1. 1

2. LEMBAGA PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN
KEPALA SEKOLAH (LPPKS)
Jl. Parangkusumo No.51
Purwosari
Surakarta – Jawa Tengah
Jawa Tengah 57147
Telp & Fax (0271) 716657
e-mail : lp2kssolo@gmail.com
2

3. KATA PENGANTAR
Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 28 Tahun 2010 tentang Penugasan
Guru sebagai Kepala Sekolah/Madrasah menguraikan syarat-syarat dan tahapan
yang harus dilalui seorang guru untuk dapat diberi tugas tambahan sebagai kepala
sekolah/madrasah. Seperti yang telah dijelaskan pada Panduan Penyiapan Calon
Kepala Sekolah/Madrasah, proses penyiapan calon kepala sekolah/madrasah
meliputi rekrutmen serta pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah/madrasah.
Secara garis besar telah dijelaskan pada panduan tersebut bagaimana proses
diklat harus dilaksanakan. Namun, karena proses ini melibatkan banyak pihak dan
membutuhkan banyak sarana pendukung, diperlukan sebuah petunjuk operasional
yang praktis dan rinci agar semua pihak yang terlibat bisa melaksanakan peran,
tugas, dan fungsinya secara proporsional dan profesional. Untuk itu dibuatkan
Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) Pendidikan dan Pelatihan Calon Kepala
Sekolah/Madrasah.
Selain itu, proses diklat mencakup beberapa kegiatan pendukung yang sangat
teknis dan membutuhkan petunjuk yang lugas dan tidak ambigu, serta format-
format yang harus diisi oleh pelaksana di lapangan. Oleh sebab itu, petunjuk
pelaksanaan ini dilengkapi dengan beberapa petunjuk teknis sebagai berikut:
1. Petunjuk Teknis (Juknis) Penyusunan Program Diklat Calon KSM
2. Petunjuk Teknis (Juknis) Pelaksanaan In-Service Learning 1
3. Petunjuk Teknis (Juknis) Pelaksanaan On-the-Job Learning
4. Petunjuk Teknis (Juknis) Pelaksanaan In-Service Learning 2
5. Petunjuk Teknis (Juknis) Penilaian Peserta Diklat
Terima kasih kepada semua pihak yang telah terlibat dalam penyusunan petunjuk
pelaksanaan ini. Masukan yang bersifat konstruktif sangat kami harapkan.
Surakarta, April 2011
Kepala,
Prof. Dr. Siswandari, M.Stats.
NIP. 19590201 198503 2 002
i

4. DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR .................................................................................................. i
DAFTAR ISI .............................................................................................................. ii
BAB I
PENDAHULUAN ...................................................................................................... 1
A. Latar Belakang ................................................................................................ 1
B. Dasar Hukum .................................................................................................. 2
C. Tujuan............................................................................................................... 3
D. Sasaran ............................................................................................................ 4
E. Hasil yang Diharapkan................................................................................... 4
BAB II
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN CALON KEPALA SEKOLAH/MADRASAH ............ 5
A. Model dan Tahapan Diklat ............................................................................ 5
B. Struktur dan Deskripsi Kurikulum Diklat...................................................... 8
C. Penyiapan Diklat ........................................................................................... 13
D. Prosedur Pelaksanaaan Diklat ................................................................... 13
BAB III
PENYELENGGARAAN DIKLAT CALON KEPALA SEKOLAH/MADRASAH ........... 15
A. Penyelenggara .............................................................................................. 15
B. Narasumber/fasilitator .................................................................................. 15
C. Peserta ........................................................................................................... 15
D. Waktu ............................................................................................................. 15
E. Tempat ........................................................................................................... 16
F. Fasilitas Diklat ............................................................................................... 16
G. Metode Diklat ................................................................................................ 16
H. Bahan Ajar atau Buku Sumber ................................................................... 16
I. Kegiatan belajar ............................................................................................ 17
J. Penilaian Peserta ......................................................................................... 24
K. Sumber Pembiayaan ................................................................................... 25
BAB IV
EVALUASI DAN PELAPORAN DIKLAT .................................................................. 26
A. Evaluasi Proses ............................................................................................ 26
B. Pelaporan....................................................................................................... 28
C. Penerbitan Sertifikat dan Nomor Unik Kepala Sekolah .......................... 28
BAB V
PENUTUP .............................................................................................................. 29
ii

5. DAFTAR LAMPIRAN
1. Petunjuk Teknis (Juknis) Penyusunan Program Diklat Calon KSM
2. Petunjuk Teknis (Juknis) Pelaksanaan In-Service Learning 1
3. Petunjuk Teknis (Juknis) Pelaksanaan On-the-Job Learning
4. Petunjuk Teknis (Juknis) Pelaksanaan In-Service Learning 2
5. Petunjuk Teknis (Juknis) Penilaian Peserta Diklat
iii

7. BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Kepala sekolah/madrasah memiliki peran strategis dalam peningkatan
mutu, relevansi dan daya saing pendidikan. Kepala sekolah/madrasah
juga memiliki peran penting dalam upaya membentuk insan Indonesia
yang cerdas dan kompetitif melalui kesungguhan dan kreativitasnya
dalam mengelola sekolah yang menjadi tanggung jawabnya. Sebagai
konsekuensinya, kepala sekolah/madrasah harus merupakan orang-
orang yang terpilih dari sisi kualifikasi maupun kompetensinya
sebagaimana yang dimaksud oleh Permendiknas Nomor 13 Tahun
2007.
Selama ini telah banyak dikembangkan pola seleksi calon kepala
sekolah/madrasah oleh berbagai pihak, seperti LPMP, Dinas
Pendidikan Provinsi, Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota, Kantor
Wilayah Kementerian Agama, Kantor Kementerian Agama
Kabupaten/Kota, dan Badan Kepegawaian Daerah. Namun, semua
proses yang dilaksanakan itu sangat beragam, baik dari segi kriteria
maupun tahapan pelaksanaannya. Tidak ada benang merah yang bisa
menunjukkan kesamaan kriteria, keseragaman prosedur, dan
kesetaraan hasil antara satu daerah dengan daerah lain.
Berpijak pada kondisi di atas, Pemerintah melalui Permendiknas
Nomor 28 Tahun 2010 telah mengatur pola seleksi calon kepala
sekolah melaui proses rekrutmen serta pendidikan dan pelatihan calon
kepala sekolah/madrasah. Sebagai proses pemberian pengalaman
teoretik dan praktik kepada calon kepala sekolah/madrasah yang telah
lulus tahap rekrutmen, Pasal 7 ayat (2) Permendiknas Nomor 28
Tahun 2010 telah mengatur porsi waktu untuk melaksanakan
pendidikan dan pelatihan, yakni tatap muka selama minimal 100 jam,
1

8. dan praktik pengalaman lapangan dalam kurun waktu minimal selama
3 bulan. Selanjutnya, ayat (5) menyatakan bahwa kegiatan pendidikan
dan pelatihan diakhiri dengan penilaian untuk mengetahui pencapaian
kompetensi calon kepala sekolah/madrasah.
Pasal 7 ayat (2) dan (5) di atas telah mengatur jenis kegiatan yang
harus dilakukan dan porsi waktu minimal untuk mendapatkan calon
kepala sekolah/madrasah yang kompeten. Namun, bagaimana
kegiatan itu dikemas sehingga bisa dilaksanakan dengan prosedur
yang sama belum diatur dalam Permendiknas Nomor 28 Tahun 2010.
Oleh sebab itu, untuk menstandarkan proses diklat calon kepala
sekolah/madrasah diperlukan adanya petunjuk pelaksanaan (juklak)
yang dapat dijadikan pegangan oleh setiap penyelenggara diklat.
Dengan adanya juklak ini diharapkan semua kegiatan diklat calon
kepala sekolah/madrasah yang diselenggarakan oleh berbagai
lembaga diklat dapat distandardisasikan baik dari segi masukan,
proses maupun hasilnya.
B. Dasar Hukum
Dasar hukum pendidikan dan pelatihan calon kepala
sekolah/madrasah adalah:
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan
Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga
Kependidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 39 Tahun 2000;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1999 tentang Kewenangan
Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
2

9. 6. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan
dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar
Nasional Pendidikan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah
Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan
dan Penyelenggaraan Pendidikan;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang
Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor
13 Tahun 2007 tentang Standar Kepala Sekolah/Madrasah;
13. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009 tentang Jabatan
Fungsional Guru dan Angka Kreditnya;
14. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 28 tahun 2010
tentang Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah/ Madrasah.
C. Tujuan
Petunjuk pelaksanaan diklat calon kepala sekolah/madrasah ini
disusun dengan tujuan sebagai berikut.
1. Memberikan petunjuk operasional kepada penyelenggara diklat
untuk merancang dan melaksanakan diklat calon kepala
sekolah/madrasah.
3

10. 2. Menjadi acuan bagi LPPKS dan/atau instansi terkait lainnya
dalam melakukan monitoring dan evaluasi terhadap
penyelenggaraan diklat calon kepala sekolah/madrasah.
D. Sasaran
Petunjuk pelaksanaan diklat calon kepala sekolah/madrasah ini
disusun untuk bisa digunakan oleh instansi yang terlibat dalam proses
penyiapan calon kepala sekolah/madrasah baik langsung maupun
tidak langsung sesuai dengan peran masing-masing, yaitu:
1. Dinas pendidikan provinsi;
2. Dinas pendidikan kabupaten/kota;
3. Kantor wilayah kementerian agama;
4. Kantor kementerian agama kabupaten/ kota;
5. Lembaga Pengembangan dan Pemberdayaan Kepala Sekolah
(LPPKS);
6. Pusat Pengembangan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga
Kependidikan (PPPPTK);
7. Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP); dan
8. Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK).
E. Hasil yang Diharapkan
Dengan tersusunnya petujuk pelaksaan diklat calon kepala
sekolah/madrasah ini diharapkan
1. Tercipta pemahaman yang sama pada semua lembaga yang
terlibat dalam penyelenggaraan diklat calon kepala
sekolah/madrasah;
2. Pemahaman yang sama dalam penyelenggaraan diklat akan
menghasilkan proses yang terstandar; dan
3. Proses diklat calon kepala sekolah/madrasah yang terstandar akan
menghasilkan calon-calon kepala sekolah yang betul-betul
berpotensi dan kompeten.
4

11. BAB II
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN CALON KEPALA
SEKOLAH/MADRASAH
Telah disebutkan pada pasal 7 ayat (2) Permendiknas Nomor 28 Tahun
2010 bahwa pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah/madrasah
adalah proses pemberian pengalaman teoretik dan praktik kepada calon
kepala sekolah/madrasah yang telah lulus tahap rekrutmen dalam kurun
waktu yang telah ditentukan, yakni kegiatan tatap muka selama minimal
100 jam dan praktik pengalaman lapangan minimal selama 3 bulan.
Sedangkan ayat (5) pada pasal yang sama menyatakan bahwa kegiatan
pendidikan dan pelatihan diakhiri dengan penilaian untuk mengetahui
pencapaian kompetensi calon kepala sekolah/madrasah. Pelaksanaan
pasal tersebut diuraikan sebagai berikut :
A. Model dan Tahapan Diklat
Diklat calon kepala sekolah/madrasah dikemas dalam 3 tahap dengan
model “In-Service Learning 1 — On-the Job Learning — In-Service
Learning 2”. In-Service Learning 1 (IN-1) yaitu pembelajaran melalui
kegiatan tatap muka. On-the Job Learning (OJL) adalah pembelajaran
di lapangan dalam situasi pekerjaan yang nyata. Sedangkan In-
Service Learning 2 (IN-2) adalah kegiatan tatap muka untuk
mempresentasikan dan merefleksikan hasil On-the Job Learning.
Model ini dirancang untuk memberikan pengalaman belajar yang
terpadu antara aspek pengetahuan kognitif dan pengalaman empirik
sesuai dengan karakteristik peserta diklat sebagai adult learner.
Kegiatan In-Service Learning 1 berupa tatap muka antara peserta
diklat dengan nara sumber dan/atau fasilitator. Kegiatan ini
diselenggarakan dalam durasi minimal 70 (tujuh puluh) jam pelajaran
@ 45 menit. Materi diklat mencakup materi umum, materi inti dan
5

12. materi penunjang. Pada akhir kegiatan In-Service Learning 1 peserta
menyusun rencana tindakan yang akan diimplementasikan pada saat
On-the-Job Learning. Penyusunan rencana tindakan berdasarkan hasil
analisis EDS masing-masing sekolah dan hasil analisis evaluasi diri
yang dicerminkan pada hasil AKPK.
Tahap kedua adalah On-the-Job Learning, yakni pelaksanaan rencana
tindakan yang telah disusun pada saat In Service Learning 1. OJL
dilaksanakan melalui berbagai kegiatan nyata di dua tempat, yaitu :
sekolah sendiri dan sekolah lain yang jenjangnya lebih tinggi atau
sama selama 3 (tiga) bulan atau setara dengan 200 jam pelajaran,
dengan ketentuan sebagai berikut.
a. Kegiatan OJL di sekolah tempat calon bertugas dilakukan selama
150 (seratus lima puluh) jam pelajaran.
b. Kegiatan OJL di sekolah lain dilakukan minimal 50 (lima puluh) jam
pelajaran.
c. Jika di daerah calon tidak terdapat sekolah lain yang jenjangnya
lebih tinggi atau sama, maka kegiatan OJL dapat dilakukan di
sekolah tempat calon bertugas.
d. Dalam melaksanakan kegiatan OJL di sekolah tempat calon
bertugas maupun di sekolah lain yang bersangkutan tetap
menjalankan tugasnya sebagai guru.
e. Dalam kegiatan OJL peserta diklat calon kepala sekolah/madrasah
mengimplementasikan materi-materi pelatihan yang diperoleh
dalam kegiatan In-Service Learning 1, yang dituangkan dalam
rencana tindakan.
f. Pada akhir kegiatan OJL peserta diharuskan mengumpulkan
sejumlah tagihan. Adapun jenis tagihan dapat dilihat pada table
Nomor 3.1.
g. Petunjuk teknis penyelenggaraan On-the Job Learning dapat dilihat
pada Lampiran 3.
6

13. Tahap ke tiga, In-Service Learning 2, dilaksanakan dalam durasi 30
(tiga puluh) jam pelajaran. Dalam kegiatan ini dilakukan penilaian
terhadap portofolio calon kepala sekolah/madrasah. Portofolio adalah
sejumlah tagihan terhadap pelaksanaan OJL yang dikumpulkan oleh
calon kepala sekolah/madrasah dalam satu folder. Penilaian juga
dilakukan melalui presentasi hasil OJL dan refleksi terhadap
pelaksanaan kegiatan tersebut dalam konteks peningkatan
kompetensi calon kepala sekolah/madrasah. Petunjuk teknis
pelaksanaan In-Service Learning 2 dapat dilihat pada Lampiran 4.
7

14. B. Struktur dan Deskripsi Kurikulum Diklat
Struktur dan deskripsi kurikulum diklat calon kepala sekolah/madrasah
adalah sebagai berikut:
1. In-Service Learning 1
Tabel 1
Struktur Kurikulum In-Service Learning 1
NO MATA DIKLAT JUMLAH JAM
A. UMUM
1. Kebijakan Kementerian Pendidikan Nasional 2 JP
2. Kebijakan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota 2 JP
B. INTI
1. Latihan Kepemimpinan 26 JP
2. Kompetensi Manajerial 23 JP
3. Supervisi Akademik 8 JP
C. PENUNJANG
1. Pembukaan/Penutupan 2 JP
2. Orientasi Program 1 JP
3. Rencana Tindak Kepemimpinan 3 JP
4. Pre-test dan Post-test 2 JP
5. Evaluasi 1 JP
Jumlah 70 JP
Tabel 2
Deskripsi Kurikulum In service learning 1
MATA INSTRUMEN/MATERI
NO TUJUAN
DIKLAT DIKLAT
I PROGRAM UMUM
1 Kebijakan Memahami arah kebijakan Kebijakan tentang
Kementerian berkaitan dengan program penugasan guru sebagai
Pendidikan penyiapan, kepala sekolah
Nasional pengembangan dan Permendiknas Nomor 28
pemberdayaan kepala Tahun 2010
sekolah
2 Kebijakan Memahami arah kebijakan Kebijakan Dinas
Dinas berkaitan dengan program Pendidikan
Pendidikan penyiapan calon kepala Kabupaten/Kota tentang
sekolah di penyiapan calon kepala
Kabupaten/Kota. sekolah
8

15. MATA INSTRUMEN/MATERI
NO TUJUAN
DIKLAT DIKLAT
II INTI
1 Latihan Membentuk jiwa  Dinamika Kelompok
Kepemimpinan kepemimpinan,  Spiritual Leadership
kepribadian, sosial, dan  Kepemimpinan
jiwa wirausaha calon Pembelajaran
kepala sekolah dengan  Kewirausahaan
meningkatkan potensi
kepemimpinan, mengubah
pola pikir, sikap, perilaku
dan tindakan calon kepala
sekolah yang difokuskan
pada peningkatan
kemampuan berdasarkan
hasil pemetaan
2 Kompetensi Memfasilitasi calon kepala  Penyusunan RKAS
Manajerial sekolah untuk memahami  Pengelolaan Pendidik
delapan standar nasional dan Tenaga
pendidikan, komponen- Kependidikan
komponen perencanaan,  Pengelolaan Sarana
evaluasi diri sekolah, serta dan Prasarana
penyusunan RKJM dan  Pengelolaan Peserta
RKAS. Didik
 Pengelolaan
Kurikulum
 Pengelolaan
Keuangan Sekolah
 TIK dalam
Pembelajaran
 Pembinaan
Administratif Sekolah
 Monitoring dan
Evaluasi
3 Supervisi Memfasilitasi calon kepala  Supervisi Akademik
Akademik sekolah untuk memahami
konsep dasar supervisi
akademik.
III PENUNJANG
1 Pembukaan/ Pembukaan dan Acara seremonial yang
Penutupan penutupan berisikan sambutan-
penyelenggaraan diklat. sambutan dan informasi
kediklatan
2 Orientasi Memahami orientasi  Struktur Program
Program program dalam bentuk  Strategi
pemaparan dan diskusi Pembelajaran
9

16. MATA INSTRUMEN/MATERI
NO TUJUAN
DIKLAT DIKLAT
tentang struktur program,  Model Pelatihan
strategi pembelajaran,  Penilaian
model pelatihan,  kelulusan
penilaian, dan kelulusan.
3 Rencana Membekali peserta  Format RTL
Tindak dengan perencanaan  AKPK calon kepala
Kepemimpinan tindak lanjut OJL yang sekolah/madrasah
sistematis dan sesuai
dengan hasil analisis EDS
dan AKPK calon kepala
sekolah/madrasah.
4 Pre-test dan Mengetahui pencapaian Tes kognitif tentang
Post-test peningkatan kompetensi kompetensi manajerial
calon kepala dan supervisi akademik
sekolah/madrasah.
5 Evaluasi Mengetahui kualitas Instrumen evaluasi
program dan layanan program dan evaluasi
diklat In-Service Learning1 layanan diklat In-Service
Learning 1
2. On-the-Job Learning
Tabel 3
Struktur Kurikulum On-the-Job Learning
NO MATA DIKLAT JUMLAH JAM
1 Pelaksanaan rencana tindakan di sekolah magang 3 bulan
baik di sekolah tempat calon kepala (200 JP)
sekolah/madrasah
10

17. Tabel 3.1
Kegiatan dan Jenis Tagihan pada OJL
Alokasi waktu
N0 Kegiatan dan Jenis Tagihan pada OJL
Sekolah Sekolah Jum
Sendiri lain lah
1 Rencana Tindak Kepemimpinan 40 40
2 observasi pembelajaran guru junior 20 20
3 Penyusunan perangkat pembelajaran 40 40
4 Tugas mandiri/Kajian
4.1 Mengkaji RKS 8 4 12
4.2 Mengkaji pengelolaan kurikulum 8 4 12
Mengkaji pengelolaan Pendidik
4.3 dan tenaga kependidikan 4 2 6
4.4 Mengkaji Pengelolaan Sarpras 4 2 6
Mengkaji pengelolaan peserta
4.5 didik 4 2 6
4.6 Mengkaji pengelolaan keuangan 4 2 6
Mengkaji pengelolaan tenaga
4.7 Administrasi 4 2 6
Mengkaji TIK dalam
4.8 pembelajaran 2 1 3
Mengkaji Pelaksanaan Monitoring
4.9 dan Evaluasi 2 1 3
Upaya peningkatan kompetensi di
sekolah magang berdasarkan hasil
5 AKPK 20 20
6 Penyusunan portofolio 10 10 20
Jumlah 150 50 200
11

18. Tabel 4
Deskripsi Kurikulum On-the-Job Learning
MATA INSTRUMEN/MATERI
NO TUJUAN
DIKLAT DIKLAT
1 Pelaksanaan Memperoleh pengalaman  Format Rencana
rencana kepemimpinan dan Tindak Lanjut
tindak lanjut mempraktikkan
 Flexible learning
di sekolah pengetahuan yang
sendiri & diperoleh pada saat In-
sekolah Service Learning 1
magang
3. In-Service Learning 2
Tabel 5
Struktur Kurikulum In-Service Learning 2
NO MATA DIKLAT JUMLAH JAM
1 Penjelasan kriteria kelulusan 1 JP
2 Presentasi hasil On the Job Learning 10 JP
3 Penilaian Portofolio 14 JP
4 Refleksi Pelatihan 3 JP
5 Evaluasi 1 JP
6 Penutupan 1 JP
Jumlah 30 JP
Tabel 6
Deskripsi Kurikulum In-Service Learning 2
MATA INSTRUMEN/MATERI
NO TUJUAN
DIKLAT DIKLAT
1 Penjelasan Memberikan informasi Lembar penilaian
kriteria tentang indikator kelulusan presentasi
kelulusan diklat Lembar penilaian portofolio
2 Presentasi Memberikan kesempatan Bahan presentasi
hasil On the peserta memaparkan dan Laporan OJL
Job Learning saling-bertukar informasi Lembar penilaian
tentang hasil OJL presentasi
3 Penilaian Menilai kualitas Lembar penilaian portofolio
portofolio pelaksanaan OJL peserta
12

19. MATA INSTRUMEN/MATERI
NO TUJUAN
DIKLAT DIKLAT
4 Refleksi Memberi kesempatan Lembar refleksi diklat
Pelatihan peserta untuk merefleksi
diri atas pencapain
peningkatan pengetahuan,
pengalaman selama
mengikuti diklat
5 Evaluasi Mengetahui kualitas Instrumen evaluasi
program dan layanan diklat program dan evaluasi
In-Service Learning 2 layanan diklat In-Service
calon kepala Learning 2
sekolah/madrasah
6 Penutupan Menutup penyelenggaraan Acara seremonial yang
diklat berisikan sambutan-
sambutan dan informasi
kediklatan
C. Penyiapan Diklat
Penyiapan diklat dilakukan oleh lembaga diklat yang ditunjuk. Dalam
kegiatan penyiapan diklat ini lembaga diklat menyusun program diklat
calon kepala sekolah/madrasah berdasarkan hasil analisis kebutuhan
pengembangan keprofesian (AKPK) calon kepala sekolah/madarasah,
sebagaimana dijelaskan pada juklak AKPK. Dari hasil analisis AKPK
ditentukan kebutuhan umum peserta diklat dan kebutuhan khusus
masing-masing peserta diklat. Kebutuhan umum adalah agregat dari
kebutuhan diklat seluruh calon kepala sekolah/madrasah yang ada
pada suatu kabupaten/kota, sedangkan kebutuhan khusus adalah
kebutuhan diklat dari masing-masing calon kepala sekolah/madrasah
yang secara signifikan berbeda satu dengan lainnya. Kebutuhan umum
akan dikembangkan menjadi program diklat pada In-Service Learning
1, dan kebutuhan khusus akan menjadi fokus rencana tindak lanjut
masing-masing calon kepala sekolah/madrasah pada kegiatan On-the-
Job Learning.
D. Prosedur Pelaksanaaan Diklat
Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Calon Kepala
Sekolah/Madrasah meliputi 3 (tiga) tahapan seperti tersebut pada awal
petunjuk pelaksanaan ini, yakni In-Service Learning 1, On-the-Job
Learning, dan In-Service Learning 2. Untuk memudahkan pemahaman,
13

20. alur kegiatan diklat disajikan dalam skema di bawah ini. Namun,
karena pelaksanaannya mencakup kegiatan penyiapan dan pelaporan,
maka skema juga akan memasukkan kedua kegiatan tersebut.
Diagram 1
Prosedur Pelaksanaan Diklat Calon Kepala Sekolah/Madrasah
HASIL AKPK
CALON KS/M
LAPORAN KE
DINAS
14

21. BAB III
PENYELENGGARAAN DIKLAT CALON KEPALA
SEKOLAH/MADRASAH
Penyelenggaraan diklat calon kepala sekolah/madrasah meliputi a)
penyelenggara diklat; b) narasumber/fasilitator; c) peserta; d) waktu; e)
tempat; f) fasilitas diklat; g) metode diklat; h) bahan ajar/buku sumber; i)
kegiatan belajar; j) penilaian peserta dan k) sumber pembiayaan.
A. Penyelenggara
Penyelenggara pendidikan dan pelatihan (diklat) calon kepala
sekolah/madrasah adalah LPPKS, LPMP, PPPPTK, Badan Diklat
Daerah, dan lembaga diklat lain yang terakreditasi.
B. Narasumber/fasilitator
Nara sumber atau fasilitator diklat calon kepala sekolah/madrasah
adalah widyaiswara LPPKS/LPMP/PPPPTK, pengawas, kepala
sekolah, dan dosen perguruan tinggi, yang memiliki sertifikat master
trainer.
C. Peserta
Peserta diklat calon kepala sekolah/madrasah adalah calon kepala
sekolah/madrasah yang telah lulus seleksi administratif dan seleksi
akademik.
D. Waktu
Pelaksanaan diklat calon kepala sekolah/madrasah dengan durasi
waktu sebagai berikut:
1. In-Service Learning 1 : 70 jpl / 7 hari
2. On-the-Job Learning : 200 jpl/ 3 bulan
3. In-Service Learning 2 : 30 jpl / 3 hari
Adapun tanggal pelaksanaan ditentukan oleh lembaga diklat setelah
berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota atau Kantor
Wilayah Kementerian Agama atau Kantor Kementerian Agama
15

22. Kabupaten/Kota yang menunjuk lembaga diklat tersebut sebagai
pelaksana diklat.
E. Tempat
Tempat pelaksanaan diklat ditentukan oleh lembaga diklat setelah
berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota atau Kantor
Wilayah Kementerian Agama atau Kantor Kementerian Agama
Kabupaten/Kota yang menunjuk lembaga diklat tersebut sebagai
pelaksana diklat.
F. Fasilitas Diklat
Fasilitas ruang belajar dalam pelaksanaan In-Service Learning 1 dan 2
antara lain:
1. Ruang belajar yang memadai untuk 24 orang
2. Media pembelajaran, antara lain LCD projector, laptop, whiteboard,
flipchart, papan flanel dan sebagainya.
Fasilitas On-the-Job Learning
Sesuai dengan fasilitas yang dimiliki sekolah yang menjadi tempat
pelaksanaan On-the-Job Learning.
G. Metode Diklat
Diklat calon kepala sekolah/madrasah menggunakan metode
experiential learning. Adapun jenisnya antara lain curah pendapat,
studi kasus, kunjungan, refleksi diri, praktik, magang, bekerja, diskusi
kelompok dan kelas, simulasi, penugasan individual dan kelompok,
bermain peran, dan sebagainya.
H. Bahan Ajar atau Buku Sumber
Untuk kepentingan pelaksanaan diklat calon kepala sekolah/madrasah
telah dikembangkan 12 paket pembelajaran sebagai rujukan, yaitu:
 Penyusunan Rencana Kerja Jangka Menengah (RKJM) dan
Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKAS)
 Pengelolaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan
 Pengelolaan Sarana dan Prasarana Sekolah
16

23.  Pengelolaan Peserta Didik
 Pengelolaan Kurikulum
 Pengelolaan Keuangan Sekolah
 Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam Pembelajaran
 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
 Supervisi Akademik
 Kepemimpinan Terpadu
 Pengembangan Kegiatan Produksi dan Jasa Sekolah
Bila dipandang perlu, lembaga diklat calon kepala sekolah/madrasah
dapat menambah dan memperkaya materi dari sumber belajar lain.
I. Kegiatan belajar
Kegiatan belajar peserta selama diklat berlangsung melalui tahap-
tahap sebagai berikut:
1. In-Service Learning 1
Langkah-langkah kegiatan pada tahap In-Service Learning 1
disajikan dalam diagram 3 di bawah ini.
Diagram 2
Langkah-langkah In-Service Learning 1
Langkah 1 Langkah II Langkah III
PELAKSANAAN
REGISTRASI PEMBUKAAN DIKLAT
 Peserta melakukan  Pembukaan oleh kepala  Peserta mengikuti
registrasi. penyelenggara. Pendidikan dan Pelatihan
 Peserta mengisi biodata.  Kebijakan dinas pendidikan  Penyusunan Rencana
 Peserta mendapat  Penjelasan Teknis (orientasi tindak lanjut (berdasarkan
training kit. Program) hasil AKPK masing-masing
peserta)
Langkah V Langkah IV
EVALUASI DIKLAT
PENUTUPAN
 Penutupan oleh kepala  Evaluasi :
penyelenggara.  penyelenggaraan diklat.
 Penyelesaian administrasi.  Program diklat.
 Fasilitator diklat.
17

24. Kegiatan dalam setiap langkah pada diagram di atas dapat dijelaskan
sebagai berikut.
Langkah I Semua peserta mengisi biodata, kemudian menerima
training kit. Peserta diminta mempelajarinya terlebih
dahulu agar mereka memiliki gambaran tentang
kegiatan dan materi diklat yang akan diikuti.
Langkah II Pembukaan diklat dilanjutkan dengan penyampaian
informasi tentang kebijakan dalam bidang pendidikan
oleh Dinas Pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota. Hal ini
dilakukan agar peserta diklat dapat memahami arah
kebijakan dinas pendidikan setempat.
Langkah III Pelaksanaan diklat sesuai dengan program pokok untuk
meningkatkan penguasaan terhadap 5 (lima) dimensi
kompetensi kepala sekolah/madrasah. Pada akhir
kegiatan peserta menyusun rencana tindak yang akan
dilaksanakan dalam kegiatan On-the-Job Learning.
Langkah IV Evaluasi pelaksanaan diklat calon kepala
sekolah/madrasah dilakukan secara menyeluruh dan
berkesinambungan mulai dari proses pengelolaan
diklat, nara sumber dan fasilitator, program diklat, serta
penyelenggaraan diklat tersebut.
Langkah V Penutupan diklat calon kepala sekolah/madrasah
dilaksanakan setelah semua program pokok dilakukan.
Pada tahap ini kepada peserta tidak diberikan sertifikat
atau keterangan lulus.
2. Tahap on the job learning
Langkah-langkah diklat calon kepala sekolah/madrasah pada tahap
On-the-Job Learning disajikan dalam diagram 3 di bawah ini.
18

25. Diagram 3
Langkah-langkah On-the-Job Learning
Langkah 1 Langkah II Langkah III
PERSIAPAN PELAKSANAAN REFLEKSI DAN
PROGRAM PROGRAM PERBAIKAN
 Perkenalan dan Orientasi  Membangun komitmen
 Verifikasi program  Penjelasan teknis magang  Refleksi penyelesaian
 Perancangan program  Peserta menerapkan hasil pelatihan tugas-tugas.
sesuai verifikasi In Service Learning 1 di sekolah
 Refleksi terhadap
 Pengesahan program berdasarkan analisis AKPK masing-
oleh kepala sekolah masing peserta. best practice kepala
diketahui fasilitator  Peserta mencermati best practice sekolah (jika ada).
yang dilakukan kepala sekolah (jika
ada).
Langkah V Langkah IV
PENYUSUNAN
EVALUASI LAPORAN
 Penilaian para peserta oleh  Finalisasi Penyusunan laporan
pembimbing On the Job pelaksanaan program.
learning
 Menulis laporan best practice
yang didapatkan (jika ada).
Kegiatan dalam setiap langkah pada diagram di atas dapat
dijelaskan sebagai berikut.
Langkah I 1. Perkenalan dan Orientasi Lapangan
Persiapan 2. Verifikasi rancangan program yang telah dibuat saat
Program In-Service Learning 1 dengan pelaksanaan program
kekepalasekolahan
3. Perancangan program sesuai hasil verifikasi
4. Pengesahan program oleh kepala sekolah dengan
diketahui fasilitator
Langkah II 1. Membangun komitmen
Pelaksanaan 2. Penjelasan teknis magang
Program 3. Peserta menerapkan hasil pelatihan In-Service
Learning 1 di sekolah.
4. Peserta mencermati best practice yang dilakukan
kepala sekolah (jika ada).
Langkah III 1. Refleksi penyelesaian tugas-tugas.
Refleksi dan 2. Refleksi terhadap best practice kepala sekolah (jika
Perbaikan ada).
Program
19

26. Langkah IV 1. Finalisasi Penyusunan laporan sesuai dengan
Penyusunan tagihan-tagihan pelatihan In-Service Learning 1
Laporan untuk disajikan di depan fasilitator pada In-Service
Learning 2 dan mendapatkan penilaian.
Rekomendasi pelaksanaan program.
2. Menulis laporan best practice yang didapatkan (jika
ada).
Langkah V Penilaian para peserta oleh pembimbing On-the-Job
Evaluasi Learning
3. Tahap In-Service Learning 2
Langkah-langkah diklat calon kepala sekolah/madrasah pada tahap
In-Service Learning 2 disajikan dalam diagram 4 di bawah ini.
Diagram 4
Langkah-langkah In-Service Learning 2
Langkah 1 Langkah II Langkah III
REGISTRASI & PELAKSANAAN EVALUASI DIKLAT
ORIENTASI DIKLAT
 Peserta melakukan  Penilaian Portofolio  Evaluasi :
registrasi.  Presentasi hasil OJL  penyelenggaraan diklat.
 Peserta mengisi biodata.  Evaluasi Program
 Peserta mendapat  Fasilitator diklat.
informasi tentang
kriteria kelulusan.
Langkah IV
PENUTUPAN
 Penutupan oleh kepala
penyelenggara.
 Penyelesaian administrasi.
20

27. Kegiatan dalam setiap langkah pada diagram di atas dapat
dijelaskan sebagai berikut
Langkah I Semua peserta diberikan informasi tentang kriteria
kelulusan.
Langkah II 1. Pembukaan kegiatan in service learning II
2. Penilaian portofolio untuk mengetahui hasil-hasil
OJL dengan berbagai macam penilaian.
Penilaian hasil OJL dilakukan dengan presentasi
tentang best practice dan studi kasus untuk
mengungkap hasil temuan terbaik di sekolah dan
mengukur kemampuan menyelesaikan kasus.
3. Pemberian feed-back kepada masing-masing
peserta.
Langkah III Evaluasi diklat secara menyeluruh, mulai dari proses
pengelolaan diklat, evaluasi terhadap nara sumber/
fasilitator, evaluasi terhadap program diklat sampai
pada evaluasi terhadap penyelenggaraan diklat
calon kepala sekolah/madrasah.
Langkah IV 1. Penutupan pendidikan dan pelatihan calon
kepala sekolah/ madrasah dilaksanakan setelah
semua program pokok dilakukan dan diakhiri
dengan pemberian keterangan lulus dari lembaga
diklat.
2. Pengusulan peserta yang dinyatakan lulus untuk
mendapatkan sertifikat kepala sekolah dan nomor
unik kepala sekolah dari LPPKS.
21

28. 1. Tahap-tahap Kegiatan Belajar In-Service Learning 1
Skema III.1.
Tahap-tahap Kegiatan Belajar In-Service Learning 1
 Happening Art (tayangan film yang relevan)
 Perkenalan
Pengkondisian  Penjelasan tentang kompetensi yang hendak
dicapai, skenario pembelajaran, dan jenis
tagihan.
Kegiatan Inti Eksplorasi:
Eksplorasi:  Menuliskan permasalahan berkenaan dengan
topik yang dibahas.
 Fasilitator mengambil permasalahan yang relatif
sama
 Melakukan identifikasi permasalahan yang
berkaitan dengan permasalahan utama.
 Peserta menetapkan 3 masalah dari sejumlah
masalah yang ada
Elaborasi: Elaborasi:
 Fasilitator memberikan informasi tentang konsep
dasar berakaitan dengan masalah utama.
 Melakukan tanya jawab terkait materi.
 Menemukan berbagai solusi alternatif dalam
pemecahan masalah.
 Mendiskusikan hasil identifikasi solusi alternatif
pemecahan masalah.
Refleksi: Refleksi:
 Berdasarkan hasil-hasil diskusi peserta.
 Meminta 2 orang peserta untuk menyampaikan
kesan tentang pembahasan materi.
 Menarik kesimpulan secara umum
Penutup  Memberikan penguatan
 Penjelasan lebih lanjut berkenaan dengan
kegiatan On the Job Learning
22

29. 2. Tahap-tahap Kegiatan Belajar On-the-Job Learning
Skema III.2.
Tahap-tahap Kegiatan Belajar On-the-Job Learning
 Penjelasan tentang kompetensi yang hendak
Pengkondisian dicapai, skenario On-the-Job Learning, dan
jenis tagihan.
Kegiatan Inti Eksplorasi:
Eksplorasi:  Menuliskan permasalahan yang ada di
sekolah yang menjadi tempat magang.
 Mencari solusi pemecahan masalah dengan
menerapkan hasil pelatihan In-Service
Learning 1
 Mencermati pola kerja dan best practice yang
dilakukan kepala sekolah (jika ada)
Elaborasi:
Elaborasi:  Pembimbing memberikan informasi tentang
konsep dasar berakaitan dengan masalah
utama.
 Menemukan berbagai solusi alternatif dalam
pemecahan masalah.
 Mendiskusikan hasil identifikasi solusi
alternatif pemecahan masalah.
Refleksi: Refleksi:
 Penyelesaian tugas-tugas
 Best practice kepala sekolah (jika ada)
 Penyusunan portofolio/tagihan-tagihan yang
ditentukan
Penutup  Penulisan laporan In-Service Learning 1 dan
On-the-Job Learning
 Persiapan presentasi On-the-Job Learning
dalam In-Service Learning 2
23

30. 3. Tahap-tahap Kegiatan Belajar In-Service Learning 2
Skema III.3
Tahap-tahap Kegiatan Belajar In-Service Learning 2
 Penjelasan tentang kompetensi yang hendak
Pengkondisian dicapai, skenario In-Service Learning 2 dan
jenis tagihan.
Kegiatan Inti Eksplorasi:
Eksplorasi: Penjelasan kriteria kelulusan diklat
 Penilaian portofolio
 Presentasi hasil On-the-Job Learning
Elaborasi: Elaborasi:
 Pembimbing memberikan evaluasi terhadap
portofolio dan hasil presentasi hasil On-the-
Job Learning
Refleksi: Refleksi:
 Menyimpulkan semua hasil kegiatan
 Perwakilan peserta memberikan evaluasi
penyelenggaraan diklat
 Penutupan diklat
Penutup  Pemberian keterangan lulus
 Pengusulan untuk mendapatkan sertifikat
dan NUKS
J. Penilaian Peserta
Penilaian dilakukan terhadap peserta mencakup aspek knowledge,
attitude dan skill.
Impelementasi penilaian knowledge dilakukan pada In-Service
Learning 1, dengan menggunakan instrumen pre test dan post test.
Implementasi penilaian attitude dilakukan secara menyeluruh baik
pada saat In-Service Learning 1, on the job Learning, dan In-Service
Learning 2.
Implementasi penilaian skill dilakukan terhadap portofolio dan
presentasi hasil yang dilakukan pada On-the-Job Learning.
24

31. Secara rinci penilaian dilakukan berdasarkan petunjuk teknis pada
lampiran petunjuk pelaksanaan ini.
K. Sumber Pembiayaan
Sumber dana pendidikan dan pelatihan calon kepala
sekolah/madrasah berasal dari APBD/APBN. Anggaran tersebut
digunakan untuk biaya: (1) penyelenggaraan In-Service Learning 1,
In-Service Learning 2; dan (2) biaya kegiatan dan pemantauan
kegiatan On-the-Job Learning peserta.
L. Monitoring dan Evaluasi
Selama penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan calon kepala
sekolah/madrasah dari lembaga-lembaga berikut :
1. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pendidikan dan
Penjaminan Mutu Pendidikan;
2. Lembaga Pengembangan dan Pemberdayaan Kepala Sekolah
(LPPKS);
3. Lembaga Penyelenggara Diklat.
25

32. BAB IV
EVALUASI DAN PELAPORAN DIKLAT
Pada bab ini akan dijelaskan hal-hal yang berkaitan dengan evaluasi dan
pelaporan diklat yang meliputi a) evaluasi proses; b) pelaporan diklat; dan
c) sertifikat dan NUKS.
A. Evaluasi Proses
Untuk mengetahui tingkat keberhasilan penyelenggaraan diklat calon
kepala sekolah/madrasah, maka dilakukan evaluasi. Adapun evaluasi
yang dilakukan adalah sebagai berikut :
a. Evaluasi Program Kegiatan Diklat, meliputi :
 Kejelasan tujuan diklat calon kepala sekolah/madrasah;
 Relevansi diklat calon kepala sekolah/madrasah dengan
kebutuhan peserta;
 Sistematika penyajian materi secara keseluruhan;
 Kelayakan alokasi waktu per sesi secara keseluruhan;
 Nilai tambah dari materi sajian secara keseluruhan;
 Ketercapaian tujuan diklat calon kepala sekolah/madrasah
secara keseluruhan.
 Pelaksanaan diklat secara keseluruhan
b. Evaluasi Fasilitator/Narasumber, meliputi :
 Penguasaan materi;
 Sistematika penyajian;
 Kemampuan menyajikan
 Relevansi materi dengan tujuan
 Penggunaan metode dan media pembelajaran
 Penggunaan bahasa
 Ketepatan menjawab pertanyaan peserta;
 Kemampuan memotivasi peserta
 Kualitas bahan ajar
 Gaya, sikap, dan perilaku
 Kerapian dalam berbusana/penampilan;
 Ketepatan waktu, kehadiran dan penyajian materi;
 Kerjasama antar fasilitator/narasumber.
26

33. c. Evaluasi Layanan, meliputi :
1. Fasilitas ruang belajar (In Service Learning)
 Kondisi fasilitas ruang belajar
 Perbandingan luas ruang belajar dengan jumlah peserta
 Ketersediaan alat tulis kelas
 Ketersediaan alat tulis peserta
2. Akomodasi
 Perlengkapan kamar (meja, Kursi, almari, dll)
 Penerangan kamar
 Kebersihan kamar
 Perlengkapan kamar kecil (kamar mandi dan wc)
 Kebersihan kamar kecil
 Ketersedian air bersih dan kamar kecil
 Penerangan kamar kecil
3. Konsumsi
 Kualitas menu makanan utama
 Variasi menu makanan utama
 Jumlah makanan utama
 Kebersihan makanan utama
 Kebersihan alat makan
 Kebersihan ruang makan
 Pelayanan petugas
 Variasi kudapan
 Jumlah kudapan
 Pelayanan kudapan
 Variasi minuman
 Jumlah minuman
 Kebersihan alat minum
 Kebersihan minuman
Kisi-kisi penilaian instrumen evaluasi pelaksanaan diklat dapat dilihat
pada Petunjuk Teknis (Juknis) Penilaian Peserta Diklat (lampiran 5)
27

34. B. Pelaporan
Pada akhir pelaksanaan kegiatan pelatihan penyelenggara pendidikan
dan pelatihan calon kepala sekolah/madrasah diwajibkan membuat
laporan tertulis dan menyampaikannya kepada Kepala Dinas
Pendidikan. Sistematika laporan dapat dilihat pada Petunjuk Teknis
(Juknis) Pelaksanaan In-Service Learning 2 (lampiran 4)
C. Penerbitan Sertifikat dan Nomor Unik Kepala Sekolah
Sertifikat dan Nomor Unik Kepala Sekolah diusulkan oleh Dinas
Pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota atau Kantor Wilayah Kementerian
Agama atau Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota kepada
LPPKS berdasarkan hasil pendidikan dan pelatihan calon kepala
sekolah/madrasah oleh lembaga diklat calon kepala sekolah yang
terakreditasi. Selanjutnya LPPKS akan menerbitkan Sertifikat dan
Nomor Unik Kepala Sekolah/Madrasah yang ditandatangani oleh
Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pendidikan dan
Penjaminan Mutu Pendidikan. Proses pemerolehan sertifikat dan
nomor unik kepala sekolah dapat dilihat pada Petunjuk Pelaksanaan
(Juklak) Pemerolehan Sertifikat dan Nomor Unik Kepala Sekolah/
Madrasah.
28

35. BAB V
PENUTUP
Salah satu upaya untuk memperoleh calon kepala sekolah/madrasah
yang kompeten adalah dengan memberikan diklat yang berkualitas.
Dengan diklat calon kepala sekolah/madrasah yang berkualitas akan
menghasilkan calon kepala sekolah/madrasah yang profesional yang
pada akhirnya akan memacu peningkatan kinerja sekolah yang
dipimpinnya ke arah peningkatan mutu, relevansi dan daya saing
pendidikan.
Petunjuk pelaksanaan ini disusun sebagai acuan bagi semua pihak dalam
penyelenggaraan diklat calon kepala sekolah/madrasah yang berkualitas.
Semoga petunjuk pelaksanaan ini dapat memberikan kontribusi bagi
terpilihnya kepala sekolah/madrasah terbaik, demi terwujudnya pendidikan
Indonesia yang lebih baik.
29

36. LAMPIRAN 1
Petunjuk Teknis (Juknis) Penyusunan Program Diklat Calon KSM

37. PETUNJUK TEKNIS
PENYUSUNAN PROGRAM DIKLAT CALON KEPALA
SEKOLAH
PROGRAM
PENYIAPAN CALON KEPALA SEKOLAH
TAHUN 2012
LEMBAGA PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN KEPALA SEKOLAH
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
2011
i

39. KATA PENGANTAR
Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT atas rahmat
dan hidayah-Nya sehingga LPPKS Indonesia di Surakarta dapat
menyelesaikan penyusunan Petunjuk Teknis Penyusunan Program
Diklat Calon Kepala Sekolah Tahun 2012.
Petunjuk Teknis ini berisi hal-hal pokok yang perlu diketahui oleh
semua pihak yang terkait dalam pelaksanaan Diklat Calon Kepala
Sekolah Tahun 2012. Petunjuk Teknis ini disiapkan untuk
memperlancar jalannya kegiatan diklat calon kepala
sekolah/madrasah. Oleh sebab itu, sangat diharapkan seluruh Master
Trainer dapat melaksanakan kegiatan penyusunan program diklat
calon kepala sekolah sesuai dengan standar yang telah ditetapkan
oleh kepala BPSDMP dan PMP sehingga dapat menyelenggarakan
diklat calon kepala sekolah secara optimal.
Penyusunan program diklat calon kepala sekolah perlu
dilaksanakan agar kualitas isi, proses dan hasil diklat dapat dilakukan,
dipantau dan dikendalikan. Oleh sebab itu, kita berharap agar para
Master Trainer dapat memahami dan menyusun program diklat
dengan akurat. Selamat belajar dan berlatih, semoga Allah SWT
memberikan kemudahan kepada kita semua.
Surakarta, Nopember 2011
Kepala,
Prof. Dr. Siswandari, M.Stats.
NIP. 19590201 198503 2 002
i

40. DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR .................................................................................................. i
DAFTAR ISI .............................................................................................................. ii
BAB I PENDAHULUAN............................................................................................ 1
A. LATAR BELAKANG ........................................................................................1
B. DASAR HUKUM ..............................................................................................1
C. TUJUAN............................................................................................................2
D. SASARAN ........................................................................................................2
E. MANFAAT ........................................................................................................2
BAB II PELAKSANAAN ............................................................................................ 3
A. WAKTU DAN TEMPAT PELAKSANAAN ....................................................3
B. UNSUR YANG TERLIBAT.............................................................................3
C. RAMBU-RAMBU PELAKSANAAN PENYUSUNAN PROGRAM
DIKLAT CALON KEPALA SEKOLAH ..........................................................3
D. TINDAK LANJUT PELAKSANAAN PENYUSUNAN PROGRAM
DIKLAT CALON KEPALA SEKOLAH ..........................................................3
E. STRATEGI PENYUSUNAN STRUKTUR PROGRAM DIKLAT ...............4
F. KOMPONEN DAN ALUR KEGIATAN..........................................................7
G. PENJELASAN TEKNIS KEGIATAN.............................................................8
H. JADWAL KEGIATAN ......................................................................................8
I. PENDANAAN ..................................................................................................8
BAB III PENUTUP .................................................................................................... 9
ii

41. BAB I
PENDAHULUAN
A. LATAR BELAKANG
Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 28 Tahun 2010 tentang Penugasan
Guru sebagai Kepala Sekolah/Madrasah menguraikan syarat-syarat dan tahapan
yang harus dilalui seorang guru untuk dapat diberi tugas tambahan sebagai kepala
sekolah/madrasah. Pada Panduan Penyiapan Calon Kepala Sekolah/Madrasah
tersebut dijelaskan bahwa proses penyiapan calon kepala sekolah/madrasah
meliputi rekrutmen serta pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah/madrasah.
Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2007 tentang Standar
Kepala Sekolah/Madrasah menyatakan bahwa kepala sekolah sebagai pimpinan
tertinggi di sekolah dituntut memiliki lima dimensi kompetensi, yaitu dimensi-dimensi
kompetensi kepribadian, manajerial, kewirausahaan, supervisi, dan sosial. Sebagai
konsekuensinya, secara akademik pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah
harus mampu menjamin adanya peningkatan kelima dimensi kompetensi tersebut.
Diklat Calon Kepala Sekolah merupakan salah satu upaya untuk membekali calon
kepala sekolah dengan kompetensi yang relevan. Oleh karena itu, pengembangan
mutu proses pembelajaran diklat difokuskan pada upaya untuk mewujudkan kepala
sekolah yang amanah, profesional dan berjiwa wirausaha.
Untuk menjamin muatan atau isi materi pembelajaran diklat secara terstandar,
diperlukan penyusunan program diklat calon kepala sekolah oleh Master Trainer.
Dalam implementasinya, penyusunan program diklat calon kepala sekolah
dilaksanakan oleh lembaga penyelenggara diklat. Agar pelaksanaan penyusunan
program diklat calon kepala sekolah berlangsung secara efektif dan efisien, dan
hasilnya dapat dipertanggungjawabkan, diperlukan pembelajaran secara khusus.
Selain daripada itu, tentang bagaimana proses pendidikan dan pelatihan calon
kepala sekolah itu harus dilaksanakan, telah dijelaskan dalam Petunjuk
Pelaksanaan Diklat Calon Kepala Sekolah. Namun, karena proses penyusunan
program diklat calon kepala sekolah itu melibatkan banyak pihak dan membutuhkan
pengetahuan dan pemahaman baru, diperlukan sebuah petunjuk operasional yang
praktis dan rinci agar semua master trainer yang terlibat bisa melaksanakan peran,
tugas, dan fungsinya secara proporsional dan profesional. Untuk itu dibuatkan
Petunjuk Teknis Penyusunan Program Diklat Calon Kepala Sekolah.
B. DASAR HUKUM
Dasar hukum penyusunan program diklat calon kepala sekolah adalah:
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan
Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
1

42. 4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1999 tentang Kewenangan
Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional
Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan
Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan
Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan
Penyelenggaraan Pendidikan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan
Penyelenggaraan Pendidikan;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 63 Tahun
2009 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan;
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 13 Tahun
2007 tentang Standar Kepala Sekolah/Madrasah;
11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 28 tahun 2010 tentang
Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah/ Madrasah;
12. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Guru dan
Angka Kreditnya;
C. TUJUAN
Tujuan Petunjuk Teknis Penyusunan Program Diklat Calon Kepala
Sekolah/Madrasah adalah untuk memastikan:
1. struktur program diklat relevan dengan hasil analisis kebutuhan
pengembangan keprofesian calon kepala sekolah/madrasah;
2. isi/kandungan/materi diklat relevan dengan kebutuhan
pengembangan SDM daerah; dan
3. penyelenggaraan diklat calon kepala sekolah/madrasah sesuai
dengan standar yang telah ditetapkan.
D. SASARAN
Sasaran Petunjuk Teknis Penyusunan Program Diklat Calon Kepala
Sekolah/Madrasah adalah dinas pendidikan provinsi/kabupaten/kota atau kantor
wilayah kementerian agama/kantor kementerian agama kabupaten/kota,
penyelenggara diklat, dan master trainer yang melaksanakan In-Service
Learning 1, On-the-Job Learning dan In-Service Learning 2 pada diklat calon
kepala sekolah/madrasah.
E. MANFAAT
Manfaat Petunjuk Teknis Penyusunan Program Diklat Calon Kepala
Sekolah/Madrasah adalah:
1. Pelaksanaan diklat sesuai standar.
2. Kebutuhan peserta diklat terpenuhi.
2

43. BAB II
PELAKSANAAN
A. WAKTU DAN TEMPAT PELAKSANAAN
Kegiatan penyusunan program diklat calon kepala sekolah dilaksanakan
sebelum diklat calon kepala sekolah/madrasah selama 3 hari yang setara
dengan 30 JP. Dalam kegiatan tersebut dilakukan penyusunan program diklat
secara bersama antara dinas pendidikan provinsi/kabupaten/kota, kantor
wilayah kementerian agama, atau kantor kementerian agama kabupaten/kota,
penyelenggara diklat dan master trainer. Pelaksanaan kegiatan ditetapkan oleh
lembaga penyelenggara diklat.
B. UNSUR YANG TERLIBAT
Unsur yang terlibat dalam kegiatan penyusunan program diklat calon kepala
sekolah adalah:
1. Dinas pendidikan provinsi/kabupaten/kota, kantor wilayah kementerian
agama, dan kantor kementerian agama kabupaten/ kota, yakni pejabat
struktural yang berwenang;
2. Penyelenggara diklat, yakni pejabat struktural yang berwenang; dan
3. Master trainer dan penanggungjawab akademik diklat calon kepala
sekolah.
C. RAMBU-RAMBU PELAKSANAAN PENYUSUNAN
PROGRAM DIKLAT CALON KEPALA SEKOLAH
1. Peserta penyusunan program diklat melakukan kegiatan sesuai surat
tugas yang dikeluarkan oleh masing-masing lembaga.
2. Kegiatan penyusunan program diklat dilakukan satu kali di awal sebelum
diklat calon kepala sekolah dilaksanakan.
3. Jadwal kegiatan penyusunan program diklat ditetapkan oleh lembaga
penyelenggara diklat calon kepala sekolah.
4. Materi dan strategi penyusunan program diklat disusun dan ditetapkan
oleh lembaga penyelenggara diklat calon kepala sekolah.
5. Setelah selesai melaksanakan penyusunan program diklat, lembaga
penyelenggara diklat wajib menyusun laporan yang disertai dengan hasil-
hasil kegiatan dan daftar hadir peserta dan disampaikan kepada institusi
terkait, dalam hal ini dinas pendidikan provinsi/kabupaten/kota, kantor
wilayah kementerian agama, dan kantor kementerian agama
kabupaten/kota.
D. TINDAK LANJUT PELAKSANAAN PENYUSUNAN
PROGRAM DIKLAT CALON KEPALA SEKOLAH
Setelah selesai melaksanakan penyusunan program diklat, lembaga
penyelenggara diklat wajib menyusun laporan yang disertai dengan hasil-
hasil kegiatan dan daftar hadir peserta dan disampaikan kepada institusi
3

44. terkait, dalam hal ini dinas pendidikan provinsi/kabupaten/kota, kantor
wilayah kementerian agama, dan kantor kementerian agama kabupaten/kota.
E. STRATEGI PENYUSUNAN STRUKTUR PROGRAM
DIKLAT
1. In-Service Learning 1
Penyusunan struktur program didasarkan atas beberapa pertimbangan,
yaitu kajian empiris piloting selama 2 tahun di 50 kabupaten/kota, hasil
penelitian di beberapa negara tentang kepemimpinan sekolah, hasil AKPK,
dan kebutuhan pengembangan SDM di setiap kabupaten/kota.
Pelaksanaan penyusunan struktur program diklat dilakukan dengan
menggunakan model Workshop atau Loka Karya.
STRUKTUR PROGRAM DIKLAT IN-SERVICE LEARNING 1
JUMLAH
NO MATA DIKLAT
JAM
A. UMUM
1. Kebijakan Kementerian Pendidikan 2 JP
Nasional
2. Kebijakan Dinas Pendidikan 2 JP
Kabupaten/Kota
B. INTI
1. Latihan Kepemimpinan 26 JP
 Kepemimpinan Spiritual (4)
 Kewirausahaan (6)
 Dinamika Kelompok (8)
 Kepemimpinan Pembelajaran (8)
2. Manajerial 23 JP
 Penyusunan RKS (4)
 Pengelolaan PTK (2)
 Pengelolaan Sarpras (2)
 Pengelolaan Peserta Didik (2)
 Pengelolaan Keuangan Sekolah (3)
 Teknologi Informasi dan
Komunikasi dalam Pembelajaran
(2)
 Pembinaan Tenaga Administrasi
Sekolah (2)
 Pengelolaan Kurikulum (4)
 Monitoring dan Evaluasi (2)
3. Supervisi Akademik 8 JP
C. PENUNJANG
1. Pembukaan/Penutupan 2 JP
2. Orientasi Program 1 JP
3. Rencana Tindak Kepemimpinan 3 JP
4

45. 4. Pre-test dan Post-test 2 JP
5. Evaluasi 1 JP
Jumlah 70 JP
Penyusunan RTK didasarkan pada AKPK masing-masing calon kepala
sekolah/madrasah yang secara signifikan berbeda satu dengan lainnya.
Alur AKPK adalah sebagai berikut:
Instrumen AKPK yang sudah diisi di-input ke software AKPK.
Software menganalisis data dan dihasilkan 2 keluaran: (1) Grafik per
individu, yang berisi gambaran 5 dimensi kompetensi calon KSM; (2)
hasil pemetaan individu.
Hasil pemetaan individu digunakan sebagai salah satu landasan
penyusunan Rencana Tindak Kepemimpinan (RTK).
2. On-the Job Learning (OJL) adalah pembelajaran di lapangan dalam
situasi pekerjaan yang nyata. Dilakukan di 2 (dua) sekolah, yakni di
sekolah sendiri dan di sekolah lain. Pelaksanaan OJL di sekolah sendiri
setara dengan 150 JP dan pelaksanaan OJL di sekolah lain setara
dengan 50 JP. Penetapan durasi waktu OJL di sekolah sendiri dan di
sekolah lain ditetapkan secara bersama antara penyelenggara diklat dan
Dinas pendidikan provinsi/kabupaten/kota atau kantor wilayah
kementerian agama/kantor kementerian agama kabupaten/kota.
5

46. Program OJL terdiri dari: a) Pelaksanaan Rencana Tindak
Kepemimpinan di sekolah sendiri, b) Pelaksanaan Observasi Terhadap
Guru Junior, c) Menyusun perangkat pembelajaran (Silabus, RPP, dan
Bahan Ajar), d) Pelaksanaan Tugas Mandiri (kajian-kajian), dan e)
Pelaksanaan Peningkatan Kompetensi Berdasarkan AKPK di sekolah
lain dan f) penyusunan portofolio serta materi presentasi hasil OJL.
STRUKTUR PROGRAM
ON THE JOB LEARNING
Alokasi waktu
N0 Kegiatan dan Jenis Tagihan pada OJL
SEKOLAH SEKOLAH
SENDIRI LAIN Jumlah
1 Rencana Tindak Kepemimpinan 40 40
2 observasi pembelajaran guru 20 20
3 Penyusunan perangkat pembelajaran 40 40
4 Tugas mandiri/Kajian
4.1 Mengkaji RKS 8 4 12
4.2 Mengkaji pengelolaan kurikulum 8 4 12
Mengkaji pengelolaan Pendidik dan tenaga
4.3 kependidikan 4 2 6
4.4 Mengkaji Sarpras 4 2 6
4.5 Mengkaji pengelolaan peserta didik 4 2 6
4.6 Mengkaji pengelolaan keuangan 4 2 6
4.7 Mengkaji pengelolaan tenaga Administrasi 4 2 6
4.8 Mengkaji TIK dalam pembelajaran 2 1 3
4.9 Mengkaji sistem Monev 2 1 3
Upaya peningkatan kompetensi di sekolah
5 magang berdasarkan hasil AKPK 20 20
6 Penyusunan portofolio 10 10 20
Jumlah 150 50 200
3. In-Service Learning 2 (IN-2) merupakan kegiatan pembelajaran selama
30 JP dalam bentuk tatap muka antara peserta diklat dengan master
trainer dilakukan untuk menilai portofolio calon kepala sekolah/madrasah
dan presentasi hasil OJL. Penilaian portofolio adalah penilaian terhadap
6

47. sejumlah tagihan hasil pelaksanaan OJL yang dikumpulkan oleh calon
kepala sekolah/madrasah dalam satu jilid. Penilaian presentasi dilakukan
melalui penyajian lisan dan menggunakan alat bantu komputer/PC
dengan program aplikasi Power Point. Presentasi dan tanya jawab
dilakukan selama minimal 30 menit per peserta. Penilaian menggunakan
instrumen yang ditetapkan. Pengaturan strategi pelaksanaan In-Service
Learning 2 ditetapkan oleh lembaga penyelenggara diklat. Strategi dapat
dilakukan dalam bentuk: a) presentasi peserta satu per satu dihadapan
master trainer; b) presentasi peserta satu per satu di depan master
trainer dan peserta diklat lain dalam kelas besar; c) presentasi peserta
satu per satu dihadapan master trainer dan peserta lain dalam
kelompok-kelompok kecil.
Struktur program In-Service Learning 2 dapat dilihat pada tabel.
STRUKTUR PROGRAM IN-SERVICE LEARNING 2
JUMLAH
NO MATA DIKLAT
JAM
1 Penjelasan kriteria kelulusan 1 JP
2 Presentasi hasil On the Job Learning 10 JP
3 Penilaian Portofolio 14 JP
4 Refleksi Pelatihan 3 JP
5 Evaluasi 1 JP
6 Pembukaan/ Penutupan 1 JP
Jumlah 30JP
F. KOMPONEN DAN ALUR KEGIATAN
Komponen kegiatan:
Pembukaan
Acara pertama adalah pembukaan, penyampaian informasi teknis kegiatan
dan informasi yang terkait dengan tujuan workshop.
Pelaksanaan
Penyusunan program diklat dengan menggunakan model Workshop ini
merupakan bagian tak terpisahkan dari kegiatan penyelenggaraan diklat
calon kepala sekolah yang dilakukan Lembaga Penyelenggara Diklat selaku
pelaksana kegiatan In-Service Learning 1, On-the-Job Learning dan In-
Service Learning 2.
7

48. Hari ke 1 Hari ke 2 Hari ke 3
PENYAJIAN PENUGASAN
PERSIAPAN INFORMASI KELOMPOK
 Menyanyikan lagu kebangsaan  Diklat Calon Kepala Sekolah (IN-ON-IN)  Penyusunan Panduan Diklat
 Sambutan oleh Dinas Pendidikan  Analisis Kebutuhan Pengembangan In-ON-IN oleh kelompok
 Pembukaan oleh Kepala LPD Keprofesian Calon Kepala Sekolah Master Trainer
 Penjelasan Teknis Workshop (AKPK)  Penyusunan Action Plan
oleh Tim LPD  Hasil Analisis AKPK Calon Peserta oleh kelompok Dinas dan
Diklat dan Pembahasan LPD
 Presentasi Panduan diklat
IN-ON-IN dan Action Plan
 Perbaikan
Hari ke 3
PENUTUPAN
 Penutupan oleh Kepala LPD
Gambar Alur Kegiatan  Penyelesaian administrasi
G. PENJELASAN TEKNIS KEGIATAN
1. Penyusunan Panduan Diklat, meliputi a) Panduan In-Service Learning 1; b)
Panduan On-the-Job Learning; c) Panduan Pendampingan OJL; d) Panduan
In-Service Learning 2. Penyusunan panduan dilakukan oleh
penanggungjawab akademik diklat dan master trainer dari Lembaga
Penyelenggara Diklat (LPD).
2. Penyusunan Action Plan, meliputi a) Rencana Kegiatan; b) Rencana
Anggaran Kegiatan. Penyusunan Action Plan dilakukan oleh
penanggungjawab diklat dan dinas pendidikan provinsi/kabupaten/ kota,
kantor wilayah kementerian agama, dan kantor kementerian agama
kabupaten/kota.
H. JADWAL KEGIATAN
Jadwal kegiatan penyusunan program diklat calon kepala sekolah sebagai
contoh terlampir.
I. PENDANAAN
Seluruh kegiatan penyusunan program diklat calon kepala sekolah ini
dibiayai oleh dinas pendidikan provinsi/kabupaten/kota, kantor wilayah
kementerian agama, atau kantor kementerian agama kabupaten/kota pada
tahun tersebut dan anggarannya disusun bersama dengan lembaga
penyelenggara diklat yang ditunjuk oleh dinas pendidikan
provinsi/kabupaten/kota, kantor wilayah kementerian agama, dan kantor
kementerian agama kabupaten/ kota tersebut.
8

49. BAB III
PENUTUP
Dengan diselenggarakannya penyusunan program diklat calon kepala sekolah ini
diharapkan isi/kandungan/materi diklat relevan dengan kebutuhan
peningkatan kompetensi calon kepala sekolah, struktur program diklat
relevan dengan hasil analisis kebutuhan pengembangan keprofesian calon
kepala sekolah, dan penyelenggaraan diklat calon kepala sekolah dilakukan
sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.
Pada akhirnya, pengembangan mutu proses pembelajaran diklat berbasis AKPK
ini diharapkan mampu mewujudkan kepala sekolah yang amanah, profesional dan
berjiwa wirausaha yang bermanfaat bagi upaya peningkatan mutu pendidikan di
Indonesia.
9

50. Lampiran-lampiran (dalam CD):
1. Materi presentasi Diklat calon kepala sekolah/madrasah.
2. Materi presentasi AKPK calon kepala sekolah/madrasah.
3. Contoh hasil analisis AKPK Calon Kepala Sekolah/madrasah.
4. Contoh panduan In Service Learning 1.
5. Contoh panduan In Service Learning 2.
6. Contoh panduan pendampingan OJL.
7. Contoh action plan (rencana kegiatan).
8. Contoh rencana anggaran kegiatan.
10

51. LAMPIRAN 2
Petunjuk Teknis (Juknis) Pelaksanaan In Service
Learning 1
1

53. PETUNJUK TEKNIS
PENYUSUNAN PELAKSANAAN IN-SERVICE
LEARNING 1
PROGRAM
PENYIAPAN CALON KEPALA SEKOLAH
TAHUN 2012
LEMBAGA PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN KEPALA SEKOLAH
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
2011
1

55. KATA PENGANTAR
Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT atas rahmat dan
hidayah-Nya sehingga LPPKS Indonesia di Surakarta dapat menyelesaikan
penyusunan Petunjuk Teknis Pelaksanaan In-Service Learning 1.
Petunjuk Teknis ini berisi hal-hal pokok yang perlu diketahui oleh
semua pihak yang terkait dalam pelaksanaan In-Service Learning 1. Petunjuk
Teknis ini disiapkan untuk memperlancar jalannya kegiatan pelaksanaan In-
Service Learning 1. Oleh sebab itu, sangat diharapkan seluruh lembaga
penyelenggara diklat dan master trainer dapat melaksanakan In-Service
Learning 1 sesuai dengan standar yang telah ditetapkan oleh kepala
BPSDMP dan PMP sehingga penyelenggaraan diklat calon kepala sekolah
berjalan secara optimal.
Secara khusus, penjaminan mutu penyelenggaran Diklat In-Service
Learning 1 perlu dilakukan agar kualitas isi, proses dan hasil diklat In-Service
Learning 1 dapat dilaksanakan, dipantau dan dikendalikan dengan baik. Oleh
sebab itu, kita berharap agar para Master Trainer memahami dan terampil
melaksanakan In-Service Learning 1 sesuai dengan standar yang telah
ditetapkan. Selamat belajar dan berlatih, semoga Allah SWT memberikan
kemudahan kepada kita semua.
Surakarta, Nopember 2011
Kepala,
Prof. Dr. Siswandari, M.Stats.
NIP. 19590201 198503 2 002
i

56. DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR ............................................................................................ i
DAFTAR ISI ........................................................................................................ ii
BAB I PENDAHULUAN ..................................................................................... 1
A. LATAR BELAKANG ........................................................................ 1
B. DASAR HUKUM .............................................................................. 1
C. TUJUAN .......................................................................................... 1
D. SASARAN ....................................................................................... 1
E. MANFAAT ....................................................................................... 1
BAB II PELAKSANAAN..................................................................................... 3
A. WAKTU DAN TEMPAT PELAKSANAAN ........................................ 3
B. UNSUR YANG TERLIBAT .............................................................. 3
C. RAMBU-RAMBU PELAKSANAAN IN SERVICE LEARNING 1 ....... 3
D. STRUKTUR PROGRAM DIKLAT IN-SERVICE LEARNING 1 ......... 5
E. DESKRIPSI MATA DIKLAT ............................................................. 6
F. STRATEGI PELAKSANAAN IN-SERVICE LEARNING 1 ................ 7
G. KOMPONEN DAN ALUR KEGIATAN.............................................. 8
H. JADWAL KEGIATAN....................................................................... 8
BAB III PENUTUP .............................................................................................. 9
ii

57. BAB I
PENDAHULUAN
A. LATAR BELAKANG
Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 28 Tahun 2010 tentang
Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah/Madrasah menguraikan syarat-syarat
dan tahapan yang harus dilalui seorang guru untuk dapat diberi tugas tambahan
sebagai kepala sekolah/madrasah. Pada Panduan Penyiapan Calon Kepala
Sekolah/Madrasah tersebut dijelaskan bahwa proses penyiapan calon kepala
sekolah/madrasah meliputi rekrutmen serta pendidikan dan pelatihan calon
kepala sekolah/madrasah.
Rekrutmen meliputi proses pengusulan calon, seleksi administratif dan seleksi
akademik. Sedangkan pendidikan dan pelatihan adalah proses pemberian
pengalaman pembelajaran teoritik maupun praktik kepada para calon yang telah
lulus rekrutmen.
Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2007 tentang Standar
Kepala Sekolah/Madrasah menyatakan bahwa kepala sekolah sebagai
pimpinan tertinggi di sekolah dituntut memiliki lima dimensi kompetensi, yaitu
dimensi-dimensi kompetensi kepribadian, manajerial, kewirausahaan, supervisi,
dan sosial. Sebagai konsekuensinya, secara akademik pendidikan dan
pelatihan calon kepala sekolah harus mampu menjamin adanya peningkatan
kelima dimensi kompetensi tersebut.
Diklat In-Service Learning 1 merupakan salah satu upaya untuk membekali
calon kepala sekolah dengan materi diklat yang akan menambah potensi
kompetensinya yang relevan, sesuai dengan hasil AKPKnya. Oleh karena itu,
pengembangan mutu proses pembelajaran diklat In-Service Learning 1
difokuskan pada upaya untuk membekali pengetahuan, keterampilan dan sikap
calon kepala sekolah dengan sejumlah materi yang relevan dengan
pengembangan kompetensi kepala sekolah.
Untuk menjamin penyelenggaraan diklat In-Service Learning 1 terstandar, dan
implementasinya relevan dengan pencapaian tujuan pembelajaran, dan hasilnya
dapat dipertanggungjawabkan berbagai pihak yang berkepentingan, diperlukan
pembelajaran secara khusus.
Selain daripada itu, tentang bagaimana isi, proses dan prosedur pelaksanaan
diklat In-Service Learning 1, telah dijelaskan dalam Petunjuk Pelaksanaan Diklat
Calon Kepala Sekolah. Namun, karena diklat In-Service Learning 1 itu
melibatkan banyak pihak dan membutuhkan pengetahuan dan pemahaman
baru, diperlukan sebuah petunjuk operasional yang praktis dan rinci agar
penyelenggara diklat dan Master Trainer yang terlibat bisa melaksanakan peran,
tugas, dan fungsinya secara proporsional dan profesional. Untuk itu dibuatkan
Petunjuk Teknis Pelaksanaan In-Service Learning 1.
1

58. B. DASAR HUKUM
Dasar hukum pelaksanaan In-Service Learning 1 diklat calon kepala sekolah
adalah:
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan
Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1999 tentang Kewenangan
Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar
Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah
Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan
dan Penyelenggaraan Pendidikan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang
Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor
63 Tahun 2009 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan;
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor
13 Tahun 2007 tentang Standar Kepala Sekolah/Madrasah;
11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 28 tahun 2010
tentang Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah/ Madrasah;
12. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009 tentang Jabatan
Fungsional Guru dan Angka Kreditnya;
C. TUJUAN
Tujuan petunjuk teknis pelaksanaan In-Service Learning 1 diklat calon kepala
sekolah adalah sebagai acuan bagi penyelenggara diklat dalam melaksanakan
kegiatan diklat In- Service Learning 1 sesuai dengan standar yang telah
ditetapkan.
D. SASARAN
Petunjuk teknis pelaksanaan In-Service Learning 1 calon kepala sekolah harus
dipahami dengan baik oleh penyelenggara diklat dan Master Trainer yang
melaksanakan In-Service Learning 1, pada Diklat calon kepala sekolah.
E. MANFAAT
Manfaat petunjuk teknis ini adalah In-Service Learning 1 diklat calon kepala
sekolah terlaksana sesuai dengan standar.
2

59. BAB II
PELAKSANAAN
A. WAKTU DAN TEMPAT PELAKSANAAN
Kegiatan In-Service Learning 1 diklat calon kepala sekolah dilaksanakan dalam
durasi minimal 70 (tujuh puluh) jam pelajaran @ 45 menit setara minimal 7 hari
kerja. Pelaksanaan kegiatan In-Service Learning 1 ditetapkan oleh lembaga
penyelenggara diklat berdasarkan kesepakatan dengan dinas pendidikan
provinsi/kabupaten/kota atau kantor wilayah kementerian agama/kantor
kementerian agama kabupaten/kota.
B. UNSUR YANG TERLIBAT
Unsur yang terlibat dalam kegiatan In-Service Learning 1 diklat calon kepala
sekolah adalah:
1. Dinas pendidikan provinsi/kabupaten/kota atau kantor wilayah
kementerian agama/kantor kementerian agama kabupaten/kota, yakni
pejabat struktural yang berwenang;
2. Penyelenggara diklat, yakni pejabat struktural yang berwenang;
3. Master trainer, yakni widyaiswara, dosen, penanggungjawab akademik
diklat calon kepala sekolah; dan
4. Narasumber/fasilitator lain yang relevan dengan kebutuhan
pengembangan kompetensi calon kepala sekolah.
C. RAMBU-RAMBU PELAKSANAAN IN SERVICE LEARNING 1
1) In-Service Learning 1 (IN-1) merupakan kegiatan pembelajaran dalam
bentuk tatap muka antara peserta diklat dengan master trainer, nara
sumber dan/atau fasilitator sesuai dengan surat tugas yang dikeluarkan
oleh lembaga penyelenggara diklat.
2) Materi diklat mencakup materi umum, materi inti dan materi penunjang.
Materi inti mencakup: 1) Latihan kepemimpinan; 2) Pengembangan
keterampilan manajerial; dan 3) Supervisi akademik.
3) Materi umum meliputi kebijakan-kebijakan terkait dengan penugasan
guru sebagai kepala sekolah baik oleh pemerintah pusat maupun
pemerintah daerah kab/kota/provinsi. Penetapan narasumber
didasarkan atas relevansi dan kompetensi narasumber dengan
kebutuhan pengembangan kompetensi calon kepala sekolah.
4) Materi penunjang meliputi, evaluasi narasumber/master trainer /
fasilitator, evaluasi program, dan evaluasi penyelenggaraan diklat In-
Service Learning 1 oleh lembaga penyelenggara diklat. Evaluasi
dilakukan dengan menggunakan angket yang sudah ditetapkan dalam
petunjuk teknis ini.
5) Latihan kepemimpinan dimaksudkan untuk mengembangkan
kompetensi kepribadian, sosial dan kewirausahaan calon kepala
3

60. sekolah melalui: a) kepemimpinan spiritual; b) kewirausahaan; dan c)
dinamika kelompok, d) kepemimpinan pembelajaran.
6) Pengembangan keterampilan manajerial mencakup a) Penyusunan
Rencana Kerja Sekolah (RKS); b) Pengelolaan Pendidik dan Tenaga
Kependidikan; c) Pengelolaan Sarana dan Prasarana Sekolah; d)
Pengelolaan Peserta Didik; e) Pengelolaan Kurikulum; f) Pengelolaan
Keuangan Sekolah; g) Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam
Pembelajaran; h) Pembinaan tenaga administrasi sekolah; i) Monitoring,
Evaluasi dan Pelaporan
7) Supervisi akademik meliputi perencanaan, pelaksanaan dan tindak
lanjut supervisi. Materi supervisi lebih ditekankan pada aspek
pembelajaran guru dengan melakukan kunjungan kelas.
8) Pembelajaran dilakukan dengan menggunakan bahan pembelajaran
yang telah ditetapkan oleh kepala BPSDM dan PMP.
9) Pengaturan strategi pembelajaran di kelas oleh Master Trainer
menggunakan hasil analisis individu AKPK calon kepala sekolah
peserta diklat yang telah dianalisis sebelumnya sebagai pertimbangan
metodologis.
10) Diklat calon kepala sekolah/madrasah menggunakan metode
experiential learning. Adapun jenisnya antara lain curah pendapat, studi
kasus, kunjungan, refleksi diri, praktik, magang, bekerja, diskusi
kelompok dan kelas, simulasi, penugasan individual dan kelompok,
bermain peran, dan sebagainya.
11) Pada akhir kegiatan In-Service Learning 1 peserta menyusun rencana
tindak kepemimpinan yang akan diimplementasikan pada saat On-the-
Job Learning. Penyusunan rencana tindak kepemimpinan berdasarkan
hasil analisis EDS masing-masing sekolah dan hasil analisis evaluasi
diri yang dicerminkan pada hasil AKPK.
12) Penilaian dilakukan oleh Master Trainer dengan menggunakan
instrumen penilaian yang telah ditetapkan dalam petunjuk teknis
penilaian.
13) Panduan In-Service Learning 1 ditetapkan dan dikeluarkan oleh
lembaga penyelenggara diklat calon kepala sekolah/madrasah.
Pengaturan jadwal disepakati dengan dinas pendidikan
provinsi/kabupaten/kota atau kantor wilayah kementerian agama/kantor
kementerian agama kabupaten/kota.
14) Kegiatan In-Service Learning 1 diawali dengan Pembukaan dan diakhiri
dengan pelepasan peserta diklat untuk melaksanakan OJL. Pada saat
pembukaan diklat diwajibkan untuk menyanyikan lagu kebangsaan
Indonesia Raya oleh peserta dan undangan.
15) Sebelum pelepasan peserta untuk OJL, Penyelenggara diklat harus
membagikan Surat Tugas Melaksanakan On The Job Learning yang
ditetapkan dan dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan. Dalam Surat Tugas
tersebut dijelaskan tentang a) jadwal pelaksanaan OJL dan b) tempat
atau sekolah OJL.
16) Untuk kepentingan pengembangan sistem kediklatan maka lembaga
penyelenggara diklat diwajibkan untuk melakukan monitoring dan
evaluasi program dan penyelenggaraan program. Metode dan
instrumen monitoring menggunakan instrumen yang telah ditetapkan
dalam petunjuk teknis ini.
17) Materi diklat disiapkan oleh LPPKS dan ditetapkan oleh kepala
BPSDMP dan PMP dalam bentuk CD dan bahan cetak.
4

61. D. STRUKTUR PROGRAM DIKLAT IN-SERVICE LEARNING 1
Struktur program diklat dan alokasi waktu pembelajaran adalah sebagai berikut:
STRUKTUR PROGRAM DIKLAT IN-SERVICE LEARNING 1
JUMLAH
NO MATA DIKLAT
JAM
A. UMUM
1. Kebijakan Kementerian Pendidikan Nasional 2 JP
2. Kebijakan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota 2 JP
B. INTI
1. Latihan Kepemimpinan 26 JP
 Kepemimpinan Spiritual (4)
 Kewirausahaan (6)
 Dinamika Kelompok (8)
 Kepemimpinan Pembelajaran (8)
2. Manajerial 23 JP
 Penyusunan RKS (4)
 Pengelolaan PTK (2)
 Pengelolaan Sarpras (2)
 Pengelolaan Peserta Didik (2)
 Pengelolaan Keuangan Sekolah (3)
 Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam
Pembelajaran (2)
 Pembinaan Tenaga Administrasi Sekolah (2)
 Pengelolaan Kurikulum (4)
 Monitoring dan Evaluasi (2)
3. Supervisi Akademik 8 JP
C. PENUNJANG
1. Pembukaan/Penutupan 2 JP
2. Orientasi Program 1 JP
3. Rencana Tindak Kepemimpinan 3 JP
4. Pre-test dan Post-test 2 JP
5. Evaluasi 1 JP
Jumlah 70 JP
5