1. Dokumen tersebut membahas tentang sistem sertifikasi kompetensi profesi nasional di Indonesia, termasuk struktur dan regulasi yang mendukungnya.
2. Dibahas pula mengenai Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) dan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) sebagai acuan utama penyelenggaraan sertifikasi.
3. Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) ditunjuk sebagai lembaga penyelengg
3. More prosperous
ASEAN community
Life long learning
ASEAN society
Better mobility of
students and
workers among AMS
More quality and
accountability of
Human Resources
supply system
More mutual trust,
respect, and
recognitionEstablishment or
Development of the
IQF
AQRF
1 2
4
3
56
PENTINGNYA KKNI
SUMBER: DR MEGAWATI SANTOSO – AQRF CHAIR
5. SIGNED 2009
MANDAT PARA PEMIMPIN ASEAN PADA KTT ASEAN KE 7 TAHUN 2001
NEGOSIASI MRA DIMULAI GUNA MEMFASILITASI PERGERAKAN PENYEDIA JASA
PROFESIONAL DI WILAYAH ASEAN.
6. Kita berkali kali di ingatkan
bahwa Revolusi Industri ke 4
adalah sebuah silent revolution
dan disebut juga Economic
Disruption, yang menuntut setiap
individu benar benar kompeten
dan berSertifikat untuk Personnal
Branding.
Dan jangan lupa, Inovasi
merupakan bentuk kemampuan
adaptasi paling nyata dalam
merespons perubahan masa
yang penuh ketidakpastian.
Sertifikasi Kompetensi adalah Keniscayaan….
7. UU 13/2003 Ketenagakerjaan
UU 3/2005 Keolahragaan
UU 10/2009 Kepariwisataan
UU 18/2009 Peternakan
UU 45/2009 Perikanan
UU 4/2011 Geospasial
UU 18/2012 Pangan
UU 12/2012 Pendidikan Tinggi
UU 19/2013 Perlindungan dan Pemberdayaan Petani
apabila dilaksanakan secara sinergis akan memberikan manfaat yang besar bagi
pembinaan/peningkatan mutu SDM Indonesia.
TUNTUTAN KOMPETENSI
DALAM REGULASI
UU 3/2014 Perindustrian
UU 5/2014 ASN
UU 11/ 2014 Keinsinyuran
UU 7/2014 Perdagangan
UU 19/2016 Informasi dan Transaksi
Elektronik
UU 2/2017 Jasa Konstruksi
UU 6/2017 Arsitek
UU 4/2019 Kebidanan
UU 14/2019 Pekerja Sosial
8. Sertifikat Kompetensi?
Sertifikat adalah dokumen yang diterbitkan oleh
Lembaga Sertifikasi Profesi, yang menunjukkan bahwa
orang yang tercantum namanya telah memenuhi
persyaratan sertifikasi.
Produk HUKUM yang menjadi bukti PENGAKUAN
terhadap capaian kemampuan seseorang dalam
melakukan pekerjaan tertentu yang ditetapkan oleh
otoritas yang BERWENANG, berbasis pada STANDAR
KOMPETENSI yang telah disepakati dan ditetapkan
10. DIGIT KE 1 DIGIT KE 2 DIGIT KE 3 DIGIT KE 4 DIGIT KE 5
1) Nomor kode Klasifikasi
Lapangan Usaha
berdasarkan Klasifikasi
Baku Lapangan Usaha
Indonesia (KBLI)
2) Menunjukkan Nomor Kode
Klasifikasi Jabatan yang
mengacu kepada Klasifikasi
Baku Jabatan Indonesia
(KBJI/ISCO)
3) Menunjukan Jenjang
Kualifikasi yang
mengacu pada Kerangka
Kualifikasi Nasional
Indonesia (KKNI)
4) Menunjukkan
nomor urut
sertifikat
5)
Menunjukkan
tahun
penerbitan
sertifikat
CONTOH
11. Badan Nasional
Sertifikasi Profesi
Sesuai Peraturan Pemerintah nomor 10 tahun 2018, BNSP
bertanggung jawab dalam fungsi penyelenggaraan:
Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan
sistem Sertifikasi Kompetensi Kerja
Nasional
Pelaksanaan dan pengembangan sistem
Sertifikasi Pendidikan dan Pelatihan Vokasi
Pengembangan pengakuan sertifikasi
kompetensi kerja Nasional dan
Internasional
Pelaksanaan dan pengembangan
kerjasama antar Lembaga, baik Nasional
dan Internasional di bidang Sertifikasi
Profesi
Pelaksanaan dan pengembangan sistem
data dan informasi sertifikasi kompetensi
kerja yang terintegrasi
Pelaksanaan dan Pengembangan sistem
Sertifikasi Kompetensi Kerja
13. SKKNI adalah rumusan kemampuan kerja yang mencakup aspek
pengetahuan, keterampilan dan / atau keahlian serta sikap kerja yang
relevan dengan pelaksanaan tugas dan syarat jabatan yang ditetapkan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
STANDAR KOMPETENSI KERJA
SKKNI
KKNI
SKEMA
SERTIFIKASI
PROFESI
PEMBERLAKUAN OLEH
SEKTOR/INSTANSI TEKNIS
Komite standar kompetensi adalah Lembaga yang dibentuk oleh instansi
teknis dalam rangka membantu pengembangan SKKNI di sektor atau
lapangan usaha yang menjadi tanggung jawabnya.
14. KKNI adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat
menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang
Pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam
rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur
pekerjaan di berbagai sektor.
KERANGKA KUALIFIKASI
NASIONAL INDONESIA
SKKNI
KKNI
SKEMA
SERTIFIKASI
PROFESI
PEMBERLAKUAN OLEH
SEKTOR/INSTANSI TEKNIS
15. Paket kompetensi dan persyaratan spesifik yang berkaitan dengan
kategori jabatan atau keterampilan tertentu dari seseorang.
SKEMA SERTIFIKASI PROFESI
SKKNI
KKNI
SKEMA
SERTIFIKASI
PROFESI
PEMBERLAKUAN OLEH
SEKTOR/INSTANSI TEKNIS
16. Acuan Normatif
RMCS
ILO
SKEMA
SERTIFIKASI
PROFESI
SEKTOR
Harmonisasi Penerapan Sistem
Sertifikasi Kompetensi Kerja Nasional
Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI No. 21 Tahun 2014 tentang Pedoman Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI No. 2 Tahun 2016 tentang Sistem Standardisasi Kompetensi Kerja Nasional
Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI No. 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 73 Tahun 2013 tentang Penerapan KKNI Bidang Pendidikan Tinggi
17. 1. STANDAR KOMPETENSI KERJA
(SKKNI, SKK KHUSUS YANG
TEREGISTRASI, SKK INTERNASIONAL
YANG TEREGISTRASI)
2. ASESOR KOMPETENSI
3. SKEMA SERTIFIKASI
PROFESI
4. LEMBAGA SERTIFIKASI
PROFESI (LSP)
5. MATERI UJI
KOMPETENSI
6. TEMPAT UJI
KOMPETENSI (TUK)
INFRASTRUKTUR SISTEM SERTIFIKASI KOMPETENSI PROFESI NASIONAL
Diskusi Daring PENPRO, 17 Mei 2020
18. KETELUSURAN SISTEM SERTIFIKASI KOMPETENSI PROFESI NASIONAL
LSP
TUK
ASESI
LISENSI
VERIFIKASI
ASESMEN
INSTANSI TEKNIS, K/L
ASESOR LISENSI
ASESOR KOMPETENSI
ASESOR
KOMPETENSI
KOORDINASI
FASILITASI
PEDOMAN BNSP
PEDOMAN BNSP
STANDAR
KOMPETENSI
ACUAN NORMATIF.: UU 13/2003, PP 31/2006, PP 10/2018, INPRES 9/2016, PERPRES 8/2012, PERMENAKER 2/2016, PERMENAKER 3/2016, PEDOMAN BNSP, ASEAN GUIDING PRINCIPLES FOR QUALITY
ASSURANCE AND RECOGNITION OF COMPETENCY CERTIFICATION SYSTEMS
19. ACUAN NORMATIF.: UU 13/2003, PP 31/2006, PP 10/2018, INPRES 9/2016, PERPRES 8/2012, PERMENAKER 2/2016, PERMENAKER 3/2016, PEDOMAN BNSP, ASEAN GUIDING PRINCIPLES FOR QUALITY
ASSURANCE AND RECOGNITION OF COMPETENCY CERTIFICATION SYSTEMS
PENGEMBANGAN SISTEM DATA DAN INFORMASI TERINTEGRASI
SDM KOMPETEN,
PROFESIONAL,
BERKUALITAS
SKEMA OKUPASI NASIONAL
SKK KHUSUS
MELISENSI
LSP P1,P2,P3
PENGEMBANGAN SISTEM SERTIFIKASI PENDIDIKAN DAN
PELATIHAN VOKASI
SKEMA KLASTER
SKK KHUSUS SKK INTERNASIONAL
VERIFIKASI TUK
MEMVERIFIKASI SKEMA SERTIFIKASI
SISTEM MANAJEMEN MUTU LSP
PENGEMBANGAN PROGRAM
ASESMEN
KERJASAMA
KELEMBAGAAN
PENGAKUAN NASIONAL &
INTERNASIONAL
HARMONISASIPELAKSANAAN &
PENGEMBANGAN SISTEM
SERTIFIKASI KOMPETENSI
KERJA
LEGALITAS LSP
PENJAMINAN MUTU DAN PENGAKUAN SISTEM SERTIFIKASI KOMPETENSI
SKEMA
LEAD ASESOR
LISENSI, ASESOR LISENSI,
ASESOR LISENSI MUDA,
VERIFIKATOR SKEMA
MASTER ASESOR, ASESOR
KOMPETENSI
SKK INTERNASIONAL
20. COVID 19 dan PSBB
memberi dampak pada
pentingnya sertifikasi
21. Bersiap menghadapi New Normal
Peningkatan Kompetensi
Lulusan Akuntansi Melalui
Pengembangan Skema
Kompetensi di Universitas
Esa Unggul
22. 9
8
7
6
5
4
3
2
1
UNIV ESA UNGGUL
ASESMEN dan SERTIFIKASI RANAH OKUPASI
AHLI
TEKNISI/
ANALIS
OPERATOR /
PELAKSANA
CEO /
TOP
MANAGEMENT
GENERAL
MANAGER
STAFF
FUNGSIONAL STRUCTURAL
SKEMA SERTIFIKASI
23. Konten Skema Sertifikasi
Latar
Belakang
Ruang Lingkup
Skema
Sertifikasi
Tujuan
Penyusunan
Skema
Sertifikasi
Acuan
Normatif
Paket /
Kemasan
Kompetensi
Persyaratan
Dasar Pemohon
Sertifikasi
Hak &
Kewajiban
Pemohon
Sertifikasi
Biaya
Sertifikasi
Proses
Sertifikasi
BandingKode Etik (bila
ada)
24. SKKNI: KETELUSURAN / INTERFACE PENERAPAN PADA INDUSTRI, PENDIDIKAN DAN SERTIFIKASI
PENERAPAN PADA ORGANISASI/INDUSTRI
Judul SOP
Ruang lingkup SOP
Langkah utama proses
Instruksi kerja
Spesifikasi sesuai dengan konteks
Quality Assurance
Judul Unit
Deskripsi Unit
Elemen
Kriteria Unjuk Kerja (KUK)
Batasan Variabel
Panduan Penilaian
PENERAPAN PADA
PENDIDIKAN à DACUM
àCAPAIAN PEMBELAJARAN
Judul Materi
Pembelajaran
Ruang Lingkup Materi
Pembelajaran
Tujuan Instruksional Khusus
(CP/Learning Objectives)
Indikator Kompetensi /
Kompetensi Dasar
Kontekstualisasi
Pembelajaran
Evaluasi
SERTIFIKASI KOMPETENSI
JUDUL SERTIFIKAT:
unit kompetensi
Ruang Lingkup
Asesmen
Elemen Asesmen
Kriteria Pencapaian Kompetensi
Konteks Asesmen
Panduan Asesmen
SUMBER:IRSURONO,MPHIL
INTERFACEMODEL2018
≈
≈
≈
≈
≈
≈
≈
≈
≈
≈
≈
≈
≈
≈
≈
≈
≈
≈
≈ ≈ ≈
SKKI
SKKK
25. Asesmen Berbasis Kompetensi mencakupi pengumpulan bukti oleh asesor kompetensi
dan membuat keputusan sejauh mana seorang pekerja dapat mendemonstrasikan
pekerjaannya sesuai standar kompetensi.
Task Skill
Task
Management
Skills
Contingency
Management
Skills
Job Role
Environment
Skills
Transfer Skills
knowledge
attitudeskill
26. Bukti - bukti
Produk:
o Suatu produk sesuai dengan
spesifikasi
o Suatu produk yang diselesaikan
dalam kerangka waktu yang
ditetapkan
o Suatu penjualan yang dilakukan
Proses:
o Prosedur yang tepat diikuti
o Pekerjaan dilaksanakan dengan aman
o Pelanggan puas terhadap layanan yang
diberikan
o Keterampilan komunikasi diaplikasikan
dan dipelihara
Pengetahuan:
o Prosedur bekerja
o Persyaratan Hukum
o Persyaratan Keselamatan, Keamanan
dan Keselamatan Kerja
o Prosedur Penelitian
PROSES
PENGETAHUAN
YANG
DIPERLUKAN
PRODUK
1
3
24
5
27. Jokowi: Sekarang Bukan
Adu Ijazah tetapi Skill
"Semua negara sekarang ini persaingannya ada di
situ. Bukan ijazahmu apa, bukan adu ijazah
sekarang, adu keterampilan, adu skill dan
kompetensi," ujar Jokowi usai meresmikan Balai
Latihan Kerja (BLK) Komunitas se-Indonesia di
Pesantren Al-Fadlu 2, Kabupaten Kendal, Jawa
Tengah, Senin (Berita Satu 30/12/2019).