1. Idelogi dalam perspektif baru serta
implikasinya terhadap perubahan
organisasi gerakan koperasi dan
peran pemerintah
Disampaikan sebagai inti pikiran, pada:
Rakor Dekopin bidang Orlem, 13 April 2013, Jakarta
Diskusi Kelompok Dosen ITB, 23 April 2013, Bandung
Rakor Perkoperasian Dinas KUMKM Jabar, 24 April 2013, Garut

2. RULLY INDRAWAN, lahir di Bogor 26 Maret 1961.
Dosen PNS (IVE) Kopertis IV dpk Unpas, menjadi Guru Besar sejak 2001.
Saat ini menjabat Asdir I Pasca Sarjana Unpas, Staf Ahli Dewan Pertimbangan Presiden RI
Bidang Pembangunan dan Otda. Anggota Komite Perencana Propinsi Jabar, Reviewer
Penelitian Dikti Kemendikbud, Ketua Litbang Pag. Pasundan, Ketua Plt Dekopinwil Jabar.
Wk.Ketua Tim Koperasi Award Nasional, Dewan Pakar Forum Ekonomi Jabar..
Rektor IKOPIN (2007-2011). Unpas,
Purek II (2004-2008); Purek I (2003-2004);
Ketua Lemlit (1994-2004); Sekretaris Lemlit
(1991-1994); dan Sek.Jur. Ek. Kop(1985-1991).
Penghargaaan:
Dosen Teladan I Kopertis Wilayah IV dan Finalis Dosen Teladan Nasional (1991).
Bakti Koperasi dari Presiden RI sebagai Rektor IKOPIN (2011).
Satya Lencana Pembangunan bidang Perkoperasian dari Presiden RI (2012)
Profesor Assistent di Waseda University Tokyo
Jepang (2008-2010). Wakil Ketua FPPT
Kemenpera RI (2008-2010). Staf Ahli Ketua
DPD RI (2007-2010). Ketua Korpri Kopertis
Wilayah IV (2007-2010). Tim Revitalisasi
Koperasi Nasional (2011-2012).
rullyindrawan.wordpress.com

3.  Batasan Koperasi
 Dasar dan Sistem Koperasi
 Perubahan perundang-undangan
 Peran Pemerintah
 Reorentasi Dekopin

4. COOP

5. Koperasi lahir sebagai reaksi terhadap
ketidakadilan perlakuan yang
berkaitan langsung dengan nilai-nilai
kemanusiaan pada bidang
kesejahteraan

6. kebutuhan
Potensi
Usaha
Bersama
Usaha yang dilola
bersama, berdasarkan
potensi, dan kebutuhan
bersama ; untuk
memperoleh
kemaslahatan bersama
pula.

7.  Paham kebersamaan dan asas kekeluargaan atau mutualism dan
brotherhood atau ke-jemaah-an dan ke-ukhuwah-an, maka akan
terbentuk sinergisme, yang kecil-kecil bersatu menjadi kekuatan
besar berganda-ganda.
 Bung Hatta (1932),“Di atas sendi [cita-cita tolong menolong]
dapat didirikan tonggak demokrasi. Tidak lagi orang seorang atau
satu golongan kecil yang mesti menguasai penghidupan orang
banyak seperti sekarang, melainkan keperluan dan kemauan
rakyat yang banyak harus menjadi pedoman perusahaan dan
penghasilan”.
 Cooperation diyakni dapat mengatasi dampak persaingan
(competition) sebagaimana yang dikemukakan dalam Thurow
pada The Winner-Take-All Society nya Robert Frank dan Philip
Cook (1996).
Dasar Hidup Koperasi

8. Koperasi dalam beberapa perspektif
Koperasi di negara
Sosialis, adalah upaya
merasionalkan faktor
produksi dari
kepemilikan perorangan
menjadi kepemilikan
negara (kolektif);
Koperasi di negara
Berkembang, adalah
alat distribusi
barang dan jasa
secara vertikal;
Koperasi di negara
Liberal, adalah
pelaku ekonomi
yang harus eksis di
pasar

9. Manfaat Praktis berkoperasi
Memperoleh nilai efisiensi dan
efektivitas melalui aktivitas
bersama, dan berujung pada
perolehan harga pelayanan
yang lebih baik;
Meningkatkan daya saing
usaha dalam menghadapi
kerasnya persaingan;
Mendapatkan bagian
keuntungan (profit) usaha
koperasi sesuai jasa terhadap
usaha koperasi

10. Undang-Undang Perkoperasian
No 17/2012

11. 11
11
PERATURAN PELAKSANAAN
1. Ketentuan mengenai tata cara pemakaian nama
Koperasi (Pasal 17 ayat (4)
2. Ketentuan mengenai tata cara pengembangan jenis
Koperasi (Pasal 85)
3. Ketentuan mengenai Koperasi berdasarkan prinsip
ekonomi syariah (Pasal 87 ayat (4))
4. Ketentuan mengenai Lembaga Penjamin Simpanan
Koperasi Simpan Pinjam (Pasal 94 ayat (5))
5. Ketentuan mengenai Koperasi Simpan Pinjam
(Pasal 95)
6. Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara
pembubaran, penyelesaian, dan hapusnya status
badan hukum Koperasi (Pasal 111)
7. Ketentuan mengenai peran Pemerintah dan
Pemerintah Daerah serta persyaratan dan tata cara
pemberian perlindungan kepada Koperasi (Pasal
113 ayat (2))
8. Ketentuan mengenai jenis, tata cara, dan
mekanisme pengenaan sanksi administratif (Pasal
120 ayat (3))
9. Ketentuan mengenai Modal Koperasi (Pasal 77)
10. Ketentuan mengenai Lembaga Pengawasan
Koperasi Simpan Pinjam (Pasal 100 ayat (3))
Peraturan Menteri & Keputusan Menteri
1. Ketentuan mengenai tata cara dan
persyaratan permohonan pengesahan
Koperasi sebagai badan hukum (Pasal 10
ayat (5))
2. Ketentuan mengenai persyaratan dan tata
cara pembukaan Kantor Cabang, Kantor
Cabang Pembantu, dan Kantor Kas (Pasal
90 ayat (3))
3. Ketentuan mengenai pengawasan dan
pemeriksaan Koperasi (Pasal 99)
4. Ketentuan mengenai penggabungan atau
peleburan Koperasi (Pasal 101 ayat (6))
5. Ketentuan mengenai Tata Cara Perubahan
Unit Simpan Pinjam menjadi Koperasi
Simpan Pinjam (Pasal 122 ayat (4))
6. Ketentuan mengenai Persyaratan Standar
Kompetensi Pengurus dan Pengawas KSP
(Pasal 92 ayat (2))
7. Ketentuan mengenai Penyelenggaraan
Daftar Umum Koperasi (Pasal 25)
8. Ketentuan mengenai Ijin Usaha Simpan
Pinjam (Pasal 88 ayat (2))
Peraturan Pemerintah

13. Dasar Peran
Nasional
Regional
Empirical
evidance

14. UU no 12 tahun 2012
PERAN PEMERINTAH
Pasal 112 - 114
 Pemerintah dan Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan
yang mendorong Koperasi agar dapat tumbuh dan
berkembang dengan baik.
 Dalam rangka pemberian perlindungan kepada Koperasi,
Pemerintah, dan Pemerintah Daerah dapat memprioritaskan
bidang kegiatan ekonomi yang hanya boleh diusahakan oleh
Koperasi.
 Ketentuan mengenai peranan Pemerintah dan Pemerintah
Daerah serta persyaratan dan tata cara pemberian
perlindungan kepada Koperasi diatur dalam Peraturan
Pemerintah.

15. Peran pemerintah dalam permodalan
1. Koperasi dapat menerima Modal Penyertaan dari Pemerintah
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
dan/atau masyarakat berdasarkan perjanjian.
2. Pemerintah dan/atau masyarakat yang ikut dalam modal
penyertaan:
a. Wajib turut menanggung risiko dan bertanggung jawab
terhadap kerugian usaha yang dibiayai dengan Modal
Penyertaan sebatas nilai Modal Penyertaan yang ditanamkan
dalam Koperasi.
b. Dapat turut serta dalam pengelolaan usaha yang dibiayai
dengan Modal Penyertaan.
c. Berhak mendapat bagian keuntungan yang diperoleh dari
usaha yang dibiayai dengan Modal Penyertaan.

16. PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
NOMOR : 10 TAHUN 2010
TENTANG
PEMBERDAYAAN DAN PENGEMBANGAN KOPERASI,
USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH
Jawa Barat

17. Pembangunan,
Ekonomi, Bisnis,
Keuangan Inklusif
Pemberdayaan
Menuju Masyarakat
Produktif
Dimensi pertumbuhan inklusif (ADB,2010) : (i)
mencapai pertumbuhan yang berkelanjutan
yang akan menciptakan dan memperluas
peluang ekonomi, dan (ii) menjamin akses
yang lebih luas terhadap kesempatan ini
sehingga anggota masyarakat dapat
berpartisipasi dan memperoleh manfaat dari
pertumbuhan.
(Indonesia did not generate either rapid
growth or much productive employment. It
made satisfactory progress on inequality,
gender equity, health and nutrition, and, to a
lesser extent, economic infrastructure and
education. Its progress on poverty and on
access to sanitation and water was
unsatisfactory. Thus, its overall score is 4.40,
which is only marginally satisfactory)

18. Rekomendasi
1.Sosialisasi dan Pencitraan Baru;
2.Keluarnya perda yang realistis dan
aplikatif;
3.Pelatihan dan pendampingan
4.Fasilitasi dan Promosi Usaha
5.Mendorong adanya forum bersama
6.Rekanan program
7.Modal Penyertaan

20. Landasan
imperatip
Tugas
baru
Orientasi
baru
Strategi
Baru
Analisis
SWOT
Mindset
Baru

21. GERAKAN KOPERASI
Pasal 115 - 119
1. Gerakan Koperasi mendirikan suatu dewan Koperasi Indonesia yang
berfungsi sebagai wadah untuk memperjuangkan kepentingan dan
bertindak sebagai pembawa aspirasi Koperasi, dalam rangka
pemberdayaan Koperasi.
2. Anggaran Dasar dewan Koperasi Indonesia disahkan oleh Pemerintah.
3. Dewan Koperasi Indonesia menjunjung tinggi nilai dan prinsip Koperasi
yang bertugas:
a. memperjuangkan kepentingan dan menyalurkan aspirasi Koperasi;
b. melakukan supervisi dan advokasi dalam penerapan nilai-nilai dan
prinsip Koperasi;
c. meningkatkan kesadaran berkoperasi di kalangan masyarakat;
d. menyelenggarakan sosialisasi dan konsultasi kepada Koperasi;
e. mengembangkan dan mendorong kerjasama antar Koperasi dan antara
Koperasi dengan badan usaha lain, baik pada tingkat lokal, nasional,
regional maupun internasional;
f. mewakili dan bertindak sebagai juru bicara Gerakan Koperasi;
g. menyelenggarakan komunikasi, forum dan jaringan kerja sama di
bidang Perkoperasian; dan
h. memajukan organisasi anggotanya.

22. 4. Sumber pembiayaan untuk melaksanakan kegiatan DEKOPIN:
a. Iuran wajib Anggota.
b. Sumbangan dan bantuan yang tidak mengikat.
c. Hibah.
d. Pemerintah melalui APBN/APBD dan/atau
e. Perolehan lain yang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar
dan/atau peraturan perundang-undangan.
5. Pengelolaan anggaran DEKOPIN dilaksanakan berdasar prinsip kehati-
hatian, transparansi, efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas, serta
bertanggung jawab penuh atas penggunaan anggaran yang bersumber
dari APBN/APBD.
6. Untuk mendorong pengembangan DEKOPIN, dibentuk dana
pembangunan dewan Koperasi Indonesia yang bersumber dari Anggota
dewan Koperasi Indonesia dan pihak-pihak lain yang sah dan tidak
mengikat.
7. Dana pembangunan dewan Koperasi Indonesia harus diaudit oleh
akuntan publik.

23. Pasal 120
 Menteri dapat menjatuhkan sanksi administratif terhadap
Koperasi yang melanggar ketentuan-ketentuan dalam
undang-undang ini.
 Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dapat berupa:
a. teguran tertulis sekurang-kurangnya 2 (dua) kali;
b. larangan untuk menjalankan fungsi sebagai Pengurus
atau Pengawas Koperasi;
c. pencabutan izin usaha; dan
d. pembubaran oleh Menteri.

24. Pasal 121 – 123
Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku:
a. Koperasi yang telah didirikan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan diakui sebagai Koperasi
berdasarkan Undang-Undang ini dan wajib melakukan
penyesuaian Anggaran Dasarnya paling lambat 3 (tiga)
tahun sejak berlakunya Undang-Undang ini.
b. Akta Pendirian Koperasi yang belum disahkan atau
perubahan Anggaran Dasar Koperasi yang belum disetujui
oleh Menteri, prosespengesahan dan persetujuannya
dilakukan sesuai dengan Undang-Undang ini.

25. Pasal 124 – 126
1. Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Undang-Undang
Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian dicabut dan
dinyatakan tidak berlaku.
2. Peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992
tentang Perkoperasian dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang
tidak bertentangan dengan atau belum diganti berdasarkan
Undang-Undang ini.
3. Terhadap Koperasi berlaku Undang-Undang ini, Anggaran Dasar
Koperasi, dan Peraturan Perundang-Undangan lainnya.
4. Peraturan perundang-undangan sebagai pelaksanaan Undang-
Undang ini ditetapkan paling lambat 2 (dua) tahun sejak Undang-
Undang ini diundangkan.

26. 1. Memperjuangkan kepentingan dan menyalurkan aspirasi Koperasi;
2. Melakukan supervisi dan advokasi dalam penerapan nilai-nilai dan
prinsip Koperasi;
3. Meningkatkan kesadaran berkoperasi di kalangan masyarakat;
4. Menyelenggarakan sosialisasi dan konsultasi kepada Koperasi;
5. Mengembangkan dan mendorong kerjasama antar-Koperasi dan
antara Koperasi dengan badan usaha lain, baik pada tingkat lokal,
nasional, regional, maupun internasional;
6. Mewakili dan bertindak sebagai juru bicara Gerakan Koperasi;
7. Menyelenggarakan komunikasi, forum, dan jaringan kerja sama di
bidang Perkoperasian; dan memajukan organisasi anggotanya.
Tugas Baru

27.  Pemberdayaan koperasi, gerakan koperasi didorong
membentuk suatu lembaga yang mandiri dengan
menghimpun iuran dari anggota serta membentuk dana
pembangunan
 Dewan Koperasi Indonesia (DEKOPIN) harus sejajar
dengan organisasi Koperasi di negara-negara lain, yang
mandiri dapat membantu Koperasi dan anggotanya.
Orientasi Baru

28. SWOT Analisis
28
Strength
•Jumlah koperasi > 177 ribu unit Jumlah
anggota Koperasi kl 30 juta.
•Dukungan Pemerintah.
•Sejarah yang panjang dan penuh
dinamika.
•Jaringan dan sistem organisasi sudah
berjalan dengan baik
Weakness
•Ketergantungan pendanaan organisasi .
•Citra koperasi yang buruk
•Dekopin belum memiiliki manajemen
komunikasi publik yang efektif
•Sistem rekrutasi SDM dan kaderisasi
masih belum efektip.
Opportunity
•Perubahan perundang-undangan
•Revitalisasi koperasi dunia
•Perkembangan ICT, layanan media sosial
dan jaringan bisnis koperasi
•Kebutuhan terhadap bisnis Inklusif
Threat
•Era Pasar Terbuka
•Mandegnya proses regenerasi
•Sistem pendidikan koperasi yang hilang
dari persekolahan
•Mass media cenderung menjadi
pembawa berita buruk
Reorentasi
Organisasi

29. DEKOPIN
ANGGOTA
PEMERINTAH
KONDISI
MASYARAKAT
YANG BERUBAH
CARA PANDANG
BARU TERHADAP
KOPERASI
TANTANGAN
EKONOMI
GLOBAL
Perkuatan
Internal
Komunikasi
Sosial
Jaringan
Bisnis
Edukasi Advokasi Fasilitasi
ASEM 2015
Lingkungan ekternal
Reorientasi Organisasi

30. Struktur Bisnis
Organisasi
membutuhkan
sokongan dana untuk
kemandirian di tengah
dunia menuju
pembangunan Inklusif
melalui Bisnis Inklusif,
serta orientasi baru
dalam bisnis koperasi
yang lebih sehat

31. Model Bisnis yang Inklusif
Model-model bisnis yang inklusif merangkul masyarakat miskin di
sisi permintaan selaku klien dan konsumen, dan di sisi penawaran
selaku pegawai, produsen, dan pemilik usaha di pelbagai titik pada
rantai nilai... Manfaat yang diperoleh dari model-model bisnis yang
inklusif tiak sekadar laba jangka pendek dan pendapatan yang
lebih tinggi. Bagi usaha, manfaat yang diperoleh mencakup
penggerakan inovasi, pembangunan pasar, dan penguatan rantai
suplai. Dan bagi masyarakat miskin manfaat yang diperoleh antara
lain adalah produktivitas yang lebih tinggi, penghasilan yang ajek,
dan pemberdayaan yang lebih besar.
(disadur dari: Creating Value for All: Strategies for Doing Business with the
Poor, 2008 mengacu pada World Business Council for Sustainable
Development)

32. Penguatan Kaderisasi
1. Sebagian besar penggiat gerakan koperasi didominasi oleh usia di
atas 60 tahun;
2. Dinamika organisasi dan perkembangan iptek serta tuntutan
alamiah membutuhkan proses kaderisasi yang berjenjang,
berkesinambungan, profesional, sistimatis, dan didukung oleh
komitmen organisasi yang kuat;
3. Meredupnya gerakan koperasi di kalangan anak muda, khususnya
terdidik, padahal potensinya masih sangat besar;
4. Pembinaan SDM belum menyentuh sisi kepemimpinan dan loyalitas
terhadap gerakan koperasi, namun lebih bersifat teknis dan
penanaman idelogi (yang saat ini membutuhkan pembaharuan);
5. Pendidikan formal tidak bisa diandalkan lagi sebagai sarana kader
koperasi yang memadai akibat pragmatisme kurikulum dan iklim
sistem pendidikan secara umum.

33. NILAI dan STRUKTUR
R
e
k
r
u
t
a
s
i
P
e
m
b
i
n
a
a
n
K
e
s
e
m
p
a
t
a
n
Kader yang adaptif
dengan kebutuhan organisasi

34. Informasi dan Komunikasi
1. Momentum perubahan undang-undang bisa
dimanfaatkan sebagai upaya pembangunan citra baru
koperasi;
2. Succes story koperasi di dalam negeri maupun di luar
negeri harus masuk ke ranah publik secara tepat dan
sekaligus menjadi bahan pembelajaran bagi kelompok
koperasi yang lain;
3. Pentingnya bagian yang memainkan peran dalam
membangunan kespahaman dan kesepakatan antara
organisasi dan publik secara intensip

36. Rekomendasi
1. Dibutuhkan badan organik ataupun non-organik yang
menjalankan fungsi kerjasama bisnis, atau dengan
nama apapun yang serupa, yang dapat menjadi wadah
konsultasi dan komunikasi antara koperasi Indonesia
dengan pengusaha non-koperasi, atau koperasi lain, dari
negara lain.
2. Dibutuhkan penguatan fungsi, Pengembangan
organisasi, struktur baru untuk pengembangan kader
dan pembangunan sistem komunikasi publik.