1. ANALISA JABATANANALISA JABATAN
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI
DAN PEMERINTAH DAERAH
(sesuai Permendagri No. 35 Thn. 2012)

2. 2
GRAND DESIGN REFORMASI BIROKRASI 2010 - 2025GRAND DESIGN REFORMASI BIROKRASI 2010 - 2025
KONDISI BIROKRASI YANG DIINGINKAN

3. ROAD MAP REFORMASI BIROKRASIROAD MAP REFORMASI BIROKRASI
3
MANAJEMENPERUBAHANMANAJEMENPERUBAHAN
PROSESSOSIALISASIDANINTERNALISASI
ARAHANARAHAN
STRATEGISTRATEGI
LATARLATAR
BELAKANGBELAKANG
•Dasar Hukum
•Kondisi obyektif
PROSES PENCAPAIAN SASARAN REFORMASIPROSES PENCAPAIAN SASARAN REFORMASI
BIROKRASIBIROKRASI
Tahapan, Program, dan Aktivitas Yang Harus Dilakukan Kementerian/Lembaga
PROGRAM PERCEPATAN (QUICK WINS)PROGRAM PERCEPATAN (QUICK WINS)
PENILAIAN KINERJA
ORGANISASI SAAT INI
ANALISA JABATANANALISA JABATAN
Uraian Jabatan
EvaluasiEvaluasi
JabatanJabatan
SISTEMSISTEM
REMUNERASIREMUNERASI
ORGANISASIORGANISASI
• Redefinisi visi, misi,
dan strategi
• Restrukturisasi
• Analisis Beban
Kerja
TATALAKSANATATALAKSANA
• Business Process
• SOP
SDM (SUMBER DAYASDM (SUMBER DAYA
MANUSIA)MANUSIA)
•Standar Kompetensi Jabatan
•Assesmen Kompetensi Individu
•Sistem Penilaian Kinerja
•Pengadaan dan Seleksi
•Pengembangan dan Pelatihan
•Pola Promosi, Rotasi, dan Mutasi
•Pola Karir
•Database Pegawai
SASARANSASARAN
•Perubahan Pola Pikir
•Perubahan Budaya Kerja
•Perubahan Perilaku
POSTUR BIROKRASI
2025
• PENGUATAN UNITPENGUATAN UNIT
ORGANISASI KEPEGAWAIANORGANISASI KEPEGAWAIAN
• PENGUATAN UNIT KERJAPENGUATAN UNIT KERJA
KEDIKLATANKEDIKLATAN
• PERATURAN PERUNDANG-PERATURAN PERUNDANG-
UNDANGANUNDANGAN
• PENEGAKAN DISIPLINPENEGAKAN DISIPLIN
• PENEGAKAN KODE ETIKPENEGAKAN KODE ETIK
• PERBAIKANPERBAIKAN
PENGADAANPENGADAAN
SARANA DANSARANA DAN
PRASARANAPRASARANA
PENATAANPENATAAN
SISTEMSISTEM
PENJAMINPENJAMIN
PELAKSANAANSISTEMPELAKSANAANSISTEM

4. 4
Organisasi
Organisasi yang tepat fungsi dan tepat ukuran
(right sizing)
Budaya Kerja Aparatur
(culture set dan mind set)
Birokrasi dengan integritas dan kinerja yang tinggi
Tatalaksana
Sistem, proses dan prosedur kerja yang jelas, efektif,
efisien, terukur dan sesuai dengan prinsip-prinsip
good governance
Peraturan Perundang-
undangan
Regulasi yang lebih tertib, tidak tumpang tindih
dan kondusif
Sumber daya manusia
aparatur
SDM apatur yang berintegritas, netral , kompeten, capable, profesional,
berkinerja tinggi dan sejahtera
AreaPerubahan
Pengawasan
Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas
KKN
Pelayanan publik Pelayanan prima sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat
Akuntabilitas Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi
HasilYangInginDicapai

5. KONDISI SDM
APARATUR SAAT INI
1. Total PNS sebanyak
4.708.330 (data mei
2011).
2. Distribusi pegawai
tidak sesuai dengan
kebutuhan organisasi.
3. Penempatan pegawai
dalam jabatan tidak
berdasarkan
kompetensinya.
4. Kinerja PNS rendah
dan tidak disiplin.
5. Penghasilan belum
adil & layak sesuai
dgn beban kerja dan
tanggung jawabnya
1. Total PNS sebanyak
4.708.330 (data mei
2011).
2. Distribusi pegawai
tidak sesuai dengan
kebutuhan organisasi.
3. Penempatan pegawai
dalam jabatan tidak
berdasarkan
kompetensinya.
4. Kinerja PNS rendah
dan tidak disiplin.
5. Penghasilan belum
adil & layak sesuai
dgn beban kerja dan
tanggung jawabnya
ASPEK MANAJEMEN
SDM APARATUR:
1. Perencanaan Pegawai
2. Pengadaan Pegawai
(rekruitmen, seleksi)
3. Penempatan dalam jabatan
(fungsional, struktural)
4. Penyusunan Pola Karier
Pegawai
5. Pengelolaan kinerja pegawai
6. Pengembangan kualitas
pegawai
7. Penegakan Disiplin Pegawai
8. Remunerasi
9. Pemberhentian/pemensiunan
KONDISI SDM YNG
DIHARAPKAN
PNS:
1. PROFESIONAL:
• Memiliki
keahlian,
keterampilan dan
pengetahuan
• Memiliki
kecakapan
• Memiliki
wawasan tentang
pekerjaannya
• Memiliki dedikasi
yang tinggi
• Memiliki minat
pada tugas
jabatannya
2. BERMORAL dan
3. SEJAHTERA
PNS:
1. PROFESIONAL:
• Memiliki
keahlian,
keterampilan dan
pengetahuan
• Memiliki
kecakapan
• Memiliki
wawasan tentang
pekerjaannya
• Memiliki dedikasi
yang tinggi
• Memiliki minat
pada tugas
jabatannya
2. BERMORAL dan
3. SEJAHTERA
DASAR HUKUM
UU No. 43 Tahun 1999 jo UU No.8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian.
POLA PIKIR MANAJEMEN SDM APARATUR
PELAYANAN
PUBLIK YANG
BERKUALITAS
LINGKUNGAN STRATEGIS:
NASIONAL REGIONAL
GLOBAL
5

6. 6
PROFESIONALISME SDM APARATUR
PERMASALAHAN
Perencanaan
Kebutuhan
Pegawai;
Penerapan
manajemen
kinerja, reward
& punishment
belum konsisten
Jumlah, kualitas
distribusi dan
komposisi pegawai
belum sesuai beban
kerja dan kebutuhan riil
organisasi
Kompetensi belum
sepenuhnya digunakan sebagai
dasar pengadaan, penempatan
pengembangan pegawai dan
remunerasi
KONDISI PENYEBAB
`
PENATAAN SDM APARATUR
`
AKIBATNYA : KINERJA DAN DISIPLIN DINILAI RENDAH

7. 7
LANGKAH-LANGKAH PELAKSANAANLANGKAH-LANGKAH PELAKSANAAN
PENATAAN SDM APARATURPENATAAN SDM APARATUR
 ANALISIS JABATAN DAN PERHITUNGAN BEBAN KERJA
 PENATAAN ORGANISASI YANG LEBIH RASIONAL
 PENYUSUNAN STANDAR KOMPETENSI JABATAN DAN
PERSYARATAN LAINNYA
 SELEKSI PEGAWAI YANG ADA UNTUK MENGETAHUI PNS YANG
TIDAK/KURANG MEMENUHI KOMPETENSI
 PENEMPATAN PEGAWAI YANG MEMENUHI KOMPETENSI
 DIKLAT BAGI PNS YANG KURANG MEMENUHI KOMPETENSI,
 RELOKASI/PENATAN ULANG PENEMPATAN PEGAWAI
 DIKLAT UNTUK PEMINDAHAN DALAM JABATAN LAIN
 PENSIUN DINI BAGI PNS YANG TIDAK MEMENUHI KOMPETENSI
 MENYUSUN PERENCANAAN PEGAWAI (UNTUK JANGKA PENDEK,
MENENGAH DAN JANGKA PANJANG
 PENERAPAN MANAJEMEN KINERJA DAN PENEGAKAN DISIPLIN
 PEMBERIAN REMUNERASI SESUAI BOBOT JABATAN DAN PRESTASI
KERJA

8. 8
ANALISIS JABATAN
PENGHITUNGAN
BEBAN KERJA
 URAIAN JABATAN
(JOB DESCRIPTION)
 BEBAN KERJA PER
JABATAN
 PETA JABATAN
 BOBOT JABATAN
KEGIATAN HASIL PENGGUNAAN
1. PENATAAN
KELEMBAGAAN
2. PENATAAN SDM
APARATUR
3. PENYUSUNAN &
PENYEMPURNAA
N PROSEDUR
KERJA (SOP)
EVALUASI JABATAN
URUTAN PROSES PENATAAN SDM APARATUR

9. 9
1.Perencanaan pegawai baik jumlah maupun kualitas
(kompetensi)
2.Rekrutmen dan penempatan (promosi)
3.Penyusunan sasaran kinerja pegawai
4.Peningkatan kompetensi (diklat)
5.Penentuan penghasilan yang adil dan layak (remunerasi)
6.Penentuan besaran organisasi (penataan organisasi)

10. UU NO. 43 TH. 1999 TTG PERUBAHAN UU NO. 8
TH. 1974
Ps 15 ayat 1: jumlah dan susunan pangkat PNS
yang diperlukan ditetapkan dalam formasi
Ps 17 ayat 1: PNS diangkat dalam jabatan dan
pangkat tertentu
PEGAWAI NEGERI SIPIL:
• Seseorang yang duduk dalam suatu jabatan
• Didayagunakan untuk melakukan tugas-
tugas jabatan
• Memperoleh hasil kerja yang ditetapkan
dan ditargetkan oleh jabatan yang
didudukinya

11. Pegawai Negeri Sipil diangkat dalam jabatan
S T R U K T U R A L
(manajerial)
• Kepala Bagian
• Kepala Seksi
• Kepala Dinas
• Kepala Badan
• dan sebagainya
FUNGSIONAL
(non angka kredit)
• Pengolah Data …….
• Pengkaji ……….
• Bendaharawan ………
• Anggota Satpam …..
• Pengadministrasi …..
• Pengumpul Data …….
• dsb
FUNGSIONAL
(angka kredit)
• Pranata Komputer
• Peneliti
• Analis Kepegawaian
• Arsiparis
• Dokter
• Widyaiswara
• dsb

12. Proses, Metoda dan teknik untuk memperoleh data
jabatan mengolahnya menjadi informasi jabatan dan
menyajikannya bagi kepentingan program:
1.Kelembagaan;
2.Ketatalaksanaan;
3.Kepegawaian; dan
4.Perencanaan diklat.

13. ARTI KATA ANALISIS JABATANARTI KATA ANALISIS JABATAN
ANALISIS
JABATAN
Mengurai secara teliti
Satu per satu orang
Mengurai secara teliti
Satu per satu orang
Sekelompok tugas yang
dilembagakan dan dibebankan
pd seorang Pemegang jabatan
Baik struktural maupun
fungsional
Sekelompok tugas yang
dilembagakan dan dibebankan
pd seorang Pemegang jabatan
Baik struktural maupun
fungsional
PERTANYAAN : APA YANG DIURAI SECARA TELITI
SATU PER SATU DLM JABATAN ?

14. YANG DIURAI SECARATELITI SATU PER SATU DLM
JABATAN ADALAH UNSUR-UNSURYANG MEMBENTUK
SUATU JABATANYAITU :
1.IDENTITAS JABATAN
a. NAMA JAB
b. UNIT KERJA
2.RINGKASAN TUGAS JAB (IKHTISAR JAB)
3.RINCIANTUGAS JAB/KEGIATAN
4.WEWENANG
5.TANGGUN JAWAB
6.HASIL KERJA
7.BAHAN KERJA
8.PERANGKAT KERJA
9.HUBUNGAN KERJA JABATAN
10.KEADAANTEMPAT KERJA
11.UPAYA FISIK
12.KEMUNGKINAN RESIKO BAHAYA
13.SYARAT JABATAN

15. KESIMPULAN II :
HASIL ANJAB ADALAH
INFORMASI JAB (UJ &
PJ)
KESIMPULAN III :
ANJAB ADALAH SARANA/ALAT
UTK MENGHASILKAN INFORMASI
JAB YG BERGUNA UTK MENATA
KELEMBAGAAN, KEPEGAWAIAN
DAN KETATALAKSANAAN
KESIMPULAN I :
ANJAB DILAKUKAN
DENGAN 3
TAHAPAN YAITU :
1. TAHAP
MENGUMPULKAN
DATA JAB
2. TAHAP MENGOLAH/
MENGANALISIS DATA
JAB MENJADI
INFORMASI JAB (UJ DAN
PJ)
3. TAHAP MENYAJIKAN
INFORMASI JAB (UJ DAN
PJ) BAGI PENGGUNA
Ada 3 Kesimpulan Dari PengertianAda 3 Kesimpulan Dari Pengertian AnjabAnjab ::

16. PROGRAM YANG MEMBUTUHKAN
INFORMASI JABATAN
PENENTU
INFORMASI
JABATAN
INFORMASI
JABATAN
LANGKAH
PENYELENGGARAANANALISIS
JABATAN
I. PERSIAPAN PENYE-
LENGGARAAN
ANALISIS JABATAN
II. PENGUMPULAN
DATA JABATAN
III. PENGOLAHAN
DATA JABATAN
IV. VERIFIKASI
V. PEMBETULAN
1
2
3
4
5
6
8
8

17. c. pengamatan langsung;
TEKNIK PENGUMPULAN DATATEKNIK PENGUMPULAN DATA
a.daftar pertanyaan;
b.wawancara;
c. pengamatan langsung;
d.referensi; dan
e.gabungan beberapa cara.

18. HASIL POKOK ANALISISHASIL POKOK ANALISIS
JABATANJABATAN
 Uraian jabatan (Job Description)
Uraian tentang nama jabatan, ringkasan
tugas jabatan, rincian tugas jabatan, hasil
kerja, bahan kerja, perangkat kerja,
hubungan kerja jabatan, keadaan tempat
kerja, upaya fisik, kemungkinan resiko
bahaya; dan syarat jabatan(Job
Requirement) serta spesifikasi jabatan (Job
Spesification)
 Peta jabatan
Bentangan seluruh jabatan baik jabatan
struktural maupun jabatan fungsional dalam
suatu unit organisasi atau dalam suatu
instansi
INFORMASI JABATAN

19. Hasil analisis jabatan adalah informasi
jabatan (INJAB) yg dipergunakan utk :
1. penataan kelembagaan,
2. kepegawaian,
3. ketatalaksanaan, dan
4. perencanaan pendidikan
dan pelatihan.
HASIL ANALISIS JABATAN.

20. KEGUNAAN HASIL ANJABKEGUNAAN HASIL ANJAB
Penataan kelembagaan, meliputi :
a. penyusunan organisasi dan unit unitnya;
b. penataan organisasi yang rightsizing;
c. penyempurnaan tupoksi;
d. Pemberdayaan kapasitas organisasi; dan
e. evaluasi organisasi.
Penataan kepegawaian, meliputi:
a. rencana kebutuhan pegawai (formasi);
b. sistem rekrutmen dan penempatan;
c. pengembangan pola karier;
d. mutasi;
e. penilaian kinerja;
f. reward and punishment; dan
g. Kesejahteraan.
Penataan ketatalaksanaan, meliputi:
a. tata kerja;
b. hubungan kerja; dan
c. sistem operasional dan prosedur kerja.
Penataan Pendidikan dan Pelatihan, meliputi :
a. program diklat;
b. jenis-jenis diklat; dan
c. pengembangan diklat.

21. 21
 JOB DESCRIPTION
 PETA JABATAN
 BEBAN KERJA PER
JABATAN
HASIL ANJAB &
BEBAN KERJA
1. PENGGABUNGAN
2. PENGEMBANGAN
3. PENGAYAAN,
TUGAS & FUNGSI
PENGGUNAAN
PEMBOBOTAN
LEMBAGA /
ORGANISASI
HASIL
 ORGANISASI
YANG RASIONAL
 ORGANISASI
YANG TEPAT
SESUAI VISI,
MISI DAN BEBAN
KERJA RIIL
(RIGHT ZISING)
PENGGUNAAN ANALISIS JABATAN DAN BEBAN
KERJA UNTUK PENATAAN KELEMBAGAAN

22. 22
 JOB DESCRIPTION
 PETA JABATAN
 BEBAN KERJA PER
JABATAN
 `BOBOT JABATAN
HASIL ANJAB , BEBAN
KERJA, EVALUASI JABATAN
1. PENYUSUNAN
FORMASI PEGAWAI
2. REKRUITMEN DAN
PENEMPATAN
PEGAWAI
3. PENEMPATAN &
PENATAAN PEGAWAI
4. PENYUSUNAN POLA
KARIER
5. PENERAPAN
MANAJEMEN KINERJA
6. PERENCANAAN
KEBUTUHAN DIKLAT
7. PENYUSUNAN
SISTEM REMUNERASI
SESUAI BOBOT
JABATAN DAN
KINERJA
PENGGUNAAN HASIL
PENGGUNAAN ANALISIS JABATAN DAN BEBAN KERJA
UNTUK PENATAAN PEGAWAI
1. JUMLAH,
KUALITAS ,
DISTRIBUSI &
KOMPOSISI
PEGAWAI SESUAI
BEBAN KERJA
2. PENEMPATAN
PEGAWAI YANG
TEPAT
3. PENGEMBANGAN
KARIER SESUAI
KOMPETENSI
4. SISTEM
REMUNERASI
YANG ADIL DAN
LAYAK
5. KINERJA SDM
APARATUR LEBIH
OPTIMAL
1. ANALISIS
BEBUTUHAN
PEGAWAI &
BEZETING
2. STANDAR
KOMPETENSI DAN
SYARAT JABATAN
3. INDIKATOR
KINERJA PEGAWAI
4. NILAI DAN
PERINGKAT
JABATAN

23. 23
 JOB DESCRIPTION
 PETA JABATAN
 BEBAN KERJA PER
JABATAN
HASIL ANJAB &
BEBAN KERJA
1. PENYUSUNAN
PROSEDUR KERJA
2. ANALISIS
PROSEDUR KERJA
YANG ADA
3. SIMPLIFIKASI
PROSEDUR KERJA
YANG ADA
PENGGUNAAN
ALUR/PROSES
KERJA
HASIL
PENGGUNAAN ANALISIS JABATAN DAN BEBAN KERJA UNTUK
PENYUSUNAN DAN PENYEMPURNAAN PROSEDUR KERJA (SOP)
1. SOP(STANDAR
PROSEDUR
KERJA)
2. KEPASTIAN
WAKTU
PENYELESAIAN
PEKERJAAN/PEL
AYANAN.
3. SIAPA
MELAKUKAN
APA

24. PRINSIP MENYUSUNPRINSIP MENYUSUN
URAIAN JABATAN DAN PETA JABATANURAIAN JABATAN DAN PETA JABATAN
PRINSIP MENYUSUNPRINSIP MENYUSUN
URAIAN JABATAN DAN PETA JABATANURAIAN JABATAN DAN PETA JABATAN
STRUKTUR
ORGANISASI
DAN TATA
KERJA
PEKERJAAN
SEHARI-HARI
Tugas riel yang
dilakukan
pegawai
Jabatan A
Jabatan B
Jabatan C
Jabatan D
Dan seterusnya
Diurai informasi
jabatannya
ANALISIS JABATAN bukan
ANALISIS ORANG
ANALISIS
JABATAN

25. Perumusan nama jab. Fungsional umum
didasarkan pd ketentuan pasal 17 (1) uu no.
43/1999 yaitu :
“PNS diangkat dalam jabatan dan pangkat
tertentu”. Dengan demikian, setiap PNS
harus duduk dlm suatu jab.
Jab. Fungsional dibedakan lagi yaitu jab.
Fungsional angka kredit dan jab.
Fungsional non angka kredit yang
sering disebut jab. Fungsional umum
(jfu).
Ketentuan dlm UU nomor 43 tahun 1999
ttg pokok-pokok kepegawaian ada 2 jenis
jabatan yaitu JAB STRUKTURAL dan JAB
FUNGSIONAL.
Jab struktural dan jab. Fungsional
angka kredit sudah ada nama jab.nya,
namun jab fungsional umum belum
terumuskan nama jab.nya.
JENIS JABATAN

26. 1. NAMA JABATAN : PEREKAPITULASI DATA PENDUDUK (JFU)
TUGAS JAB : MEREKAPITULASI DATA PENDUDUK
HASIL KERJA : REKAPITULASI DATA PENDUDUK
2. NAMA JAB : KEPALA SEKSI PERKEMBANGAN PENDUDUK
TUGAS JAB : MEMBUAT LAPORAN PERKEMBANGAN
PENDUDUK
HASIL KERJA : LAPORAN PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN
PELAKSANAAN TUGAS KE 2 JENIS JAB TERSEBUT BERBEDA, YAITU JAB
STRUKTURAL PELAKSANAAN TUGASNYA BERSIFAT MENEJERIAL
(MEMIMPIN/MENGATUR) SEDANGKAN JAB FUNGSIONAL SIFAT
TUGASNYA TEKNIS OPERASIONAL.
CONTOH :

27. DARI KE 2 JENIS JABATAN TERSEBUT TERDAPAT PERBEDAAN
PELAKSANAAN TUGASNYA YAITU : TUGAS MEREKAPITULASI
YANG LEBIH BERSIFAT TEKNIS DIBANDING TUGAS MEMBUAT
LAPORAN PERKEMBANGAN PENDUDUK YANG MEMBUTUHKAN
KEMAMPUAN BERPIKIR KONSEPTUAL, ANALITIS DAN
KOMPREHENSIF.
DENGAN DEMIKIAN, JIKA TIM KERJA MENEMUKAN ADA JABATAN
STRUKTURAL YANG HASIL KERJANYA MERUPAKAN
PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS OPERASIONAL, MAKA JABATAN
TERSEBUT DPT DIPERTIMBANGKAN UTK DIMERGER DGN JAB
LAIN YG SEJENIS.
FOKUS DLM MENGANALISIS JABATAN ADALAH DARI HASIL
KERJANYA,SEBAB EKSISTENSI SUATU JAB DITENTUKAN OLEH
HASIL KERJA JAB.

28. HAL2 LAINYANG PERLU KITA KETAHUI :
ADA PERBEDAAN ANTARA TUGAS “MENGETIK KONSEP”
DENGAN TUGAS “MEMBUAT KONSEP”. TOGAS “MENGETIK
KONSEP” ADALAH TUGAS JFU KARENA UNTUK BISA
“MENGETIK” HANYA BUTUH KETERAMPILAN TEKNIS
MENGETIK, SEDANGKAN TUGAS “MEMBUAT KONSEP” ADALAH
TUGAS JAB. STRUKTURAL KARENA UNTUK “MEMBUAT
KONSEP” BUTUH KOMPETENSI BERPIKIR KONSEPTUAL,
ANALITIS DAN KOMPREHENSIF.
TUGAS-TUGAS JAB.STRUKTURAL BERSIFAT MENEJERIAL
(MEMIMPIN, MENGATUR, MEMBANGUN KINERJA UNIT,
MENGEMBANGKAN KONSEP-KONSEP/IDE-IDE BARU/INOVASI,
EMPOWERING/MEMBERDAYAKAN BAWAHAN) BUKAN
MELAKUKAN TUGAS TEKNIS OPERASIONAL.

29. TUGAS-TUGAS JABATAN STRUKTURAL
DANTUGAS-TUGAS JFUYANG SUDAH
TERTATA DENGAN BAIK MEMBERIKAN
KEJELASAN “SIAPA MELAKUKAN APA”.
TIDAK LAGITERDAPAT PENUMPUKAN
TUGAS-TUGAS PADA 1 ATAU 2 PEGAWAI,
TIDAK LAGITERDAPAT INEFISENSI DALAM
PELAKSANAANTUGAS, BAHKAN PRINSIP
HEMAT STRUKTUR KAYA FUNGSI DAPAT
DIWUJUDKAN.

30. HASIL ANALISISTERHADAP KE 13 UNSUR-
UNSUR JABATANTERSEBUT DITUANG DLM
FORMAT URAIAN JABATAN (UJ) DAN
KEMUDIAN JABATAN-JABATANYANG SUDAH
DIANALISIS DIPETAKAN DALAM PETA
JABATAN (PJ).
 PELAKSANAAN ANALISIS JAB MULAI
DILAKUKAN PD UNIT KERJATERENDAH
(ESELON IV), KEMUDIAN SECARA
BERJENJANG KE ESELON III DAN ESELON II.
HASIL ANJABYAITU INFORJAB DITETAPKAN
DGN KEPUTUSAN KEPALA DAERAH .

31. ANALISIS UNSUR-UNSUR JABATAN
 Untuk Jabatan Struktural : Nama Jabatan sesuai dengan
nomenklatur unit kerjanya yang diawali kata Kepala,
Misal : Unit kerjanya Bagian Analisa Jabatan, maka nama
Jabatannya Kepala Bagian Analisa Jabatan.
 Untuk Jabatan Non Struktural (Jabatan Fungsional Umum)
di bawah eselon IV, perumusan nama jabatannya dilakukan
dengan menginventarisir dan mengelompokkan pekerjaan-
pekerjaan yang dilakukan oleh seluruh pegawai yang ada
pada unit kerja eselon IV tersebut , misalnya :
I. Identitas Jabatan :
1. 2. Nama Jabatan :
1.1. Kode Jabatan:

32. 1. Sekelompok tugas2 mengadministrasi kepegawaian diberi
nama Pengadministrasi Kepegawaian
2. Sekelompok tugas2 mengumpul dan mengolah data diberi
nama Pengumpul dan Pengolah Data
3. Sekelompok tugas2 menganalisis diberi nama Analis
4. Sekelompok tugas2 menyusun bahan diberi nama
Penyusun Bahan
5. Sekelompok tugas2 mengaplikasi program diberi nama
Pengaplikasi Program
6. Sekelompok tugas2 merekapitulasi data diberi nama
Perekapitulasi Data
7. Sekelompok tugas2 mengompilasi diberi nama
Pengompilasi
8. Sekelompok tugas2 merancang diberi nama Perancang
9. Sekelompok tugas2 mendisain diberi nama Pendisain

33. 10. Sekelompok tugas2 mengkatalog diberi nama
Pengkatalog
11. Sekelompok tugas2 mengentri data diberi nama
Pengentri Data
12. Sekelompok tugas2 mencatat dan menyimpan
surat masuk/keluar diberi nama Agendaris
13. Sekelompok tugas2 memproses diberi nama
Pemroses
14. Sekelompok tugas2 mengetik diberi nama
Pengetik
15. Sekelompok tugas2 mengantar surat diberi nama
Caraka
16. Sekelompok tugas2 menginventarisir diberi nama
Penginventaris
17. Dst.

34. I. 3. UNIT KERJA
Contoh : Kepala Subbagian Analisa Jabatan
Eselon IV : Subbagian Analisa Jabatan
Eselon III : Bagian Analisa Jabatan
Eselon II : Biro Organisasi
Eselon I : Sekretariat Jenderal

35. II. Ringkasan Tugas Jabatan
Nama Jabatan : Kepala Subbagian Analisa Jabatan
Menggunakan prinsip WHW (What,How dan Why).
What (Apa yang dikerjakan?) : Merencanakan kegiatan,
membagi tugas, memberi petunjuk, memfasilitasi, monitoring
dan evaluasi, serta melaporkan pelaksanaan tugas
How (Bagaimana mengerjakannya?) : Dengan cara lisan dan
tertulis
Why (Mengapa?) Agar analisis jabatan terlaksana secara efisien
dan efektif.
Merencanakan kegiatan, membagi tugas, memberi
petunjuk, memfasilitasi, monitoring dan evaluasi,
serta melaporkan pelaksanaan tugas dengan cara
lisan dan tertulis agar analisis jabatan terlaksana
secara efisien dan efektif.

36. Setiap jabatan berisi sekelompok tugas. Tugas
diartikan sebagai “Proses mengolah bahan kerja,
menggunakan alat kerja untuk memperoleh hasil
kerja”. Jumlah jenis tugas dalam jabatan antara 5
(lima) sampai 12 (dua belas) jenis tugas. Setiap tugas
diuraikan dengan jelas menggunakan prinsip WHW
yaitu gambaran tentang apa yang dikerjakan,
bagaimana cara mengerjakannya dan mengapa/tujuan
apa harus dikerjakan. Dalam menyusun rincian tugas,
ada syarat dan norma yang harus ditaati agar rincian
tugas dapat memberikan gambaran yang jelas tentang
“Siapa melakukan Apa”. Dengan demikian setiap
pemangku jabatan benar-benar memahami apa tugas-
tugas yang harus dikerjakannya.
III. Rincian Tugas Jabatan

37. SYARAT DAN NORMA RINCIANTUGAS
1. SYARAT ISI :
UTK MENGETAHUI APAKAH TIAP TUGAS SDH MENCERMINKAN OBYEK,
CARA DAN TUJUAN, DAPAT DICEK DGN MENGGUNAKAN KALIMAT
TANYA :
- APAKAHYG DIKERJAKAN OLEH SI PEMEGANG JAB ? (WHAT)
- BAGAIMANA CARATUGAS ITU DILAKUKAN ? (HOW)
- MENGAPA (TUJUAN)TUGAS ITU DILAKUKAN ? (WHY)
CONTOH : MEMBAGITUGAS KEPADA BAWAHAN DENGAN CARA
MEMBUAT DISPOSISI AGAR TUGAS DAPAT DIPROSES LEBIH LANJUT.
- (WHAT) : MEMBAGITUGAS KEPADA BAWAHAN
- (HOW) : DENGAN CARA MEMBUAT DISPOSISI
- (WHY) :AGAR TUGAS DAPAT DIPROSES LEBIH LANJUT.
A. OBYEK, CARA DAN TUJUAN

38. 2
B. SIFAT TINGKATAN JABATAN
1
38
1) JABATAN STRUKTURAL :
RINCIAN TUGASNYA
MENCERMINKAN
PELAKS FUNGSI MENEJERIAL SPT :
MEMBAGI TGS, MEMBERI PETUNJUK,
MEMBIMBING, MEMBINA,
MENGKOORDINASIKAN, DSB
CONTOH : MEMBERI PETUNJUK KPD
BWHAN BERDSRKAN
KETENTUAN DAN PROSEDUR KERJA
AGAR TDK TERJADI KESALAHAN/
PENYIMPANGAN.
2) JABATAN FUNGSIONAL :
RINCIAN TGSNYA
MENCERMINKAN
PELAKS TGS TEKNIS
OPERASIONAL
SPT : MEMBUAT, MENGETIK,
MENYUSUN, MENGOLAH,
MENCATAT, DSB.
CONTOH : MENGETIK KONSEP SRT
DGN MESIN KOMPUTER
AGAR DPT DIPROSES
SELANJUTNYA.

39. 2. NORMA RINCIANTUGAS
1)VOLUME KALIMAT HRS MENCERMINKAN :
- APAKAHYG DIKERJAKAN OLEH SI PEMEGANG JAB ? (WHAT)
- BAGAIMANA CARATUGAS ITU DILAKUKAN ? (HOW)
- MENGAPA (TUJUAN)TUGAS ITU DILAKUKAN ? (WHY)
WHAT
Apa yang dikerjakan
HOW
Bagaimana cara
pekerjaan itu
dilakukan
WHY
Mengapa atau untuk
tujuan apa pekerjaan
itu dilakukan
Tindak kerja + obyek
kerja
Mesin Peralatan
Perkakas dan Alat
Kerja yang
digunakan atau cara
melakukan tugas
Tujuan tugas
A. NORMA PENYUSUNAN KALIMAT.

40. KALIMAT RINCIAN TGS MERUPAKAN KALIMAT YG MENONJOLKAN
PREDIKAT DAN OBYEK TANPA MENGEMUKAKAN SUBYEKNYA.
PREDIKATNYA BERUJUD KATA YG MENUNJUKKAN TINDAK KERJA.
POLANYA ADALAH : POK (PREDIKAT, OBYEK, KETERANGAN CARA DAN
TUJUAN).
CONTOH : MERENCANAKAN KEGIATAN PERTAHUN ANGGARAN SUB
BAGIAN ANALISA JABATAN DENGAN CARA MEMBUAT KONSEP
KERANGKA ACUAN / TOR (TERM OF REFERENCE) SEBAGAI PEDOMAN
PELAKSANAAN KEGIATAN
PREDIKAT : MERENCANAKAN
OBYEK : KEGIATAN PERTAHUN ANGGARAN SUB BAGIAN
ANALISA JAB
KET. CARA : DENGAN CARA MEMBUAT KONSEP KERANGKA
ACUAN/TOR (TERM OF REFERENCE)
KET. TUJUAN : SEBAGAI PEDOMAN PELAKSANAAN
KEGIATAN
B. POLA SUSUNAN KALIMAT

41. 1) KALIMAT LANGSUNG :
KALIMAT RINCIANTGS HRS DIAWALI DGN PREDIKAT SEBAB
PREDIKAT INILAH YG MERUP INTI RINCIANTGS. PREDIKAT
MENUNJUKKAN APAYG DIKERJAKAN/ MENUNJUKKANTINDAK
KERJA/PERBUATANYG HRS DILAKSANAKAN OLEH PEMEGANG JAB.
2) KALIMAT AKTIF :
RINCIANTGS MERUP RINCIAN ATASTINDAKAN/PERBUATAN YG
DILAKUKAN OLEH PEMEGANG JAB. OLEH KRN ITU KALIMAT
RINCIANTGS HRS KALIMAT AKTIFYAITU KALIMATYG
PREDIKATNYA KATA KERJA AKTIF.
C. GAYA PENULISAN KALIMAT.

42. KATA KERJA SBG CERMIN FUNGSI MENEJEMEN YG
DPT DIGUNAKAN UTK MERUMUSKAN TGS
MENEJERIAL DLM TINGKATAN MENEJEMEN
PUNCAK (LEVELI) :
MERUMUSKAN
KEBIJAKAN
MERUMUSKAN SASARAN
MERENCANAKAN
MENGORGANISASIKAN
MENGENDALIKAN
MENGOORDINASIKAN
MENGARAHKAN
MEMBINA, DLL

43. KATA KERJA SBG CERMIN FUNGSI MENEJEMENYG DPT
DIGUNAKAN UTK MERUMUSKANTGS MENEJERIAL DLM
TINGKATAN MENEJEMEN MENENGAH ATAS (LEVEL II) :
MENGOORDINA
SIKAN
MERUMUSKAN SASARAN
MEMBINA
MENGARAHKAN
MENYELENGGARAKAN
MENGEVALUASI
MELAPORKAN
DLL

44. KATA KERJA SBG CERMIN FUNGSI MENEJEMENYG DPT
DIGUNAKAN UTK MERUMUSKANTGS MENEJERIAL DLM
TINGKATAN MENEJEMEN MENENGAH (LEVEL III) :
MERENCANAKAN
OPERASIONAL
MEMBAGI TUGAS
MEMBERI PETUNJUK
MENGATUR
MENGEVALUASI
MELAPORKAN
MENYELIA
DLL

45. KATA KERJA SBG CERMIN FUNGSI MENEJEMENYG DPT
DIGUNAKAN UTK MERUMUSKANTGS MENEJERIAL DLM
TINGKATAN MENEJEMEN BAWAH (LEVEL IV) :
MEMBERI
PETUNJUK
MEMBAGI TUGAS
MEMBIMBING
MEMERIKSA
MENGECEK
MENGOREKSI
MENGONTROL
MEMBUAT LAPORAN
MERENCANAKAN
KEGIATAN, DLL

46. KATA KERJA YG DPT DIGUNAKAN UTK MERUMUSKAN
TGS TEKNIK ATAU TGS NON
MENEJERIAL/FUNGSIONAL:
MENGAJAR MENGAGENDA
MEMBUAT MEMASUKKAN
MEMINDAHKAN MENCATAT
MENYUSUN MENGELUARKAN
MEMASANG MENGUMPULKAN
MENGEMUDIKAN MENGHIMPUN
MENGHITUNG MENGGANDAKAN
MENYALIN MEMBUBUHKAN
MENGETIK MENGOMPILASI
MENARIK MENGGOLONGKAN
MELAYANI MEMASANG
MENGANALISIS MEWAWANCARAI
MENGOLAH MENABULASIKAN
MENYORTIR MENGANTARKAN
MENYIMPAN MENYAMPAIKAN

47. CONTOH :
Nama Jabatan : Kepala Sub Bagian Analisa Jabatan
(Struktural)
RincianTugas:
1. Merencanakan kegiatan per tahun anggaran Sub Bagian
Analisa Jabatan dengan cara membuat kerangka
acuan/TOR (Term of Reference) sebagai pedoman
pelaksanaan kegiatan
2. Membagi tugas kepada bawahan dengan cara disposisi
atau lisan agar tugas terbagi habis sesuai bidang masing-
masing;
3. Memberi petunjuk kepada bawahan sesuai ketentuan
dan prosedur dengan cara menjelaskan tentang apa,
bagaimana dan output yang harus dihasilkan agar
produktivitas kerja bawahan optimal;
4. Memeriksa hasil kerja bawahan dengan
membandingkan hasil yang dicapai dengan petunjuk
yang sudah diberikan untuk penyempurnaan hasil kerja;

48. 5. Memberikan penilaian terhadap kinerja dan prestasi
kerja bawahan berdasarkan capaian hasil kerja sebagai
bahan untuk peningkatan karier dan pemberian
penghargaaan dan sanksi;
6. Memfasilitasi komponen Kementerian Dalam Negeri
dalam rangka pelaksanaan analisis jabatan dengan
pemberian konsultasi dan bimbingan teknis untuk
menghasilkan informasi jabatan yang akurat, tepat dan
dapat dipertanggungjawabkan;
7. Memfasilitasi Pemerintah Provinsi dalam rangka
pelaksanaan analisis jabatan dengan pemberian
konsultasi dan bimbingan teknis untuk menghasilkan
informasi jabatan yang akurat, tepat dan dapat
dipertanggungjawabkan;

49. 8. Membuat konsep surat/naskah dinas bidang
analisa jabatan Kementerian dan Provinsi
berdasarkan disposisi atasan dan ketentuan
perundangan untuk diajukan kepada pimpinan,
meliputi :
- Konsep surat Menteri/Sekjen/Kepala Biro;
- Konsep nota dinas Kepala Biro/Sekjen;
- Konsep draft rancangan Permendagri tentang
pedoman dan petunjuk teknis bidang analisa
jabatan
- Konsep pointer/makalah;
- Konsep telaahan staf;
- Konsep pidato Menteri/Sekretaris Jenderal;
- Konsep laporan hasil pelaksanaan kegiatan
Sub Bagian Analisa Jabatan Departemen dan
Provinsi.

50. 9. Mengoreksi ketikan konsep surat/naskah dinas
dengan cara menuliskan perbaikan di atas yang salah
untuk penyempurnaan ketikan konsep.
10. Monitoring dan evaluasi implementasi kebijakan
bidang analisajabatan dengan meninjau ke Daerah
untuk memperoleh informasi tentang permasalahan
atau hambatan dalam pelaksanaannya;
11. Mengikuti rapat-rapat pembahasan dengan instansi
terkait berdasarkan disposisi pimpinan untuk
memberikan atau memperoleh masukan dan saran
dalam rapat;
12. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan kegiatan
Sub Bagian Analisa Jabatan kepada pimpinan
secara berkala sebagai bahan masukan bagi
pimpinan dalam pengambilan keputusan lebihlanjut.

51. CONTOH :
Nama Jabatan :Analis Jabatan (JFU)
RincianTugas :
1. Menyusun instrumen pengumpulan data
jabatan dengan membuat kuesioner dan
panduan wawancara sebagai alat
pengumpulan data jabatan.
2. Mengumpulkan data jabatan dengan
menyampaikan kuesioner kepada pegawai
dan melakukan wawancara serta
pengamatan terhadap organisasi dan tata
kerja setiap unit organisasi di lingkungan
komponen Kemdagri.
3. Mengolah data jabatan dengan
mempelajari tugas, fungsi unit, struktur
organisasi, tata hubungan kerja, serta
mengelompokkan tugas yang bersesuaian.

52. 4. Menganalisis data jabatan berdasarkan
pengelompokkan tugas, kesesuaian
syarat, hasil kerja dan waktu
pelaksanaan tugas untuk merumuskan
informasi jabatan.
5. Menyusun uraian jabatan dengan
merumuskan identitas jabatan, hasil
kerja jabatan, bahan kerja, perangkat
kerja, sifat jabatan, ringkasan uraian
jabatan, uraian tugas, wewenang,
tanggung jawab, korelasi jabatan serta
persyaratan jabatan.
6. Menyusun berbagai informasi jabatan
dalam bentuk uraian jabatan, kamus
jabatan, klasifikasi jabatan, peta jabatan
atau bentuk lain untuk berbagai
keperluan.

53. CONTOH :
Nama Jabatan : Agendaris (JFU)
RincianTugas:
1. Menerima surat/naskah dinas yang masuk,
mencatat nomor, tanggal, perihal surat/naskah
dinas serta permasalahannya dalam buku agenda
agar surat/ naskah dinas tercatat;
2. Mengajukan surat/naskah dinas yang sudah
diagendakan dengan menyerahkan kepada Kepala
Biro untuk didisposisi;
3. Mendistribusikan surat/naskah dinas yang sudah
didisposisi ke unit kerja (Bagian-Bagian) dengan
buku ekspedisi agar surat/naskah dinas dapat
diproses lebih lanjut;

54. 4. Memberi nomor, tanggal surat/naskah
dinas keluar dan mencatat dalam buku
agenda agar surat/naskah dinas siap
dikirim;
5. Membuat rekapitulasi surat masuk dan
keluar secara berkala sebagai bahan
laporan rutin.
6. Menyimpan arsip surat/naskah dinas yang
sudah diproses dalam box file sesuai tata
cara penyimpanan agar surat/naskah dinas
mudah ditemukan bila dibutuhkan;
7. Mencatat jadwal kegiatan rapat Kepala
Biro di papan tulis agar dapat mengikuti
kegiatan rapat tepat waktu.

55. Hak yang dimiliki oleh pemangku jabatan untuk mengambil suatu tindakan atau
keputusan mengenai suatu hal agar tugas yang dilaksanakan dapat berhasil
dengan baik, dengan adanya perumusan yang jelas maka dapat dihindarkan
terjadinya penyalahgunaan atau duplikasi wewenang.
CONTOH :
1. Nama Jabatan : Kepala Sub Bagian Analisa Jabatan Kemen. & Prov.
Wewenang : - Membimbing dan menegur bawahan
- Menilai DP-3
- Memberi reward and punishment kepada bawahan
- Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan.
- Membuat laporan.
IV. Wewenang

56. Tanggung jawab yang dimiliki pemangku jabatan dalam
pelaksanaan tugas.
CONTOH :
1. Nama Jabatan : Kepala Sub Bagian Analisa Jabatan Kemen. & Prov
Tanggungjawab :
- Kelancaran rencana kegiatan Sub Bagian.
- Kebenaran data dan informasi.
- Ketepatan waktu melaksanakan tugas.
- Kelayakan distribusi tugas.
- Kerahasiaan bidang tugas.
V. Tanggung Jawab

57. Merupakan produk atau keluaran (output) jabatan. Setiap jabatan harus
mempunyai produk atau output. Hasil kerja diperoleh dari bahan kerja
yang diolah/diproses dengan alat kerja. Proses mengolah bahan kerja
menggunakan alat kerja untuk memperoleh hasil kerja disebut TUGAS.
Dengan demikian, setiap tugas menghasilkan hasil kerja.
Hasil kerja dapat berupa :
- Benda2 atau sesuatu yang bersifat fisik.
- Data, informasi, layanan atau sesuatu yang bersifat non fisik.
CONTOH :
1. Nama Jabatan : Pengaplikasi Program (JFU)
Hasil Kerja : Aplikasi Program
2. Nama Jabatan : Pemroses Bahan Mutasi Pegawai (JFU)
Hasil Kerja : Bahan Mutasi Pegawai
VI. Hasil Kerja

58. Hasil Kerja :
a. Rencana kegiatan Sub Bagian Analisa Jabatan;
b. Terbagi habisnya tugas kepada bawahan;
c. Optimalisasi produktivitas kerja bawahan;
d. Penyempurnaan hasil kerja bawahan;
e. Terbinanya karier bawahan;
f. Tersusunnya Informasi Jabatan komponen Kementerian Dalam Negeri yang
akurat, tepat dan dapat dipertanggungjawabkan;
g. Tersusunnya Informasi Jabatan Pemerintah Daerah yang akurat, tepat dan
dapat dipertanggungjawabkan
h. Tersedia konsep surat/naskah dinas untuk diajukan kepada pimpinan;
i. Penyempurnaan ketikan konsep surat/naskah dinas;
j. Tersedianya informasi tentang permasalahan atau hambatan implementasi
kebijakan bidang analisa jabatan;
k. Laporan hasil rapat;
l. Laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan Sub Bagian Analisa Jabatan.
CONTOH :
1. Nama Jabatan : Kepala Sub Bagian Analisa Jabatan

59. merupakan masukan (input) yang diproses dengan alat
kerja untuk memperoleh hasil kerja.
Sesuatu yang diolah atau diproses tersebut dapat
berupa data atau benda.
CONTOH :
1. Nama Jabatan : Pengentri Data Perangkat Daerah (JFU)
Hasil Kerja : Entrian Data Perangkat Daerah
Bahan Kerja : Data Perangkat Daerah
2. Nama Jabatan : Pengaplikasi Program (JFU)
Hasil Kerja : Aplikasi Program
Bahan Kerja : Data Program
VII. Bahan Kerja

60. CONTOH :
Nama Jabatan : Kepala Sub Bagian Analisa Jabatan (Struktural)
a. Hasil Kerja : Rencana Kegiatan per Tahun Anggaran Sub
Bagian Analisa Jabatan
Bahan Kerja : - Sasaran Program Prioritas yang ingin dicapai
- Kebijakan pimpinan
b. Hasil Kerja : Laporan Monitoring dan Evaluasi
Bahan Kerja : Informasi Monitoring dan Evaluasi
c. Hasil Kerja : Konsep materi rapat pimpinan
Bahan Kerja : Disposisi tugas pimpinan

61. Merupakan alat yang digunakan dalam memproses input/ bahan kerja untuk
memperoleh hasil kerja, seperti alat tulis, komputer, dan alat-alat lain yang spesifik
sesuai dengan jabatannya.
CONTOH :
1. Nama Jabatan : Pengentri Data Perangkat Daerah (JFU)
Hasil Kerja : Entrian Data Perangkat Daerah
Bahan Kerja : Data Perangkat Daerah
Alat Kerja : Alat tulis, Komputer/Laptop/NoteBook
2. Nama Jabatan : Pengaplikasi Program (JFU)
Hasil Kerja : Aplikasi Program
Bahan Kerja : Data Program
Alat Kerja : Alat tulis, Komputer/Laptop/NoteBook
3. Nama Jabatan : Bendaharawan
Hasil Kerja : Laporan Keuangan
Alat Kerja : Alat tulis dan kalkulator
VIII. Perangkat Kerja

62. CONTOH :
Nama Jabatan : Kepala Sub Bagian Analisa Jabatan (Struktural)
a. Hasil Kerja : Rencana Kegiatan per Tahun Anggaran Sub
Bagian Analisa Jabatan
Bahan Kerja : - Sasaran Program Prioritas yang ingin dicapai
- Kebijakan pimpinan
Alat Kerja : Alat tulis, Komputer/Laptop/NoteBook
b. Hasil Kerja : Laporan Monitoring dan Evaluasi
Bahan Kerja : Informasi Monitoring dan Evaluasi
Alat Kerja : Alat tulis, Komputer/Laptop/NoteBook
c. Hasil Kerja : Konsep materi rapat pimpinan
Bahan Kerja : Disposisi tugas pimpinan
Alat Kerja : Alat tulis, Komputer/Laptop/NoteBook

63.
IX.IX. Hubungan KerjaHubungan Kerja
(Dengan jabatan apa, unit kerja, atau instansi mana Saudara berhubungan, baik timbal(Dengan jabatan apa, unit kerja, atau instansi mana Saudara berhubungan, baik timbal
balik maupun searah, baik vertikal, horizontal maupun diagonal dan sebutkan untuk tugas apabalik maupun searah, baik vertikal, horizontal maupun diagonal dan sebutkan untuk tugas apa
Saudara berhubungan misalnya: bidang kepegawaian berhubungan dengan BKD).Saudara berhubungan misalnya: bidang kepegawaian berhubungan dengan BKD).
X.X. Keadaan Tempat KerjaKeadaan Tempat Kerja
Bekerja dalam ruangan dengan kondisi umum tempat kerja dan lingkungan kerjaBekerja dalam ruangan dengan kondisi umum tempat kerja dan lingkungan kerja
tidak terdapat karakteristik yang berpengaruh negatif terhadap pemegang jabatan.tidak terdapat karakteristik yang berpengaruh negatif terhadap pemegang jabatan.
XIXI.. Upaya FisikUpaya Fisik
Fisik yang digunakan dominan duduk dan berbicara pada waktu melaksanakan tugas.Fisik yang digunakan dominan duduk dan berbicara pada waktu melaksanakan tugas.
XII.XII. Kemungkinan RisikoKemungkinan Risiko BahayaBahaya
Tidak ada risiko bahaya dalam jabatan ini.Tidak ada risiko bahaya dalam jabatan ini.
X1II.X1II. Syarat JabatanSyarat Jabatan
13.1. Pangkat13.1. Pangkat ::
13.2. Pengetahuan Kerja13.2. Pengetahuan Kerja : Teknik menganalisis: Teknik menganalisis
13.3. Keterampilan13.3. Keterampilan ::
13.4. Pendidikan13.4. Pendidikan :: minimal S1 jurusanminimal S1 jurusan ManajemenManajemen PemerintahanPemerintahan
13.5.Pelatihan Teknis : O & M; Analisis Jabatan13.5.Pelatihan Teknis : O & M; Analisis Jabatan
Diklatpim IV /ADUMLADiklatpim IV /ADUMLA
13.6. Pengalaman Kerja13.6. Pengalaman Kerja :: Pernah bertugas sebagai Tenaga AnalisPernah bertugas sebagai Tenaga Analis
13.7. Bakat13.7. Bakat :: kecakapan verbal untuk berkomunikasikecakapan verbal untuk berkomunikasi
13.8. Temperamen13.8. Temperamen :: mampu menyesuaikan diri dengan pekerjaan yangmampu menyesuaikan diri dengan pekerjaan yang
harus berhubungan dengan orang lain secara timbal balikharus berhubungan dengan orang lain secara timbal balik
13.9. Minat13.9. Minat :: menyenangi pekerjaan yang berkaitan dengan data/menyenangi pekerjaan yang berkaitan dengan data/iinformasinformasi
13.10.Kondisi fisik13.10.Kondisi fisik :: Sehat Jasmani & RohaniSehat Jasmani & Rohani
IX.IX. Hubungan KerjaHubungan Kerja
(Dengan jabatan apa, unit kerja, atau instansi mana Saudara berhubungan, baik timbal(Dengan jabatan apa, unit kerja, atau instansi mana Saudara berhubungan, baik timbal
balik maupun searah, baik vertikal, horizontal maupun diagonal dan sebutkan untuk tugas apabalik maupun searah, baik vertikal, horizontal maupun diagonal dan sebutkan untuk tugas apa
Saudara berhubungan misalnya: bidang kepegawaian berhubungan dengan BKD).Saudara berhubungan misalnya: bidang kepegawaian berhubungan dengan BKD).
X.X. Keadaan Tempat KerjaKeadaan Tempat Kerja
Bekerja dalam ruangan dengan kondisi umum tempat kerja dan lingkungan kerjaBekerja dalam ruangan dengan kondisi umum tempat kerja dan lingkungan kerja
tidak terdapat karakteristik yang berpengaruh negatif terhadap pemegang jabatan.tidak terdapat karakteristik yang berpengaruh negatif terhadap pemegang jabatan.
XIXI.. Upaya FisikUpaya Fisik
Fisik yang digunakan dominan duduk dan berbicara pada waktu melaksanakan tugas.Fisik yang digunakan dominan duduk dan berbicara pada waktu melaksanakan tugas.
XII.XII. Kemungkinan RisikoKemungkinan Risiko BahayaBahaya
Tidak ada risiko bahaya dalam jabatan ini.Tidak ada risiko bahaya dalam jabatan ini.
X1II.X1II. Syarat JabatanSyarat Jabatan
13.1. Pangkat13.1. Pangkat ::
13.2. Pengetahuan Kerja13.2. Pengetahuan Kerja : Teknik menganalisis: Teknik menganalisis
13.3. Keterampilan13.3. Keterampilan ::
13.4. Pendidikan13.4. Pendidikan :: minimal S1 jurusanminimal S1 jurusan ManajemenManajemen PemerintahanPemerintahan
13.5.Pelatihan Teknis : O & M; Analisis Jabatan13.5.Pelatihan Teknis : O & M; Analisis Jabatan
Diklatpim IV /ADUMLADiklatpim IV /ADUMLA
13.6. Pengalaman Kerja13.6. Pengalaman Kerja :: Pernah bertugas sebagai Tenaga AnalisPernah bertugas sebagai Tenaga Analis
13.7. Bakat13.7. Bakat :: kecakapan verbal untuk berkomunikasikecakapan verbal untuk berkomunikasi
13.8. Temperamen13.8. Temperamen :: mampu menyesuaikan diri dengan pekerjaan yangmampu menyesuaikan diri dengan pekerjaan yang
harus berhubungan dengan orang lain secara timbal balikharus berhubungan dengan orang lain secara timbal balik
13.9. Minat13.9. Minat :: menyenangi pekerjaan yang berkaitan dengan data/menyenangi pekerjaan yang berkaitan dengan data/iinformasinformasi
13.10.Kondisi fisik13.10.Kondisi fisik :: Sehat Jasmani & RohaniSehat Jasmani & Rohani

64. KEPALA BIRO
ORGANISASI
Kepala Bagian
Analisa Jabatan
Kepala Bagian
Kelembagaaan
Kepala Sub Bagian
Anjab Kem &
Prov
Kepala Sub Bagian
Anjab Kabupaten/
Kota
Kepala Sub Bagian
Kelembagaan
Kem & Prov
Kepala Sub Bagian
Kelembagaan
Kab/Kota
Analis Jabatan
Evaluator Lap Hasil
Anjab Kem & Prov
Analis Jabatan
Evaluator Lap Hasil
Anjab Kab/Kota
Penyusun Bahan
Organisasi Kem &
Prov
Evaluator Org
Kem & Prov
Penyusun Bahan
Organisasi Kab/Kota
Evaluator Perangkat
Daerah
PETA JABATANContoh :

65. URAIAN JABATAN (UJ)
1. IDENTITAS JABATAN
1.1 KODE JABATAN: ………………
1.2 NAMA JABATAN : KEPALA SUB BAGIAN ANALISA JABATAN KEM & PROVINSI
1.3 UNIT KERJA :
ESELON IV : SUB BAGIAN ANALISA JABATAN KEM & PROVINSI
ESELON III : BAGIAN ANALISA JABATAN
ESELON II : BIRO ORGANISASI
ESELON I : SEKRETARIAT JENDERAL
2. IKHTISAR JABATAN :
Merencanakan kegiatan, membagi tugas, memberi petunjuk, mengoreksi, mengevaluasi,
memfasilitasi dan melaporkan pelaksanaan tugas bidang analisa jabatan kementerian dan
provinsi berdasarkan kebijakan Pimpinan dan Peraturan Perundangan dalam rangka mencapai
sasaran yang sudah ditetapkan secara efektif dan efisien.
3. RINCIAN TUGAS JABATAN :
a. Merencanakan kegiatan, membagi tugas, memberi petunjuk, mengoreksi, mengevaluasi,
memfasilitasi dan melaporkan pelaksanaan tugas bidang analisa jabatan Kementerian dan
Provinsi berdasarkan kebijakan pimpinan dan peraturan perundangan dalam rangka mencapai
sasaran yang sudah ditetapkan secara efektif dan efisien.
b. Membagi tugas kepada bawahan dengan cara disposisi atau lisan agar tugas terbagi
habis sesuai bidang masing-masing;
c. Memberi petunjuk kepada bawahan sesuai ketentuan dan prosedur dengan cara
menjelaskan tentang apa, bagaimana dan output yang harus dihasilkan agar produktivitas kerja
bawahan optimal;
d. Memeriksa hasil kerja bawahan dengan membandingkan hasil yang dicapai dengan
petunjuk yang sudah diberikan untuk penyempurnaan hasil kerja;

66. e. Memberikan penilaian terhadap kinerja dan prestasi kerja bawahan berdasarkan capaian hasil kerja
sebagai bahan untuk peningkatan karier dan pemberian penghargaaan dan sanksi;
f. Memfasilitasi komponen Kementerian Dalam Negeri dalam rangka pelaksanaan analisis jabatan dengan
pemberian konsultasi dan bimbingan teknis untuk menghasilkan informasi jabatan yang akurat, tepat dan
dapat dipertanggungjawabkan;
g. Memfasilitasi Pemerintah Provinsi dalam rangka pelaksanaan analisis jabatan dengan pemberian
konsultasi dan bimbingan teknis untuk menghasilkan informasi jabatan yang akurat, tepat dan dapat
dipertanggungjawabkan;
h. Membuat konsep surat/naskah dinas bidang analisa jabatan Kementerian dan Provinsi berdasarkan
disposisi atasan dan ketentuan perundangan untuk diajukan kepada pimpinan, meliputi :
- Konsep surat Menteri/Sekjen/Kepala Biro;
- Konsep nota dinas Kepala Biro/Sekjen;
- Konsep draft rancangan Permendagri tentang pedoman dan petunjuk teknis bidang analisa jabatan
- Konsep pointer/makalah;
- Konsep telaahan staf;
- Konsep pidato Menteri/Sekretaris Jenderal;
- Konsep laporan hasil pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Analisa Jabatan Kementerian dan Provinsi
i. Mengoreksi ketikan konsep surat/naskah dinas dengan cara menuliskan perbaikan di atas yang salah
untuk penyempurnaan ketikan konsep.
j. Monitoring dan evaluasi implementasi kebijakan bidang analisa jabatan dengan meninjau ke Provinsi
untuk memperoleh informasi tentang permasalahan atau hambatan dalam pelaksanaannya;
k. Mengikuti rapat-rapat pembahasan dengan instansi terkait berdasarkan disposisi pimpinan untuk
memberikan atau memperoleh masukan dan saran dalam rapat;
l. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan kegiatan Sub Bagian Analisa Jabatan Kementerian dan Provinsi
kepada pimpinan secara berkala sebagai bahan masukan bagi pimpinan dalam pengambilan keputusan
lebih lanjut.

67. 4. WEWENANG:
- Membimbing dan menegur bawahan
- Menilai DP-3
- Memberi reward and punishment kepada bawahan
- Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan.
- Membuat laporan.
5. TANGGUNG JAWAB:
- Kelancaran rencana kegiatan Sub Bagian.
- Kebenaran data dan informasi.
- Ketepatan waktu melaksanakan tugas.
- Kelayakan distribusi tugas.
- Kerahasiaan bidang tugas.

68. 6. HASIL KERJA :
a. Rencana kegiatan Sub Bagian Analisa Jabatan Kementerian dan Provinsi;
b. Terbagi habisnya tugas kepada bawahan;
c. Optimalisasi produktivitas kerja bawahan;
d. Penyempurnaan hasil kerja bawahan;
e. Terbinanya karier bawahan;
f. Tersusunnya Informasi Jabatan komponen Kementerian Dalam Negeri yang akurat,
tepat dan dapat dipertanggungjawabkan;
g. Tersusunnya Informasi Jabatan Pemerintah Provinsi yang akurat, tepat dan dapat
dipertanggungjawabkan
h. Tersedia konsep surat/naskah dinas untuk diajukan kepada pimpinan;
i. Penyempurnaan ketikan konsep surat/naskah dinas;
j. Tersedianya informasi tentang permasalahan atau hambatan implementasi kebijakan
bidang analisa jabatan;
k. Laporan hasil rapat;
l. Laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan Sub Bagian Analisa Jabatan Departemen dan
Provinsi.
7. BAHAN KERJA :
a. Disposisi tugas dari Kepala Bagian;
b. Peraturan perundang-undangan bidang analisa jabatan;
c. Naskah/surat dinas;
d. ATK habis pakai.

69. NO JABATAN UNIT KERJA/ INSTANSI HUBUNGAN TUGAS
1.
2.
3.
Kepala Biro Organisasi
Kabag. Analisa Jabatan
Karo. Organisasi
Setjen Kemendagri
Biro Organisasi
Setda Provinsi
Struktural/Perintah
Struktural/Perintah
Fasilitasi & Koord
8. PERANGKAT KERJA :
a. Komputer, USB/FlashDisk, Internet,
b. Faximilli, ATK habis pakai
c. Kertas, pulpen
9. HUBUNGAN KERJA JABATAN:
10. KEADAAN TEMPAT KERJA:
Bekerja dalam ruangan dengan kondisi umum tempat kerja dan lingkungan kerja tidak terdapat
karakteristik yang berpengaruh negatif terhadap pemegang jabatan.
11. UPAYA FISIK:
Fisik yang digunakan dominan duduk dan berbicara pada waktu melaksanakan tugas.
12. KEMUNGKINAN RESIKO BAHAYA:
Tidak ada risiko bahaya dalam jabatan ini.

70. 13. SYARAT JABATAN :
13.1. PANGKAT/Gol : Penata/IIIc
13.2. PENGETAHUAN KERJA : Teknik menganalisis
13.3. KETERAMPILAN : Mampu dan terampil mengoperasikan komputer
13.4. PENDIDIKAN FORMAL : Sarjana (S1) Manajemen/Pemerintahan
13.5. PELATIHAN/KURSUS : Diklatpim IV /Adumla
Organisasi dan Metode
13.6. PENGALAMAN KERJA : Pernah bertugas sebagai Tenaga Analis
13.7. BAKAT : Intelegensia dan verbal.
13.8. MINAT : Pilihan melakukan kegiatan yang berhubungan dengan informasi/data
13.9. TEMPERAMEN : Kemampuan menyesuaikan diri menerima tanggung jawab untuk kegiatan
memimpin, mengendalikan dan merencanakan.
13.10. KONDISI FISIK : Sehat Jasmani & Rohani

71. adalah paparan masalah
atau temuan-temuan yg
diperoleh dilapangan yg
berkaitan dgn
kepegawaian,
organisasi, dan
tatalaksana.
Rekomendasi dimaksudkan
sebagai pemberian informasi/
laporan tentang adanya hal-
hal yg menyimpang dan me-
merlukan pembenahan
dengan adanya analisis
jabatan atau memerlukan
kebijakan utk pemecahan
masalah, seperti
1. Ditemukan duplikasi tugas pokok dan fungsi unit kerja;
2. Ditemukannya tugas pokok dan fungsi unit kerja yg tidak dapat dijabarkan
lebih lanjut menjadi tugas-tugas jabatan atau terlalu sempit, atau kurang
memperlihatkan eksistensi sebuah unit kerja.
3. Ditemukannya penempatan pegawai yg tidak sesuai dengan syarat jabatan
yg didudukinya.
4. Ditemukannya data kelebihan atau kekurangan pegawai, dlsb.
1. Ditemukan duplikasi tugas pokok dan fungsi unit kerja;
2. Ditemukannya tugas pokok dan fungsi unit kerja yg tidak dapat dijabarkan
lebih lanjut menjadi tugas-tugas jabatan atau terlalu sempit, atau kurang
memperlihatkan eksistensi sebuah unit kerja.
3. Ditemukannya penempatan pegawai yg tidak sesuai dengan syarat jabatan
yg didudukinya.
4. Ditemukannya data kelebihan atau kekurangan pegawai, dlsb.
REKOMENDASIREKOMENDASI

72. Dokumen yang Harus DiisiDokumen yang Harus Diisi
Setiap PNS mengisi Kuesioner Analisis Jabatan
Tim menyusun Uraian jabatan
Setiap Unit Kerja Menyusun Peta Jabatan (Per Unit
Eselon 2).
Masing-Masing Unit Kerja (eselon 2) menyusun
Laporan Analisis Jabatan

73. TERIMA KASIH……
BIRO ORGANISASIBIRO ORGANISASI
SEKRETARIAT JENDERALSEKRETARIAT JENDERAL
KEMENTERIAN DALAM NEGERIKEMENTERIAN DALAM NEGERI