekspektasi penawaran dan
permintaan di masa mendatang (spekulatif)
Terdapat pula risiko regulatory arbitrage karena transaksi dapat dilakukan dari negara lain
dengan ketentuan yang lebih akomodatif.
9. | 9
III. RISIKO VIRTUAL CURRENCY
Aktivitas Ilegal
Risiko pencucian uang dan pendanaan terorisme:
- mekanisme transfer tidak melewati intitusi formal yang memiliki sistem APUPPT shg tidak
dapat dilakukan idenfikasi dan monitoring thd pergerakan transaksi.
- pseudonimity dari mekanisme transaksi menyebabkan pelaku transaksi tidak dapat
diidenfikasi
- transaksi lebih cepat dan lebih mudah untuk dipindahkan, bahkan hingga ke luar negeri.
- menyulitkan untuk dilakukan pembekuan atau penyitaan terkait kasus kejahatan.
Perlindungan
Konsumen
Belum terdapat regulasi yang mengatur virtual currency meningkatkan eksposur pengguna
terhadap kerugian keuangan.
Tidak terdapat pengelola yang jelas sehingga sulit untuk meminta pertanggungjawaban
ketika terjadi permasalahan
Virtual currency memiliki risiko yang tinggi pada area sistem pembayaran, SSK, APU PPT,
dan perlindungan konsumen…
10. | 10
III. RISIKO VIRTUAL CURRENCY
Fraud terhadap Virtual Currency
Mt. Gox merupakan suatu perusahaan bitcoin exchange di Jepang.
Terjadi pencurian bitcoin dari pemegang wallet yang dikelola oleh Mt. Gox.
Akibatnya Mt. Gox menghentikan perdagangan, perusahaan dan layanan penukaran, dan
mengajukan kepailitan.
Kerugian sebesar 850 ribu bitcoin atau setara USD450 juta pada saat itu
(sumber: Reuters – Business News, 30 Maret 2014)
Virtual currency exchange yang bermarkas di London
Hacker yang berhasil meretas hot wallet di Bitstamp sehingga Bitstamp terpaksa menutup
situs dan meminta semua nasabah untuk berhenti melakukan deposit ke wallet
Kerugian 19 ribu bitcoin atau setara USD5juta pada saat itu
(sumber: Fortune, 6 Jan 2015)
Terdapat beberapa kasus fraud virtual currency yang merugikan pemegang virtual
currency …
Exchange yang didirikan oleh warga negara Amerika bernama Trendon Shavers.
Melakukan penipuan melalui skema Ponzi untuk menipu para korbannya
Kerugian USD4,5 juta
(sumber: reuters, Juli 2016)
Mt. Gox
(2014)
Bitstamp
(2015)
Bitcoin Saving
& Trust (2015)
11. | 11
III. RISIKO VIRTUAL CURRENCY
Fraud terhadap Virtual Currency
Exchange virtual currency
Mengalami tiga kali kasus pencurian dalam dua bulan.
Kerugian USD230 ribu
(sumber: Themerkle, 18 Apr 2016)
Exchange virtual currency di Hong Kong
Terjadi peretasan pada wallet Bitfinex.
Kerugian USD330 ribu
(sumber: Financial Times, 4 Agt 2016)
Terdapat beberapa kasus fraud virtual currency yang merugikan pemegang virtual
currency …
Bitfinex
(2015)
Shapeshift
(2016)
Online platform yang melayani penjualan narkoba
FBI berhasil membekukan sekitar USD28,5 juta
(sumber: Forbes, 25 Okt 2013)
Silkroad
(2013)
12. | 12
IV. RESPONS KEBIJAKAN TERHADAP VIRTUAL CURRENCY
Perlunya Pengaturan
Perlu dilakukan pengaturan terhadap virtual currency karena memiliki risiko tinggi yang
berdampak terhadap SSK, Perlindungan Konsumen, dan APUPPT …
Isu Pokok Pertimbangan Implikasi
VC sebagai Uang/Alat
Pembayaran
Tidak diterbitkan oleh otoritas moneter/otoritas
berwenang
Tidak memenuhi karakteristik uang
Tidak mempunyai status hukum yang jelas
VC sebagai Komoditas
Tidak memiliki underlying asset yang mendasari nilainya,
melainkan hanya berdasarkan algoritma matematis
Volatilitas harga sangat tinggi dan adanya ketidakpastian
supply di masa datang karena beberapa VC membatasi
penerbitan hingga jumlah tertentu
Tidak ada administrator yang bertanggung jawab atas
penerbitannya
Dimanfaatkan sebagai regulatory arbitrage karena
transaksi dapat dilakukan dari negara lain dengan
ketentuan yang lebih akomodatif
SSK
Perlindungan
Konsumen
APUPPT
13. | 13
IV. RESPONS KEBIJAKAN TERHADAP VIRTUAL CURRENCY
Perlunya Pengaturan
Isu Pokok Pertimbangan Implikasi
Penyelenggara VC
(Exchange & Penyedia
Wallet)
Tidak diatur otoritas manapun shg tdk memiliki kewajiban kehati-
hatian sbgm institusi formal lainnya
Kebanyakan penyelenggara tdk ada kantor fisik, hanya website
yang tidak jelas yurisdiksinya
Risiko perlindungan konsumen tinggi
Tidak ada KYC dan monitoring transaksi berpotensi untuk aktivitas
ilegal
Initial Coin Offering
(ICO)
SSK
Perlindungan
Konsumen
APUPPT
Menyiasati ketentuan fund raising yang ketat shg dana diperoleh
lebih cepat dan mudah
Risiko tinggi krn tdk diawasi atau diatur otoritas, a.l. tdk ada
asesmen thd institusi & penetapan nilai yg tdk jelas
Didasarkan pada proposal project yg tidak adaverifikasi oleh pihak
berwenang shg tidak dpt dipertanggungjawabkan kebenarannya
Penggunaan coin rentan untuk dimanfaatkan bagi aktivitas ilegal
Risiko konvertibilitas, di mana investor tidak dapat mencairkan
nilai investasi dari coin krn pasar sekunder tidak berkembang
Tidak ada pengawasan thd penggunaan dana yg berhasil
dikumpulkan
Perlu dilakukan pengaturan terhadap virtual currency karena memiliki risiko tinggi yang berdampak
terhadap SSK, Perlindungan Konsumen, dan APUPPT …
14. | 14
IV. RESPONS KEBIJAKAN TERHADAP VIRTUAL CURRENCY
Pengaturan Virtual Currency oleh Bank Indonesia
Bank Indonesia telah menerbitkan ketentuan dan pernyataan yang tegas mengenai virtual currency…
Mata uang adalah uang yg dikeluarkan oleh NKRI dan setiap transaksi yg mempunyai tujuan pembayaran, atau
kewajiban lain yg harus dipenuhi dengan uang, atau transaksi keuangan lainnya yg dilakukan di Wilayah NKRI
wajib menggunakan Rupiah.
UU No. 7 tahun 2011
Mata Uang
Seluruh transaksi di Indonesia wajib menggunakan Rupiah
PBI No. 17/3/PBI/2015
Kewajiban Penggunaan Rupiah
Pasal 34: PJSP dilarang melakukan pemrosesan transaksi pembayaran dengan virtual currency
PBI No. 18/40/PBI/2016
Penyelenggaraan PTP
Pasal 8: Penyelenggara TekFin dilarang melakukan kegiatan SP dengan virtual currency
PBI No. 19/12/PBI/2017
Penyelenggaraan TekFin
16. | 16
V. KESIMPULAN
Virtual currency memiliki risiko tinggi yang dapat mengganggu stabilitas sistem
keuangan, rawan risiko penggunaan untuk pencucian uang dan pendanaan
terorisme serta merugikan konsumen.