1. RAHADEN L . B / XII IPS 3 / 18
PROGRAM PEMERINTAH DALAM PENGELOLAAN LINGKUNGAN
A. ADIPURA
Program ADIPURA adalah salah satu program yang direncanakan oleh Kementerian Lingkungan
Hidup untuk membantu Pemerintah Daerah, dalam hal ini Kota dan Kabupaten serta Propinsi,
meningkatkan kemampuannya dalam pengelolaan lingkungan hidup di daerahnya dalam rangka mencapai
Tata Praja Lingkungan (GEG). Sasaran dari Program ADIPURA adalah terwujudnya pemerintahan yang
baik (good governance) dan lingkungan yang baik (good environment).
Tata Praja Lingkungan merupakan bagian dari upaya mewujudkan kepemerintahan yang baik. Inti
dari penerapan Tata Praja Lingkungan adalah penguatan sistem koordinasi, sehingga pemerintah bisa
mendapatkan respon (tanggapan) yang tepat untuk penyelesaian masalah-masalah lingkungan yang
mendesak.
Penguatan sistem ini meliputi mekanisme yang dapat menjamin bahwa semua pihak yang
berkepentingan dapat menyampaikan suaranya secara demokratis, menjamin adanya prosedur yang
transparan dan adil dalam perencanaan dan pelaksanaan rencana, serta adanya standar dan kriteria untuk
menilai pelaksanaan yang adil dan transparan tersebut. Sistem tersebut menunjukkan perimbangan
kewenangan antara instansi-instansi di tingkat pusat, propinsi dan lokal yang memberikan hasil akhir
berupa kinerja yang tinggi dan efektivitas pemerintahan, yang ditunjang kapasitas yang tinggi di tingkat
lokal. Beberapa faktor diyakini sebagai prinsip dari pemerintahan yang sudah melaksanakan tata praja
lingkungan yang baik, yaitu: (1) Transparansi; (2) Partisipasi seluruh stakeholder; (3) Tanggung
jawab/akuntabilitas; dan (4) Efisien dan efektif.
Prinsip-prinsip tersebut di atas harus dipenuhi agar dapat menimbulkan kepercayaan dari masyarakat
di satu pihak, dan mewujudkan iklim yang kondusif bagi pemerintah untuk menyelenggarakan
pemerintah yang berwibawa.
Strategi yang diterapkan dalam pelaksanaan Program ADIPURA ini adalah
1. Menciptakan motivasi bagi Pemerintah Daerah melalui pemberian insentif, antara lain berupa
penghargaan (award) maupun bantuan lainnya;
2. Menciptakan kompetisi antar daerah/kota; dan
3. Menerapkan pendekatan "local specific", karena setiap daerah memiliki kekhasan masing-masing.
Program ADIPURA direncanakan dilaksanakan mulai tahun 2002 sampai tahun 2005. Lokasi
Program ADIPURA meliputi seluruh Indonesia (nationwide), dengan pendekatan kewilayahan. Dengan
demikian, diharapkan terdapat keseimbangan dalam pelaksanaan Program ADIPURA di seluruh
Indonesia, tidak hanya terpusat di wilayah Indonesia bagian Barat saja. Adapun mitra kerja Kementerian
Lingkungan Hidup untuk pelaksanaan Program ADIPURA adalah Pemerintah Daerah Kota dan
Kabupaten.
Kegiatan yang tercakup dalam pelaksanaan Program ADIPURA adalah
1. Pemantauan dan evaluasi kinerja pengelolaan lingkungan perkotaan yang diselenggarakan
minimal 3 kali setahun meliputi aspek fisik dan manajemen pengelolaan perkotaan

2. 2. Peningkatan kapasitas pengelolaan lingkungan perkotaan.
Dalam konteks Program ADIPURA, pemerintah Kota/Kabupaten juga memerlukan informasi
yang berkaitan dengan kondisi kualitas lingkungan pada suatu wilayah kota atau ekosistem yang menjadi
wilayah administrasinya. Khususnya pada awal pelaksanaan Program ADIPURA, informasi atau kondisi
awal lingkungan (basis data awal) adalah suatu hal yang sangat penting bagi pemerintah kota/kabupaten
untuk dapat mengetahui peta kondisi wilayahnya. Dengan informasi ini, maka pemerintah kota/kabupaten
mempunyai acuan awal dalam rangka mencapai pemerintah yang berwawasan lingkungan (Tata Praja
Lingkungan)
Untuk mendapatkan data atau informasi awal yang diperlukan, maka perlu dilakukan kegiatan
peningkatan kapasitas oleh masing-masing pemerintah daerah. Dalam pelaksanaan kegiatan peningkatan
kapasitas ini diperlukan petunjuk/format pelaksanaan yang standar dalam bentuk Sistem Informasi
Lingkungan Perkotaan (Urban Environment Information System Urb-Envis). Melalui sistem informasi
ini, akan tersusun data atau informasi yang akurat, umum dan detail serta seragam yang menggambarkan
kondisi lingkungan pada masing-masing pemerintah daerah.
Tujuan utama dari kegiatan peningkatan kapasitas melalui kegiatan pembuatan sistem informasi
adalah sebagai berikut:
•
•
Membuat peka para pengambil keputusan akan masalah lingkungan setempat/lokal dan perbaikan
yang dibutuhkan
Menginformasikan pada masyarakat terhadap situasi lingkungan setempat/lokal dan perbaikan
yang dicapai dari tahun ke tahun
•
Membantu mengidentifikasi isu-isu utama lingkungan
•
Melaksanakan detail studi seperti persiapan rencana pengelolaan lingkungan dan analis
lingkungan lainnya dan mempersiapkan rencana kegiatan dari pelaksanaan pengukuran
•
Membantu dalam rangka membangun pendapat/opini yang baik ke arah perbaikan lingkungan
•
Menciptakan kompetisi internal antar bagian dalam birokrasi pemerintah kota/kabupaten dan
kompetisi antar kota/kabupaten untuk bidang pengelolaan lingkungan yang baik.
Pemerintah kota/kabupaten akan mempersiapkan dan melaksanakan kegiatan peningkatan
kapasitas (Urb-Envis) untuk membuat masyarakat mengetahui baik buruk kondisi kotanya serta langkahlangkah yang diperlukan dalam perbaikannya. Sedangkan Kementerian Lingkungan Hidup, dalam hal ini
Deputi II Bidang Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Lingkungan Hidup Kewilayahan, akan
melaksanakan kegiatan-kegiatan:
1. Menyiapkan petunjuk teknis yang mencakup format-format isian peningkatan kapasitas dengan
cara pengisiannya
2. Menyiapkan dukungan teknis yang diperlukan
3. Mengkoordinasikan kegiatan antar berbagai pihak atau antar pemerintah daerah kota/kabupaten
B. ADIWIYATA
ADIWIYATA mempunyai pengertian atau makna sebagai tempat yang baik dan ideal dimana dapat
diperoleh segala ilmu pengetahuan dan berbagai norma serta etika yang dapat menjadi dasar manusia

3. menuju terciptanya kesejahteraan hidup kita dan menuju kepada cita‐cita pembangunan berkelanjutan.
Tujuan program Adiwiyata adalah mewujudkan warga sekolah yang bertanggung jawab dalam upaya
perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup melalui tata kelola sekolah yang baik untuk mendukung
pembangunan berkelanjutan
Prinsip‐prinsip Dasar Program Adiwiyata
Pelaksanaan Program Adiwiyata diletakkan pada dua prinsip dasar berikut ini;
1. Partisipatif: Komunitas sekolah terlibat dalam manajemen sekolah yang meliputi keseluruhan
proses perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi sesuai tanggungjawab dan peran.
2. Berkelanjutan: Seluruh kegiatan harus dilakukan secara terencana dan terus menerus secara
komprehensif
Komponen Adiwiyata :
Untuk mencapai tujuan program Adiwiyata, maka ditetapkan 4 (empat) komponen program yang
menjadi satu kesatuan utuh dalam mencapai sekolah Adiwiyata. Keempat komponen tersebut adalah;
1. Kebijakan Berwawasan Lingkungan
2. Pelaksanaan Kurikulum Berbasis Lingkungan
3. Kegiatan Lingkungan Berbasis Partisipatif
4. Pengelolaan Sarana Pendukung Ramah Lingkungan
Keuntungan mengikuti Program Adiwiyata
1. Mendukung pencapaian standar kompetensi/ kompertensi dasar dan standar kompetensi lulusan
(SKL) pendidikan dasar dan menengah.
2. meningkatkan efesiensi penggunaan dana operasional sekolah melalui penghematan dan
pengurangan konsumsi dari berbagai sumber daya dan energi.
3. Menciptakan kebersamaan warga sekolah dan kondisi belajar mengajar yang lebih nyaman dan
kondusif.
4. Menjadi tempat pembelajaran tentang nilai‐nilai pemeliharaan dan pengelolaan lingkungan hidup
yang baik dan benar bagi warga sekolah dan masyarakat sekitar.
5. Meningkatkan upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup meIalui kegiatan
pengendalian pencemaran, pengendalian kerusakan dan pelestarian fungsi lingkungan di sekolah.
Pembinaan Adiwiyata ;

4. Suatu tindakan yang dilakukan oleh organisasi/ lembaga atau pihak lainnya melakukan pembinaan
dalam meningkatkan pencapaian kinerja program adiwiyata yang berdampak positif terhadap
perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
Tujuan Pembinaan
a. Meningkatkan kapasitas sekolah untuk mewujudkan sekolah Adiwiyata
b. Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan sumberdaya manusia dalam pengelolaan program
Adiwiyata
c. Meningkatkan pencapaian kinerja pengelolaan Adiwiyata baik di propinsi maupun di
kabupaten/ kota termasuk sekolah dan masyarakat sekitarnya
Komponen, Standar, dan Implementasi
Komponen dan standar Adiwiyata meliputi :
a. Kebijakan Berwawasan Lingkungan, memiliki standar; 1). Kurikulum Tingkat Satuan
Pendidikan (KTSP) memuat upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, 2). RKAS
memuat program dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup
b. Pelaksanaan Kurikulum Berbasis Lingkungan, memiliki standar; 1) Tenaga pendidik memiliki
kompetensi dalam mengembangkan kegiatan pembelajaran lingkungan hidup, 2) Peserta didik
melakukan kegiatan pembelajaran tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup
c. Kegiatan Lingkungan Berbasis Partisipatif memiliki standar; 1) Melaksanakan kegiatan
perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang terencana bagi warga sekolah, 2) Menjalin
kemitraan dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dengan berbagai pihak
(masyarakat, pemerintah, swasta, media, sekolah lain).
d. Pengelolaan Sarana Pendukung Ramah Lingkungan memiliki satandar; 1) Ketersediaan sarana
prasarana pendukung yang ramah lingkungan, 2) Peningkatan kualitas pengelolaan sarana dan
prasarana yang ramah lingkungan di sekolah.
Penghargaan Adiwiyata
Penghargaan Adiwiyata merupakan pemberian insentif yang diberikan kepada sekolah yang telah
berhasil memenuhi 4 (empat) komponen program Adiwiyata. Bentuk insentif yang diberikan dapat berupa
piagam, piala dan atau bentuk lainnya.
Tujuan Pemberian Penghargaan Adiwiyata
a. Sebagai wujud apresiasi atas usaha yang telah dilakukan sekolah dalam upaya melaksanakan
perlindungan dan pengeloaan lingkungan dalam proses pembelajaran,
b. Sebagai tanda bahwa suatu sekolah telah melaksanakan 4 (empat) komponen sekolah adiwiyata,
c. Sebagai dasar untuk pelaksanaan pembinaan program adiwiyata yang harus dilaksanakan oleh
pihak kabupaten/kota, propinsi, dan pusat.
Jenis dan Bentuk Penghargaan
a. Sekolah Adiwiyata kabupaten/kota mendapat penghargaan dari Bupati/Walikota, bentuk
penghargaan berupa piagam dan piala
b. Sekolah Adiwiyata propinsi mendapatkan penghargaan dari Gubernur, bentuk penghargaan
berupa piagam dan piala
c. Sekolah Adiwiyata nasional mendapatkan penghargaan piagam dari Menteri Lingkungan Hidup
dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, sedangkan piala dari Menteri Lingkungan Hidup.

5. d. Sekolah Adiwiyata Mandiri mendapatkan penghargaan piagam dari Menteri Lingkungan Hidup
dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, sedangkan piala dari Menteri Lingkungan Hidup,
yang diserahkan oleh Presiden.
C. PROPER
PROPER adalah penilaian kinerja pengelolaan lingkungan suatu perusahaan yang memerlukan
indikator yang terukur. Hal inilah yang diterapkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup Republik
Indonesia dengan tujuan meningkatkan peran perusahaan dalam melakukan pengelolaan lingkungan
sekaligus menimbulkan efek stimulan dalam pemenuhan peraturan lingkungan dan nilai tambah terhadap
pemeliharaan sumber daya alam, konservasi energi, dan pengembangan masyarakat.
PROPER tidak dapat dilepaskan dari program kali bersih (PROKASIH). Dari PROKASIH, ditarik
satu pelajaran penting, bahwa pendekatan pengelolaan lingkungan konvensional “command and control”
ternyata tidak dapat mendorong peningkatan kinerja pengelolaan lingkungan perusahaan secara
menyeluruh. Pada awal pelaksanaan PROKASIH, sistem penegakan hukum lingkungan masih lemah,
sistem peraturan belum memadai dan kapasitas serta jumlah pengawas lingkungan hidup juga
masih terbatas. Tahun 1990-an, sulit mengharapkan industri patuh terhadap peraturan dan bersedia
menginvestasikan uang untuk membangun IPAL (Instalasi Pengolahan Air Limbah). Bahkan jika mereka
sudah investasi, sulit untuk mengharapkan IPAL tersebut dioperasikan secara benar.
Pendekatan command and control akan efektif jika sistem yang ada mampu memastikan seluruh
entitas yang diatur patuh terhadap peraturan yang ditetapkan. Pelajaran penting lain dari PROKASIH
adalah, pertama, 10% dari industri yang membuang air limbah dengan beban pencemaran tinggi
merupakan target utama pengawasan. Pengawasan akan efektif jika dilakukan pada target-target
pengawasan selektif, yakni industri-industri yang menimbulkan dampak paling signifikan
terhadap lingkungan.
Sifat pendekatan pengelolaan konvensional (command and control) yang hanya melibatkan dua
aktor, yaitu pemerintah sebagai pengawas dan industri sebagai pihak yang diawasi. Sesuai dengan hukum
aksi-reaksi, maka jika pengawasan dilakukan dengan ketat, pihak yang diawasi merespon dengan
patuh terhadap peraturan atau berpura-pura patuh pada saat diawasi. Sebaliknya, jika pengawasan
lemah maka pihak yang diawasi merasa bebas untuk berbuat sembarangan dan melanggar peraturan.
Jika proses pengawasan—penegakan hukum formal memerlukan waktu dan biaya yang besar
bagi kedua belah pihak, di mana kedua belah pihak harus saling berkonfrontasi untuk membuktikan
argumentasi masing-masing, maka pengawasan oleh masyarakat dan pasar bermain dengan lebih
halus dan sesuai dengan sifat-sifat dasar manusia.
Sebagai makhluk sosial, manusia berinteraksi dan memerlukan pengakuan atau reputasi agar
eksistensinya diakui. Industri yang tidak beroperasi dengan bertanggung jawab dapat dihukum oleh
masyarakat dengan tidak memberikan “izin sosial” bagi industri tersebut. Tanpa izin sosial, industry
tidak dapat beroperasi dengan nyaman, bahkan pada tingkat interaksi tertentu, industri harus
membayar ongkos yang tinggi untuk menangani ketidakharmonisan hubungan dengan masyarakat.
Waktu, tenaga dan aset yang semestinya digunakan untuk aktivitas yang menghasilkan laba, ternyata
harus habis untuk berurusan dengan masalah sosial. Industri sebagai pengejawantahan orangorang yang ada di dalamnya, akan merasa tidak nyaman kalau teralieniasi dari lingkungan
sosialnya.
Sedangkan pasar akan menghukum perusahaan yangmempunyai reputasi jelek di bidang
lingkungan dengan mekanisme supply-and-demand-nya. Konsumen yang sadar lingkungan akan

6. memilih produk dan jasa yang ramah lingkungan. Jumlah konsumen jenis ini dengan semakin
tingginya kesadaran masyarakat terhadap perlindungan lingkungan semakin banyak jumlahnya.
Industri yang mempunyai reputasi buruk dalam pengelolaan lingkungan akan ditinggalkan pasar. Jika
industry tersebut menjual sahamnya ke publik, maka nilai asetnya akan mengalami depresiasi
karena dianggap mempunyai risiko usaha yang tinggi. Risiko akibat kemungkinan membayar
kompensasi bagi pencemaran dan kerusakan lingkungan yang diakibatkannya, atau juga membayar proses
litigasi yang dihadapinya, atau juga menghadapi tuntutan ganti rugi dari masyarakat yang terkena
dampak sangat tinggi. Pemegang saham tidak ingin uangnya habis untuk membiayai masalah tersebut.
Faktor lain, yaitu masyarakat dan pasar, dapat menghukum perusahaan dengan cepat dan telak
hanya bermodalkan satu senjata, yaitu informasi. Apalagi kalau informasi tersebut diperoleh dari
sumber yang kredibel. Pejabat pengawas lingkungan hidup, yang berintegritas, dengan kewenangan
yang dimilikinya mempunyai akses informasi yang sahih dan dapat dipertanggungjawabkan. Informasi
ini sangat ampuh untuk membentuk pencitraan atau reputasi, apalagi kalau informasi tersebut
disampaikan dalam bentuk yang sederhana dan mudah diingat. Pencitraan akan semakin melekat dan
tersebar luas dalam ingatan masyarakat.
PROPER dikembangkan dengan beberapa prinsip dasar, yaitu peserta PROPER bersifat selektif,
yaitu untuk industri yang menimbulkan dampak penting terhadap lingkungan dan peduli dengan citra atau
reputasi. PROPER memanfaatkan masyarakat dan pasar untuk memberikan tekanan kepada industri agar
meningkatkan kinerja pengelolaan lingkungan. Pemberdayaan masyarakat dan pasar dilakukan dengan
penyebaran informasi yang kredibel, sehingga dapat menciptakan pencitraan atau reputasi. Informasi
mengenai kinerja perusahaan dikomunikasikan dengan menggunakan warna untuk memudahkan
penyerapan informasi oleh masyarakat. Peringkat kinerja usaha dan atau kegiatan yang diberikan terdiri
dari:
a) Emas adalah untuk usaha dan/atau kegiatan yang telah secara konsisten menunjukkan
keunggulan lingkungan dalam proses produksiatau jasa, melaksanakan bisnis yang beretika dan
bertanggung jawab terhadap masyarakat.
b) Hijau adalah untuk usaha dan/atau kegiatan yang telah melakukan pengelolaan lingkungan
lebih dari yang dipersyaratkan dalam peraturan (beyond compliance) melalui pelaksanaan
sistem pengelolaan lingkungan, pemanfaatan sumber daya secara efisien dan melakukan
upaya tanggung jawab sosial dengan baik.
c) Biru adalah untuk usaha dan/atau kegiatan yang telah melakukan upaya pengelolaan lingkungan
yang dipersyaratkan sesuai dengan ketentuan atau peraturan perundang-undangan yang
berlaku.
d) Merah adalah upaya pengelolaan lingkungan yang dilakukan belum
persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
sesuai
dengan
e) Hitam adalah untuk usaha dan/atau kegiatan yang sengaja melakukan perbuatan atau
melakukan kelalaian yang mengakibatkan pencemaran atau kerusakan lingkungan serta
pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku atau tidak melaksanakan
sanksi administrasi.

7. Kriteria PROPER
KRITERIA penilaian PROPER terdiri dari dua kategori, yaitu kriteria penilaian ketaatan dan
kriteria penilaian lebih dari yang dipersyaratkan dalam peraturan (beyond compliance) Kriteria penilaian
ketaatan menjawab pertanyaan sederhana saja. Apakah perusahaan sudah taat terhadap peraturan
pengelolaan lingkungan hidup. Peraturan lingkungan hidup yang digunakan sebagai dasar penilaian saat
ini adalah peraturan yang berkaitan dengan:
a.
Persyaratan dokumen lingkungan dan pelaporannya
Perusahaan dianggap memenuhi kriteria ini jika seluruh aktivitasnya sudah
dinaungi dalam dokumen pengelolaan lingkungan baikberupa dokumen Analisis Mengenai
DampakLingkungan (AMDAL) Dokumen Pengelolaan dan Pemantauan Kualitas
Lingkungan (UKL/UPL) atau dokumen pengelolaan lain yang relevan. Selanjutnya
dilakukan penilaianterhadap ketaatan perusahaan dalam melakukanpelaporan terhadap
pengelolaan lingkungan yang dipersyaratkan dalam AMDAL dan UKL/UPL.
b.
Pengendalian Pencemaran Air
Pada prinsipnya ketaatan terhadap pengendalian pencemaran air dinilai
berdasarkan ketentuan bahwa semua pembuangan air limbah kelingkungan harus memiliki
izin. Air limbah yang dibuang ke lingkungan harus melalui titik penaatan yang telah
ditetapkan. Pada titik penaatan tersebut berlaku baku mutu kualitas air limbah yang
diizinkan untuk dibuang ke lingkungan. Untuk memastikan air limbah yang dibuang setiap
saat tidak melampaui baku mutu maka perusahaan berkewajiban melakukan pemantauan
dengan frekuensi dan parameteryang sesuai dengan izin atau baku mutu yang berlaku.
Untuk menjamin validitas data, maka pemantauan harus dilakukan oleh laboratorium
terakreditasi. Perusahaan juga harus taat terhadap persyaratan-persyaratan teknis seperti
pemasangan alat pengukur debit yang diatur dalam izin atau ketentuan peraturan baku
mutu yang berlaku.
c.
Pengendalian Pencemaran Udara
Ketaatan terhadap pengendalian pencemaran udara didasarkan atas prinsip bahwa
semua sumber emisi harus diidentifikasi dan dilakukan pemantauan untuk memastikan
emisi yang dibuang ke lingkungan tidak melebihi bakumutu yang ditetapkan. Frekuensi
dan parameter yang dipantau juga harus memenuhi kentuan dalam peraturan. Untuk
memastikan bahwa proses pemantauan dilakukan secara aman dan valid secara ilmiah
maka prasarana sampling harus memenuhi ketentuan peraturan.
d.
Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya danBeracun (B3)
Ketaatan pengelolaan limbah B3 dinilai sejak tahapan pendataan jenis dan
volumenya. Setelah dilakukan pendataan, maka dilakukan pengelolaan lanjutan.
Pengelolaan lanjutan harus dilengkapi dengan izin pengelolaan limbah B3. Ketaatan
terhadap ketentuan izin pengelolaan limbah B3, merupakan komponen utama untuk
menilai ketaatan perusahaan.
e.
Pengendalian Pencemaran Air Laut

8. Untuk aspek ini, ketaatan utama dilihat dari kelengkapan izin pembuangan air
limbah dan ketaatan pelaksanaan pembuangan air limbah sesuai dengan ketentuan dalam
izin.
f.
Potensi Kerusakan Lahan
Kriteria potensi kerusakan lahan hanya digunakan untuk kegiatan pertambangan.
Kriteria ini pada dasarnya adalah implementasi best mining practices, seperti kesesuaian
pelaksanaan kegiatan dengan rencana tambang, sehingga dapat dihindari bukaan lahan
yang tidak dikelola. Mengatur ketinggian dan kemiringan lereng/jenjang agar stabil. Acuan
adalah kestabilan lereng. Mengidentifikasi potensi pembentukan Air Asam Tambang
setiap jenis batuan dan penyusunan strategi pengelolaan batuan penutup. Membuat dan
memelihara sarana pengendali erosi. Membuat sistem pengaliran (drainage) yang baik
supaya kualitas air limbah memenuhi baku mutu. Memilih daerah timbunan dengan risiko
kebencanaan paling kecil.
Kriteria beyond compliance lebih bersifat dinamis karena disesuaikan dengan perkembangan
teknologi, penerapan praktik-praktik pengelolaan lingkungan terbaik dan isu-isu lingkungan yang bersifat
global. Penyusunan kriteria yang terkait dengan pelaksanaan PROPER dilakukan oleh tim teknis dengan
mempertimbangkan masukan dari berbagai pihak, antara lain: pemerintah kabupaten/kotamadya, asosiasi
industri, perusahaan, LSM, universitas, instansi terkait, dan Dewan Pertimbangan PROPER.
Aspek-aspek yang dinilai dalam kriteria beyond compliance adalah:
a) Penerapan Sistem Manajemen Lingkungan, termasuk di dalamnya bagaimana perusahaan
memiliki sistem yang dapat mempengaruhi supplier dan konsumennya untuk melaksanakan
pengelolaan lingkungan dengan baik.
b) Upaya Efisiensi Energi dengan mencakup empat ruang lingkup efisiensi energi, yaitu
peningkatan efisiensi energi dari proses produksi dan utilitas pendukung, penggantian mesin
atau proses yang lebih ramah lingkungan, efisiensi dari bangunan dan sistem transportasi.
c) Upaya penurunan emisi, baik berupa emisi kriteria polutan maupun emisi dari gas rumah kaca
dan bahan perusak ozon. Termasuk dalam lingkup penilaian ini adalah persentase pemakaian
energi terbarukan dalam proses produksi dan jasa, pemakaian bahan bakar yang ramah
lingkungan.
d) Implementasi Reduce, Reuse dan Recycle limbah B3. Penekanan kriteria ini adalah semakin
banyak upaya untuk mengurangi terjadinya sampah, maka semakin tinggi nilainya. Selain itu,
semakin besar jumlah limbah yang dimanfaatkan kembali, maka semakin besarpula nilai yang
diperoleh perusahaan.
e) Implementasi Reduce, Reuse dan Recycle limbah padat non B3 kriteria sama dengan 3R untuk
limbah B3.
f) Konservasi Air dan Penurunan Beban Pencemaran Air Limbah. Semakin kecil intensitas
pemakaian air per produk, maka akan semakin besar nilai yang diperoleh. Demikian juga
semakin besar upaya untuk menurunkan beban pencemaran di dalam air limbah yang dibuang ke
lingkungan maka akan semakin besar nilai yang diperoleh.

9. g) Perlindungan Keanekaragaman Hayati. Pada dasarnya, bukan jumlah pohon yang dinilai, tetapi
lebih diutamakan pada upaya pemeliharaan dan perawatan keanekaragaman hayati. Salah satu
bukti bahwa perusahaan peduli dengan keanekaragaman hayati adalah perusahaan memiliki
sistem informasi yang dapat mengumpulkan dan mengevaluasi status dan kecenderungan
sumber daya keanekaragaman hayati dan sumberdaya biologis yang dikelola dan memiliki data
tentang status dan kecenderungan sumber daya keanekaragaman hayati dan sumber daya
biologis yang dikelola.
h) Program Pengembangan Masyarakat. Untuk memperoleh nilai yang baik dalam aspek ini
perusahaan harus memiliki program stratetegis untuk pengembangan masyarakat yang didesain
untuk menjawab kebutuhan masyarakat. Program ini didasarkan atas pemetaan sosial untuk
menggambarkan jaringan sosial yang memberikan penjelasan tentang garis-garis hubungan antar
kelompok/individu. Pemetaan Sosial memberikan informasi mengenai siapa, kepentingannya,
jaringannya dengan siapa, dan posisi sosial dan analisis jaringan sosial dan derajat kepentingan
masing-masing pemangku kepentingan. Identifikasi masalah sosial, identifikasi potensi (modal
sosial) perumusan kebutuhan masyarakat yang akan ditangani dalam program community
development dan identifikasi kelompok rentan yang akan menjadi sasaran program
pengembangan masyarakat. Rencana strategis pengembangan masyarakat harus bersifat jangka
panjang dan dirinci dengan program tahunan, menjawab kebutuhan kelompok rentan dan
terdapat indikator untuk mengukur kinerja capaian program yang terukur dan tentu saja proses
perencanaan melibatkan anggota masyarakat.
Mekanisme PROPER
PELAKSANAAN PROPER diawali dengan pemilihan perusahaan peserta, di mana perusahaan
yangmenjadi target peserta PROPER adalah perusahaan yang menimbulkan dampak penting terhadap
lingkungan, tercatat di pasar bursa, mempunyai produk yang beorientasi ekspor atau digunakan oleh
masyarakat luas. Setelah peserta ditetapkan,kemudian dilakukan pengumpulan data swapantau dengan
jalan mengevaluasi laporan pelaksanaan pengelolaan lingkungan yang disampaikan perusahaan.
Selain data swapantau, juga dilakukan pengumpulan data primer dengan jalan melakukan
pengawasan langsung ke lapangan secara rutin yang dilaksanakan oleh Pejabat Pengawas Lingkungan
Hidup (PPLH). Informasi yang terkumpul kemudian diolah menjadi rapor sementara, yang berisi evaluasi
kinerja perusahaan di bidang pengelolaan air, udara, limbah B3 dibandingkan dengan kriteria penilaian
PROPER yang ditetapkan. Rapor sementara ini sudah mengindikasikan peringkat kinerja perusahaan
berdasarkan kriteria peringkat PROPER. Rapor sementara kemudian dibahas melalui mekanisme peer
review oleh tim teknis.
Hasil pembahasan dilaporkan kepada pejabat Eselon I Kementerian Negara Lingkungan Hidup
untuk mendapat komentar dan pertimbangan. Setelah itu, rapor dilaporkan kepada Dewan Pertimbangan
untuk mendapat pendapat dan persetujuan Dewan. Rapor hasil pembahasan dengan Dewan ini kemudian
ditetapkan sebagai Rapor Sementera yang akan disampaikan kepada perusahaan dan pemerintah daerah.
Perusahaan dan pemerintah daerah diberi kesempatan untuk menyampaikan keberatan dengan didukung
data-data baru yang sahih. Setelah masa sanggah dilewati,maka hasilnya dilaporkan kepada Dewan
Pertimbangan.
Dewan akan memberikan pendapat terakhir mengenai status kinerja perusahaan sebelum
dilaporkan kepada Menteri. Menteri memeriksa, memberikan kebijakan dan menetapkan status peringkat
kinerja perusahaan dengan mempertimbangkan laporan dari Dewan Pertimbangan. Setelah semua proses
dilewati maka pengumuman peringkat kinerja perusahaan disampaikan kepada publik dan juga kepada
perusahaan dan pemerintah daerah.

10. D. PROKASIH
Program Kali Bersih disingkat dengan PROKASIH adalah program kerja pengendalian
pencemaran air sungai dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas air sungai agar tetap berfungsi
sesuai dengan peruntukannya.
Program ini diperkenalkan pada tanggal 9 Juni 1989 oleh Kementerian Negara dan Lingkungan
Hidup sebagai Clen River merupakan pendekatan dasar dalam mengontrol debit limbah industri yang
masuk ke badan/jalan air. Tahun 1990 mulai diimplementasikan oleh BAPEDAL (PP 20/1990
tentang water pollution control regulation).
Sungai Prokasih adalah Daerah Pengaliran Sungai (DPS) yang ditetapkan akan dikendalikan
pencemaran airnya melalui kegiatan Prokasih. Ruas Sungai Prokasih adalah bagian dari Sungai
Prokasih yang ditetapkan sebagai batas ruang lingkup kegiatan Prokasih.
Menteri adalah Menteri yang ditugaskan mengelola lingkungan hidup. Bapedal adalah Badan
Pengendalian Dampak Lingkungan. Gubernur adalah Gubernur Kepala Daerah Tingkat I, Gubernur
Kepala Daerah Khusus Ibukota dan Gubernur Kepala Daerah Istimewa. Bupati/Walikotamadya
adalah Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II. Tim Prokasih Pusat adalah satuan kerja
pelaksana Prokasih di Tingkat Pusat yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Bapedal. Tim
Prokasih Daerah adalah Tim Prokasih Tingkat I dan/atau Tim Prokasih Tingkat II.
Tujuan Prokasih:
♦ Tercapainya kualitas air sungai yang baik, sehingga dapat meningkatkan fungsi sungai dalam
menunjang pembangunan yang berkelanjutan;
♦ Terciptanya sistem kelembagaan yang mampu melaksanakan pengendalian pencemaran air
secara efektif dan efisien;
♦ Terwujudnya kesadaran dan tanggung jawab masyarakat dalam pengendalaian pencemaran air.
Dalam rangka mewujudkan tujuan Prokasih, pelaksanaan Prokasih dilakukan dengan
pendekatan:
• pengendalian sumber pencemaran yang strategis, dan dilakukan secara bertahap dalam suatu
program kerja;
• Pelaksanaan program kerja sesuai dengan tingkat kemampuan kelembagaan yang ada;
• Pelaksanaan dan hasil program kerja harus dapat terukur dan dipertanggungjawabkan kepada
masyarakat;
• Penerapan pentaatan dan penegakan hukum dalam pengendalian pencemaran air.
Sasaran Prokasih:
 Meningkatnya kualitas air sungai pada setiap ruas sungai Prokasih sampai minimal memenuhi
baku mutu air yang sesuai dengan peruntukannya.
 Menurunnya beban limbah dari tiap sumber pencemar, sampai minimal memenuhi baku mutu
limbah cair.
 Menguatnya sistem kelembagaan dalam pelaksanaan Prokasih.
Mekanisme
Gubernur menunjuk Wakil Gubernur sebagai penanggung jawab harian Prokasih di Propinsi
Daerah Tingkat I yang bersangkutan. Gubernur dapat menunjuk Bupati/Walikotamadya sebagai
penanggung jawab harian Prokasih di Daerah Tingkat II dalam wilayah Propinsi Daerah Tingkat I

11. yang bersangkutan. Gubernur menetapkan Tim Prokasih Daerah berdasarkan petunjuk atau arahan
yang diberikan oleh Menteri Dalam Negeri dan Kepala Bapedal.
Pembiyaan
Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan Prokasih:
Di Tingkat Pusat dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau
sumber dana lainnya; Di Tingkat Daerah dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah dan/atau sumber dana lainnya.
PELAPORAN
(1) Gubernur menyampaikan laporan Prokasih secara berkala kepada Menteri, Menteri Dalam Negeri
dan Kepala Bapedal.
(2) Bupati/Walikotamadya menyampaikan laporan Prokasih secara berkala kepada Gubernur,
Menteri, Menteri Dalam Negeri dan Kepala Bapedal.
Pemberian penghargaan
ℵ Menteri memberi penghargaan kepada Pemerintah Daerah yang melaksanakan Prokasih dan
perusahaan/kegiatan usaha yang melaksanakan pengendalian pencemaran dengan kinerja yang
sangat baik;
ℵ Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, diberikan
berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud Pasal 9 dan Pasal 15;
Dalam rangka pemberian penghargaan
a. Kepala Bapedal menetapkan kriteria dan tata laksana penilaian;
b. Kepala Bapedal membentuk Tim Teknis dan Tim Penilai;
c. Penilaian kinerja perusahaan/kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini
dilaksanakan melalui Program Penilaian Kinerja Perusahaan/Kegiatan Usaha (Proper
Prokasih);
d. Proper Prokasih sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) Pasal ini ditetapkan dengan
Keputusan Menteri.
Organisasi Pelakasana Prokasih
 Menteri bertangggung jawab dalam koordinasi kebijaksanaan Prokasih secara nasional.
 Kepala Bapedal bertanggungjaab dalam koordinasi pelaksanaaan pengendalian kegiatan
Prokasih secara nasional. Kepala bapedal membenuk Tim Prokasih Tingkat Pusat.
 Gubernur adalah penanggungjawab pelaksanaan Prokasih di tingkat daerah.
E. PRODUKSI BERSIH
Produksi Bersih adalah suatu strategi pengelolaan lingkungan yang bersifat preventif dan terpadu
yang perlu diterapkan secara terus menerus pada proses produksi dan daur hidup produk dengan tujuan
untuk mengurangi resiko terhadap kesehatan dan keselamatan manusia dan lingkungan. Produksi Bersih
merupakan tindakan efisiensi pemakaian bahan baku, air dan energi, dan pencegahan pencemaran, dengan
sasaran peningkatan produktivitas dan minimisasi timbulan limbah.
Menurut UNEP, Produksi Bersih adalah strategi pencegahan dampak lingkungan terpadu yang
diterapkan secara terus menerus pada proses, produk, jasa untuk meningkatkan efisiensi secara
keseluruhan dan mengurangi resiko terhadap manusia maupun lingkungan (UNEP, 1994).
Produksi Bersih, menurut Kementerian Lingkungan Hidup, didefinisikan sebagai : Strategi
pengelolaan lingkungan yang bersifat preventif, terpadu dan diterapkan secara terus-menerus pada setiap

12. kegiatan mulai dari hulu ke hilir yang terkait dengan proses produksi, produk dan jasa untuk
meningkatkan efisiensi penggunaan sumberdaya alam, mencegah terjadinya pencemaran lingkungan dan
mengurangi terbentuknya limbah pada sumbernya sehingga dapat meminimisasi resiko terhadap
kesehatan dan keselamatan manusia serta kerusakan lingkungan (KLH,2003).
Dari pengertian mengenai Produksi Bersih maka terdapat kata kunci yang dipakai untuk pengelolaan
lingkungan yaitu : pencegahan pencemaran, proses, produk, jasa, peningkatan efisiensi, minimisasi
resiko. Dengan demikian maka perlu perubahan sikap, manajemen yang bertanggung-jawab pada
lingkungan dan evalusi teknologi yang dipilih.
Pada proses industri, produksi bersih berarti meningkatkan efisiensi pemakaian bahan baku, energi,
mencegah atau mengganti penggunaan bahan-bahan berbahaya danberacun, mengurangi jumlah dan
tingkat racun semua emisi dan limbah sebelum meninggalkan proses.
Pada produk, produksi bersih bertujuan untuk mengurangi dampak lingkungan selama daur hidup
produk, mulai dari pengambilan bahan baku sampai ke pembuangan akhir setelah produk tersebut tidak
digunakan. Produksi bersih pada sektor jasa adalah memadukan pertimbangan lingkungan ke dalam
perancangan dan layanan jasa. Penerapan Produksi Bersih sangat luas mulai dari kegiatan pengambilan
bahan teramsuk pertambangan, proses produksi, pertanian, perikanan, pariwisata, perhubungan,
konservasi energi, rumah sakit, rumah makan, perhotelan, sampai pada sistem informasi.
Produksi bersih adalah suatu program strategis yang bersifat proaktif yang diterapkan untuk
menselaraskan kegiatan pembangunan ekonomi dengan upaya perlindungan lingkungan. Strategi
konvensional dalam pengelolaan limbah didasarkan pada pendekatan pengelolaan limbah yang terbentuk
(end-of pipe treatment). Pendekatan ini terkonsentrasi pada upaya pengolahan dan pembuangan limbah
dan untuk mencegah pencemaran dan kerusakan lingkungan. Strategi ini dinilai kurang efektif karena
bobot pencemaran dan kerusakan lingkungan terus meningkat.
Kelemahan yang terdapat pada pendekatan pengolahan limbah secara konvensional adalah :
1. Tidak efektif memecahkan masalah lingkungan karena hanya mengubah bentuk limbah dan
memindahkannya dari suatu media ke media lain.
2. Bersifat reaktif yaitu bereaksi setelah terbentuknya limbah.
3. Karakteristik limbah semakin kompleks dan semakin sulit diolah.
4. Tidak dapat mengatasi masalah pencemaran yang sifatnya non-point sources pollution.
5. Inovestasi dan biaya operasi pengolahan limbah relatif mahal dan hal ini sering dijadikan alasan
oleh pengusaha untuk tidak membangun instalasi pengolahan limbah.
6. Peraturan perundang-undangan yang ada masih terpusat pada pembuangan limbah, belum
mencakup upaya pencegahan. Dasar Hukum Pelaksanaan Produksi Bersih adalah UU RI No. 23
Tabun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 14 dan Pasal 17.
Produksi Bersih (Cleaner Production) merupakan suatu strategi untuk menghindari timbulnya
pencemaran industri melalui pengurangan timbulan limbah (waste generation) pada setiap tahap dari
proses produksi untuk meminimalkan atau mengeliminasi limbah sebelum segala jenis potensi
pencemaran terbentuk.
Cleaner Production berfokus pada usaha pencegahan terbentuknya limbah. Dimana limbah merupakan
salah satu indikator inefisiensi, karena itu usaha pencegahan tersebut harus dilakukan mulai dari awal
(Waste avoidance), pengurangan terbentuknya limbah (waste reduction) dan pemanfaatan limbah yang
terbentuk melalui daur ulang (recycle). Keberhasilan upaya ini akan menghasilkan pebghematan (saving)
yang luar biasa karena penurunan biaya produksi yang signifikan sehingga pendekatan ini menjadi
sumber pendapatan (revenue generator).

13. Adapun yang menjadi latar belakang lahirnya produksi bersih yaitu:
1. Volume limbah meningkat , karakteristik kompleks dan semakin sulit ditangani dengan biaya yang
cukup dapat diterima
2. Penenganan lebih mahal dibandingkan pencegahan dari awal
3. Peraturan tidak memecahkan masalah secara tuntas, penanganan hanya memindahkan masalah dari
satu tempat ketempat lain (cair padat)
4. Isu lingkungan menjadi faktor penting dalam persaingan dalam persaingan perdagangan global
5. Produksi bersih adalah alternatif untuk strategi manajemen lingkungan
Tujuan Produksi Bersih
a. Mencapai efisiensi produksi/jasa melalui upaya penghematan penggunaan materi dan energi.
b. Memperbaiki kualitas lingkungan melalui upaya minimisasi limbah
C. Konsep Produksi Bersih
Prinsip-prinsip Produksi Bersih
1. Mengurangi atau meminimumkan penggunaan bahan baku, air, dan energi serta menghindari
pemakaian bahan baku beracun dan berbahaya serta mereduksi terbentuknya limbah pada sumbernya,
sehingga mencegah dari atau mengurangi timbulnya masalah pencemaran dan kerusakan lingkungan serta
risikonya terhadap manusia.
2. Perubahan dalam pola produksi dan konsumsi berlaku baik terhadap proses maupun produk yang
dihasilkan, sehingga harus dipahami betul analisis daur hidup produk.
3. Upaya produksi bersih tidak dapat berhasil dilaksanakan tanpa adanya perubahan dalam pola pikir,
sikap dan tingkah laku dari semua pihak terkait baik dari pihak pemerintah, masyarakat maupun kalangan
dunia (industriawan). Selain itu juga, perlu diterapkan pola manajemen di kalangan industri maupun
pemerintah yang telah mempertimbangkan aspek lingkungan.
4. Mengaplikasikan teknologi akrab lingkungan, manajemen dan prosedur standar operasi sesuai dengan
persyaratan yang ditetapkan. Kegiatan-kegiatan tersebut tidak selalu membutuhkan biaya investasi yang
tinggi, kalaupun terjadi seringkaliwaktu yang diperlukan untuk pengembalian modal investasi relatif
singkat.
5. Pelaksanaan program produksi bersih ini lebih mengarah pada pengaturan sendiri dan peraturan yang
sifatnya musyawarah mufakat dari pada pengaturan secara command control. Jadi, pelaksanaan program
produksi bersih ini tidak hanya mengandalkan peraturan pemerintah saja, tetapi lebih didasarkan pada
kesadaran untuk mengubah sikap dan tingkah laku.
Pola pendekatan produksi bersih dalam melakukan pencegahan dan pengurangan limbah yaitu dengan
strategi 1E4R (Elimination, Reduce, Reuse, Recycle, Recovery/Reclaim) (UNEP, 1999). Prinsip-prinsip
pokok dalam strategi produksi bersih dalam Kebijakan Nasional Produksi Bersih (KLH, 2003) dituangkan
dalam 5R (Re-think, Re-use, Reduction, Recovery and Recycle).
1. Elimination (pencegahan) adalah upaya untuk mencegah timbulan limbah langsung dari sumbernya,
mulai dari bahan baku, proses produksi sampai produk.
2. Re-think (berpikir ulang), adalah suatu konsep pemikiaran yang harus dimiliki pada saat awal kegiatan
akan beroperasi, dengan implikasi :
a. Perubahan dalam pola produksi dan konsumsi berlaku baik pada proses maupun produk yang
dihasilkan, sehingga harus dipahami betul analisis daur hidup produk.
b. Upaya produksi bersih tidak dapat berhasil dilaksanakan tanpa adanya perubahan dalam pola pikir,
sikap dan tingkah laku dari semua pihak terkait pemerintah, masyarakat maupun kalangan usaha
3. Reduce (pengurangan) adalah upaya untuk menurunkan atau mengurangi timbulan limbah pada
sumbernya.

14. 4. Reuse (pakai ulang/penggunaan kembali) adalah upaya yang memungkinkan suatu limbah dapat
digunakan kembali tanpa perlakuan fisika, kimia atau biologi.
Manfaat Penerapan Produksi Bersih
Manfaat dari penerapan produksi bersih yaitu:
1. Mencegah terjadinya pencemaran dan perusakan lingkungan melalui upaya minimisasi limbah, daur
ulang, pengolahan, dan pembuangan limbah yang aman.
2. Mendukung prinsip pemeliharaan lingkungan dalam rangka pelaksanaan Pembangunan Berkelanjutan.
3. Dalam jangka panjang dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui penerapan proses produksi,
penggunaan bahan baku dan energi yang efisien.
4. Mencegah atau memperlambat degradasi lingkungan dan mengurangi eksploitasi sumberdaya alam
melalui penerapan daur ulang limbah dan dalam proses yang akhirnya menuju pada upaya konservasi
sumberdaya alam untuk mencapai tujuan Pembangunan Berkelanjutan.
5. Memberi peluang keuntungan ekonomi, sebab di dalam produksi bersih terdapat strategi pencegahan
pencemaran pada sumbernya (source reduction and in process recycling), yaitu mencegah terbentuknya
limbah secara dini, dengan demikian dapat mengurangi biaya investasi yang harus dikeluarkan untuk
pengolahan dan pembuangan limbah atau upaya perbaikan lingkungan.
6. Memperkuat daya saing produk di pasar global.
7. Meningkatkan citra produsen dan meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap produk yang
dihasilkan.
8. Mengurangi tingkat bahaya kesehatan dan keselamatan kerja.
Ciri-Ciri Produksi Bersih
Ciri-ciri sebuah perushaan yang menerapkan produksi bersih yaitu:
1. Mengganti bahan baku beracun dengan yang tidak beracun
2. Menghemat pemakaian bahan baku
3. Menerapkan teknologi bersih dengan mengubah sikap dan perilaku agar sadar lingkungan
4. Meminimasi limbah
5. Menerapkan teknologi bersih dengan mengubah sikap dan perilaku agar sadar lingkungan
Sasaran Produksi Bersih
Dalam menerapkan produksi harus ada sasaran yang dicapai. Adapun sasaran yang harus dicapai yaitu:
1. Meningkatkan produksi
2. Menurunkan biaya operasi
3. Penggunaan sumberdaya alam lebih efisien.
4. Menyonsong standar nasional
5. Agar dapat bersaing di pasar global
6. Mengurangi resiko terhadap kesehatan manusia dan lingkungan.
7. Mencegah Terjadinya pencemaran
Langkah-Langkah Penerapan Produksi Bersih
Penerapan Produksi Bersih pada industri secara individual merupakan salah satu langkah dalam
mewujudkan Kawasan Industri Berwawasan Lingkungan. Adapun langkah-langkah penerapan produksi
bersih tersebut yaitu:
1. Membuat perencanaan
2. Kajian dan identifikasi peluang
3. Analisis kelayakan
4. Implementasi
5. Pemantauan umpan balik,modifikasi
6. Perbaikan berkelanjutan

15. Manfaat Penerapan Produksi Bersih
Dengan menerapkan produksi bersih, selain untuk mewujudkan kawasan industry lingkungan juga ada
manfaat yang diperoleh. Manfaat tersebut antara lain:
1. Mencegah terjadinya pencemaran dan perusakan lingkungan melalui upaya minimisasi limbah, daur
ulang, pengolahan, dan pembuangan limbah yang aman.
2. Mendukung prinsip pemeliharaan lingkungan dalam rangka pelaksanaan Pembangunan Berkelanjutan.
3. Dalam jangka panjang dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui penerapan proses produksi,
penggunaan bahan baku dan energi yang efisien.
4. Mencegah atau memperlambat degradasi lingkungan dan mengurangi eksploitasi sumberdaya alam
melalui penerapan daur ulang limbah dan dalam proses yang akhirnya menuju pada upaya konservasi
sumberdaya alam untuk mencapai tujuan Pembangunan Berkelanjutan.
5. Memberi peluang keuntungan ekonomi, sebab di dalam produksi bersih terdapat strategi pencegahan
pencemaran pada sumbernya (source reduction and in process recycling), yaitu mencegah terbentuknya
limbah secara dini, dengan demikian dapat mengurangi biaya investasi yang harus dikeluarkan untuk
pengolahan dan pembuangan limbah atau upaya perbaikan lingkungan.
6. Memperkuat daya saing produk di pasar global.
7. Meningkatkan citra produsen dan meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap produk yang
dihasilkan.
8. Mengurangi tingkat bahaya kesehatan dan keselamatan kerja.
Kebijakan Produksi Bersih
Dalam kaitannya dengan penerapan produksi bersih, guna mendorong terwujudnya pembangunan
berkelanjutan, pemerintah mempunyai kebijakan antara lain:
1. Mempromosikan program produksi bersih agar semua pihak terkait mempunyai persepsi yang sama,
sehingga dapat dicapai suatu konsensus yang dinyatakan dalam Komitmen Nasional dalam penerapan
strategi produksi bersih di Indonesia.
2. Menganjurkan pelaksanaan produksi bersih termasuk berbagai perangkat manajemen lingkungan,
seperti audit lingkungan, sistem manajemen lingkungan (ISO 14001), evaluasi kinerja lingkungan,
ekolabel dan produktivitas ramah lingkungan (green productivity) di Indonesia.
3. Mengkaji kembali kebijakan dan program nasional dalam pengelolaan lingkungan untuk
mengantisipasi diberlakukannya kebijaksanaan lingkungan yang bersifat global.
4. Mengantisipasi diberlakukannya standar-standar internasional di bidang lingkungan dengan ikut aktif
dalam keanggotaan ISO/ TC 207 agar Indonesia dapat melakukan negosiasi dengan negara-negara maju
yang ingin memberlakukan standar-standar lingkungan seperti Sistem Manajemen Lingkungan (SML),
Ekolabel maupun ketentuan lainya di bidang lingkungan secara internasional.
5. Menumbuhkan dan meningkatkan partisipasi aktif semua pihak dalam implementasi produksi bersih
dan semua perangkat manajemen lingkungan yang diperlukan berdasarkan prinsip kemitraan.
6. Melaksanakan pembinaan teknis dengan cara memberikan bantuan tenaga ahli, melaksanakan proyekproyek percontohan serta menyebarluaskan informasi mengenai teknologi bersih melalui seminar,
penyuluhan, website, pendidikan dan latihan.

16. Upaya-upaya yang dilaksanakan pemerintah adalah dengan mengembangkan kebijaksanaan yang
kondusif bagi penerapan produksi bersih disamping selalu melakukan upaya peningkatan kesadaran
masyarakat mengenai konsep produksi bersih, misalnya melalui jalur pendidikan dan pelatihan,
melaksanakan proyek-proyek percontohan (demonstration project) serta penyebarluasan informasi
melalui seminar, penyuluhan dan kegiatan lainnya yang berkaitan dengan produksi bersih.
Partisipasi masyarakat sebagai konsumen misalnya dapat dilakukan dengan cara hanya membeli
barang atau produk yang akrab lingkungan (environmentally products) disamping mendorong dan
berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan program efisiensi, daur ulang, dll.
Peranan LSM dan lembaga-lembaga penelitian di berbagai instansi dan perguruan tinggi menjadi
sangat penting di dalam menyebarluaskan informasi mengenai produk akrab lingkungan. Di sisi lain
partisipasi masyarakat akan mendorong dunia usaha untuk terus berinovasi dalam menghasilkan produk
yang akrab lingkungan.