Resume Buku Ilmu Negara Karangan Soehino

Ringkasan Ilmu Negara Karangan Soehino, S.H

BAB I

PENDAHULUAN

Ilmu Negara ialah Ilmu yang menyelidiki atau membicarakan Negara, ini telah nyata ditunjukkan
sendiri oleh namanya. Tetapi sebetulnya Ilmu yang membicarakan negara itu bukanlah hanya Ilmu
Negara saja, oleh karena di samping Ilmu Negara itu masih ada Ilmu-ilmu lainnya yang juga
membicarakan negara.

Adapun sistemik pembicaraannya yaitu:

1. Objek Ilmu Negara

→ Membicarakan tentang apa yang menjadi objek Ilmu Negara.

2. Asal Mula Negara

→ Membicarakan tentang teori-teori (ajaran-ajaran, faham-faham) mengenai timbulnya negara, atau
terjadinya negara.

A. Teori pada Jaman Yunani Kuno

a. Socrates

b. Plato

c. Aristoteles

d. Epicurus

e. Zeno

B. Teori pada Jaman Romawi Kuno

a. Polybius

b. Cicero

c. Seneca

C. Teori pada Jaman Pertengahan (abad ke V – abad ke XV)

 Timbul bersamaan dengan berkembangnya agama Kristen.

 Ajaran ini berkembang dalam 2 periode, yaitu:

1) Jaman Pertengahan sebelum Perang Salib (abad ke V – abad ke XII)

 Ajaran bersifat Teokratis Mutlak, artinya mendasarkan ajarannya itu kepada
kekuasaan serta keagungan Tuhan.

 Diciptakan oleh: Augustinus,Thomas Aquinas.

2) Jaman Pertengahan sesudah Perang Salib (abad ke XII – abad ke XV)

 Ajaran agak bersifat kritis, sehingga lalu menjadi Teokratis Kritis.

 Disebabkan karena masuknya pengaruh dari jaman Yunani Kuno, terutama ajaran
Aristoteles pada waktu terjadinya Perang Salib.

 Ajaran diwakili oleh : Marsilius Van Padua

1
by : Sigit Budhiarto (E1AO 10234)


Jadi dengan demikian, Perang Salib sebagai Pemisah antara kedua periode.

D. Jaman Renaissance (± abad ke XVI)

 Terjadi perubahan-perubahan besar dalam Ilmu Pengetahuan, terutama dalam Ilmu
Kenegaraan dan Ilmu Keagamaan.

 Dalam Ilmu Kenegaraan timbul ajaran-ajaran dari:

1) Niccolo Machiavelli

2) Thomas Morus

3) Jean Bodin

 Dalam Ilmu Keagamaan timbul Kaum Reformator :

1) Dante

2) Luther

3) Melanchthon

4) Zwingli

5) Calvijn

E. Kaum Monarkomen

 Tokoh : Hotman, Brutus, Buchaman, Mariana, Bellarmin, Suares, Milton dan nama yang
terpenting Althusius.

F. Jaman berkembangya Teori Hukum Alam (abad ke XVII dan abad ke XVIII)

Teori Hukum Alam ini mengalami perkembangan dalam dua abad. Meskipun memiliki ajaran yang
sama, tetapi fungsinya berbeda.

 Ajaran Hukum Alam abad ke XVII berfungsi menerangkan

Tokoh: Grotius ( Huge de Groot), Thomas Hobbes, Benedictus de Sinoza, John Locke

 Ajaran Hukum Alam abad ke XVIII berfungsi menilai.

Tokoh: Frederick Yang Agung, Montesquieu, Jen Jacques Rousseau, Immanuel Kant

G. Jaman berkembangnya Teori Kekuatan / Kekuasaan

 Berkembang pada permulaan abad-abad modern.

 Tokoh : F. Oppenheimer, H.J Laski, karl Marx

H. Teori Positivisme

2


 Merupakan reaksi terhadap teori-teori klasik tradisional.

 Tokoh : Hans Kelsen

I. Teori Modern

 Teori ini bersifat modern, karena sudah menyesuaikan dirinya dengan keadaan serta
perkembangan Ilmu Pengetahuan modern.

 Tokoh : Prof. Mr. R. Kranenburg, Prof. Dr. J.H.A Logemann

3. Teori-teori Tentang Hakekat Negara → Pendapat para sarjana

4. Teori-teori Tentang Tujuan Negara

5. Teori Legitimisi Kekuasaan.

Meliputi 3 masalah pokok, yaitu:

a. Sumber Kekuasaan

b. Pemegang Kekuasaan (kekuasaan tertinggi = kedaulatan)

c. Pengesyahan Kekuasaan

6. Klasifikasi Negara

7. Susunan Negara

• Membicarakan bentuk-bentuk negara ditinjau dari segi susunannya.

• Dari segi susunan:

a) Negara Kesatuan → Negara bersusunan tunggal

b) Negara Federasi → Negara bersusunan jamak

8. Negara Demokrasi Modern

9. Negara Autokrasi Modern

3


BAB II

OBYEK ILMU NEGARA

Obyek atau lapangan pembicaraan Ilmu Negara adalah negara. Sedangkan Ilmu yang
berhubungan erat dengan Ilmu negara adalah Hukum Tata Negara dan Hukum Tatapemerintahan.
Ilmu-ilmu tersebut memiliki kesamaan pada objeknya, yaitu negara.

Adapun perbedaannya adalah:
• Hukum Tatanegara dan Hukum Tatapemerintahan memandang objeknya (negara), dari sifatnya
atau pengertiannya yang konkrit. Artinya obyeknya itu sudah terikat pada tempat, keadaan dan
waktu, jadi telah mempunyai afektif tertentu. Misalnya ; Negara Republik Indonesia, Negara
Inggris, Negara Jepang dst.

• Sedangkan Ilmu Negara memandang obyeknya (negara), dari sifat atau dari pengertiannya yang
abstrak. Artinya obyeknya itu dalam keadaan terlepas dari tempat, keadaan dan waktu. Jadi
tegasnya belum mempunyai afektif tertentu, bersifat abstrak-umum-universal.

Kemudian dari objek tersebut diselidiki lebih lanjut :
1. Asal Mula Negara

2. Hakekat Negara

3. Bentuk-bentuk Negara dan Pemerintah

Georg Jellinek

Membagi Staatswissenshaft (dalam pengertian luas) dalam 2 bagian, yaitu:

I. Staatswissenshaft (dalam pengertian yang sempit) Algemeine Staatslehre
II. Rechtswisseschaft (Ilmu Negara Umum)

Besondere Staatslehre

(Ilmu Negara Khusus)

Algemeine Soziale Staatslehre

Algemeine Staatslehre → menyelidiki negara sebagai gejala sosial.

Besondere Staatsrechtslehre

→ menyelidiki negara dari segi Yuridis.

Individuelle Staatslehre

Besondere Staatslehre → menyelidiki negara dari lembaga-lembaga kenegaraannya.

Spezielle Staatslehre

4


→ menyelidiki negara dari lembaga kenegaraan yang khusus
(Badan Perwakilannya)

BAB III

ASAL MULA NEGARA

A. Jaman Yunani Kuno

1. Socrates (meninggal pada tahun 399 SM)

 Negara bukanlah semata-mata bersifat objektif.
 Tugas negara adalah menciptakan hukum, yang harus dilakukan oleh para pemimpin, atau para
penguasa yang dipilih secara saksama oleh rakyat.
 Ia menentang keras apa yang dianggapnya bertentangan dengan ajarannya yaitu mentaati
Undang-undang
 Negara pada waktu itu masih bersifat demokratis. Karena :
1) Negara Yunani pada waktu itu masih kecil, masih merupakan apa yang disebut Polis atau
City State, negara kota.
2) Jumlah Warga Negara masih sedikit, sehingga tidak terjadi persoalan yang terlalu sulit.
3) Setiap Warga Negara (kecuali yang masih bayi, sakit ingatan dan budak-budak belia) adalah
negara minded, dan selalu memikirkan tentang penguasa negara, cara memerintah dsb.
 Demokrasi yang dimaksud di atas adalah Demokrasi Kuno, atau Demokrasi Langsung. Artinya
bahwa setiap warga negara itu berhak turut langsung dalam memerintah atau menentukan
kebijaksanaan pemerintahan negara.

2. Plato (429-347 SM)

 Adalah murid terbesar dari Socrates
 Tahun 389 membuka sekolah filsafat di Athena yang diberi nama “Academia”
 Menulis buku Politeia (Negara)
Politecos (Ahli Negara)

5


Nomoi (Undang-undang)
 Plato telah membuktikan melalui jalan dialektika, bahwa Aristokrasi merupakan Sistem
Pemerintahan yang terbaik. Dan Tyrani adalah Sistem Pemerintahan yang terjelek.
 Plato juga menggolongkan antara sifat-sifat negara dengan sifat-sifat manusia, yaitu:
1) Sifat kepandaian (pikiran)
2) Sifat keberanian
3) Sifat akan adanya kebutuhan yang beraneka ragam

Tiga sifat inilah yang menghasilkan atau mengakibatkan timbulnya 3 golongan orang-orang di
dalam Negara Khayalan Plato, yaitu:
1) Golongan Penguasa → Golongan yang memerintah, terdiri dari orang-orang pandai, ahli-
ahli fikir dan ahli filsafat.
2) Golongan Tentara → Golongan yang menjaga keselamatan negara, yang harus
mendapatkan didikan khusus untuk menjalankan tugasnya itu dan
ini pertama-tama dibutuhkan adanya siasat keberanian.
3) Golongan Pengusaha atau pekerja

3. Aristoteles (384 – 322 SM)

 Adalah murid terbesar dari Plato. Ia adalah putera dari Nicomachus, seorang tabib pribadi pada
istana raja di Macedonia.
 Pencipta ajaran “realisme”. Oleh karena itu filsafatnya adalah merupakan suatu ajaran tentang
kenyataan atau Ontologi.
 Menulis buku Ethica (Keadilan)
Politica (Negara)
 Aristoteles menyelidiki sifat-sifat umum daripada segala-galanya yang ada di dunia ini, maka
timbullah ajaran ilmu pengetahuan baru yaitu PRIMA PHILOSOPHIA. Suatu ajaran filsafat yang
pertama mencari hakekat yang dalam daripada yang ada, jadi mencari makna keadaan.

 Kriteria dalam menguraikan bentuk-bentuk negara, yaitu:
1) Jumlah orang yang memegang kekuasaan.
2) Sifat atau tujuan Pemerintahannya.

 Aristoteles menggolongkan bentuk negara menjadi 3, yaitu:
1) Negara dipegang oleh satu orang
 Monarki : ditujukan untuk kepentingan umum, sehingga baik
 Tyrany : hanya ditujukan untuk kepentingan penguasa itu sendiri, sehingga jelek
2) Negara dipegang oleh beberapa orang
 Aristokrasi : ditujukan untuk kepentingan umum, sehingga baik
 Oligarki : hanya ditujukan untuk kepentingan penguasa itu sendiri, sehingga jelek
3) Negara dipegang oleh rakyat
 Republik / Republik Konstitusional : Negara memperhatikan kepentingan umum atau
rakyat, sehingga baik
 Demokrasi : pemerintahannya hanya ditujukan untuk
kepentingan penguasa itu saja, sehingga jelek.

 Jadi menurut Aristoteles bentuk negara yang terbaik adalah “REPUBLIK KONSTITUSIONIL”

4. Epicurus (342 – 271 SM)

 Pencipta ajaran “INDIVIDUALISTIS”. Yang menganggap bahwa elemen atau bagian yang ter-
penting bukanlah negara atau masyarakat, tetapi adalah individu itu sendiri sebagai anggota
masyarakat.
 Adanya negara adalah untuk memenuhi kepentingan individu itu sendiri. Karena masyarakat
itu terdiri dari individu-individu sebagai atoom dan individu-individu inilah sebagai bagian yang
terpenting, hal itu disebut “AJARAN ATOOMISME”.

6


 Negara adalah hasil daripada perbuatan manusia, yang diciptakan untuk menyelenggarakan
kepentingan anggota-anggotanya. Negara adalah alat bagi manusia untuk memenuhi
kebutuhan hidupnya sebagai individu.
 Tujuan negara adalah menyelenggarakan ketertiban dan keamanan, dan untuk terseleng-
garanya kesenangan pribadi yang sifatnya lebih langgeng atau abadi bukan hanya bersifat
materialistis.
5. Zeno

 Ajaran bersifat “UNIVERSALISTIS”, dari ajaran kaum stoa. Yang meliputi seluruh manusia dan
bersifat kejiwaan, seluruh kemanusiaan, sehingga lenyaplah perbedaan orang Yunani dengan
orang biadab, orang merdeka dengan budak, dan kemudian timbullah moral yang
memungkinkan terbentuknya kerajaan dunia.

 Ajaran Kaum Stoa bersifat 2 hal:

1) Menggambarkan manusia yang merasa kosong di dalam masyarakat yang sedang me-
ngalami kebobrokan (sosial-etis).

2) Menunjukkan jalan keluar dari kebobrokan masyarakat serta keruntuhan negara dengan
syarat Etis Minimium.

 Kaum Stoa mengajarkan bahwa orang harus menyesuaikan diri dengan susunan Dunia
Internasional.

B. Jaman Romawi Kuno

Berbeda dengan zaman Yunani, pada zaman Romawi ilmu pengetahuan terutama ilmu kenegaraan
tidak dapat berkembang dengan sedemikian rupa sehingga sedikit sekali pengetahuan yang didapatkan
pada zaman ini.
Perbedaannya antara lain sebagai berikut:
1) Pada zaman Romawi ilmu pengetahuan tidak berkembang dengan pesat. Disebabkan karena lebih
menitikberatkan soal-soal praktis daripada berpikir secara teoritis. Sedangkan bangsa Yunani lebih
pada orang-orang yang suka berfikir tentantang negara dan hukum.
2) Kerajaan Romawi dimulai dari keadaan terpecah belah, tetapi setelah peperangan Romawi mulai
mengalami perubahan. Perubahan yang penting adalah perubahan dari negara yang bersifat
polis atau negara kota (city state) menjadi Imperium (Kerajaan Dunia). Sedangkan bangsa Yunani
dimulai dari negara kesatuan nasional yang kompak, tetapi akhirnya negara terpecah belah dan
tidak dapat dipersatukan lagi.

1. Polybius

 Sebenarnya merupakan ahli sejarah berkebangsaan Yunani. Tetapi karena sesuatu hal ia
dipenjarakan di Romawi.

 Ajaran terkenal dengan nama “Cyclus Theori”. Karena menurutnya bentuk negara atau peme-
rintahan yang satu sebenarnya merupakan akibat daripada bentuk negara yang lain, yang telah
langsung mendahuluinya. Jadi berbagai bentuk negara tersebut terdapat hubungan sebab-

7


akibat. Bentuk negara itu berubah-ubah sehingga merupakan suatu lingkaran, suatu Cyclus.
Sehingga diberi nama “Cyclus Theori”.

 Teori ini memiliki kelemahan, yaitu bahwa gambaran tentang timbulnya negara meskipun
tersimpul pikiran yang logis, tetapi dalam kenyataannya tidaklah pernah ada atau terjadi apa
yang digambarkan oleh Polybius itu.

2. Cicero (106 – 43 SM)

 Seorang ahli pemikir terbesar tentang negara dan hukum dari bangsa Romawi. Ia juga seorang
ahli kesusastraan dan ahli pidato.
 Menulis buku De Republika (tentang Negara)
De Legibus (tentang Hukum atau Undang-undang)
 Negara merupakan suatu keharusan yang didasarkan atas rasio manusia. Rasio di sini adalah
rasio yang murni, didasarkan atau menurut hukumalam kodrat.
 Bentuk pemerintahan yang baik adalah yang merupakan campuran dari yang baik pula , yaitu
Monarki, Aristokrasi dan Republik. Dan Demokrasi adalah lawan dri ketiganya.
 Hukum yang baik adalah hukum yang didasarkan atas rasio yang murni. Oleh karena itu hukum
positif harus berdasarkan atas dalil-dalil atau azas-azas hukum alam kodrat. Jika tidak maka
tidak mempunyai ikatan yang mengikat.
3. Seneca

 Pernah menjadi Guru Kaisar Nero. Dan meninggal pada tahun 65 Masehi.
 Bangsa Romawi telah mengalami kebobrokan dan terbecah belah.
 Kelemahan bangsa Romawi terdapat pada bagian sosial-etis. Jadi kelemahan itu terdapat pada
sistem atau politik pemerintahannya, yaitu Sistem Divide et Impera. Karena di sini orang dapat
menggunakan tipu muslihat dan sebagainya untuk kepentingan negara. Hal ini menyebabkan
bangsa yang ditaklukan kembali mengadakan perlawanan terhadap Romawi, sehingga Romawi
terpecah belah.
 Jatuhnya Imperium Romawi

C. Jaman Abad Pertengahan

Pada zaman pertengahan ini tidak banyak memberikan kesempatan terhadap pemikiran tentang
negara dan hukum, serta ilmu pengetahuan lainnya. Karena cara berfikir yang kurang kritis. Segala hal di
dunia ini selalu dikembalikan pada Tuhan. Mengenai hal ini terjadi pertentangan antara Kaum yang
menjadi penganut Raja (Kaum Legist) dan kaum bagi mereka yang menganut Paus (Kaum Canonist).
 Kaum Legist mengatakan bahwa tidak hanya Gereja saja yang mempunyai tugas dan tujuan ethis,
memelihara keadilan dan ketertiban hukum, tetapi negara mempunyai juga. Negara lebih dahulu
daripada Gereja.
 Kaum Canonist mengatakan bahwa kekuasaan yang asli di dunia ini ada pada Paus. Dan Raja itu
hanya mendapatkan kekuasaan dari Paus. Jadi Raja itu tidak memiliki kekuasaan yang asli.
Kekuasaan yang ada pada Paus dan yang ada pada Raja diumpamakan sseperti halnya: matahari
dengan bulan. Bahwa sinar yang asli pada matahari dan bulan yang mendapatkan sinar dari
matahari.

Pertentangan itu mengakibatkan adanya dua macam hukum, yaitu:
1) Hukum yang mengatur soal-soal kenegaraan atau keduniawian.
2) Hukum yang mengatur soal-soal keagamaan atau kerokhanian.

Dengan demikian terdapat dua macam kodifikasi hukum, yaitu:
1) Kodifikasi hukum yang diselenggarakan oleh Raja Theodosius dan Raja Justinianus. Kodifikasi ini
mengenai peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh Negara. Kodifikasi ini disebut ”Corpus Juris”

8


2) Kodifikasi hukum yang diselenggarakan oleh Paus Innocentius. Kodifikasi ini mengenai peraturan-
peraturan yang dikeluarkan oleh Gereja. Kodifikasi ini disebut ”Corpus Juris Canonici”

Corpus Juris terdiri dari 4 bagian, yaitu:
1) Instituten → sebuah ajaran yang memiliki aturan mengikat seperti undang-undang.
2) Pandecten → penafsiran para sarjana terhadap sesuatu peraturan.
3) Codex → peraturan-peraturan atau undang-undang yang ditetapkan oleh raja.
4) Novellen → tambahan-tambahan dari sesuatu peraturan atau undang-undang.

Di dunia ini terdapat 2 organisasi kekuasaan, yaitu:
1) Organisasi yang dikepalai oleh seorang Raja.
2) Organisasi Gereja yang dikepalai oleh seorang Paus.

Jaman abad pertengahan dibagi menjadi 2, yaitu:
1. Jaman Pertengahan Sebelum Perang Salib (abad ke V – abad ke XII)

1) Augustinus (354 – 430 M)

 Ia hidup dalam keadaan dualisme, maksudnya Ia telah mengalami peralihan dari peradaban
yang satu ke peradaban yang lain.
 Menulis buku Pengakuan (tentang riwayat hidupnya)
De Civita te Dei (tentang Negara Tuhan)
 Ajaran bersifat “Teokratis”, bahwa kedudukan kedudukan Gereja yang dipimpin oleh Paus,
lebih tinggi daripada yang dipimpin oleh Raja.

 Macam Negara, yaitu:

a) Negara Tuhan (Civitas Dei)
Negara ini sangat dipuji oleh Augustinus, karena ini adalh negara yang diangan-
angankan, dicita-citakan oleh Agama.

b) Negara Iblis atau Negara Duniawi (Civitas Terrena atau Diaboli)
Negara in sangat dikecam dan ditolak oleh Augustinus.

2) Thomas Aquinas (1225 – 1274 M)

 Menulis buku De Regimine Principum (tentang pemerintahan Raja-raja)
Summa Theologica (tentang ketuhanan)
 Filsafat bersifat “Finalistis”, bahwa apa yang menjadi tujuan dikemukakan terlebih dahulu,
baru kemudian harus diusahakan supaya tercapai.

 Bentuk Pemerintahan suatu negara, yaitu:
a) Pemerintahan oleh satu orang. Yang baik Monarki dan yang jelek Tyrany.
b) Pemerintahan oleh beberapa orang.yang baik Aristokrasi dan yang jelek oligarki.
c) Pemerintahan oleh seluruh rakyat. Yang baik disebut Politeia (menurut Aristoteles
Republik Konstitusionil) dan yang jelek disebut Demokrasi.
 Bentuk Pemerintahan yang baik menurut Thomas Aquinas adalah Monarki.
 Perbedaan Hukum dalam 4 golongan, yaitu:
a) Hukum Abadi (Lex Aeterna)
adalah hukum dari keseluruhannya yang berakar dalam jiwa tuhan.
b) Hukum Alam
manusia adalah makhluk yang berfikir. Maka Ia merupakan bagian daripada Nya.
c) Hukum Positif
adalah pelaksanaan daripada hukum alam oleh manusia, yang disesuaikan dengan syarat
-syarat khusus yang diperlukan untuk mengatur soal-soal keduniawian di dalam negara.
9


d) Hukum Tuhan
adalah hukum yang mengisi kekurangan-kekurangan daripada pikiran manusia dan me-
mimpin manusia dengan wahyu-wahyunya ke arah kesucian untuk hidup di alam baka,
dan ini dengan cara yang tidak mungkin salah.

3) Marsilius (1270 – 1340 M)

 Ia adalah pemikir tentang negara dan hukum Fransiscan
 Ia adalah seorang tokoh terbesar dari aliran filsafat nominalist,bersama-sama dengan
rekannya William Occam (1280 – 1317 M). Mereka percaya bahwa hal-hal yang bersifat
khusus itu adalah yang bernilai tinggi, sedangkan ha-hal yang bersifat umum itu hanya
merupakan abstraksi daripada pikiran saja.
 Menulis buku “Defensor Pacis” (tentang Pembela Perdamaian)
 Negara adalah suatu badan atau organisme yang mempunyai dasar-dasar hidup dan tujuan
tertinggi, yatiu menyelenggarakan dan mempertahankan perdamaian.
 Terjadinya negara terlihat pada dasar-dasar daripada perjanjian masyarakat.
 Rakyat menunjuk seseorang yang diserahi untuk memelihara perdamaian. Dan terhadap
orang yang mereka tunjuk ini mereka saling menundukkan diri. Jadi mereka mengadakan
perjanjian untuk membentuk negara dan perjanjian untuk menundukkan diri. Inilah yang
disebut “Perjanjian Penundukkan” atau “Factum Subjectiones”.

 “Factum Subjectiones” ini ada 2 macam, yaitu:
a) Concessio
• Pendudukkan yang bersifat terbatas pada apa yang dikehendaki oleh rakyat.
• Kekuasaan Penguasa atau Raja sifatnya hanya eksekutif.
• Raja tidak berwenang membuat peraturan-peraturan dan undang-undang, melainkan
hanya rakyat sendiri.
b) Translatio
• Rakyat secara mutlak tunduk pada Penguasa atau Raja yang mereka pilih.
• Hak membuat peraturan-peraturan dan undang-undang ada di tangan Penguasa atau
Raja.
• Kekuasaan Penguasa atau Raja sifatnya eksekutif dan konstitutif.
• Dianut oleh kaum Glossatoren, yaitu orang-orang yang menyisipkan dan menambah
hukum yang lama dengan yang baru.
 Menurut Marsilius, kekuasaan negara yang tertinggi itu ada pada rakyat. Kedaulatan itu ada
pada rakyat, sebab rakyatlah yang berhak membuat peraturan-peraturan dan undang-
undang. Jadi dengan demikian Marsilius menganut Factum Subjenctiones yang bersifat
Consessio.

D. Jaman Renaissance (abad ke XVI)

Pandangan hidup dan ajaran-ajaran tentang negara dan hukum pada jaman ini sangat dipengaruhi
oleh berbagai paham, antara lain:
1) Berkembangnya kembali kebudayaan Yunani kuno.
2) Adanya sistem Feodalisme yang berakar pada kebudayaan yang berakar pada kebudayaan
Jerman Kuno. Sistem ini mempengaruhi Romawi Barat sebagai akibat ditaklukannya Romawi
Barat oleh bangsa Jerman. Sistem feodalisme ini menimbulkan kekacauan dan perpecahan
daerah.

1. Niccolo Machiavelli (1469 – 1527 M)

 Ajaran tentang negara dan hukum dalam buku “Il Principe” yang artinya Sang Raja atau Buku
Pelajaran Untuk Raja. Buku ini dimaksudkan untuk dijadikan tuntutan atau pedoman bagi para
Raja dalam menjalankan pemerintahannya, agar Raja dapat memegang dan menjalankan
pemerintahan dengan baik.
 Ajaran Niccolo Machiavelli yang menggantikan ajaran-ajaran dari jaman abad pertengahan
yang bersifat teologis adalah suatu ajaran yang bersifat kosmis Naturalistis, suatu realisme
modern, yang berdasarkan atas ajaran-ajaran kuno, khususnya dari praktek pemerintahan
bangsa Romawi.

10


 Tujuan Negara adalah mengusahakan terselenggaranya ketertiban, keamanan dan ketentram-
an. Dan ini hanya dapat dicapai oleh pemerintah seorang Raja yang mempunyai kekuasaan
yang Absolut.
 Bentuk pemerintahan yang baik adalah Monarki. Dalam pikirannya Ia mengatakan apabila
orang-orang itu ekonomis sama kuatnya, maka sebaiknya dilaksanakannya sistem pemerintah-
an yang demokratis. Niccolo Machiavelli menolak Aristokrasi.

2. Thomas Morus (1478 – 1535 M)

 Menerbitkan buku bertema roman kenegaraan yang berjudul “De Optimo Rei Publicae Statu
Deque Nova Insula Utopia”, tentang susunan pemerintah-an yang paling baik dan tentang
pulau yang tidak dikenal, yang dinamakan negara entah berantah, atau dengan singkat disebut
Utopia.
 Buku Utopia dibagi menjadi dua bagian, yaitu:
 Buku pertama belum menggambarkan model yang dimaksud, melainkan baru meng-
gambarkan keadaan yang menyebabkan serta menghilhami Thomas Morus dari
menciptakan negara modelnya. Yaitu keadaan dimana rakyat mengalami tekanan-tekanan
baik dari Raja maupun para bangsawan, yang menyebabkan kesengsaraan rakyat terutama
dalam lapangan ekonomi.
 Buku kedua menggambarkan negara model yang dikhayalkan oleh Thomas Morus. Bahwa
keadannya di Utopia lain.

3. Jean Bodin (1530 – 1596 M)

 Ia hidup dalam suasana sistem pemerintahan abolutisme di bawah kekuasaan Henry IV (1589
– 1610 M). Yang merupakan bentuk pemerintahan baru yang tidak dikenal pada jaman
pertengahan dan yang memberi sifat kenegaraan yang khusus pada jaman sejarah baru.
Individualisme akan diganti Kolektivisme.
 Tujuan Negara adalah kekuasaan.
 Negara adalah keseluruhan dari keluarga-keluarga dengan segala miliknya, yang dipimpin oleh
akal dari seorang penguasa yang berdaulat.
 Kedaulatan adalah kekuasaan tertinggi untuk membuat hukum di dalam suatu negara, yang
sifatnya:
1) Tunggal → hanya negara yang memiliki
2) Asli → kekuasaan tidak berasal dari kekuasaan lain
3) Abadi → negara adalah kekuasaan atau kedaulatan tertinggi
4) Tidak dapat dibagi-bagi → kedaulatan tidak dapat diserahkan kepada orang atau badan
lain.

E. Kaum Monarkomaken

Istilah Monarkomaken secara umum berarti anti Raja atau menentang Raja. Dalam hal ini yang
dimaksud bukan melawan sistem pemerintahan absolutisme pada umumnya, melainkan eksesnya.
Memang saat Raja memerintah dengan kekuasaan yang absolut timbul akibat juga dalam
lapangan keagamaan atau kepercayaan, yaitu bahwa Raja dapat menentukan agama apa yang harus
dianut oleh rakyatnya. Sehingga dalam lapangan agama timbul aliran reformasi. Nama-nama yang
terkenal adalah Luther, Melanchthon, Zwingli dan Chalvin. Intinya mereka tidak setuju dengan susunan
organisasi gereja yang ada.
1. Luther
Ia yang pertama kali melakukan gerakan pembaharuan (1517 M). Pertama-tama menyerang
keburukan gereja, yaitu mengenai hierarki pada gereja dan pada hukum gereja yang tidak
berdasarkan Kitab Suci, dan yang hanya digunakan untuk mengumpulkan kekayaan dan
kekuasaan keduniawian saja.
2. Melanchthon
Ia menitikberatkan pada hukum alam, yang dengan langsung mengajar kepada manusia apa
kehendak Tuhan itu. Negara juga mengajarkan kepada manusia supaya mengenal Tuhan. Jadi
11


negara mempunyai sifat ketuhanan. Sebab hanya negara yang mempunyai hukum yang me-
maksa, dan negara berada di atas gereja.
3. Zwingli
Ia hendak melindungi semangat negaranya dari pengaruh buruk dari luar. Menurutnya negara
mempunyai hak untuk mengatur sendiri kehidupan masyarakatnya berdasarkan kemauannya
sendiri. Dengan demikian ajaran Zwingli ini menuju ke arah Demokrasi.
4. Chalvin
Dikenal dengan sebutan “Calvinisme”, yaitu menjadi pejuang-pejuang untuk kebebasan politik
dan menjadi perintis jalan untuk kemerdekaan negara dan demokrasi.

1. Dante (1265 – 1321 M)
De Monarchia. Sifat daripada bukunya adalah Paus. Untuk mencapai perdamaian di dunia ini
harus dibentuk suatu kerajaan dunia, sedang negara itu harus hidup berdampingan tetapi dengan dasar
sendiri-sendiri, untuk menciptakan dan memelihara serta mempertahankan perdamaian dunia. Raja
menurut Dante mendapatkan kekuasaan dari Tuhan, jadi tidak melalui apalagi tergantung pada Paus.

Yang menjadi kaum Monarkomaken, yaitu:
1. Hotman
 Buku “Pranco Gallia”, pada tahun 1573 M.
 Dasar yang digunakan adalah dasar-dasar ajaran sejarah. Jadinya ia bukanlah orang monar-
komaken sebenarnya, meskipun orang selalu menggolongkan ke dalamnya.

2. Brutus
 Buku “Vindiciae Contra Tyrannos” (alat-alat hukum melawan Tyranni), pada tahun 1579 M.
 Buku ini merupakan salah satu tinjauan yang prinsipiel tentang perlawanan terhadap raja-
raja yang mempunyai kekuasaan absolut.

3. Buchanan (1506 – 1582 M)
 Nama lengkap George Buchanan
 Buku “De Jure Regni Apud Scotos” (kekuasaan raja pada scot), pada tahun 1579 M.
 Ia seorang humanist. Pertama-tama Ia mencari perbedaan antara Raja dengan Tyran. Raja itu
adalah orang yang memegang pemerintahan, yang memperoleh kekuasaannya itu dengan
bantuan rakyat, dan yang melaksanakan pemerintahannya atas dasar keadilan. Jika tidak
demikian, ia adalah seorang Tyran. Dan boleh dibunuh tanpa hukum.

4. Mariana
 Nama lengkap Juan de Mariana
 Seorang sarjana dari Spanyol.
 Buku “De Rege Ac Regis Institutione” (hal raja dan kedudukannya), pada tahun 1599 M.
 Buku ini khusus ditujukan sebagai pegangan dari raja Phillip II di Spanyol.
 Ajaran banyak persamaan dengan ajaran Buchanan, terutama mengenai batas-batas ke-
kuasaan raja, dan pembunuhan terhadap Tyran.
5. Bellarmin (1542 – 1621 M)
 Seorang kardinal dan seorang Controversialis.
 Filsafat negaranya bersifat Controversialis, karena sikapnya yang membela pendirian tentang
kedaulatan Tuhan, yang kemudian mendapat perlawanan dari kaum jesuit dengan
kedaulatan rakyatnya.
 Berpendapat bahwa sungguhpun monarki absolut adalah merupakan bentuk pemerintahan
yang paling baik dalam teori, akan tetapi karena kekurangan-kekurangan daripada akhlak
manusia telah menyebabkan prakteknya berlainan sekali.
 Buku “Disputationes”, yang mengajarkan bahwa Paus tidak mempunyai kekuasaan dalam
lapangan keduniawian.
 Buku “Tractatus de Potestate Summi Pontivicus in Rebus Temporalibus” (kekuasaan Paus da-
lam lapangan keduniawian).
6. Suarez (1548 – 1617 M)
 Nama lengkap Fransesco Suarez
 Seorang Controversialis dan seorang sarjana dari Spanyol.

12


 Buku “Tractatus de Ligibus ac Deo Legislatore” (uraian tentang UU dan Tuhan, pembentuk
UU)
 Alirannya disebut sebagai pelopor dari Huge de Groot. Karena ia telah menciptakan hukum
antar negara, dan memberikan kemungkinan untuk dibangunnya kembali hukum alam. Ini
sesuai dengan pendapatnya bahwa tidak ada satu negarapun yang dapat berdiri sendiri tanpa
mengadakan hubungan dengan negara-negara lain.
 Negara adalah gabungan daripada orang-orang yang merupakan suatu kesatuan karena
perbuatan yang kemauan atau karena persetujuan umum.
7. Milton
 Nama lengkap John Milton
 Seorang penyair yang termasyhur
 Ketika hidupnya ia mengalami masa pembunuhan raja Charles I. Dan karena pembelaan-
pembelaannya ia menjadi terkenal.
8. Johannes Althusius atau Johan Althaus (1568 – 1638 M)
 Seorang monarkomaken yang Calvinis. Terlihat pada pendapatnya yang mengatakan bahwa
negara seharusnya tidak hanya menyelenggarakan kepentingan jasmani daripada para warga
negaranya, tetapi juga kepentingan rokhani, agama, kesusilaan, pendidikan dan menetapkan
peraturan tentang tingkah laku manusia.
 Buku “Politeca Methodice Digesta” (Susunan ketatanegaraan yang sistematis, yang diperkuat
dengan contoh-contoh dari sejarah biasa dan sejarah suci), pada tahun 1610 M)
 Negara adalah merupakan kesatuan keluarga dalam bentuknya yang tertinggi, dan yang
mempunyai tujuan beraneka macam, dengan secara berangsur-angsur kesatuan itu ber-
kembang dan akhirnya mencapai bentuknya sebagai negara.
Jadi ajarannya bersifat Organistis.
 Kedaulatan adalah kekuasaan tertinggi untuk menyelenggarakan segala sesuatu yang menuju
kepada kepentingan jasmani dan rokhani daripada anggota-anggotan negara, kekuasaan ini
ada pada rakyat sebagai kesatuan.

F. Jaman Berkembangnya Hukum Alam

a. Teori Hukum Alam Abad Ke XVII → fungsi menerangkan.
1. Grotius atau Huge de Groot (1583 – 1645 M)
 Buku “De Jure Belli ac Pacis” (hukum perang dan damai)
 Hukum alam itu adalah suatu peraturan dari akal murni dan karena itu demikian tetapnya,
hingga Tuhan sendiri tidak dapat merubahnya. Sebab bagaimana bisa terjadi bahwa Yang
Maha Esa dapat bertindak bertentangan dengan apa yang patut menurut akal.
 Hukum antarnegara ialah norma-norma apa yang berlaku di antara dua negara atau lebih,
dalam soal apa saja, baik dalam keadaan damai maupun dalam keadaan perang.
 Jadi hukum alam adalah segala ketentuan yang benar dan baik menurut rasio, dan tidak
mungkin salah, lagi pula adil.
Sebagai contoh:
• Orang harus menghormati milik orang lain
• Orang harus menghormati orang lain
• Orang harus mengganti kerugian yang timbul dari kesalahannya
• Orang harus menepati janji
• Orang harus mengembalikan milik orang lain yang ada padanya secara tidak syah.
2. Thomas Hobbes (1588 – 1679 M)
 Tujuan Hidup adalah kebahagiaan, itu hanya dapat dicapai dengan cara berlomba.
 Alat untuk mencapai kebahagiaan adalah kekuasaan, kekayaan, nama baik atau keagung-
an pribadi dan kawan. Keuasaan terbesar untuk kepentingan manusia adalah negara.
 Menulis buku De Cive (tentang warga negara)
Leviathan (tentang negara)

 In Abstracto → manusia itu hidup dalam keadaan alam bebas tanpa ikatan suatu apapun.
 Bellum Omnium Contra omnes → peperangan seseorang melawan seseorang.
Di mana setiap orang selalu memperlihatkan keinginan-keinginanya yang bersifat egoistis.
Sehingga manusia saling bermusuhan, saling menganggap lawan, dan saling merasa takut
kalau manusia yang lain akan mendahului dan akan mendapatkan yang lebih banyak puji-

13


an daripada dirinya sendiri. Maka terjadilah suatu perlawanan atau peperanganseorang
melawan seorang, seorang melawan semua orang, semua orang melawan semua orang.

 Bellum Omnium Contra omnes disebabkan tidak lain bahwa manusia dalam keadaan in
abstracto itu telah memiliki sifat-sifat tertentu, yaitu:
• Competitio (Competition) ; persaingan.
• Defentio (defend) ; mempertahankan atau membela diri.
• Gloria ; sifat keinginan dihormati, disegani dan dipuji.

 Manusia sebenarnya takut akan adanya Bellum Omnium Contra omnes , karena manusia
masih memiliki sifat lain, yaitu:
• Takut mati
• Ingin memiliki sesuatu
• Ingin mempunyai kesempatan untuk bekerja agar dapat memiliki sesuatu tadi.

 Untuk terselenggaranya perdamaian manusia itu lalu mengadakan suatu perjanjian, yang
disebut perjanjian masyarakat yang sifatnya langsung (Thomas Hobbes), perjanjian
penundukkan yang sifatnya bertingkat (Althusius), perjanjian masyarakat yang sifatnya
bertingkat (Grotius).

 Perjanjian masyarakat (Thomas Hobbes) tersimpul penyerahan hak-hak dari individu-
individu kepada masyarakat, kecuali dari raja (raja di sini tidak ikut dalam perjanjian).

3. Benedictus de spinoza (1632 – 1677 M)

 Buku Etika (tentang negara dan hukum), yang disusun secara geometris. Dan Traktat
Teologis Politik.
 Hukum alam adalah bukan suatu Sollen akan tetapi suatu Sein.
 Ia tidak mengatakan bagaimana orang itu seharusnya, tetapi bagaimana orang itu dalam
keadaan alam yang sewajarnya. Manusia itu baik waktu dalam keadaan alamiah maupun
sesudah bernegara, perbuatannya tidak semata-mata berpedoman pada rasio saja, tapi
sebagian besar dipengaruhi oleh hawa nafsu.
 Tugas negara adalah menyelenggarakan perdamaian, ketentraman dan menghilangkan
ketakutan.
 Bentuk negara yang dipilih adalah Aristokrasi.
 Dalam seluruh ajaran, ia lebih memperlihatkan cara berfikir yang berdasarkan atas ke-
nyataan dan telah mengganti pandangan yang abstrak tentang susunan pemerintahan
dengan suatu pandangan yang berdasarkan atas kenyataan.

4. John Locke (1632 – 1704 M)

 Hukum alam tetap mempunyai dasar rasional dari perjanjian masyarakat yang timbul dari
hak-hak manusia dari keadaan alamiah, tetapi cara berfikir yang bersifat logis-deductief-
matematis telah dilepaskan dan diganti dengan suatu cara berfikir yang realistis, dengan
memperlihatkan sungguh-sungguh praktek ketatanegaraan dan hukum.
 Buku “Two Treatises on Civil Government”

 Dalam keadaan alam bebas atau alamiah itu manusia telah mempunyai hak-hak alamiah,
yaitu hak-hak yang dimiliki manusia secara pribadi. Hak-hak yang dimaksudkankan adalah:
• Hak akan hidup,
• Hak akan kebebasan atau kemerdekaan,
• Hak akan milik, hak akan memiliki sesuatu.
 Tugas negara adalah menetapkan dan melaksanakan hukum alam. Hukum alam di sini
dalam pengertiannya yang luas, artinya negara itu tidak hanya menetapkan dan melaksa-
nakan hukum alam saja, tetapi dalam membuat peraturan atau undang-undang
negarapun harus berpedoman pada hukum alam.
 Jadi Tugas Negara adalah :
14


1) Membuat atau menetapkan peraturan (legislatif)
2) Melaksanakan peraturan yang telah ditetapkan dan mengawasi pelaksanaan tersebut
(eksekutif dan judikatif)
3) Kekuasaan mengatur hubungan dengan negara-negara lain (federatif).
Ketiga tugas ini disebut Trias Politica.

 Kriteria bentuk negara dibedakan menjadi:
1) Kekuasaan perundang-undangan diserahkan pada satu orang (Monarki)
2) Kekuasaan perundang-undangan diserahkan pada beberapa orang / Dewan
(Aristokrasi)
3) Kekuasaan perundang-undangan diserahkan pada masyarakat seluruhnya atau rakyat,
sedang pemerintah hanya menjalankan saja (Demokrasi)

 Tujuan Negara adalah bahwa perjanjian masyarakat untuk membentuk masyarakat dan
selanjutnya negara itu tujuannya adalah memelihara dan menjamin terlaksananya Hak
Asasi Manusia.

 Perbedaan antara pendapat Thomas Hobbes dan John Locke disebabkan karena:
1) Pandangan yang tidak Subyektif, karena dipengaruhi oleh premis masing-masing.
2) Hipotesa. Hipotesanya adalah manusia dalam keadaan alamiah.
• Thommas Hobbes → keadaan alam bebas meliputi sejak manusia dilahirkan.
Manusia menurut kodratnya hidup tanpa hak, yang dimiliki
pada waktu itu baru sifat-sifatnya saja.
• John Locke → keadaan alam bebas meliputi sejak manusia itu dilahirkan,
manusia menurut kodratnya telah memiliki hak-hak, yaitu yang
disebut hak-hak asasi.
3) Tujuan daripada perjanjian masyarakat
• Thommas Hobbes → tujuan untuk menyelenggarakan perdamaian. Segala sesuatu
yang mengahalangi atau merintangi terciptanya dan terseleng-
garanya perdamaian harus diberantas.
• John Locke → tujuannya untuk menjamin atau memelihara terlaksananya hak
azasi. Hal-hal yang melanggar hak-hak azasi inilah yang harus
diberantas.
4) Sifat daripada perjanjian masyarakat
• Thommas Hobbes → Sifat langsung. Artinya penyelenggarakan perjanjian
menyerahkan atau melepaskan hak atau kemerdekaannya
kepada Raja, tidak melalui masyarakat. Raja di luar perjanjian,
jadi tidak merupakan pihak dalam perjanjian itu. Dengan
demikian Raja tidak terikat oleh perjanjian.
• John Locke → Sifat bertingkat. Artinya penyelenggara perjanjian menye-
rahkan haknya kepada masyarakat. Tapi tidak seluruhnya.
Kemudian masyarakat menyerahkan kepada Raja.

5) Keadaan ilmiah
• Thommas Hobbes → keadaan alamiah selalu mengalami kekacauan
• John Locke → keadaan alamiah itu telah ada peradamaian dan akal pikiran
seperti halnya dalam keadaan bernegara.

b. Teori Hukum Alam Abad Ke XVIII → fungsi menilai.

1. Frederick Yang Agung (1712 – 1786 M)
 Ajaran ditulis dalam buku “Antimachiavelli”. Ajaran bersifat menentang dan membantah
Niccolo Machiavelli, karena ia termasuk orang yang merasa tersinggung oleh ajaran
Machiavelli.

2. Montesquieu (1688 – 1755 M)
 Nama lengkap Charles Secondat, baron de Labrede et de Montesquieu.

15


 Seorang Sarjana Hukum dan seorang autodidact, yaitu seseorang dengan pikiran dan te-
naga sendiri memperoleh kemajuan terutama dalam lapangan ilmu pengetahuan.
 Ajaran ditulis dalam buku “Lettres Persanes”, berisi suatu kecaman yang tajam terhadap
keadaan agama, politik dan sosial di Prancis. Bukunya yang lain “Grandeur et decadence
des Romains”. Dan kemudian bukunya yang sangat terkenal di seluruh dunia, tentang pe-
mikiran negara dan hukum, Esprit des Lois.
 Di dalam bukunya yang terakhir sifat ajarannya adalah empiris-realistis berdasarkan
pengalaman-pengalaman yang telah diperolehnya dari perjalannya tadi dan dari membaca
buku-buku.
 Kekuasaan negara dibagi menjadi dua, yaitu:
1) Kekuasaan perundang-undangan, legislatif. Ajaran
2) Kekuasaan melaksanakan pemerintahan, eksekutif, dan Triaspolitica
3) Kekuasaan kehakiman, judikatif.

 Ajaran Trias-politika ini kemudian timbul ajaran-ajaran pemisahan kekuasaan baru, seperti
yang dikemukakan oleh Prof. Van Vollenhoven dan kemudian diikuti oleh Prof. Van
Apeldoorn yang mengemukakan fungsi penguasa menjadi empat:
1) Fungsi atau kekuasaan perundang-undangan,
2) Fungsi atau kekuasaan peradilan atau kehakiman,
3) Fungsi atau kekuasaan kepolisian,
4) Fungsi atau kekuasaan pemerintahan.

3. Jean Jacques Rousseau (1712 – 1778 M)
 Menulis buku Discours sur 1 inegalite parmi les hommes (tinjauan-tinjauan
tentang ketidaksamaan antara orang-orang)
Lettres ecrites de la Montagne (surat-surat yang ditulis di gunung)
Contrat Sosial (Perjanjian masyarakat)
 Ajaran yang terpenting adalah idenya tentang kedaulatan rakyat. Dalam hal ini didapat-
kan suatu keterangan yang masuk akal atau rasionil tentang keseimbangan antar adanya
perjanjian masyarakat yang mengikat dengan kebebasan dari orang-orang dan pe-
nyelenggara.
 Konsekuensi daripada ajaran Rousseau ialah:
1) Adanya hak rakyat untuk mengganti atau menggeser penguasa.
2) Adanya faham bahwa yang berkuasa itu rakyat atau faham kedaulatan rakyat.

 Fungsi undang-undang terhadap kekuasaan raja. Terhadap hal ini kemudian timbul dua
penafsiran, yaitu:
1) Fungsi sebagai sumber kekuasaan, baik kekuasaan kepala negaranya maupun kekuasa-
an kepala negaranya maupun kekuasaan badan-badan baru yang timbul.
2) Fungsi sebagai pembatasan daripada kekuasaan kepala negara atau raja.
 Bentuk Negara
1) Kekuasaan negara atau kekuasaan pemerintahan ditangan Raja sebagai wakil daripada
rakyat (Monarki)
2) Kekuasaan negara atau kekuasaan pemerintah ada di tangan dua orang atau lebih dan
mereka itu baik sifatnya (Aristokrasi)
3) Kekuasaan negara atau kekuasaan pemerintah ada di tangan rakyat yang juga baik
sifatnya (Demokrasi)

4. Immanuel Kant (1724 – 1804 M)
 Seorang Nasionalis.
 Ajaran filsafatnya bersifat kritis di mana ia menguraikan ajarannya tentang negara dan
hukum.
 Buku “Metaphysische Anfangsgrunde der Rechtslehre” (Azas-azas metafysis dari ilmu
hukum)

16


 Negara adalah suatu keharusan adanya, karena negara harus menjamin terlaksananya ke-
pentingan umum di dalam keadaan hukum. Artinya negara harus menjamin setiap warga
negara bebas di dalam lingkungan hukum.

G. Jaman Berkembangnya Teori Kekuatan / Kekuasaan
Teori ini memang berpokok pangkal pada manusia dalam keadaan bebas, manusia inabstrakto, se-
perti halnya teori hukum alam. Tetapi gambarannya tentang keadaan berbeda. Sebab menurut teori
kekuatan manusia dalam keadaan alamiah pun dar sudah selalu hidup berkelompok. Jadi satu sama lain
sudah saling mengadakan hubungan, walaupun pada waktu itu masih dalam keadaan promissoitet.
Ajaran Teori kekuatan kelompok terkecil manusia adalah keluarga. Kepala keluarga adalah ktue
kelompok tersebut.
Jadi tegasnya menurut teori kekuatan, siapa yang kuat dialah yang berkuasa. Yang dimaksud dengan
kekuatan di sini adalah kekuatan jasmani, kekuatan pisik.

1. F. Oppenheimer
 Buku ”Die Sache”, mengatakan bahwa negara itu adalah merupakan suatu alat dari golongan
yang kuat untuk melaksanakan suatu tertib masyarakat, yang oleh golongan yang kuat tadi
dilaksanakan pada golongan yang lemah, dengan maksud untuk menyusun dan membela
kekuasaan dari golongan yang kuat tadi, terhadap orang-orang baik dari dalam maupun dari
luar, terutama dalam sistem ekonomi. Sedangkan tujuan terakhir dari semua ini adalah
penghisapan ekonomis terhadap golongan yang lemah tadi oleh golongan yang kuat.

2. Karl Marx
 Negara adalah penjelmaan dari pertentangan–pertentangan kekuatan ekonomi.
 Negara dipergunakan sebagai alat dari mereka yang kuat untuk menindas golongan- golongan
yang lemah ekonominya.
 Orang yang kuat atau golongan yang kuat di sini, adalah mereka yang memiliki alat-alat
produksi.
 Negara akan lenyap dengan sendirinya kalau di dalam masyarakat itu sudah tidak terdapat lagi
perbedaan-perbedaan kelas dan pertentangan-pertentangan ekonomi.

3. H.J Laski
 Buku “The State in Theory and Practise” (pengantar ilmu politika)
 Negara adalah suatu alat pemaksa, atau Dwang Organizatie, untuk melaksanakan dan melang-
sungkan suatu jenis sistem produksi yang stabil, dan melaksanakan sistem produksi semata-
mata akan menguntungkan golongan yang kuat, yang berkuasa.

4. Leon Duguit
 Buku “Traite de Droit Constitutionel” (pelajaran hukum dan negara yang realistis)
 Ia tidak mengakui adanya hak subjektif atas kekuasaan, dan menolak ajaran yang mengatakan
bahwa negara dan kekuasaan itu adanya atas kehendak Tuhan. Ditolaknya juga ajaran
perjanjian masyarakat tentang terjadinya negara dan kekuasaan.

H. Teori Positivisme
Kegagalan daripada para ahli pemikir tentang negara dan hukum dalam menyelidiki dan menerang-
kan asal mula negara, hakekat negara, serta kekuasaan negara, menimbulkan sikap Skeptis terhadap
negara. Dan orang lebih suka menentukan sikap positif terhadap negara.
1. Hans Kelsen
17


 Teori positivisme menyatakan bahwa tak usah mempersoalkan asal mula negara, sifat serta
hakekat negara dan sebagainya, karena kita tidak mengalami sendiri. Jadi tanpa menying-
gungnya.
 Ilmu Negara harus menarik diri atau melepaskan pemikirannya secara prinsipil dari tiap-tiap
percobaan untuk menerangkan negara serta bentuknya secara kausal atau sebab musabab
yang bersifat abstrak.
2. Kranenburg
 Mengatakan bahwa menarik hati dan biasanya sangat pinter jalannya pertumbuhan serta
perkembangan pikiran, yang membawa kesimpulan yang bersifat skeptis dan negatif ini.
 Negatif bukan berarti suatu penarikan diri ilmu negara sebagai ilmu yang sungguh-sungguh,
melainkan dilepaskannya semua usaha percobaan untuk menerangkan tugas pokok tiap ilmu
pengetahuan. Dan menyerahkan kepada ilmu lain, yang secara tegas dipisahkan dari ilmu
negara dan ilmu hukum tatanegara, ialah sosiologi.

I. Teori Modern
Kalau kita hendak menyelidiki atau mempelajari negara, maka baiklah negara itu dianggap sebagai
suatu fakta atau suatu kenyataan, yang terikat pada keadaan, tempat, dan waktu.

1. Prof. Mr. R. Kranenburg
 Negara pada hakekatnya adalah suatu organisasi kekuasaan yang diciptakan oleh sekelompok
manusia yang disebut bangsa.
 Negara itu adalah sekunder, artinya adanya itu menyusul kemudian.
 Bangsalah yang primer
 Bangsa itu menciptakan organisasi, jadi terbentuknya organisasi tergantung pada bangsa.

2. Prof. Dr. J.H.A. Logemann
 Negara itu pada hakekatnya adalah suatu organisasi kekuasaan yang meliputi atau
menyatukan kelompok manusia yang kemudian disebut bangsa.
 Pertama-tama negara itu adalah suatu organisasi kekuasaan, maka organisasi ini memiliki
suatu kewibawaan, atau gezag, dalam pengertian dapat memaksakan kehendaknya kepada
semua orang yang diliputi oleh organisasi itu.
 Yang primer adalah negara. Sedangkan kelompok manusianya adalah sekunder.
 Organisasi itu menciptakan bangsa, maka terbentuknya bangsa tergantung pada organisasi.

18

Resume Buku Ilmu Negara Karangan Soehino

Recomendados

Recomendados

Mais conteúdo relacionado

Mais procurados

Mais procurados (20)

Semelhante a Resume Buku Ilmu Negara Karangan Soehino

Semelhante a Resume Buku Ilmu Negara Karangan Soehino (20)

Último

Último (20)

Resume Buku Ilmu Negara Karangan Soehino