1. RILIS
PERS
USUT
TUNTAS
KORUSPI
MIGAS..!
[TRANSPARANSI
TRADING
MIGAS
MELALUI
EITI]
Menanggapi kasus ditangkapnya kepala SKK Migas:Rudi Rubiandini oleh KPK selasa
malam, yang kemudian ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan penyuapan oleh
pengusaha perusahaan trader minyak mentah asal singapura PT. Kernel Oil Pte Ltd,
Publish What You Pay (PWYP) Indonesia-koalisi masyarakat sipil untuk transparansi dan
akuntabilitas tata kelola industri ekstraktif-menilai hal tersebut sebagai problem serius
korupsi sektor migas yang harus diusut tuntas. Terlebih, dugaan suap tersebut mengenai
kepala SKK Migas yang notabene merupakan penanggungjawab tertinggi dari institusi
yang mengawasi pelaksanaan Kontrak Kerja Sama (KKS) Migas di Indonesia. Industri
yang menopang hampir 30% dari penerimaan negara.
Menanggapi kasus ini, Ketua Dewan Pengarah Publish What You Pay Indonesia:
Fabby Tumiwa mengatakan: “SKK Migas minim pengawasan, sehingga rawan
penyimpangan pada proses pemberian kontrak, biaya produksi dan cost recovery, serta
penjualan minyak mentah maupun kondensat bagian pemerintah”. Maryati Abdullah,
Koordinator PWYP Indonesia menambahkan: “dugaan suap yang berkaitan dengan
perusahaan trader minyak tersebut sangat erat kaitannya dengan kewenangan SKK
Migas untuk menunjuk pihak ketiga dalam penjualan minyak bagian pemerintah dalam
kontrak bagi hasil migas. Khususnya minyak mentah dan kondensat yang tidak diolah di
dalam negeri oleh Pertamina”.
Dari penelusuran PWYP Indonesia pada website Kernel Oil (www.kerneloil.com), bisnis
utama perusahaan ini berkaitan dengan perdagangan minyak mentah (crude) dan
kondensat serta beberapa produk turunan dari olahan crude oil seperti bensin, minyak
tanah, naftha, fuel oil dan sebagainya. Pada bisnis inti perdagangan minyak mentah
(crude) dan kondensat, aktifitas utama perusahaan ini adalah membeli dan menjual
kembali sesuai dengan jenis (grade) crude dan kondensat yang dibutuhkan oleh
konsumen. Penelusuran PWYP pada website tersebut menemukan bahwa sebagian besar
minyak mentah dan kondensat yang diperdagangkan sesuai dengan jenis yang
dihasilkan oleh lapangan-lapangan minyak dari KKKS yang beroperasi di Indonesia.
Seluruhnya meliputi jenis minyak mentah dan kondensat utama Indonesia (benchmark
crude) seperti Ardjuna, Belida, Cinta, Duri, Widuri, Attaka dan Senipah kondensat;
maupun jenis minyak mentah lainnya seperti Geradai, Walio Mix, Belanak, Mudi maupun
Bontang Return Condensate. Sehingga, patut diduga kuat bahwa kasus ini terkait
dengan penjualan minyak mentah dan kondensat dari lapangan produksi KKKS di
Indonesia.
Firdaus Ilyas, peneliti Indonesia Corruption Watch menambahkan bahwa : “proses
perdagangan minyak mentah di sektor hulu migas memang bisa dibilang tertutup. Jika
proses penunjukan pihak ketiga saja rawan disuap, maka tidak menutup kemungkinan
dalam proses jual belinya rawan praktek tranfer pricing yang notabene merugikan
keuangan negara karena mengurangi potensi penerimaan yang seharusnya masuk ke
National Secretariat of PWYP Indonesia: Jl. Intan No.81, Cilandak Barat, South of Jakarta 12340, INDONESIA
Telp/Fax
:
+62-­‐21-­‐7512503
|
www.pwyp-­‐indonesia.org | E-mail: sekretariat@pwyp-indonesia.org

2. rekening negara. Indonesia saat ini telah menjadi bagian dari negara yang menerapkan
standar EITI (Extractive Industries Transparency Initiative) secara global melalui Perpres
No.26/2010, dimana SKK Migas dan badan-badan Pemerintahan lainnya seperti
Kementerian ESDM, Dirjen Pajak, Kementerian Keuangan dan perusahaan-perusahaan
migas dan pertambangan yang beroperasi di Indonesia wajib menyampaikan laporan
pembayaran penerimaan negara kepada EITI Indonesia yang digawangi oleh Kemenko
Perekonomian RI.
“Jika memang rantai nilai perdagangan minyak dan tambang ini dianggap sebagai pintu
kebocoran penerimaan negara, maka tidak menutup kemungkinan EITI Indonesia dapat
diperluas mencakup transparansi rantai perdagangan migas dan komoditas tambang”
imbuh Maryati yang duduk sebagai unsur masyarakat sipil dalam forum
multipihak EITI Indonesia. Ambarsari Dwi Cahyani, revenue specialist EITI
Indonesia menambahkan bahwa ‘transparansi penjualan minyak mentah bisa menjadi
bagian dari EITI, terutama setelah adanya perbaruan standar EITI baru-baru ini dalam
keputusan Dewan EITI di Sydney beberapa bulan lalu’. “Kasus yang menimpa SKK Migas
bisa jadi hanyalah gunung es dari karut marut proses kontrak migas di Indonesia”.
“Sudah saatnya Pemerintah dan DPR mengevaluasi institusi Migas di Indonesia, karena
sesuai dengan keputusan MK konsep SKK Migas seharusnya bersifat sementara.
Pemerintah harus membangun institusi yang lebih permanen yang sesuai konstitusi”
imbuh Fabby yang juga merupakan anggota dewan EITI internasional dan direktur
IESR.
Jakarta, 15 Agustus 2013
Publish What You Pay Indonesia
Maryati Abdullah
Koordinator Nasional
CP: 082125238247, marymaryati@yahoo.com
_________________________________________________
PWYP-­‐Indonesia
adalah
sebuah
koalisi
Nasional
Masyarakat
Sipil
untuk
Transparansi
dan
Akuntabilitas
Sumberdaya
Ekstraktif.
Beranggotakan
38
Organisasi
Masyarakat
Sipil
(OMS)
yang
tersebar
di
seluruh
wilayah
Indonesia,
terdiri
atas:
Transparansi
International
Indonesia-­‐TII,
Pusat
Telaah
dan
Informasi
Regional-­‐PATTIRO,
Institute
for
Essential
Services
Reform-­‐IESR,
Indonesia
Corruption
Watch-­‐ICW,
Indonesia
Parliamentary
Center-­‐IPC,
Indonesia
Center
for
Environmental
Law-­‐ICEL,
Phi
Institute-­‐PI,
Seknas
Forum
Indonesia
untuk
Transparansi
Anggaran-­‐FITRA,
Masyarakat
Transparansi
Aceh-­‐MATA,
Gerakan
Antikorupsi
Aceh-­‐GERAK,
GERAK
Aceh
Besar,
AKAR
Bengkulu,
Fitra
Riau,
Lembaga
Pemberdayaan
dan
Aksi
Demokrasi-­‐LPAD
Riau,
Forum
Komunikasi
Pemuka
Masyarakat
Riau-­‐FKPMR,
WALHI
Riau,
Yayasan
Puspa
Indonesia-­‐PUSPA
Palembang,
Pusat
Studi
Kebijakan
Sumatra
Selatan-­‐PASKASS,
Pattiro
Serang
Banten,
Institute
for
Ecological
Study-­‐INFEST
Garut,
Institute
for
Development
and
Economic
Analysis-­‐IDEA
D.I
Yogyakarta,
Lembaga
Penelitian
dan
Aplikasi
Wacana-­‐LPAW
Blora,
Bojonegoro
Institute,
Fitra
Jawa
Timur,
Public
Crisis
Center-­‐PCC
Tuban,
Gresik
Institute,
Gerakan
Rakyat
Peduli
Sampang-­‐GPRS,
Pokja-­‐30
Samarinda,
Yayasan
PADI
Indonesia-­‐Balikpapan,
POSITIF
Kalimantan,
Gemawan
Kalbar,
Lembaga
Pengembangan
Masyarakat
Pesisir
dan
Pedalaman-­‐Lepmil
Sultra,
Yayasan
Pengembangan
Studi
Hukum
dan
Kebijakan-­‐YPSHK
Sultra,
Yayasan
Swadaya
Mitra
Bangsa-­‐Yasmib
Sulselbar,
Solidaritas
Masyarakat
untuk
Transparansi-­‐SOMASI
NTB,
Lembaga
Studi
dan
Bantuan
Hukum-­‐LSBH
NTB,
Forum
Kerja
Sama
LSM-­‐FOKER
LSM
Papua,
PERDU
Manokwari.
National Secretariat of PWYP Indonesia: Jl. Intan No.81, Cilandak Barat, South of Jakarta 12340, INDONESIA
Telp/Fax
:
+62-­‐21-­‐7512503
|
www.pwyp-­‐indonesia.org | E-mail: sekretariat@pwyp-indonesia.org