Makalah ini membahas proses perumusan Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi negara Indonesia, pengertian Pancasila sebagai dasar negara, ideologi negara, dan sumber nilai. Pancasila ditetapkan sebagai dasar negara melalui proses perumusan oleh para pendiri bangsa. Pancasila memainkan peran penting sebagai pedoman utama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara bagi rakyat Indonesia.

1. Makalah PKN
Pancasila
Sebagai Dasar Negara, Ideologi Negara,
dan Norma/Nilai
2013/2014

2. Kata Pengantar
Puji dan syukur kita hanturkan kepada ALLAH Subhanahu Wa Ta’alaa, yang atas
limpahan rahmat dan karunia-Nyalah sehingga makalah ini dapat kami selesaikan. Makalah
ini kami hadirkan sebagai pedoman pendamping dan pendukung belajar siswa untuk
meningkatkan prestasi belajar siswa.
Makalah berjudul “Pancasila Sebagai Dasar Negara, Ideologi Negara, dan
Norma/Nilai” ini merupakan wujud kontribusi kami kepada dunia pendidikan khususnya di
SMA NEGERI 1 RAHA. kemajuan zaman dan perkembangan dunia yang semakin maju
menuntut siswa menjadi generasi yang cerdas, terampil, kreatif, mandiri, dan memiliki
kepribadian yang sesuai dengan budaya bangsa, sehingga selain memiliki daya saing yang
tinggi, juga berkarakter dan berakhlak mulia. Harapan kami, makalah ini dapat membantu
siswa dan guru untuk mencapai tujuan belajar.
Semoga makalah ini dapat diterima dan memberikan manfaat yang besar serta dapat
menjadi sarana belajar utama. Kritik dan saran selalu kami harapkan demi semakin
berkualitasnya makalah kami yang selanjutnya.
2
Raha, 06 Maret 2014
Tim Penyusun

3. Daftar Isi
Kata Pengantar ............................................................... 2
Daftar Isi ............................................................... 3
BAB I Pendahuluan ............................................................... 4
1.1 Latar Belakang .............................................................. 4
1.2 Rumusan Masalah ............................................................... 5
1.3 Tujuan .............................................................. 5
BAB II Pembahasan ................................................................... 6
Proses Perumusan Pancasila
sebagai Dasar Negara dan Ideologi Negara .............................. 6-7
2.1 Pancasila Sebagai Dasar Negara .............................. 7-9
2.2 Pancasila Sebagai Ideologi Negara .............................. 9-10
2.3 Pancasila Sebagai Sumber Nilai/Norma ..............................10-13
BAB III Penutup ................................................................. 14
3.1 Kesimpulan ................................................................. 14
3.2 Saran .............................................. ................... 14
DAFTAR PUSTAKA ...................................................................
3

4. BAB I
Pendahuluan
4
1.1 Latar Belakang
Pengertian Pancasila sebagai dasar negara diperoleh dari alinea keempat Pembukaan
UUD 1945 dan sebagaimana tertuang dalam Memorandum DPR-GR 9 Juni 1966 yang
menandaskan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa yang telah dimurnikan dan
dipadatkan oleh PPKI atas nama rakyat Indonesia menjadi dasar negara Republik Indonesia.
Memorandum DPR-GR itu disahkan pula oleh MPRS dengan Ketetapan
No.XX/MPRS/1966. Ketetapan MPR No.V/MPR/1973 dan Ketetapan MPR
No.IX/MPR/1978 yang menegaskan kedudukan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber
hukum atau sumber dari tertib hukum di Indonesia.
Pancasila merupakan intelligent choice karena mengatasi keanekaragaman dalam
masyarakat Indonesia dengan tetap toleran terhadap adanya perbedaan. Penetapan Pancasila
sebagai dasar negara tak hendak menghapuskan perbedaan (indifferentism), tetapi
merangkum semuanya dalam satu semboyan empiris khas Indonesia yang dinyatakan dalam
seloka “Bhinneka Tunggal Ika”.
Pancasila sebagai ideologi terbuka adalah Pancasila merupakan ideologi yang mampu
menyesuaikan diri dengan perkembagan jaman tanpa pengubahan nilai dasarnya. Gagasan
mengenai pancasila sebagai ideologi terbuka mulai berkembang sejak tahun 1985. tetapi
semangatnya sudah tumbuh sejak Pancasila itu sendiri ditetapkan sebagai dasar Negara. .
Indonesia menganut ideologi terbuka. Selain itu, untuk mewujudkan pancasila sebagai
sumber nilai adalah dijadikannya nilai-nilai dasar menjadi sumber bagi penyusunan norma
hukum di Indonesia. Dari nilai dasar pancasila itu adalah dijadikannya pancasila sebagai
norma dasar bagi penyusunan norma hukum di Indonesia. Negara Indonesia memiliki hukum
nasional yang merupakan satu kesatuan sistem hukum Indonesia itu bersumber dan berdasar
pada pancasila sebagai norma dasar bernegara.
Sehubungan dengan hal tersebut, maka pada kesempatan kali ini kami akan
membahas masalah Pancasila terkait sebagai dasar negara, ideologi negara, dan sumber
nilai/norma.
1.2 Rumusan Masalah
Adapun rumusan masalah dalam makalah ini adalah sebagai berikut :
 Bagaimana proses perumusan Pancasila sebagai dasar negara ?
 Apakah yang dimaksud dengan Pancasila sebagai dasar negara ?Jelaskan !

5.  Mengapa Pancasila dipandang sebagai satu kesatuan yang bulat dan utuh?
 Sebutkan fungsi pokok Pancasila sebagai dasar negara !
 Apakah yang dimaksud dengan Pancasila sebagai ideologi negara ?Jelaskan !
 Mengapa Indonesia menganut ideologi terbuka ?
 Jelaskan Apa yang dimaksud dengan Pancasila sebagai sumber nilai !?
 Jelaskan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila !
5
1.3 Tujuan
Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam makalah ini adalah sebagai berikut :
 Menjelaskan proses perumusan Pancasila sebagai dasar negara.
 Mengidentifikasi pengertian Pancasila sebagai dasar negara.
 Menelaah Pancasila dipandang sebagai satu kesatuan yang bulat dan utuh.
 Mengidentifikasi fungsi pokok Pancasila sebagai dasar negara.
 Mengetahui pengertian Pancasila sebagai ideologi negara.
 Menelaah Indonesia menganut ideologi terbuka.
 Menjelaskan pengertian Pancasila sebagai sumber nilai.
 Mengidentifikasi nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila.

6. BAB II
Pembahasan
Proses Perumusan Pancasila sebagai Dasar Negara
dan Ideologi Negara
Dalam rangka mempersiapkan kemerdekaan dibentuklah BPUPKI pada tanggal 28
Mei 1945, dan mengadakan sidang pertama pada tanggal 29 Mei – 1 Juni 1945, membahas
tentang rumusan dasar negara.
1. Tanggal 29 Mei 1945 Moh. Yamin mengemukakan 5 dasar negara Indonesia(dalam
6
pidato)
 Peri Kebangsaan
 Peri Kemanusiaan
 Peri Ke-Tuhanan
 Peri Kerakyatan
 Kesejahteraan rakyat
Pada akhir pidatonya beliau menyerahkan rancangan (tertulis)
1. Ke-Tuhanan Yang maha Esa
2. Kebangsaan Persatuan Indonesia
3. Rasa Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab
4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/
perwakilan
5. Keadilan sosial bagi seluruh Indonesia
2. Tanggal 31 Mei 1945 Prof. Dr. Supomo mengemukakan usulan dasar negara
Indonesia yaitu:
 Persatuan
 Kekeluargaan
 Kesimbangan lahir dan batin
 Musyawarah
 Keadilan rakyat
3. Tanggal 1 Juni 1945 Ir. Soekarno menyampaikan pidatonya mengenai lima hal yang
menjadi dasar negara merdeka, yaitu:
 Kebangsaan Indonesia
 Internasionalisme atau kemanusiaan
 Mufakat atau demokrasi

7.  Kesejahteraan sosial
 Ke-Tuhanan yang berkebudayaan
Pendapat ketiga tokoh dibahas oleh Panitia Sembilan tanggal 22 Juli 1945 dan
menghasilkan rumusan yang menggambarkan maksud dan tujuan pembentukan negara
Indonesia merdeka yang terkenal dengan nama “Piagam Jakarta” atau Jakarta Charter”.
Pada tanggal 7 Agustus 1945 dibentuk PPKI dan mengadakan sidang pada tanggal 18
Agustus 1945 setelah melalui perdebatan yang sengit akhirnya menerima perubahan Piagam
Jakarta menjadi Pembukaan UUD’45 dengan rumusan Pancasila sebagai berikut:
Pancasila
1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3. Persatuan Indonesia.
4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan
dalam permusyawaratan/perwakilan.
5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Kemudian mengesahkan UUD 1945, mengangkat Ir. Soekarno sebagai presiden dan
Moh. Hatta sebagai wakil presiden, sebelum MPR/DPR terbentuk tugas presiden dibantu oleh
KNIP.
2.1 Pancasila Sebagai Dasar Negara
Pengertian Pancasila sebagai dasar negara seperti dimaksud sesuai dengan bunyi
Pembukaan UUD 1945 Alinea IV yang secara jelas menyatakan. “Kemudian daripada itu
untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa
Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum,
mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan
kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial maka disusunlah kemerdekaan
kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang
berbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan
berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab,
Persatuan Indonesia, dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam
permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh
rakyat Indonesia”. Sebagai dasar negara Pancasila dipergunakan untuk mengatur seluruh
tatanan kehidupan bangsa dan negara Indonesia, artinya segala sesuatu yang berhubungan
dengan pelaksanaan sistem ketatanegaraan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)
harus berdasarkan Pancasila. Hal ini berarti juga bahwa semua peraturan yang berlaku di
negara Republik Indonesia harus bersumberkan kepada Pancasila. Pancasila sebagai dasar
negara, artinya Pancasila dijadikan sebagai dasar untuk mengatur penyelenggaraan
pemerintahan negara. Pancasila menurut Ketetapan MPR No. III/MPR/2000 merupakan
"sumber hukum dasar nasional". Sebagai alasan mengapa Pancasila harus dipandang
sebagai satu kesatuan yang bulat dan utuh ialah karena setiap sila dalam Pancasila tidak dapat
diantitesiskan satu sama lain. Secara tepat dalam Seminar Pancasila tahun 1959, Prof.
Notonagoro melukiskan sifat hirarkis-piramidal Pancasila dengan menempatkan sila
“Ketuhanan Yang Maha Esa” sebagai basis bentuk piramid Pancasila. Dengan demikian
keempat sila yang lain haruslah dijiwai oleh sila “Ketuhanan Yang Mahaesa”. Secara tegas,
Dr. Hamka mengatakan: “Tiap-tiap orang beragama atau percaya pada Tuhan Yang Maha
Esa, Pancasila bukanlah sesuatu yang perlu dibicarakan lagi, karena sila yang 4 dari Pancasila
sebenarnya hanyalah akibat saja dari sila pertama yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa.”
7

8. Dengan demikian dapatlah disimpulkan bahwa Pancasila sebagai dasar negara
8
sesungguhnya berisi:
1. Ketuhanan yang mahaesa, yang ber-Kemanusiaan yang adil dan beradab, yang ber-
Persatuan Indonesia, yang ber-Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan
dalam permusyawaratan/ perwakilan, serta ber-Keadilan sosial bagi seluruh rakyat
Indonesia.
2. Kemanusiaan yang adil dan beradab, yang ber-Ketuhanan yang mahaesa, yang ber-
Persatuan Indonesia, yang ber-Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan
dalam permusyawaratan/ perwakilan, dan ber-Keadilan sosial bagi seluruh rakyat
Indonesia.
3. Persatuan Indonesia, yang ber-Ketuhanan yang mahaesa, yang ber-Kemanusiaan
yang adil dan beradab, ber-Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan
dalam permusyawaratan/ perwakilan, dan ber-Keadilan sosial bagi seluruh rakyat
Indonesia.
4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/
perwakilan, yang ber-Ketuhanan yang mahaesa, yang ber-Kemanusiaan yang adil dan
beradab, yang ber-Persatuan Indonesia, dan ber-Keadilan sosial bagi seluruh rakyat
Indonesia.
5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yang ber-Ketuhanan yang mahaesa,
yang ber-Kemanusiaan yang adil dan beradab, yang ber-Persatuan Indonesia, dan ber-
Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/
perwakilan.
Fungsi Pokok Pancasila Sebagai Dasar Negara
Adapun fungsi pokok pancasila sebagai dasar negara adalah sebagai berikut:
a. Sebagai dasar Negara, pancasila berkedudukan sebagai norma dasar atau norma
fundamental (fundamental norm) Negara dengan demikian Pancasila menempati
norma hukum tertinggi dalam Negara ideologi Indonesia. Pancasila adalah cita hukum
( staatside ) baik hukum tertulis dan tidak tertulis ( konvensi ).
b. Sebagai sumber dari segala sumber hukum, Pancasila merupakan kaidah Negara yang
fundamental artinya kedudukannya paling tinggi, oleh karena itu Pancasila juga
sebagai landasan ideal penyususnan arturan – aturan di Indonesia. Oleh karena itu
semua peraturan perundangan baik yang dipusat maupun daerah tidak menyimpang
dari nilai Pancasila atau harus bersumber dari nilai -nilai Pancasila.
c. Sebagai Pandangan Hidup, yaitu nilai Pancasila merupakan pedoman dan pegangan
dalam pembangunan bangsa dan Negara agar tetap berdiri kokoh dan mengetahui arah
dalam memecahkan masalah ideologi, politik, ekonomi, sosial dan budaya serta
pertahanan dan keamanan.
d. Sebagai jiwa dan kepribadian bangsa Indonesia, nilai pancasila itu mencerminkan
kepribadian bangsa sebab nilai dasarnya kristalisasi nilai budaya bangsa Indonesia
asli, bukan diambil dari bangsa lain.
e. Sebagai Perjanjian luhur bangsa Indonesia, pancasila lahir dari hasil musyawarah
para pendiri bangsa dan negara (founding fathers) sebagi para wakil bangsa, Pancasila
yang dihasilkan itu dapat dipertanggungjawabkan secara moral, sisio kulturil. Moral
dalam arti tidak bertentangan dengan nilai agama yang berlaku di Indonesia, sosio
kultural berarti cerminan dari nilai budaya bangsa Indonesia, karena itu Pancasila
merangkul segenap lapisan masyarakat Indonesia yang majemuk ini.
Pancasila sebagai Dasar Negara dari Negara Kesatuan Republik Indonesia
Pancasila sebagai dasar negara berfungsi sebagai dasar filosofis untuk menata dan
mengatur penyelenggaraan negara. Hal tersebut dapat dijabarkan bahwa Pancasila sebagai
dasar negara berarti:

9. 1. Pancasila dijadikan dasar dalam penyelenggaran Negara
2. Pancasila dijadikan dasar dalam pengaturan dan sistem pemerintahan Negara
3. Pancasila merupakan sumber hukum dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
2.2 Pancasila Sebagai Ideologi Negara
Istilah Ideologi berasal dari kata "idea" yang berarti gagasan, konsep, pengertian
dasar, cita-cita, dan "logos" yang berarti ilmu. Dalam arti luas, Ideologi dipergunakan untuk
segala kelompok cita-cita, nila-nilai dasar, dan keyakinan-keyakinan yang mau dijunjung
tinggi sebagai pedoman normatif. Dalam arti sempit Ideologi adalah gagasan-gagasan atau
teori yang menyeluruh tentang makna hidup dan nilai-nilai yang mau menentukan dengan
mutlak bagaimana manusia harus hidup dengan bertindak.
9
1) Makna Ideologi Terbuka
Ideologi terbuka adalah ideologi yang mampu mengikuti perkembangan jaman dan
bersifat dinamis atau merupakan suatu sistem pemikiran terbuka yang merupakan hasil
konsensus dari masyarakat itu sendiri, nilai-nilai dari cita-citanya tidak dipaksakan dari luar
melainkan digali dan diambil dari suatu kekayaan, rohani, moral dan budaya masyarakat itu
sendiri.
2) Makna Pancasila sebagai Ideologi Terbuka
Sebagai ideologi Pancasila menjadi pedoman dan acuan bangsa Indonesia dalam
menjalankan aktivitas di segala bidang sehingga sifatnya harus terbuka, luwes dan fleksibel
tidak tertutup dan kaku melainkan harus mampu mengikuti perkembangan jaman tanpa harus
mengubah nilai-nilai dasarnya. Pancasila memberikan orientasi ke depan dan selalu
menyadari situasi kehidupan yang sedang dihadapi dan akan dihadapi di era
keterbukaan/globalisasi dalam segala bidang.
Indonesia menganut ideologi terbuka karena Indonesia menggunakan sistem
pemerintahan demokrasi yang didalamnya membebaskan setiap masyarakat untuk
berpendapat dan melaksanakan sesuatu sesuai keinginannya masing-masing. Maka dari itu,
ideologi Pancasila sebagai ideologi terbuka adalah yang paling tepat digunakan Indonesia.
Selain itu, Pancasila memang memiliki syarat sebagai ideologi terbuka,sebab:
1. Memiliki nilai dasar yang bersumber pada masyarakat atau realita bangsa Indonesia
seperti Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Kerakyatan dan Keadilan. Atau nilai-nilainya
tidak dipaksakan dari luar atau bukan pemberian negara.
2. Memiliki nilai instrumental untuk melaksanakan nilai dasar, seperti UUD 45, UU,
Peraturan-peraturan, Ketetapan MPR, DPR, dll
3. Memiliki nilai praksis yang merupakan penjabaran nilai instrumental. Nilai Praksis
terkandung dalam kenyataan sehari-hari yaitu bagaimana cara kita melaksanakan nilai
Pancasila dalam hidup sehari-hari, seperti toleransi, gotong-royong, musyawarah, dll.
Pancasila sebagai ideologi negara memiliki 4 fungsi pokok yaitu:
 Mempersatukan bangsa, memelihara dan mengukuhkan persatuan dan kesatuan
 Membimbing dan mengarahkan bangsa menuju tujuannya
 Memberikan tekad untuk memelihara dan mengembangkan identitas bangsa
 Pancasila menjadi ukuran untuk melakukan kritik mengenai keadaan bangsa dan
negara

10. 2.3 Pancasila Sebagai Sumber Nilai/Norma
Seluruh tatanan kehidupan masyarakat, bangsa dan negara menggunakan Pancasila
sebagai dasar moral atau norma dan tolok ukur tentang baik/buruk dan benar salahnya sikap,
perbuatan, tingkah laku bangsa Indonesia (kepribadian bangsa). Sesuatu dikatakan
mempunyai nilai apabila berguna, bermanfaat, benar dan baik bagi kehidupan umat manusia.
Menurut Prof. Notonagoro, nilai dapat dibagi menjadi tiga yaitu:
1. Nilai material : berupa benda untuk memenuhi kebutuhan material
2. Nilai Vital : segala seseuatu yang berguna bagi hidup manusia untuk
melakukan segala kegiatan atau aktivitas
3. Nilai rohani : berguna bagi rohani manusia, terdiri atas ;
 Nilai kenyataan (kebenaran) : bersumber pada akal manusia
 Nilai keindahan (estetika) : bersumber pada rasa manusia
 Nilai kebaikan (moral) : kehendak/kemauan manusia.
 Nilai religius (ketuhanan) : kepercayaan/keyakinan manusia
Dalam Pancasila terkandung tiga Nilai sebagai berikut :
1. Nilai Dasar, adalah asas-asas yang berasal dari nilai budaya bangsa Indonesia yang bersifat
abstrak dan umum, relatif tidak berubah namun maknanya selalu dapat disesuaikan dengan
perkembangan zaman. Artinya nilai dasar itu bisa terus menerus ditafsirkan ulang baik makna
maupun implikasinya. Melalui penafsiran ulang itulah akan didapat nilai baru yang lebih
operasional sesuai dengan tantangan zaman. Adapun nilai dasar yang terkandung dalam
Pancasila adalah Ketuhanan, kemanusiaan, Persatuan, Kerakyatan (musyawarah-mufakat), dan
Keadilan.
2. Nilai Instrumental, yaitu penjabaran dari nilai dasar yang berbentuk norma sosial dan norma
hukum. Seperti UUD 1945, Tap MPR, UU No. 40 tahun 1999 tentang Pers, UU No. 2 Tahun
1999 tentang partai politik, UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM, dll.
3. Nilai Praksis, adalah nilai yang dilaksanakan dalam kenyataan hidup sehari-hari yang
menandakan apakah nilai dasar atau instrumental masih hidup di tengah masyarakat, berbangsa
dan bernegara. Contoh nilai praksis seperti saling menghormati, toleransi, kerja sama,
kerukunan, bergotong royong, menghargai, dll.
10
Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila:
 Nilai Ketuhanan, mengandung arti pengakuan dan keyakinan terhadap Tuhan YME
sebagai pencipta alam semesta.
 Nilai Kemanusiaan, mengandung arti kesadaran akan sikap/perilaku sesuai dengan
nilai moral dan penghormatan HAM.
 Nilai Persatuan, mengandung arti kesadaran untuk membina persatuan dengan
semangat Bhinneka Tunggal Ika.
 Nilai Kerakyatan, mengandung arti mengembangkan musyawarah mufakat dan
nilai-nilai demokrasi.
 Nilai Keadilan, mengandung arti kesadaran bersama mewujudkan keadilan.
Pancasila merupakan acuan utama bagi pembentukan hukum nasional, kegiatan
penyelenggaraan negara, partisifasi warga negara dan pergaulan antar warga negara dalam
kehidupan berbangsa dan bernegara. Dengan kata lain, nilai-nilai yang terkandung dalam
Pancasila menjiwai seluruh kegiatan berbangsa dan bernegara.

11. Norma hukum pokok dan disebut pokok kaidah fundamental daripada negara itu
dalam hukum mempunyai hakikat dan kedudukan yang tetap, kuat, dan tak berubah bagi
negara yang dibentuk. Dengan perkataan lain, dengan jalan hukum tidak dapat diubah.
Fungsi dan kedudukan Pancasila sebagai pokok kaidah yang fundamental. Hal ini penting
sekali karena UUD harus bersumber dan berada di bawah pokok kaidah negara yang
fundamental itu.
Maka Pancasila merupakan intelligent choice karena mengatasi keanekaragaman
dalam masyarakat Indonesia dengan tetap toleran terhadap adanya perbedaan. Penetapan
Pancasila sebagai dasar negara tak hendak menghapuskan perbedaan (indifferentism), tetapi
merangkum semuanya dalam satu semboyan empiris khas Indonesia yang dinyatakan dalam
seloka “Bhinneka Tunggal Ika”.
Pancasila sebagai Paradigma Pembangunan
Kata paradigma berasal dari bahasa inggris “paradigm” yang berarti model, pola, atau
contoh. Paradigma juga berarti suatu gugusan sistem pemikiran, cara pandang, nilai-nilai,
metode-metode, prinsip dasar, atau cara pemecahan masalah yang dianut suatu masyarakat
tertentu. Pancasila adalah paradigma, sebab Pancasila dijadikan landasan, acuan, metode,
nilai, dan tujuan yang ingin dicapai dalam program pembangunan.
Pancasila sebagai paradigma pembangunan, artinya pancasila berisi anggapan-anggapan
dasar yang merupakan kerangka keyakinan yang berfungsi sebagai acuan, pedoman
dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pemamfaatan hasil-hasil pembangunan
nasional. Misalnya :
a) Pembangunan tidak boleh bersifat pragmatis, yaitu pembangunan itu tidak hanya
mementingkan tindakan nyata dan mengabaikan pertimbangan etis.
b) Pembangunan tidak boleh bersifat ideologis, yaitu secara mutlak melayani Ideologi
tertentu dan mengabaikan manusia nyata.
c) Pembangunan harus menghormati HAM, yaitu pembangunan tidak boleh
mengorbankan manusia nyata melainkan menghormati harkat dan martabat bangsa.
d) Pembangunan dilaksanakan secara demokratis, artinya melibatkan masyarakat sebagai
tujuan pembangunan dalam pengambilan keputusan yang menyangkut kebutuhan
mereka.
e) Pembangunan diperioritaskan pada penciptaan taraf minimum keadilan sosial, yaitu
mengutamakan mereka yang paling lemah untuk menghapuskan kemiskinan struktural.
Kemiskinan struktural, adalah kemiskinan yang timbul bukan akibat malasnya
individu atau warga Negara, melainkan diakibatkan dengan adanya struktur-struktur
sosial yang tidak adil.
11
Makna Pembangunan Nasional
Adalah rangkaian upaya pembangunan yang berkesinambungan yang meliputi aspek
politik, ekonomi, soaial dan budaya, dan Hankam untuk mencapai tujuan nasional
sebagaimana termaktub dalam aline IV Pembukaan UUD 1945.
Hakekat Pembangunan Nasional
Adalah pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat
Indonesia pada umumnya. Wujud manusia Indonesia seutuhnya adalah manusia Indonesia
yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, cerdas dan trampil, berbudi luhur, berakhlak
mulia, desiplin, sehat jasmani dan rohani, bertanggung jawab, dan mampu membangun diri
dalam rangka membangun bangsanya.
Tujuan Pembangunan Nasional
Untuk mencapai tujuan nasional sebagaimnana yang termaktub dalam alinea ke empat
pembukaan UUD 1945 dalam rangka mencapai masyarakat Indonesia yang adil dan makmur
lahir dan batin berdasarkan pancasila dan UUD 1945 dalam wadah Negara kesatuan RI dan
lingkup pergaulan internasional yang merdeka dan berdaulat.

12. Tujuan nasional dalam Pembukaan UUD 1945, adalah :
1. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah
12
Indonesia.
2. Memajukan kesejahteraan umum.
3. Mencerdaskan kehidupan bangsa.
4. Ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan, kemerdekaan,
perdamaian abadi, dan keadilan sosial.
Nilai Pancasila Sebagai Sumber Norma Hukum
Mewujudkan pancasila sebagai sumber nilai adalah dijadikannya nilai-nilai dasar
menjadi sumber bagi penyusunan norma hukum di Indonesia. Dari nilai dasar pancasila itu
adalah dijadikannya pancasila sebagai norma dasar bagi penyusunan norma hukum di
Indonesia. Negara Indonesia memiliki hukum nasional yang merupakan satu kesatuan sistem
hukum Indonesia itu bersumber dan berdasar pada pancasila sebagai norma dasar bernegara.
Pancasila berkedudukan sebagai grundnorm (norma dasar) atau staatfundamentalnorm
(norma fondamental negara) dalam jenjang norma hukum di Indonesia.
Nilai-nilai pancasila selanjutnya dijabarkan dalam berbagai peraturan perundangan
yang ada. Perundang-undangan, ketetapan, keputusan, kebijaksanaan, pemerintah, program-program
pembangunan dan peraturan-peraturan lain. Pada hakikatnya merupakan nilai
instrumental sebagai penjabaran dari nilai-nilai dasar pancasila.
Sistem hukum di Indonesia membentuk tata urutan peraturan perundang-undangan.
Tata urutan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam ketetapan MPR No.
III/MPR/2000 tentang sumber hukum dan tata urutan perundang-undangan sebagai berikut:
a) Undang Undang Dasar 1945
b) Ketetapan MPR RI
c) Undang Undang
d) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang (perpu)
e) Peraturan Pemerintah
f) Keputusan Presiden
g) Peraturan Daerah
Dalam Undang-undang No. 10 tahun 2004 tentang pembentukan peraturan
perundang-undangan juga meyebutkan adanya jenis dan hieraki peraturan perundang-undangan
sebagai berikut:
# Undang Undang Negara RI Tahun 1945
# Undang Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang (perpu)
# Peraturan Pemerintah
# Keputusan Presiden
# Peraturan Daerah
Pasal 2 undang-undang No. 10 tahun 2004 menyatakan bahwa pancasila meupakan
sumber dari segala sumber hukum negara. Hal ini sesuai dengan kedudukannya sebagai dasar
(filosofis) negara sebagaimana tertuang dalam pembukaan undang-undang dasar 1945 alinea
IV.
Nilai Pancasila Sebagai Norma Etik
Upaya lain dalam mewujudkan pancasila sebagai sumber nilai adalah dengan
menjadikan nilai dasar pancasila sebagai sumber pembentukan norma etik (norma moral)
dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Nilai-nilai pancasila adalah nilai
moral, oleh karena itu, nilai pancasila juga dapat diwujudkan ke dalam norma-norma moral
(etik). Norma-norma etik tersebut selanjutnya dapat digunakan sebagai pedoman atau acuan
dalam bersikap dan bertingkah laku dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

13. Bangsa Indonesia saat ini sudah berhasil merumuskan norma-norma etik sebagai
pedoman dalam bersikap dan bertingkah laku. Norma-norma etik tersebut bersumber pada
pancasila sebagai nilai budaya bangsa. Rumusan norma etik tersebut tercantum dalam
ketetapan MPR No. VI/MPR/2001 tentang etika kehidupan berbangsa, bernegara dan
bermasyarakat. Ketetapan MPR No. VI/MPR/2001 tentang etika kehidupan berbangsa,
bernegara dan bermasyarakat merupakan penjabaran nilai-nilai pancasila sebagai pedoman
dalam berpikir, bersikap dan bertingah laku yang merupakan cerminan dari nilai keagamaan
dan kebudayaan yang sudah mengakar dalam kehidupan bermasyarakat.
BAB III
Penutup
13
3.1 Kesimpulan
 Indonesia menganut ideologi terbuka karena Indonesia menggunakan sistem
pemerintahan demokrasi yang didalamnya membebaskan setiap masyarakat
untuk berpendapat dan melaksanakan sesuatu sesuai keinginannya masing-masing.
 Dalam rangka mempersiapkan kemerdekaan dibentuklah BPUPKI pada tanggal
28 Mei 1945, dan mengadakan sidang pertama pada tanggal 29 Mei – 1 Juni
1945, membahas tentang rumusan dasar negara.
 Pengertian Pancasila sebagai dasar negara seperti dimaksud sesuai dengan
bunyi Pembukaan UUD 1945 Alinea IV.
 Pancasila merupakan acuan utama bagi pembentukan hukum nasional, kegiatan
penyelenggaraan negara, partisifasi warga negara dan pergaulan antar warga
negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dengan kata lain, nilai-nilai
yang terkandung dalam Pancasila menjiwai seluruh kegiatan berbangsa dan
bernegara.
 Pancasila sebagai paradigma pembangunan, artinya pancasila berisi anggapan-anggapan
dasar yang merupakan kerangka keyakinan yang berfungsi sebagai
acuan, pedoman dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan
pemamfaatan hasil-hasil pembangunan nasional.
3.2 Saran
Dengan adanya makalah ini, sebaiknya tidak hanya dijadikan sebagai bahan dalam
rangka menunaikan tugas sekolah. Tetapi dapat dijadikan patokan untuk mengukur tingkat
kemampuan siswa dalam menyikapi Pancasila sebagai patokan dalam kehidupan berbangsa
dan bernegara.

14. Daftar Pustaka
http://blog.student.uny.ac.id/kartina/2012/09/2013/Pancasila-sebagai-ideologi-negara
http://normahukum.co.id/Pancasia-sebagai-sumber-dari-segala-sumber-hukum
14
http://pancasila.com/Wikipedia

15. Kelas : XII IPA2
Kelompok : 4 (Empat)
15
Anggota :
1. Sitti Fitri Nur Aisyah
2. Tapsil
3. Uki Munaima
4. Wa Eni
5. Wa Ode Nur Awaliyah Anissa
6. Wa Ode Rabiatu Rahma
7. Wa Ode Sri Rahayu
8. Yeni Anggraini
9. Yulia Ayu Prahasti