Teks tersebut merangkum teori-teori ekonomi makro dan mikro serta kebijakan fiskal dan moneter pemerintah. Termasuk didalamnya adalah penjelasan tentang pajak, anggaran, dan instrumen kebijakan moneter seperti operasi pasar terbuka dan rasio cadangan wajib.

1. KEBIJAKAN PEMERINTAH
DALAM EKONOMI MAKRO DAN MIKRO

2. TEORI MIKROEKONOMI
Teori mikroekonomi dapat didefinisikan sebagai satu bidang
studi dalam ilmu ekonomi yang menganalisis mengenai
bagian - bagian kecil dari keseluruhan kegiatan
perekonomian.
Dalam teori mikroekonomi masalah ekonomi dibedakan
menjadi 3 persoalan yang dinyatakan dengan :
1.
Apakah jenis – jenis barang dan jasa yang perlu
diproduksi?
2.
Bagaimanakah barang dan jasa yang diperlukan
masyarakat akan dihasilkan?
3.
Untuk siapakah barang dan jasa perlu dihasilkan?

3. TEORI MAKROEKONOMI
Teori makroekonomi menganalisis masalah tentang
keseluruhan kegiatan perekonomian.
Aspek pertama yang dibahas dalam teori makrokonomi adalah
mengenai penentuan tingkat kegiatan perekonomian
negara. Analisis ini menerangkan tentang sampai dimana
suatu perekonomian akan menghasilkan barang dan jasa.
Dalam makroekonomi juga merinci tentang analisis mengenai
pengeluaran agregat kepada 4 komponen yaitu :
1.
Pengeluaran rumah tangga ( konsumsi rumah tangga )
2.
Pengeluaran pemerintah
3.
Pengeluaran perusahaan ( investasi )
4.
Ekspor dan impor

4. Teori makroekonomi meliputi juga analisis dalam berbagai aspek berikut :
1.
2.
masalah ekonomi yang dihadapi, terutama pengangguran dan inflasi,
dan bentuk kebijakan pemerintah untuk mengatasinya
Peranan uang dalam penentuan kgiatan ekonomi
Masalah pengangguran dan inflasi
Pada umumnya pengeluaran agregat yang yang sebenarnya adalah lebih
rendah daripada yang diperlukan untuk mencapai kesempatan kerja
penuh. Keadaan seperti ini akan menimbulkan pengangguran. Ada
kalanya permintaan agregat yang melebihi kemampuan perekonomian
untuk memperoduksi barang dan jasa akan menyebabkan nkeaikan
harga atau inflasi.

Peranan kebijakan pemerintah
Langkah – langkah pemerintah intuk mengatasi masalah pengangguran dan
inflasi dibedakan menjadi 2 bentuk yaitu:

Kebijakan Fiskal

Kebijakan Moneter


5. KEBIJAKAN FISKAL
Yaitu kebijakan ekonomi yang digunakan pemerintah
untuk mengolah / mengarahkan perekonomian ke
kondisi yangb lebih baik atau diinginkan dengan cara
mengubah-ubah peneriamaan dan pengeluaran
pemerintah.
Kebijakan Fiskal mempunyai kebijakan yang sama
dengan Kebijakan Moneter. Perbedaannya terletak
pada isntrument kebijakannya. Jika dalam Kebijakan
Moneter pemerintah mengendalikan jumlah uang
yang beredar, maka dalam Kebijakan Fiskal
pemerintah mengendalikan penerimaan ( T ) dan
pengeluaran ( G ).

6. PAJAK
Secara hukum Pajak didefinisikan sebagai iuran wajib
kepada pemerintah yang bersifat memaksa dan legal
( berdasarkan undang-undang ), sehingga pemerintah
mempunyai kekuatan hukum ( misalnya denda atau
kurungan penjara ) untuk menindak wajib pajak yang
tidak memenuhi kewajiban.
Secara Ekonomi Pajak didefinisikan sebagai pemindahan
sumber daya yang ada di sektor rumah tangga dan
perusahaan ( dunia usaha ) ke sektor pemerintah melalui
mekanisme pemungutan tanpa memberi balas jasa
langsung.
Besarnya pajak yang diterima pemerintah dipengaruhi oleh
tingkat pendapatan, sebaliknya pajak dapat
mempengaruhi pola laku produksi atau konsumsi.

7. KLASIFIKASI PAJAK
A. Pajak Objektif
Adalah pajak yang dikenakan berdasarkan
aktivitas ekonomi para wajib pajak.
Misalnya pajak pertambahan nilai ( PPN )
B. Pajak Subjektif
Adalah pajak yang dipungut dengan melihat
kemampuan wajib pajak. Biasanya bila
kemampuan wajib pajak makin besar, beban
pajaknya makin besar.

8. c. Pajak Langsung
Adalah pajak yang beban pajaknya tidak dapat digeser
kepada wajib pajak yang lain.
Misalnya pajak penghasilan ( PPh ) serta pajak bumi dan
bangunan ( PBB )
D. Pajak Tidak Langsung
Adalah pajak yang beban pajaknya dapat digeser kepada
wajib pajak yang lain
Misalnya : pajak penjualan ( PPn atau PPnBM )

9. TARIF PAJAK
Tarif pajak di bagi menjadi 2 yaitu :
a. Pajak Nomianal
Adalah pajak yang pengenaannya berdasarkan sejumlah nilai
nominal tertentu.
Misalnya bila pengenaan pajak pendapatan sebesar 50, maka cukup
ditulis T=50
b. Pajak Persentase
Adalah pajak yang ditetapkan berdasarkan persentase tertentu dari
dasar pengenaan pajak.
Pajak persentase dapat dibedakan menjadi :
1.
Pajak Proporsional, tarif presentasenya tetap.
2.
Pajak Progresif, tarifnya makin tinggi bila dasar pengenaan
pajaknya makin tinggi.
3.
Pajak Regresif, tarif pajak makin rendah pada saat penghasilan
meningkat.

10. POLITIK ANGGARAN
Politik anggaran dibagi menjadi :
a. Anggaran Defisit ( Deicit Budget )
Adalah anggaran yang direncanakan untuk defisit, sebab
pengeluaran pemerintah direncanakan lebih besar dari
penerimaan pemerintah
( T<G atau G<T )
b. Anggaran Surplus ( Surplus Budget )
Adalah anggaran pemerintah bila penerimaan lebih besar dari
pengeluaran ( T>G atau G>T ).
Politik anggaran surplus dilakukan bila perekonomian
sedang dalam tahap memanas. Melalui anggaran ini
pemerintah mengerem pengeluarannya untuk
menurunkan tekanan pemerintah atau mengurangi daya
beli dengan menaikkan pajak.
c. Anggaran Berimbang ( Balance Budget )
Adalah anggaran yang apabila pengeluaran sama dengan
penerimaan
(G=T atau T=G )

11. Kebijakan moneter
Kebijakan Moneter (istilah lainnya kebijakan uang
ketat ) adalah upaya mengendalikan atau
mengarahkan perekonomian makro ke kondisi
yang diinginkan ( lebih baik ) dengan mengatur
jumlah uang yang beredar. Melalui kebijakan
moneter pemerintah dapat mempertahankan,
menambah atau mengurangi jumlah uang yang
beredar dalam upaya mempertahankan
kemampuan ekonomi bertumbuh, sekaligus
mengendalikan inflasi.

12. INSTRUMEN KEBIJAKAN MONETER
Ada 3 instrumen kebijakan instrumen yang digunakan untuk
mengatur jumlah uang yang beredar yaitu :
1. Operasi pasar terbuka ( open market operation )
Yaitu kebijakan pemerintah mengendalikan jumlah uang yang bredar dengan cara
menjual atau membeli surat-surat berharga milik pemerintah.
Di Indonesia operasi pasar terbuka dilakukan dengan menjual atau membeli
Sertifikat Bank Indonesia (SBI) dan Surat Berharga Pasar Uang (SPBU).
2. Fasilitas Diskonto ( Discount
Rate )
Salah satu fasilitasnya yaitu adanya tingkat bunga diskonto yang
maksudnya adalah tingkat bunga yang ditetapkan pemerintah atas
bank-bank umun yang meminjam ke bank sentral.
Jika pemerintah ingin menambah jumlah uang yang beredar, maka
pemerintah melakukan suatu cara yaitu menurunkan tingkat bunga
penjaman ( tingkat diskonto ). Dengan tingkat bunga pinjaman yang
lebih murah, maka keinginan bank-bank untuk meminjam uang dari
bank sentral menjadi lebih besar, sehingga jumlah uang yang beredar
bertambah dan sebaliknya

13. 3. Rasio Cadangan Wajib ( Reserve Requirement Ratio )
Penetapan ratio cadangan wajib juga dapat mengubah jumlah
uang yang beredar. Jka rasio cadangan wajib diperbesar, maka
kemampuan bank memberikan kredit akan lebih kecil
dibandingkan sebelumnya.
4. Imbaunan Moral ( Moral Persuasion )
Dengan imbauan moral, otoritas moneter mencoba mengarahkan
atau mengendalikan jumlah uang yang beredar.

14. Kebijakan moneter dan keseimbangan
ekonomi: analisis is-lm
Dalam perekonomian pasar, kenaikan tingkat
bunga mengidentifikasikan telah terjadinya
kelebihan permintaan investasi. Akibatnya
dapat dilihat dari 2 sisi yaitu :
Sisi Output
Kenaikan tingkat bunga akan menyebabkan ada
beberapa rencana investasi yang dibatalkan,
sebagai akibatnya pertambahan kapasitas
produksi menjadi kecil.
1.
Sisi Biaya
Kenaikan tingkat bunga akan menaikkan biaya
produksi dikarenakan naiknya biaya modal
2.

15. SELESAI