1. DAFTAR ISI
1.
1 Latar Belakang
L t B l k
2. Identifikasi persoalan
3. Isu Strategis
4. Tujuan, Kebijakan & Strategi
ujua , eb ja a St ateg
5. Rencana Struktur Ruang
• Sistem Pusat Pelayanan Kota
y
• Rencana sistem prasarana (sistem jaringan transportasi, sistem jaringan
energi/kelistrikan, sistem jaringan telekomunikasi, sistem jaringan
prasarana sumber daya air kota sistem penyediaan bersih sistem
kota, bersih,
pengelolaan air limbah kota, sistem persampahan kota, sistem drainase
kota, penyediaan dan pemanfaatan prasarana dan sarana jaringan jalan
pejalan kaki ruang evakuasi bencana)
kaki,
6. Rencana Pola Ruang
• Rencana pola ruang
• Ruang terbuka hijau
• Peruntukan ruang bagi kegiatan sektor informal
2. 7. Penetapan Kawasan Strategis
8.
8 Arahan Pemanfaatan Ruang
9. Ketentuan Pengendalian Pemanfaatan Ruang
LATAR BELAKANG
1
3. Dasar H k m
Hukum
• Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi
Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Himpunan Lembaran Negara Tahun 1950).
• Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun
1960 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043).
• Undang-undang N
U d d Nomor 11 T h
Tahun 1974 t t
tentang PPengairan (L b
i (Lembaran N
Negara T h
Tahun 1974 NNomor 65
65,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3046).
• Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 04 Tahun 1986 tentang Penyidik
Pegawai Negeri Sipil yang melakukan Penyidikan terhadap Pelanggaran Peraturan Daerah yang memuat
Sanksi/Ancaman Pidana.
S k i/A Pid
• Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1987 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II
Bandung dengan Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung (Lembaran Negara Tahun 1987 Nomor 34,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3358).
• Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991 tentang Sungai (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 44,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3445).
• Undang-undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 27,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3470).
• Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor
59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3527).
• Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara
Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3529).
• Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1996 tentang Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Serta Bentuk dan
Tata Cara Peran Serta Masyarakat dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 104,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3660).
• Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1998 tentang Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam
(Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3776).
• Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 14 Tahun 1998 tentang Bangunan di
Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.
• Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor
3851).
3851)
• Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran
Negara Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3838).
• Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 01 Tahun 2000 tentang Tata Cara
Pembuatan, Perubahan, Pencabutan dan Pengundangan Peraturan Daerah.
• Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2000 tentang Tingkat Ketelitian Peta untuk Penataan Ruang
Wilayah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3934).
• Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi
g g g p
sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor
3952).
• Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 02 Tahun 2001 tentang Kewenangan Daerah Kota Bandung sebagai
Daerah Otonom.
• Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 15 Tahun 2001 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran
• Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4090).
• Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2001 tentang Kebandarudaraan (Lembaran Negara Tahun 2001
Nomor 128, Tambahan Lembaran 1Negara Nomor 4146).
• Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2001 tentang Irigasi (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 143,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4156).
• Undang-undang N
U d d Nomor 28 T h
Tahun 2002 t t
tentang B
Bangunan G d
Gedung (L b
(Lembaran N
Negara T h
Tahun 2002 NNomor
134, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4247).
Dasar H k
D Hukum
4. • Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
• Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
• Undang undang
Undang-undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 132 132,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4444)
• Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2006 tentang Pemekaran dan Pembentukan Wilayah Kerja Kecamatan dan
Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung
• Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan
• Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 115,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3501).
• Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 01 Tahun 2008 Tentang Pengendalian Pemanfaatan Ruang Kawasan
Bandung Utara
• Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 02 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Perhubungan di Kota
Bandung
• Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2006 tentang
g g
Pemekaran dan Pembentukan Wilayah Kerja Kecamatan dan Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung
• Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah (Rpjpd) Tahun 2005 – 2025.
• Undang Undang
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah
• Peraturan Pemerintah RI Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4833);
• Undang-undang
Undang undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
• Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
• Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2009 tentang Jalan Tol
Dasar H k
D Hukum
Rujukan
R j kan
• Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Kriteria Teknis Kawasan Budi Daya.
• Peraturan Menteri Dalam Negeri 01/2007 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan
• Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 tahun 2008 tentang Pedoman perencanaan kawasan perkotaan
• Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2008 tentang Peraturan Daerah Rencana Tata Ruang Wilayah
• Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan
Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan.
• Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 11 Tahun 2009 tentang Pedoman Persetujuan Substansi dalam
Penetapan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dan Rencana Tata
Ruang Wilayah Kabupaten/Kota.
• Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 17/PRT/M/2009 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang
Wilayah Kota
• Peraturan Gubernur Nomor 21 Tahun 2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perda 1 Tahun 2008 tentang
Pengendalian Pemanfaatan Ruang Kawasan Bandung Utara
5. Profil Wilayah Kota
Wila ah
• Kota Bandung terletak dibagian tengah “Cekungan Bandung”, yang mempunyai
dimensi luas 233.000 Ha dan dilewati oleh 15 sungai sepanjang 265,05 km
• Kota Bandung dalam sistem perkotaan Nasional ditetapkan sebagai bagian dari
Pusat Kegiatan Nasional (PKN) Kawasan Perkotaan Bandung Raya. Direncanakan
sebagai kawasan budidaya. Dimana kawasan budi daya tersebut diuraikan ke dalam
kawasan andalan yaitu kawasan yang memiliki nilai strategis nasional .
• Kota Bandung dalam sistem perkotaan RTRWP Jawa Barat termasuk ke dalam
PKN Kawasan Perkotaan Bandung Raya. Kota Bandung ditetapkan sebagai bagian
dari PKNp dengan kegiatan utama p
p g g perdagangan dan j
g g jasa, industri kreatif dan high-
, g
tech, pariwisata, dan transportasi
• Pada tahun 2030 mendatang jumlah penduduk Kota Bandung (menurut proyeksi)
akan mencapai 4.093.256 jiwa.
• Potensi Bencana Alam: (1) Letusan Gunung Berapi, (2) Gempa, (3) Banjir dan (4)
Kebakaran
Profil Wilayah K t
P fil Wil h Kota
6. • Potensi SDA: Air baku sebesar 802 l/detik kapasitas air bersih yang belum
termanfaatkan
t f tk
Potensi yang belum
IPA Kapasitas Produksi
termanfaatkan
Badak Singa 1800 1400 400
Miniplant cibereum 40 40 0
Miniplant i
Mi i l t cipanjalu
j l 20 10 10
Miniplant cirateun 5 2 3
Dago Pakar 600 600 0
Miniplant Dago Pakar 60 40 20
Sumur Air Dalam 170 130 40
Air Tanah/Sumur Bor
/ 500 171 329
Total 802
• Ekonomi kota:
– Pada tahun
P d t h 2002 nilai produktivitas ekonomi l h (b t ) K t B d
il i d kti it k i lahan (bruto) Kota Bandung adalah R 126
d l h Rp.126
milyar per km2 dan terus mengalami peningkatan, hingga tahun 2007 mencapai Rp.307
milyar per km2.
– Secara umum sektor ekonomi Kota Bandung terbagi menjadi 3 sektor yaitu sektor basis
umum,
ekonomi, ekonomi lokal dan sektor informal.
– Sebagian besar penduduk Kota Bandung, lokal maupun pendatang, terlibat dalam sektor
perdagangan baik formal maupun informal terutama sebagai Pedagang Kaki Lima (PKL).
Profil Wilayah K t
P fil Wil h Kota
Isu
Is Strategis
Peran dan fungsi kota
Muncul peran dan fungsi baru Kota Bandung sebagai kota kreatif (creative city)
Struktur ruang kota
Dengan proyeksi penduduk 20 tahun mendatang, sebesar 4 juta jiwa maka kebutuhan
mendatang jiwa,
pusat pelayanan akan bertambah baik pusat pelayanan kota maupun sub pusat
pelayanan kota
Pola ruang kota
Dengan keterbatasan sumberdaya yang dimiliki oleh Kota Bandung maka
pengembangan kota diarahkan untuk menjadi kota yang kompak (compact city) yang
dilengkapi dengan RTH sebesar 30%
Pelestarian kawasan dan bangunan
Ruang publikUntuk menjamin sejarah (masa lalu), serta identitas dan karakter kota,
kawasan dan bangunan unik dan bersejarah perlu tetap dilestarikan
Fasilitas publik
Perkembangan p
g penduduk y g p
yang pesat membutuhkan p peningkatan ruang p
g g publik (
(kuantitas
dan kualitas)
7. Sistem transportasi
Kota yang berkelanjutan harus ditunjang pula dengan sistem transportasi yang
berkelanjutan. Penyediaan sistem transportasi yang jelas, terarah, aman, nyaman
dan terjangkau akan membuat ki j k i t sosial ekonomi masyarakat semakin
d t j k k b t kinerja kegiatan i l k i k t ki
baik, produktif dan berkelanjutan.
Ketersediaan infrastruktur
Dengan meningkatnya jumlah penduduk, maka Kota Bandung harus menyediakan
infrastruktur yang memadai bagi warganya. Penyediaan infrastuktur yang ramah
lingkungan (green infrastucture), dan pengembangan pola kemitraan dalam
penyediaan infrastruktur tersebut. Dengan kerterbatasan sumberdaya maka indikasi
f
program, prioritas, dan pembiayaannya harus jelas.
Pengendalian pembangunan
Untuk menjamin terwujudnya kualitas, kinerja dan tampilan kota yang direncanakan,
maka harus tersedia prosedur dan instrumen pengendalian pemanfaatan ruang yang
jelas, lengkap, efektif dan dilaksanakan dengan konsisten
Kependudukan
Pertumbuhan penduduk > daya dukung/ daya tampung kota
Isu St t i
I Strategis
TUJUAN,
TUJUAN KEBIJAKAN DAN
STRATEGI
4
8. 4.1 Visi, Misi dan Tujuan Penataan Ruang
Visi Pembangunan Kota Bandung adalah sebagaii ‘K t BERMARTABAT’
Vi i P b K t B d d l h b ‘Kota
Untuk mewujudkan visi, maka arahan penataan ruang wilayah akan ditujukan untuk
visi
melaksanakan misi :
1. meningkatkan sumber daya manusia yang handal dan religius
2. mengembangkan perekonomian kota yang berdaya saing
3. mengembangkan kehidupan sosial budaya kota y g kreatif, berkesadaran tinggi serta
g g p y yang , gg
berhati nurani
4. meningkatkan kualitas lingkungan hidup kota
5. meningkatkan kinerja pemerintah kota yang efektif, efisien, akuntabel dan transparan
6. mengembangkan sistem pembiayaan kota terpadu (melalui pembiayaan pembangunan
yang melibatkan pemerintah, swasta d masyarakat)
lib tk i t h t dan k t)
Tujuan Umum Penataan Ruang , adalah menciptakan ruang kota yang
aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan
Tujuan Khusus Penataan Ruang Kota Bandung adalah :
a) M i t k struktur ruang yang efektif d efisien d l
) Menciptakan t kt f ktif dan fi i dalam
memberikan peayanan kepada masyarakat.
b) Menyerasikan kawasan lindung dan budidaya yang seimbang dan
berkelanjutan.
c) Menyediakan pelayanan prasarana dan sarana kota yang merata
dan berkualitas.
d) Menyediakan ruang publik yang aman, nyaman dan efektif.
e) Mengendalikan pemanfaatan ruang secara tegas dan teratah.
9. 4.2.
4 2 Kebijakan Perencanaan Tata Ruang
Kebijakan perencanaan tata ruang mencakup kebijakan struktur tata ruang, pola
ruang
pemanfaatan ruang, serta prasarana dan sarana kota.
A. Struktur Tata Ruang
A St kt T t R
1. Mengembangkan dua / tiga pusat pelayanan kota untuk wilayah Bandung Barat dan wilayah Bandung
Timur.
2. Membagi wilayah kota menjadi delapan subwilayah pengembangan (SWP), masing-masing dilayani oleh
satu subpusat pelayanan kota .
3. Mengembangkan subpusat kota dan pusat-pusat lingkungan secara merata.
4. Menata fungsii d struktur jjaringan jjalan yang serasii d
4 M t f dan t kt i l dengan sebaran f
b fungsii k i t primer d
kegiatan i dan
sekunder.
5. Mengembangkan sistem transportasi yang berbasis pada transportasi publik.
6. Mengarahkan perkembangan d memprioritaskan pengembangan k t k wilayah B d
6 M hk k b dan i it k b kota ke il h Bandung TiTimur (SWP
Ujungberung dan Gedebage).
7. Mengendalikan pembangunan di wilayah Bandung barat
8.
8 Membatasi perkembangan di wilayah Bandung Utara Utara.
B. Sistem Transportasi Kota
Prasarana
1. Memelihara serta menegaskan kembali fungsi dan hirarki jalan;
2. Meningkatkan kapasitas jaringan jalan melalui pembangunan dan pelebaran jalan,
pengelolaan lalu lintas serta menghilangkan gangguan sisi jalan;
3. Menyediakan fasilitas parkir yang memadai dan terintegrasi dengan pusat-pusat kegiatan;
4. Mengembangkan sistem terminal dalam kota serta pembangunan terminal di batas kota
g g p g
dengan penetapan lokasi yang dikoordinasikan dengan Pemerintah Daerah yang berbatasan;
5. Meningkatkan kapasitas pelayanan Bandara Husein Sastranegara sampai terbangun dan
berfungsinya bandara pengganti;
6. Meningkatkan keamanan jaringan serta perlintasan rel kereta api.
Angkutan Umum
Mengembangkan sistem transportasi yang berbasis pada transportasi publik.
g g p y g p p p
10. Investasi
Membuka peluang investasi dan kemitraan bagi sektor privat dan masyarakat dalam
menyediakan prasarana dan sarana transportasi
Kelembagaan
Membentuk dewan transportasi kota untuk mengawasi dan mengendalikan sistem
transportasi kota
C.
C Pola Pemanfaatan Ruang
1. Mengarahkan dan memprioritaskan perkembangan ke wilayah Bandung Timur;
2. Mengendalikan perkembangan di wilayah Bandung Barat;
3. Membatasi pembangunan di wilayah Bandung Utara.
p g y g
11. 4.3 Kebijakan Prasarana Kota
1. Kebijakan prasarana air baku dan air bersih.
Pengembangan prasarana air baku dan air bersih dilakukan dengan mewujudkan keseimbangan
ketersediaan air pada musim hujan dan kemarau; serta peningkatan kualitas, kuantitas, dan efisiensi
p y
pelayanan air bersih.
2. Kebijakan prasarana air limbah.
a.
a Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan prasarana air limbah
limbah.
b. Meningkatkan kualitas pengelolaan air limbah berbahaya.
3. Kebijakan
3 K bij k prasarana drainase adalah meningkatkan pelayanan prasarana d i
d i d l h i k tk l drainase d l rangka
dalam k
mengatasi permasalahan banjir dan genangan.
4.
4 Kebijakan prasarana dan sarana persampahan adalah :
• Mengurangi volume sampah yang akan dibuang ke Tempat Pembuangan Sampah Akhir (TPA)
dengan cara pengolahan setempat per-wilayah dengan teknik-teknik yang berwawasan lingkungan.
• Meningkatkan kualitas dan kuantitas prasarana dan sarana pengelolaan sampah.
5. Kebijakan sarana pemadam kebakaran adalah mengembangkan dan meningkatkan kapasitas dan
kualitas sarana dan prasarana pemadam kebakaran
kebakaran.
6. Kebijakan prasarana dan sarana energi dan telekomunikasi adalah meningkatkan kualitas dan
jangkauan pelayanan listrik dan telekomunikasi
telekomunikasi.
7. Kebijakan fasilitas umum dan fasilitas sosial adalah :
a.
a Menyediakan fasilitas sosial dan fasilitas umum di pusat-pusat pelayanan kota dan lingkungan sesuai
dengan skala pelayanannya.
b. Mempertahankan serta memelihara fasilitas sosial dan fasilitas umum yang ada.
c. M
Mengarahkan pengembangan f ilit sosiall dan fasilitas umum b skala k t d wilayah k
hk b fasilitas i d f ilit baru k l kota dan il h ke
wilayah Bandung Timur.
d. Melengkapi fasilitas sosial dan fasilitas umum yang kurang di seluruh wilayah kota.
e. Menyebarkan dan memeratakan fasilitas sosial dan fasilitas umum dan membatasi fasilitas yang
sudah jenuh.
f. Mengendalikan dampak negatif dari berbagai fasilitas sosial dan fasilitas umum.
g p g g
12. 4.4. Kebijakan Pemanfaatan Ruang
Kebijakan pemanfaatan ruang diwujudkan berdasarkan kebijakan struktur tata ruang
dan pola tata ruang, yaitu:
1. Menjabarkan dan menyusun tahapan dan prioritas program berdasarkan persoalan
mendesak yang harus ditangani, serta antisipasi dan arahan pengembangan masa
mendatang.
g
2. Mendorong kemitraan dan kerjasama dengan swasta dan masyarakat dalam penyediaan
p y
pelayanan kota dan p
pembangunan kota.
g
3. Menyusun mekanisme dan perangkat insentif untuk mendorong pengembangan kegiatan
y g
yang sesuai dengan rencana tata ruang.
g g
4. Menyusun mekanisme dan perangkat disinsenitf untuk mengendalikan perkembangan yang
tidak sesuai dengan rencana tata ruang.
g g
4.5. Kebijakan Pengendalian P
4 5 K bij k P d li Pemanfaatan R
f t Ruang
• Pengendalian pemanfaatan ruang mengacu kepada RTRWK, atau rencana yang lebih rinci
(
(RDTRK) yang berlaku, dengan memperhatikan ketentuan, standar teknis, kelengkapan
)y g g p g p
prasarana, kualitas ruang, dan standar kinerja kegiatan yang ditetapkan.
• Kebijakan pengendalian pemanfaatan ini meliputi kebijakan mekanisme perijinan
perijinan,
pengawasan dan penertiban.
16. Pertimbangan:
• 1 pusat pelayanan kota melayani 1-1,5 juta penduduk
• 1 subpusat pelayanan kota melayani 480 000-500 000 penduduk
480.000 500.000
• Dari 6 subpusat pelayanan kota saat ini, Ujungberung dan Gedebage sudah
hampir melewati batas pelayanan
pelayanan.
• Proyeksi penduduk 2029 mencapai 4.029.824 jiwa
Rencana:
Membagi Kota Bandung menjadi
• 3 pusat pelayanan kota dengan 6 subpusat pelayanan kota, atau
• 2 pusat pelayanan k t d
t l kota dengan 8 subpusat pelayanan k t
b t l kota
(pemekaran dari Ujungberung dan Gedebage)
17. Jumlah Subpusat
Cakupan Penduduk Pelayanan Kota
Hirarki Pusat
Pelayanan (jiwa)
2008 2029
Pusat Pelayanan Kota 1.500.000 2 2
1.000.000 3 4
Subpusat Pelayanan
480.000 6 8
Kota
Pusat Lingkungan
120.000 25 34
(Kecamatan)
5.2 Kegiatan Fungsional Kota
Pusat Pelayanan Kota Subpusat Pelayanan Kota
Pemerintahan • Pusat Pemerintahan Provinsi Jawa Barat • Pusat pemerintahan Kota Bandung
(
(Kawasan Gedung Sate dan sekitarnya)
g y ) (
(Kawasan Balai Kota Bandung dan
g
• Kawasan perkantoran Jl. Kawaluyaan sekitarnya)
• Kawasan perkantoran Jl. Asia Afrika
Hankam Komplek militer Kodam Siliwangi
Komersial • Kawasan Alun-alun dan sekitarnya Kawasan komersial dan perdagangan eceran
• Kawasan Cibaduyut di beberapa ruas jalan utama
• Kawasan Cihampelas
p
• Kawasan Gedebage
• Kawasan Factory Outlet Dago dan
R.E.Martadinata
• Kawasan Perdagangan Pasar Induk Caringin
Pendidikan Kawasan pendidikan tinggi Jl. Ganesha, Dipatiukur,
Tamansari, P.H.H.Mustofa
Industri Komplek industri PT Dirgantara Indonesia, PT Kawasan industri kreatif
f
Pindad, sekitar Jl. Surapati-Cicaheum.
Rekreasi Kawasan rekreasi Kebun Binatang Bandung dan Kawasan rekreasi Taman Lalu Lintas, Gasibu,
Tahura
Th Tegallega, P l t
T ll Punclut
Transportasi • Stasiun kereta api Kebon Kawung dan Gede
Bage
• Bandara Husein Sastranegara
• Terminal Terpadu Gedebage
18. Kegiatan Fungsional
Kegiatan Fungsional • Pusat Pemerintahan
• Kompleks Hankam
• Industri (PT DI, Pindad)
• Bandara Husein
• Stasiun KA
• Terminal
• Kawasan Komersial Pusat Kota
• Perdagangan Grosir
• Perguruan Tinggi
• R
Rumah S kit
h Sakit
5.3 Rencana Si t
53R Sistem Prasarana
P
19. 5.3a Sistem Transportasi Kota
Konsep P
K Perencanaan
• Sistem Kegiatan
– Mempertimbangkan konektivitas antar pusat-pusat kegiatan dalam konteks
regional, seperti PKN (Pusat Kegiatan Nasional), PKW (Pusat Kegiatan
Wilayah), d
Wil h) dan PKL (P t Kegiatan Lokal)
(Pusat K i t L k l)
– Mempertimbangkan konektivitas antar pusat-pusat kegiatan dalam konteks
internal kota, seperti pusat kegiatan fungsi primer dan fungsi sekunder
g g g
• Sistem Jaringan
– Struktur jaringan primer yang menghubungkan menghubungkan secara
menerus pusat kegiatan nasional pusat kegiatan wilayah, pusat kegiatan lokal
nasional, wilayah
sampai ke pusat kegiatan lingkungan
– Struktur jaringan sekunder yang menghubungkan secara menerus kawasan
yang mempunyai f ngsi primer f ngsi sek nder kesat f ngsi sek nder
ang memp n ai fungsi primer, fungsi sekunder kesatu, fungsi sekunder
kedua, fungsi sekunder ketiga, dan seterusnya sampai ke persil
20. Konsep P
K Perencanaan
• Si
Sistem Pergerakan
P k
– Membatasi pergerakan dan penggunaan kendaraan pribadi ke arah pusat kota
melaluii b b i strategii TDM (T
l l berbagai t t (Transportation D
t ti Demand Management) yang
dM t)
relevan, misalnya:
• Park and Ride
• Pricing/Tax
• Pedestrian Zone
• Parking Management pemberlakuan tarif parkir progresif di kawasan komersial
pusat kota
• Alternative mode Monorail
– Mengarahkan pergerakan ke bagian timur Kota Bandung
– Mengakomodasi pergerakan dari arah luar kota
M
Manajemen Si t
j Sistem T
Transportasi
t i
Intelligent transportation system
Zonasi ruang
Transit f ili i and services
T i facilities d i
Urban Design
Penambahan atau Pelebaran
jaringan jalan
Mixed Use
Restrukturisasi fungsi dan status
jalan
Densifikasi ruang (density)
Pengaturan lalu lintas
Sumber:
Meyer and Miller, 2001
Miller
Pricing, Tax
Pricing Pergeseran waktu dan rute
Parking management Pengadaan alternatif moda (Buspool,
Carpool, dll)
Park and ride
Pedestrian zone
21. Rencana St kt J i
R Struktur Jaringan P i
Primer
• Prinsip pengembangan jaringan jalan Arteri Primer:
– menghubungkan secara berdaya guna antarpusat kegiatan
nasional (PKN) atau antara pusat kegiatan nasional (PKN)
dengan pusat kegiatan wilayah (PKW)
• Prinsip pengembangan jaringan jalan Kolektor Primer:
– menghubungkan kota-kota antar pusat kegiatan wilayah (PKW)
dan pusat kegiatan lokal (PKL) dan atau kawasan-kawasan
berskala kecil
Rencana Struktur Jaringan Primer
g
• Jalan arteri primer yang
menghubungkan PKN Bandung
dengan PKW Sumedang dan PKW
PKL Cianjur
Subang • Jalan kolektor primer yang
menghubungkan PKN Bandung
PKL
dengan PKL Subang, PKL Cileunyi,
Cileunyi
y
PKL Majalaya, PKL Ciparay, PKL
Pengalengan, dan PKL Ci id
P l d Ciwidey
PKL
PKL Majalaya
Ciparay
PKL
PKL Pengalengan
Ciwidey
22. Rencana St kt J i
R Struktur Jaringan P i
Primer
• PKN Bandung: Bandara Husein Sastranegara, Terminal
Sastranegara
Tipe A (Terminal Cicaheum, Terminal Leuwipanjang, dan
Terminal GGedebage) dilalui oleh jalan arteri primer
)
• Jadi, perlu restrukturisasi jaringan jalan arteri primer, yaitu:
– Jalan Rajawali (Elang) dan Jalan L.U Abdurahman Saleh
(Nurtanio) menuju bandara
– Jalan Rumah Sakit dan Jalan Gedebage menuju Terminal
Gedebage
Rencana St kt J i
R Struktur Jaringan P i
Primer
Koridor primer 2: Jalan Rajawali (Jalan Elang)-Jalan
Nurtanio ang
N rtanio yang mengakses Bandara H ssein Sastranegara
Hussein
Koridor primer 3: Jalan Sindanglaya-Jalan Ujung Berung-
Jalan Cipadung yang mengakses ke Terminal Cicaheum
Koridor primer 4: Jalan Rumah Sakit-Jalan
Gedebage yang mengakses ke Terminal Gedebage
Koridor primer 1: Jalan Cibeureum – Jalan Sudirman - Jalan
Soekarno Hatta – Jalan Cibiru yang melintasi terminal Leuwi Panjang
23. Rencana St kt J i
R Struktur Jaringan S k d
Sekunder
• P i i pengembangan jjaringan jjalan A t i
Prinsip b i l Arteri
Sekunder:
– menghubungkan :
• kawasan primer dengan kawasan sekunder
• antar kawasan sekunder
• jalan arteri/kolektor primer dengan kawasan sekunder
• Prinsip pengembangan jaringan jalan Kolektor
Sekunder:
S k d
– menghubungkan antar kawasan sekunder
Rencana St kt J i
R Struktur Jaringan S k d
Sekunder
24. Rencana P
R Pengembangan T
b Terminal
i l
• Prinsip pengembangan terminal tipe A
– t l t k d l jjaringan t
terletak dalam i trayek antar k t antar propinsii d / t angkutan llalu li t
k t kota t i dan/atau k t l lintas
batas negara;
– terletak di jalan arteri;
– jjarak antara d t i l penumpang ti A sekurang-kurangnya 20 k
k t dua terminal tipe A, k k km;
– luas lahan yang tersedia sekurang-kurangnya 5 Ha untuk terminal.
• Prinsip p g
p pengembangan terminal tipe B
g p
– terletak dalam jaringan trayek antar kota dalam propinsi;
– terletak di jalan arteri atau kolektor;
– jarak antara dua terminal penumpang tipe B atau dengan terminal penumpang tipe A,
sekurang-kurangnya 15 km;
– tersedia lahan sekurang-kurangnya 3 Ha untuk terminal.
• Prinsip pengembangan terminal tipe C
– terletak di dalam wilayah Kabupaten/Kota dan dalam jaringan trayek pedesaan;
– terletak di jalan kolektor atau lokal;
– tersedia lahan sesuai dengan permintaan angkutan
Rencana Pengembangan Terminal
g g
TB
TC
TC
TA
TC
TB TC TC
TB
TC
TB
TA
TA
TB TC
25. Rencana Struktur Jaringan Rel dan
g
Stasiun
• Konsep Jaringan dan Stasiun
– Mengakomodasi pergerakan dari berbagai arah luar kota
bandung menuju pusat k t b d
b d j t kota bandung d mendistribusikan
dan di t ib ik
pergerakan ke arah timur Kota Bandung
– Meningkatkan pergerakan internal di bagian timur Kota Bandung
– Membatasi penggunaan kendaraan pribadi di pusat kota melalui
alternative mode: monorail
– Menghubungkan pusat-pusat kegiatan primer dan sekunder
secara optimal
– Mengoptimalkan peran titik-titik stasiun eksisting sebagai
pengumpul dan distribusi pergerakan
Rencana Struktur Jaringan Rel dan
g
Stasiun
Mengaktifkan kembali jaringan rel yang menghubungkan pusat kota dengan arah
selatan Kota Bandung, yaitu jaringan rel dari arah Ciwidey
ri
Sa
ng
nju
Ta
r
go
an
tin
Ja
NG
G
RA
ng
g
KA
uh
UN
on
ko
k
LA
te
NG
r
nd
ke
e
gu
ng
pa
g
ND
ar
m
ae
o
ba
pu
LE
ba
DA
di
i
da
ac
ah
ek
yo
nc
in
de
r
ur
do
CA
BA
di
ar
ku
m
m
m
ro
PA
Ra
Ha
Ge
An
Ga
Ki
Ci
Ci
Ci
Ci
Ci
CI
t
lo
Ko
uh
k
ye
eu
Da
gp
a
y
y
en
ra
ala
pa
m
aj
Pa
Ci
M
Jalur ganda : operasi
Jalur tunggal : operasi
an
Jalur non-operasi
non operasi
ar
nj
Ba
g
an
re
So
bu
m
Ja
sir
Pa
y
de
wi
Ci
26. Rencana Sk
R Skema J i
Jaringan M
Monorel
l
• Konsep pengembangan jaringan
– Tipe straddle-beam dimana kereta berjalan di atas rel
– Pada jalan yang minimal memiliki median jalan agar tidak
mengganggu lalu lintas
– Pada lebar jalan y g minimal mendukung lebar sepur (
j yang g p (track
gauge) 1435 mm dan lebar monorail yaitu 3,14 m
– Jarak antar tiang penyangga rel minimal 20 m
• Konsep penetapan stasiun
– Jarak antar stasiun berkisar antara 250 m s/d 1000 m, semakin
banyak stasiun yang dikembangkan maka semakin banyak area
pelayanan
l
– Terintegrasi dengan kawasan-kawasan permukiman
– Stasiun utama berada di sekitar fungsi kegiatan primer dan
sekunder kota
Rencana Skema Jaringan Monorel
g
• Konsep pengembangan monorel di bagian barat Kota Bandung bertujuan membatasi
pergerakan dengan kendaraan pribadi dan mengakomodasi pergerakan dari arah Kopo,
Cimahi, dan Kabupaten Bandung B t
Ci hi d K b t B d Barat
• Konsep
pengembangan
monorell di
bagian timur
Kota Bandung
bertujuan
meningkatkan
p g
pergerakan ke
arah timur dan
meningkatkan
pergerakan
internal bagian
timur Kota
Bandung
27. sistem transportasi
Pengembangan monorail untuk pergerakan internal kota
53
sistem transportasi
• Peningkatan fungsi jalan jalan yang menghubungkan ke arah
jalan-jalan
pusat WP dan pusat primer
• Pengembangan strategi manajemen permintaan transportasi:
– Road pricing di kawasan CBD
p g
– Park and ride di kawasan CBD
– Pedestrian way
54
28. Alternatif Manajemen Sistem Kegiatan
(Guna Lahan)
• Perwujudan pola ruang kota yang mengutamakan penatagunaan lahan campuran,
khususnya di kawasan-kawasan primer maupun sekunder semakin mixed uses
semakin efisien pergerakan
• Pembatasan fungsi-fungsi kegiatan yang meningkatkan jumlah bangkitan dan
tarikan pergerakan tinggi pada zona-zona pergerakan (kelurahan) yang memiliki
jumlah bangkitan dan tarikan pergerakan tinggi yaitu:
tinggi,
– Kecamatan Batununggal
– Kecamatan Kiaracondong
– Kecamatan Ujungberung
– Kecamatan Sukajadi
– Kecamatan Cibiru
– Kecamatan Arcamanik
– Kecamatan Bandungkidul
– Kecamatan Margacinta
– Kecamatan Cicadas
Rencana P
R Pengembangan St t i TDM
b Strategi
• Penetapan Tarif Parkir Progresif pada kawasan komersial, terutama di jalan:
• Oto Iskandardinata
• Dewi Sartika
• Pungkur
• Jend. Ahmad Yani
• Lengkong Kecil
• Gardu Jati
• ABC
• Banceuy
• Naripan
• Karapitan
• Dalem Kaum
• Kepatihan
• Cikapundung Barat
p g
• Cikapundung Timur
• Astana Anyar
• Suniaraja
• Kebon Jati
• Pengembangan road pricing di jalan sekitar pusat kota, seperti jalan:
• Sudirman
• Asia Afrika
• Dalem Kaum
• Cibadak
• Karang Anyar
• Kepatihan
• Dewi Sartika
29. Rencana P
R Pengembangan B d
b Bandara Ud
Udara
• Penambahan penerbangan internasional yaitu:
internasional,
– Rute Bandung – Singapura oleh Garuda Indonesia
– Rute Bandung – Bangkok – Singapura oleh Air Asia
– Rute Bandung – Singapura oleh Silk Air
– Rute Bandung – Kualalumpur oleh Malaysian Airlines
g p y
• Perpanjangan runway dan pemangkasan Gunung
Bohong untuk optimalisasi operasional p
g p p penerbangan.
g
Pemangkasan Gunung Bohong dimaksudkan untuk
menambah faktor keselamatan operasi penerbangan,
terutama pada kondisi cuaca b k seperti cuaca
t t d k di i buruk ti
berkabut atau terjadi angin pada arah tegak lurus arah
pesawat (crosswind). Volume tanah yang akan
(crosswind)
dipangkas diperkirakan sekitar ± 1,24 juta m3.
5.3b Sistem Jaringan Energi/Kelistrikan
30. Kebutuhan Energi Listrik per Sektor di Kota Bandung
g p g
Kebutuhan
Rasio Kebutuhan Kebutuhan Kebutuhan Kebutuhan Kebutuhan
Jumlah Listrik
Tahun Elektri- Listrik Listrik Listrik Listrik Listrik Lain- Total
Penduduk Rumah
fikasi
fik i Sosial
S i l Bisnis
Bi i Publik
P blik Industri
I d ti llain
i
Tangga
2010 2824642 71,3 1.176.158 102.428 656.953 77.704 1.486.975 42.384 3.542.603
2011 2888076 73,3 1.236.304 107.666 690.548 81.678 1.563.016 44.552 3.723.764
2012 2951510 75,3 1.297.932 113.033 724.971 85.749 1.640.930 46.772 3.909.388
2013 3014944 77,3 1.361.042 118.529 760.222 89.919 1.720.717 49.047 4.099.475
2014 3078378 79,3 1.425.634 124.154 796.300 94.186 1.802.378 51.374 4.294.026
2015 3141812 81,3 1.491.707 129.908 833.206 98.551 1.885.912 53.755 4.493.040
2016 3205246 83,3 1.559.262 135.792 870.939 103.014 1.971.320 56.190 4.696.517
2017 3268680 85,3 1.628.299 141.804 909.501 107.575 2.058.601 58.677 4.904.458
2018 3332114 87,3 1.698.818 147.945 948.890 112.234 2.147.755 61.219 5.116.861
2019 3395548 89,3 1.770.819 154.215 989.106 116.991 2.238.783 63.813 5.333.728
2020 3458982 91,3 1.844.302 160.615 1.030.150 121.846 2.331.685 66.461 5.555.058
2021 3522416 93,3 1.919.266 167.143 1.072.022 126.798 2.426.459 69.163 5.780.852
2022 3585850 95,3 1.995.712 173.801 1.114.722 131.849 2.523.107 71.918 6.011.108
2023 3649284 97,3 2.073.640 180.587 1.158.249 136.997 2.621.629 74.726 6.245.828
2024 3712718 99,3 2.153.050 187.503 1.202.604 142.244 2.722.024 77.587 6.485.012
2025 3776152 100 2.205.273
2 205 273 192.051
192 051 1.231.774
1 231 774 145.694
145 694 2.788.048
2 788 048 79.469
79 469 6.642.308
6 642 308
2026 3839586 100 2.242.318 195.277 1.252.466 148.141 2.834.883 80.804 6.753.889
2027 3903020 100 2.279.364 198.503 1.273.158 150.589 2.881.718 82.139 6.865.471
2028 3966454 100 2.316.409 201.729 1.293.850 153.036 2.928.553 83.474 6.977.052
2029 4029888 100 2.353.455 204.956 1.314.542 155.483 2.975.389 84.809 7.088.634
2030 4093322 100 2.390.500 208.182 1.335.234 157.931 3.022.224 86.144 7.200.215
Solusi untuk skala makro (terkait dengan kurangnya supply energi listrik pada
jjaringan iinterkoneksii J
i t k k Jawa-Bali ) d l h
B li )adalah:
• Mencari alternatif sumber energi baru, seperti air dan angin
• Pengehematan pemakaian listrik
g p
Persoalan mikro:
• Tid k meratanya di t ib i d
Tidak t distribusi daya di setiap b i k t sehingga t d t area
ti bagian kota, hi terdapat
yang surplus dan ada pula yang defisit.
• Tidak efisiennya p gg
y penggunaan kabel dan g gardu
• Saluran jaringan listrik seringkali bersinggungan dengan jaringan-jaringan
prasarana lain
• L bih sulitnya proses k t l d pemeliharaan t h d k lit jjaringan
Lebih lit kontrol dan lih terhadap kualitas i
Solusi untuk skala mikro:
• Perlu adanya rencana tata ruang yang konsisten yang dapat dijadikan acuan oleh
instansi sektoral,
• I t i sektorall h
Instansi kt harus memperhatikan rencana t t ruang d l pengembangan
h tik tata dalam b
prasarana.
31. Kebutuhan G
K b t h Gas di K t Bandung
Kota B d
Rasio
Jumlah Rumah
Tahun Jumlah Penduduk Pemakaian Gas Kebutuhan Gas (kg)
Tangga
T
(%)
2010 2.824.642 50 1.412.321 728.018.144.724
2011 2.888.076 50 1.444.038 744.367.509.703
2012 2.951.510
2 951 510 50 1.475.755
1 475 755 760.716.874.682
760 716 874 682
2013 3.014.944 50 1.507.472 777.066.239.661
2014 3.078.378 50 1.539.189 793.415.604.640
2015 3.141.812 50 1.570.906 809.764.969.618
2016 3.205.246 70 2.243.672 1.156.560.068.436
2017 3.268.680 70 2.288.076 1.179.449.179.406
2018 3.332.114 70 2.332.480 1.202.338.290.377
2019 3.395.548 70 2.376.884 1.225.227.401.347
2020 3.458.982 70 2.421.287 1.248.116.512.317
2021 3.522.416 70 2.465.691 1.271.005.623.288
2022 3.585.850 80 2.868.680 1.478.736.839.152
2023 3.649.284 80 2.919.427 1.504.895.823.118
2024 3.712.718 80 2.970.174 1.531.054.807.084
2025 3.776.152 80 3.020.922 1.557.213.791.050
2026 3.839.586 80 3.071.669 1.583.372.775.016
2027 3.903.020 80 3.122.416 1.609.531.758.982
2028 3.966.454 80 3.173.163 1.635.690.742.948
2029 4.029.888 80 3.223.910 1.661.849.726.915
2030 4.093.322 80 3.274.658 1.688.008.710.881
5.3c Sistem Jaringan Telekomunikasi
32. Kebutuhan Jumlah Sambungan Telepon, Telepon Umum, dan STO di Kota Bandung
Jumlah Kebutuhan
Kebutuhan Kebutuhan STO Kebutuhan STO
Tahun Penduduk Jumlah
Telepon Umum (maks) (min)
(Jiwa) Sambungan
2010 2.824.642 470774 11299 942 282
2011 2.888.076
2 888 076 481346 11552 963 289
2012 2.951.510 491918 11806 984 295
2013 3.014.944 502491 12060 1005 301
2014 3.078.378 513063 12314 1026 308
2015 3.141.812
3 141 812 523635 12567 1047 314
2016 3.205.246 534208 12821 1068 321
2017 3.268.680 544780 13075 1090 327
2018 3.332.114 555352 13328 1111 333
2019 3.395.548
3 395 548 565925 13582 1132 340
2020 3.458.982 576497 13836 1153 346
2021 3.522.416 587069 14090 1174 352
2022 3.585.850 597642 14343 1195 359
2023 3.649.284 608214 14597 1216 365
2024 3.712.718 618786 14851 1238 371
2025 3.776.152 629359 15105 1259 378
2026 3.839.586 639931 15358 1280 384
2027 3.903.020 650503 15612 1301 390
2028 3.966.454 661076 15866 1322 397
2029 4.029.888 671648 16120 1343 403
2030 4.093.322 682220 16373 1364 409
5.3d
5 3d Sistem Jaringan Prasarana
Sumber Daya Air
33. Program pelestarian sumberdaya air meliputi:
• Pelestarian sumber mata air dan konservasi
daerah resapan air
air.
• Penertiban sumber air yang berasal dari sumber air
y g
tanah dalam, terutama yang digunakan oleh
industri.
industri
5.3e Sistem Penyediaan Air Bersih
35. Proyeksi Kebutuhan Air Bersih
P k i K b t h Ai B ih
Jumlah Kebutuhan Air Bersih (l/detik)
No
N Jenis Fasilitas
J i F ilit
2009 2030 2009 2030
1 Domestik 3,835 6,869
2 Non-Domestik
Fasilitas Pendidikan 159 345
Fasilitas Peribadatan 51 51
Fasilitas Kesehatan 74 84
Fasilitas Perekonomian 8 8
Fasilitas Pariwisata 44 49
fasilitas olah raga 3 3
Fasilitas Perkantoran 240 355
Total Non-Domestik 579 896
TOTAL 4,414
4 414 7,765
7 765
Kekurangan
Kebutuhan
K b h Suplai
S l i
Tahun pasokan air
jumlah (l/dtk) jumlah (l/dtk) jumlah (l/detik)
2007 3,250 2496 754
2009 4,414
4 414 2496 1,918
1 918
2030 7,765 2496 5,269
Perencanaan Perbaikan Prasarana Air Bersih
P P b ik P Ai B ih
Kurang Pasokan Air Baku
Kondisi eksisting pelayanan pasokan air baku saat ini adalah :
Potensi yang belum
IPA Kapasitas Produksi termanfaatkan
Badak Singa 1800 1400 400
Miniplant ib
Mi i l t cibereum 40 40 0
Miniplant cipanjalu 20 10 10
Miniplant cirateun 5 2 3
Dago Pakar 600 600 0
Miniplant Dago
Pakar 60 40 20
Sumur Air Dalam 170 130 40
Air Tanah/Sumur
Bor 500 171 329
Total 802
36. Perencanaan Target Jangka Panjang Peningkatan
g g j g g
Pemenuhan Kebutuhan Air Bersih
Alternatif Pemenuhan Air
Bersih 2030 l/detik
Peningkatan kapasitas IPA
Eksisting 642
Sumber baru :
IPA Cimenteng 1100
IPA di wilayah Gedebage
y g 3300
Peningkatan pemanfaatan air baku
Mata air cikareo 40
Sungai Cikapundung 600
Sungai Cipanjalu 30
Total
T t l 5.712
5 712
37. Program peningkatan pelayanan air bersih
1. Pembuatan Masterplan Pelayanan Air Bersih Kota Bandung
2. Peningkatan kapaistas air b ih d
2 P i k t k i t i bersih dengan rehabilitasi intake Cikapundung, Mi i
h bilit i i t k Cik d Mini
Plant Dago Pakar, Mini Plant Cipanjalu, Mini Plant Cirateun, serta Pembuatan
IPA Cimenteng dan IPA di daerah Gedebage.
3.
3 Memanfaatkan debit air S ngai Cikap nd ng mata air Cikareo dana
Sungai Cikapundung, Cikareo, danau
buatan Saguling serta rencana danau buatan di Kecamatan Cidadap untuk
memenuhi kebutuhan air di wilayah Bandung Barat.
4.
4 Memanfaatkan sumber air baku danau buatan Gedebage dan Saguling
dan/atau sumber air baku lainnya untuk memenuhi kebutuhan air bersih
untuk wilayah Bandung Timur.
5.
5 Penambahan sambungan baru untuk meningkatkan pelayanan air bersih bersih.
6. Memperbaiki jaringan pipa air bersih yang ada secara bertahap dan
meningkatkan manajemen operasi dan pemeliharaan pelayanan air bersih.
7. Mengembangkan kemitraan dengan pihak swasta dan atau masyarakat
dalam memperluas wilayah pelayanan dan peningkatan kualitas pelayanan air
bersih.
38. 5.3f Sistem Pengelolaan Air Limbah Kota
Permasalahan Air Limbah
P l h Ai Li b h
Rencana pengembangan program
R b Air limbah yang masuk ke dalam inlet
pengelolaan air limbah kota sering kali tercampur dengan limbah
bandung belum terintegrasi industri yang berada di daerah sekitar
Bandung Selatan y g sengaja
g yang g j
dibuang langsung ke dalam open
channel
Pemanfaatan saluran Air Kotor yang
tersedia belum optimal
p
Air limbah wilayah Bandung Barat
belum tertangani secara optimal
Kinerja IPAL Bojongsoang
belum optimal
PERMASALAHAN Pada musim kemarau,
PENGOLAHAN volume air limbah
AIR KOTOR KOTA mengalami penurunan
BANDUNG sehingga debit pengolahan
Kapasitas IPAL Bojong Soang
tidak mampu menampung menjadi tidak terpenuhi dan
semua Ai Li b h K t
Air Limbah Kota membuat kolam bekerja
Bndung mengolah limbah lebih lama
dibandingkan dengan
seharusnya.
39. Proyeksi Produksi Air Limbah
P k i P d k i Ai Li b h
Jumlah produksi air kotor Kota Bandung diasumsikan sebanyak 75% dari
kebutuhan air bersih.
Jenis Jumlah Kebutuhan Air Jumlah Produksi Air Kotor
No
Fasilitas Bersih (l/detik) (l/detik)
2009 2030 2009 2030
1 Domestik 3,835 6,869 2,876 5,152
Non-
2 579 896 434 672
Domestik
TOTAL 4,414 7,765 3,310 5,824
Kapasitas pelayanan IPAL Bojong Soang hanya 936 (l/dtk), sedangkan pada tahun
2009 saja produksi air buangan Kota Bandung sudah mencapai 3310 l/dtk, oleh
9 j p g g p 33 / ,
karena itu diperlukan pembuatan IPAL baru
40. Program pengembangan prasarana air limbah
1. Pembuatan masterplan Air Limbah Kota Bandung
2.
2 Revitalisasi IPAL Bojongsoang
3. Pengembangan pemasangan jaringan pipa air kotor diprioritaskan yang
berlangganan air minum.
4.
4 Pengembangkan sistem setempat yang diarahkan pada sistem publik
bagi wilayah yang tidak terlayani saluran air limbah terpusat dan
diprioritaskan bagi daerah kumuh.
5. Pengembangan saluran air limbah, sambungan rumah, interseptor,
serta pipa utama di wilayah Bandung Barat.
6. Pengendalian p
g pembuangan limbah secara langsung ke saluran terbuka
g g g
dan sungai.
7. Mewajibkan pembuatan Instalasi Pengolahan Limbah setempat untuk
kegiatan industri, rumah sakit, hotel dan restoran sebelum dibuang ke
badan perairan.
5.3g Sistem Persampahan Kota
41. Permasalahan Sistem Persampahan
p
Proyeksi Timbulan Sampah
P k i Ti b l S h
Pelayanan Jumlah
jumlah Timbulan reduksi
TPA Terangkut
Tahun penduduk sampah Keterangan
jumlah
hasil proyeksi (liter/hari) % % l/hari
(l/hari)
2006 2,296,848 8,876,941.10 0 0 49.43% 4,387,872 Eksisting
2007 2,329,929 9,022,340.00 0 0 49.43% 4,459,743 Eksisting
2008 2,335,436
2 335 436 9,100,057.80
9 100 057 80 0 0 49.43%
49 43% 4,498,159
4 498 159 Eksisting
10,229,717.2
2009 2,761,208 0 0 49.43% 5,056,549 Eksisting
0
10,454,836.1
2010 2,824,642
, , 10% 1,045,484
, , 54.43% 5,121,511
, , Target
g
0
12,783,784.8
2020 3,458,982 30% 3,835,135 69.43% 6,213,047 Target
0
2030 4,093,322 15,275,468 50% 7,637,734 84.43% 6,448,539 Target
Dengan menggunakan asumsi bahwa volume sampah yang terangkut ke TPA
rata rata dari tahun 2010-2030 adalah tetap sebesar 5 928 m3/hari maka umur
rata-rata tah n 2010 2030 5.928 m r
TPA sekarang adalah sekitar 1.7 tahun lagi.
42. Program Pengembangan Prasarana Persampahan
1.
1 Studi lokasi untuk implementasi pengelolaan sampah terpadu 3R skala kawasan
kawasan.
2. Upaya reduksi melalui pengomposan, daur ulang dan pemilahan antara sampah
organik dan non-organik dapat bekerjasama dengan pihak swasta.
3
3. Penyediaan tempat sa pa terpisah u u sa pa o ga
e yed aa e pa sampah e p sa untuk sampah organik da non-organik d
dan o o ga di
lokasi-lokasi publik yang strategis, serta penyiapan sarana dan manajemen
pengumpulan dan pengangkutan sampah secara terpisah.
4. Studi lanjutan mengenai kelayakan manajemen p g
j g y j pengelolaan sampah Kota
p
Bandung.
5. Studi kelayakan lahan-lahan dan pembangunan TPS yang baru dan rehabilitasi
TPS/kontainer yang rusak.
6. Optimalisasi manajemen dan operasional TPA-TPA Eksisting Kota Bandung.
7. Studi kelayakan lahan untuk TPA baru yang melayani sampah Kota Bandung
dengan teknologi sanitary landfill.
8. Tindak lanjut dari studi kelayakan PLTSa pada aspek teknologi, sosial, dan kognitif.
44. Genangan Akibat saluran drainase,
penanggulangan :
1.
1 Perbaikan kondisi fisik saluran
2. Pembuatan saluran baru
3. Penambahan fasilitas resapan di
sepanjang saluran
p j g
Genangan Akibat banjir oleh sungai alternatif
sungai,
perbaikannya :
1. Normalisasi sungai
2. Perbaikan kawasan sepanjang bantaran
sungai
i
3. Pembanunan daerah resapan di sekitar
sungai
Program pengembangan prasarana drainase
1. Membuat masterplan drainase Kota Bandung
2. Pembuatan saluran drainase tersier di sisi kiri kanan ruas jalan
j
dipadukan dengan drainase sekunder dan utama pada tempat-
Perbaikan belum terlayani. Jaringan Drainase Pada
tempat yang Prasarana
3. Perbaikan dan k i k R kapasitas d i
3 P b ik d L peningkatan k
Lokasi Rawanit Gdrainase mikro, serta
i t Genanganik t
pemeliharaan saluran drainase yang ada dari sampah dan
sedimen.
4. Evaluasi dan pembangunan saluran drainase serta penyediaan
fasilitas resapan dan penahan air hujan di kawasan banjir.
5. Penertiban jaringan utilitas lain yang menghambat fungsi drainase.
6. Rehabilitasi drainase makro, seperti pembersihan sungai dari
sampah d sedimen, serta penertiban d
h dan di t tib daerah b t
h bantaran sungai.
i
45. 5.3i Penyediaan dan Pemanfaatan
Prasarana dan Sarana Jaringan Jalan
Pejalan Kaki
Penyediaan Fasilitas Pejalan
P di F ilit P j l
Kebutuhan dari pejalan kaki dipengaruhi oleh beberapa faktor penting:
• Pengaruh topografi di mana pejalan lebih memilih berjalan di area yang datar
dari pada berbukit-bukit.
• The nature of local community, bahwa pejalan lebih banyak terjadi pada
komunitas yang proporsi tersebarnya adalah golongan muda.
• Kepemilikan kendaraan. Mampu mengurangi jumlah pejalan kaki walaupun
kendaraan
pada perjalanan pendek.
• Guna lahan, di mana mempengaruhi level of demand akibat tarikan aktivitas dari
guna l h tersebut.
lahan b
• Quality of provision, jika kualitas dari fasilitas pejalan adalah baik maka demand
akan bertambah.
• Keselamatan dan keamanan, bagi pejalan kaki yang dimaksud adalah
kebebasan dari konflik dengan kendaraan bermotor, dari kejahatan dan resiko
perjalanan (kh
j l (khususnya bagi orang tua dan wanita hamil) akibat keadaan fasilitas.
b i t d it h il) kib t k d f ilit
46. Penyediaan fasilitas pejalan kaki harus mempertimbangkan:
P di f ilit j l k ki h ti b k
• Karakteri Fisik, psikis dan kemampuan berjalan kaki.
• Kenyamanan (comfort) seperti pelindung terhadap cuaca, arkade, halte
(comfort), cuaca arkade
angkutan umum dan sebagainya.
• Kenikmatan (convenience), seperti jarak berjalan, tanda tanda petunjuk
tanda-tanda
dan sebagainya, yang membuat perjalanan menjadi lebih
menyenangkan.
• Keselamatan (safety), yang disediakan dengan memisahkan pejalan
dengan lalu lintas kendaraan, seperti mall dan kawasan bebas kendaraan
lainnya dan sebagainya.
sebagainya
• Keamanan (security), termasuk lampu lalu lintas, pandangan yang tidak
terhalang ketika menyeberang dan tingkat atau tipe dari kegiatan jalan.
g y g g p g j
• Aspek ekonomi yang berkaitan dengan biaya pengguna yang
berhubungan dengan tundaan perjalanan dan ketidaknyamanan.
Bentuk Penyediaan Fasilitas Pedestrian
y
– F ilit utama, b
Fasilitas t berupa jalur untuk berjalan, yang dapat di buat
j l t kb j l d t b t
khusus sehingga terpisah dari jalur kendaraan, namun trotoar tidak
termasuk ke dalam jenis ini.
j
– Fasilitas penyeberangan yang diperlukan untuk mengatasi konflik
dengan moda dan angkutan lainnya.
– Fasilitas terminal untuk berhenti atau istirahat pejalan dapat berupa
bangku-bangku, halte beratap atau fasilitas lainnya.
47. Komponen Fasilitas Pedestrian
Fasilitas Pedestrian Jalur Pedestrian: adalah Trotoar: Jalur Pejalan Kaki yang terletak pada
lintasan yang Daerah Milik Jalan yang diberi lapisan permukaaan
diperuntukkan untuk dengan elevasi yang lebih tinggi dari permukaan
berjalan kaki
b l k k perkerasan jalan, dan pada umumnya sejajar dengan
k l d d d
jalur lalu lintas kendaraan.
Penyebrangan Penyebrangan zebra: fasilitas
sebidang penyeberanganan bagi pejalan kaki
sebidang yang dilengkapi marka
untuk memberi ketegasan/batas
dalam melakukan lintasan.
Penyebrangan pelikan: fasilitas
P b lik f ilit
untuk penyeberangi pejalan kaki
sebidang yang dilengkapi dengan
marka dan lampu pengatur lalu
p p g
lintas.
Penyebrangan Jembatan penyebrangan
tidak sebidang Terowongan
Lapak tunggu: fasilitas untuk berhenti sementara pejalan kaki dalam melakukan
penyeberangan, Penyeberangan dapat berhenti sementara sambil menunggu
kesempatan melakukan penyeberangan berikutnya.
Rambu
Pagar pembatas
Marka jalan
Lampu penerangan
Pelindung/peneduh
P li d / d h
Bentuk Pengembangan Fasilitas Pejalan Kaki
No Jenis Fasilitas Fungsi/Kegunaan Karakteristik
1 Trotoar Berjalan di pinggir kendaraan - arah jelas
- lokasi di tepi jalan besar
- permukaan rata (maksimum 5%), lebar 1.5-2.0 m
- lebar sesuai dengan volume pejalan dan guna lahan
sekitarnya
2 Jalur Menghindarkan konflik dengan kendaraan - menyilang di atas jalan (berpotongan sebidang dengan
Penyebrangan jalan), dilengkapi traffic light
- lebar 2.0-4.0 m
- frekuensinya tertentu
3 Plaza Kegiatan santai dan berekreasi - bebas kendaraan
- ruang lapan
- lebar bervariasi
- ada fasilitas
4 Mall Tempat berjalan di kawasan perbelanjaan - terpisah dari jalur kendaraan
- di perkotaan
- plaza kecil
- lebar bervariasi
- ada fasilitas
5 Subway Tempat berjalan yang menghubungkan - berupa terowongan di bawah tanah yang bermula dan
antar bangunan di bawah tanah atau atau berakhir dalam gedung/bangunan
menuju bangunan (biasanya terminal) - dilengkapi dengan sirkulasi udara
- bebas lalu lintas
6 Skyway Tempat berjalan yang menghubungkan - berupa jembatan penyebrangan antar bangunan
bangunan di atas tanah - sirkulasi pejalan menerus
- bebas lalu lintas kendaraan
b b l l li t k d
7 Arcade Tempat berjalan yang menyusuri deretan - beratap awning/ beton yang berasal dari lahan komersial
jalan komersial di sisinya
- jalur berupa trotoar dengan material yang biasanya bagus
8 Underpass Tempat menyeberang jalur di bawah tanah - berupa bangunan terowongan bawah tanah yang dapat
yang menghubungkan dua sisi jalan dijangkau dari trotoar
- tidak ada moda angkutan lainnya
9 Overpass Tempat menyeberang jalur lalu lintas di - berupa jembatan penyebrangan biasa
atas permukaan tanah yang - sirkulasi pejalan dibatasi bangunan tangga
menghubungkan k d sisi j l
h b k kedua i i jalan
10 Path/gang Jalan khusus untuk pejalan/kendaraan - dapat berada di antara gedung/bangunan (building
beroda dua untuk meminimalisasi jarak envelope)
jangkauan pejalan - dapat berupa jalan masuk/jalan dalam permukiman yang
padat
48. Kebutuhan Ruang Gerak Minimum Pejalan
Kebutuhan Ruang
Posisi
Lebar Luas
1. Diam 0,27 m2
2.
2 Bergerak 1 08 m2
1,08
3. Bergerak membawa 1,35 - 1,62 m2
barang
4. Pengguna kursi roda 2,25 m2
Faktor Penyesuaian Lebar Rintangan Tetap
Penghalang Perkiraan Lebar Pengosongan (cm)
Kelengkapan Jalan
Tiang lampu penerangan 75-105
Kotak dan tiang lampu lalu lintas 90-120
Kotak pemadam dan alarm kebakaran 75-105
Hidran 75-90
Rambu lalu lintas 60-75
Meter parkir 60
Kotak surat (50cmx50cm) 96 111
96-111
Telepon Umum (80cmx80cm) 120
Kotak sampah 90
Bangku taman 150
Akses Bawah Tanah Fasilitas Umum
Pintu tangga kereta bawah tanah 165-210
Lubang garang ventilasi subway (dinaikan) 180
Lubang garang ventilasi transformer vault (dinaikkan) 180
Lansekap
Pohon 60-120
Kotak tanaman 150
Penggunaan Komersial
Papan surat kabar 120-390
Stan d
St pedagang (k ki li )
(kaki lima) Variabel
V i b l
Bidang tampilan iklan Variabel
Bidang tampilan toko Variabel
Sidewalk cafe (meja dua baris) 210
Tonjolan Bangunan
Tiang/pilar 75-90
Serambi 60-180
Pintu gudang bawah tanah 150-210
Sambungan standpipe 30
Tiang awning
Ti i 75
Dok truk Variabel
Pintu masuk/keluar garasi Variabel
Jalan untuk mobil Variabel
