Membangun Sistem Penyediaan Infrastruktur Perkotaan Dokumen ini membahas rendahnya penyediaan infrastruktur di Indonesia dan mitos-mitos pembangunan infrastruktur. Masalah utama adalah kurangnya visi, sistem, dan manajemen aset publik dalam penyediaan infrastruktur perkotaan. Agenda ke depan mencakup program penataan kota besar, pembangunan kota baru, dan perumahan publik berskala besar.

1. Membangun Sistem Penyediaan Infrastruktur Perkotaan
• Rendahnya penyediaan Infrastruktur
• Mitos-mitos Pembangunan Infrastruktur
• Permasalahan Pembangunan Infrastruktur
• Pembelajaran Strategis (JPN, SIN, KOR)
• Agenda ke Depan
M. Jehansyah Siregar, Ph.D
SAPPK – ITB
Jakarta, 26 Mei 2014

2. http://www.globalinnovationindex.org/content.aspx?page=interactive-Comparision
Rendahnya Infrastruktur Indonesia
Secara global, kondisi penyediaan infrastruktur di Indonesia berada di peringkat
54, di bawah India, Korea Selatan, Malaysia, Iran, Vietnam, Thailand, Afrika
Selatan dan lainnya. Baik untuk general infrastructure, electricity output,
electricity consumption, and logistic performance.

3. Mitos-mitos Seputar Pembangunan Infrastruktur
1. Kurangnya anggaran untuk pembiayaan infrastruktur sehingga
diperlukan kerjasama dengan swasta (PPP/KPS).
Siapa yang menjamin biaya modal, biaya operasional dan keuntungan yang
wajar yang diajukan swasta sudah menganut asas efisiensi penggunaan
keuangan negara? Pemerintah tidak memiliki model pengelolaan
infrastruktur yang teruji dalam praktek di lapangan sebagai model yang
paling efisien, dimana pihak swasta mampu lebih efisien lagi sehingga
tertarik untuk berinvestasi.
2. Pemerintah tidak efisien dalam pengadaan infrastruktur.
Masalahnya, model kelembagaan seperti apa yang digunakan? Pimpro-
pimpro di bawah K/L dan Dinas-dinas di daerah, atau BUMN/BUMD?
Otoritas seperti apa yang diberikan, kontraktor, operator atau Otorita?
Evaluasi kinerja seperti apa yang digunakan, kinerja laba perusahaan,
atau kinerja efisiensi dan pakta integritas? Landasan hukum apa yang
mendukung, Permen, PP atau Pasal 33 UUD 1945?

4. Masalah-masalah Infrastructure Delivery System
Proyek infrastruktur hasil intervensi politik rendah. Contoh: Hambalang, Suramadu.
Proyek infrastruktur sbg peluang bisnis: Jemb.S.Sunda, jalan tol swasta, PDAM swasta, dsb.
Proyek infrastruktur sebagai rent seeking: prasarana permukiman, rumah susun, dsb.
STUDI BANDING: Newtown di Amerika Serikat, dengan visi New American Society dan di
Inggris dg visi Commmunity Development, Public Housing di Singapura, dengan visi Nation
Building. Public Housing di Jepang, dengan visi Kota Berkelanjutan dan Kota Tahan Gempa
1. Tidak ada Visi
Proyek pembangunan infrastruktur hanya dikelola sebagai proyek konstruksi. Tanpa sistem
penyediaan yang utuh, Contoh: Ratusan menara Rusunawa senilai triliunan rupiah tanpa
public housing delivery system. Jembatan Suramadu senilai 10 T rph tanpa pengembangan
kawasan. Penataan Kali Ciliwung yang terus tertunda-tunda. Proyek-proyek air bersih,
sanitasi dan penataan bangunan tanpa pengelola terpadu. (Bappenas: butuh 660 T rph)
STUDI BANDING : PKNS, UDA, Perbadanan Puterajaya, dll (Malaysia). HDB, URA dan PSA
(Singapura), UR dan JR (Jepang), KLHC dan Kota Baru Sejong (Korea Selatan)
2. Tidak ada Sistem
3. Tidak ada Manajemen Aset Publik
Proyek pembangunan infrastruktur hanya mengandalkan APBN/APBD saja. Padahal ada
sekian banyak sumberdaya kunci yang dimiliki dan dikuasai negara sebagai modal awal
pembangunan infrastruktur, seperti: TANAH, RENCANA TATA RUANG, SISTEM
PERIZINAN, SISTEM LEMBAGA dan SDM, SISTEM PERATURAN, SD BIAYA. Untuk
menjalankannya manajemen aset publik diperlukan dukungan otorisasi (dedicated authority).

5. Public Housing di Jepang
• FROM VISION
• TO POLICY
• TO INTEGRATED PROGRAM
• TO CAPACITY DEVELOPMENT
• TO FIELD ACTION
Public Housing di Singapura
Ilustrasi: Kota Baru Sejong di Korea Selatan (MAC Sejong 2011) Kota Baru Sejong di Korea Selatan

6. 1. Penataan Kota-kota
2. Pembangunan Kota-kota Baru
AGENDA KE DEPAN
Government Driven Development / Public Sector Led Development

7. Program
Penataan Kota
di
8 Kota Besar
Kawasan
Strategis
Nasional
(KSN)
Program Perbaikan Tata Air Perkotaan
- Konservasi lahan Basah
- Normalisasi sungai-sungai
- Penataan pengairan di permukiman kumuh
Program Hunian Kompak Kepadatan Tinggi
- Revitalisasi Perumnas dan Penunjukan BUMN lain
- Pemberdayaan BUMD-BUMD
- Program Bank Tanah
Program Industri Konstruksi dan Teknologi
- Pengembangan Teknologi Bangunan Hemat Energi
- Pengembangan Industri Baja, Beton dan Bata Ringan.
- Penyediaan Input Energi listrik
Program Pengembangan Masyarakat Madani
- Kartu Sehat dan Kartu Pintar
- Program Perumahan Keluarga Muda Perkotaan
- Program Kebudayaan dan Industri Kreatif
Program Pemberdayaan Masyarakat Miskin
- Pembentukan atau penunjukan llembaga pelaksana
- Penataan permukiman kumuh swadaya
- Penyediaan Rumah Deret

8. Program pembangunan 8 Kota Baru Residensial,
di sekitar 8 Kota Besar KSN
Program Pembangunan Kota-kota Baru
Program pembangunan Ibukota baru di Kalimantan
Program pembangunan sistem transportasi publik
berbasis kereta api di 8 Kota Metropolitan KSN
Program pembangunan perumahan publik berskala
besar di pusat-pusat kota baru, dilengkapi fasos
dan fasum berstandar.