Dokumen tersebut mengatur tentang perjalanan dinas dalam negeri bagi pejabat negara, pegawai negeri, dan pegawai tidak tetap, mencakup pengertian, ruang lingkup, prinsip, jenis perjalanan dinas jabatan dan biayanya."

1. KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI
BAGI PEJABAT NEGARA, PEGAWAI NEGERI,
DAN PEGAWAI TIDAK TETAP
(PMK Nomor 113/PMK.05/2012)
INTEGRITAS  PROFESIONALISME  SINERGI  PELAYANAN  KESEMPURNAAN

2. PENGERTIAN
1. Perjalanan Dinas Dalam Negeri selanjutnya disebut Perjalanan
Dinas adalah perjalanan ke luar Tempat Kedudukan yang dilakukan
dalam wilayah Republik Indonesia untuk kepentingan negara.
2. Perjalanan Dinas Jabatan adalah Perjalanan Dinas melewati batas
Kota dan/atau dalam Kota dari tempat kedudukan ke tempat yang
dituju, melaksanakan tugas, dan kembali ke tempat kedudukan semula
di dalam negeri.
3. Perjalanan Dinas Pindah adalah Perjalanan Dinas dari tempat
kedudukan yang lama ke tempat kedudukan yang baru berdasarkan
surat keputusan pindah.
Perjalanan Dinas Dalam Negeri selanjutnya disebut Perjalanan Dinas
adalah perjalanan ke luar tempat kedudukan baik perorangan maupun
secara bersama yang jaraknya sekurang-kurangnya 5 (lima) kilometer
Aturan dari batas kota, yang dilakukan dalam wilayah Republik Indonesia
Lama untuk kepentingan negara atas perintah Pejabat yang Berwenang,
termasuk perjalanan dari tempat kedudukan ke tempat meninggalkan
Indonesia untuk bertolak ke luar negeri dan dari tempat tiba di
Indonesia dari luar negeri ke tempat yang dituju di dalam negeri.

3. PENGERTIAN
4. Surat Perjalanan Dinas, selanjutnya disingkat SPD adalah
dokumen yang diterbitkan PPK dalam rangka pelaksanaan
Perjalanan Dinas Pejabat Negara, Pegawai Negeri, Pegawai Tidak
Tetap, dan Pihak Lain.
5. Pelaksana SPD adalah Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan
Pegawai Tidak Tetap yang melaksanakan Perjalanan Dinas.
6. Kota adalah Kota/Kabupaten pembagian wilayah administratif
di Indonesia di bawah Provinsi.
 Surat Perintah Perjalanan Dinas, selanjutnya disebut SPPD
adalah surat perintah kepada Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan
Aturan Pegawai Tidak Tetap untuk melaksanakan Perjalanan Dinas.
Lama  Pejabat yang Berwenang adalah PA/KPA atau pejabat yang diberi
wewenang oleh PA/KPA di lingkungan K/L.
 Kota - (tidak didefinisikan)

4. RUANG LINGKUP PERJALANAN DINAS
1. Mengatur mengenai pelaksanaan dan pertanggungjawaban
Perjalanan Dinas bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan
Pegawai Tidak Tetap yang dibebankan pada Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
2. Perjalanan Dinas, meliputi:
a. Perjalanan Dinas Jabatan; dan
b. Perjalanan Dinas Pindah.
3. Pegawai Negeri, meliputi:
a. Pegawai Negeri Sipil;
b. Calon Pegawai Negeri Sipil;
c. Anggota Tentara Nasional Indonesia; dan
d. Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.
 Pengaturan Perjalanan Dinas Jabatan dan Perjalanan Dinas
Aturan Pindah secara terpisah
Lama
 Pegawai Negeri belum memuat Calon Pegawai Negeri Sipil

5. PRINSIP PERJALANAN DINAS
a. selektif, yaitu hanya untuk kepentingan yang sangat
tinggi dan prioritas yang berkaitan dengan
penyelenggaraan pemerintahan;
b. ketersediaan anggaran dan kesesuaian dengan
pencapaian kinerja Kementerian Negara/Lembaga;
c. efisiensi penggunaan belanja negara; dan
d. akuntabilitas pemberian perintah pelaksanaan
Perjalanan Dinas dan pembebanan biaya Perjalanan
Dinas.
Aturan
Prinsip-prinsip Perjalanan Dinas belum diatur
Lama

6. PERJALANAN DINAS JABATAN......(1)
1. Perjalanan Dinas Jabatan digolongkan menjadi:
a. Perjalanan Dinas Jabatan yang melewati batas Kota;
dan
b. Perjalanan Dinas Jabatan yang dilaksanakan di dalam
Kota.
2. Batas Kota khusus untuk Provinsi DKI Jakarta meliputi
kesatuan wilayah Jakarta Pusat, Jakarta Timur, Jakarta
Utara, Jakarta Barat, dan Jakarta Selatan.
3. Perjalanan Dinas Jabatan yang dilaksanakan di dalam
Kota , terdiri atas:
a. Perjalanan Dinas Jabatan yang dilaksanakan lebih
dari 8 (delapan) jam; dan
b. Perjalanan Dinas Jabatan yang dilaksanakan sampai
dengan 8 (delapan) jam.

7. PERJALANAN DINAS JABATAN......(2)
Perjalanan Dinas Jabatan dilakukan dalam rangka:
a. pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan;
b. mengikuti rapat, seminar, dan sejenisnya;
c. Pengumandahan (detasering);
d. menempuh ujian dinas/ujian jabatan;
e. menghadap Majelis Penguji Kesehatan Pegawai Negeri atau menghadap
seorang dokter penguji kesehatan yang ditunjuk, untuk mendapatkan surat
keterangan dokter tentang kesehatannya guna kepentingan jabatan;
f. memperoleh pengobatan berdasarkan surat keterangan dokter karena
mendapat cedera pada waktu/karena melakukan tugas;
g. mendapatkan pengobatan berdasarkan keputusan Majelis Penguji
Kesehatan Pegawai Negeri;
h. mengikuti pendidikan setara Diploma/S1/S2/S3;
i. mengikuti pendidikan dan pelatihan;
j. menjemput/mengantarkan ke tempat pemakaman jenazah Pejabat
Negara/Pegawai Negeri yang meninggal dunia dalam melakukan Perjalanan
Dinas;
k. menjemput/mengantarkan ke tempat pemakaman jenazah Pejabat
Negara/Pegawai Negeri yang meninggal dunia dari Tempat Kedudukan yang
terakhir ke Kota tempat pemakaman.

8. PERJALANAN DINAS JABATAN......(3)
SURAT TUGAS
1) Perjalanan Dinas Jabatan oleh Pelaksana SPD dilakukan sesuai
perintah atasan Pelaksana SPD yang tertuang dalam Surat Tugas.
2) Surat Tugas dimaksud diterbitkan oleh:
a. kepala satuan kerja untuk Perjalanan Dinas Jabatan yang
dilakukan oleh Pelaksana SPD pada satuan kerja berkenaan;
b. atasan langsung kepala satuan kerja untuk Perjalanan Dinas
Jabatan yang dilakukan oleh kepala satuan kerja;
c. Pejabat Eselon II untuk Perjalanan Dinas Jabatan yang
dilakukan oleh Pelaksana SPD dalam lingkup unit eselon
II/setingkat unit eselon II berkenaan; atau
d. Menteri/Pimpinan Lembaga/Pejabat Eselon I untuk
Perjalanan Dinas Jabatan yang dilakukan oleh Menteri/
Pimpinan Lembaga/ Pejabat Eselon I/ Pejabat Eselon II.
3) Kewenangan penerbitan Surat Tugas dapat didelegasikan kepada
pejabat yang ditunjuk

9. PERJALANAN DINAS JABATAN......(4)
SURAT TUGAS DAN SPD
4) Surat Tugas paling sedikit mencantumkan :
a. Pemberi tugas;
b. Pelaksana tugas;
c. Waktu pelaksanaan tugas; dan
d. Tempat pelaksanaan tugas.
5) Surat Tugas menjadi dasar penerbitan SPD oleh PPK.
6) Dalam penerbitan SPD, PPK berwenang untuk menetapkan tingkat biaya
Perjalanan Dinas dan alat transpor yang digunakan untuk
melaksanakan Perjalanan Dinas Jabatan yang bersangkutan dengan
memperhatikan kepentingan serta tujuan Perjalanan Dinas tersebut.
7) Perjalanan Dinas Jabatan di dalam Kota yang dilaksanakan sampai dengan 8
(delapan) jam dapat dilakukan tanpa penerbitan SPD.
8) Perjalanan Dinas Jabatan di dalam Kota yang dilaksanakan sampai dengan 8
(delapan) jam tanpa penerbitan SPD, pembebanan biaya Perjalanan Dinas
Jabatan oleh PPK dicantumkan dalam Surat Tugas.
9) SPD dibuat sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I PMK.

10. Format SPD
Halaman 1
(Lampiran I PMK)
Pada Keterangan lain-lain dicantumkan
Nomor dan tanggal Surat Tugas

11. Format SPD
Halaman 2
(Lampiran I PMK)
Untuk PDJ yang biayanya
dibebankan pada DIPA
Pelaksana SPD
ditandatangani oleh Kepala
Satker atau Pejabat yang
ditunjuk pada instansi
Pelaksana SPD
Untuk PDJ yang biayanya
dibebankan pada DIPA Satker
Penyelenggara, tidak perlu
ditandatangani oleh Kepala
Satker atau Pejabat yang
ditunjuk atau Atasan
Pelaksana SPD

12. BIAYA PERJALANAN DINAS JABATAN.....(1)
1) Perjalanan Dinas Jabatan terdiri atas
komponen-komponen sebagai berikut:
a. uang harian;
b. biaya transpor;
c. biaya penginapan;
d. uang representasi;
e. sewa kendaraan dalam Kota; dan/atau
f. biaya menjemput/mengantar jenazah.

13. BIAYA PERJALANAN DINAS JABATAN .....(2)
2) Uang harian terdiri atas:
a. uang makan;
b. uang transpor lokal; dan
c. uang saku.
3) Biaya transpor terdiri atas:
a. perjalanan dinas dari tempat kedudukan sampai
tempat tujuan keberangkatan dan kepulangan
termasuk biaya ke terminal bus/ stasiun/
bandara/pelabuhan keberangkatan;
b. retribusi yang dipungut di terminal bus/stasiun/
bandara/pelabuhan keberangkatan dan
kepulangan.

14. BIAYA PERJALANAN DINAS JABATAN .....(3)
4) Biaya penginapan merupakan biaya yang diperlukan untuk
menginap:
a. di hotel; atau
b. di tempat menginap lainnya.
5) Dalam hal Pelaksana SPD tidak menggunakan biaya
penginapan, berlaku ketentuan sebagai berikut:
a. Pelaksana SPD diberikan biaya penginapan sebesar
30% (tiga puluh persen) dari tarif hotel di Kota Tempat
Tujuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri
Keuangan mengenai Standar Biaya;
b. Biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada huruf a
dibayarkan secara lumpsum.
6) Uang representasi dapat diberikan kepada Pejabat
Negara, Pejabat Eselon I, dan Pejabat Eselon II selama
melakukan Perjalanan Dinas.

15. BIAYA PERJALANAN DINAS JABATAN .....(4)
7) Sewa kendaraan dalam Kota dapat diberikan kepada
Pejabat Negara untuk keperluan pelaksanaan tugas di
Tempat Tujuan.
8) Sewa kendaraan sudah termasuk biaya untuk
pengemudi, bahan bakar minyak, dan pajak.
9) Biaya menjemput/mengantar jenazah meliputi biaya bagi
penjemput/pengantar, biaya pemetian dan biaya
angkutan jenazah.
10)Komponen biaya Perjalanan Dinas Jabatan dicantumkan
pada Rincian Biaya Perjalanan Dinas (Lampiran II PMK).

16. Format Rincian
Biaya Perjadin
(Lampiran II PMK)

17. STRUKTUR PERJALANAN DINAS JABATAN
Perjalanan Dinas Jabatan Melewati
Batas Kota
 Untuk daerah yang sulit
Perjalanan transportasi ; atau
Perjalanan Dinas Jabatan Dalam  Untuk pelaksanaan
Dinas Jabatan Kota Lebih dari 8 Jam tugasnya memerlukan
(11 jenis) waktu lebih dari 8 jam.
Perjalanan Dinas Jabatan Dalam
Kota sampai dengan 8 Jam
biaya yang diberikan
dijelaskan dalam bentuk tabel

18. Biaya
Jenis Perjalanan Dinas Jabatan (PDJ) Biaya Biaya
Uang Jumlah Hari Pemetian
Pengina Transpor
MELEWATI BATAS KOTA Harian Dibayarkan Angkutan
pan Pegawai
Jenazah
a. PDJ dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat √ √ √ Sesuai
-
pada jabatan Penugasan
b. PDJ untuk mengikuti rapat, seminar dan sejenisnya. Sesuai -
√ 1) √ 1) √ 1)
Penugasan
c. PDJ dalam rangka detasering. √ √ 2) √ 3) Maks 90 hr
d. PDJ untuk menempuh ujian dinas / ujian jabatan. √ √ √ 2 hari -
e. PDJ untuk menghadap Majelis Penguji Kesehatan Pegawai Negeri -
Sesuai
atau menghadap seorang dokter penguji kesehatan yang ditunjuk,
√ √ √ Penugasan
untuk mendapatkan surat keterangan dokter tentang kesehatannya
guna kepentingan jabatan.
f. PDJ untuk memperoleh pengobatan berdasarkan surat keterangan -
Sesuai
dokter karena mendapat cedera pada waktu/karena melakukan √ √ √
Penugasan
tugas.
g. PDJ untuk mendapatkan pengobatan berdasarkan keputusan Sesuai -
√ √ √
Majelis Penguji Kesehatan Pegawai Negeri. Penugasan
h. PDJ untuk mengikuti pendidikan setara Diploma/S1/S2/S3. √ √ √ Maks 2 hari -
Sesuai -
i. PDJ untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan. √ 4) √ 5) √
Penugasan
j. PDJ untuk menjemput/ mengantarkan ke tempat pemakaman
jenazah pejabat negara/pegawai negeri yang meninggal dunia √ √ √ Maks 3 hari √
dalam melakukan perjalanan dinas.
k. PDJ untuk menjemput/ mengantarkan ke tempat pemakaman
jenazah pejabat negara/pegawai negeri yang meninggal dunia dari √ √ √ Maks 3 hari √
Tempat Kedudukan yang terakhir ke kota tempat pemakaman.

19. KETERANGAN KOMPONEN BIAYA PERJALANAN DINAS JABATAN
MELEWATI BATAS KOTA
√ 1) : Rincian biaya Perjalanan Dinas Jabatan untuk mengikuti kegiatan rapat, seminar,
dan sejenisnya berdasarkan Lampiran tersendiri sebagaimana tercantum dalam
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
√ 2) : Biaya Penginapan diberikan pada saat kedatangan dan selama masa
pengumandahan (Detasering) dalam hal tidak tersedia rumah dinas.
√ 3) : Biaya transpor pegawai diberikan untuk transpor pada saat kedatangan dan
kepulangan.
√ 4) : Uang Harian diberikan berupa uang saku sesuai standar biaya selama mengikuti
kegiatan.
√ 5) : Biaya Penginapan diberikan 1 (satu) hari pada saat kedatangan dan 1 (satu) hari
pada saat kepulangan.
Pada PDJ huruf j dan k : uang harian, biaya transpor pegawai/ keluarga, dan biaya
penginapan diberikan sebanyak-banyaknya untuk 4 (empat) orang, serta biaya
pemetian dan angkutan jenazah.

20. Jenis Perjalanan Dinas Jabatan (PDJ) Uang Biaya Biaya Jumlah Hari Biaya Pemetian &
DALAM KOTA LEBIH DARI 8 JAM Harian Penginapn Transpor Pegawai yg Dibayarkan Angkutan Jenazah
a. PDJ dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi √ √ √ Sesuai
-
yang melekat pada jabatan Penugasan
b. PDJ untuk mengikuti rapat, seminar dan sejenisnya. √ 1) √ 1) √ 1) Sesuai -
Penugasan
Maksimal 90 -
c. PDJ dalam rangka detasering. √ √ 2) √ 3)
hari
d. PDJ untuk menempuh ujian dinas /ujian jabatan. √ √ √ 2 hari -
e. PDJ untuk menghadap Majelis Penguji Kesehatan Pegawai -
Sesuai
Negeri atau menghadap seorang dokter penguji kesehatan
√ √ √ Penugasan
yang ditunjuk, untuk mendapatkan surat keterangan dokter
tentang kesehatannya guna kepentingan jabatan.
f. PDJ untuk memperoleh pengobatan berdasarkan surat -
Sesuai
keterangan dokter karena mendapat cedera pada √ √ √
Penugasan
waktu/karena melakukan tugas.
g. PDJ untuk mendapatkan pengobatan berdasarkan Sesuai -
√ √ √
keputusan Majelis Penguji Kesehatan Pegawai Negeri. Penugasan
Maksimal 2 -
h. PDJ untuk mengikuti pendidikan setara Diploma/S1/S2/S3. √ √ √
hari
Sesuai -
i. PDJ untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan. √ 4) √ 5) √
Penugasan
j. PDJ untuk menjemput/ mengantarkan ke tempat
Maksimal 3
pemakaman jenazah pejabat negara/pegawai negeri yang √ √ √ √
hari
meninggal dunia dalam melakukan perjalanan dinas.
k. PDJ untuk menjemput/ mengantarkan ke tempat
pemakaman jenazah pejabat negara/pegawai negeri yang Maksimal 3
√ √ √ √
meninggal dunia dari Tempat Kedudukan yang terakhir ke hari
kota tempat pemakaman.

21. KETERANGAN KOMPONEN BIAYA PERJALANAN DINAS JABATAN
DALAM KOTA LEBIH DARI 8 JAM
1. √ 1) : Rincian biaya PDJ untuk mengikuti kegiatan rapat, seminar, dan sejenisnya
berdasarkan Lampiran tersendiri sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
2. √ 2) : Biaya penginapan dalam hal selama masa Pengumandahan (detasering) tidak
tersedia rumah dinas.
3. √ 3) : Biaya transpor pegawai diberikan untuk transpor pada saat kedatangan dan
kepulangan.
4. √ 4) : Uang Harian diberikan berupa uang saku sesuai standar biaya selama mengikuti
kegiatan.
5. √ 5) : Biaya Penginapan diberikan 1 (satu) hari pada saat kedatangan dan 1 (satu) hari
pada saat kepulangan.
6. Biaya Transpor Pegawai diberikan sesuai Biaya Riil. Dalam hal tidak diperoleh bukti pengeluaran riil,
diberikan berupa biaya transpor kegiatan dalam kota yang dibayarkan secara lumsum sesuai standar
biaya.
7. Biaya Transpor Pegawai diberikan sepanjang tidak menggunakan kendaraan dinas, disertai dengan
surat tugas, dan tidak bersifat rutin.
8. Jenis Perjalanan Dinas Jabatan pada huruf j dan k : uang harian, biaya transpor pegawai/ keluarga,
dan biaya penginapan diberikan sebanyak-banyaknya untuk 4 (empat) orang, serta biaya pemetian dan
angkutan jenazah.
9. Lama pelaksanaan Perjalanan Dinas pada huruf d dan h adalah sesuai waktu yang ditempuh menuju
tempat pendidikan/ujian.

22. Biaya
Biaya Transpor Pemetian
Jenis Perjalanan Dinas Jabatan (PDJ) Jumlah yang
Kegiatan dlm &
DALAM KOTA SAMPAI DENGAN 8 JAM Dibayarkan
Kota Angkutan
Jenazah
a. PDJ dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada Sesuai
√ -
jabatan Penugasan
b. PDJ untuk mengikuti rapat, seminar dan sejenisnya. √ 1) √ 1) -
Keberangkatan
c. PDJ untuk menempuh ujian dinas / ujian jabatan. √ -
dan Kepulangan
d. PDJ untuk menghadap Majelis Penguji Kesehatan Pegawai Negeri atau -
Sesuai
menghadap seorang dokter penguji kesehatan yang ditunjuk, untuk
√ Penugasan
mendapatkan surat keterangan dokter tentang kesehatannya guna
kepentingan jabatan.
e. PDJ untuk memperoleh pengobatan berdasarkan surat keterangan dokter Sesuai -
√
karena mendapat cedera pada waktu/karena melakukan tugas. Penugasan
f. PDJ untuk mendapatkan pengobatan berdasarkan keputusan Majelis Penguji Sesuai -
√
Kesehatan Pegawai Negeri. Penugasan
Keberangkatan -
g. PDJ untuk mengikuti pendidikan setara Diploma/ S1/ S2/ S3. √
dan Kepulangan
Sesuai -
h. PDJ untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan. √
Penugasan
i. PDJ untuk menjemput/ mengantarkan ke tempat pemakaman jenazah
Dibayarkan
pejabat negara/pegawai negeri yang meninggal dunia dalam melakukan √ √
1 (satu) kali
perjalanan dinas.
j. PDJ untuk menjemput/ mengantarkan ke tempat pemakaman jenazah
Dibayarkan
pejabat negara/pegawai negeri yang meninggal dunia dari Tempat √ √
1 (satu) kali
Kedudukan yang terakhir ke kota tempat pemakaman.

23. KETERANGAN KOMPONEN BIAYA PERJALANAN DINAS JABATAN
DALAM KOTA SAMPAI DENGAN 8 JAM
1. √ 1) : Rincian biaya PDJ untuk mengikuti kegiatan rapat, seminar, dan sejenisnya
berdasarkan Lampiran tersendiri.
2. Biaya Transpor Kegiatan Dalam Kota dibayarkan secara lumpsum sesuai standar
biaya dan tidak diberikan kepada Pelaksana SPD yang melakukan rapat dalam
komplek perkantoran yang sama.
3. PDJ dalam kota dapat diberikan biaya sepanjang tidak menggunakan kendaraan
dinas, disertai dengan surat tugas, dan tidak bersifat rutin.
4. Jenis Perjalanan Dinas Jabatan pada huruf i dan j diberikan biaya transpor
pegawai/keluarga sebanyak-banyaknya untuk 4 (empat) orang.
5. Lama pelaksanaan Perjalanan Dinas pada huruf c dan g adalah sesuai waktu
yang ditempuh menuju tempat pendidikan/ujian.

24. BIAYA PERJALANAN DINAS JABATAN .....(6)
Tingkat Biaya Perjadin Jabatan
Biaya Perjalanan Dinas Jabatan, digolongkan dalam 3 (tiga)
tingkat, yaitu:
a. Tingkat A untuk Ketua/Wakil Ketua dan Anggota pada Majelis
Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan
Perwakilan Daerah, Badan Pemeriksa Keuangan, Mahkamah
Agung, Mahkamah Konstitusi, Menteri, Wakil Menteri, pejabat
setingkat Menteri, Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil
Bupati, Walikota, Wakil Walikota, Ketua/Wakil Ketua/
Anggota Komisi, Pejabat Eselon I, dan Pejabat Lainnya yang
setara;
b. Tingkat B untuk Pejabat Negara Lainnya, Pejabat Eselon
II, dan Pejabat Lainnya yang setara;
c. Tingkat C untuk Pejabat Eselon III/PNS Golongan IV, Pejabat
Eselon IV/PNS Golongan III, PNS Golongan II dan I.

25. BIAYA PERJALANAN DINAS JABATAN .....(7)
Penyetaraan Biaya Perjalanan Dinas
Penyetaraan tingkat biaya Perjalanan Dinas :
a. di lingkungan Kementerian Pertahanan/Tentara Nasional
Indonesia ditetapkan oleh Menteri Pertahanan setelah
berkoordinasi dengan Menteri Keuangan;
b. lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia
ditetapkan oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia
setelah berkoordinasi dengan Menteri Keuangan.
c. Penyetaraan tingkat biaya Perjalanan Dinas untuk
Pegawai Tidak Tetap yang melakukan Perjalanan Dinas
untuk kepentingan negara ditentukan oleh KPA sesuai
dengan tingkat pendidikan/ kepatutan/tugas yang
bersangkutan.

26. BIAYA PERJALANAN DINAS JABATAN .....(8)
Biaya Perjalanan Dinas diberikan berdasarkan tingkat
biaya Perjalanan Dinas, dengan ketentuan sebagai berikut:
a. uang harian dibayarkan secara lumpsum dan
merupakan batas tertinggi sebagaimana diatur dalam
Peraturan Menteri Keuangan mengenai Standar Biaya;
b. biaya transpor pegawai dibayarkan sesuai dengan
Biaya Riil berdasarkan Fasilitas Transpor sebagaimana
tercantum dalam Lampiran IV PMK;
c. biaya penginapan dibayarkan sesuai dengan Biaya Riil
dan berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan
mengenai Standar Biaya;

27. TINGKATAN BIAYA PERJALANAN DINAS JABATAN
(LAMPIRAN IV)
Tingkat Biaya Moda Transpotasi
No Pejabat Negara Perjalanan
Dinas Pesawat Kereta Api/
Kapal Laut Lainnya
Udara Bus
1. Ketua/Wakil Ketua dan Anggota pada A Bisnis VIP / Spesial / Sesuai
Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Kelas I A Eksekutif Kenyataan
Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan
Daerah, Badan Pemeriksa Keuangan,
Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi,
Menteri, Wakil Menteri, pejabat setingkat
Menteri, Gubernur, Wakil Gubernur,
Bupati, Wakil Bupati, Walikota, Wakil
Walikota, Ketua/Wakil Ketua/ Anggota
Komisi, Pejabat Eselon I, dan Pejabat
Lainnya yang setar
2. Pejabat Negara Lainnya, Pejabat Eselon B Ekonomi Kelas I B Eksekutif Sesuai
II, dan Pejabat Lainnya yang setara Kenyataan
3. Pejabat Eselon III/PNS Golongan IV, C Ekonomi Kelas II A Eksekutif Sesuai
Pejabat Eselon IV/PNS Golongan III, PNS Kenyataan
Golongan II dan I
Lama : 6 tingkatan

28. BIAYA PERJALANAN DINAS JABATAN .....(9)
d) uang representasi dibayarkan secara lumpsum dan
merupakan batas tertinggi sebagaimana diatur dalam
Peraturan Menteri Keuangan mengenai Standar Biaya;
e) sewa kendaraan dalam Kota dibayarkan sesuai dengan
Biaya Riil dan berpedoman pada Peraturan Menteri
Keuangan mengenai Standar Biaya;
f) biaya pemetian jenazah termasuk yang berhubungan
dengan pengruktian/pengurusan jenazah dibayarkan
sesuai dengan Biaya Riil;
g) biaya angkutan jenazah termasuk yang berhubungan
dengan pengruktian/pengurusan jenazah dibayarkan
sesuai dengan Biaya Riil.

29. BIAYA PERJALANAN DINAS JABATAN .....(10)
Dalam Rangka Mengikuti Rapat, Seminar, dan Sejenisnya
1) Dilaksanakan dengan biaya Perjalanan Dinas Jabatan
yang ditanggung oleh panitia penyelenggara;
2) Apabila tidak ditanggung oleh panitia
penyelenggara, biaya Perjalanan Dinas Jabatan
dimaksud dibebankan pada DIPA satuan kerja Pelaksana
SPD.
3) Panitia penyelenggara menyampaikan pemberitahuan
mengenai pembebanan biaya Perjalanan Dinas Jabatan
dimaksud dalam surat/undangan mengikuti
rapat, seminar, dan sejenisnya.
4) Rincian biaya Perjalanan Dinas Jabatan untuk mengikuti
rapat, seminar, dan sejenisnya tercantum dalam
Lampiran V PMK.

30. RINCIAN BIAYA PERJALANAN DINAS JABATAN UNTUK MENGIKUTI
KEGIATAN RAPAT, SEMINAR, DAN SEJENISNYA
I. DI DALAM KANTOR (RUANG RAPAT/AULIA/SERBAGUNA DAN SEJENISNYA) ------- LAMPIRAN V
Uang Transpor Biaya
Komponen Biaya Perjalanan Dinas Uang Saku Rapat Uang Harian
Pegawai Penginapan
I. MELEWATI BATAS KOTA
1. Peserta - √ √ 1) √
2. Panitia/Moderator - - - -
3. Narasumber - - √ 1) √
II. DALAM KOTA LEBIH DARI 8 JAM
1. Peserta √ 2) - √ 3) √ 4)
2. Panitia/Moderator - - - -
3. Narasumber - - √ 3) √ 4)
III. DALAM KOTA SAMPAI DENGAN 8 JAM
1. Peserta √ 2) - √ 3) -
2. Panitia/Moderator - - - -
3. Narasumber - - √ 3) -
1. √ 1) Biaya transpor kepulangan Pelaksana SPD dalam rangka mengikuti rapat, seminar, dan sejenisnya dapat
dibayarkan sebesar biaya transpor kedatangan tanpa menyertakan bukti pengeluaran transpor kepulangan.
2. √ 2) Uang Saku Rapat diberikan untuk rapat di luar jam kerja sesuai ketentuan yang diatur dalam standar biaya.
3. √ 3) Uang Transpor Pegawai diberikan sesuai Biaya Riil. Dalam hal tidak diperoleh bukti pengeluaran riil, diberikan
berupa biaya transpor kegiatan dalam kota yang dibayarkan secara lumsum sesuai standar biaya.
4. √ 4) Biaya Penginapan diberikan apabila terdapat kesulitan transportasi sehingga memerlukan waktu untuk menginap.
5. Uang Transpor Pegawai diberikan sepanjang tidak menggunakan kendaraan dinas, disertai dengan surat tugas, dan tidak
bersifat rutin serta tidak diberikan kepada Pelaksana SPD yang melakukan rapat dalam komplek perkantoran yang sama

31. RINCIAN BIAYA PERJALANAN DINAS JABATAN UNTUK MENGIKUTI
KEGIATAN RAPAT, SEMINAR, DAN SEJENISNYA
II. DI LUAR KANTOR PENYELENGGARA (HOTEL/TEMPAT LAIN) ------------ LAMPIRAN V
Uang Saku Paket Uang Saku Paket Uang Transpor Biaya Uang
Komponen Biaya Perjalanan Dinas
Fullboard Fullday/Halfday Pegawai Penginapan Harian 1)
I. MELEWATI BATAS KOTA
1. Peserta √ 3) - √2 √ √
2. Panitia/Moderator √ 3) - √2 √ √
3. Narasumber - - √2 √ √
II. DALAM KOTA LEBIH DARI 8 JAM
1. Peserta √ 3) √ 3) √ √ 4) √
2. Panitia/Moderator √ 3) √ 3) √ √ 4) √
3. Narasumber - - √ √ 4) √
III. DALAM KOTA SAMPAI DENGAN 8 JAM
1. Peserta - √ 3) √ - -
2. Panitia/Moderator - √ 3) √ - -
3. Narasumber - - √ - -
1 √ 1) Uang Harian diberikan 1 (satu) hari pada saat kedatangan dan 1 (satu) hari pada saat kepulangan.
2 √ 2) Biaya transpor kepulangan Pelaksana SPD dalam rangka mengikuti rapat, seminar, dan sejenisnya dapat dibayarkan sebesar biaya
transpor kedatangan tanpa menyertakan bukti pengeluaran transpor kepulangan.
3 √ 3) Uang Saku Fullboard/Fullday/Halfday diberikan sesuai dengan paket rapat, seminar, dan sejenisnya yang diatur dalam Standar Biaya.
4 √ 4) Biaya Penginapan diberikan apabila memerlukan waktu untuk menginap 1 (satu) hari pada saat kedatangan dan/atau 1 (satu) hari pada
saat kepulangan.
5 Uang Saku Fullboard/Fullday/Halfday mengikuti ketentuan yang diatur dalam Standar Biaya.
6 Uang Transpor Pegawai diberikan sepanjang tidak menggunakan kendaraan dinas, disertai dengan surat tugas, dan tidak bersifat rutin.

32. BIAYA PERJALANAN DINAS JABATAN .....(11)
Dalam Rangka Mengikuti Rapat, Seminar, dan Sejenisnya
5) Dalam hal Perjalanan Dinas Jabatan dilakukan secara
bersama-sama untuk melaksanakan suatu kegiatan
rapat, seminar, dan sejenisnya, seluruh Pelaksana SPD
dapat menginap pada hotel/ penginapan yang sama.
6) Dalam hal biaya penginapan pada hotel/penginapan yang
sama tersebut lebih tinggi dari satuan biaya
hotel/penginapan sebagaimana diatur dalam Peraturan
Menteri Keuangan mengenai Standar Biaya, maka
Pelaksana SPD menggunakan fasilitas kamar dengan
biaya terendah pada hotel/penginapan dimaksud.

33. BIAYA PERJALANAN DINAS JABATAN .....(12)
Ketentuan Dinas Jabatan Menggunakan Kapal Laut/Sungai
Dalam hal Perjalanan Dinas Jabatan menggunakan kapal
laut/sungai untuk waktu paling kurang 24 (dua puluh empat)
jam, selama waktu transportasi tersebut kepada Pelaksana
SPD hanya diberikan uang harian.
Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas Jabatan
a. Biaya Perjalanan Dinas Jabatan dibayarkan sebelum
Perjalanan Dinas Jabatan dilaksanakan.
b. Dalam hal Perjalanan Dinas Jabatan harus segera
dilaksanakan, biaya Perjalanan Dinas dapat dibayarkan
setelah Perjalanan Dinas selesai.

34. BIAYA PERJALANAN DINAS JABATAN .....(13)
Tambahan dan Kelebihan Hari
1) Dalam hal jumlah hari Perjalanan Dinas Jabatan melebihi
jumlah hari yang ditetapkan dalam Surat Tugas/SPD dan tidak
disebabkan oleh kesalahan/ kelalaian Pelaksana SPD dapat
diberikan tambahan uang harian, biaya penginapan, uang
representasi, dan sewa kendaraan dalam Kota.
2) Tambahan uang harian, biaya penginapan, uang representasi,
dan sewa kendaraan dalam Kota sebagaimana dimaksud dapat
dimintakan kepada PPK untuk mendapat persetujuan dengan
melampirkan dokumen berupa:
a. surat keterangan kesalahan/kelalaian dari Syahbandar/
Kepala Bandara/Penyedia Jasa Transportasi Lainnya;
dan/atau
b. surat keterangan perpanjangan tugas dari pemberi tugas.

35. BIAYA PERJALANAN DINAS JABATAN .....(14)
Tambahan dan Kelebihan Hari
3) Tambahan uang harian, biaya penginapan, uang representasi, dan sewa
kendaraan dalam Kota tersebut tidak dapat dipertimbangkan untuk
perjalanan dinas sbb:
 menghadap Majelis Penguji Kesehatan;
 memperoleh pengobatan berdasarkan surat keterangan;
 mendapatkan pengobatan berdasarkan keputusan Majelis Penguji
Kesehatan Pegawai Negeri;
 mengikuti pendidikan setara Diploma/S1/S2/S3;
 mengikuti pendidikan dan pelatihan;
 menjemput/mengantarkan ke tempat pemakaman jenazah;
 menjemput/mengantarkan ke tempat pemakaman jenazah.
4) Dalam hal jumlah hari Perjalanan Dinas kurang dari jumlah hari yang
ditetapkan dalam SPD, Pelaksana SPD harus mengembalikan kelebihan
uang harian, biaya penginapan, uang representasi, dan sewa kendaraan
dalam Kota yang telah diterimanya kepada PPK.
5) Ketentuan pengembalian kelebihan uang harian, biaya penginapan, uang
representasi, dan sewa kendaraan dalam Kota tersebut tidak berlaku untuk
menjemput/mengantarkan ke tempat pemakaman jenazah.

36. PERJALANAN DINAS PINDAH .......(1)
1) Perjalanan Dinas Pindah dapat dilaksanakan oleh Pelaksana SPD beserta
keluarga yang sah.
2) Perjalanan Dinas Pindah dilakukan dalam rangka:
a) pindah tugas dari Tempat Kedudukan yang lama ke Tempat Tujuan
Pindah;
b) pemulangan Pejabat Negara/Pegawai Negeri yang diberhentikan
dengan hormat dengan hak pensiun atau mendapat uang tunggu
dari Tempat Kedudukan ke Tempat Tujuan menetap;
c) pemulangan keluarga yang sah dari Pejabat Negara/ Pegawai Negeri
yang meninggal dunia dari tempat tugas terakhir ke Tempat Tujuan
menetap;
d) pemulangan Pegawai Tidak Tetap yang diberhentikan karena telah
berakhir masa kerjanya dari Tempat Kedudukan ke tempat tujuan
menetap, sepanjang diatur dalam perjanjian kerja;
e) pemulangan keluarga yang sah dari Pegawai Tidak Tetap yang
meninggal dunia dari tempat tugas yang terakhir ke tempat tujuan
menetap, sepanjang diatur dalam perjanjian kerja; atau
f) pengembalian Pejabat Negara/Pegawai Negeri yang mendapat uang
tunggu dari Tempat Kedudukan ke Tempat Tujuan yang ditentukan
untuk dipekerjakan kembali.

37. PERJALANAN DINAS PINDAH ........(2)
3) Keluarga yang sah terdiri dari:
a. isteri/suami yang sah sesuai ketentuan Undang-Undang
Perkawinan yang berlaku;
b. anak kandung, anak tiri, dan anak angkat yang sah
menurut hukum yang berumur paling tinggi 25 (dua puluh
lima) tahun pada waktu berangkat, belum pernah
menikah, dan tidak mempunyai penghasilan sendiri;
c. anak kandung, anak tiri, dan anak angkat yang sah
menurut hukum yang berumur lebih dari 25 (dua puluh
lima) tahun, yang menurut surat keterangan dokter
mempunyai cacat yang menjadi sebab ia tidak dapat
mempunyai penghasilan sendiri;
d. anak kandung perempuan, anak tiri perempuan, dan anak
angkat perempuan yang sah menurut hukum yang
berumur lebih dari 25 (dua puluh lima) tahun yang tidak
bersuami dan tidak mempunyai penghasilan sendiri.

38. PERJALANAN DINAS PINDAH ........(3)
4) Di samping keluarga yang sah, bagi Pegawai
Negeri paling rendah golongan IV atau pejabat
eselon III diperkenankan pula untuk membawa
pembantu rumah tangga sebanyak 1 (satu)
orang.
5) Pembantu rumah tangga dimaksud diberikan
biaya sesuai tingkat penggolongan untuk
Pegawai Negeri Golongan I.

39. BIAYA PERJALANAN DINAS PINDAH ........(1)
1) Komponen biaya Perjalanan Dinas Pindah terdiri atas:
a. biaya transpor pegawai;
b. biaya transpor keluarga;
c. biaya pengepakan dan angkutan barang; dan/atau
d. uang harian.
2) Biaya Perjalanan Dinas Pindah dimaksud dibayarkan secara
lumpsum dan merupakan batas tertinggi sebagaimana diatur
dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai Standar Biaya.
3) Komponen biaya Perjalanan Dinas Pindah dicantumkan pada
Rincian Biaya Perjalanan Dinas sesuai dengan format
sebagaimana tercantum dalam Lampiran II PMK.
4) Penggolongan tingkat biaya Perjalanan Dinas Pindah
mengacu pada tingkat biaya Perjalanan Dinas Jabatan.

40. BIAYA PERJALANAN DINAS PINDAH ........(2)
1. Biaya-biaya yang diberikan untuk Perjalanan Dinas
Pindah sebagai berikut:
a) biaya transpor pegawai;
b) biaya transpor keluarga yang sah;
c) uang harian; dan/atau
d) biaya pengepakan dan angkutan barang.
2. Biaya-biaya yang diberikan untuk Perjalanan Dinas
Pindah sebagai berikut:
a) biaya transpor keluarga;
b) uang harian; dan/atau
c) biaya pengepakan dan angkutan barang.

41. BIAYA PERJALANAN DINAS PINDAH ........(3)
3. Uang harian Perjalanan Dinas Pindah diberikan untuk pegawai
bersangkutan dan masing-masing anggota keluarga yang sah
dengan ketentuan sebagai berikut:
a. selama 3 (tiga) hari setelah tiba di tempat tujuan pindah/
menetap yang baru;
b. paling lama 2 (dua) hari untuk tiap kali menunggu sambungan
(transit) dalam hal perjalanan tidak dapat dilakukan langsung;
c. sebanyak jumlah hari tertahan dalam hal pegawai yang
bersangkutan jatuh sakit dalam Perjalanan Dinas Pindah, satu
dan lain hal menurut keputusan KPA; atau
d. sebanyak jumlah hari tertahan dalam hal pegawai yang sedang
menjalankan Perjalanan Dinas Pindah mendapat perintah dari
pejabat yang menerbitkan Surat Tugas untuk melakukan tugas
lain guna kepentingan negara.
4. Perjalanan Dinas Pindah yang dilakukan dalam rangka pindah tugas
atas permintaan sendiri tidak diberikan biaya Perjalanan Dinas.

42. BIAYA PERJALANAN DINAS PINDAH ........(4)
Biaya Pengepakan & Angkutan Barang
1) Perhitungan biaya angkutan barang didasarkan pada:
a. satuan biaya yang berlaku sebagaimana diatur dalam
Peraturan Menteri Keuangan mengenai Standar Biaya;
b. volume barang; dan
c. jarak antara tempat kedudukan dengan tempat
tujuan.
2) Jarak antara tempat kedudukan dengan tempat tujuan
tersebut ditetapkan menurut daftar jarak resmi atau
menurut keterangan resmi dari instansi yang
berwenang.

43. BIAYA PERJALANAN DINAS PINDAH ........(5)
Biaya Pengepakan & Angkutan Barang
1) Dalam biaya pengepakan dan angkutan barang termasuk
untuk bongkar muat dan penggudangan
2) Biaya pengepakan dan angkutan barang dengan
menggunakan angkutan darat diberikan 50% (lima puluh
persen) dari satuan biaya sesuai Peraturan Menteri Keuangan
mengenai Standar Biaya, diberikan dalam hal Perjalanan
Dinas Pindah dilakukan dalam jarak:
a. kurang dari 100 (seratus) kilometer di Pulau Jawa/
Madura; atau
b. kurang dari 50 (lima puluh) kilometer di luar Pulau
Jawa/Madura.
3) Satuan Volume Pengepakan dan Angkutan Barang yang
digunakan sebagai dasar perhitungan sebagaimana tercantum
dalam Lampiran VI PMK.

44. Lampiran VI PMK

45. PELAKSANAAN DAN PROSEDUR
PEMBAYARAN BIAYA PERJALANAN DINAS
1) Pembayaran biaya Perjalanan Dinas diberikan dalam
batas pagu anggaran yang tersedia dalam DIPA satuan
kerja berkenaan.
2) Pembayaran biaya Perjalanan Dinas kepada Pelaksana
SPD paling cepat 5 (lima) hari kerja sebelum Perjalanan
Dinas dilaksanakan.
3) Pada akhir tahun anggaran, menyesuaikan dengan
ketentuan yang mengatur mengenai langkah-langkah
menghadapi akhir tahun anggaran.

46. PELAKSANAAN DAN PROSEDUR
PEMBAYARAN BIAYA PERJALANAN DINAS
4) Pengajuan biaya Perjalanan Pindah, diatur sebagai
berikut:
a) untuk pemulangan pegawai tidak tetap berlaku
untuk jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak
tanggal pemberhentian atau meninggal dunia;
b) untuk pemulangan pegawai pensiun/meninggal
dunia dan keluarganya, berlaku paling lambat 1
(satu) tahun terhitung sejak tanggal dibayarkan
pensiun pertama.

47. PELAKSANAAN DAN PROSEDUR
PEMBAYARAN BIAYA PERJALANAN DINAS
Mekanisme Pembayaran
1) Pembayaran biaya Perjalanan Dinas dilakukan melalui
mekanisme UP dan/atau mekanisme Pembayaran Langsung
(LS).
2) Pembayaran biaya Perjalanan Dinas dengan mekanisme LS
dilakukan melalui:
a. Perikatan dengan penyedia jasa;
b. Bendahara Pengeluaran; atau
c. Pelaksana SPD.
3) Perjalanan Dinas Jabatan yang dilakukan perikatan dengan
pihak penyedia jasa meliputi :
a. Perjalanan Dinas Jabatan dalam rangka pelaksanaan tugas
dan fungsi yang melekat pada jabatan; dan
b. Perjalanan Dinas Jabatan dalam rangka mengikuti rapat,
seminar dan sejenisnya.

48. PELAKSANAAN DAN PROSEDUR
PEMBAYARAN BIAYA PERJALANAN DINAS
Mekanisme UP
1) Pembayaran biaya Perjalanan Dinas dengan mekanisme
UP dilakukan dengan memberikan uang muka kepada
Pelaksana SPD oleh Bendahara Pengeluaran.
2) Pemberian uang muka tersebut berdasarkan persetujuan
pemberian uang muka dari PPK dengan melampirkan:
a. Surat Tugas atau surat keputusan pindah;
b. Fotokopi SPD;
c. Kuitansi tanda terima uang muka; dan
d. Rincian perkiraan biaya Perjalanan Dinas.

49. PELAKSANAAN DAN PROSEDUR
PEMBAYARAN BIAYA PERJALANAN DINAS
Mekanisme Melalui Penyedia Jasa
1) Penyedia jasa untuk pelaksanaan Perjalanan Dinas
dapat berupa event organizer, biro jasa perjalanan,
penyedia jasa transportasi, dan perusahaan jasa
perhotelan/penginapan.
2) Penetapan penyedia jasa tersebut dilakukan sesuai
ketentuan yang mengatur pengadaan barang/jasa
pemerintah.
3) Komponen biaya Perjalanan Dinas yang dapat
dilaksanakan dengan perikatan meliputi biaya transpor
termasuk pembelian/pengadaan tiket dan/atau biaya
penginapan.

50. PELAKSANAAN DAN PROSEDUR
PEMBAYARAN BIAYA PERJALANAN DINAS
Mekanisme Melalui Penyedia Jasa
1) Kontrak/perjanjian dengan penyedia jasa dapat dilakukan
untuk 1 (satu) paket kegiatan atau untuk kebutuhan periode
tertentu.
2) Nilai satuan harga dalam kontrak/perjanjian tidak
diperkenankan melebihi tarif tiket resmi yang dikeluarkan
oleh perusahaan jasa transportasi atau tarif penginapan/
hotel resmi yang dikeluarkan oleh penyedia jasa
penginapan/hotel.
3) Pembayaran biaya Perjalanan Dinas kepada penyedia jasa
didasarkan atas prestasi kerja yang telah diselesaikan
sebagaimana diatur dalam kontrak/ perjanjian.
4) Atas dasar prestasi kerja yang telah diselesaikan, pihak ketiga
mengajukan tagihan kepada PPK.

51. PELAKSANAAN DAN PROSEDUR
PEMBAYARAN BIAYA PERJALANAN DINAS
Kelebihan/Kekurangan Pembayaran
1) Pembayaran biaya Perjalanan Dinas Jabatan dengan mekanisme LS
dilakukan melalui transfer dari Kas Negara ke rekening Bendahara
Pengeluaran, pihak ketiga atau Pelaksana SPD.
2) Dalam hal biaya Perjalanan Dinas Jabatan yang dibayarkan kepada
Pelaksana SPD melebihi biaya Perjalanan Dinas Jabatan yang seharusnya
dipertanggungjawabkan, kelebihan biaya Perjalanan Dinas Jabatan
tersebut harus disetor ke Kas Negara melalui PPK.
3) Penyetoran kelebihan pembayaran tersebut dilakukan dengan:
a. menggunakan Surat Setoran Pengembalian Belanja (SSPB) untuk
tahun anggaran berjalan; atau
b. menggunakan Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) untuk tahun
anggaran lalu.
4) Dalam hal biaya Perjalanan Dinas Jabatan yang dibayarkan kepada
Pelaksana SPD kurang dari yang seharusnya, dapat dimintakan
kekurangannya.
5) Pembayaran kekurangan biaya Perjalanan Dinas Jabatan dimaksud dapat
dilakukan melalui mekanisme UP atau LS.

52. PELAKSANAAN DAN PROSEDUR
PEMBAYARAN BIAYA PERJALANAN DINAS
Proses SPP-SPM-SP2D
Tata cara pengajuan tagihan kepada PPK, pengujian surat
permintaan pembayaran, dan penerbitan surat perintah
membayar oleh Pejabat Penanda Tangan SPM, dan
penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) oleh
Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN)
mengikuti Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur
tentang tata cara pembayaran atas beban Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara.

53. PELAKSANAAN DAN PROSEDUR
PEMBAYARAN BIAYA PERJALANAN DINAS
Pembatalan Perjalanan Dinas
1) Dalam hal terjadi pembatalan pelaksanaan Perjalanan Dinas
Jabatan, biaya pembatalan dapat dibebankan pada DIPA satuan kerja
berkenaan.
2) Dokumen yang dilampirkan dalam rangka pembebanan biaya
pembatalan, meliputi:
a. Surat Pernyataan Pembatalan Tugas Perjalanan Dinas Jabatan dari
atasan Pelaksana SPD, atau paling rendah Pejabat Eselon II bagi
Pelaksana SPD di bawah Pejabat Eselon III ke bawah, yang dibuat
sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII PMK;
b. Surat Pernyataan Pembebanan Biaya Pembatalan Perjalanan Dinas
Jabatan yang dibuat sesuai format sebagaimana tercantum dalam
Lampiran VIII PMK;
c. Pernyataan/Tanda Bukti Besaran Pengembalian Biaya Transpor
dan/atau biaya penginapan dari perusahaan jasa transportasi
dan/atau penginapan yang disahkan oleh PPK.

54. Lampiran VII PMK

55. Lampiran VIII PMK

56. PELAKSANAAN DAN PROSEDUR
PEMBAYARAN BIAYA PERJALANAN DINAS
Biaya Pembatalan Perjalanan Dinas
3) Biaya pembatalan yang dapat dibebankan pada DIPA
satuan kerja tersebut meliputi:
a. biaya pembatalan tiket transportasi atau biaya
penginapan; atau
b. sebagian atau seluruh biaya tiket transportasi atau
biaya penginapan yang tidak dapat dikembalikan/
refund.

57. PERTANGGUNGJAWABAN BIAYA PERJALANAN DINAS
Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas
1) Pelaksana SPD mempertanggungjawabkan pelaksanaan Perjalanan
Dinas kepada pemberi tugas dan biaya Perjalanan Dinas kepada PPK
paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah Perjalanan Dinas
dilaksanakan.
2) Pertanggungjawaban biaya Perjalanan Dinas, disertai dengan:
a. Surat Tugas yang sah dari atasan Pelaksana SPD;
b. SPD yang telah ditandatangani oleh PPK dan pejabat di tempat
pelaksanaan Perjalanan Dinas atau pihak terkait yang menjadi
Tempat Tujuan Perjalanan Dinas;
c. tiket pesawat, boarding pass, airport tax, retribusi, dan bukti
pembayaran moda transportasi lainnya;
d. Daftar Pengeluaran Riil sesuai dengan format sebagaimana
tercantum dalam Lampiran IX PMK;
e. bukti pembayaran yang sah untuk sewa kendaraan dalam Kota
berupa kuitansi atau bukti pembayaran lainnya yang dikeluarkan
oleh badan usaha yang bergerak di bidang jasa penyewaan
kendaraan; dan
f. bukti pembayaran hotel atau tempat menginap lainnya.

58. Lampiran IX PMK

59. PERTANGGUNGJAWABAN BIAYA PERJALANAN DINAS
Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas
3) Dalam hal bukti pengeluaran transportasi dan/atau
penginapan/hotel tidak diperoleh, pertanggungjawaban
biaya Perjalanan Dinas Jabatan dapat hanya menggunakan
Daftar Pengeluaran Riil.
4) Pertanggungjawaban biaya Perjalanan Dinas Pindah dengan
melampirkan dokumen berupa:
a. Fotokopi surat keputusan pindah;
b. SPD yang telah ditandatangani pihak yang berwenang;
c. kuitansi/bukti penerimaan untuk uang harian;
d. kuitansi/bukti penerimaan untuk biaya transpor; dan
e. kuitansi/bukti penerimaan untuk biaya pengepakan dan
angkutan barang.

60. PERTANGGUNGJAWABAN BIAYA PERJALANAN DINAS
Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas
1. PPK melakukan Perhitungan Rampung seluruh bukti pengeluaran
biaya Perjalanan Dinas dan disampaikan kepada Bendahara
Pengeluaran.
2. PPK berwenang untuk menilai kesesuaian dan kewajaran atas
biaya-biaya yang tercantum dalam Daftar Pengeluaran Riil.
3. PPK mengesahkan Bukti Pengeluaran Riil dan menyampaikan
kepada Bendahara Pengeluaran sebagai pertanggungjawaban UP
atau bukti pengesahan Surat Permintaan Membayar/Surat
Permintaan Pencairan Dana (SPM/ SP2D) LS Perjalanan Dinas.
Pihak-pihak yang melakukan pemalsuan dokumen, menaikkan
dari harga sebenarnya (mark up), dan/atau Perjalanan Dinas
rangkap (dua kali atau lebih) dalam pertanggungjawaban
Perjalanan Dinas yang berakibat kerugian yang diderita oleh
negara, bertanggung jawab sepenuhnya atas seluruh tindakan
yang dilakukan.

61. PENGENDALIAN INTERNAL DAN
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pengendalian Internal
1. Menteri/Pimpinan Lembaga menyelenggarakan pengendalian internal
terhadap pelaksanaan Perjalanan Dinas.
2. Pengendalian internal sebagaimana dimaksud dilaksanakan sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan.
Ketentuan Lain-Lain
1. Pejabat penerbit Surat Tugas dapat memerintahkan pihak lain di luar
Pejabat Negara/Pegawai Negeri/Pegawai Tidak Tetap untuk
melakukan Perjalanan Dinas.
2. Penggolongan terhadap pihak lain tersebut ditentukan oleh PPK
dengan mempertimbangkan tingkat pendidikan/ kepatutan/ tugas
yang bersangkutan.
3. Pegawai Negeri Sipil Golongan I dapat melakukan Perjalanan Dinas
dalam hal mendesak/ khusus, dalam hal tenaga teknis tidak diperoleh
di tempat bersangkutan.

62. KETENTUAN PERALIHAN
 Ketentuan mengenai satuan volume barang
sebagai dasar perhitungan biaya pengepakan dan
biaya angkutan barang sebagaimana tercantum
dalam Lampiran VI digunakan sebagai dasar
penyusunan Standar Biaya pengepakan dan
angkutan barang dalam Peraturan Menteri
Keuangan mengenai Standar Biaya.
 Ketentuan mengenai Perjalanan Dinas yang
dibiayai dari APBN yang diatur dalam Peraturan
Menteri ini berlaku sepanjang belum diatur
dalam peraturan yang lebih tinggi.

63. KETENTUAN PENUTUP
1) Keputusan Menteri Keuangan Nomor 7/KMK.02/2003
tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat
Negara, Pegawai Negeri Sipil, dan Pegawai Tidak Tetap;
dan
2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 45/PMK.05/2007
tentang Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri Bagi
Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak
Tetap sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor
07/PMK.05/2008,
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku

64. CONTOH PERMASALAHAN (FAQ)
1. Uang Harian biaya Perjadin sesuai PMK 113/PMK.05/2012
digolongkan dalam tingkat A, B, dan C. Sedangkan dalam PMK
84/PMK.02/2012 tentang Standar Biaya TA 2012 Lampiran I
No.23, Uang Harian digolongkan menjadi A, B, C, D, E, dan F.
Bagaimana pelaksanaan pertanggungjawaban biaya Perjadin
dimaksud? Mengikuti PMK 113 atau PMK 84?
Jawaban
a. Pelaksanaan pertanggungjawaban biaya Perjadin mengikuti
ketentuan yang mengatur mengenai Perjalanan Dinas yaitu PMK
113/PMK.05/2012.
Pada penjelasan PMK 84/PMK.02/2012 disebutkan bahwa Uang
Harian diberikan berdasarkan tingkatan perjadin yang diatur dalam
Peraturan Menteri Keuangan 45/PMK.05/2007 dan
07/PMK.05/2008. Namun saat ini kedua PMK dimaksud dicabut
dengan telah ditetapkannya PMK 113/PMK.05/2012.
b. Pada PMK 37/PMK.02/2012 tentang Standar Biaya TA 2013
pembayaran uang harian tidak berdasarkan tingkatan biaya
perjalanan dinas.

65. CONTOH PERMASALAHAN (FAQ)
2. Kapan uang saku rapat dapat diberikan? Mengingat
PMK No. 84 dan 36 mengenai Standar Biaya TA 2012
belum mengatur ketentuan uang saku rapat dimaksud.
Jawaban
a. PMK 84/PMK.02/2012 disebutkan bahwa uang saku rapat
diberikan sesuai ketentuan yang diatur dalam standar biaya
(mengacu pada standar biaya).
Artinya dalam pelaksanaannya, pemberian uang saku rapat
menunggu/mengikuti ketetapan dalam standar biaya.
b. Pencantuman uang saku rapat dalam PMK 113 untuk
mengakomodir pelaksanaan tahun 2013 karena besaran
uang saku rapat telah dicantumkan dalam PMK 37, sehingga
PMK 113 tidak memerlukan penyesuaian.

66. CONTOH PERMASALAHAN (FAQ)
3. Biaya penginapan dan Uang Harian dapat diberikan 1
hari pada saat kedatangan dan 1 hari pada saat
kepulangan untuk Perjadin dalam Kota lebih dari 8 jam.
Dalam kondisi apa komponen biaya perjadin dimaksud
dapat diberikan?
Jawaban
Biaya penginapan dan Uang Harian dimaksud
dapat diberikan dalam kondisi pelaksana perjadin
mengalami kesulitan transportasi sehingga
memerlukan waktu untuk menginap 1 hari
sebelum dan/atau 1 hari setelah pelaksanaan
kegiatan. Hal tersebut dilakukan sesuai dengan
batas kewajaran yang dinilai oleh PPK.

67. CONTOH PERMASALAHAN (FAQ)
4. Auditor yang berkantor di Jakarta Timur melakukan pemeriksaan terhadap satker
yang berlokasi di Jakarta Selatan. Komponen biaya perjadin apa saja yang dapat
diberikan? Sesuai PMK 113/PMK.05/ 2012 diberikan Uang Harian. Berapa Uang
Harian yang dapat diberikan? dan apakah dapat diberikan biaya penginapan?
Jawaban
Komponen biaya perjadin yang dapat diberikan adalah :
a. Uang Harian diberikan secara lumpsum sebesar 75% dari standar biaya;
b. Biaya penginapan diberikan secara at cost apabila memang benar-benar diperlukan
menginap (berdasarkan penilaian kewajaran oleh PPK).
Karena transpor lokal merupakan bagian dari uang harian, maka biaya transpor
dalam kota tidak diberikan. Dalam hal Pelaksana SPD meminta biaya
penginapan, maka dapat diberikan dengan pertimbangan bahwa:
1. Prinsip selektif, ketersediaan anggaran, efisiensi, dan akuntabilitas penggunaan
belanja negara.
2. Penginapan tersebut benar-benar diperlukan untuk pelaksanaan tugas karena
Pelaksana SPD mengalami kesulitan transportasi untuk kembali. Untuk
itu, Pelaksana SPD dapat menginap di hotel/tempat menginap lainnya yang
dibuktikan dengan bukti pembayaran hotel/penginapan. Namun untuk daerah
terpencil yang tidak terdapat hotel/penginapan dan Pelaksana SPD mengalami
kesulitan transportasi untuk kembali, dapat dibayarkan biaya penggantian
penginapan sebesar 30% .

68. CONTOH PERMASALAHAN (FAQ)
5. Apakah biaya penginapan dapat diberikan untuk Perjadin dalam Kota lebih
dari 8 jam? Mengingat dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai
Standar Biaya, biaya Penginapan tidak dapat diberikan untuk Perjadin
dalam Kota lebih dari 8 jam.
Jawaban
Biaya penginapan dapat diberikan untuk kegiatan Perjadin dalam Kota
lebih dari 8 jam sesuai dengan PMK 113/PMK.05/2012. Namun hanya
untuk kegiatan-kegiatan yang memang diperlukan menginap di daerah
terpencil atau mengalami kesulitan transportasi.
Contoh:
1. BPN mengadakan survei pengukuran tanah di daerah terpencil yang
masih dalam satu Kota/Kab. Sehingga memerlukan waktu menginap
untuk melanjutkan pelaksanaan kegiatannya.
2. Perjadin jabatan yang dilaksanakan di Kab. Nabire dan tidak melewati
batas Kab. Nabire. Sarana transportasi berupa pesawat udara ke daerah
terpencil, hanya 1 kali dalam 1 hari, sehingga memerlukan waktu untuk
menginap.

69. CONTOH PERMASALAHAN (FAQ)
6. Ada anggapan bahwa biaya perjadin merupakan penambah
penghasilan, apakah hal tersebut benar?
Jawaban
1. Pelaksana SPD melaksanakan PDJ karena melaksanakan
perintah atasan, yang dibuktikan dengan penerbitan Surat
Tugas oleh Atasan langsung. Dalam PMK lama Surat Tugas
diterbitkan oleh Pejabat yang Berwenang.
2. Dari pengertian di atas, maka anggapan bahwa biaya
perjalanan dinas merupakan penambah penghasilan tidak
relevan lagi.
3. Pelaksana SPD memperoleh biaya perjalanan dinas, hal
tersebut merupakan kompensasi atas penugasan, dimana
atasan langsung menugaskan Pelaksana SPD karena
mempunyai keahlian tertentu.

70. CONTOH PERMASALAHAN (FAQ)
7. Bagaimana penyetaraan tingkat biaya perjalanan dinas
untuk Pegawai Tidak Tetap/Honorer?
Jawaban
a. Penyetaraan tingkat biaya Perjalanan Dinas untuk Pegawai
Tidak Tetap yang melakukan Perjalanan Dinas untuk
kepentingan negara ditentukan oleh KPA sesuai dengan
tingkat pendidikan/kepatutan/tugas yang bersangkutan.
b. Selain Pejabat Negara/Pegawai Negeri/ Pegawai Tidak
Tetap, Pejabat penerbit Surat Tugas dapat memerintahkan
pihak lain untuk melakukan Perjalanan Dinas. Penggolongan
terhadap pihak lain tersebut ditentukan oleh PPK dengan
mempertimbangkan tingkat pendidikan/ kepatutan/ tugas
yang bersangkutan.
c. Dalam PMK 113/PMK.05/2012 tidak ada pembedaan biaya
PDJ untuk PNS, atau Pegawai Tidak Tetap/honorer.

71. CONTOH PERMASALAHAN (FAQ)
8. Apa saja komponen biaya PDJ yang diberikan dalam rangka mengikuti
diklat apabila dalam pelaksanaan diklat tersebut tidak disediakan asrama/
penginapan.
Jawaban
Apabila dalam pelaksanaan diklat tidak disediakan asrama/
penginapan, maka peserta diklat diberikan biaya sebagai berikut:
1. Uang harian secara lumpsum sesuai standar biaya;
2. Biaya penginapan (at cost)/ sesuai bukti riil;
3. Biaya transpor (at cost) hanya pada saat 1 hari pada saat kedatangan
dan 1 hari pada saat kepulangan.
9. Siapa yang membuat Surat Tugas untuk Menteri?
Jawaban
Pasal 6 ayat 2 huruf d disebutkan bahwa yang membuat Surat Tugas
untuk Menteri/Pimpinan Lembaga/Pejabat Eselon I/Eselon II adalah
Menteri/Pimpinan Lembaga/Pejabat Eselon I. Jadi Surat Tugas Menteri
dapat dibuat oleh Sekjen.

72. CONTOH PERMASALAHAN (FAQ)
10. Apakah PDJ diperbolehkan mulai hari Jum’at atau satu hari
sebelum hari libur, atau dilaksanakan mulai hari libur, atau hari
yang dinyatakan libur?
Jawaban
1. Dalam PMK 113/PMK.05/2012 tidak mengatur hal-hal
tersebut. Biasanya hal-hal tersebut diatur dalam peraturan
internal K/L masing-masing.
2. Mengingat kepentingan/pencapaian kinerja, pelaksanaan PDJ
tidak dapat dibatasi hal-hal tersebut di atas.
Contoh : untuk pelaksanaan survei, sensus, penanganan
bencana/kejadian luar biasa dimungkinkan untuk
dilaksanakan mulai hari libur. Namun untuk pelaksanaan PDJ
yang memerlukan koordinasi dengan instansi pemerintah
daerah/pusat, pelaksanaan PDJ sebagaimana hal-hal tersebut
di atas menjadi tidak efektif.

73. CONTOH PERMASALAHAN (FAQ)
11. Akun apa yang digunakan untuk pembebanan biaya
pemetian dan angkutan jenazah, pembatalan biaya PDJ,
dan tambahan biaya PDJ
Jawaban
Seluruh komponen biaya PDJ dibebankan pada
akun belanja perjalanan dinas (Akun 5241xx),
termasuk biaya pemetian dan angkutan jenazah,
pembatalan biaya PDJ, dan tambahan biaya PDJ.

74. Albert Einstein, "Life is like riding a bicycle –
in order to keep your balance, you must keep moving."