1. Penilaian 100 Hari Kebijakan Presiden
dan Kabinet Indonesia Bersatu II
21 Oktober 2009 – 27 Januari
2010
1

2. Pendahuluan
 Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia Tahun 2009 diselenggarakan untuk memilih
Presiden dan Wakil Presiden Indonesia periode 2009-2014. Pemungutan suara diselenggarakan pada 8 Juli 2009.
Pasangan Susilo Bambang Yudhoyono-Boediono berhasil menjadi pemenang dalam satu putaran langsung dengan
memperoleh suara 60,80%, mengalahkan pasangan Megawati Soekarnoputri-Prabowo Subianto dan Muhammad
Jusuf Kalla-Wiranto, dan pada tanggal 20 Oktober 2009 SBY-Boediono dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden.
 Sebuah sumpah yang tidak ringan. Meski begitu SBY dan Boediono siap mengemban amanah sampai dengan masa
jabatannya yaitu lima tahun mendatang. Pengalaman sebelumnya menjadi bekal untuk memberikan yang terbaik buat
bangsa dan negara. Untuk menghadapi masalah tersebut SBY memiliki tiga kunci antara lain: jangan menyerah dan
patah semangat, persatuan dan kesatuan, menjaga jati diri ke-Indonesiaan. Dalam menjalankan amanah rakyat lima
tahun mendatang, SBY dan Boediono telah menetapkan program 100 hari, program satu tahun, dan program lima
tahun dengan esensi utama yaitu : Peningkatan kesejahteraan rakyat, penguatan demokrasi, penegakan keadilan.
2

3.  Ada tiga dimensi penting dalam mengevaluasi efektivitas pemimpin baru, diantaranya bagi pemimpin baru yang
harus menjadi tujuan pertama adalah mengamankan awal kemenangan, ini berfungsi untuk membangun
kredibilitas dan menciptakan pengertian umum di antara masyarakat yang membangun momentum untuk perubahan
yang positif. solid di awal kemenangan merupakan awal yang baik. Tetapi pemimpin harus meletakan dasar bagi
perubahan dalam tahun pertamanya, sebuah tim yang kuat sangat penting untuk fondasi tersebut. Akhirnya,
pemimpin baru harus segera mengkomunikasikan visi yang akan mereka lakukan selama masa jabatan.
 Apakah SBY sudah melakukan langkah diatas untuk mengamankan posisinya dan mendapatkan simpatik dari rakyat?.
Untuk itu Stratos mengadakan riset Media analisis tentang penilaian kebijakan Presiden dan Kabinet Indonesia
Bersatu II. Dalam rangka memberikan informasi, gambaran situasi serta penilaian tentang kebijakan Kabinet pada
pemerintahan SBY-Boediono periode 2009-2014.
3

4. Tujuan
Untuk memberikan penilaian tentang kinerja dan kebijakan Presiden dan Kabinet
Indonesia Bersatu II melalui pemberitaan di media cetak (Koran) selama 100 hari.
Untuk mengetahui kekurangan dan kelemahan dari kebijakan Presiden dan Kabinet
Indonesia Bersatu II.
4

5. Metodologi
Riset berupa media analisis dengan menilai dari beberapa pemberitaan di media cetak.
Riset ini dilakukan dari tanggal 21 Oktober 2009– 27 Januari 2010. Dari pemberitaan
yang ada mengenai kebijakan Presiden dan KIB II dinilai, kemudian pemberitaan yang
sudah dinilai dikelompokan sesuai dengan bidangnya.
Riset ini menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan ini merupakan suatu proses
penelitian dan pemahaman yang berdasarkan pada metodologi yang menyelidiki suatu
fenomena sosial dan keterlibatan manusia di dalamnya. Pada pendekatan ini, peneliti
membuat suatu gambaran kompleks, dan meneliti pesan dari apa yang dipublikasikan
koran-koran nasional.
5

6. Beberapa Kebijakan yang banyak disorot
 Di lihat dari chart yang paling banyak menjadi pemberitaan yaitu kebijakan di bidang ekonomi, yang
dalam hal ini paling banyak disorot adalah masalah PLN. Ini adalah akibat dari sering dan meluasnya
pemadaman bergilir. Banyak dampak yang diakibatkan pemadaman listrik oleh PLN terutama Industri-
industri dan perusahaan-perusahaan mengalami banyak kerugian. Juga konflik antara Polri dan KPK dan
kasus Bank Century yang resahkan para Investor.
 Pemberitaan kebijakan di bidang hukum yang paling banyak disorot oleh media adalah mengenai kedua
kasus hukum yang sangat rumit dan berlarut-larut yaitu kasus Chandra-Bibit dan kasus Bank Century.
Kedua kasus ini berdampak sangat besar bagi beberapa bidang di antaranya politik, sosial, dan ekonomi.
6

7.  Dalam bidang politik pemerintahan, Citra SBY menurun, ini dikarenakan sikap politik SBY yang tidak
tegas dan lambat terhadap penanganan kasus Bibit-Chandra.
 Di bidang sosial merupakan dampak dari kebijakan SBY pada bidang hukum yang terkesan lambat dan
tidak tegas, sehingga kasus Bibit-Chandra melebar menjadi masalah sosial, banyak aksi demo
masyarakat menuntut penegakan hukum dan akibatnya terjadi People Power yang akan mengancam
kelangsungan kekuasaan SBY.
 Di bidang pendidikan, terjadi penolakan terhadap kebijakan Menteri Pendidikan tentang Ujian Negara oleh
Persatuan Guru Indonesia dan mendesak agar Menteri Pendidikan untuk mendukung Anti-Bullying. Akan
tetapi pemerintah tetap putuskan Ujian Negara tetap dilaksanakan karena menurut Mendiknas Ujian
Negara masih merupakan metode yang terbaik.
7

8.  Dalam bidang kesehatan, Kementrian Kesehatan membuka layanan pengaduan bagi masyarakat. Pengaduan ini guna
menampung aspirasi dan keluhan masyarakat seputar kesehatan. Juga untuk mengoptimalkan kinerja Puskesmas,
pemerintah memberikan kucuran dana sebesar 100 juta per Puskesmas.
 Dalam bidang perindustrian, yang banyak disorot oleh media adalah tentang perjanjian perdagangan bebas Asean –
Cina yang dapat mengakibatkan industri dalam negeri gulung tikar, sehingga pemerintah perlu nego lagi mengenai
perdagangan bebas ini.
 Dalam bidang Perhubungan , Kementerian Perhubungan meminta kepada maskapai RI untuk meningkatkan pelayanan
 Dalam bidang perumahan rakyat, kementrian Perumahan rakyat menertibkan biaya perizinan perumahan, dan
mendorong penyediaan dana murah perumahan dengan dana 7 triliun.
8

9. Kesimpulan
 Langkah pertama bagi pemimpin baru dipilih kembali, maka yang harus menjadi tujuan pertama adalah
mengamankan awal kemenangan. Ini berfungsi untuk membangun kredibilitas dan menciptakan
pengertian umum di antara masyarakat untuk membangun momentum bagi perubahan yang positif. Hal
ini yang tidak dimiliki SBY pada awal masa jabatan periode 2009 – 2014, adalah bahwa SBY tidak bisa
mengamankan di awal kemenangannya. Ini dibuktikan pada pemberitaan media bahwa Pemerintahan SBY
darurat hukum. Ini diakibatkan oleh dua kasus hukum yang berlarut-larut untuk ditangani yaitu kasus
Chandra-Bibit dan kasus Bank Century. Akibatnya masyarakat kurang percaya pada pemerintahan SBY,
sehingga kredibilitas SBY menurun. Dalam dimensi ini pemerintahan SBY mendapat nilai C.
9

10.  Solid di awal kemenangan merupakan sesuatu yang baik. Tetapi pemimpin harus meletakan dasar bagi
perubahan dalam tahun pertamanya. Sebuah tim yang kuat sangat penting untuk fondasi tersebut. Dalam
menjalankan pemerintahannya SBY membentuk jajaran Kabinet yang sekarang dinamai Kabinet Indonesia
Bersatu II. Keputusan SBY untuk merombak menteri-menteri lama merupakan sesuatu yang positif,
bertujuan untuk memperbaiki dan melanjutkan kinerja KIB I yang masih belum tercapai. Oleh karena itu
KIB II dituntut agar dapat membuktikan profesionalisme dan integritas dengan mendorong percepatan
ekonomi Indonesia. Akan tetapi, ada beberapa menteri yang belum memiliki track record dalam
bidangnya sehingga menjadi tantangan buat mereka untuk membuktikan kinerjanya. Dalam dimensi
kedua ini Pemerintahan SBY hanya memperoleh nilai B-.
10

11.  Akhirnya, pemimpin harus segera mengkomunikasikan visi untuk apa yang akan mereka lakukan
selama masa jabatan mereka. Dalam dimensi ini, SBY dan Boediono telah menetapkan program 100
hari, program satu tahun, dan program lima tahun dengan esensi utama yaitu : Peningkatan
kesejahteraan rakyat, penguatan demokrasi, penegakan keadilan. Akan tetapi pada 100 hari pertama
masa jabatannya ternyata kinerja beberapa menteri tidak mendukung esensi utama kebijakan SBY-
Boediono untuk mensejahterkan rakyat. Maka terlihat bahwa kabinet ini mengalami masalah dalam hal
komunikasi. Misalkan pemberitaan tanggal 2 Desember bahwa Kementrian Perindustrian program 100
harinya tidak terarah karena Kemnterian Perindustrian belum memikirkan program jangka pendek,
menengah dan jangka panjang.
11

12. Dalam hal ini, Kementrian Perindustrian hanya mengutamakan dalam pembahasan cetak biru
pengembangan industri manufaktur nasional yang sudah menjadi blue print akhir Desember 2009. selain
itu, perdagangan bebas ASEAN – Cina (ACFTA) yang membuat industri dalam negeri terancam gulung tikar,
akibat kalah bersaing dengan produksi dari Cina. Dalam perjanjian ACFTA Kementrian Perdagangan tidak
mencantumkan poin notifikasi negosiasi ulang 228 pos tarif dalam perdagangan bebas ASEAN-Cina (ACFTA)
di surat yang dikirimkan kepada Sekjen ASEAN, sehingga menurut DPR Perdagangan bebas ini dinilai tidak
transparan. Akan tetapi ada beberapa program pemerintah yang dapat meningkatkan kesejahteraan
rakyatnya yaitu pembangunan 44 kota terpadu mandiri, guna menyerap tenaga kerja lebih dari 120.000 –
480.000 orang. Pada dimensi ini pemerintahan SBY memperoleh nilai C+.
12

13.  Dari ketiga dimensi itu, di awal pemerintahan SBY tidak bisa mengangkat kredibilitasnya yang pada
pemerintahan sebelumnya SBY mempunyai kekuatan, mayoritas masyarakat terus memilihnya pada
PEMILU 2009 lalu. Tapi sekarang masyarakat menilai bahwa SBY tidak mempunyai ketegasan dan
terkesan lamban dalam kasus Bibit-Chandra dan kasus Bank Century, sehingga masyarakat tidak
percaya lagi terhadap pemerintahan SBY terutama pada bidang hukum, dari kedua kasus tersebut tidak
hanya masalah hukum saja tetapi sudah merambah ke masalah sosial. Ini akan mengganggu
kelangsungan pemerintahan SBY. Dari sisi lain kelihatannya SBY mencoba untuk tidak masuk ranah
yudikatif dengan menganjurkan penyelesaian di luar pengadilan. Namun demikian pemberhentian Susno
Duadji dan Kejaksaan Agung mengeluarkan SKPP (Surat Ketetapan Pemberhentian Penuntutan) pada
kasus Bibit-Chandra. Sepertinya SBY memberikan tekanan kepada kepolisian dan Kejaksaan Agung
dengan cara tidak langsung.
13

14. Sedangkan dalam kasus Bank Century masyarakat menilai bahwa aliran dana Bank Century mengalir ke Partai
Demokrat untuk pemenangan SBY menjadi Presiden. sehingga presiden SBY pun mempersilahkan tim pansus
Bank century untuk membuka aliran dana tersebut. Dalam pembentukan kabinetnya SBY-Boediono melakukan
seleksi kelayakan kepada calon para menterinya bertujuan untuk membentuk tim yang sangat kuat dan bisa
memudahkan tercapainya tujuan pemerintah. Keputusan SBY untuk merombak menteri-menteri lama
merupakan sesuatu yang positif yang bertujuan untuk memperbaiki dan melanjutkan kinerja kabinet yang
lama yang masih belum tercapai. Akan tetapi, dalam mewujudkan visi dan misinya para menteri masih belum
efektif dalam bertugas sehingga sampai saat ini beberapa kinerja kabinetnya belum mendukung dari esensi
utama kebijakan SBY-Boediono untuk mensejahterakan rakyat, penguatan demokrasi, penegakan keadilan.
Untuk itu secara keseluruhan selama 100 hari masa jabatan pemerintahan SBY memperoleh nilai C.
14

15. Rekomendasi
 Sebaiknya pemerintahan SBY – Boediono melalui Kabinet Indonesia Bersatu II mampu menyelesaikan
tahun pertamanya dengan baik, misalnya pemerintah ‘low profile’, namun mantap dalam menolong dan
mendukung kehidupan mayoritas masyarakat.
 Pemerintah harus lebih bersemangat dan lebih menekankan terhadap pelayanan kepada masyarakat,
bukan dengan kekuasaan yang mengatur semua sendi kehidupan masyarakat.
15

16. Terima Kasih
Atas
Perhatiannya
16