Makalah reaksi fredoks

1. MAKALAH SENTRALISASI DAN DESENTRALISASI
PEMBAHASAN
A. Istilah dan Pengertian Sentralisasi
Sentralisasi adalah memusatkan seluruh wewenang atas segala urusan yang menyangkut
pemerintahan kepada tingkat pusat.. Sentralisasi banyak digunakan pada pemerintahan lama di
Indonesia sebelum adanya otonomi daerah. Bahkan pada zaman kerajaan, pemerintahan kolonial,
maupun di zaman kemerdekaan.Istilah sentralisasi sendiri sering digunakan dalam kaitannya
dengan kontrol terhadap kekuasaan dan lokasi yang berpusat pada satu titik.
Dewasa ini, urusan- urusan yang bersifat sentral adalah :
1. Luar Negri
2. Peradilan
3. Hankam
4. Moneter dalam arti mencetak uang, menentukan nilai uang, dan sebagainya.
5. Pemerintahan Umum
B. Istilah dan Pengertian Desentralisasi
Desentralisasi sebenarnya adalah istilah dalam keorganisasian yang secara sederhana di
definisikan sebagai penyerahan kewenangan. Dalam kaitannya dengan sistem pemerintahan
Indonesia, desentralisasi akhir-akhir ini seringkali dikaitkan dengan sistem pemerintahan karena
dengan adanya desentralisasi sekarang menyebabkan perubahan paradigma pemerintahan di
Indonesia
Desentralisasidi bidang pemerintahan adalah pelimpahan wewenang dari Pemerintah Pusat
kepada satuan organisasi pemerintahan di wilayah untuk meyelenggarakan segenap kepentingan
setempat dari sekelompok penduduk yang mendiami wilayah tersebut.
Dengan demikian, prakarsa, wewenang,dan tanggung jawab mengenai urusan yang diserahkan
pusat menjadi tanggung jawab daerah , baik mengenai politik pelaksanaannya, perencanaan, dan
pelaksanaannya maupun mengenai segi pembiayaannya. Perangkat pelaksananya adalah
perangkat daerah itu sendiri.
Desentralisasi juga dapat diartikan sebagai pengalihan tanggung jawab, kewenangan, dan
sumber-sumber daya (dana, manusia dll) dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah.
Menurut UU Nomor 5 Tahun 1974, desentralisasi adalah penyerahan urusan pemerintah dari
pusat kepada daerah. Pelimpahan wewenang kepada Pemerintahan Daerah, semata- mata untuk
mencapai suatu pemerintahan yang efisien.
Tujuan dari desentralisasi adalah :
1. mencegah pemusatan keuangan;
2. sebagai usaha pendemokrasian Pemerintah Daerah untuk mengikutsertakan rakyat
bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pemerintahan.
3. Penyusunan program-program untuk perbaikan sosial ekonomi pada tingkat local sehingga
dapat lebih realistis.
Desentralisasi dapat dilakukan melalui empat bentuk kegiatan utama, yaitu:
• Dekonsentrasi wewenang administratif

2. Dekonsentrasi berupa pergeseran volume pekerjaan dari departemen pusat kepada perwakilannya
yang ada di daerah tanpa adanya penyerahan atau pelimpahan kewenangan untuk mengambil
keputusan atau keleluasaan untuk membuat keputusan.
• Delegasi kepada penguasa otorita
Delegasi adalah pelimpahan pengambilan keputusan dan kewewenangan manajerial untuk
melakukan tugas –tugas khusus kepada suatu organisasi yang secara langsung berada di bawah
pengawasan pusat.
• Devolusi kepada pemerintah daerah
Devolusi adalah kondisi dimana pemerintah pusat membentuk unit-unit pemerintahan di luar
pemerintah pusat dengan menyerahkan sebagian fungsi-fungsi tertentu kepada unit-unit itu untuk
dilaksanakan secara mandiri. Devolusi adalah bentuk desentralisasi yang lebih ekstensif untuk
merujuk pada situasi di mana pemerintah pusat mentransfer kewenangan kepada pemerintah
daerah dalam hal pengambilan keputusan , keuangan dan manajemen.
• Pemindahan fungsi dari pemerintah kepada swasta
Yang di sebut sebagai pemindahan fungsi dari pemerintahan kepada swasta atau privatisasi
adalah menyerahkan beberapa otoritas dalam perencanaan dan tanggung jawab admistrasi
tertentu kepada organisasi swasta.
C. Dampak Positif dan Negatif Sentralisasi
• Segi Ekonomi
Dari segi ekonomi, efek positif yang di berikan oleh sistem sentralisasi ini adalah perekonomian
lebih terarah dan teratur karena pada sistem ini hanya pusat saja yang mengatur perekonomian.
Sedangkan dampak negatifnya adalah daerah seolah-olah hanya di jadikan sapi perahan saja dan
tidak dibiarkan mengatur kebijakan perekonomiannya masing- masing sehingga terjadi
pemusatan keuangan pada Pemerintah Pusat.
• Segi Sosial Budaya
Dengan di laksanakannya sistem sentralisasi ini, perbedaan-perbadaan kebudayaan yang dimiliki
bangsa Indonesia dapat di persatukan.Sehingga, setiap daerah tidak saling menonjolkan
kebudayaan masing-masing dan lebih menguatkan semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang di
miliki bangsa Indonesia.
Sedangkan dampak negatif yang di timbulkan sistem ini adalah pemerintah pusat begitu dominan
dalam menggerakkan seluruh aktivitas negara. Dominasi pemerintah pusat terhadap pemerintah
daerah telah menghilangkan eksistensi daerah sebagai tatanan pemerintahan lokal yang memiliki
keunikan dinamika sosial budaya tersendiri, keadaan ini dalam jangka waktu yang panjang
mengakibatkan ketergantungan kepada pemerintah pusat yang pada akhirnya mematikan kreasi
dan inisiatif lokal untuk membangun lokalitasnya.

3. • Segi Keamanan dan Politik
Dampak positif yang dirasakan dalam penerapan sentralisasi ini adalah keamanan lebih terjamin
karena pada masa di terapkannya sistem ini, jarang terjadi konflik antar daerah yang dapat
mengganggu stabilitas keamanan nasional Indonesia. Tetapi, sentralisasi juga membawa dampak
negatif dibidang ini. Seperti menonjolnya organisasi-organisasi kemiliteran. Sehingga,
organisasi-organisasi militer tersebut mempunyai hak yang lebih daripada organisasi lain.
Dampak positif yang dirasakan di bidang politik sebagai hasil penerapan sistem sentralisasi
adalah pemerintah daerah tidak harus pusing-pusing pada permasalahan yang timbul akibat
perbedaan pengambilan keputusan, karena seluluh keputusan dan kebijakan dikoordinir
seluruhnya oleh pemerintah pusat. Sehingga keputusan yang dihasilkan dapat terlaksana secara
maksimal karena pemerintah daerah hanya menerima saja.
Sedangkan dampak negatifnya adalah terjadinya kemandulan dalam diri daerah karena hanya
terus bergantung pada keputusan yang di berikan oleh pusat. Selain itu, waktu yang dihabiskan
untuk menghasilkan suatu keputusan atau kebijakan memakan waktu yang lama dan
menyebabkan realisasi dari keputusan tersebut terhambat.
D. Dampak Positif dan Negatif Desentralisasi
• Segi Ekonomi
Dari segi ekonomi banyak sekali keuntungan dari penerapan sistem desentralisasi ini dimana
pemerintahan daerah akan mudah untuk mengelola sumber daya alam yang dimilikinya, dengan
demikian apabila sumber daya alam yang dimiliki telah dikelola secara maksimal maka
pendapatan daerah dan pendapatan masyarakat akan meningkat. Seperti yang diberitakan pada
majalah Tempo Januari 2003 “Desentralisasi: Menuju Pengelolaan Sumberdaya Kelautan
Berbasis Komunitas Lokal”.
Tetapi, penerapan sistem ini membukan peluang yang sebesar-besarnya bagi pejabat daerah
(pejabat yang tidak benar) untuk melalukan praktek KKN. Seperti yang dimuat pada majalah
Tempo Kamis 4 November 2004 (www.tempointeraktif.com) “Desentralisasi Korupsi Melalui
Otonomi Daerah”.
“Setelah Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam, resmi menjadi tersangka korupsi pembelian
genset senilai Rp 30 miliar, lalu giliran Gubernur Sumatera Barat Zainal Bakar resmi sebagai
tersangka kasus korupsi anggaran dewan dalam APBD 2002 sebesar Rp 6,4 miliar, oleh
Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat. Dua kasus korupsi menyangkut gubernur ini, masih ditambah
hujan kasus korupsi yang menyangkut puluhan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di
berbagai wilayah di Indonesia, dengan modus mirip: menyelewengkan APBD”.
Berikut ini beberapa modus korupsi di daerah :
1. Korupsi Pengadaan Barang dengan modus :
a. Penggelembungan (mark up) nilai barang dan jasa dari harga pasar.
b. Kolusi dengan kontraktor dalam proses tender.
2. Penghapusan barang inventaris dan aset negara (tanah) dengan modus :
a. Memboyong inventaris kantor untuk kepentingan pribadi.
b. Menjual inventaris kantor untuk kepentingan pribadi.

4. 3. Pungli penerimaan pegawai, pembayaran gaji, keniakan pangkat, pengurusan pensiun dan
sebagainya.
Modus : Memungut biaya tambahan di luar ketentuan resmi.
4. Pemotongan uang bantuan sosial dan subsidi (sekolah, rumah ibadah, panti asuhan dan jompo)
dengan modus :
a. Pemotongan dana bantuan sosial.
b. Biasanya dilakukan secara bertingkat (setiap meja).
5. Bantuan fiktif
Modus : Membuat surat permohonan fiktif seolah-olah ada bantuan dari pemerintah ke pihak
luar.
6. Penyelewengan dana proyek dengan modus :
a. Mengambil dana proyek pemerintah di luar ketentuan resmi.
b. Memotong dana proyek tanpa sepengtahuan orang lain.
7. Proyek fiktif fisik
Modus : Dana dialokasikan dalam laporan resmi, tetapi secara fisik proyek itu nihil.
8. Manipulasi hasil penerimaan penjualan, penerimaan pajak, retribusi dan iuran dengan modus :
a. Jumlah riil penerimaan penjualan, pajak tidak dilaporkan.
b. Penetapan target penerimaan.
Sumber : The Habibie Center
• Segi Sosial Budaya
Dengan diadakannya desentralisasi, akan memperkuat ikatan sosial budaya pada suatu daerah.
Karena dengan diterapkannya sistem desentralisasi ini pemerintahan daerah akan dengan mudah
untuk mengembangkan kebudayaan yang dimiliki oleh daerah tersebut. Bahkan kebudayaan
tersebut dapat dikembangkan dan di perkenalkan kepada daerah lain. Yang nantinya merupakan
salah satu potensi daerah tersebut.
Sedangkan dampak negatif dari desentralisasi pada segi sosial budaya adalah masing- masing
daerah berlomba-lomba untuk menonjolkan kebudayaannya masing-masing. Sehingga, secara
tidak langsung ikut melunturkan kesatuan yang dimiliki oleh bangsa Indonesia itu sendiri.
• Segi Keamanan dan Politik
Dengan diadakannya desentralisasi merupakan suatu upaya untuk mempertahankan kesatuan
Negara Indonesia, karena dengan diterapkannya kebijaksanaan ini akan bisa meredam daerah-
daerah yang ingin memisahkan diri dengan NKRI, (daerah-daerah yang merasa kurang puas
dengan sistem atau apa saja yang menyangkut NKRI). Tetapi disatu sisi desentralisasi berpotensi
menyulut konflik antar daerah. Sebagaimana pada artiket Asian Report 18 juli 2003 ”Mengatur
Desentralisasi Dan Konflik Disulawesi Selatan”
”……………..Indonesia memindahkan kekuasaannya yang luas ke kabupaten-kabupaten dan
kota-kota – tingkat kedua pemerintahan daerah sesudah provinsi – diikuti dengan pemindahan
fiskal cukup banyak dari pusat. Peraturan yang mendasari desentralisasi juga memperbolehkan
penciptaan kawasan baru dengan cara pemekaran atau penggabungan unit-unit administratif yang
eksis. Prakteknya, proses yang dikenal sebagai pemekaran tersebut berarti tidak bergabung tetapi
merupakan pemecahan secara administratif dan penciptaan beberapa provinsi baru serta hampir
100 kabupaten baru.

5. Dengan beberapa dari kabupaten itu menggambarkan garis etnis dan meningkatnya ekonomi
yang cepat bagi politik daerah, ada ketakutan akan terjadi konflik baru dalam soal tanah, sumber
daya atau perbatasan dan adanya politisi lokal yang memanipulasi ketegangan untuk kepentingan
personal. Namun begitu, proses desentralisasi juga telah meningkatkan prospek pencegahan dan
manajemen konflik yang lebih baik melalui munculnya pemerintahan lokal yang lebih
dipercaya……..”
Dibidang politik, dampak positif yang didapat melalui desentralisasi adalah sebagian besar
keputusan dan kebijakan yang berada di daerah dapat diputuskan di daerah tanpa adanya campur
tangan dari pemerintahan di pusat. Hal ini menyebabkan pemerintah daerah lebih aktif dalam
mengelola daerahnya.
Tetapi, dampak negatif yang terlihat dari sistem ini adalah euforia yang berlebihan di mana
wewenang tersebut hanya mementingkat kepentingan golongan dan kelompok serta digunakan
untuk mengeruk keuntungan pribadi atau oknum. Hal tersebut terjadi karena sulit untuk dikontrol
oleh pemerintah di tingkat pusat.
E. Hakekat Sentralisasi dan Desentralisasi
Dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2005 tentang Perubahan atas PP No
6/2005 tentang pemilihan dan pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
membawa Indonesia pada titik di mana masalah peran pusat dan daerah masuk kembali pada
wacana publik
Sentralisasi dan desentralisasi sebagai bentuk penyelenggaraan negara adalah persoalan
pembagian sumber daya dan wewenang. Pembahasan masalah ini sebelum tahun 1980-an
terbatas pada titik perimbangan sumber daya dan wewenang yang ada pada pemerintah pusat dan
pemerintahan di bawahnya. Dan tujuan "baik" dari perimbangan ini adalah pelayanan negara
terhadap masyarakat.
Seperti telah diketahui, pemahaman dan tujuan "baik" semacam itu sudah dipandang
ketinggalan zaman. Saat ini desentralisasi dikaitkan pertanyaan apakah prosesnya cukup
akuntabel untuk menjamin kesejahteraan masyarakat lokal. Semata birokrasi untuk pelayanan
tidak cukup untuk menjamin kesejahteraan masyarakat, bahkan sering merupakan medium untuk
melencengkan sumber daya publik. Kontrol internal lembaga negara sering tak mampu
mencegah berbagai macam pelanggaran yang dilakukan pejabat negara.
Di Indonesia sejak tahun 1998 hingga baru-baru ini, pandangan politik yang dianggap tepat
dalam wacana publik adalah bahwa desentralisasi merupakan jalan yang meyakinkan, yang akan
menguntungkan daerah. Pandangan ini diciptakan oleh pengalaman sejarah selama masa Orde
Baru di mana sentralisme membawa banyak akibat merugikan bagi daerah. Sayang, situasi ini
mengecilkan kesempatan dikembangkannya suatu diskusi yang sehat bagaimana sebaiknya
desentralisasi dikembangkan di Indonesia. Jiwa desentralisasi di Indonesia adalah "melepaskan
diri sebesarnya dari pusat" bukan "membagi tanggung jawab kesejahteraan daerah".
Karena takut dianggap tidak politically correct, banyak orang enggan membahas peran pusat
dan daerah secara kritis. Kini sudah saatnya proses pembahasan dibuka kembali dengan
mempertimbangkan fakta-fakta secara lebih jujur

6. Sentralisasi dan desentralisasi tidak boleh ditetapkan sebagai suatu proses satu arah dengan
tujuan pasti. Pertama- tama, kedua "sasi" itu adalah masalah perimbangan. Artinya, peran
pemerintah pusat dan pemerintah daerah akan selalu merupakan dua hal yang dibutuhkan. Tak
ada rumusan ideal perimbangan. Selain proses politik yang sukar ditentukan, seharusnya ukuran
yang paling sah adalah argumen mana yang terbaik bagi masyarakat.
Kedua, batas antara pusat dan daerah tidak selalu jelas. Kepentingan di daerah bisa terbelah
antara para elite penyelenggara negara dan masyarakat lokal. Adalah mungkin pemerintah pusat
memainkan peran menguatkan masyarakat lokal dalam menghadapi kesewenangan kekuasaan.
Ketiga, dalam suatu masyarakat yang berubah, tanggung jawab pusat maupun daerah akan terus
berubah pula.
Dalam penyelenggaraan negara selalu ada aspek dan definisi baru tentang peran pusat dan
daerah. Misalnya, globalisasi akan meningkatkan kembali campur tangan pusat di daerah di sisi-
sisi tertentu. Karena itu, desentralisasi dan sentralisasi dapat terjadi bersamaan pada aspek-aspek
berbeda.
Pusat mempunyai kecenderungan untuk mendorong sentralisasi karena berbagai alasan. Untuk
alasan "negatif" dapat disebut alasan seperti kontrol sumber daya dan menjadikan daerah sebagai
sapi perah. Namun, ada alasan-alasan yang dapat bersifat "positif", seperti kestabilan politik dan
ekonomi, menjaga batas kesenjangan agar tidak terlalu buruk, dan mendorong program secara
cepat.
Harus diingat, dalam banyak negara, termasuk Indonesia, pusat mempunyai sumber daya
manajerial, kecakapan lebih banyak dalam berinteraksi secara global, dan ada pada domain di
mana pengaruh etik pembangunan yang diterima secara internasional. Pemerintah pusat juga
berada pada hot spot proses politik. Adalah lebih mungkin terjadi situasi di mana pemerintah di
bawah tekanan jika kekuatan masyarakat sipil bersatu.
Bagaimana hal-hal itu dapat menghasilkan sesuatu yang positif atau negatif tergantung pada
situasinya. Pertama yang penting adalah legitimasi politik pemerintah pusat. Secara sederhana,
harus dibedakan antara legitimasi terhadap para pemimpin di tingkat nasional dan legitimasi
terhadap birokrasi. Pemerintah pusat sering harus mengandalkan birokrasi untuk programnya
terhadap daerah. Kepopuleran individu selalu tidak bertahan lama dan dapat segera dirusak oleh
ketidakmampuan memperbaiki mutu birokrasi.
Di Indonesia, birokrasi yang sebenarnya memiliki kompetensi dan orientasi lumayan pada awal
reformasi kini mulai dibelokkan kekuatan politik partai dan kelompok. Penyelenggara negara di
tingkat pusat terdiri dari beberapa partai politik. Kombinasi antara partai politik yang hampir
seluruhnya punya masalah akuntabilitas dan sistem politik representasi (oleh partai politik yang
dapat dikatakan sama di DPRD) yang tidak akuntabel di tingkat lokal membuat masyarakat lokal
tidak mudah memercayai "pusat". Jika ingin memperbaikinya,
pemerintah pusat harus mampu membuat standar akuntabilitas sendiri agar mendapat dukungan
masyarakat lokal.

7. Indonesia kini mulai mengalami apatisme terhadap desentralisasi. Situasi ini bisa dimanfaatkan
pemerintah pusat untuk melakukan perubahan di tingkat daerah. Kasus Argentina dan Brasil
yang bersifat federalis menunjukkan jatuhnya legitimasi para elite politik lokal memberikan
kesempatan kepada elite nasional untuk melakukan resentralisasi di bidang ekonomi untuk
bidang- bidang tertentu. Kedua pemerintahan banyak menggunakan struktur internal (birokrasi)
untuk mengubah arah, tanpa terlalu banyak berurusan dengan struktur politik yang ada.
Kembali kepada persoalan awal, masalah sentralisasi dan desentralisasi bukan lagi dipandang
sebagai persoalan penyelenggara negara saja. Pada akhirnya kekuatan suatu bangsa harus
diletakkan pada masyarakatnya. Saat ini di banyak wilayah, politik lokal dikuasai selain oleh
orang-orang partai politik juga kelompok-kelompok yang menjalankan prinsip bertentangan
dengan pencapaian tujuan kesejahteraan umum. Kekuatan kelompok pro pembaruan lemah di
banyak
daerah dan langsung harus berhadapan dengan kekuatan-kekuatan politik lokal
dengan kepentingan sempit.
Pemerintah pusat seharusnya memperkuat elemen masyarakat untuk berhadapan dengan
kekuatan tadi. Sebagai contoh, KPU daerah diberi wewenang untuk merekomendasikan
penghentian pilkada, bukan melalui gubernur dan DPRD. Namun, sebagai institusi KPU daerah
harus diperkuat secara institusional dan organisatoris. Meskipun pemerintah pusat mungkin tidak
diharapkan untuk ikut mendorong perubahan sistem politik yang ada sekarang, perbaikan
penegakan hukum di daerah-daerah sangat membantu kekuatan masyarakat pro perubahan.
Birokrasi sekali lagi adalah alat pemerintah pusat untuk melakukan perbaikan daerah. Birokrasi,
jika dirancang secara sungguh-sungguh, bisa berperan sebagai alat merasionalisasikan
masyarakat. Pemerintah pusat, misalnya, membantu pemerintah daerah dalam mendesain
pelayanan publik yang akuntabel. Pemerintah daerah sering pada situasi terlalu terpengaruh
dengan kepentingan perpolitikan lokal.
Terakhir yang tidak kalah pentingnya adalah representasi persoalan daerah di tingkat pusat.
Sekarang ini sistem perwakilan daerah yang ada baik di DPR maupun asosiasi bersifat elitis.
Tetap yang berlaku antara hubungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Persoalan daerah
harus ditangani oleh sesuatu badan yang lebih independen dari kepentingan yang ada di pusat
dan daerah. Badan ini seharusnya mampu membahas apa peran pemerintah pusat dan pemerintah
daerah yang paling diperlukan untuk kesejahteraan daerah. Perlu dipikirkan suatu badan yang
otoritatif untuk membuat advokasi, rekomendasi kebijakan, dan pemonitoran yang mewakili
orang-orang kompeten baik unsur pemerintah pusat, pemerintah daerah, maupun masyarakat.
KESIMPULAN
Berdasaran uraian di atas, pengertian sentralisasi adalah memusatkan seluruh wewenang atas
segala urusan yang menyangkut pemerintahan kepada tingkat pusat dan pengertian desentralisasi

8. adalah pelimpahan wewenang dari Pemerintah Pusat kepada satuan organisasi pemerintahan di
wilayah untuk meyelenggarakan segenap kepentingan setempat dari sekelompok penduduk yang
mendiami wilayah tersebut.
Dampak-dampak yang di timbulkan oleh sentralisasi dan desentralisasi terbagi dua yaitu
dampak positif dan dampak negatif . Dampak-dampak tersebut dapat di rasakan oleh masyarakat
dalam bidang ekonomi, sosial budaya, dan keamanan dan politik yang kesemuanya itu
berpengaruh dalam kehidupan bangsa Indonesia.
DAFTAR PUSTAKA
Kansil, C.S.T . 2005. Sistem Pemerintahan Indonesia. PT Bumi Aksara : Jakarta.
Dimock, E. Marshall. Administrasi Negara. Erlangga : Jakarta.
Rodee, Clyner Carlton. Pengantar Ilmu Politik. 2000. PT Rajagrafindo Persada : Jakarta
Tjokroamidjojo, Bintoro. 1990. Pengantar Administrasi Pembangunan. LP3ES : Jakarta
Ndraha, Talizidu. 1988. Metodologi Pemerintahan Indonesia. Bina Aksara : Jakarta
Kansil, C.S.T dan Christine S.T Kansil. 2002. Pemerintahan Daerah Indonesia. Sinar Grafika :
Jakarta
MaCandrews, Colin dan Ichlasul Amal. 1993. Hubungan Pusat Daerah dalam pembangunan. PT
Rajagrafindo Persada : Jakarta