1. Audit sosial CSR Migas di Kabupaten Tuban menemukan beberapa persoalan dalam pengelolaan dana CSR, diantaranya regulasi belum mengatur secara tegas keterlibatan masyarakat dan transparansi pengelolaan dana serta perencanaan CSR yang belum terintegrasi dengan program pemerintah daerah. 2. Proses persetujuan program dan anggaran CSR JOB PPEJ memakan waktu lama, sebagian besar dana difokuskan pada infrastruktur yang belum

1. HASIL
AUDIT
SOSIAL
CSR
MIGAS
DI
KABUPATEN
TUBAN
Oleh
FITRA
JATIM,
didukung
oleh
Yayasan
TIFA

2. LPEJawaTimur6,68%
PDRB Perkapita Jawa Timur Rp. 20,77 juta
Gresik
Kota Madiun
Kota Surabaya
Mojokerto
Bojonegoro
Lamongan
Kota Batu
Pacitan Banyuwangi Ngawi
Ponorogo Bondowoso Tuban
Trenggalek Situbondo Bangkalan
Tulungagung Probolinggo Sampang
Blitar Pasuruan Pamekasan
Kediri Jombang Sumenep
Malang Nganjuk Kota Blitar
Lumajang Madiun Kota Pasuruan
Jember Magetan
Sidoarjo
Kota Kediri
Kota Malang
Kota Probolinggo
Kota Mojokerto
Banyuwangi
Jember
Bondowoso
Situbondo
Lumajang
Probolinggo
Sumenep
Sampang
Pamekasan
Bangkalan
Tuban
Bojonegoro
Lamongan
Gresik
Surabaya
Sidoarjo
Pacitan
Trenggalek
Tulungagung
Ngawi
Magetan
Madiun
Ponorogo
Blitar
Malang
Pasuruan
Mojokerto
Nganjuk
Jombang
Kediri
Batu
Kwadran
I
(LPE
Cnggi,
PDRB/Cap
Cnggi)
Kwadran
II
(LPE
rendah,
PDRB/Cap
Cnggi)
Kwadran
III
(LPE
Cnggi,
PDRB/Cap
Rendah)
Kwadran
IV
(LPE
rendah,
PDRB/Cap
rendah)
Legenda
Peta
:
Sumber : Bapeda Tuban

3. KONDISI KEMISKINAN
Ò Berdasarkan Hasil PPLS Tahun 2008 Jumlah Keluarga Miskin
(GAKIN) di Kabupaten Tuban mencapai 105.447 KK atau 332.241
jiwa. Pada PPLS tahun 2011 Jumlah Keluarga Miskin bukannya
berkurang malah cenderung naik menjadi 147,847 KK, jumlah ini
setara dengan 42% dari jumlah KK dikabupaten Tuban yang
berjumlah 351,917 KK.
Ò Wilayah penyangga II yang menjadi Sasaran dan lokasi CSR JOB
PPEJ bersama PT. Pentawira Agrahasakti, MCL, PT Perhutani KPH
Tuban, KPH Parengan meliputi kecamatan Soko, Rengel, Plumpang,
Widang, Grabagan, Semanding dan Palang memiliki rumah tangga
miskin dengan rerata 45,21% dari jumlah KK di wilayah tersebut.
Perkembangan hasil PPLS 2008 ke tahun 2011 semuanya
mengalami peningkatan, terparah mencapai 104% terjadi di
kecamatan soko yang menjadi wilayah operasi perusahaan migas
JOB PPEJ, sebanyak 51% dari jumlah KK yang ada masih dibawah
garis kemiskinan.

4. SASARAN / LOKASI KEGIATAN CSR/
COMMUNITY DEVELOPMENT DI KABUPATEN TUBAN
(SUMBER; BAPPEDA TUBAN)
KELOMPOK KECAMATAN PELAKU USAHA
WILAYAH
PENYANGGA I
Kerek, Montong,
Merakurak, Tambakboyo
dan Jenu
PT. Semen Gresik, Tbk
PT. TPPI dan PT. Holcim Indonesia,
dan Pelaku Usaha lainnya
WILAYAH
PENYANGGA II
Soko, Rengel, Grabagan,
Palang, Widang,
Semanding dan Plumpang
JOB PPEJ , PT. Pentawira Agrahasakti,
MCL, PT Perhutani KPH Tuban, KPH
Parengan dan Pelaku Usaha lainnya
WILAYAH
PENYANGGA III
Tuban, Singgahan,
Bangilan, Kenduruan,
Senori, Parengan,
Jatirogo dan Bancar.
PT Perhutani (KPH Tuban, Parengan,
Jatirogo dan Kebonharjo), Unsur
Perbankan, PT. Telkom, dan Pelaku
Usaha lainnya
4

5. KECAMATAN RTM 2008
Proporsi
2008 RTM 2011
Proporsi
2011
SOKO 6,474 30.7% 13,209 50.8%
PLUMPANG 9,221 47.5% 11,608 47.8%
PALANG 6,619 35.5% 10,940 45.5%
SEMANDING 8,455 36.0% 10,023 32.3%
BANCAR 5,148 37.1% 7,964 48.7%
RENGEL 4,394 30.8% 7,875 43.4%
MERAKURAK 4,543 34.2% 7,482 46.4%
KEREK 5,910 35.7% 7,459 39.3%
JENU 4,920 40.3% 7,436 48.5%
WIDANG 5,340 41.0% 7,019 44.8%
SINGGAHAN 3,151 31.1% 6,695 51.5%
GRABAGAN 5,546 58.1% 6,289 52.0%
SENORI 4,265 41.7% 6,228 49.7%
PARENGAN 4,952 35.9% 6,057 35.3%
MONTONG 2,354 18.3% 5,929 39.6%
TUBAN 3,141 16.0% 5,858 22.8%
BANGILAN 4,255 37.2% 5,849 41.4%
JATIROGO 3,118 23.2% 4,975 30.9%
TAMBAKBOYO 2,715 27.9% 4,575 38.7%
KENDURUAN 1,835 25.8% 4,377 52.1%
Rumah
Tangga
Miskin
Kab.
Tuban
2008
-2011
Sumber PPLS 2008-2011

6. 9,646
7,303
6,201
4,327
3,354
2,463
1,522
-
2,000
4,000
6,000
8,000
10,000
12,000
JUMLAH RUMAH TIDAK LAYAK HUNI
KABUPATEN TUBAN 2011
Soko menjadi kecamatan terbesar se-kabupaten Tuban
terdapat rumah tidak layak huni
Sumber : Bappeda Tuban

7. 590
450
422
389 379 374
308 306 299 298 298 274
246 238 238
224 222
190
174 174
142
129
110
Rata-Rata : 281 RT
0
50
100
150
200
250
300
350
400
450
500
550
600
650
DESA BERPENDUDUK MISKIN
DI WILAYAH INDUSTRI MIGAS (JOB PPEJ)
DI KEC. SOKO 2008
Potret buram tampak lebih jelas terjadi di desa-desa Ring I wilayah operasi perusahaan Migas, berdasarkan Hasil PPLS Tahun 2008
dua desa terdampak langsung tingkat kemiskinannya masih cukup tinggi. Rumah Tangga Miskin (RTM) di desa Rahayu mencapai
308 RTM dan desa Sokosari mencapai 379 RTM, disebelah dua desa tersebut desa Sumurcinde bahkan mencapai 422 RTM dan desa
Sandingrowo juga masih sebanyak 274 RTM, begitu juga kawasan yang menjadi lintasan pipa dan pengembangan industri migas ini
termasuk memiliki jumlah rumah tangga miskin yang tergolong cukup tinggi di kecamatan Soko seperta desa Pandanwangi 298
RTM, Mojoagung 450 RTM, dan desa Simo dengan jumlah rumah tangga miskin mencapai 374 RTM.
Sumber : PPLS 2008

8. JUMLAH INDUSTRI YANG MENGELOLA CSR TAHUN 2009 - 2012
NO NAMA PERUSAHAAN
JUMLAH DANA CSR (Rp)
TAHUN 2009 TAHUN 2010 TAHUN 2011 TAHUN 2012
I JOB PPEJ 1,483,744,912 4,528,624,072 7,297,717,000 2,557,440,000
II PT. SEMEN GRESIK 2,281,430,990 24,000,000,000 90,849,941,827 84,029175000
III KPH TUBAN 16,724,931,159 - 21,265,488,055 20,926,175,000
IV KPH JATIROGO 2,388,298,364 8,699,028,688 1,865,308,352 22,988,094000
V KPH PARENGAN 137,800,000 121,815,800 166,209,217 646,605,600
VI KPH KEBONHARJO 472,393,000 - 388,604,637 650,174,900
VII PENTAWIRA AGRAHASAKTI 88,755,000 52,500,000
72,900,000
85,652,000
VIII PT. TPPI 660,675,382 478,452,230 421,716,790 77,445,000
IX PT. HOLCIM 1,233,075,470 2,735,297,489 2,428,856,300 4,057,000,000
XII PERTAMINA EP - - 21,530,000 -
XIII PT. MONSANTO INDONESIA - - 1,200,000,000 -
XIV BRI 882,789,600 -
XV
Mobil Cepu Ltd
32,400,000,000
JUMLAH 25,471,104,277 40,615,718,279 126,861,061,778
168,417,590,500
Sumber : Bappeda Laporan CSR Perusahaan Tuban

9. INSTRUMEN POKOK
Audit Sosial ini menjawab pertanyaan kunci :
¢ Bagaimana kebijakan CSR Migas ?
¢ Apa saja persoalan pengelolaan CSR Migas (JOB PPEJ)
¢ Bagaimana posisi masyarakat sebagai penerima manfaat
dalam pengelolaan CSR Migas (JOB PPEJ)?
¢ Bagaimana manfaat dan dampak program CSR Migas (JOB
PPEJ)?

10. METODE
¢ Metode Audit Sosial oleh warga bersifat kualitatif dengan teknik
verifikasi lapangan untuk mengetahui kesesuaian Program CSR
dengan kebutuhan masyarakat, mekanisme pelaksanaan program CSR
dan melihat Aktor-aktor yang terlibat dalam pelaksanaan program
CSR serta memverifikasi akuntabilitas pelaksanaan program-program
CSR, termasuk kegiatan-kegiatan CSR dalam bentuk sarana dan
prasarana baik pendidikan maupun kesehatan dan infrastruktur
lainnya.
¢ Verifikasi lapangan dilakukan dengan cara wawancara langsung
dengan pelaku CSR yang terdiri dari JOB Pertamina-petrochina East
Java, Pemerintah Daerah, Pemerintah desa dan Komite Pelaksana
CSR dan penerima manfaat. Verifikasi juga melakukan pencocokan
dokumen dengan data lapangan, selanjutnya menganalisa data Primer
dan data skunder menjadi temuan sementara. Kemudian melakukan
Focus Group Discution (FGD) untuk memastikan temuan audit sosial
di yakini kebenarannya
¢ Sasaran Audit sosial CSR Migas adalah lima desa Ring I yang menjadi
prioritas alokasi program CSR JOB PPEJ Meliputi tiga desa di
kecamatan Soko (desa Rahayu, Sokosari dan Sumurcinde) serta dua
desa di kecamatan Rengel (desa Bulurejo dan Kebonagung).

11. TAHAPAN AUDIT SOSIAL :
Study Awal
Workshop
Penyusunan
Instrumen
Audit Sosial
FGD Verfikasi
Temuan
Desiminasi Hasil
Audit Sosila
Penulisan
Laporan

12. 1. Regulasi belum secara tegas mengatur transparansi
dan keterlibatan masyarakat di wilayah operasi
dalam pengelolaan dana CSR Migas
2. Inisiasi Corporate Forum For Community
Development (CFCD) oleh Pemerintah Kabupaten
Tuban belum melibatkan Masyarakat lokal
3. Sistem perencanaan CSR belum di lakukan secara
sinergis dengan program pemerintah, masing-
masing melakukan perencanaan sendiri-sendiri

13. 1. Proses persetujuan rencana program dan anggaran PSPO dan
CSR di internal JOBPPEJ hingga SKKMIGAS cukup
memakan waktu
2. Sumber anggaran PSPO dan CSR JOBPPEJ berasal dari
skema cost recovery dan non cost recovery
3. JOB PPEJ Melaksanakan sendiri program PSPO dan CSR
4. Program Kompensasi, Infrastruktur dan kehumasan masih
menjadi prioritas utama
5. Pembangunan infrastruktur belum berkaitan secara langsung
pada peningkatan pendapatan dan hak dasar masyarakat
sekitar
6. Tahun 2011 akhir membentuk KPPMD di lima desa Sekitar
sebagai Pengelola dana PSPO dan CSR namun Sebagian besar
dana PSPO & CSR tetap dikelola sendiri oleh JOBPPEJ

14. TAHUN
2008
%
2009
%
2010
%
2011
%
infrastruktur
520,368,453
31%
1,036,498,622
70%
431,812,263
10%
1,814,621,000
25%
Pendidikan
281,263,220
17%
108,800,000
7%
182,100,000
4%
150,000,000
2%
Kesehatan
190,916,145
11%
-­‐
0%
135,670,850
3%
Masuk
kegiatan
kompensasi
0%
E k o n o m i
&
Pertanian
100,000,000
6%
41,868,790
3%
238,700,000
5%
275,000,000
4%
Kompensasi
-­‐
0%
-­‐
0%
3,063,530,258
68%
4,495,880,000
62%
Kehumasan
585,974,950
35%
296,577,500
20%
476,810,701
11%
562,216,000
8%
Jumlah
1,678,522,768
18%
1,483,744,912
-­‐12%
4,528,624,072
205%
7,297,717,000
61%
Sumber : Laporan JOB PPEJ Tuban

15. PROGRAM
INFRASTRUKTUR
TAHUN
2009
TAHUN
2010
TAHUN
2011
URAIAN
ANGGARAN
ANGGARAN
ANGGARAN
Jalan
216,500,000
170,812,263
320,268,000
Tembok
penahan
Jalan
dan
plengsengan
264,199,316
50,000,000
188,277,000
Balaidesa
3,440,000
155,000,000
420,000,000
Pendidikan
10,320,000
123,600,000
785,068,500
Tempat
Ibadah
15,480,000
25,000,000
Kuburan
76,007,500
Kantor
Instansi
Pemerintah
1,720,000
96,000,000
Sumber : Laporan JOB PPEJ
Tuban

16. Pembentukan Komite Pengembangan Masyarakat pada pertengahan tahun
2011 di lima desa ring satu oleh JOB PPEJ dianggap lebih transparan
dalam penentuan pagu anggaran disetiap desa, atas inisiatif pemerintah
desa usulan-usulan program di singkronisasikan dengan prioritas desa
dalam RPJMD dan tercatat dalam APBDes, dan diharapkan dapat
meningkatkan Partisipasi warga utamanya penerima manfaat.
USULAN DESA Melalui Komitte
Usulan Masyarakat di sepakati melalui
Musyawarah Desa disesuaikan dengan
RPJMDes di catat dalam APBDes
APPROVE / PERSETUJUAN
di verifikasi dan dimasukan RK JOB PPEJ di
setujui oleh Pertamina, petrochina, pertamina
EP & BPMIGAS (SKKMIGAS)
PELAKSANAAN KEGIATAN CSR
dilaksanakan oleh Komite CSR bersama
Masyarakat dengan Pembinaan dari JOB
PPEJ
LPJ/EVALUASI
di laporkan pada Musyawarah
Warga, pemerintah Desa & JOB PPEJ

17. TEMUAN AUDIT SOSIAL

18. Perencanaan dan Kelembagaan :
1. Penerima manfaat tidak terlibat dalam perencanaan PSPO
& CSR
2. Tidak ada pemetaan potensi dalam perencanaan usulan
Minimnya kapasitas KPPMD
3. Belum ada sinergi perencanaan antara program
pemerintah dengan program PSPO & CSR
4. Tidak ada verifikasi dan kriteria kelayakan usulan dan
sasaran program PSPO & CSR
5. Usulan kegiatan infrastruktur desa menjadi prioritas
KPPMD
6. Waktu pelaksanaan sangat singkat
7. Struktur kelembagaan pengelola PSPO & CSR (KPPMD) di
dominasi elit desa
8. Tidak dibentuk lembaga pengawas sementara BPD juga
masuk dalam kelembagaan KPPMD

19. ALOKASI
ANGGARAN
CSR
MELALUI
KOMITE
CSR
DESA
PROGRAM
RAHAYU
%
SOKOSARI
%
BULUREJO
%
SUMURCINDE
%
KEBONAGUNG
%
Infrastruktur
400,000,000
58%
50,000,000
34%
270,000,000
100
%
50,000,000
34%
100,000,000
50%
Ekonomi
75,000,000
11%
50,000,000
34%
-­‐
0%
50,000,000
34%
50,000,000
25%
Pendidikan
75,000,000
11%
25,000,000
17%
-­‐
0%
25,000,000
17%
25,000,000
13%
Kesehatan
144,000,000
21%
20,000,000
14%
-­‐
0%
20,000,000
14%
25,000,000
13%
JUMLAH
694,000,000
145,000,000
270,000,000
145,000,000
200,000,000
Sumber : Laporan JOB PPEJ Tuban

20. Pelaksanaan Program Infrastruktur:
1. Masyarakat hanya terlibat sebagai tenaga kerja
tapi tidak tahu jumlah dana pembangunannya
2. Pembangunan tidak sesuai LPJ dan terjadi
mark-up harga satuan bahan bangunan
3. Beberapa kegiatan infrastruktur kurang
dianggap masyarakat kurang bermanfaat

21. Pelaksanaan Program Ekonomi :
1. Banyak Kelompok Usaha Bersama yang
dibentuk JOBPPEJ tidak jalan
2. KUB yang menjadi BUMDes tidak transparan
3. KPPDM melakukan pemotongan bantuan modal
untuk KUB dan usaha kecil dengan alasan
sebagai biaya operasional
4. Penerima manfaat tidak tahu jumlah nominal
bantuan yang seharusnya diterima
5. Terdapat nama-nama fiktif penerima bantuan
6. KPPMD mengalihkan kegiatan ekonomi
produktif untuk kegiatan infrastruktur

22. Pelaksanaan Program Pendidikan :
1. KPPDM melakukan pemotongan bantuan untuk
lembaga pendidikan
2. Lembaga pendidikan tidak merasa
mengusulkan dan tidak tahu jumlah dana
bantuan yang seharusnya diterima
3. Bantuan tidak sesuai LPJ KPPMD

23. Pelaksanaan Program Kesehatan :
1. Bantuan pelayanan kesehatan gratis dianggap
tumpang tindih dengan program pemerintah
2. Bantuan Gizi Balita (PMT) masih bersifat
penyuluhan belum PMT pemulihan dan sudah
di anggarkan juga dari APBD
3. Bantuan Ape di anggap bermanfaat
4. Kegiatan kepemudaan dimasukkan dalam
bidang kesehatan, kualitas bantuan mudah
rusak
5. Penerima manfaat tidak tahu jumlah dana
bantuan yang seharusnya diterima

24. Pertanggungjawaban Program :
1. LPJ KPPMD hanya secara administratif kepada
JOB PPEJ sebagai pemberi bantuan dan kepada
Kepala desa.
2. Belum ada media informasi yang mudah
diakses masyarakat untuk mengetahui bentuk
kegiatan, jumlah anggaran, lokasi kegiatan,
dan penerima manfaatnya yang di danai dari
PSPO & CSR JOBPPEJ
3. KPPMD melempar tanggungjawab penyampain
informasi kepada JOBPPEJ
4. Masyarakat tidak tahu jumlah dan penggunaan
dana PSPO & CSR JOBPPEJ di desa

25. REKOMENDASI AUDIT SOSIAL CSR
Sumber Foto:
seputartuban.com

26. — Menjamin Tranparansi pengelolaan dana
CSR serta adanya keterlibatan warga dalam
pengelolaan CSR
— Memperkuat kapasitas Pemerintah desa dan
KPPMD
— Membangun sinergi perencanaan antara
pemerintah dan KKKS
— Adanya efesiensi dalam Mekanisme
persetujuan usulan CSR di KKS tanpa
mengurangi akuntabilitas

27. TERIMA KASIH