Sosiologi politik merupakan bidang ilmu yang mempelajari interaksi antara masyarakat dan politik. Ia mencoba menghubungkan variabel sosial dan politik dengan melihat pengaruh masyarakat terhadap negara dan sebaliknya. Beberapa konsep utama sosiologi politik antara lain negara, proses interaksi masyarakat-politik, dan otoritas umum terhadap masyarakat. Sosiologi politik berusaha menjembatani sosiologi dan

1. 1
BAB I
PENDAHULUAN
Politik adalah proses pembentukan dan pembagian kekuasaan dalam masyarakat yang antara
lain berwujud proses pembuatan keputusan, khususnya dalam negara. Pengertian ini
merupakan upaya penggabungan antara berbagai definisi yang berbeda mengenai hakikat
politik yang dikenal dalam ilmu politik.
Politik adalah seni dan ilmu untuk meraih kekuasaan secara konstitusional maupun
nonkonstitusional.
Di samping itu politik juga dapat ditilik dari sudut pandang berbeda, yaitu antara lain:
politik adalah usaha yang ditempuh warga negara untuk mewujudkan kebaikan bersama
(teori klasik Aristoteles)
politik adalah hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan dan negara
politik merupakan kegiatan yang diarahkan untuk mendapatkan dan mempertahankan
kekuasaan di masyarakat
politik adalah segala sesuatu tentang proses perumusan dan pelaksanaan kebijakan
publik.
Dalam konteks memahami politik perlu dipahami beberapa kunci, antara lain: kekuasaan politik,
legitimasi, sistem politik, perilaku politik, partisipasi politik, proses politik, dan juga tidak kalah
pentingnya untuk mengetahui seluk beluk tentang partai politik.

2. 2
BAB II
PEMBAHASAN
A. Pengertian Sosiologi Politik
Sosiologi politik merupakan sebuah sub-bidang yang muncul dan berkembang dalam
sosiologi kontemporer dan ilmu politik. Dari definisi yang sederhana tersebut sebenarnya dapat
dianalisa bahwa sosiologi politik merupakan penggabungan dua disiplin ilmu yaitu ilmu politik
dan ilmu sosial yang kemudian sosiologi politik ini dapat dikategorikan sebagai sub-bidang dari
sosiologi kontemporer atau dari ilmu politik, sehingga menjadi suatu kewajaran apabila sosiologi
politik menjadi bagian bidang ilmu politik maupun bidang sosiologi kontemporer. Karena pada
dasarnya materi yang terdapat di dalamnya merupakan campuran dari berbagai bahan yang
dipinjam dari ilmu politik dan sosial.
Namun untuk mempermudah memahami pengertian sosiologi politik sebaiknya dimulai
dari definisi secara bahasa dahulu. Dari segi bahasa sosiologi politik terdiri dari dua kata yaitu
sosiologi dan politik. Istilah sosiologi ditemukan oleh Auguste Comte untuk menunjukkan ilmu
tentang masyarakat. Sebelum itu Comte pernah mempergunakan istilah „fisika sosial‟ dalam arti
yang sama, akan tetapi kemudian menggantikannya dengan „sosiologi‟ karena ahli matematika
asal Belgia Quetelet telah mempergunakan istilah „fisika sosial‟ bagi studi statistika tentang
gejala moral (1836), yang dikatakan Comte sebagai sebuah percobaan pemberian istilah yang
jelek.
Istilah yang lain adalah istilah politik. Istilah politik (Politics) di dunia barat banyak
dipengaruhi oleh filsuf Yunani kuno abad ke-5 S.M filsuf seperti Plato dan Aristoteles
menganggap politics sebagai suatu usaha untuk mencapai masyarakat politik (polity) yang
terbaik. Di dalam polity semacam itu manusia akan hidup bahagia karena memiliki peluang
untuk mengembangkan bakat, bergaul dengan rasa kemasyarakatan yang akrab, dan hidup
dalam suasana moralitas yang tinggi. Pandangan normatif ini berlangsung sampai abad ke-19.
Dewasa ini definisi mengenai politik yang sangat normatif itu telah terdesak oleh definisi-definsi
lain yang lebih menekankan pada upaya (means) untuk mencapai masyarakat yang baik,
seperti kekuasaan, pembuatan keputusan, kebijakan, alokasi nilai, dan sebagainya.
Jadi pada hakikatnya sosiologi politik merupakan jembatan yang menghubungkan
antara bidang sosiologi dan ilmu politik & di antara keduanya dipercaya memiliki hubungan dua
arah yaitu di mana sosiologi politik memberikan penekanan yang sama pada variabel sosial dan
politik. Sebagai contoh adalah mengenai sistem kepartaian yang sosiologi politik tidak
menjelaskan tentang bagaimana sistem kerja partai yang hanya merespon & merefleksikan dari
sosial ekonomi, tetapi ia justru menyelidiki tentang bagaimana kondisi masyarakat yang
diakibatkan oleh sistem kepartaian.1[6] Sehingga tidak tepat juga bila sosiologi politik
dipersepsikan oleh banyak kalangan sebagai sosiologi yang menginvasi ilmu politik.

3. 3
B. Hubungan Sosiologi Politik dan Ilmu Politik
Seperti yang sudah dijelaskan pada sub-bab sebelumnya, dapat diketahui bahwa
hubungan antara sosiologi politik dan ilmu politik sangat erat kaitannya dan nyaris sama artinya
bahkan di beberapa negara tertentu pembedaan yang terjadi pada keduanya ini hanya semata-
mata bersifat administratif dan pedagogis. Di Amerika Serikat misalnya, di mana sosiologi dan
ilmu politik biasanya menjadi dua “departemen” yang berbeda namun tetap saja di kedua
departemen tersebut sosiologi politik tetap diajarkan sebagai telaah terhadap fenomena
kekuasaan.
Selain itu ada pembahasan yang menarik mengenai hubungan yang terjadi dalam
sosiologi politik yaitu mengenai masalah pembedaan antara ilmu politik dalam sosiologi dengan
sosiologi politik. Ilmu politik dalam sosiologi jelas-jelas merupakan sub bidang dan sub divisi
dari bidang sosiologi. Pada ilmu politik dalam sosiologi, fenomena politik diperlakukan sebagai
variabel dependen dan fenomena sosial diterima sebagai dasar variabel penjelas. Padahal
dalam sosiologi politik, upaya untuk memahami fenomena politik selalu dihubungkan dengan
faktor-faktor sosial, seperti pengujian hubungan antara politik dan masyarakat, struktur sosial
dan struktur politik, dan perilaku sosial dan perilaku politik. Dengan demikian, sosiologi politik
merupakan titik persimpangan yang lahir ketika pendekatan sosiologi dan politik
digabungkan.2[8] Jadi dapat disimpulkan bahwa ruang lingkup dari sosiologi politik lebih luas
dibandingkan dengan ilmu politik dalam sosiologi yang ruang lingkupnya lebih sempit karena
hanya melihat dan memahami satu fenomena saja.
C. Konsep-Konsep Gagasan dalam Definisi Sosiologi Politik
Banyaknya ketidaksepakatan para ahli terhadap makna yang tepat pada sosiologi politik
kemungkinan disebabkan oleh sosiologi politik itu sendiri yang begitu kaya akan gagasan yang
saling bertentangan. Gagasan pertama yang saling bertentangan adalah mengenai anggapan
bahwa sosiologi politik sebagai ilmu mengenai negara. Cara untuk menentukan sosiologi politik
sebagai ilmu mengenai negara adalah dengan menempatkannya dalam klasifikasi-klasifikasi
ilmu sosial berdasarkan pada sifat masyarakat yang dipelajari. Konsep politik di sini mungkin
mengenai negara bisa diinterpretasikan sebagai negara bangsa atau negara pemerintah.
Sebuah negara bangsa adalah yang merujuk kepada masyarakat nasional. Sedangkan negara
pemerintah adalah yang merujuk kepada para penguasa dan pemimpin dari masyarakat
nasional. Oleh sebab itu, arti sosiologi politik sangat sempit dan terbatas.
Gagasan kedua dalam sosiologi politik adalah mengenai proses interaksi antara
masyarakat dan politik. Pandangan dari Bendix dan Lipset di sini lebih cocok dan tepat untuk
digunakan. Keduanya mengatakan bahwa “ilmu politik dimulai dengan negara dan meneliti
bagaimana hal itu mempengaruhi masyarakat, sementara sosiologi politik dimulai dengan
masyarakat dan dan mulai meneliti bagaimana hal itu mempengaruhi negara.”
Gagasan ketiga adalah mengenai konsep dalam sosiologi politik yang lebih modern
yang menekankan otoritas umum terhadap seluruh masyarakat (termasuk masyarakat
nasional). Konsep ini terinspirasi dari Leon Duguit. Ia membuat perbedaan antara pemerintah

4. 4
dan yang diperintah. Ia percaya bahwa dalam setiap kelompok manusia dari terkecil hingga
terbesar didapati orang-orang yang memerintah dan patuh, orang-orang yang membuat aturan
dan menyepakatinya, dan orang-orang yang membuat keputusan dan menaatinya. Beberapa
sosiolog menerima dan memodifikasi definisi ini seperti Weber, Aron, Vedel, Bourdeu, dan
Duverger.
Gagasan ke empat adalah mengenai sosiologi politik sebagai integrasi antara sosiologi
dan ilmu politik yang kemudian diduga menjurus pada spesialisasi. Dengan demikian sosiologi
politik dapat disetting sebagai keturunan dari orangtua yang lebih mapan yaitu sosiologi dan
ilmu politik yang kemudian mengkhususkan diri pada hubungan interaksi yang dihasilkan dari
kedua disiplin ilmu tersebut. Gagasan ini bermanfaaat karena menghancurkan hambatan antara
sosiologi dan ilmu politik tanpa menghapuskan batasan-batasan identitas dan ciri khas
keduanya. Hal ini secara sistematis lebih dimaksudkan untuk membangun jembatan
penghubung yang melintasi berbagai batas. Meskipun „sosiologi politik‟ masih belum
menghasilkan makna yang jelas. Jadi secara garis besar, keempat pengertian di atas
menunjukkan bahwa sosiologi politik memiliki arti yang luas.

5. 5
BAB III
PENUTUP
1. Kesimpulan
Sosiologi politik memang tidak dapat dilepaskan dari perdebatan dan pertentangan dari
mulai mengenai sejarah, definisi, ruang lingkup dan sebagainya. Hal ini tidak terlepas karena
memang sosiologi politik sendiri memang belum lama terbentuk sebagai salah satu bagian dari
disiplin ilmu sosial dan juga ilmu politik. Secara tujuan, sosiologi politik juga dirasa sangat
penting untuk menjembatani antara sosiologi dan ilmu politik sehingga tidak mengherankan jika
sosiologi politik secara definisi, ruang lingkup dan pembahasan juga masih samar-samar.
Namun terlepas dari itu semua, kehadiran sosiologi politik tetap penting untuk menjawab
tantangan terhadap perkembangan zaman yang semakin cepat akibat terjadinya revolusi yang
memengaruhi berbagai bidang kehidupan salah satunya yaitu politik.
2. Saran
Kami menyadari makalah ini masih mempunyai kekurangan dan demi penyempurnaan
makalah ini.maka kami membutuhkan kritik dan saran yang bersifat positif/membangun dari
pembaca.dan semoga makalah ini bermanfaat untuk pembaca.
DAFTAR PUSTAKA
 http://ilmu27.blogspot.com/2012/08/makalah-ilmu-politik.html
 http://makalahmajannaii.blogspot.com/2012/09/makalah-ilmu-politik.html
 http://bentukdanisi.blogspot.com/2012/10/hakikat-sosiologi-politik.html