SlideShare uma empresa Scribd logo
1 de 25
Dibagi atas beberapa peradilan :
1. Peradilan Gubernemen
2. Peradilan Pribumi
3. Peradilan Swapraja
4. Peradilan Agama
5. Peradilan Desa
 Berdasarlan Stbl 1855 No 2 (pasal 77 RR)
ditentukan batas-batas kewenangan PA :
a. PA tidak berwenang dalam perkara pidana
b. Apabila menurut hukum agama perkara
tersebut harus diputuskanoleh PA

Munculnya teori receptio in complexu yang
ditemukan oleh willem christian van den berg
(1845-1927)” isinya:
“Bagi orang islam berlaku penuh hukum islam,
sebab ia telah memeluk agama islam, walaupun
dalam pelaksanaanya ada penyimpanganpenyimpangan”.
 PA untuk Jawa dan Madura diresmikan oleh PMH
melalui Stbl. 1882 no. 152 dengan sebutan
Priesteraad, Pengadilan Serambi



Munculnya teori receptio yang ditemukan
oleh christian snouck hurgronye (1857)
“hukum islam dapat dianggap sebagai hukum
masyarakat apabila telah memenuhi:

a.

Hukum adat atau diterima hukum adat
Sekalipun sudah diterima, kaidah hukum
islam tidak Boleh bertentangan dengan

b.

undang-undang hindia Belanda
 Dengan

Munculnya teori diatas, maka
kewenangan PA untuk Jawa Dan Madura
diubah dengan Stbl 1937 No. 116 dan 610
 Perubahan terutama masalah yang
berhubungan dengan kewarisan diserahkan
menjadi kewenangan Pengadilan Umum
dengan pertimbangan hukum waris Islam
belum menjadi hukum adat
 Daerah Kalsel dan Kaltim, didirikan Stbl.
1937 No. 638 dan 639 dengan sebutan
Krapatan Qadli dan Krapatan Qadli Besar
HUKUM BARAT

BERLAKU DI PENGADILAN NEGERI

HUKUM ADAT

BERLAKU DI PENGADILAN NEGERI

HUKUM ISLAM

BERLAKU DI PENGADILAN AGAMA
1 tahun pasca merdeka, pembinaan PA
berpindah kepada Kementrian Agama dari
Kementrian Kehakiman melalui PP No.
5/SD/1946
 UU no. 19 Tahun 1948, PA dimasukkan dalam
Peradilan Umum
 Berdasarkan UU Darurat No. 1 tahun
1951, menghapus Peradilan Swapraja Dan
Peradilan Desa

UU 19 / 1948 dicabut oleh UU No.7 / 1989
tentan Peradilan Agama, mulai berlaku 29
Desember 1989
 UU no. 14/ 1970 tentang kekuasaan
kehakiman yang mensejajarkan peradilan
agama dengan peradilan lainnya
 Perkembangan jumlah PA semakin banyak,
setiap Kab/ KotaMadya (PA I), setiap Provinsi
( PTA )



Tujuan utama pembentukan UU Peradilan
Agama :
a. Mempertegas kedudukan dan kekuasaan peradilan
agama sebagai kekuasaan kehakiman
b. Menciptakan kesatuan hukum peradilan agama
Peradilan Agama hanya diperuntukkan bagi
orang2 Islam
 Menerapkan opsi hukum dalam perkara
kewarisan
 Kompetensi Absolut Peradilan Agama :


a. Perkawinan

b. Kewarisan, wasiat dan hibah yang dilakukan
berdasarkan hukum Islam
c. Wakaf dan shadaqah
PASAL 49 AYAT (1): PENGADILAN AGAMA BERTUGAS DAN BERWENANG
MEMERIKSA, MEMUTUS DAN MENYELESAIKAN PERKARA-PERKARA DI TINGKAT
PERTAMA ANTARA ORANG BERAGAMA ISLAM DI BIDANG:


PERKAWINAN










KEWARISAN, WASIAT DAN HIBAH YANG DILAKUKAN BERDASARKAN
HUKUM ISLAM






IZIN BERISTRI LEBIH DARI SATU,
IZIN BAGI YANG BERUSIA KURANG DARI 21 TAHUN,
JIKA TERJADI PERBEDAAN PENDAPAT PADA ORANGTUA,
DISPENSASI KAWIN,
PENCEGAHAN PERKAWINAN,
PEMBATALAN PERKAWINAN,
PENYELESAIAN HARTA BERSAMA DLL

PENENTUAN SIAPA AHLI WARIS,
PENENTUAN HARTA PENINGGALAN DLL

WAKAF DAN SHADAQAH
 Hukum

Acara yang berlaku pada Pengadilan
dalam lingkungan Peradilan Agama adalah
Hukum Acara Perdata yang berlaku pada
Pengadilan dalam lingkungan Peradilan
Umum, kecuali yang telah diatur secara
khusus dalam Undang-undang ini
 Sidang

pemeriksaan dilakukan secara
terbuka, kecuali karena alasan UU atau
perintah hakim, dapat dilaksanakan secara
tertutup.
Pada tanggal 20 Maret 2006 keluar UU No.
3 Th. 2006 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989
tentang Peradilan Agama.
Beberapa Perubahan Pokok dalam UU No. 3
Th. 2006 :

a. Di lingkungan Peradilan Agama dapat
diadakan pengkhususan pengadilan
yang diatur dengan Undang-Undang.
b. Kompetensi absolut : perkawinan;
waris; wasiat; hibah; wakaf; zakat;
infaq; shadaqah; dan ekonomi syari'ah
(Pasal 49).
c. Sengketa hak milik antar orang Islam
diputus bersama perkara Pasal 49
d. Opsi hukum dalam perkara kewarisan
dihapus
Pada Tanggal 29 Oktober 2009
keluar UU No. 50 Th. 2009
tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 7 Tahun
1989 tentang Peradilan Agama.
 H.

Abdurrahman, SH. : “Kompilasi Hukum
Islam di Indonesia merupakan rangkuman
dari berbagai kitab yang ditulis oleh ulama
fikih yang biasa dipergunakan sebagai
referensi pada Pengadilan Agama untuk
diolah dan dikembangkan serta dihimpun ke
dalam satu himpunan.”

18
Tata Hukum Nasional awal kemerdekaan:
1. Hukum produk legislasi kolonial.
2. Hukum adat.
3. Hukum Islam, dan
4. Hukum produk legislasi nasional.
Dapat disimpulkan bahwa KHI merupakan
gabungan antara hukum Islam dg produk
legisalasi nasional dalam kata lain
“pemberlakuan hukum Islam melalui
legislasi.”
19
Awal mula diumumkan oleh Menteri
Agama RI : Munawir Sjadzali, MA. (19831993)
 Maret 1985 Presiden Soeharto ambil
prakarsa penyusunan KHI. Ditindaklanjuti
pada tanggal 25 Maret 1985 Mahkamah
Agung
dg
Departemen
Agama
mengeluarkan keputusan bersama Nomor
07/KMA/1985 dan No. 25 tahun 1985 yang
ditandatangani di Yogyakarta oleh Ketua
MA dan Menteri Agama.


20
Menggambarkan
ragam
makna
kehidupan
masyarakat Islam Indonesia, terutama tentang :
1) adanya norma hukum yang hidup dalam
masyrakat dan berperan
serta mengatur
interaksi sosial.
2) aktualisasi normatif dari eksplanasi fungsional
ajaran Islam yang berimplikasi terpenuhinya
tuntutan kebutuhan hukum.
3) kesepakatan dari para ulama.

21
 Buku

I

: Hukum Perkawinan.
(Pasal 1 - 170)
 Buku II : Hukum Kewarisan.
(Pasal 171 – 214)
 Buku III : Hukum Perwakafan.
(Pasal 215 – 229)

22
 1.

Asas Sukarela.
 2. Asas Persetujuan kedua belah pihak.
 3. Asas Kebebasan memilih.
 4. Asas Kemitraan suami – istri.
 5. Asas berlaku untuk selama-lamanya.
 6. Asas monogami terbuka.

23
1. Asas Ijbari.  bersifat otomatis
2. Asas Bilateral. mewaris dari 2 belah
pihak
3. Asas Individual.
4. Asas Keadilan Berimbang.
5. Asas Akibat Kematian.

24
1. Asas kebolehan atau mubah.
2. Asas kemaslahatan dalam kehidupan.
3. Asas kebebasan dan kesukarelaan.
4. Asas menolak mudharat dan mengambil
manfaat.
5. Asas kebajikan.
6. Asas kekeluargaan atau asas
kebersamaan sederajat.
7. Asas adil dan berimbang.
8. Asas mendahulukan kewajiban daripada
hak.
25
9. Asas merugikan diri sendiri dan orang lain.
10. Asas kemampuan berbuat atau bertindak.
11. Asas kebebasan berusaha.
12. Asas mendapatkan sesuatu karena usaha dan
jasa.
13. Asas perlindungan hak.
14. Asas hak milik berfungsi sosial.
15. Asas yang beriktikad baik harus dilindungi.
16. Asas risiko dibebaskan pada harta bukan pada
pekerja.
17. Asas mengatur dan memberi petunjuk.
18. Asas tertulis atau diucapkan di depan saksi.
26

Mais conteúdo relacionado

Semelhante a Sejarah pa indonesia

Qanun jinayat dlm sistem hukum nasional
Qanun jinayat dlm sistem hukum nasionalQanun jinayat dlm sistem hukum nasional
Qanun jinayat dlm sistem hukum nasional
Agus Muqtafiy
 
Hukum islam dalam tata hukum dan pembinaan hukum nasional di indonesia
Hukum islam dalam tata hukum dan pembinaan hukum nasional di indonesiaHukum islam dalam tata hukum dan pembinaan hukum nasional di indonesia
Hukum islam dalam tata hukum dan pembinaan hukum nasional di indonesia
Septian Muna Barakati
 

Semelhante a Sejarah pa indonesia (20)

Hukum Peradilan Agama.pptx
Hukum Peradilan Agama.pptxHukum Peradilan Agama.pptx
Hukum Peradilan Agama.pptx
 
17984710.ppt
17984710.ppt17984710.ppt
17984710.ppt
 
HUKUM PERDATA DAN BISNIS.pptx
HUKUM PERDATA DAN BISNIS.pptxHUKUM PERDATA DAN BISNIS.pptx
HUKUM PERDATA DAN BISNIS.pptx
 
Hukum perdata islam
Hukum perdata islamHukum perdata islam
Hukum perdata islam
 
Hukum perdata islam
Hukum perdata islamHukum perdata islam
Hukum perdata islam
 
Hukum perdata islam
Hukum perdata islamHukum perdata islam
Hukum perdata islam
 
SKETSA PERADILAN AGAMA
SKETSA PERADILAN AGAMASKETSA PERADILAN AGAMA
SKETSA PERADILAN AGAMA
 
PPT Hukum Acara Perag.pptx
PPT Hukum Acara Perag.pptxPPT Hukum Acara Perag.pptx
PPT Hukum Acara Perag.pptx
 
PPT Hukum Acara Perag.pptx
PPT Hukum Acara Perag.pptxPPT Hukum Acara Perag.pptx
PPT Hukum Acara Perag.pptx
 
Pembagian Harta Bersama.pptx
Pembagian Harta Bersama.pptxPembagian Harta Bersama.pptx
Pembagian Harta Bersama.pptx
 
Hukum Acara Pengadilan Agama
Hukum Acara Pengadilan AgamaHukum Acara Pengadilan Agama
Hukum Acara Pengadilan Agama
 
Hukum_Acara_Pengadilan_Agama.pptx
Hukum_Acara_Pengadilan_Agama.pptxHukum_Acara_Pengadilan_Agama.pptx
Hukum_Acara_Pengadilan_Agama.pptx
 
Praktik Beracara Peradilan Agama
Praktik Beracara Peradilan AgamaPraktik Beracara Peradilan Agama
Praktik Beracara Peradilan Agama
 
Qanun jinayat dlm sistem hukum nasional
Qanun jinayat dlm sistem hukum nasionalQanun jinayat dlm sistem hukum nasional
Qanun jinayat dlm sistem hukum nasional
 
Kedudkan hukum islam
Kedudkan hukum islamKedudkan hukum islam
Kedudkan hukum islam
 
MELARANG PERKAWINAN BEDA AGAMA : PELANGGARAN HAK KONSTITUSI DAN HAK ASASI MAN...
MELARANG PERKAWINAN BEDA AGAMA : PELANGGARAN HAK KONSTITUSI DAN HAK ASASI MAN...MELARANG PERKAWINAN BEDA AGAMA : PELANGGARAN HAK KONSTITUSI DAN HAK ASASI MAN...
MELARANG PERKAWINAN BEDA AGAMA : PELANGGARAN HAK KONSTITUSI DAN HAK ASASI MAN...
 
Hukum islam dalam tata hukum dan pembinaan hukum nasional di indonesia
Hukum islam dalam tata hukum dan pembinaan hukum nasional di indonesiaHukum islam dalam tata hukum dan pembinaan hukum nasional di indonesia
Hukum islam dalam tata hukum dan pembinaan hukum nasional di indonesia
 
Hukum Perorangan.pptx
Hukum Perorangan.pptxHukum Perorangan.pptx
Hukum Perorangan.pptx
 
Ahde sesi 1-2 sistem hk
Ahde   sesi 1-2 sistem hkAhde   sesi 1-2 sistem hk
Ahde sesi 1-2 sistem hk
 
PPT_KLP 1 HUKUM PERDATA&BISNIS_5C.pptx
PPT_KLP 1 HUKUM PERDATA&BISNIS_5C.pptxPPT_KLP 1 HUKUM PERDATA&BISNIS_5C.pptx
PPT_KLP 1 HUKUM PERDATA&BISNIS_5C.pptx
 

Mais de Safran Nasoha

Mais de Safran Nasoha (20)

kib-b-peralatan-dan-mesin.pdf
kib-b-peralatan-dan-mesin.pdfkib-b-peralatan-dan-mesin.pdf
kib-b-peralatan-dan-mesin.pdf
 
kib-a-tanah.pdf
kib-a-tanah.pdfkib-a-tanah.pdf
kib-a-tanah.pdf
 
Literasi-Fase D (Kelas 7-8SMP)-Teks Informasi-SOAL.pdf
Literasi-Fase D (Kelas 7-8SMP)-Teks Informasi-SOAL.pdfLiterasi-Fase D (Kelas 7-8SMP)-Teks Informasi-SOAL.pdf
Literasi-Fase D (Kelas 7-8SMP)-Teks Informasi-SOAL.pdf
 
PRAKTIK KATALOGISASI.pptx
PRAKTIK KATALOGISASI.pptxPRAKTIK KATALOGISASI.pptx
PRAKTIK KATALOGISASI.pptx
 
Kalender pendidikan
Kalender pendidikanKalender pendidikan
Kalender pendidikan
 
Coloring book styleislam
Coloring book styleislamColoring book styleislam
Coloring book styleislam
 
Gelombang
GelombangGelombang
Gelombang
 
Fisika Mekanika I
Fisika Mekanika IFisika Mekanika I
Fisika Mekanika I
 
Fisika Matematika 2
Fisika Matematika 2Fisika Matematika 2
Fisika Matematika 2
 
Relasi dan fungsi
Relasi dan fungsiRelasi dan fungsi
Relasi dan fungsi
 
Fungsi dan grafik
Fungsi dan grafikFungsi dan grafik
Fungsi dan grafik
 
Struktur aljabar-2
Struktur aljabar-2Struktur aljabar-2
Struktur aljabar-2
 
Operasi biner
Operasi binerOperasi biner
Operasi biner
 
Teori grup
Teori grupTeori grup
Teori grup
 
Jenis dan operasi matriks
Jenis dan operasi matriksJenis dan operasi matriks
Jenis dan operasi matriks
 
Modul matematika matriks_baru
Modul matematika matriks_baruModul matematika matriks_baru
Modul matematika matriks_baru
 
Sistem persamaan-linear
Sistem persamaan-linearSistem persamaan-linear
Sistem persamaan-linear
 
Modul aljabar matriks
Modul aljabar matriksModul aljabar matriks
Modul aljabar matriks
 
Fungsipersamaanpertidaksamaan
FungsipersamaanpertidaksamaanFungsipersamaanpertidaksamaan
Fungsipersamaanpertidaksamaan
 
Al-Jabar Dasar
Al-Jabar DasarAl-Jabar Dasar
Al-Jabar Dasar
 

Sejarah pa indonesia

  • 1.
  • 2. Dibagi atas beberapa peradilan : 1. Peradilan Gubernemen 2. Peradilan Pribumi 3. Peradilan Swapraja 4. Peradilan Agama 5. Peradilan Desa  Berdasarlan Stbl 1855 No 2 (pasal 77 RR) ditentukan batas-batas kewenangan PA : a. PA tidak berwenang dalam perkara pidana b. Apabila menurut hukum agama perkara tersebut harus diputuskanoleh PA 
  • 3. Munculnya teori receptio in complexu yang ditemukan oleh willem christian van den berg (1845-1927)” isinya: “Bagi orang islam berlaku penuh hukum islam, sebab ia telah memeluk agama islam, walaupun dalam pelaksanaanya ada penyimpanganpenyimpangan”.  PA untuk Jawa dan Madura diresmikan oleh PMH melalui Stbl. 1882 no. 152 dengan sebutan Priesteraad, Pengadilan Serambi 
  • 4.  Munculnya teori receptio yang ditemukan oleh christian snouck hurgronye (1857) “hukum islam dapat dianggap sebagai hukum masyarakat apabila telah memenuhi: a. Hukum adat atau diterima hukum adat Sekalipun sudah diterima, kaidah hukum islam tidak Boleh bertentangan dengan b. undang-undang hindia Belanda
  • 5.  Dengan Munculnya teori diatas, maka kewenangan PA untuk Jawa Dan Madura diubah dengan Stbl 1937 No. 116 dan 610  Perubahan terutama masalah yang berhubungan dengan kewarisan diserahkan menjadi kewenangan Pengadilan Umum dengan pertimbangan hukum waris Islam belum menjadi hukum adat  Daerah Kalsel dan Kaltim, didirikan Stbl. 1937 No. 638 dan 639 dengan sebutan Krapatan Qadli dan Krapatan Qadli Besar
  • 6. HUKUM BARAT BERLAKU DI PENGADILAN NEGERI HUKUM ADAT BERLAKU DI PENGADILAN NEGERI HUKUM ISLAM BERLAKU DI PENGADILAN AGAMA
  • 7. 1 tahun pasca merdeka, pembinaan PA berpindah kepada Kementrian Agama dari Kementrian Kehakiman melalui PP No. 5/SD/1946  UU no. 19 Tahun 1948, PA dimasukkan dalam Peradilan Umum  Berdasarkan UU Darurat No. 1 tahun 1951, menghapus Peradilan Swapraja Dan Peradilan Desa 
  • 8. UU 19 / 1948 dicabut oleh UU No.7 / 1989 tentan Peradilan Agama, mulai berlaku 29 Desember 1989  UU no. 14/ 1970 tentang kekuasaan kehakiman yang mensejajarkan peradilan agama dengan peradilan lainnya  Perkembangan jumlah PA semakin banyak, setiap Kab/ KotaMadya (PA I), setiap Provinsi ( PTA ) 
  • 9.  Tujuan utama pembentukan UU Peradilan Agama : a. Mempertegas kedudukan dan kekuasaan peradilan agama sebagai kekuasaan kehakiman b. Menciptakan kesatuan hukum peradilan agama
  • 10. Peradilan Agama hanya diperuntukkan bagi orang2 Islam  Menerapkan opsi hukum dalam perkara kewarisan  Kompetensi Absolut Peradilan Agama :  a. Perkawinan b. Kewarisan, wasiat dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam c. Wakaf dan shadaqah
  • 11. PASAL 49 AYAT (1): PENGADILAN AGAMA BERTUGAS DAN BERWENANG MEMERIKSA, MEMUTUS DAN MENYELESAIKAN PERKARA-PERKARA DI TINGKAT PERTAMA ANTARA ORANG BERAGAMA ISLAM DI BIDANG:  PERKAWINAN         KEWARISAN, WASIAT DAN HIBAH YANG DILAKUKAN BERDASARKAN HUKUM ISLAM    IZIN BERISTRI LEBIH DARI SATU, IZIN BAGI YANG BERUSIA KURANG DARI 21 TAHUN, JIKA TERJADI PERBEDAAN PENDAPAT PADA ORANGTUA, DISPENSASI KAWIN, PENCEGAHAN PERKAWINAN, PEMBATALAN PERKAWINAN, PENYELESAIAN HARTA BERSAMA DLL PENENTUAN SIAPA AHLI WARIS, PENENTUAN HARTA PENINGGALAN DLL WAKAF DAN SHADAQAH
  • 12.  Hukum Acara yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama adalah Hukum Acara Perdata yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum, kecuali yang telah diatur secara khusus dalam Undang-undang ini  Sidang pemeriksaan dilakukan secara terbuka, kecuali karena alasan UU atau perintah hakim, dapat dilaksanakan secara tertutup.
  • 13. Pada tanggal 20 Maret 2006 keluar UU No. 3 Th. 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Beberapa Perubahan Pokok dalam UU No. 3 Th. 2006 : a. Di lingkungan Peradilan Agama dapat diadakan pengkhususan pengadilan yang diatur dengan Undang-Undang.
  • 14. b. Kompetensi absolut : perkawinan; waris; wasiat; hibah; wakaf; zakat; infaq; shadaqah; dan ekonomi syari'ah (Pasal 49). c. Sengketa hak milik antar orang Islam diputus bersama perkara Pasal 49 d. Opsi hukum dalam perkara kewarisan dihapus
  • 15. Pada Tanggal 29 Oktober 2009 keluar UU No. 50 Th. 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
  • 16.
  • 17.  H. Abdurrahman, SH. : “Kompilasi Hukum Islam di Indonesia merupakan rangkuman dari berbagai kitab yang ditulis oleh ulama fikih yang biasa dipergunakan sebagai referensi pada Pengadilan Agama untuk diolah dan dikembangkan serta dihimpun ke dalam satu himpunan.” 18
  • 18. Tata Hukum Nasional awal kemerdekaan: 1. Hukum produk legislasi kolonial. 2. Hukum adat. 3. Hukum Islam, dan 4. Hukum produk legislasi nasional. Dapat disimpulkan bahwa KHI merupakan gabungan antara hukum Islam dg produk legisalasi nasional dalam kata lain “pemberlakuan hukum Islam melalui legislasi.” 19
  • 19. Awal mula diumumkan oleh Menteri Agama RI : Munawir Sjadzali, MA. (19831993)  Maret 1985 Presiden Soeharto ambil prakarsa penyusunan KHI. Ditindaklanjuti pada tanggal 25 Maret 1985 Mahkamah Agung dg Departemen Agama mengeluarkan keputusan bersama Nomor 07/KMA/1985 dan No. 25 tahun 1985 yang ditandatangani di Yogyakarta oleh Ketua MA dan Menteri Agama.  20
  • 20. Menggambarkan ragam makna kehidupan masyarakat Islam Indonesia, terutama tentang : 1) adanya norma hukum yang hidup dalam masyrakat dan berperan serta mengatur interaksi sosial. 2) aktualisasi normatif dari eksplanasi fungsional ajaran Islam yang berimplikasi terpenuhinya tuntutan kebutuhan hukum. 3) kesepakatan dari para ulama. 21
  • 21.  Buku I : Hukum Perkawinan. (Pasal 1 - 170)  Buku II : Hukum Kewarisan. (Pasal 171 – 214)  Buku III : Hukum Perwakafan. (Pasal 215 – 229) 22
  • 22.  1. Asas Sukarela.  2. Asas Persetujuan kedua belah pihak.  3. Asas Kebebasan memilih.  4. Asas Kemitraan suami – istri.  5. Asas berlaku untuk selama-lamanya.  6. Asas monogami terbuka. 23
  • 23. 1. Asas Ijbari.  bersifat otomatis 2. Asas Bilateral. mewaris dari 2 belah pihak 3. Asas Individual. 4. Asas Keadilan Berimbang. 5. Asas Akibat Kematian. 24
  • 24. 1. Asas kebolehan atau mubah. 2. Asas kemaslahatan dalam kehidupan. 3. Asas kebebasan dan kesukarelaan. 4. Asas menolak mudharat dan mengambil manfaat. 5. Asas kebajikan. 6. Asas kekeluargaan atau asas kebersamaan sederajat. 7. Asas adil dan berimbang. 8. Asas mendahulukan kewajiban daripada hak. 25
  • 25. 9. Asas merugikan diri sendiri dan orang lain. 10. Asas kemampuan berbuat atau bertindak. 11. Asas kebebasan berusaha. 12. Asas mendapatkan sesuatu karena usaha dan jasa. 13. Asas perlindungan hak. 14. Asas hak milik berfungsi sosial. 15. Asas yang beriktikad baik harus dilindungi. 16. Asas risiko dibebaskan pada harta bukan pada pekerja. 17. Asas mengatur dan memberi petunjuk. 18. Asas tertulis atau diucapkan di depan saksi. 26