1. Sekali Di Udara Tetap Di Udara
PEDOMAN
TATA CARA PENYELENGGARAAN LPU & ASSET LPP RRI

2. INSTRUKSI DIREKTUR UTAMA
LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA
NO : 446 /INSTR/DU/2012
TENTANG
REVISI TATA CARA PENYELENGGARAAN LPU LPP RRI
Menimbang : 1.Bahwa kekayaan LPP RRI merupakan kekayaan Negara yang tidak dipisahkan,
sehingga merupakan BMN dan pengelolaannya mengacu pada Peraturan
Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik
Negara/Daerah kecuali ditentukan lain.
2. Bahwa penerimaan pada LPP RRI yang dapat dikelola langsung yaitu iuran
penyiaran, sumbangan masyarakat, siaran iklan dan usaha lain yang sah yang
terkait dengan penyelenggaraan penyiaran.
3. Bahwa pemanfaatan BMN berupa tower dan sebagian bangunan gedung
dalam bentuk sewa yang bukan merupakan usaha yang terkait dengan
penyelenggaraan penyiaran pelaksanaannya harus mengacu pada Peraturan
Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik
Negara/Daerah dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.06/2007
tentang Tatacara Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan dan
Pemindahtanganan Barang Milik Negara.

3. 4. Bahwa pengelolaan dana Jasinonsi RRI harus sesuai prinsip Good Corporate
Governance.
5. Bahwa pengelolaan dana Jasinonsi harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai
dengan Sistem Administrasi Keuangan Negara, dilakukan secara tertib dan
cermat agar dikemudian hari tidak menimbulkan permasalahan hokum.
6. Bahwa peningkatan pendapatan Jasinonsi sangat penting untuk meningkatkan
kesejahteraan pegawai.
7. Bahwa Tata Cara Penyelenggaraan LPU LPP RRI tahun 2011 perlu
disempurnakan/direvisi sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan organisasi
LPP RRI.
Mengingat : a. UU No. 32 tahun 2002 tentang Penyiaran
b. UU No. 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
c. UU No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara
d. PP No. 11 tahun 2005 tentang Lembaga Penyiaran Publik
e. PP No. 12 tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Lembaga Penyiaran Publik Radio
Republik Indonesia
Memperhatikan : 1. Hasil temuan Badan Pemeriksa Keuangan RI. Tahun 2010-2011
2. Saran dan petunjuk Dewan Pengawas LPP RRI
3. Hasil rapat koordinasi revisi pedoman Dit. LPU di Semarang tanggal 28 – 30 Maret
2012 yang diikuti oleh 15 Ka Satker

4. MENGINSTRUKSIKAN
Menetapkan : Instruksi Direktur Utama LPP RRI tentang pemberlakukan revisi sebagian tata cara
penyelenggaraan LPU LPP RRI tahun 2011
Pertama : Jasa Siaran dan Non Siaran
a. Pengelolaan dana jasa siaran sebagaimana diatur dalam tata cara
penyelenggaraan LPU LPP RRI tahun 2011,khususnya yang terkait dengan jasa
penghubung, komponen beaya produksi, dan prosentase setoran ke pusat,
mengunakan tata cara yang telah disempurnakan (tata cara yg telah
disempurnakan terlampir ).
b. One gate system di Kantor Pusat dipusatkan pada Direktorat LPU, semua order
dikelola oleh Dit. LPU, dan diproses sesuai mekanisme pada pedoman
pelaksanakan LPU.
c. One gate system di RRI daerah wajib dilaksanakan secara konsisten, media order
harus ditandatangani oleh Ka Satker setelah diparaf oleh Kabid / Kasi LPU dan
ditandatangani oleh pemberi order.
d. Satker yang tidak memiliki bagian / bidang LPU,semua order harus melalui Dit.
LPU kantor pusat.
e. Invoice dibuat oleh bidang / seksi LPU dan ditandatangani oleh Bendahara
Penerima dan mengetahui Ka Satker.
f. RAB dibuat oleh Kabid / Kasi LPU (melalui koordinasi dg kabid / kasi siaran dan
atau pemberitaan ), diparaf oleh bendahara penerima dan ditandatangani oleh
Ka Satker.

5. g. Pembayaran biaya produksi dilakukan oleh Bendahara Penerima.
h. Untuk memberikan pelayanan yang cepat, akurat dan terpercaya kepada klien,
serta untuk sarana kontrol internal, mulai bulan Juni 2012, setiap Satker wajib
menyediakan bukti siar dg menggunakan Rekam print out komputer play back
disetiap studio programa.
i. Sewa / kerjasama asset ( nonsi ) untuk penggunaan dalam waktu 1 tahun atau lebih
harus dituangkan dalam Perjanjian Kerjasama ( PKS ) yang ditandatangani Ka Satker
dan mitra serta diketahui Direktur LPU.
j. Direktorat LPU memberlakukan tarif iklan spot / filler, sindikasi di programa 1, 2
dan 4 disetiap daerah yaitu 20% dari harga publish atau tarif iklan di daerah.
k. Target pendapatan setiap Satker tahun 2012, minimal naik 30 % dari pendapatan
tahun sebelumnya.
l. Tarif sewa tower tahun 2012 sesuai dengan ketentuan SK Direktur Layanan dan
Pengembangan Usaha yaitu minimal sebesar Rp. 120.000.000 (seratus dua puluh
juta rupiah), dan jika negosiasi akhir tidak dapat mencapai Rp.120.000.000 , harus
dikonsultasikan ke Dit. LPU.
m. Sesuai instruksi Dirut No.823 / instruksi / DU / 2011 tgl 29 Desember 2011
tentang komponen Pendapatan Negara Bukan Pajak - PNBP dan Surat
pemberitahuan Dirkeu no 228/Dir.Keu/Sek/2012 tgl 15 Pebuari 2012, maka
pendapatan dari sewa tower seluruhnya (setelah dipotong pajak - pajak ) harus
disetor ke Kas Negara.

6. n. Untuk sewa gedung / auditorium / ruangan rapat / studio / peralatan musik,
dalam jangka waktu sewa pendek (jam atau hari ), dapat diatur secara khusus,
yaitu dengan memisahkan pendapatan sewa yang disetor ke Kas Negara, dan
pendapatan yang digunakan untuk biaya kebersihan / kemanan dengan
memberlakukan dua kwitansi yaitu kwitansi pendapatan sewa yang disetor dan
kwitansi biaya kebersihan / keamanan.
o. Untuk sewa tower jangka waktu sewa maksimal 3 tahun dan dapat diperpanjang
sesuai kesepakatan baru kedua pihak.
p. Untuk sewa lahan / lading / kebun / halaman gedung / gedung luar (dinding
luar),dan pemasangan baliho di gedung atau halaman gedung, tarif dan jangka
waktu sewa diusulkan (dikonsultasikan) oleh Ka Satker kepada Dir. LPU untuk
ditelaah apakah dapat direalisasikan.
q. Setiap Satker harus dapat membuat / mengembangkan program siaran yang
mampu membentuk komunitas pendengar sehingga dapat mendukung strategi
pemasaran.
r. Setiap satker harus dapat menerapkan kebijakan redesign pola siaran yang
mudah dimengerti para Klien (marketable).
s. Satker wajib membuat laporan bulanan kegiatan Layanan Publik dan Komunikasi
Publik / Pencitraan.

7. t. Dalam membuat laporan bulanan kegiatan Layanan Publik dan Komunikasi
Publik / Pencitraan, pendapatan berupa barter berbentuk natura ( barang
),dilaporkan dalam bentuk perhitungan nominal, yaitu dengan cara untuk
kegiatan Layanan Publik perhitungan nominal dimasukkan dalam kolom Biaya
Non RRI (pedoman LPU 2011 halaman 62), sedangkan untuk kegiatan
Komunikasi Publik / Pencitraan, perhitungan nominal dimasukkan dalam kolom
Investasi Non RRI ( pedoman LPU 2011 halaman 64 ).
u. Dalam membuat laporan bulanan penerimaan jasa siaran setiap Satker selain
melampirkan copy media order dan invoice juga wajib melampirkan bukti siar
dalam bentuk print out komputer play back.
Kedua : Identitas Corporate
a. Warna luar (exterior) gedung RRI biru pantone 294 ,bisa dikombinasi dengan
biru pantone 299, dan untuk interior gedung warna dominan kombinasi putih
dan pantone 454 C atau warna lain yang sesuai dg estetika.
b.Seragam karyawan hari senin dan selasa atas putih , bawah biru dongker (
sesuai pedoman identitas corporate tahun 2011 ).
c. Warna kendaraan operasional kombinasi putih dan pantone 454 C.
Ketiga : Bonus Khusus
Klien potensial / pengiklan besar mendapatkan bonus pasang iklan gratis berupa
Banner pada Website rri.co.id.
Keempat : Revisi pedoman ini dapat dilakukan penyempurnaan sesuai dengan perkembangan
organisasi LPP RRI

8. Kelima : Dengan diberlakukannya revisi pedoman ini maka ketentuan sebelumnya dinyatakan
tidak berlaku lagi.
Keenam : Revisi pedoman ini mulai berlaku sejak tangal ditetapkan.
Ditetapkan : Jakarta
Pada Tanggal : 01 Mei 2012
Direktur Utama LPP RRI
ttd,
Dra. Rosarita Niken Widiastuti,M.Si
NIP. 1960 1030 198302 2 002
Tembusan :
Ketua Dewan Pengawas LPP RRI
Para Direktur LPP RRI
Satuan Pengawas Intern LPP RRI

9. Sekali Di Udara Tetap Di Udara
Lampiran
PEDOMAN
TATA CARA PENYELENGGARAAN LPU & ASSET LPP RRI

10. Dialog Interaktif
Nilai Bruto : Rp xxxxx
Potong Pajak-pajak
PPN : xxxxx
PPh : xxxxx
___________ _
Rp xxxxx 100 %
Setor ke rekening LPP RRI Kantor Pusat : 40 %
Bagian untuk operasional di daerah/satker : 60 %

11. Contoh
nilai kontrak Rp. 2.000.000
ppn 10% Rp. 181.818 (100/110 x 2000000 x 10%)
pph 2% Rp 36.364 (1.818,182 x 2%)
___________
NETTO Rp 1.781.818 100 %
Setor ke rekening LPP RRI Kantor Pusat 40 % : Rp 712.727
Bagian Daerah 60 % : Rp 1.069.091

12. 1. pra produksi
- pembuatan proposal ( LPU ) 3 % Rp 32.073
- Bantuan komunikasi 3% Rp 32.073
- Negosiasi-lobbying 10% Rp 106.909
2. produksi
- Supervisi 11,5 % Rp 122.945
- presenter 5% Rp 53.455
- pengarah acara 3% Rp 32.073
- tekhnik 7% Rp 74.836
- produser 4% Rp 42.764
- unit Manager/pembantu umum 2% Rp 21.382
3. pasca produksi
- team monitoring 20% Rp 213.818
- adm pelaporan ( LPU ) 2,5 % Rp 26.727
- DAERAH 29% Rp 310.036
Jumlah Total Rp 1.069.091

13. Iklan : Spot / Adlib
Nilai Bruto : Rp xxxxx
Potong Pajak-pajak
PPN : xxxxx
PPh : xxxxx
___________ _
Rp xxxxx 100 %
Setor ke rekening LPP RRI Kantor Pusat : 40 %
Bagian untuk operasional di daerah/satker : 60 %

14. Contoh
nilai kontrak Rp. 2.000.000
ppn 10% Rp. 181.818 (100/110 x 2000000 x 10%)
pph 2% Rp 36.364 (1.818,182 x 2%)
___________
NETTO Rp 1.781.818 100 %
Setor ke rekening LPP RRI Kantor Pusat 40 % : Rp 712.727
Bagian Daerah 60 % : Rp 1.069.091

15. 1. pra produksi
- pembuatan proposal (LPU) 3% Rp 32.073
- Bantuan komunikasi 3% Rp 32.073
- Negosiasi-lobbying 10% Rp 106.909
2. pasca produksi
- team monitoring 20% Rp 213.818
- adm pelaporan ( LPU ) 2,50% Rp 26.727
TOTAL POINT 1,2 39% Rp 411.600
DAERAH 61,5% Rp 657.491
TOTAL KESELURUHAN 100,00% Rp1.069.091
* jika order datang langsung tidak ada bantuan komunikasi dan negosiasi

16. Siaran Langsung
Siaran Langsung berupa dialog interaktif/talkshow,
ceremony ataupun olahraga bekerjasama dengan
Lembaga / Instansi baik Pemerintah maupun Swasta
diatur sbb :

17. A. Dalam Kota
Nilai Bruto : Rp xxxxx
Potong Pajak-pajak
PPN : xxxxx
PPh : xxxxx
___________ _
Rp xxxxx 100 %
Setor ke rekening LPP RRI Kantor Pusat : 30 %
Bagian untuk operasional di daerah/satker : 70 %

18. Contoh
Nilai kontrak Rp 2.000.000
ppn 10% Rp 181.818 (100/110 x 2000000 x 10%)
pph 2% Rp 36.364 (1.818,182 x 2%)
NETTO Rp 1.781.818
Bagian pusat 30 % Rp 534.545 (30 % x NETTO)
Bagian daerah 70% Rp 1.247.273 (70 % x NETTO)

19. 1. pra produksi
- pembuatan proposal (LPU) 3% Rp 37.418
- Bantuan komunikas 3% Rp 37.418
- Negosiasi-lobbying 10% Rp 124.727
2. produksi
- Supervisi 11% Rp 143.436
- produser 4% Rp 49.891
- pengarah acara 3% Rp 37.418
- Reporter 8% Rp 99.782
- tekhnik 10% Rp 124.727
- unit Manager/pembantu umum 2% Rp 24.945
3. pasca produksi
- team monitoring 20% Rp 249.455
- adm pelaporan ( LPU ) 2,5% Rp 31.182
DAERAH 23% Rp 286.873
TOTAL 100% Rp1.247.273

20. B. Luar Kota
Nilai Bruto : Rp xxxxx
Potong Pajak-pajak
PPN : xxxxx
PPh : xxxxx
___________ _
Rp xxxxx 100 %
Setor ke rekening LPP RRI Kantor Pusat : 25 %
Bagian untuk operasional di daerah/satker : 75 %

21. Contoh
nilai kontrak Rp 10.000.000
ppn 10% Rp 909.091 (100/110 x 1000000 x 10%)
pph 2% Rp 181.818 (1.818,182 x 2%)
NETTO Rp 8.909.091
bagian pusat 25 % Rp 2.227.273 (25% x NETTO)
bagian daerah 75% Rp 6.681.818 (75 % x NETTO)
bersih daerah Rp 6.681.818

22. 1. pra produksi
- pembuatan proposal (LPU) 3% Rp 200.455
- Bantuan komunikas 3% Rp 200.455
- Negosiasi-lobbying 10% Rp 668.182
2. produksi
- Supervisi 11,5% Rp 768.409
- produser 4% Rp 267.273
- pengarah acara 3% Rp 200.455
- Reporter 8% Rp 534.545
- tekhnik 10% Rp 668.182
- unit Manager/pembantu umum 2,0% Rp 133.636
- Akomodasi dan Transportasi 20% Rp 1.336.364
3. pasca produksi
- team monitoring 20% Rp 1.336.364
- adm pelaporan (LPU) 2,5% Rp 167.045
DAERAH 3% Rp 200.455
TOTAL 100% Rp 6.681.818
* jika tidak ada akomodasi maka komponen biaya akomodasi dan transportasi
cukup 10%