Dokumen tersebut membahas tentang pentingnya penguatan budaya kerja dan employer branding sebagai bagian dari strategi akselerasi transformasi SDM aparatur dalam mendukung reformasi birokrasi. Strategi yang disebutkan antara lain pengembangan talenta, peningkatan kapasitas, penguatan budaya kerja, peningkatan kinerja, dan percepatan transformasi digital."
Dokumen tersebut membahas strategi untuk mempercepat transformasi Aparatur Sipil Negara (ASN) agar dapat mendukung tercapainya visi Indonesia maju. Strategi utama yang diusulkan adalah implementasi enam inisiatif (6P), yaitu: 1) perancangan jabatan dan perencanaan SDM, 2) peningkatan kinerja dan sistem penghargaan, 3) penguatan budaya kerja dan employer branding, 4) peningkatan kapasitas manajemen SDM, 5) pengemb
2023-05-23 - Penguatan Budaya Kerja dan Employer Branding ASN_Pemprov Bengkul...YudistiraPratama13
Survei budaya kerja ASN di Provinsi Bengkulu tahun 2022 menemukan bahwa:
1. Jumlah responden survei belum memenuhi target minimum di sebagian besar instansi, kecuali Kabupaten Bengkulu Utara.
2. Hasil survei di Kabupaten Bengkulu Utara menunjukkan mayoritas responden berusia 36-45 tahun dan berada pada jabatan fungsional.
3. Survei ini diharapkan dapat meningkatkan partisipasi dan representasi responden untuk pen
Pelatihan dasar CPNS membahas pengelolaan ASN untuk menghasilkan pegawai yang profesional dan berintegritas. Materi pokoknya meliputi sistem merit, pengaturan hak dan kewajiban ASN, serta mekanisme pengelolaan ASN seperti penyusunan kebutuhan, rekrutmen, pengembangan karier, dan penilaian kinerja.
1. Dokumen tersebut membahas mengenai pentingnya nilai dan etika bagi penjawat awam dalam memajukan perkhidmatan publik dan negara.
2. Beberapa poin penting adalah definisi nilai dan etika, rasional penerapannya dalam perkhidmatan awam, serta usaha-usaha pemerintah untuk memajukan budaya kerja beretika.
3. Nilai-nilai utama seperti jujur, amanah dan bertanggungjawab perlu d
Dokumen tersebut membahas tentang pentingnya penguatan budaya kerja dan employer branding sebagai bagian dari strategi akselerasi transformasi SDM aparatur dalam mendukung reformasi birokrasi. Strategi yang disebutkan antara lain pengembangan talenta, peningkatan kapasitas, penguatan budaya kerja, peningkatan kinerja, dan percepatan transformasi digital."
Dokumen tersebut membahas strategi untuk mempercepat transformasi Aparatur Sipil Negara (ASN) agar dapat mendukung tercapainya visi Indonesia maju. Strategi utama yang diusulkan adalah implementasi enam inisiatif (6P), yaitu: 1) perancangan jabatan dan perencanaan SDM, 2) peningkatan kinerja dan sistem penghargaan, 3) penguatan budaya kerja dan employer branding, 4) peningkatan kapasitas manajemen SDM, 5) pengemb
2023-05-23 - Penguatan Budaya Kerja dan Employer Branding ASN_Pemprov Bengkul...YudistiraPratama13
Survei budaya kerja ASN di Provinsi Bengkulu tahun 2022 menemukan bahwa:
1. Jumlah responden survei belum memenuhi target minimum di sebagian besar instansi, kecuali Kabupaten Bengkulu Utara.
2. Hasil survei di Kabupaten Bengkulu Utara menunjukkan mayoritas responden berusia 36-45 tahun dan berada pada jabatan fungsional.
3. Survei ini diharapkan dapat meningkatkan partisipasi dan representasi responden untuk pen
Pelatihan dasar CPNS membahas pengelolaan ASN untuk menghasilkan pegawai yang profesional dan berintegritas. Materi pokoknya meliputi sistem merit, pengaturan hak dan kewajiban ASN, serta mekanisme pengelolaan ASN seperti penyusunan kebutuhan, rekrutmen, pengembangan karier, dan penilaian kinerja.
1. Dokumen tersebut membahas mengenai pentingnya nilai dan etika bagi penjawat awam dalam memajukan perkhidmatan publik dan negara.
2. Beberapa poin penting adalah definisi nilai dan etika, rasional penerapannya dalam perkhidmatan awam, serta usaha-usaha pemerintah untuk memajukan budaya kerja beretika.
3. Nilai-nilai utama seperti jujur, amanah dan bertanggungjawab perlu d
Teks tersebut membahas tentang nilai berorientasi pelayanan bagi aparatur sipil negara. Nilai ini mencakup tiga hal yaitu memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat, bersikap ramah, cekatan, dan solutif, serta terus melakukan perbaikan."
Buku Policy Brief Inovasi Administrasi Negara merupakan kumpulan Policy Brief yang ditulis secara individu maupun tim. Sebagian Polbrief merupakan
sintesa pemikiran LAN di bidang manajemen ASN, reformasi birokrasi, dan pengembangan
kompetensi ASN.
Dokumen tersebut membahas tentang etika dan integritas dalam pelatihan kepemimpinan pengawas di Polri. Dokumen menyoroti pentingnya etika dan integritas dalam menjalankan tugas sebagai aparatur negara, dengan mengutip pidato Soekarno dan survei yang menunjukkan rendahnya tingkat toleransi masyarakat. Dokumen juga menyinggung berbagai peraturan dan dimensi etika yang harus dipatuhi aparatur negara.
Buku Antologi Pengembangan Kompetensi ASN: Teori, Kebijakan, dan Praktik yang hadir di tangan pembaca adalah sebuah kumpulan pemikiran, analisis dan berbagi pengalaman dari beragam jabatan fungsional di Lembaga Administrasi Negara. Oleh karenanya secara substansi buku ini menyajikan varian keahlian dari beragam jabatan fungsional tersebut, sehingga buku ini unik namun menarik. Apabila sebuah buku biasanya ditulis oleh penulis atau tim yang memiliki kepakaran
yang hampir sama, maka di buku ini disajikan dengan sangat variatif namun tetap pada track yang sama.
Dokumen tersebut membahas tentang pengembangan karier pegawai aparatur sipil negara. Terdapat penjelasan mengenai latar belakang, tujuan, dan prinsip-prinsip pengembangan karier PNS sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.
Buku ini membahas sistem manajemen kinerja aparatur sipil negara secara menyeluruh, mulai dari urgensi, perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, pengukuran, pembinaan, penilaian hingga sistem informasi kinerja. Buku ini juga menyajikan model manajemen kinerja berbasis flexible work arrangement sebagai opsi baru yang sesuai dengan tuntutan zaman.
Dalam perkembangannya sosok PNS yang profesional dan mampu memenuhi standar kompetensi jabatannya masih sangat minim, sehingga perlu dilaksanakan pembinaan melalui jalur Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) yang berorientasi pada Diklat Prajabatan yang lebih inovatif, dan menghasilkan peserta untuk mampu menginternalisasikan nilai-nilai dasar profesi PNS dengan cara mengalami sendiri dalam penerapan, dan aktualisasi di satuan kerja pada instansi masing-masing PNS dan merasakan manfaatnya secara langsung. Dengan demikian, nilai-nilai dasar profesi PNS tersebut melekat dalam diri masing-masing PNS, dan diharapkan dapat mempercepat pencapaian visi dan misi organisasi dimanapun kita ditempatkan.
Tujuan aktualisasi nilai-nilai dasar profesi PNS ini adalah untuk membentuk PNS yang berkarakter, profesional, akuntabel, memiliki rasa nasionalisme yang tinggi, beretika publik, memiliki kompetensi mutu, dan diharapkan menghindari praktek korupsi dilingkungan kerja masing-masing, dan menghasilkan PNS yang memahami tugas dan fungsinya sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, dan pemersatu bangsa.
Dalam perkembangannya sosok PNS yang profesional dan mampu memenuhi standar kompetensi jabatannya masih sangat minim, sehingga perlu dilaksanakan pembinaan melalui jalur Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) yang berorientasi pada Diklat Prajabatan yang lebih inovatif, dan menghasilkan peserta untuk mampu menginternalisasikan nilai-nilai dasar profesi PNS dengan cara mengalami sendiri dalam penerapan, dan aktualisasi di satuan kerja pada instansi masing-masing PNS dan merasakan manfaatnya secara langsung. Dengan demikian, nilai-nilai dasar profesi PNS tersebut melekat dalam diri masing-masing PNS, dan diharapkan dapat mempercepat pencapaian visi dan misi organisasi dimanapun kita ditempatkan.
Tujuan aktualisasi nilai-nilai dasar profesi PNS ini adalah untuk membentuk PNS yang berkarakter, profesional, akuntabel, memiliki rasa nasionalisme yang tinggi, beretika publik, memiliki kompetensi mutu, dan diharapkan menghindari praktek korupsi dilingkungan kerja masing-masing, dan menghasilkan PNS yang memahami tugas dan fungsinya sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, dan pemersatu bangsa.
Manajemen karier PNS bertujuan menghasilkan pegawai negeri sipil yang profesional dan bebas dari intervensi politik dengan melaksanakan pengembangan karier, penilaian kinerja, dan mutasi berdasarkan kompetensi. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah mengatur pedoman penyelenggaraan manajemen karier PNS untuk mewujudkan pengembangan karier, kompetensi, pola karier, dan promosi berdasarkan
Buku ini membahas tentang transformasi pengembangan modal insani sektor publik di Indonesia. Pertama, membahas tentang tantangan zaman seperti era VUCA, triple disruption, dan pergeseran paradigma dari pengembangan sumber daya manusia menjadi pengembangan modal insani serta perubahan fokus dari training menjadi learning. Kedua, membahas potret pengembangan kompetensi aparatur sipil negara saat ini meliputi perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, sumber daya pend
CERITA REMEH TEMEH DESA ANKOR JAWA TENGAH.pdfZainul Ulum
Sekelumit cerita tentang ekspresi kegelisahan kaum muda desa atas kondisi negara, yang memilih menyalakan lilin-lilin kecil sebisanya daripada mengutuk kegelapan yang memiskinkannya selama beberapa generasi
Mais conteúdo relacionado
Semelhante a 20221125 Penguatan Budaya Kerja dan Employer Branding Menuju Birokrasi Profesional.pdf
Teks tersebut membahas tentang nilai berorientasi pelayanan bagi aparatur sipil negara. Nilai ini mencakup tiga hal yaitu memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat, bersikap ramah, cekatan, dan solutif, serta terus melakukan perbaikan."
Buku Policy Brief Inovasi Administrasi Negara merupakan kumpulan Policy Brief yang ditulis secara individu maupun tim. Sebagian Polbrief merupakan
sintesa pemikiran LAN di bidang manajemen ASN, reformasi birokrasi, dan pengembangan
kompetensi ASN.
Dokumen tersebut membahas tentang etika dan integritas dalam pelatihan kepemimpinan pengawas di Polri. Dokumen menyoroti pentingnya etika dan integritas dalam menjalankan tugas sebagai aparatur negara, dengan mengutip pidato Soekarno dan survei yang menunjukkan rendahnya tingkat toleransi masyarakat. Dokumen juga menyinggung berbagai peraturan dan dimensi etika yang harus dipatuhi aparatur negara.
Buku Antologi Pengembangan Kompetensi ASN: Teori, Kebijakan, dan Praktik yang hadir di tangan pembaca adalah sebuah kumpulan pemikiran, analisis dan berbagi pengalaman dari beragam jabatan fungsional di Lembaga Administrasi Negara. Oleh karenanya secara substansi buku ini menyajikan varian keahlian dari beragam jabatan fungsional tersebut, sehingga buku ini unik namun menarik. Apabila sebuah buku biasanya ditulis oleh penulis atau tim yang memiliki kepakaran
yang hampir sama, maka di buku ini disajikan dengan sangat variatif namun tetap pada track yang sama.
Dokumen tersebut membahas tentang pengembangan karier pegawai aparatur sipil negara. Terdapat penjelasan mengenai latar belakang, tujuan, dan prinsip-prinsip pengembangan karier PNS sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.
Buku ini membahas sistem manajemen kinerja aparatur sipil negara secara menyeluruh, mulai dari urgensi, perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, pengukuran, pembinaan, penilaian hingga sistem informasi kinerja. Buku ini juga menyajikan model manajemen kinerja berbasis flexible work arrangement sebagai opsi baru yang sesuai dengan tuntutan zaman.
Dalam perkembangannya sosok PNS yang profesional dan mampu memenuhi standar kompetensi jabatannya masih sangat minim, sehingga perlu dilaksanakan pembinaan melalui jalur Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) yang berorientasi pada Diklat Prajabatan yang lebih inovatif, dan menghasilkan peserta untuk mampu menginternalisasikan nilai-nilai dasar profesi PNS dengan cara mengalami sendiri dalam penerapan, dan aktualisasi di satuan kerja pada instansi masing-masing PNS dan merasakan manfaatnya secara langsung. Dengan demikian, nilai-nilai dasar profesi PNS tersebut melekat dalam diri masing-masing PNS, dan diharapkan dapat mempercepat pencapaian visi dan misi organisasi dimanapun kita ditempatkan.
Tujuan aktualisasi nilai-nilai dasar profesi PNS ini adalah untuk membentuk PNS yang berkarakter, profesional, akuntabel, memiliki rasa nasionalisme yang tinggi, beretika publik, memiliki kompetensi mutu, dan diharapkan menghindari praktek korupsi dilingkungan kerja masing-masing, dan menghasilkan PNS yang memahami tugas dan fungsinya sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, dan pemersatu bangsa.
Dalam perkembangannya sosok PNS yang profesional dan mampu memenuhi standar kompetensi jabatannya masih sangat minim, sehingga perlu dilaksanakan pembinaan melalui jalur Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) yang berorientasi pada Diklat Prajabatan yang lebih inovatif, dan menghasilkan peserta untuk mampu menginternalisasikan nilai-nilai dasar profesi PNS dengan cara mengalami sendiri dalam penerapan, dan aktualisasi di satuan kerja pada instansi masing-masing PNS dan merasakan manfaatnya secara langsung. Dengan demikian, nilai-nilai dasar profesi PNS tersebut melekat dalam diri masing-masing PNS, dan diharapkan dapat mempercepat pencapaian visi dan misi organisasi dimanapun kita ditempatkan.
Tujuan aktualisasi nilai-nilai dasar profesi PNS ini adalah untuk membentuk PNS yang berkarakter, profesional, akuntabel, memiliki rasa nasionalisme yang tinggi, beretika publik, memiliki kompetensi mutu, dan diharapkan menghindari praktek korupsi dilingkungan kerja masing-masing, dan menghasilkan PNS yang memahami tugas dan fungsinya sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, dan pemersatu bangsa.
Manajemen karier PNS bertujuan menghasilkan pegawai negeri sipil yang profesional dan bebas dari intervensi politik dengan melaksanakan pengembangan karier, penilaian kinerja, dan mutasi berdasarkan kompetensi. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah mengatur pedoman penyelenggaraan manajemen karier PNS untuk mewujudkan pengembangan karier, kompetensi, pola karier, dan promosi berdasarkan
Buku ini membahas tentang transformasi pengembangan modal insani sektor publik di Indonesia. Pertama, membahas tentang tantangan zaman seperti era VUCA, triple disruption, dan pergeseran paradigma dari pengembangan sumber daya manusia menjadi pengembangan modal insani serta perubahan fokus dari training menjadi learning. Kedua, membahas potret pengembangan kompetensi aparatur sipil negara saat ini meliputi perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, sumber daya pend
Semelhante a 20221125 Penguatan Budaya Kerja dan Employer Branding Menuju Birokrasi Profesional.pdf (20)
CERITA REMEH TEMEH DESA ANKOR JAWA TENGAH.pdfZainul Ulum
Sekelumit cerita tentang ekspresi kegelisahan kaum muda desa atas kondisi negara, yang memilih menyalakan lilin-lilin kecil sebisanya daripada mengutuk kegelapan yang memiskinkannya selama beberapa generasi
Keberadaan Nganjuk sebagai kabupaten yang memiliki resiko bencana berskala sedang menjadi fokus pembahasan dalam FGD Lingkungan yang di gelar di Dinas Lingkungan Hidup Kab. Nganjuk.
Dalam kegiatan FGD yang di hadiri seluruh Komunitas, Pemangku Kebijakan (Dinas Kehutanan Jawa Timur, FPRB Nganjuk, BPBD Nganjuk) tersebut menyoroti pentingnya kolaborasi antar pihak untuk melakukan aksi mitigasi pengurangan resiko bencana.
Dalam Paparan ini, Pelestari Kawasan Wilis memaparkan konsep mitigasi yang bertumpu pada perlindungan sumber mata Air. Hal ini selaras dengan aksi & kegiatan yang telah dilakukan sejak 2020, dimana Perkawis mengambil peran konservasi di sekitar lereng Wilis
20221125 Penguatan Budaya Kerja dan Employer Branding Menuju Birokrasi Profesional.pdf
1. Penguatan Budaya Kerja dan Employer Branding
Sebagai Bagian dari Strategi Akselerasi Transformasi ASN
Menuju Birokrasi Profesional dan Berkelas Dunia
Asdep Penguatan Budaya Kerja
4. N = 15,466
Alasan awal bergabung menjadi ASN
Ingin berkontribusi terhadap negara (perbaikan pelayanan masyarakat)
Kesempatan mengembangkan diri
Kesempatan melanjutkan pendidikan
Bergengsi/status social/prestise
Keinginan orang tua/mengikuti kerabat
Pekerjaan yang aman/kemungkinan kecil PHK
Beban kerja renda/banyak waktu luang
Adanya jenjang karir yang jelas
Kesejahteraan (gaji & tunjangan menarik, ada jaminan pension)
Lainnya
8. 9
which, in turn, creates the
results we Get.
How we See the world. . .
Hasil ditentukan oleh perilaku
dan perilaku ditentukan oleh paradigma
(mindset)
Sumber: FranklinCovey
determines what we Do. . .
Basic Change Model
9. 10
How we See . . .
Sebagai ASN saya sih aman
sampai pensiun, K/L/D tempat
saya bekerja tidak bakal bubar.
PGPS?
Sumber: FranklinCovey
Basic Change Model
The results we Get..
Birokrasi yang kurang
(tidak) profesional
What we Do. . .
Saya bekerja secukupnya aja, nggak
usah terlalu ngoyo, yang penting
ada sampingan atau koneksi
Mindset Sebagian ASN
10. 11
How we See . . .
Keberlangsungan karir
saya sebagai ASN sangat
ditentukan oleh kinerja dan
kapasitas saya
Sumber: FranklinCovey
Basic Change Model
The results we Get..
Birokrasi yang profesional
What we Do. . .
Saya akan berusaha untuk berkinerja
baik dan belajar keras untuk
meningkatkan kapasitas saya
Jika mindset berhasil dirubah
11. BIROKRASI BERKELAS DUNIA
2024
Tantangan Dunia pada situasi VUCA
dengan Triple Disruption:
▪ Technology (Revolusi Industri 4.0
menuju Era Society 5.0)
▪ Millennials
▪ Covid-19 Pandemic
• Organisasi yang AGILE
• SDM yang PROFESIONAL
• Tata Kelola/Sistem Kerja yang
berbasis DIGITAL
TRANSFORMASI Struktural, Kultural, dan Digital
perlu ADAPTASI kebijakan & kompetensi baru, serta
ADOPSI teknologi dan sistem yang agile
Arsitektur Human Capital
Perlu Akselerasi Transformasi ASN
Menuju Birokrasi Berkelas Dunia di 2024
Dukungan Regulasi
12. EVP
Arsitektur Human Capital
Ekspektasi K/L/D dalam
merekrut talent
1. Menghasilkan kinerja yang
mendukung pencapaian
tujuan organisasi
2. Terus belajar dan
mengembangkan kompetensi
untuk mendukung
pelaksanaan strategi
organisasi
3. Menunjukkan perilaku sesuai
dengan budaya organisasi
4. Memberikan pelayanan
prima kepada masyarakat
Ekspektasi talent
menjadi ASN
1. Terbukanya kesempatan
mengembangkan diri (belajar)
2. Terbukanya kesempatan
untuk pengembangan karier
3. Kesejahteraan melalui sistem
reward & recognition
(penghargaan dan
pengakuan) yang adil
4. Adanya rasa bangga untuk
berkontribusi dalam
melayani bangsa
15. Transformasi Birokrasi Indonesia
BIROKRASI BERKELAS DUNIA DAN PELAYANAN PUBLIK
YANG KOMPETITIF
AKUNTABILITAS KINERJA DAN PENGAWASAN EFEKTIF
EVP
EVP
Reward & Recognition
Talent & Succession
Learning & Development
ASN yang PROFESIONAL
18. 1. Memegang teguh ideologi Pancasila;
2. Setia dan mempertahankan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta pemerintahan yang sah;
3. Mengabdi kepada negara dan rakyat Indonesia;
4. Menjalankan tugas secara profesional dan tidak berpihak;
5. Membuat keputusan berdasarkan prinsip keahlian;
6. Menciptakan lingkungan kerja yang nondiskriminatif;
7. Memelihara dan menjunjung tinggi standar etika yang luhur;
8. Mempertanggungjawabkan tindakan dan kinerjanya kepada publik;
9. Memiliki kemampuan dalam melaksanakan kebijakan dan program pemerintah;
10. Memberikan layanan kepada publik secara jujur, tanggap, cepat, tepat, akurat, berdaya guna, berhasil guna, dan santun;
11. Mengutamakan kepemimpinan berkualitas tinggi;
12. Menghargai komunikasi, konsultasi, dan kerja sama;
13. Mengutamakan pencapaian hasil dan mendorong kinerja pegawai;
14. Mendorong kesetaraan dalam pekerjaan; dan
15. Meningkatkan efektivitas sistem pemerintahan yang demokratis sebagai perangkat sistem karier.
Nilai Dasar pegawai ASN: Pasal 4 UU 5/2014
19. 1. melaksanakan tugasnya dengan jujur, bertanggung jawab, dan berintegritas tinggi;
2. melaksanakan tugasnya dengan cermat dan disiplin;
3. melayani dengan sikap hormat, sopan, dan tanpa tekanan;
4. melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. melaksanakan tugasnya sesuai dengan perintah atasan atau Pejabat yang Berwenang sejauh tidak bertentangan dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan dan etika pemerintahan;
6. menjaga kerahasiaan yang menyangkut kebijakan negara;
7. menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien;
8. menjaga agar tidak terjadi konflik kepentingan dalam melaksanakan tugasnya;
9. memberikan informasi secara benar dan tidak menyesatkan kepada pihak lain yang memerlukan informasi terkait
kepentingan kedinasan;
10. tidak menyalahgunakan informasi intern negara, tugas, status, kekuasaan, dan jabatannya untuk mendapat atau mencari
keuntungan atau manfaat bagi diri sendiri atau untuk orang lain;
11. memegang teguh nilai dasar ASN dan selalu menjaga reputasi dan integritas ASN; dan
12. melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai disiplin Pegawai ASN.
Kode Etik dan Kode Perilaku berisi pengaturan perilaku
Pegawai ASN (Pasal 5 UU ASN)
20. NAMA KEMENTERIAN CORE VALUE (TATA NILAI)
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Indonesia Integritas, Professional, Akuntabel (IPA)
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia Profesional, Akuntabel, Sinergi, Transparan, Inovatif (PASTI)
Kementerian Keuangan Indonesia Integritas, Professionalisme, Sinergi, Pelayanan, Kesempurnaan (IPSPK)
Kementerian Dalam Negeri Indonesia Belum Diketahui
Kementerian Luar Negeri Indonesia Profesionalisme, Integritas, Manfaat, Proaktif, Inovatif, Nilai Kejuangan
Kementerian Pertahanan Indonesia Belum Diketahui
Kementerian Agama Indonesia integritas, profesional, inovasi, tanggung jawab, dan keteladanan.
Kementerian Agraria dan Tata Ruang Indonesia Melayani, Profesional, Terpercaya
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Indonesia Akuntabel, Profesional, Integritas, Kebersamaan (APIK)
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Indonesia Jujur, Profesional, Melayani, Inovatif, Berarti
Kementerian Kelautan dan Perikanan Indonesia professional, integritras, kredibilitas, inovatif dan responsif
Kementerian Kesehatan Indonesia Pro Rakyat, Inklusif, Responsif, Efektif, Bersih
Kementerian Ketenagakerjaan Indonesia Jujur, profesional, solid, kreatif, melayani
Kementerian Komunikasi dan Informatika Indonesia Profesional, akuntabel, integritas, inovatif
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Indonesia Jujur, tanggung jawab, disiplin, ikhlas, visioner, adil, peduli, kerja sama, dan profesional
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Indonesia Transparan, Efektif dan Efisien, Profesional, Akuntabel, dan Tidak Diskriminatif (TEPAT)
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia
Integritas, Kreatif & Inovatif, Inisiatif, Pembelajar, Menjunjung Meritokrasi, Terlibat
Aktif, Tanpa Pamrih (IKIIPMTT)
29 dari 34 Kementerian
Kementerian
21. 29 dari 34 Kementerian
Kementerian
NAMA KEMENTERIAN CORE VALUE (TATA NILAI)
Kementerian Perdagangan Indonesia Belum Diketahui
Kementerian Perhubungan Indonesia Prima, Professional , Ber-etika
Kementerian Perindustrian Indonesia Integritas, Produktif, Profesional, Kompetitif, Inovatif (INSAN OKE)
Kementerian Pertanian Indonesia Komitmen, Keteladanan, Profesionalisme, Integritas, Disiplin (KKPID)
Kementerian Riset dan Teknologi Indonesia Sinergi, Harmonis, Integritas, Inovatif, Akuntabel
Kementerian Sosial Indonesia humanis, adaptif, dedikatif, inklusif, responsif.
Kementerian Sekretariat Negara Indonesia Teladan, Berintegritas, Andal, Inovatif, kolaboratif (Teladan-BAIK)
Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Indonesia Smart, Profesional, Objectif, Responsible, Truth, Independen (SPORTI)
Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Indonesia Belum Diketahui
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Indonesia
Beriman, Jujur, Sederhana, Berani, Berintegritas, Tangguh, Peduli, Memegang Teguh
Jabatan, Kompeten, Profesional, Pelayanan Prima, Inisiatif Penyesuaian Diri, Independen,
Orisinalitas
Kementerian Badan Usaha Milik Negara Indonesia Amanah, Kompeten, Harmony, Loyal, Adaptif, Kolaboratif (AKHLAK)
Kementerian Pemuda dan Olahraga Indonesia Akuntabel, Profesional, integritas, kreatif (APIK)
Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Indonesia WIN Way (wonderful Indonesia Way): Solid, Speed, Smart
Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Indonesia Belum Diketahui
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Indonesia Profesionalisme, Integritas, Kerja Sama, Inovasi, Responsibility/Tanggung Jawab(PIKIR)
Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Integritas, Etos Kerja, Gotong Royong
Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Indonesia Passion, Accountable, Teamwork, Effiecient/Effective, dan Networking (PATEN)
22. Lembaga Negara
NAMA LEMBAGA NEGARA CORE VALUE (TATA NILAI)
Dewan Perwakilan Rakyat
Relegius, Akuntabilitas, Profesional, dan Integritas
yang disingkat menjadi (RAPI)
Mahkamah Konstitusi integritas, dedikasi, dan profesionalitas
Mahkamah Agung
Kemandirian, Integritas, Kejujuran, Akuntabilitas,
Responsibilitas, Keterbukaan, Ketidakberpihakan,
Perlakuan yang sama di hadapan hukum
Badan Pemeriksa Keuangan Integritas, Independensi, Profesionalisme
Komisi Pemberantasan Korupsi
Religiusitas, Integritas, Keadilan, Profesionalisme,
Kepemimpinan (RI-KPK)
Komisi Pemilihan Umum integritas, mandiri, profesional
Komisi Pengawasan Persaingan Usaha
Responsible (bertanggung jawab), Integrity
(integritas), Confident (percaya diri), Hardwork
(pekerja keras), Teamwork (kerja tim) - RICH TEAM
07 dari 14 Lembaga Negara
23. Lembaga Pemerintah Non-Kementerian
NAMA LEMBAGA PEMERINTAH NON-KEMENTERIAN CORE VALUE (TATA NILAI)
Badan Kepegawaian Negara jujur, tanggung jawab; disiplin, bersemangat, kerjasama, pelayanan prima.
Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Cerdas, Tangguh, Kerjasama, Integritas, Ikhlas
Badan Informasi Geospasial
Bersemangat, Integritas , Gerak cepat , Profesional , Efektif, Tulus, Adaptif (BIG
PETA)
Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Sinergi, Integritas, Akuntabel, dan Profesional
Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
Profesional, Integritas, Orientasi pada Pengguna, Nurani dan Akal Sehat,
Independen,Responsibel (PIONIR)
Badan Pengawas Tenaga Nuklir Kemandirian, Integritas, Profesional, Transparan,Pelayanan prima
Badan Pengawasan Obat dan Makanan
Profesional, Integritas, Kredibilitas, Kerjasama Tim, Inovatif, Responsif/Cepat
Tanggap
Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi Creativity, Integrity, Profesional, Teamwork dan Accountability (CIPTA)
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Berintegritas, visioner, unggul
18 dari 28 Lembaga Pemerintah Non-Kementerian
24. Lembaga Pemerintah Non-Kementerian
18 dari 28 Lembaga Pemerintah Non-Kementerian
NAMA LEMBAGA PEMERINTAH NON-KEMENTERIAN CORE VALUE (TATA NILAI)
Badan Pertahanan Nasional melayani, profesional, terpercaya
Badan Pusat Statistik Profesional, integritas, amanah
Badan SAR Nasional profesional, sinergi, militan (PSM)
Badan Standarisasi Nasional
Trustworthy, oriented to excellence, professional, beneficial, growing,
teamwork (TOP BGT)
Badan Tenaga Nuklir Nasional
Akuntabilitas, Disiplin, Keunggulan, Integritas, kolaborasi, Kompetensi,
Inovatif
Lembaga Administrasi Nasional INTEGRITAS, PROFESIONAL, INOVATIF, PEDULI
Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Integritas Ilmiah
Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional
PEMBELAJAR, RASIONAL, KONSISTEN, AKUNTABEL, BERORIENTASI PADA
PELAYANAN
Lembaga Sandi Negara profesional; integritas; adaptabilitas teknologi; tepercaya.
25. Pemerintah Daerah Provinsi
NAMA PEMDA PROVINSI CORE VALUE (TATA NILAI)
Bengkulu Kompeten, ikhlas, semangat
Daerah Istimewa Yogyakarta
Secara terpadu (sawiji) dalam kegigihan dan kerja keras yang dinamis
(greget), disertai dengan kepercayaan diri dalam bertindak (sengguh),
dan tidak akan mundur dalam menghadapi segala resiko apapun (ora
mingkuh).
DKI Jakarta RELIGIUS, INTEGRITAS, PROFESSIONAL, INOVATIF, EMPATI
Gorontalo
profesional, kreatif, inovatif, bermoral, bertanggung jawab, memiliki
kompetensi yang tinggi.
Jambi profesional, berintegritas, jujur, berkinerja tinggi dan akuntabel,
Jawa Barat nilai religius, nilai bahagia, nilai adil, nilai kolaboratif dan nilai inovatif
Jawa Tengah Integritas, Etos kerja, gotong royong
Kalimantan Selatan
orientasi pelayanan; integritas; komitmen; disiplin; kerja sama;
kepemimpinan (untuk jabatan atas).
Kalimantan Utara bermoral, profesional, sejahtera dan bertaraf internasional
Maluku profesional, kreatif, mandiri, berprestasi
10 dari 34 Pemda Provinsi
26.
27. Core Values ASN yang telah ditetapkan
oleh Presiden pada tanggal 27 Juli 2021
28. Satu Core Values ASN
Menyarikan dan menyederhanakan nilai-nilai dasar ASN
serta panduan-panduan perilaku yang sudah diatur
sesuai dengan UU Nomor 5 tahun 2014 dalam satu
kesamaan persepsi yang lebih mudah dipahami dan
diterapkan oleh seluruh ASN → topdown process
1
Menyarikan nilai-nilai yang telah disusun oleh instansi
pemerintah dalam satu rumusan baku yang dapat
berlaku secara umum (banyak kesamaan nilai instansi
pemerintah yang bisa disimpulkan menjadi satu core
values) → bottom-up process
2
Satu Core Values akan memberikan penguatan budaya
kerja yang mendorong pembentukan karakter ASN yang
profesional di manapun ASN ditugaskan
3
Memudahkan proses adaptasi bagi ASN ketika yang
bersangkutan berpindah ke instansi pemerintah lain
(talent mobility)
4
Menjadi unsur untuk memperkuat peran ASN sebagai
perekat dan pemersatu bangsa
5
Budaya kerja yang kuat akan mendorong kinerja
organisasi dalam jangka panjang
6
29. Berorientasi Pelayanan
Akuntabel
Kompeten
Harmonis
Loyal
Adaptif
Kolaboratif
Core Values ASN
Kami berkomitmen memberikan pelayanan
prima demi kepuasan masyarakat
Kami bertanggung jawab atas
kepercayaan yang diberikan
Kami terus belajar dan
mengembangkan
kapabilitas
Kami saling peduli dan
menghargai perbedaan
Kami berdedikasi dan
mengutamakan
kepentingan bangsa dan
negara
Kami terus berinovasi dan
antusias dalam
menggerakkan ataupun
menghadapi perubahan
Kami membangun kerja sama
yang sinergis
30. Berorientasi Pelayanan
▪ Memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat
▪ Ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan
▪ Melakukan perbaikan tiada henti
Akuntabel
▪ Melaksanakan tugas dengan jujur,
bertanggung jawab, cermat, disiplin,
dan berintegritas tinggi
▪ Menggunakan kekayaan dan
barang milik negara secara efektif,
dan efisien
▪ Tidak menyalahgunakan jabatan
Kompeten
▪ Meningkatkan kompetensi diri untuk
menjawab tantangan yang selalu
berubah
▪ Membantu orang lain belajar
▪ Melaksanakan tugas dengan kualitas
terbaik
Harmonis
▪ Menghargai setiap orang apapun
latar belakangnya
▪ Suka menolong orang lain
▪ Membangun lingkungan kerja yang
kondusif
Loyal
▪ Memegang teguh ideologi Pancasila,
Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945, setia kepada NKRI
serta pemerintahan yang sah
▪ Menjaga nama baik sesama ASN,
Pimpinan, Instansi, dan Negara
▪ Menjaga rahasia jabatan dan negara
Adaptif
▪ Cepat menyesuaikan diri
menghadapi perubahan
▪ Terus berinovasi dan
mengembangkan kreativitas
▪ Bertindak proaktif
Kolaboratif
▪ Memberi kesempatan kepada berbagai pihak
untuk berkontribusi
▪ Terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan
nilai tambah
▪ Menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber
daya untuk tujuan bersama
Panduan Perilaku
31. Visi dan Misi
untuk Indonesia
Maju
Basic Beliefs : PANCASILA
Core Values : BerAKHLAK
K/L/D
Fondasi yang Kuat untuk Transformasi ASN
33. 1. Segera melakukan penyesuaian Core Values K/L/D yang ada dan melakukan
internalisasi dengan tidak merubah, menambah atau mengurangi butir-butir Core
Values yang ada, termasuk panduan perilakunya
2. Setiap K/L/D diperkenankan untuk merumuskan contoh perilaku spesifik untuk setiap
butir panduan perilaku yang ada sesuai kebutuhan
Ekspektasi kepada seluruh K/L/D
34. 1. Segera pahami dan selaraskan perilaku Anda dengan Core Values ASN mengacu
kepada panduan perilaku yang sudah ditetapkan, karena ke depannya ini akan
sangat menentukan masa depan Anda sebagai ASN, mencakup dan tidak terbatas
pada aspek terkait evaluasi kinerja, Tunkin, Bonus, Talent Class, peluang
pengembangan karir dan kesempatan untuk learning & development.
2. Ayo Bersama-sama kita bangun Employer Branding ASN yang kuat di masyarakat :
“Bangga Melayani Bangsa”
Ekspektasi kepada seluruh ASN
35. 1. Ayo bersama-sama menjadi Change Leader bagi ASN
2. Tidak cukup hanya menjadi role model, tapi harus menjadi guardian bagi Core
Values ASN sesuai panduan perilaku BerAKHLAK
Ekspektasi kepada seluruh unsur Pimpinan K/L/D
36. @kempanrb @kemenpanrb www.menpan.go.d Kementerian PANRB
TERIMA KASIH
DISCLAIMER:
This document is strictly private, confidential and personal to its recipients and should not be copied, distributed or
reproduced in whole or in part, nor passed to any third party without the consent and prior approval of the Author.