Dokumen tersebut membahas tentang sistem pengawasan administrasi publik yang mencakup ketentuan perkuliahan dan contoh perhitungan nilai akhir mahasiswa berdasarkan bobot nilai mata kuliahnya.

1. Sistem Pengawasan Administrasi Publik Ahmad Buchari

6. Sistem Pengawasan Administrasi Publik Sistem

10. Gambar SISTEM SISTEM HUBUNGAN SALING TERGANTUNG SUB SISTEM

22. Sistem Pengawasan Administrasi Publik Pengawasan

44. Penghargaan & Sanksi Pem memberikan penghargaan dlm penyeleng pemerintahan daerah {Ps.219 (1)} Sanksi diberikan oleh Pem dlm penyeleng pemerintahan daerah {Ps.220(1)} Diberikan kpd pemerintahan daerah, Kdh dan/atau Wkl Kdh, anggota DPRD, perangkat daerah, PNSD, Kades, Anggota BPD dan Masy {Ps.219 (2)} Diberikan kpd pemerintahan daerah, Kdh dan/atau Wkl Kdh, anggota DPRD, perangkat daerah, PNSD,dan Kades {Ps.220(2)}

45. Penghargaan & Sanksi Pem memberikan penghargaan dlm penyeleng pemerintahan daerah {Ps.219 (1)} Sanksi diberikan oleh Pem dlm penyeleng pemerintahan daerah {Ps.220(1)} Diberikan kpd pemerintahan daerah, Kdh dan/atau Wkl Kdh, anggota DPRD, perangkat daerah, PNSD, Kades, Anggota BPD dan Masy {Ps.219 (2)} Diberikan kpd pemerintahan daerah, Kdh dan/atau Wkl Kdh, anggota DPRD, perangkat daerah, PNSD,dan Kades {Ps.220(2)}

55. GOVERNMENT FINANCIAL MANAGEMENT REFORM PAKET PERUNDANG-UNDANGAN DI BIDANG KEUANGAN NEGARA UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2003 UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2004 UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2004

59. KETENTUAN PIDANA, SANKSI ADMINISTRATIF, DAN GANTI RUGI Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 Pasal 34 Pasal 35 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 2 Pasal 3 Pasal 12 A Pasal 12 B Pasal 12 C Pasal 13

60. KERUGIAN NEGARA/DAERAH Berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004, kerugian negara/daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai . Diatur Dalam Pasal 59 Sampai Dengan Pasal 67 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah

61. PEMERIKSAAN KEUANGAN NEGARA OLEH BADAN PEMERIKSA KEUANGAN Pasal 23 Ayat (5) UUD 1945 Pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara dilaksanakan oleh Badan Pemeriksa Keuangan yang bebas dan mandiri Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara Pasal 71 Ayat (2) Badan Pemeriksa Keuangan berwenang melakukan pemeriksaan terhadap BUMN sesuai dengan peraturan perundang-undangan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Pasal 27 Ayat (8) Laporan pertanggungjawaban keuangan BLU diaudit oleh pemeriksa ekstern sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Pasal 35 Ayat (2) Pemeriksaan ekstern terhadap BLU dilaksanakan oleh pemeriksa ekstern sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

62. DEFINISI Pemeriksaan adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi yang dilakukan secara independen, objektif, dan profesional berdasarkan standar pemeriksaan, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, dan keandalan informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara Pengelolaan Keuangan Negara adalah keseluruhan kegiatan pejabat pengelola keuangan negara sesuai dengan kedudukan dan kewenangannya, yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban Tanggung Jawab Keuangan Negara adalah kewajiban Pemerintah untuk melaksanakan pengelolaan keuangan negara secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, dan transparan, dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan

63. RUANG LINGKUP PEMERIKSAAN BPK diberi kewenangan untuk melakukan 3 (tiga) jenis pemeriksaan, yakni: Pemeriksaan keuangan , adalah pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pemeriksaan keuangan ini dilakukan oleh BPK dalam rangka memberikan pernyataan opini tentang tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan pemerintah. Pemeriksaan kinerja , adalah pemeriksaan atas aspek ekonomi dan efisiensi, serta pemeriksaan atas aspek efektivitas yang lazim dilakukan bagi kepentingan manajemen oleh aparat pengawasan intern pemerintah. Pasal 23 E Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan BPK untuk melaksanakan pemeriksaan kinerja pengelolaan keuangan negara. Tujuan pemeriksaan ini adalah untuk mengidentifikasikan hal-hal yang perlu menjadi perhatian lembaga perwakilan. Adapun untuk pemerintah, pemeriksaan kinerja dimaksudkan agar kegiatan yang dibiayai dengan keuangan negara/daerah diselenggarakan secara ekonomis dan efisien, serta memenuhi sasarannya secara efektif. Pemeriksaan dengan tujuan tertentu , adalah pemeriksaan yang dilakukan dengan tujuan khusus, di luar pemeriksaan keuangan dan pemeriksaan kinerja. Pemeriksaan dengan tujuan tertentu meliputi antara lain pemeriksaan atas hal-hal lain di bidang keuangan, pemeriksaan investigatif, dan pemeriksaan atas sistem pengendalian intern pemerintah.

64. Pelaksanaan pemeriksaan sebagaimana dimaksudkan di atas didasarkan pada suatu standar pemeriksaan . Standar dimaksud disusun oleh BPK dengan mempertimbangkan standar di lingkungan profesi audit secara internasional. Sebelum standar dimaksud ditetapkan, BPK perlu mengkonsultasikannya dengan pihak pemerintah serta dengan organisasi profesi di bidang pemeriksaan. Saat ini standar pemeriksaan dimaksud sedang dalam proses penyusunan (Standar Pemeriksaan Keuangan Negara/SPKN), dan selama SPKN tersebut belum secara resmi diberlakukan maka dalam melakukan pemeriksaan digunakan Standar Audit Pemerintahan (SAP) tahun 1995 sebagai standar audit keuangan negara. STANDAR PEMERIKSAAN

66. HASIL PEMERIKSAAN Selain disampaikan kepada lembaga perwakilan, laporan hasil pemeriksaan juga disampaikan oleh BPK kepada pemerintah. Dalam hal laporan hasil pemeriksaan keuangan, hasil pemeriksaan BPK digunakan oleh pemerintah untuk melakukan koreksi dan penyesuaian yang diperlukan, sehingga laporan keuangan yang telah diperiksa ( audited financial statements ) memuat koreksi dimaksud sebelum disampaikan kepada DPR/DPRD. Apabila pemeriksa menemukan unsur pidana , Undang-Undang 15 Tahun 2004 mewajibkan BPK melaporkannya kepada instansi yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan Dalam rangka transparansi dan peningkatan partisipasi publik, Undang-Undang 15 Tahun 2004 menetapkan bahwa setiap laporan hasil pemeriksaan yang sudah disampaikan kepada lembaga perwakilan dinyatakan terbuka untuk umum (tidak termasuk laporan yang memuat rahasia negara yang diatur dalam peraturan perundang-undangan)

67. TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 mengamanatkan kepada setiap orang yang diserahi tugas untuk mengelola keuangan negara (pejabat) untuk menindaklanjuti rekomendasi BPK dan wajib memberikan jawaban atau penjelasan kepada BPK tentang tindak lanjut atas rekomendasi dalam laporan hasil pemeriksaan selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah laporan hasil pemeriksaan diterima. Sehubungan dengan itu, BPK perlu memantau dan menginformasikan hasil pemantauan atas tindak lanjut tersebut kepada DPR/DPD/DPRD. Kepada pejabat yang tidak melaksanakan kewajibannya untuk menindaklanjuti rekomendasi dalam LHP BPK dapat dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian dan juga dapat dikenakan sanksi pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

68. KEBEBASAN DAN KEMADIRIAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN Dalam rangka menciptakan kebebasan dan kemandirian sebagaimana yang diamanatkan Undang-Undang Dasar 1945, BPK telah mengajukan Rancangan Undang-Undang sebagai amandemen Undang-undang Nomor 5 Tahun 1973 kepada Dewan Perwakilan Rakyat dan Pemerintah, terutama menyangkut hal-hal berikut: Kemandirian dan kebebasan dalam hal memilih dan memberhentikan Ketua, Wakil Ketua, dan para Anggota BPK Kemandirian dan kebebasan dalam menyusun struktur organisasi sesuai dengan kebutuhan tidak lagi dibatasi oleh aturan yang dibuat oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara (MenPAN) Kemandirian dan kebebasan dalam mengatur dan mengelola sumber daya manusia yang dimiliki, dalam hal: 1. Kode Etik 2. Menambah, mengurangi, menggunakan, mendidik dan mengorganisasikan personel-personel yang dimiliki 3. Menentukan kualifikasi dan tingkat posisi serta rentang penggajian 4. Perlindungan hukum terhadap tenaga-tenaga pemeriksa yang dimiliki Kemandirian dalam pemeriksaan Kemandirian dalam anggaran

75. JAMU TOLAK KORUPSI UNTUK PEJABAT DAN POLITISI

78. KONSEP DASAR Beda Utama dari Pemerintah (Government) dengan Tata Pemerintahan (Governance) adalah : Pemerintah (Government) lebih berkaitan dengan lembaga yang mengemban fungsi memerintah dan mengemban fungsi mengelola administrasi pemerintahan. Tata Pemerintahan (Governance) lebih menggambarkan pada pola hubungan yang sebaik-baiknya antar elemen yang ada. Dengan demikian cakupan tata pemerintahan (Governance) lebih luas dari Pemerintah (Government).

79. Hubungan antara Pemerintah (Government) dengan Tata Pemerintahan (Governance) Hubungan antara Pemerintah (Government) dengan Tata Pemerintahan (Governance) dapat di ibaratkan “ Hubungan antara rumput dengan padi. Jika kita hanya menanam rumput, maka padi tidak akan tumbuh. Tapi kalau kita menanam padi, maka rumput akan tumbuh dengan sendirinya”. Sehingga : Jika kita hanya menciptakan pemerintah (Government) yang baik, maka tata pemerintahan (Governance) yang baik tidak akan tumbuh. Tapi jika kita menciptakan Tata Pemerintahan (Governance) yang baik, maka Pemerintah (Government) yang baik juga akan tercipta.

80. Membangun BIROKRASI YANG BERWAWASAN Entrepreneur dalam rangka mewujudkan Tata Pemerintahan yang Baik (Good Governance) Peningkatan Kualitas Hidup dan Pelayanan Umum Masyarakat untuk Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Membangun partisipasi Penegakan Hukum Transparansi Kesetaraan Wawasan kedepan Akuntabilitas Pengawasan Efisiensi & Efektifitas Profesionalisme Prinsip-Prinsip Good Governance back

85. Sistem Pengawasan Administrasi Publik Administrasi Publik

87. Pengertian Administration “ The process of getting things done through others” OBJECTIVES PEOPLE ADMINISTRATION Yang Akan Dicapai Orang Yang Akan Mencapainya Berubah-ubah Sesuai Dengan Perkembangan Perilaku Dan Kinerjanya Berubah Akibat Perkembangan

108. Konsep Administrasi Publik. Konsep Administrasi Publik administrasi pembangunan kebijakan publik pelayanan publik birokrasi publik 1. pengertian birokrasi 2. debirokrasi 3. deregulasi direncanakan tentang peningkatan kualitas pelayanan yang didasarkan pada keinginan pelanggan dan upaya peningkatan pelayanan dapat di lakukan dengan menerapakan Total Quality Managemen (TQM). dibahas tentang hal-hal yang mendorong perkembangan kebijakan p ublik di negara- negara barat 1. pengertian administrasi 2. pembangunan 3. administrasi pembangunan

111. double CONTROL DINAS Terkait BUMD Tim pemantau & Pembina Independen Masyarakat BAWASDA/ INSPEKTUR Badan Pelayanan Terpadu/ (One Stop Service) Dikontrol dengan sistem online Salah satu kunci untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik adalah pelaksanaan pengawasan melekat dan double control , melalui laporan langsung ( online ), pengawasan masyarakat, atau melalui sidak.