Ringkasan dokumen tersebut adalah: 1) Dokumen tersebut merupakan laporan akhir tahun 2011 mengenai dokumentasi advokasi Rancangan Undang-Undang Konvergensi Telematika. 2) Laporan tersebut membahas tentang sekilas RUU Konvergensi Telematika, pelajaran dari UU ITE, pentingnya melibatkan masyarakat madani dalam penyusunan kebijakan, serta upaya advokasi yang dilakukan terkait RUU terse

2. Laporan Akhir Tahun 2011 - Dokumentasi Advokasi RUU Konvergensi Telematika
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR
• Kerangka Kebijakan Negara belum mementingkan hak
dan akses pengetahuan bagi masyarakat marjinal 2
• Komodifikasi perkakas pengetahuan dan gap pengetahuan 2
• Otoritas Produksi Pengetahuan, Kebebasan Berekpresi
dan Organisasi masyarakat sipil 3
Laporan Akhir Tahun 2011
Dokumentasi Advokasi RUU Konvergensi Telematika
I. Sekilas tentang RUU Konvergensi Telematika 5
II. Belajar dari UU ITE 6
III. Karena Kita adalah Warga Negara bukan Sekedar Konsumen 7
IV. Riset Tentang Konvergensi Telematika dan Media 8
V. Membangun Lingkar Belajar Telematika 17
VI. Membangun Opini di Media Massa 21
VII. Pembelajaran dari Proses Advokasi 23
1

3. Laporan Akhir Tahun 2011 - Dokumentasi Advokasi RUU Konvergensi Telematika Laporan Akhir Tahun 2011 - Dokumentasi Advokasi RUU Konvergensi Telematika
KATA PENGANTAR Otoritas Produksi Pengetahuan, Kebebasan Berekpresi dan Organisasi
masyarakat sipil
Di era konvergensi media, dominasi informasi dan pengetahuan di ruang publik menjadi
sangat mungkin terjadi. Di dalam praktek bermedia, Konvergensi media merupakan logika
Kerangka Kebijakan Negara belum mementingkan hak dan akses pengeta- teknologi yang bisa diterjemahkan dalam logika ekonomi sebagai Konglomerasi media.
huan bagi masyarakat marjinal Konglomerasi media akan semakin membuat kecendrungan media menjadi semakin tidak
independen. Isu tentang kepemilikan media menjadi penting untuk dicermati, karena se-
Pasal 28F UUD menjamin orang konglomerat media bisa memiliki stasiun televisi, media massa, portal berita. Mereka
juga menyebarkan informasi dan pengetahuan (wacana) yang ada dimedia tersebut melalui
“Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi situs jejaring sosial, macam FB dan Twitter, untuk membangun opini publik.
dan lingkungan sosialnya.”
Wikipedia, Wikileaks, media alternatif, citizen journalisme, cyberactivisme merupakan
bentuk alternatif untuk menandingi arus informasi dan pengetahuan yang mainstream di
RUU konvergensi, dalam salah satu penjelasaannya tertulis ‘Tekanan atau dorongan
ruang publik.
untuk mewujudkan perubahan paradigma telematika dari vital dan strategis dan menguasai
hajat hidup orang banyak menjadi komoditas yang dapat diperdagangkan semakin besar Sayangnya di Indonesia, bentuk-bentuk dan perspektif alternatif tersebut, masih be-
melalui forum-forum regional dan internasional dalam bentuk tekanan untuk pembukaan lum mampu menandingi yang mainstream, apalagi membangun opini publik, karena masih
pasar (open market)’. lemah dari sisi intensitas, kualitas dan kredibilitas. Dalam kasus Prita, peran media main-
stream masih kuat membantu karena kebetulan tidak berbenturan secara langsung dengan
Salah satu dasar pertimbangan dalam RUU Konvergensi tidak konsisten dengan
kepentingan pemilik media, lain halnya dengan kasus Lapindo, misalnya.
konstitusi,dan menjadikan paradigma telematika, dari menguasai hajat hidup orang banyak
menjadi komoditas yang diperdagangkan. Ini juga jelas terlihat dalam RUU konvergensi Bila menganalisi fenomena diatas dari perspektif pengetahuan, maka jelas terdapat per-
dimana kewajiban pelayanan universal yang menjadi tanggung jawab pemerintah, dan tarungan dalam Otoritas Produksi Pengetahuan. Arena pertarungan akan sulit dimenang-
merupakan hak warga negara, namun yang diatur dalam RUU hanya sebatas perlindungan kan bila kelemahan Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) dalam membangun ruang bertu-
konsumen, sehingga seolah-olah hak warga negara secara umum direduksi dan yang dija- tur dengan masyarakat, masih terjadi. Di sisi lain, konvergensi media (baca konglomerasi
min hanya hak pengguna. media) akan memberikan otoritas produksi pengetahuan dan informasi yang lebih banyak
kepada kepentingan pemilik media, daripada kepentingan masyarakat, terlebih masyarakat
Padahal saat ini masih terjadi ‘digital-inclusion’ dimana situasi akses informasi dan
marjinal.
pengetahuan masih terkonsentrasi di Indonesia bagian barat. Pemerintah mencoba men-
gatasi problem tersebut dengan konsep USO (Univesal Service Obligation) atau menye- Otoritas produksi pengetahuan sangat erat kaitannya dengan kebebasan berekspresi
diakan layanan dasar telematika bagi penduduk-penduduk di kawasan terpencil termasuk (FOE). Pasal UU ITE mempunyai masalah yang berpotensi mengkriminalisasi kekebasan
di Indonesia timur. Namun pelaksanaan USO pun terancam gagal atau tertunda-tunda, berkspresi di ruang publik on-line. Berbeda dengan pers, yang dilindungi UU Pers, publik,
karena para perusahaan telekomunikasi tetap menilai membangun jaringan telematika di bloggers dan OMS yang beropini dan berkampanye di ruang publik, berpotensi untuk ter-
daerah terpencil dan kawasan timur Indonesia adalah sesuatu yang tidak menguntungkan ancam pidana dengan tuntutan penjara maksimal 10 tahun, atau denda 1 milyar rupiah.
secara ekonomi.
Seperti juga RUU konvergensi, UU ITE merupakan kebijakan Negara yang juga tidak
Dengan situasi diatas, jelaslah RUU Konvergensi akan semakin menjauh dari UUD. menggunakan perspektif pengetahuan dan perspektif HAM, sehingga membangun kondisi
yang tidak kondusif terhadap otoritas produksi pengetahuan yang lebih terbuka bagi be-
Komodifikasi perkakas pengetahuan dan gap pengetahuan ragam ekspresi (konten) di ruang publik on-line.
SatuDunia melihat bahwa Kebijakan meliberalisasi telematika, akan berdampak bukan Untuk itu, SatuDunia melihat pentingnya untuk mengawal proses pembuatan kebijakan
hanya pada semakin lebarnya gap digital, tetapi juga gap pengetahuan (K-gap), karena terkait dengan TIK, karena akan mempengaruhi bagaimana hak masyarakat dan akses
akses terhadap internet merupakan akses terhadap pengetahuan (dan informasi, tentu- atas pengetahuan dapat dijamin oleh negara. Laporan akhir tahun ini melihat salah satu
nya). Internet dalam hal ini dilihat sebagai perkakas pengetahuan, yang penyediaannya kebijakan TIK, yaitu RUU Konvergensi, yang saat ini masih dalam daftar prolegnas. Satu-
harus memenuhi hak semua warga Negara atas pengetahuan dan informasi. Dunia berharap bahwa laporan Akhir Tahun ini akan membantu para pihak untuk mema-
RUU konvergensi merupakan produk kebijakan yang tidak menggunakan perspektif hami dan menyadari dampak dari RUU Konvergensi.
pengetahuan dan perspektif HAM. Ditinjau dari perspektif pengetahuan, maka liberalisasi
telematika akan menutup akses terhadap pengetahuan dan berkomunikasi (akses infor- Oleh:
masi dan pengetahuan) masyarakat marjinal. Rini Nasution
Direktur Satu Dunia
2 3

4. Laporan Akhir Tahun 2011 - Dokumentasi Advokasi RUU Konvergensi Telematika Laporan Akhir Tahun 2011 - Dokumentasi Advokasi RUU Konvergensi Telematika
I. Sekilas tentang RUU Konvergensi Telematika
Laporan Akhir Tahun 2011 Perkembangan teknologi telekomunikasi dan informatika (telematika) begitu pesat
Dokumentasi Advokasi RUU Konvergensi Telematika akhir-akhir ini. Pesatnya perkembangan teknologi telematika itu juga dirasakan di Indone-
sia.Pesatnya perkembangan teknologi telematika itu kini mengarah ke konvergensi (peny-
atuan). Merujuk definisi konvergensi dari European Union, OECD, ITU, 1 konvergensi dapat
dipandang sebagai perpaduan layanan telekomunikasi, teknologi informasi, dan penyiaran
yang sebelumnya terpisah menjadi satu kesatuan hingga diperoleh nilai tambah dari lay-
anan tersebut.
Contoh konvergensi telematika adalah ketika kita dapat menonton televisi dan
Karena Kita adalah mendengarkan radio via i nternet. Tidak hanya itu, kita juga bisa berkomunikasi secara au-
dio visual melalui chating melalui internet (skype). Internet adalah kata kunci dari konver-
Warga Negara, gensi telematika itu. Internel Protocol Addres (IP) adalah platform dasar dari konvergensi
telematika.
Bukan Sekedar Penetrasi pengguna internat di Indonesia begitu pesat. Pada tahun 2011, penetrasi
pengguna internet di Indonesia telah mencapai 40-45 persen. Padahal di tahun 2010 lalu
Konsumen rata-rata penetrasi penggunaan Internet di kota urban Indonesia masih 30-35 2 persen
Copyleft 2011
Sumber gambar: Kompas.com
Dari grafik di atas nampak bahwa terjadi peningkatan penetrasi pengguna internet
Team Penyusun: pada tahun 2011 dibandingkan tahun 2010. Sekilas dari grafik di atas memperlihatkan bah-
Rini Nasution, Firdaus Cahyadi, Luluk Uliyah, wa penetrasi pengguna internet paling banyak di daerah Medan (Sumatera) dan terkecil di
Sugeng, Anwari, Yohan, Misan, Jumono Makassar (Indonesia Timur). Namun bila daerah prosentase daerah Jakarta dan Bodetabek
(Bogor-Depok-Tangerang-Bekasi) digabung, maka penetrasi tertinggi pengguna internat
berasal dari kawasan Jabodetabek.
Terkait semakin tingginya pertumbuhan pengguna internet, pemerintah merasa perlu
1
http://biginaict.wordpress.com/2010/11/01/ruu-konvergensi-belum-konvergen/
2
http://tekno.kompas.com/read/2011/10/28/16534635/Naik.13.Juta..Pengguna.Internet.Indonesia.55.Juta.Orang
4 5

5. Laporan Akhir Tahun 2011 - Dokumentasi Advokasi RUU Konvergensi Telematika Laporan Akhir Tahun 2011 - Dokumentasi Advokasi RUU Konvergensi Telematika
membuat kebijakan terkait dengan telematika. Sebelumnya pemerintah telah memiliki UU belajar dari kasus UU ITE itulah maka SatuDunia berinisiatif membangun partisipasi OMS
Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Namun dengan perkembangan teknologi telema- dan publik untuk terlibat atau mengawal penyusunan UU Konvergensi Telematika sejak
tika yang makin konvergen ini pemerintah merasa perlu mengeluarkan kebijakan baru yang dari awal.
khusus terkait dengan konvergensi telematika. Muncullah kemudian Rancangan Undang
Undang (RUU) Konvergensi Telematika dari pemerintah.
III. Karena Kita adalah Warga Negara bukan Sekedar Konsumen
Meskipun platform dasar dari persoalan konvergensi telematika ini adalah internet
SatuDunia menilai bahwa OMS harus ikut mengawal RUU Konvergensi Telematika
(IP), persoalan konvergensi telematika bukan hanya sekedar persoalan teknologi. Konver-
ini. Penilaian itu muncul setelah SatuDunia dilibatkan dalam konsultasi publik penyusunan
gensi telematika juga telah mendorong para pemilik media untuk lebih memperkuat bangu-
RUU ini. Konsultasi publik yang membahas RUU Konvergensi Telematika itu dilaksanakan
nan dari konglomerasi medianya. Hal inilah kemudian yang kemudian menjadi temuan dari
di Jakarta, 20 Oktober 2010.
riset kedua Satudunia.
Pada saat itu SatuDunia merasa ada beberapa hal yang perlu dikritisi terkait dengan
draft RUU itu. Pertama, adanya reduksi hak warga negara menjadi sekedar hak sebagai
II. Belajar dari UU ITE
konsumen produk telematika. Hal itu nampak tidak adanya secara explisit pasal mengenai
Sebelum muncul RUU Konvergensi Telematika, Indonesia telah memiliki UU Informasi hak warga negara atas pelayanan universal atas layanan telematika.
dan Transaksi Elektronik (ITE). Dalam perjalanannya UU ITE kemudian menuai persoalan
Di dalam Pasal 38 draft RUU Konvergensi Telematika memang disebutkan mengenai
di publik. Pangkal dari persoalan itu adalah terdapatnya pasal tentang pencemaran nama
kewajiban negara untuk membangun pelayanan universal 3. Tapi di dalam RUU itu tidak dis-
baik dalam UU itu.
ebutkan apa yang menjadi hak warga negara bila kewajiban negara itu tidak dilaksanakan.
Beberapa warga telah menjadi korban dari pasal karet pencamaran nama baik itu. Na- Akibatnya, hak warga negara untuk menikmati layanan dasar telematika ini akan mudah
mun yang kemudian menyedot perhatian publik adalah kasus Prita Mulyasari. Prita adalah dilanggar dalam praktiknya. Praktis yang diatur dalam draft RUU Konvergensi Telematika
seorang pasien rumah sakit internasional yang merasa kecewa dengan pelayanan rumah itu hanyalah hak konsumen bukan warga negara.
sakit tersebut. Kemudian Prita mengungkapkan keluahannya itu melalui email ke kawan-
Hal kedua yang perlu dikritisi dari RUU ini adalah upaya yang ingin mereduksi per-
kawannya. Namun kemudian email itu kemudian menyebar kemana-mana hingga akhirnya
soalan telematika hanya sekedar komoditas. Dalam penjelasan RUU itu disebutkan salah
sampai ke rumah sakit yang bersangkutan.
satu yang melatarbelakangi munculnya RUU Konvergensi Telematika adalah “Tekanan atau
Akhirnya rumah sakit yang bersangkutan menggunakan instrumen dari pasal karet dorongan untuk mewujudkan perubahan paradigma telematika dari vital dan strategis dan
pencemaran nama baik itu untuk memidakan Prita Mulyasari. Saat kasus itu muncul di menguasai hajat hidup orang banyak menjadi komoditas yang dapat diperdagangkan se-
publik, menguatlah dukungan terhadap Prita melawan rumah sakit internasional itu. Mun- makin besar melalui forum-forum regional dan internasional dalam bentuk tekanan untuk
cullah gerakan dukung Prita di facebook, pengumpulan koin prita dan lima OMS yang pembukaan pasar (open market)”.
bergerak di isu HAM mengirimkan Amicus Curiare (Komentar Tertulis) kepada Pengadilan
Hal inilah kemudian yang membuat disingkirkannya hak warga negara untuk menikma-
Negeri Tangerang yang mengadili kasus Prita Mulyasari. Kelima OMS itu adalah Lembaga
ti layanan universal telematika di RUU Konvergensi Telematika. Karena mereduksi telema-
Studi dan Advokasi Masyarakat (Elsam), Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia
tika hanya sebagai komoditas maka yang harus dilindungi adalah hak konsumen bukan
(PBHI), Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), Yayasan Lembaga Bantuan Hukum
warga negara.
Indonesia (YLBHI) dan Indonesia Media Defense Litigation Network (IMDLN).
Dari titik inilah kemudian SatuDunia merasa bahwa organisasi masyarakat sipil (OMS)
Sebelumnya, juga sudah muncul upaya masyarakat untuk melakukan peninjauan
harus berperan mengawal RUU Konvergensi Telematika. Jangan sampai kemudian RUU ini
kembali atas pasal karet pencemaran nama yang ada di UU ITE melalui Mahkamah Konsti-
justru menjadi payung hukum untuk menyingkirkan hak warga negara.
tusi. Namun Mahkamah Konstitusi tidak mengabulkan gugatan itu.
Artinya, masyarkat yang melakukan advokasi terhadap UU ITE baru bergerak ketika
UU itu sudah disahkan dan menimbulkan berbagai persoalan di masyarakat. Namun ketika
UU itu masih disusun, tidak banyak atau bahkan tidak ada OMS yang mengawalnya. Nah 3
Kewajiban pelayanan universal telematika adalah kewajiban penyediaan layanan telematika agar masyarakat, terutama di daerah
terpencil atau belum berkembang, mendapatkan akses layanan telematika.
6 7

6. Laporan Akhir Tahun 2011 - Dokumentasi Advokasi RUU Konvergensi Telematika Laporan Akhir Tahun 2011 - Dokumentasi Advokasi RUU Konvergensi Telematika
IV. Riset Tentang Konvergensi Telematika dan Media
Untuk mendorong keterlibatan OMS dalam mengawal kebijakan RUU Konvergensi
Telematika tentu bukan semudah membalikan telapak tangan. SatuDunia menilai perlu ada
semacam riset pendahuluan terkait RUU Konvergensi Telematika ini beserta stakeholder
yang terkait dengannya.
Pada akhir Maret 2011, SatuDunia mencoba mengadakan riset pendahuluan menge-
nai RUU Konvergensi Telematika. Selain melakukan studi literatur, SatuDunia juga melaku-
kan survei online dan wawancara dalam riset ini. Survei tersebut bertujuan untuk melihat
bagaimana pandangan publik, dalam hal ini pengguna internet, terhadap RUU Konvergensi
Telematika.
Mayoritas responden juga mengetahui bahwa saat ini pemerintah sedang membahas
Beberapa responden yang telah mengisi survei online tersebut selain individu juga
RUU Konvergensi Telematika (69%). Sementara yang belum atau tidak mengetahui se-
mereka yang tergabung dalam organisasi seperti, Perkumpulan Pikul, Just Associates,
banyak 29%. Dan hanya 2% yang tidak peduli pembahasan RUU Konvergensi Telematika.
YLKMP NTB, Persatuan Tarbiyah Islamiyah, APJII, DEKOPIN, Universitas Muhammadiyah
Mayoritas responden mengetahui tentang RUU Konvergensi Telematika melalui media on-
Malang, Yayasan Langit Tujuh, Forum Warga Kota Jakarta, IDWiBB, YAKOMA - PGI (Pe-
line (71%).
layanan Komunikasi Masyarakat Persekutuan gereja-gereja di Indonesia), P3SD Padang,
KPAID Kalimantan Barat, ASPIKOM, Blogger Bengawan, Koalisi untuk Advokasi Laut Aceh
(Jaringan KuALA) dan beberapa organisasi lain.
Jumlah responden 49 orang. Memang belum mewakili publik pengguna internet. Na-
mun setidaknya bisa menjadi gambaran awal mengenai presepsi publik terhadap penyusu-
nan RUU Konvergensi Telematika
Mayoritas responden memiliki pendidikan terakhir sarjana (54%), disusul pasca sar-
jana/S2 (23%), SMA (8%), doktoral/S3 (6%), Diploma (4%) dan lainnya (4%). Mayoritas
responden menggunakan internet dalam sehari lebih dari 5 jam (63%).
8 9

7. Laporan Akhir Tahun 2011 - Dokumentasi Advokasi RUU Konvergensi Telematika Laporan Akhir Tahun 2011 - Dokumentasi Advokasi RUU Konvergensi Telematika
Mungkin karena itulah hanya sedikit responden yang menyatakan bahwa pembahasan
RUU Konvergensi Telematika ini terbuka dan partisipatif (15%). Sebanyak 44% responden
menilai bahwa pembahasan RUU Konvergensi Telematika ini agak tertutup dan kurang par-
tisipatif. Sementara 29% responden dengan tegas menilai bahwa pembahasan RUU Kon-
vergensi Telematika ini tertutup dan tidak partisipatif. Sementara hanya 13% responden
yang menilai di luar semua itu.
Temuan selanjutnya dari survei itu adalah beragam hal yang berpotensi menjadi per-
soalan dalam RUU Konvergensi Telematika itu. Pertama, secara teknis, RUU Konvergensi
telematika ini dinilai tidak memiliki platform yang jelas. Harusnya platform dari sebuah
konvergensi telematika adalah IP (Internet Protocol Address). "Seharusnya dalam RUU
Konvergensi Telematika, infrastruktur itu hanya satu yaitu IP," jelas Muhammad Salahud-
dien dari ID Sirti 4 , "Harusnya yang lebih banyak diatur adalah IP. Tapi yang sekarang kan
masih belum jelas, masih kabur, jadi konvergensinya dimana?"
Mayoritas responden mengatakan bahwa kebijakan telematika adalah sesuatu yang Kedua, persoalan pembagian penyelenggara telematika. "Persoalan pembagian pe-
penting bagi masyarakat (90%). Meskipun begitu ketika ditanya apakah mereka juga nyelenggara telematika di RUU Konvergensi ini juga menimbulkan pertanyaan," ujar Donny
mengikuti perkembangan RUU Konvergensi Telematika? Sebanyak 56% responden men- BU dalam wawancaranya dengan SatuDunia, di kantor ICT Watch Jakarta. Persoalan
yatakan tidak mengikuti. Sementara yang mengikuti perkembangan kebijakan telematika terkait dengan hal itu menurut Donny berasal dari Pasal 8 ayat 1 draft RUU Konvergensi
ada 44% responden. Telematika.
Sebanyak 69% responden juga menyatakan tidak mengetahui bagaimana berparti- Dalam pasal tersebut disebutkan bahwa penyelenggaraan Telematika terdiri atas. Pe-
sipasi dalam penyusunan RUU Konvergensi Telematika. Sementara yang mengetahui nyelenggaraan Telematika yang bersifat komersial dan Penyelenggaraan Telematika yang
bagaimana cara berpartisipasi hanya 31%. Artinya, meskipun ada responden yang telah bersifat non-komersial. Semua penyelenggaraan telematika menurut RUU Konvergensi
mengikuti perkembangan RUU Konvergensi Telematika tapi diantara mereka ada yang Telematika dianggap komersial, kecuali pertahanan dan keamanan nasional, kewajiban
tidak mengetahui bagaimana mereka bisa berpatisipasi dalam penyusunan RUU tersebut. pelayanan universal, dinas khusus dan perseorangan.
Mayoritas responden pun ternyata juga belum atau tidak pernah mengikuti konsultasi Sedangkan menurut penjelasan pasal 8 RUU Konvergensi Telematika menyebutkan
publik dari RUU Konvergensi Telematika (90%). Hanya 10% responden yang menyatakan
4
ID Sirti: Indonesia Security Incident Response Team on Internet Infrastructure. Adalah lembaga yang bertugas melakukan penga-
pernah mengikuti konsultasi publik dari RUU Konvergensi Telematika. wasan keamanan jaringan telekomunikasi berbasis protokol internet.
10 11

8. Laporan Akhir Tahun 2011 - Dokumentasi Advokasi RUU Konvergensi Telematika Laporan Akhir Tahun 2011 - Dokumentasi Advokasi RUU Konvergensi Telematika
bahwa yang dimaksud dengan “Penyelenggaraan Telematika yang bersifat komersial” ada- Masyarakat Informasi (Maksi) dan juga Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Margi Margiyono.
lah penyelenggaraan telematika yang disediakan untuk publik dengan dipungut biaya guna "Jadi yang bisa membuat aplikasi itu hanya komersial," ujar Margiyono, "Lantas, kalau
memperoleh keuntungan (profit oriented). Dan yang dimaksud dengan “Penyelenggaraan NGO membuat aplikasi bagaimana? Bukankah web termasuk juga aplikasi,"
Telematika yang bersifat non-komersial” adalah penyelenggaraan telematika yang dise-
Dalam RUU Konvergensi Telematika itu disebutkan bahwa baik penyelenggara non
diakan untuk keperluan sendiri atau keperluan publik tanpa dipungut biaya (non-profit ori-
komersial dan komersial harus izin ke menteri. "Jadi kalau kita bikin portal/website harus
ented).
izin ke menteri dan bayar BHP /Biaya Hak Penggunaan," lanjutnya.
Sementara Pasal 13 RUU Konvergensi Telematika menyebutkan bahwa penyeleng-
RUU Konvergensi Telematika ini, lanjut Margiyono, jelas berpotensi menghambat ger-
garaan Telematika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) wajib mendapat izin dari
akan sosial digital atau klik activism dan juga jurnalisme warga. "Bagaimana tidak, untuk
Menteri berupa perizinan individu atau perizinan kelas.
menjadi citizen jurnalis dan aktivis sosial digital harus mendapat izin, membayar BHP dan
Selain itu dalam pasal 12 juga disebutkan bahwa setiap penyelenggara telematika melakukan USO," tambahnya, "UU Pers saja menyatakan bahwa pers tidak perlu ijin, lha
wajib membayar biaya hak penyelenggaraan telematika yang diambil dari persentase pen- kok Citizen Jurnalist harus izin”
dapatan kotor (gross revenue).
“Begitu pula pers, kecuali penyiaran, tak bayar BHP,” tambah Margiyono “Lha kok
Sementara itu menurut RUU Konvergensi Telematika penyelenggaraan Layanan Ap- Citizen jurnalist harus bayar BHP?”
likasi Telematika adalah kegiatan penyediaan layanan aplikasi telematika yang terdiri dari
Dampak buruk RUU Konvergensi Telematika bagi organisasi non pemerintah mulai
aplikasi pendukung kegiatan bisnis dan aplikasi penyebaran konten dan informasi.
dikeluhkan oleh aktivis Combine Resource Institute. "Organisasi kami menggunakan alat
"Nah pertanyaannya adalah bagaimana dengan Media Online, Situs jejaring komu- dan perangkat telematika untuk pemberdayaan masyarakat (kebutuhan non komersial),"
nitas seperti suarakomunitas.net, penyelenggara radio streaming (IP-Based), penyedia ujar Ranggoaini Jahja, aktivis Combine Resource Institute kepada SatuDunia, "Sehingga
forum diskusi yang user generated content atau layanan darurat (emergency) seperti Air- jika penerapan RUU ini akan membatasi ruang kami untuk melakukan kerja pemberdayaan,
Putih/ JalinMerapi?" tanya Donny BU.
Soal penyelenggaraan telematika ini juga pernah diutarakan oleh aktivis koalisi
FGD RUU Konfergensi Telematika di Kantor Yayasan TYFA
12 13

9. Laporan Akhir Tahun 2011 - Dokumentasi Advokasi RUU Konvergensi Telematika Laporan Akhir Tahun 2011 - Dokumentasi Advokasi RUU Konvergensi Telematika
sementara operator swasta memperlakukan jenis layanan kepada masyarakat secara sama berbagai kanal sekaligus. Misalnya, seorang wartawan dapat menulis berita untuk ditampil-
maka organisasi kami menolak RUU ini," kan di media cetak, ditayangkan di running text televisi, disiarkan di radio dan diupload
(unggah) di media online.
Ketiga, persoalan penguasaan negara atas telematika. Pasal 4 RUU Konvergensi
Telematika menyebutkan bahwa Telematika dikuasai oleh Negara dan pembinaannya di- “Meskipun itu menurut kaidah bisnis dapat lebih efisien, namun menurut saya harus
lakukan oleh Pemerintah. “Nah pertanyaannya adalah sejauh mana penguasaan negera
terhadap telematika?” Ujar Donny BU dari ICT Watch, “Apakah mampu dan mungkin, khu-
susnya dalam hal development TI yang berskala global?”
Lebih jauh Donny BU mengatakan bahwa jika bicara konvergensi telekomunikasi,
harusnya basisnya mengarah ke Internet Protocol (IP) based. Secara internasional IP di-
pegang oleh organisasi internasional non-profit, ICANN. ICANN kemudian memberikan
mandat kepada organisasi yang kredibel di tiap negara. “Di Indonesia, IP dipegang oleh
APJII,” jelas Donny BU, “lantas, apakah IP ini juga akan dikuasai oleh negara?”
Penguasaan telematika oleh negara juga dipertanyakan oleh pakar telematika Onno
Purbo. “Semua nomor di kontrol pemerintah termasuk IP di kontrol pemerintah,” tulis Onno
Purbo dalam emailnya kepada SatuDunia,”Biasanya kalau di kontrol pemerintah urusannya
setoran duit”
Keempat, persoalan hak warga negara dalam dalam RUU Konvergensi Telematika.
Hal lain yang tak kalah pentingnya adalah persoalan hak warga negara dalam RUU Konver- dibatasi,” ujar Farid Gaban , “Ini akan berpengaruh pada kualitas jurnalistik, wartawan
gensi Telematika ini. “Jika konsep besarnya adalah hak warga negara (masyarakat luas), menjadi kekurangan waktu untuk menambah bahan bacaan, akibatnya berita yang dihasil-
mengapa yang diatur lebih kental soal hak konsumen/pengguna?” ujar Donny BU, “Se- kannya pun tidak lagi kritis,”
mentara hak warga negara, utamanya yang belum mendapat akses telematika, belum atau Selain itu, menurut Farid Gaban, posisi wartawan akan semakin lemah. “Dengan
tidak diatur,”. Selengkapnya hasil riset ini dapat dilihat di website satudunia 5 dan slide membebani wartawan untuk menulis berita di berbagai kanal sekaligus, keuntungan pe-
share 6 . milik modal di media semakin berlipat-lipat sementara penghasilan wartawan sendiri tidak
Satudunia menilai hasil riset pertama itu belumlah cukup untuk melihat sejauh mana jauh berubah,” katanya, “Ini juga akan berpengaruh pada kualitas karya jurnalistik,”
kaitan konvergensi telematika ini dengan konvergensi media. Satudunia memiliki hipotesis Bahaya yang lain dari integrasi media cetak, televisi, radio dan online, lanjut Farid
bahwa konvergensi telematika ini berdampak pula pada media massa ke depannya. Juli Gaban 7, media massa cenderung memuaskan yang online atau yang cepat. “Sehingga
2011, Satudunia mendapat dukungan dari Yayasan Tifa untuk program advokasi RUU Kon- orang lebih memperhatikan berita yang cepat dibanding berita yang berkualitas,” jelasnya,
vergensi Telamatika. “Jika tidak ada pengaturan-pengaturan terkait hal ini maka, jurnalistik akan semakin han-
Dalam kerangka kerjasama itulah Satudunia kembali mengadakan riset. Riset Satu- cur, kesejahteraan wartawan makin turun dan karya jurnalistik pun makin tak berkualitas,”
dunia kali ini berjudul, “Kebijakan Telematika dan Pertarungan Wacana di Era Konvergensi Terkait dengan makin kokohnya struktur bangunan konglomerasi media di era kon-
Media”. Dalam riset ini muncul temuan bahwa konvergensi telematika dimanfaatkan oleh vergensi telematika, muncul pertanyaan mendasar, bagaimana publik melawan hegomoni
para pemilik modal untuk memperkuat struktur bangunan dari konglomerasi media. wacana oleh media konglomerasi? Di era konvergensi telematika, publik sebenarnya me-
Selain itu pula muncul temuan, bahwa konvergensi telematika juga berdampak pada miliki peluang untuk melawan hegomoni wacana dari media konglomerasi melalui media
menurunnya kualitas produk jurnalistik. di era konvergensi telematika ini memungkinkan alternatif di internet. Namun, dalam temuan riset Satudunia menyebutkan bahwa terdapat
seorang wartawan menuliskan berita bukan hanya untuk satu kanal informasi saja, tapi serangkaian kebijakan telematika yang justru menghambat perlawanan dari publik itu. Se-
5
http://www.satudunia.net/content/indepth-report-wajah-bopeng-ruu-konvergensi-telematika
7
6
Farid Gaban adalah seorang wartawan senior. Mantan Redaktur Pelaksana Harian Republika (1992-1997) dan Majalah TEMPO
http://www.slideshare.net/satudunia/indepth-report-wajah-bopeng-ruu-konvergensi-telematika-final (1999-2005). http://fgaban.wordpress.com/about/z
14 15

10. Laporan Akhir Tahun 2011 - Dokumentasi Advokasi RUU Konvergensi Telematika Laporan Akhir Tahun 2011 - Dokumentasi Advokasi RUU Konvergensi Telematika
lengkapnya laporan Satudunia dapat dibaca di website Satudunia 8 dan Slide Share 9 . Ada sebanyak 21 organisasi masyarkaat sipil yang diundang dalam diskusi tersebut.
Namun OMS yang diundang tidak banyak yang datang. OMS yang datang antara lain: AJI,
Pattiro, PSHK, Pantau. Beberapa temuan dalam diskusi itu adalah, bahwa konvergensi
V. Membangun Lingkar Belajar Telematika
telematika sangat berpengaruh terhadap menguatnya konglomerasi media. Konvergensi
Di kalangan organisasi masyarakat sipil (OMS) dan masyarakat umum, isu telema-
telematika bersentuhan dengan beberapa sektor lain, antara lain; penyiaran. Perlu alter-
tika adalah sebuah isu yang relatif baru. Isu telematika juga relatif kurang menarik karena
natif kelembagaan yang konvergen.
sebagian OMS dan masyarakat menilai isu ini sangat teknis (technology heavy). Padahal,
selain bersentuhan dengan teknologi, isu telematika ini sebenarnya juga bersentuhan den-
gan persoalan sosial bahkan juga ekonomi-politik.
Terkait dengan itulah Satudunia mencoba membangun putaran belajar bersama men-
genai isu telematika. Putaran belajar itu kemudian dinamakan lingkar belajar telematika.
Hingga November 2011, ada tiga putaran lingkar belajar telematika yang telah dilakukan
oleh SatuDunia.
Diskusi Lingkar Belajar Telematika pertama diselenggarakan pada Kamis, 18 Agustus
2011 di Kantor Satudunia. Diskusi Lingkar Belajar Telematika pertama itu mengambil tema,
” Kebijakan Telematika dan Masa Depan Gerakan Sosial Digital” .
Diskusi Lingkar belajar Telematika ke-2 diselenggarakan pada tanggal 20 Oktober
2011 di Kantor Satudunia. Diskusi Lingkar Belajar Telematika ke-2 ini mengambil tema,
”Blogger dan RUU Konvergensi Telematika”. Narsumber yang diundang dalam diskusi ini
adalah Rapin dari ICT Watch dan Enda Nasution (Presiden Blogger Indonesia). Menjelang
hari pelaksanaan diskusi, Enda Nasution menyatakan tidak bisa datang.
Ada 21 organisasi masyarkaat sipil yang diundang dalam diskusi Lingkar Belajar Tele-
matika ke-2 ini. Seperti pada diskusi lingkar belajar telematika ke-2, rupanya tidak begitu
banyak pula organsasi masyarakat sipil yang datang. Beberapa organisasi masyarakat
sipil yang datang dalam diskusi ini adalah: Yayasan Air Putih, Paramadina, MediaLink, ICT
Watch, MAKSI, Yayasan 28. Adapun notulensi diskusi dapat dilihat di website Satudunia 11 .
Diskusi lingkar belajar ke-3 dilakukan pada 30 November 2011, di Komnas HAM. Ling-
kar belajar kali ini mengambil tema, ”Kapitalisme 2.0: Intellectual Property Right di Telema-
tika”. Kenapa mengambil tema terkait dengan intellectual property right atau hak kekayaan
intelektual (HKI)?
Pembicara yang diundang dalam Diskusi Lingkar Belajar Telematika pertama itu ada-
lah : Andreas Harsono (Yayasan Pantau) dan Margiyono (aktivis AJI dan juga Pokja Tele- Persoalan HKI menjadi penting di telematika. Persoalan HKI ini telah menjadi isu
matika Masyarakat Informasi/Maksi). Notulensi diskusi itu dapat dilihat di web satudunia 10 . perdagangan di dunia. Bahkan beberapa media juga telah mendapatkan gugatan hukum
terkait dengan hal ini. Seperti dimuat oleh Koran TEMPO 12 , Singapore Press Holding
8
http://www.satudunia.net/content/report-kebijakan-telematika-dan-pertarungan-wacana-di-era-konvergensi-media
9 11
http://www.slideshare.net/satudunia/final-report-kebijakan-telematika-dan-pertarungan-wacana-di-era-konvergensi-media-sdtifazz http://www.satudunia.net/content/notulensi-diskusi-lingkar-belajar-ii-ruu-konvergensi-satudunia
10 12
http://www.satudunia.net/content/notulensi-diskusi-lingkar-belajar-telematika-1 Koran TEMPO, 24 November 2011
16 17

11. Laporan Akhir Tahun 2011 - Dokumentasi Advokasi RUU Konvergensi Telematika Laporan Akhir Tahun 2011 - Dokumentasi Advokasi RUU Konvergensi Telematika
Pada diskusi lingkar belajar telematika ini menghadirkan tiga narasumber antara lain,
aktivis Third World Network (TWN) Lutfiah Hanim, penulis buku terkait intellectual prop-
erty right di telematika Rudi Rusdiah, dan pakar telematika dan penggiat copy left Onno
W. Purbo.
Pembicara pertama Lutfiah Hanim memaparkan dinamika ekonomi-politik global
terkait pengaturan Iintellectual Property Right (IPR) di tingkat global. Menurut Hanim, ne-
gara-negara berkembang ’didesak’ mengadopsi pengaturan IPR secara lebih keras daripa-
da yang diatur oleh WTO. Desakan itu biasanya dilakukan melalui serangkaian perjanjian
bilateral terkait dengan FTA (Free Trade Agreement).
Secara ekonomi, menurut Hanim, pengaturan yang terlalu keras dalam HKI tersebut
menguntungkan negara maju dan merugikan negara berkembang. Hal itu disebabkan ka-
rena negara berkembang adalah importir dari produk-produk barang atau jasa yang men-
gandung IPR.
Sementara pembicara ke-2 Rudi Rusdiah, mengatakan bahwa ada indikasi interven-
si terhadap Indonesia agar terkait dengan kebijakan mengenai HKI, khususnya di sektor
telematika. Intervensi itu dimulai dari desakan untuk sebuah perubahan kebijakan hingga
(SPH), raksasa media Singapura, mengajukan gugatan hukum mengenai pelanggaran hak
penegakan hukum di lapangan. Tujuan dari intervensi itu adalah perluasan pasar bagi
cipta kepada Yahoo! Inc. Perusahaan tersebut digugat karena memproduksi berita koran
produk-produk HKI di Indonesia.
tenpa ijin.
Bagi masyarakat, pengaturan mengenai HKI yang terlampau ketat juga berpotensi
menghambat akses masyarakat terhadap informasi dan pengetahuan. Dan di Indonesia,
pengaturan HKI ini ternyata lebih keras daripada pengaturan yang mandatkan oleh World
Trade Organization (WTO).
Pembicara ke-3, Onno W. Purbo menyatakan bahwa dirinya tidak percaya dengan
konsep Copy Right. Menurutnya konsep Copy Right akan menghambat aliran informasi dan
pengetahuan. Ketidaksetujuannya mengenai konsep Copy Right itulah salah satu alasan
yang membuat ia mengundurkan diri menjadi dosen di ITB, Bandung.
18 19

12. Laporan Akhir Tahun 2011 - Dokumentasi Advokasi RUU Konvergensi Telematika Laporan Akhir Tahun 2011 - Dokumentasi Advokasi RUU Konvergensi Telematika
Sejak mengundurkan diri menjadi dosen ITB itulah ia menjadi penggiat Copy Left. Dan ini untuk membangun sikap konsumtif warga.
menurutnya, meskipun menjadi penggiat copy left dirinya tetap bisa ‘hidup’. Onno W Purbo
Pada bulan Juli 2011, SatuDunia kembali menulis artikel di Harian KONTAN 16 . Artikel
seperti menawarkan bahwa ada alternatif untuk tetap hidup tanpa mengadopsi copy right.
itu berjudul, “Membebaskan ICT dari Jeratan Asing”. Pesan dari tulisan itu adalah bahwa
Kebijakan telamatika di Indonesia seharusnya tidak hanya menjadi payung hukum ada kecenderungan industri telematika di Indonesia dikuasai oleh perusahan-perusahaan
bagi copy right namun juga bagi copy left. Selain itu juga pengaturan copy right di telema- multinasional. Artinya, ada kecenderungan pelarian kapital dari ke luar negeri. Hal ini tidak
tika harus pula memperhatikan hak warga terhadap informasi dan pengetahuan. bisa dilepaskan dari liberalisasi sektor telematika di Indonesia yang kebablasan. RUU Kon-
vergensi Telematika memiliki peluang untuk mengoreksi liberalisasi tersebut seraya mem-
VI. Membangun Opini di Media Massa bebaskan telematika dari jeratan perusahaan asing.
Advokasi adalah komunikasi. Itu adalah salah satu ungkapan yang melatarbelakangi Di harian Bisnis Indonesia 17 , Satudunia kembali menulis artikel dengan judul, “Me-
upaya Satudunia membangun opini publik di media massa mainstream (arus utama). Be- nyoal Konglomerasi Media Baru”. Pesan dari tulisan itu adalah bahwa konvergensi tele-
berapa tulisan Satudunia terkait RUU Konvergensi Telematika pernah dipublikasi di berba- matika cenderung dimanfaatkan oleh pemilik modal di media massa maintsream untuk
gai media massa arus utama. memperkuat bangunan konglomerasi medianya. Dan persoalan konglomerasi media ini
bukanlah sekedar persoalan ekonomi, namun juga hegomoni wacana.
Di awal tahun 2010, Satudunia menulis artikel di Harian KONTAN 13 . Artikel itu ber-
judul, “Revolusi Digital dan Target MDGs”. Dalam artikel itu, Satudunia ingin mengungkap- Jika diserahkan ke hukum rimba maka, media massa konglomerasi akan selalu me-
kan bahwa perlu ada sebuah sikap kritis terhadap jargon yang mengatakan bahwa perkem- menangkan pertarungan wacana publik. Pemerintah perlu melakukan intervensi untuk
bangan ICT (Information and Communication Technology) akan mendukung pencapaian mengatur hal ini. Revisi UU Penyiaran, UU ITE dan RUU Konvergensi Telematika adalah
target MDGs (Mellenium Development Goals). pintu masuk bagi negara untuk mengatur konglomerasi media yang dipicu oleh konvergensi
telematika.
Sikap kritis itu didasarkan pada fakta bahwa belanja produk ICT oleh kelompok ke-
las menengah-bawah telah melebihi belanja kebutuhannya terhadap makanan. Sementara Selain menulis artikel di kolom opini media mainstream, Satudunia juga mengeluarkan
fakta lainnya justru menunjukan bahwa sebagian perusahaan-perusahaan ICT berasal dari press release terkait dengan kebijakan pemerintah yang terkait secara langsung atau tidak
negara-negara maju. Artinya, terdapat potensi uang keluar yang sangat besar yang berasal langsung dengan telematika.
dari negara berkembang ke negara maju.
Pada saat pembukaan pendaftaran SNMPTN (Saringan Nasional Masuk Perguruan
Di akhir Desember 2010, Satudunia menulis di harian Bisnis Indonesia 14
dengan judul Tinggi Negeri) tahun 2011 secara online, SatuDunia mengirimkan press relase di berbagai
“Perlunya Meninjau Ulang Liberalisasi Telematika”. Pesan dari tulisan itu adalah bahwa lib- media massa. SatuDunia mengkuatirkan kebijakan itu akan merugikan warga negara di
eralisasi telematika yang ‘kebablasan’ di Indonesia telah menyebabkan ketimpangan akses kawasan-kawasan yang belum terjangkau infrastruktur internet, seperti kawasan timur In-
telematika di Indonesia bagian timur. Karena tidak dianggap sebagai daerah dengan po- donesia. Beberapa media massa yang memuat press relase itu antara lain: Koran TEMPO 18
tensi pasar yang besar, maka pembangunan infrastruktur telematika di daerah timur seperti , Kompas.com 19 , Jurnal Nasional 20 .
ditinggalkan. Sebaliknya pembangunan infrastruktur di Indonesia bagian barat, khususnya
Jawa begitu pesat. Padahal, bila dilihat dari kekayaan sumberdaya alam, Indonesia bagian VII. Pembelajaran dari Proses Advokasi
timur lebih kaya daripada Jawa.
Persoalan telematika bukan sekedar persoalan teknologi semata. Persoalan telema-
Pada bulan Juni 2011, SatuDunia menulis artikel di harian KONTAN 15 berjudul, “Sikap tika juga bukan persoalan yang netral dari berbagai kepentingan ekonomi-politik. Seiring
Konsumtif Kita di Era Digital”. Pesan dari tulisan itu adalah keprihatinan SatuDunia terha- dengan perkembangan teknologi telematika yang kian pesat, persoalan telematika juga
dap meningkatnya sikap konsumtif warga Indonesia. Dan telematika adalah salah satu alat
16
yang cukup efektif untuk membentuk sikap konsumtif itu. Terkait dengan itulah SatuDunia Harian KONTAN, 7 Juli 2011
17
Harian Bisnis Indonesia, 18 Juli 2011
mengharap munculnya aturan di sektor telematika yang membatasi penggunaan teknologi
18
http://bectrustfund.wordpress.com/2011/02/19/pendaftaran-mahasiswa-online-diminta-direvisi/?utm_source=lhn&utm_
13
Harian KONTAN, 6 Januari 2010 medium=twitter
14 19
Harian Bisnis Indonesia, 16 Desember 2010 http://edukasi.kompas.com/read/2011/02/21/12230813/Internet.dan.Celakanya.SNMPTN
15 20
Harian KONTAN, 7 Juni 2011 http://www.jurnas.com/news/20633/Pendaftaran_Online_Berpotensi_Diskriminatif/3/Sosial_Budaya
20 21

13. Laporan Akhir Tahun 2011 - Dokumentasi Advokasi RUU Konvergensi Telematika
berhubungan dengan persoalan hak-hak warga negara.
Apa yang terjadi pada saat pendaftaran SNMPTN 2011 dan juga pendaftaran masuk
Pegawai Negeri Sipil (PNS) secara online dapat dijadikan contoh. Jika pendaftaran online
itu hanya satu-satunya cara untuk masuk perguruan tinggi negeri dan menjadi PNS maka
itu artinya telah menyingkirkan hak-hak warga negara di kawasan yang ada di Indonesia
yang belum terjangkau infrastruktur internet, seperti sebagian Indonesia tengah dan timur.
Hak warga negara yang terkait dengan persoalan telematika ini antara lain adalah hak
berekspresi, akses terhadap informasi (dan pengetahuan), hak atas hasil-hasil pembangu-
nan. Namun sebagian dari masyarakat melihat persoalan telematika hanya bersifat teknis.
Bahkan tak jarang NGOs dan media massa pun melihatnya seperti itu.
Padahal dampak dari sebuah kebijakan telematika sangat luas. Dari dampak sosial
berupa penyingkiran sosial secara digital, pemiskinan warga dengan sikap konsumtif yang
dibawa dari telematika hingga potensi pelarian kapital dari negara berkembang ke korpo-
rasi-korporasi di negara maju.
Mengkomunikasikan bahwa persoalan telematika bukan hanya sekedar persoalan
teknis ini perlu terus dilakukan. Pengemasan isu telematika sehingga mudah dipahami
oleh publik secara luas perlu untuk terus dibangun.
Pengalaman SatuDunia dalam menggelar rangkaian advokasi RUU Konvergensi Tele-
matika selama ini menunjukan hal itu. NGOs–NGOs yang bergerak di isu hak asasi ma-
nusia dan perdagangan yang adil belum melihat isu telematika menjadi sebuah persoalan
yang perlu diperhatikan. Karena tidak adanya kontrol publik yang cukup kuat itulah mung-
kin yang menyebabkan sektor telematika sangat liberal dibandingkan sektor lainnya.
Karena terlalu liberal, maka warga negara dalam prespektif telematika hanya dipan-
dang sekedar konsumen. Hal itu terlihat dalam RUU Konvergensi Telematika. Sebelum
menjadi konsumen produk-produk telematika, hak-hak kita ‘tidak dilindungi’ dalam RUU itu.
22