Ppt peraturan perundang-undangan tingkat pusat dan daerah
•Transferir como PPT, PDF•
9 gostaram•29,682 visualizações
Analisis standar kompetensi pendidikan kewarganegaraan SD kelas V semester 1 membahas pengertian dan pentingnya memahami peraturan perundang-undangan tingkat pusat dan daerah. Dokumen ini menjelaskan konsep, ciri-ciri, manfaat, dan contoh peraturan perundang-undangan serta nilai moral yang mendasarinya.
Recomendados
Mais conteúdo relacionado
Mais procurados
Mais procurados (20)
Semelhante a Ppt peraturan perundang-undangan tingkat pusat dan daerah
Semelhante a Ppt peraturan perundang-undangan tingkat pusat dan daerah (20)
Mais de Cha-cha Taulanys
Mais de Cha-cha Taulanys (20)
Último
Último (20)
Ppt peraturan perundang-undangan tingkat pusat dan daerah
- 1. Analisis Standar Kompetensi Pendidikan Kewarganegaraan SD Kelas V Semester 1 Oleh: Hidayatul Chusnah (11-800-0091) Toehsin Ahmed Rajieb(11-800-0096) Fita Zuqo Amaliyah (11-800-0089) Annisatul Islamiya h (11-800-0021)
- 2. Standar Kompetensi Standar Kompetensi Kompetensi Dasar Kompetensi Dasar 2. Memahami peraturan perundang- undangan tingkat pusat dan daerah 2. Memahami peraturan perundang- undangan tingkat pusat dan daerah 1. Menjelaskan pengertian dan pentingnya peraturan perundang-undangan tingkat pusat dan daerah. 2. Memberikan contoh peraturan perundang- undangan tingkat pusat dan daerah, seperti pajak, anti korupsi, lalu lintas dan larangan merokok. 1. Menjelaskan pengertian dan pentingnya peraturan perundang-undangan tingkat pusat dan daerah. 2. Memberikan contoh peraturan perundang- undangan tingkat pusat dan daerah, seperti pajak, anti korupsi, lalu lintas dan larangan merokok.
- 4. Konsep 1. Peraturan 2. Undang-undang 3. Peraturan undang-undangan 4. Tingkat Pusat 5. Tingkat Daerah 6. Peraturan perundang-undangan tingkat pusat 7. Peraturan perundang-undangan tingkat
- 6. Peraturan Perundang-undangan Peraturan Perundang-undangan 1. Definisi 2.Latar belakang dibentuknya peraturan perundang-undangan 3.Manfaat dari peraturan perundang-undangan 4.Tata urutan penyusunan peraturan perundang- undangan
- 7. Definisi Peraturan perundang-undangan adalah Merupakan semua peraturan yang bersifat mengikat secara umum, yang dikeluarkan oleh pemerintah
- 8. 1. Negara Hukum Negara hukum Republik Indonesia merupakan keharusan Negara atau pemerintah dalam melaksanakan tindakan apa pun harus dilandasi oleh hukum yang berlaku, serta dapat dipertanggungjawabkan secara hukum 2. Cita – cita bangsa dalam UUD 1945 • Melindungi sergenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia • Untuk memajukan kesejahteraan umum • Mencerdaskan kehidupan bangsa, dan • Ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.
- 9. Manfaat Aturan hukum yang merupakan peraturan perundang-undangan bertujuan menciptakan dan mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang baik. Apabila peraturan perundang-undangan ditaati dan dilaksanakan setiap warga dengan baik, maka semua kehidupan akan berjalan baik, begitu juga sebaliknya apabila peraturan perundang – undangan tidak dilaksanakan karena kurangnya kesadaran warga pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka ketentraman, ketertiban, dan keamanan Negara menjadi terganggu.
- 10. Tata Urutan Penyusunan Tata urutan peraturan perundang-undangan merupakan pedoman dalam pembuatan aturan hukum di bawahnya. Tata urutan ini mewujudkan jenjang yang bertingkat-tingkat. Aturan yang di atas menjadi sumber bagi penyusunan peraturan perundang- undangan di bawahnya. Tata urutan perundang- Undangan sebagai berikut :
- 11. 1. Undang – undang Dasar 1945 2. Ketetapan MPR 3. Undang-undang 4.Peraturan pemerintah pengganti undang-undang 5. Peraturan pemerintah 6.Keputusan presiden 7. Peraturan daerah
- 12. Undang-Undang Dasar 1945 Merupakan hukum dasar tertulis Negara Kesatuan Republik Indonesia yang memuat dasar dan garis besar hukum dalam penyelenggaraan kehidupan Negara Indonesia. Oleh karena itu, semua peraturan di bawahnya tidak boleh bertentangan dengan UUD 1945
- 13. Ketetapan MPR Ketetapan Majelis Permusyawaratan Republik Indonesia merupakan putusan Majelis Permusyawaratan Rakyat sebagai pengemban kedaulatan rakyat yang ditetapkan dalam sidik Majelis Permusyawaratan Rakyat. Ketetapan MPR hanyalah salah satu bentuk pututsan Majelis..
- 14. Adapun putusan Majelis ada tiga, yaitu: 1.Ketetapan MPR 2.Keputusan Majelis, dan 3.Perubahan UUD Bentuk putusan Majelis yang dijadikan sebagai peraturan perundang-undangan adalah keketapan MPR, sebab merupakan putusan MPR yang mengikat pada seluruh rakyat Indonesia dan berlaku seluruh wilayah Indonesia
- 15. Undang-undang Undang-undang (UU) adalah peraturan perundang-undangan yang diadakan untuk melaksanakan Undang-undang Dasar serta ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat. Peraturan pemerintah pengganti undang-undang
- 16. Peraturan Perundang-undangan Tingkat Pusat Peraturan Perundang-undangan Tingkat Pusat 1. Definisi 2.Latar belakang 3.Manfaat 4.Tata urutan penyusunan 5.Contoh
- 17. Definisi
- 18. Latar Belakang
- 19. Manfaat
- 21. Contoh
- 22. Peraturan Perundang-undangan Tingkat Daerah Peraturan Perundang-undangan Tingkat Daerah 1. Definisi 2.Latar belakang 3.Manfaat 4.Tata urutan penyusunan 5.Contoh
- 23. Definisi
- 24. Latar Belakang
- 25. Manfaat
- 27. Contoh
- 28. Contoh-contoh Positif & Negatif Contoh Positif 1. Menjalankan peraturan perundang-undangan yang berlaku 2. Mengenali dan mengetahui peraturan perundang- undangan yang berlaku 3. Mengajak masyarakat untuk mematuhi peraturan perundang-undangan 4. Berperan serta menegakkan peraturan perundang- undangan 5. Membayar pajak 6. Mematuhi peraturan lalu lintas 7. Alat ketertiban dan keteraturan masyarakat
- 29. Contoh Negatif 1. Kurangnya pengetahuan tentang perundang- undangan 2. Mengganti peraturan perundang-undangan tidak sesuai aturan 3. Mendorong orang lain untuk melanggar peraturan perundang-undangan 4. Melakukan korupsi 5. Melakukan tindak pidana
- 30. NormaNorma
- 31. Nilai
- 32. Moral