3. Apakah Pemeriksaan menjadi Beban atau Kebutuhan Nyata SKPD? 4. Pemeriksaan memberikan nilai tambah nyata bagi organisasi. 4. Pemeriksaan tdk memberikan nilai tambah bagi organisasi. 3. Ada kepastian hukum ttg tindak lanjut hasilnya, 3. Tidak ada kepastian hukum ttg tindak lanjut hasilnya, 2. Pemeriksaan dilakukan scr obyektif dan fair, 2. Pemeriksaan dinilai hanya mencari-cari kesalahan, 1. Semangat good governance telah menjadi budaya organisasi, 1. Manajemen belum menyadari arti penting good governance, Pemeriksaan = KEBUTUHAN Pemeriksaan = BEBAN
4. L. Keu SKPD KDH LKj PEMDA L. Keu PEMDA (Audited) SAKIP Pengikhtisaran LKj LKj SKPD LKj SKPD LKj SKPD L. Keu SKPD Raperda Pj. Pelk APBD DPRD Ket: SAKIP = Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah LKj = Laporan Kinerja L. Keu = Laporan Keuangan LPj. Pelk APBD PEMDA SKPD MEN NEG PAN L. Keu & LKj = LPj. Pelks APBD PEMDA
5.
6. 4 Jenis Opini Pemeriksa Penjelasan Ayat (1) Pasal 16 UU No 15 Tahun 2004 Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara Opini WTP = Wajar Tanpa Pengecualian (unqualified opinion) 1 Disclaimer of opinion: Tidak memberikan Pendapat. 4 TW = Tidak Wajar (adversed opinion) 3 WDP = Wajar Dengan Pengecualian (qualified opinion) 2