#20TahunReformasi: Catatan Sektor Migas dan Pertambangan

Yayasan Transparasi Sumber Daya Ekstraktif

20 Tahun Reformasi, Catatan di Sektor Migas dan Tambang
LAPORAN
ISBN: 9-786025-003264
Tim Penyusun
Andri Prasetiyo
Aryanto Nugroho
Asri Nuraeni
Liza Mashita
Meliana Lumbantoruan
Risky Ananda Wulan SR
Penyunting
Maryati Abdullah
Desain & Layout
'Abdun Syakuur
Laporan disusun dan diterbitkan oleh Yayasan Transparasi Sumber Daya Ekstraktif untuk menandai 20 tahun usia Era Reformasi,
sejak 1998. Laporan disusun sebagai refleksi dan catatan atas pencapaian agenda reformasi di sektor industri ekstraktif khususnya
migas dan pertambangan, baik dari aspek ekonomi dan pembangunan secara makro, penerimaan negara, pemenuhan energi, pem-
berantasan korupsi, transparansi dan perbaikan tata kelola pemerintahan, serta desentralisasi.
Hak cipta dilindungi oleh Undang-Undang.
Cetakan Ke-1, 2018
Yayasan Transparasi Sumber Daya Ekstraktif
Jl. Tebet Timur Dalam VIII K No.12, Tebet, Jakarta 12820; Telp/Fax : +6221 – 29069717
Email : sekretariat@pwyp-indonesia.org | Web : www.pwyp-indonesia.org
Facebook : Publish What You Pay Indonesia | Twitter @PWYP_INDONESIA

Kata Pengantar
Peristiwa reformasi 20 tahun silam telah membawa Indonesia pada kondisi sekarang dengan berbagai bentuk kemaju-
an beserta tantangannya. Reformasi memberikan harapan pengentasan Indonesia dari tatanan ekonomi-politik orde
baru yang sarat monopoli, tidak terkecuali dalam pengelolaan sumberdaya alam yang menyebabkan kerusakan eko-
logis yang masif, menyuburkan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta yang terpenting hanya menguntungkan
segelintir pihak yang dekat dengan penguasa sehingga membentuk kroni bisnis.
Perubahan regulasi yang masif terjadi pasca reformasi dalam pengelolaan sumber daya ekstraktif. Revisi Undang-
-Undang (UU) di sektor migas, pertambangan, kehutanan dan ligkungan hidup dilakukan dengan semangat perbaikan
tata kelola, meski pelaksanaannya masih menjadi tantangan tersendiri. Selain itu, sejumlah upaya telah didesakkan
oleh berbagai kalangan untuk memastikan pengelolaan sumber daya alam memberikan manfaat sebesar-besarnya
bagi kesejahteraan masyarakat secara adil dan berkelanjutan, termasuk dengan pengurangan ketergantungan fiskal,
peningkatan nilai tambah, penegakan hukum, pengembangan energi yang ramah lingkungan dan berkelanjutan, serta
pengendalian dampak dari kegiatan ekstraksi sumberdaya ekstraktif.
Laporan ini disusun sebagai refleksi atas capaian dan tantangan reformasi di sektor sumberdaya ekstraktif, khusus-
nya di sektor migas dan pertambangan. Secara umum, laporan ini menyoroti berbagai aspek, yang meliputi aspek
ekonomi makro, termasuk penerimaan negara; pembangunan, termasuk pemenuhan akses energi dan kemiskinan;
dan tata kelola, termasuk di dalamnya upaya pemberantasan korupsi serta fenomena desentralisasi.
Terima kasih dan penghargaan kami sampaikan kepada tim penyusun dan segenap pihak yang membantu dan men-
dukung penerbitan laporan ini yang tidak dapat kami sebutkan satu per satu di sini. Akhir kata, kami sangat terbuka
atas masukan, saran dan kritik dari pembaca dan berbagai pihak, bagi kesempurnaan dan manfaat dari laporan ini
bagi perbaikan tata kelola sumber daya alam di Indonesia.
Jakarta, Juli 2018
Maryati Abdullah
Koordinator Nasional
Publish What You Pay Indonesia

6 #20TahunReformasi Catatan Sektor Migas dan Pertambangan
2018
Outline
1. Pendahuluan 8
2. Makroekonomi dan Penerimaan Negara 10
• PNBP Sektor Migas, Pertambangan dan Sumber Daya Alam 10
• Pajak Penghasilan Sektor Migas 12
• Ekspor - Impor Migas 13
• Produk Domestik Bruto (PDB) Sektor Migas 15
3. Pemenuhan Energi 22
• Konsumsi Energi Indonesia Meningkat 2 Kali Lipat Sejak 1998 22
• 96% Bauran Energi Indonesia Berasal dari Bahan Bakar Fosil 23
• Konsumsi Minyak Tidak Seimbang dengan Penemuan Cadangan dan Produksi 23
• Pemanfaatan Gas Bumi sebagai Sumber Energi Perlu Dioptimalkan 24
• Produksi dan Konsumsi dan Cadangan 25
4. Desentralisasi Pengelolaan SDA 28
5. Dana Bagi Hasil SDA 32
6. DBH Migas dan Index Pembangunan Manusia 36
7. Perbaikan Tata Kelola Pemerintahan 38
8. Pemberantasan Korupsi dan Inisiatif Transparansi 44

#20TahunReformasi Catatan Sektor Migas dan Pertambangan 72018

2018
Tahun 2018, menandai #20TahunReformasi perja-
lanan bangsa Indonesia sejak tumbangnya rezim
orde baru. Gerakan yang digulirkan sejak 1998
tersebut memandatkan 6 (enam) agenda utama :
(1) Adili Soeharto dan kroni-kroninya; (2) Amande-
men Undang-Undang Dasar (UUD) Tahun 1945; (3)
Otonomi daerah seluas-luasnya; (4) Hapuskan Dwi
Fungsi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia
(ABRI); (5) Hapuskan Korupsi, Kolusi dan Nepotis-
me (KKN); dan (6) Tegakkan supremasi hukum. Ke-
enam agenda reformasi tersebut sejatinya menjadi
panduan bagi pemerintahan baru, pasca runtuh-
nya rezim otoritarian Orde Baru di bawah kendali
Presiden Soeharto dan kroninya.
Reformasi membawa “angin segar” di tengah
terpuruknya bangsa Indonesia akibat kebijakan
sentralistik yang telah dipraktekkan oleh peme-
rintah orde baru, termasuk dalam hal pengelolaan
Sumber Daya Alam yang menyebabkan kerusakan
ekologis yang masif, tidak berkelanjutan, menyu-
burkan kemiskinan dan hanya menguntungkan
segelintir orang yang dekat dengan elit kekua-
saan-membentuk kroni bisnis. Reformasi memun-
culkan harapan baru yang mengentaskan Indone-
sia dari tatanan ekonomi-politik orde baru yang
otoriter, militeristik, sarat monopoli dan akses ter-
batas pada sumber daya publik, menuju tatanan
kehidupan sosial, politik, dan ekonomi yang lebih
adil, terbuka, dan partisipatif bagi berbagai kalang-
an masyarakat. Reformasi juga menjanjikan peng-
hapusan praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme di
berbagai bidang-yang telah menggerogoti jantung
pembangunan dan memperlebar ketimpangan.
Di ranah demokrasi dan tata pemerintahan, refor-
masi pada satu sisi dianggap berhasil membuka
jalan demokrasi dan keterbukaan pemerintahan
di Indonesia. Selain perubahan sistem politik dan
elektoral, pemerintahan di era reformasi, meski
Pendahuluan
Sumber: Geotimes.co.id

menghadapi tantangan yang tidak ringan, setidak-
nya telah menghasilkan sejumlah kebijakan yang
memberikan ruang bagi adanya partisipasi publik,
baik dalam perumusan maupun pengambilan ke-
putusan sebuah kebijakan; jaminan atas keterbu-
kaan informasi publik; institusi pemberantasan
korupsi yang independen; upaya perbaikan sistem
fiskal dan pemerataan pembangunan, otonomi
daerah, hingga terciptanya lembaga-lembaga qua-
si dan komisi independen yang melakukan penga-
wasan bagi penegakan hukum, perlindungan hak
asasi manusia, hingga pelayanan publik.
Pada ranah pengelolaan Sumber Daya Alam, terca-
tat revisi undang-undang di sektor migas, pertam-
bangan, hingga kehutanan dan lingkungan hidup,
yang memuat semangat untuk memperbaiki tata
kelola yang lebih baik, transparan dan akuntabel
– meski nyatanya, tidak mudah untuk memprak-
tekkannya. Paradigma pengelolaan sumber daya
alam sebagai kekayaan yang melimpah, masih
saja memanjakan kita, baik secara ekonomi mau-
pun secara sosial. Meski di sisi lain, upaya perba-
ikan tata kelola tidak henti-hentinya didesakkan
berbagai kalangan, mulai dari mengurangi keter-
gantungan fiskal dan peningkatan nilai tambah;
transparansi, akuntabilitas, dan penegakan hu-
kum untuk mengurangi kebocoran dan korupsi;
hingga meningkatkan benefit sharing melalui bagi
hasil, peningkatan akses, akomodasi kepentingan
lokal, hingga redistribusi kepemilikan aset; serta
pengembangan energi berkelanjutan dan pengen-
dalian dampak iklim atas ekstraksi sumberdaya
fosil yang tak terbarukan. Hal tersebut, tiada lain
dan tiada bukan, untuk memastikan pengelolaan
Sumber Daya Alam untuk sebesar-besarnya bagi
kesejahteraan masyarakat, secara adil dan berke-
lanjutan.
Laporan ini disusun sebagai refleksi dan evaluasi
atas capaian dan tantangan reformasi di sektor
sumberdaya ekstraktif, khususnya di sektor migas
dan pertambangan (mineral dan batubara). Secara
umum laporan ini menyoroti aspek ekonomi dan
pembangunan secara makro, penerimaan negara,
pemenuhan energi, pemberantasan korupsi, trans-
paransi dan perbaikan tata kelola pemerintahan,
serta desentralisasi di sektor migas dan pertam-
bangan. Beberapa keterbatasan yang mungkin di-
temui dalam laporan ini, secara umum berkaitan
dengan ketersedian data pada badan publik dan
lembaga-lembaga terkait secara runut waktu da-
lam 20 (dua puluh) tahun terakhir, serta terdapat
kemungkinan perbedaan klasifikasi data statistik
pada rentang waktu tersebut.

2018
Secara makro, kontribusi ekonomi sektor migas dan pertambangan secara langsung antara lain dapat
dilihat dari penerimana negara, baik dari pajak maupun Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), nilai
ekspor, kontribusi pada Produk Domestik Bruto (PDB), serta Dana Bagi Hasil (DBH) bagi daerah-daerah
dimana migas dan pertambangan diproduksi.
PNBP Sektor Migas, Pertambangan dan Sumber Daya Alam
Kontribusi industri migas terhadap PNBP secara total maupun PNBP sektor Sumber Daya Alam (SDA)
dari kurun waktu 2004 sampai dengan 2016 mengalami fluktuasi. Minyak dan gas bumi masih men-
jadi kontributor utama PNBP sektor SDA. Kontribusi minyak dan gas bumi rata-rata per tahun ma-
sing-masing sebesar 64% dan 25% terhadap total PNBP SDA. Sementara itu, kontribusi terhadap kese-
luruhan total PNBP masing -masing berkontribusi rata-rata sebesar 40% dan 16%. Sementara itu, sektor
pertambangan umum memiliki kontribusi rata-rata 8% trehadap PNBP SDA dan hanya 4% terhadap
total PNBP.
Gambar 1. Kontribusi PNBP Migas terhadap PNBP Sektor SDA dan PNBP Total (2004 – 2015)
Sumber : Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP, 2004 – 2015) & BPS
Makroekonomi
dan Penerimaan Negara

Gambar 2. Kontribusi PNBP Pertambangan Umum terhadap PNBP Total (2004 – 2016)
Sumber : Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP, 2004 – 2016)
Berdasarkan data LKPP, dapat dilihat bahwa pendapatan negara setiap tahun mengalami peningkatan
dengan rata-rata interval peningkatan berkisar 100 triliun setiap tahunnya. Dalam kurun waktu 12 tahun
(2004 – 2016) terlihat bahwa pendapatan Negara mengalami peningkatan hampir empat kali lipat, yakni
dari 403,3 triliun pada tahun 2004 menjadi 1.555 triliun pada tahun 2016.
Disisi lain, kontribusi PNBP sektor migas yang dianggap sebagai salah satu sektor utama penopang
pendapatan Negara, dari tahun ke tahun justru mengalami penurunan kontribusi. Tercatat pada tahun
2004 PNBP migas berkontribusi sebesar 15,6% dan pada tahun 2006 hampir 20% namun, sejak tahun
2009 dimana terjadi krisis keuangan global, kontribusi PNBP Migas terhadap pendapatan Negara terus
merosot dari 10, 6% hingga pada tahun 2016 hanya berkontribusi sebesar 2%. Sedangkan untuk sektor
pertambangan umum (Pertum), walaupun tidak signifikan, namun tiap tahun mengalami peningkatan,
0,6% pada tahun 2004, sempat mencapai 1,4% di tahun 2011 dan terakhir 1% di tahun 2016.

2018
Gambar 3. PNBP Migas VS Pendapatan Negara (2004 – 2016)
Gambar 4. Persentase PNBP Migas terhadap Total Penerimaan Negara (2004 – 2016)
Pajak Penghasilan Sektor Migas
Penerimaan pajak negara dari Pajak penghasilan sektor Migas (PPh Migas) dari tahun ke tahun menga-
lami peningkatan yang cukup siginifikan. Dalam kurun waktu 13 tahun (2004-2016) saja mengalami pe-
ningkatan mencapai 6 kali lipat dengan nilai mencapai lebih dari 666 triliun rupiah di tahun 2016. Disisi
lain, PPh dari sektor migas dalam kurun waktu 13 tahun mengalami fluktuasi. Pada tahun 2015 menga-
lami penurunan hampir mencapai 40 triliun rupiah dari tahun selumnya yakni 87 trilun menjadi 49 tri-

liun. Bahkan, tahun 2016 tercatat PPh migas hanya
sebesar 36 trilun rupiah yang artinya hanya selisih
50 triliun lebih dibandingkan dengan tahun 2014.
Disisi lain, persentase kontribusi PPh migas ter-
hadap total keseluruhan PPh dari tahun ke tahun
juga mengalami penurunan. Tercatat pada tahun
2004 persentase PPh migas terhadap total PPh
migas sebesar 19% dan tertinggi pada tahun 2008
sebesar 23%, namun pada tahun 2015 dan 2016
mengalami penurunan yang cukup besar yakni
masing-masing mencapai 8% dan 5%.
Gambar 5. Pajak Penghasilan Migas (2004 – 2016) Gambar 6. Pajak Penghasilan Migas VS Total PPh (2004 – 2016)
Pada tahun 1980-an sampai dengan 1990-an komo-
ditas migas Indonesia merupakan komponen uta-
ma ekspor Indonesia yang menyebabkan sektor
migas Indonesia menonjol dalam perdagangan in-
ternasional. Namun, dalam kurun waktu 20 tahun
terakhir peranan ekspor migas terhadap ekspor
nasional justru mengalami penurunan.
Pada tahun 1996 sampai 1999 kontribusi volume
ekspor komoditas migas berkisar 36%-30% terha-
dap total volume ekspor Indonesia, namun sejak
tahun 2000 sampai tahun 2015 mengalami penu-
runan rata-rata sebesar 16% tiap tahunnya. BPS
mencatat kontribusi komoditas migas pada tahun
2015 hanya mencapai 8% dari total volume ekspor
Indonesia.
Kondisi yang terjadi pada migas berbanding ter-
balik dengan apa yang terjadi pada kondisi ekspor
nonmigas. Data BPS menunjukkan bahwa komo-
ditas nonmigas mengalami tren positif dari aspek
volume ekspor. Tercatat tahun 2013 menjadi tahun
tertinggi volume ekspor nonmigas dengan capaian
volume sebesar 655.963 ribu ton.
Ekspor – Impor Migas

2018
Gambar 7. Volume Ekspor Migas dan Non-Migas (1995 – 2015) Gambar 8. Nilai Ekspor Migas dan Non-Migas (1995 – 2015)
Sumber: Badan Pusat Statistik, Diolah 2018
meningkat drastis pada 2010 mencapai 47,43 persen dibandingkan tahun 2009. Demikian pula volume
ekspor migas pun meningkat 21,38 persen. Selanjutnya ekspor migas mencapai titik tertinggi pada 2011,
volumenya naik 5,59 persen dan nilainya naik 47,92 persen. Selama 2012-2014 baik volume maupun nilai
ekspor komoditi migas terus menurun.
Nilai ekspor migas pada 2015 kembali mengalami penurunan sebesar 38% persen, tetapi volumenya
justru meningkat 8% persen. Nilai hampir seluruh komoditi yang masuk kelompok migas baik hasil
minyak, gas alam maupun minyak mentah turun. Tetapi, untuk volume hanya komoditi gas alam dan
minyak mentah yang meningkat, sedangkan komoditi hasil minyak turun. Nilai ekspor komoditi migas
menurun padahal volume ekspornya cenderung meningkat diakibatkan rata-rata harga komoditas mi-
gas turun pada 2015.
Disisi lain, nilai ekspor migas Indonesia, dalam rentang periode 20 tahun sejak 1995-2015 cukup fluktu-
atif. Nilai ekspor migas sempat beberapa kali naik turun namun secara umum tetap berada pada tren
positif. Capaian terbaik nilai ekspor migas sendiri terjadi pada tahun 2011 dengan nilai ekspor migas
mencapai angka 41,5 Juta US$. Nilai ekspor nonmigas Indonesia secara umum masih jauh lebih besar
dibandingkan dengan nilai ekspor migas. Puncaknya ekspor nonmigas mengalami capaian nilai paling
tinggi pada tahun 2011 dengan jumlah 162 juta US$.
Disisi lain, komponen ekspor migas Indonesia selama 2009 sampai 2015, nilai ekspor migas Indonesia

Gambar 9. NilaI Ekspor Migas Indonesia 1996-2016 (Juta US$)
Sumber: Badan Pusat Statistik, (Diolah PWYP Indonesia, 2018)
Dari grafik di atas terlihat bahwa sejak dalam kurun waktu dua dekade (1996-2016) komoditi yang masuk
dalam kelompok migas (minyak mentah, hasil minyak dan Gas) juga mengalami pergeseran. Sebelum
tahun 2010 didominasi oleh ekspor minyak mentah dengan persentase antara 42 sampai dengan 48%
dari total ekspor migas, namun sejak tahun 2010 sampai tahun 2016, justru kontibusi komoditi gas yang
mengalami peningkatan dengan rata-rata 54% setiap tahunnya. Tercatat bahwa tahun 2011 adalah ta-
hun dimana kontribus ekspor komofiti gas tertinggi yaitu mencapai 55% dari total nilai ekspor migas.
Sementara itu, kontribusi ekspor hasil minyak mentah Indonesia maish tetap dibawah minyak mentah
dan gas, walapun dalam kurun waktu 2006 sampai 2014 mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya,
namun nilai ekspor yang disumbang masih terhitung kecil jika dibandingkan dengan dua komoditas
laiinya.

2018
Gambar 10, Nilai Impor Komoditi Migas Indonesia, 1996 – 2016 (Juta US$)
Disisi impor, selama dua dekade belakangan ini tercatat bahwa komoditi hasil minyak adalah yang pa-
ling terbesar, disusul oleh impor minyak mentah dan impor komoditi gas diposisi terkecil. Gap antara
nilai impor hasil minyak dan minyak mentah pada tahun 1996 sampai dengan 2004 cenderung seimbang,
namun, sejak tahun 2005 hingga tahun 2016 nilai impor hasil minyak lebih tinggi daripada minyak men-
tah. BPS juga mencatat bahwa pada tahun 2011 sampai 2014 nilai impor hasil minyak dua kali lipat lebih
besar dibandingakn dengan nilai impor minyak mentah. Dengan demikian, hal ini menandakan bahwa
supply bahan bakar minyak (BBM) mayoritas berasal berasal dari Negara lain.
Gambar 11. Perbandingan Ekspor Impor Komoditi Migas Indonesia, 1996-2016 (Juta US$)
0
5000
10000
15000
20000
25000
30000
35000
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Ekspor-Impor Minyak Indonesia (1996-2016)
Ekspor Minyak Mentah Impor Minyak mentah Ekspor Hasil Minyak Impor Hasil Minyak
0
5000
10000
15000
20000
25000
30000
35000
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Ekspor Impor Hasil Minyak Indonesia (1996-2016)
Ekspor Hasil Minyak Impor Hasil Minyak
0
5000
10000
15000
20000
25000
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Ekspor - Impor Gas Indonesia (1996-2016)
Ekspor Gas Impor Gas

Mengacu pada grafik di atas, terlihat bahwa terdapat gap antara kinerja ekspor impor komoditi migas.
Komoditas hasil minyak dan Gas memiliki gap yang paling terlihat untuk kinerja ekspor dan impornya.
Untuk komoditi hasil minyak, kinerja ekspor lebih rendah dibandingkan dengan kinerja impornya, bah-
kan sejak tahun 2009 sampai dengan 2016 tercatat bahwa nilai impor hasil minyak lebih tinggi dua kali
lipat disbanding dengan nilai ekspor. Sementara itu, kebalikannya terjadi pada komoditi gas, yang mana
nilai ekspor gas tercatat justru lebih besar disbandingkan nilai impor gas. Disisi lain tercatat bahwa gap
ekspor impor untuk komoditi minyak mentah cenderung tidak besar, dan cukup mengalami fluktuatif.
BPS mencatat bahwa tahun 1996 sampai 2011 kinerja ekspor minyak mentah lebih tinggi dibanding de-
ngan impor, yang artinya Indonesia menjadi salah satu eksportir minyak mentah dunia. Namun sejak
tahun 2012, Indonesia justru menjadi salah satu Negara yang mengimpor minyak mentah, hal in dapat
dilihat pada grafik bahwa nilai impor minyak mentah sejak tahun 2012 sampai 2016 lebih tinggi diban-
ding nilai impor.
Produk Domestik Bruto (PDB) Sektor Migas
PDB sektor Migas dan Tambang serta Industri Pengolahan Turunanya1
memiliki kontribusi yang cukup
signifikan terhadap total PDB nasional. Tercatat sejak tahun 2000 hingga 2017 secara keseluruhan, PDB
sektor ini memiliki rata-rata kontribusi sebesar 11%. PDB sektor ini pernah membukukan kontribusi
tertinggi terhadap PDB Nasional dengan persentase mencapai 15% pada tahun 2006. Sejauh catatan sta-
tistik yang ada sejak kurun waktu 2000-2017, kontribusi terendah dari PDB sektor ini pernah terjadi pada
tahun 2009. Saat itu hanya PDB Migas dan Tambang serta Industri Pengolahannya hanya berkontribusi
9% terhadap total keseluruhan PDB di tahun tersebut.
1) BPS Tahun 2000 – 2013 mengklasifikasi industri pengolahan turunan dari migas dan tambang menjadi sub-sektor (a) pengilangan minyak bumi dan (b) gas
alam cair; dan mulai tahun 2014, klasifikasi industri pengolahan ditambahkan sektor batubara dan digabung menjadi satu sub-sektor yakni industri batubara
dan pengilangan minyak bumi dan gas alam cair.

2018
Gambar 12. Persentase Kontribusi PDB Sektor Migas dan Tambang (Serta Industri Pengolahan Turunannya)
Terhadap Total PDB (Harga Berlaku) Tahun 2000 – 2017
Adapun secara keseluruhan sejak tahun 2000-2017 PDB Migas Tambang serta Industri Pengolahannya
berkontribusi sebesar 12% dari total PDB nasional. Selanjutnya, secara lebih rinci, jumlah PDB Migas
Tambang serta Industri Pengolahannya kontribusi cukup fluktuatif, namun perubahan kontribusinya
tidak terjadi secara drastis. Tahun 2014 menjadi tahun dengan jumlah kontribusi tertinggi dengan jum-
lah PDB sektor ini mencapai 1376 triliun rupiah.
Gambar 13. Persentase Perbandingan PDB Migas–Pertambangan Umum dan
Industri Pengolahannya dengan PDB Sektor Lainnya (2000 – 2017)

Gambar 14. Perbandingan PDB Migas–Tambang Serta Industri Pengolahan
Turunannya dengan Total PDB (Harga Berlaku): 2000–2017
PDB Migas dan Tambang serta Industri Pengolahannya (Pengilangan Minyak Bumi, Pengolahan Gas
Alam Cair, Industri Batubara dan Pengilangan Migas (mulai 2014) dari tahun 2000 hingga 2017 menun-
jukkan tren pertumbuhan yang fluktuatif. Secara keseluruhan meski sempat mengalami beberapa kali
momentum penurunan signifikan seperti di tahun 2001, 2007, 2008 dan puncaknya terjadi pada 2012 de-
ngan persentase penurunan terendah yakni 15%, persentase rata-rata pertumbuhan secara total PDB
SDA cukup baik dengan berada di kisaran angka 16%.
Gambar 15. Persentase Pertumbuhan PDB Migas–Tambang dan
Industri Pengolahan Turunannya (Triliun Rupiah): 2000 – 2014

2018
Tahun 2014, menjadi babak baru terjadi peningkatan signifikan PDB Migas ketika Panas Bumi karena
sektor ini mulai masuk ke fase produksi. Tahun 2014, PDB Migas dan Tambang serta Industri Pengo-
lahannya naik 34% dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Selanjutnya. berdasarkan analisa yang
ada terhadap data PDB total menurut harga berlaku dibandingkan dengan PDB Migas Tambang ser-
ta Industri pengolahannya sejak 2000-2017 ditemukan serangkaian hasil khususnya menyangkut tren
persentase pertumbuhannya. Pada tahun 2002, 2006, 2013 ketika persentase pertumbuhan PDB Migas
Tambang dan Industri Pengolahannya meningkat, PDB total nasional justru mengalami penurunan.
Sedangkan fenomena lain yang terjadi pada tahun 2005 menunjukkan paradoks tersendiri. Pada tahun
tersebut nilai PDB Migas Tambang dan Industri Pengolahannya mengalami penurunan dibanding ta-
hun sebelumnya, namun PDB nasional secara total justru mengalami peningkatan.
Gambar 16. Perbandingan Persentase Pertumbuhan PDB Total dengan PDB Migas-Tambang
dan Industri Pengolahan Turunannya (Harga Berlaku): Tahun 2000–2017
Sejak tahun 2000 hingga tahun 2016 PDB Migas dan Tambang serta Industri Pengolahannya, perkem-
bangannya cukup fluktuatif. Periode windfall atau periode dimana harga komoditas mencapai harga
yang tinggi di 2011 membuat PDB Migas Tambang serta Industri Pengolahannya mencapai nominal
yang tinggi kala itu. Tercatat pada tahun tersebut PDB sektor ini mencapai 998 triliun rupiah. Setelah-
nya, pada tahun 2014, PDB ranah ini semakin bertambah besar ketika masuk pula kontribusi dari sektor
panas bumi. Pada tahun 2014, setelah masuk pendapatan sektor panas bumi, PDB ranah ini mencapai
titik tertinggi pada kurun waktu 20 tahun terakhir terhitung sejak tahun 1996 hingga 2016. Nominal PDB
saat itu mencapai 1376,2 triliun rupiah atau mencapai 13% dari total PDB semua sektor yang mencapai
10.569 triliun rupiah.

Gambar 17. PDB Migas - Tambang dan Industri Pengolahan Turunannya (Harga Berlaku) : Tahun 2000 – 2014

2018
Kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) pada Mei 1998 menyulut aksi demonstrasi mahasiswa di
sejumlah wilayah di Indonesia yang berujung pada penggulingan Soeharto. Naiknya harga BBM dari
Rp700,00 per liter menjadi Rp1.200,00 per liter merupakan dampak kebijakan pemangkasan subsidi ba-
han bakar oleh pemerintah, sebagai salah satu prasyarat untuk mendapatkan pinjaman dari Interna-
tional Monetary Fund (IMF) kala itu. Meski 20 tahun telah berlalu, permasalahan ketersediaan energi
dengan harga yang terjangkau masih membayangi pengelolaan energi di Indonesia. Hal ini mengingat
konsumsi energi Indonesia yang kian meningkat, sementara energi Indonesia masih tergantung pada
bahan bakar fosil yang persediaannya makin menipis. Upaya untuk beralih menggunakan batubara se-
bagai sumber energi justru membuat Indonesia terpapar resiko iklim (climate risk) yang besar.
Konsumsi Energi Indonesia Meningkat 2 Kali Lipat Sejak 1998
Sejak tahun 1998, total konsumsi energi Indonesia di tahun 2016 meningkat lebih dari dua kali lipat, yak-
ni dari 84,66 MTOE menjadi 175,04 MTOE. Pertumbuhan konsumsi energi Indonesia rata-rata mencapai
4% per tahunnya. Peningkatan ini tidak terlepas dari pertumbuhan ekonomi Indonesia (BP, 2017), juga
didorong oleh pertumbuhan penduduk di Indonesia.
Gambar 18. Konsumsi Energi Indonesia (dalam millions ton oil equivalent-MTOE)
Sumber: BP Statistical Review, 2017
Pemenuhan Energi

96% Bauran Energi Indonesia Berasal dari Bahan Bakar Fosil
Bahan bakar fosil masih mendominasi bauran energi Indonesia. 96% bauran energi Indonesia masih
dikontribusikan oleh minyak, gas alam, dan batubara. Meski ada penurunan kontribusi minyak dalam
bauran energi sejak tahun 2000, peran minyak justru digantikan oleh batubara. Kontribusi batubara
dalam bauran energi primer meningkat rata-rata 1,24% per tahunnya. Pertumbuhan terbesar ditemukan
di tahun 2015, yakni hingga 5,9%.
Gambar 19. Bauran Energi Primer di Indonesia (dalam %)
Sumber: Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, 2016
Konsumsi Minyak Tidak Seimbang dengan Penemuan Cadangan dan Produksi
Konsumsi minyak nasional mengalami tren peningkatan yang cukup signifikan dari tahun ke tahun,
namun tren penemuan cadangan dan produksi justru menurun. Dalam kurun waktu 2005–2015 terca-
tat rata-rata laju pertumbuhan konsumsi minyak nasional sebesar 2% per tahun, sayangnya penemuan
cadangan dan kegiatan produksi berada pada posisi pertumbuhan negative yaitu masing-masing (-1,5%)
dan (-2,6%).

2018
Gambar 20. Konsumsi, cadangan dan produksi minyak nasional (1990–2016)
Dengan asumsi tidak ada penemuan cadangan baru minyak bumi, dan laju produksi sama dengan pro-
duksi tahun 2016 yaitu sebesar 881 ribu barel per hari, maka cadangan minyak bumi Indonesia diperki-
rakan akan habis pada tahun 2026. Hal ini merupakan peringatan dini bagi industri migas dan energi
nasional untuk mulai memikirkan dan bertansisi menuju sumber-sumber energi lainnya, yang dapat
menggantikan posisi komoditas minyak bumi sebagai penyumbang energi nasional.
Pemanfaatan Gas Bumi sebagai Sumber Energi Perlu Dioptimalkan
Cadangan dan produksi gas bumi Indonesia mengalami fluktuasi dalam 26 tahun terakhir. Namun, ting-
kat konsumsi gas bumi nasional masih berada di bawah laju produksi gas bumi nasional. Hal ini menan-
dakan bahwa gas bumi adalah salah satu komoditi yang dapat dimanfaatkan lebih optimal lagi sebagai
sumber pemenuhan kebutuhan energi nasional di masa mendatang.

Gambar 21. Konsumsi, Cadangan dan Produksi Gas Bumi Nasional (1990–2016)
Disisi lain, BP Statistical Review mencatat bahwa laju pertumbuhan penemuan cadangan gas bumi da-
lam satu dekade terakhir (2005–2015) sebesar 1,1% tiap tahunnya. Sementara itu, dalam kurun waktu yang
sama, laju produksi gas bumi justru mengalami pertumbuhan negatif, yaitu (-0,01%). Disisi lain, laju kon-
sumsi gas berada di angka 1,2%. Namun, hal yang perlu diperhatikan adalah dengan asumsi, tidak ada
penemuan cadangan gas dan laju produksi per tahun sama dengan produksi gas per tahun 2016 yaitu
69,7 bcm, maka cadangan gas bumi Indonesia akan habis dalam 41 tahun kedepan, atau diperkirakan
masih akan bertahan hingga 2057.
Produksi dan Konsumsi dan Cadangan
Pemanfaatan batubara untuk sumber energi dipahami sebagai kebijakan praktis pemerintah, mengi-
ngat ketersediaannya yang relatif melimpah serta harganya yang terjangkau dibandingkan dengan
sumber energi alternatif lainnya. Cadangan batubara Indonesia sendiri berada di peringkat sembilan
terbesar di dunia, yakni 2,2% dari cadangan batubara dunia (BP Statistical Review 2016). Adapun cadang-
an batubara Indonesia mayoritas tersebar di wilayah Kalimantan dan Sumatera dengan masing-masing
cadangan mencapai 18.882 dan 13.380 juta ton (Badan Geologi, 2016). Akan tetapi, dengan menggunakan
laju produksi tetap (461 juta ton per tahun-realisasi produksi tahun 2016) dan tidak ada penambahan
data cadangan baru, maka cadangan batubara Indonesia diperhitungkan akan habis dalam kurun wak-
tu 28 tahun mendatang, atau tepatnya hingga tahun 2046. Hal ini justru akan mengancam ketersediaan
energi nasional dalam jangka panjang.

2018
Gambar 22. Sumberdaya dan Cadangan Batubara Indonesia (dalam Juta Ton)
Sumber: Badan Geologi, 2016
Gambar 23. Volume Produksi Batubara: Ekspor VS Domestik (dalam Juta Ton)
Sumber: Laporan Kinerja Ditjen Minerba (2015-2016), Kementerian ESDM & APBI (2016)

2018
Otonomi daerah yang merupakan salah satu tuntutan dari agenda reformasi’98 mengalami metamorfo-
sa yang berawal dari lahirnya Undang-Undang 22/1999 (Rezim’22) yang memberikan otonomi secara luas
dan nyata kepada kabupaten/kota serta penguatan keterwakilan rakyat melalui DPRD, diikuti oleh UU
25/1999 yang memberikan desentralisasi fiskal kepada daerah-daerah. Metamorfosa berlanjut ke revisi
model otonomi daerah melalui undang-undang No 32/2004 (Rezim ’32) dimana terdapat penguatan dae-
rah-daerah khusus, pembagian kewenangan pusat dan daerah, penguatan posisi Gubernur dan pengu-
atan peran rakyat melalui pilkada langsung.
Desentralisasi fiskal pada rezim ‘32 ini juga mulai jelas terlihat, melalui prinsip by origin dan by realiza-
tion, hasil penjualan produksi sumber daya alam (migas, pertambangan umum, panas bumi, kehutanan,
dan perikanan) dibagi hasil ke daerah melalui skema Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam (DBH SDA)
yang dihitung dan ditransfer setiap quarter kepada daerah-daerah penghasil di tingkat provinsi dan
kabupaten. Pada era rezim ’32 ini juga lahir Undang-Undang No.4/2009 yang mengatur desentralisasi
perizinan pertambangan mineral dan batubara, dimana Bupati/Walikota dan Gubernur dapat membe-
rikan izin konsesi pertambangan sesuai dengan potensi dan batas administrasi kewilayahanya masing-
-masing. Pada era inilah terjadi euforia pemberian Izin Usaha Pertambangan (IUP), yang tidak semuanya
diikuti oleh proses due dilligence yang baik. Sebelum lahirnya UU.4/2009, hanya sekitar 5000-an IUP di
seluruh Indonesia, lalu booming hingga mencapai sekitar 11.000-an izin usaha pertambangan di tahun
2014, meski sempat dilakukan moratorium untuk mengerem laju pertambahan izin-izin ini.
Desentralisasi Pengelolaan Sumber
Daya Alam

Gambar 24.Metamorfosa otonomi daerah dan dinamika pengelolaan sumber daya alam
Sumber : Undang-undang dan berbagai sumber, (Diolah PWYP Indonesia, 2018)
Metamorfosa model otonomi daerah berlanjut dengan lahirnya UU No.23/2014 yang mengoreksi bebera-
pa kewenangan yang terdesentralisasi (Rezim ’23) – termasuk ditiadakan kewenangan kabupaten/kota
dalam pemberian izin sektor sumber daya alam. Dengan kata lain, kewenangan pemberian izin di daerah
tinggal dimiliki oleh Gubernur, dan izin-izin yang telah dikeluarkan oleh Bupati/Walikota pada era sebe-
lumnya kini menjadi kewenangan Gubernur melalui proses pemindahan Personil, Pendanaan, Sarana/
Prasarana dan Dokumen (P3D). Pada rezim ’23, selain terdapat problema dalam proses P3D, dilema da-
lam proses pengawasan, juga belum terdapat perubahan model desentralisasi fiskal. Perubahan model
desentralisasi perizinan inilah yang salah satunya memicu untuk dilakukannya revisi UU No/4/2009 se-
bagai upaya untuk menyinkronkan.

2018
Gambar 25. Perkembangan Jumlah Izin Usaha Pertambangan di Indonesia (2011 – 2018)
Sumber : Kementerian ESDM, (Diolah PWYP Indonesia, 2018)

2018
Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam
Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam (DBH SDA) dibagihasilkan ke daerah-daerah penghasil Sumber Daya
Alam–baik di level Kabupaten/Kota dan Provinsi di seluruh Indonesia. Mayoritas DBH SDA berasal dari
sektor migas dan pertambangan umum, dengan nilai kontribusi di atas 90%. Untuk tahun fiskal 2004–
2016 saja, kontribusi DBH dari sektor migas dan pertambangan umum mencapai 95% dari total DBH SDA
pada kurun waktu tersebut. Sedangkan komponen DBH dari SDA lainnya (panas bumi, kehutanan, dan
perikanan) hanya berkontribusi sekitar 5% dari total DBH SDA yang dibagihasilkan ke daerah.
Gambar 26. Persentase DBH SDA Migas – Tambang VS DBH SDA Lainnya (2004–2016)
Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) (Diolah PWYP Indonesia, 2014)
Secara spesifik, kontribusi DBH Migas terhadap total DBH SDA tiap tahunnya sifatnya cukup fluktuatif.
Walaupun demikian, peningkatan atau penurunan kontribusi DBH Migas dari tahun ke tahun tidak
cukup signifikan. Kontribusi DBH Migas paling tinggi terjadi pada tahun 2005. Kala itu, DBH Migas me-
nyumbang 97% dari total DBH SDA pada tahun anggaran tersebut. Sedangkan penurunan kontribusi
DBH Migas paling rendah dari kurun 2004-2016 terjadi pada tahun 2009 dengan hanya menyumbang
90% dari total DBH SDA. Setelahnya, fluktuasi kontribusi berada dalam rentangg kenaikan dan penu-
runan diatas atau dibawah satu persen.

Gambar 27. Nilai DBH SDA Migas – Tambang (2004 – 2016)
Sumber: LKPP Tahun 2004-2016 (Diolah PWYP Indonesia, 2018)
Secara umum nilai DBH Migas dan Tambang cukup fluktuatif tiap tahunnya, meski fluktuasi nilainya
tidak terjadi secara drastis dari tahun ke tahun. Secara total, dari 2004 hingga 2016 DBH Migas dan Tam-
bang yang terakumulasi berjumlah ±508 riliun rupiah dari total DBH Sumber Daya Alam sejumlah ±534
triliun rupiah. Dana Bagi Hasil Migas dan Tambang terbesar terjadi pada tahun 2012 yakni sebesar 60,26
triliun. Adapun DBH Migas terkecil dalam kurun waktu tersebut terjadi pada tahun 2004 yakni sejumlah
16,13 triliun dari total DBH SDA secara keseluruhan yakni 17,2 triliun.

2018
Gambar 28. Komposisi DBH SDA Minyak Bumi, Gas Bumi, dan Pertambangan Umum (2004 – 2016)
Sumber: LKPP Tahun 2004-2016, (Diolah PWYP Indonesia, 2018)
Jika dilihat dari komposisi Dana Bagi Hasil Migas dan Pertambangan Umum sejak 2004-2006 yang ber-
jumlah ±508 Triliun Rupiah, secara rata-rata kontribusi terbesar disumbangkan oleh minyak bumi de-
ngan nilai 42%. Nilai tersebut setara dengan nominal 210,72 Triliun. Posisi kedua disusul oleh Gas Bumi
dengan kontribusi sebesar 33% atau setara dengan 169,8 Triliun. Posisi terakhir diduduki oleh kontribusi
pertambangan umum sebesar 25% atau setara dengan 127,9 Triliun.
Gambar 29. Komposisi nilai DBH SDA Minyak Bumi, Gas Bumi, dan Pertambangan Umum (2004 – 2016)
Sumber: LKPP Tahun 2004 – 2016, (Diolah PWYP Indonesia, 2018)

Dari data komposisi DBH SDA migas dan pertambangan umum, secara keseluruhan menunjukkan fakta
bahwa minyak bumi masih memegang peran dominan terhadap kontribusi DBH Migas dan Pertam-
bangan, namun jika ditilik lebih rinci DBH berdasarkan masing masing komponen, terhitung sejak 2004
hingga 2016 terjadi perubahan trend yang menarik. Dimana pada tahun 2004, minyak bumi merupakan
penyumbang nilai kontribusi DBH terbesar, hingga tahun 2014. Namun sejak tahun 2015, kontribusi mi-
nyak bumi terhadap DBH mulai menurun, sebaliknya, posisi tersebut digantikan oleh sektor pertam-
bangan umum. Hal tersebut ditengarai karna disebabkan oleh faktor kejatuhan harga minyak di pasar
dunia, yang dipicu oleg faktor geopolitik dimana terjadi over-supply di wilayah Timur Tengah, dan pene-
muan cadangan shale gas di Amerika Serikat.

2018
DBH Migas dan Indeks
Pembangunan Manusia
Meski memiliki ketergantungan yang tinggi terhadap DBH Migas, besaran DBH Migas tidak berdampak
langsung terhadap indeks pembangunan manusia (IPM) di daerah kaya migas. Hal ini terlihat dalam
gambar di bawah ini yang menunjukkan fluktuasi besaran DBH Migas di 10 daerah kaya migas dalam
kurun waktu 2010 hingga 2016 tidak sejalan dengan nilai IPM. Meski besaran DBH di tahun 2010 hingga
2014 mengalami fluktuasi yang signifikan, nilai IPM di masing-masing daerah tetap menunjukkan tren
peningkatan dari tahun ke tahun. Selain itu, penurunan DBH Migas yang dratis, utamanya di tahun 2013
pada nyatanya tidak terlalu berdampak terhadap penurunan skor IPM daerah. Pada tahun tersebut skor
IPM daerah tetap mengalami peningkatan meski tidak begitu besar.
Namun terdapat kasus dimana penurunan DBH Migas sejalan dengan penurunan IPM, yakni di Kutai
Kartanegara pada tahun 2015-2016. DBH Migas pada tahun tersebut mengalami penurunan hampir 500
milyar atau setara dengan penurunan 41% dari tahun sebelumnya. Pada saat yang sama, skor IPM dari
Kutai Kartanegara juga mengalami penurunan dari semula berada pada skor 73 menjadi 69.
Gambar 30. DBH Migas dan IPM di 10 Daerah dengan DBH Migas Terbesar di Indonesia
Sumber: LKPP dan BPS diolah

Meski skor IPM tidak berkorelasi positif dengan besaran DBH Migas, skor IPM 10 daerah tersebut belum
sepenuhnya optimal. Rata-rata IPM di 10 daerah dengan DBH Migas terbesar masih di bawah skor IPM
nasional. Sejak tahun 2010 hingga 2014 rata-rata secara keseluruhan skor IPM kesepuluh daerah belum
mampu melampaui skor IPM nasional. Pada 2015 keadaaan sedikit berubah, rata-rata secara keseluruh-
an skor IPM kesepuluh daerah sempat naik tipis di atas IPM nasional. Akan tetapi, pada tahun 2016,
rata-rata skor IPM keseluruh daerah tersebut kembali turun dan terjebak di bawah skor IPM nasional
pada tahun tersebut yang berada pada angka 70,18.
Gambar 31. Rata-rata IPM di 10 Daerah dengan DBH Migas Terbesar di Indonesia
Sumber: LKPP dan BPS diolah
Tahun
Rata-rata IPM 10 Daerah dengan
DBH Migas Terbesar
IPM Nasional
Selisih Skor Rata-rata IPM 10 Daerah dengan
DBH Migas Terbesar dengan Skor IPM Nasional
2010 66,1 66,53 -0,4
2011 66,9 67,09 -0,2
2012 67,4 67,70 -0,3
2013 68,0 68,31 -0,3
2014 68,6 68,90 -0,3
2015 70,2 69,55 0,6
2016 69,8 70,18 -0,4

2018
Perbaikan Tata Kelola Pemerintahan
Dua Puluh (20) tahun reformasi, kinerja tata kelola pemerintahan yang ditunjukan dalam Worldwide
Governance Indicators (WGI) secara umum memiliki tren yang semakin membaik, meski skornya masih
di bawah 50 dari skala 0–100. Indonesia juga mengalami indeks tata kelola yang fluktuatif pada setiap
tahunnya. WGI merangking negara-negara di dunia dengan 6 (enam) indikator utama : (1) Voice and Ac-
countability (ruang aspirasi dan akuntabilitas) – mengukur bagaimana kondisi partisipasi masyarakat
dalam pemilu, kebebasan berekspresi, berserikat dan kebebasan pers; (2) Political stability & absense of
violance/terrorism (stabilitas politik dan ketiadaan ancaman kekerasan/terorisme) -- adanya kemung-
kinan instabilitas politik, tindak kekerasan, termasuk terorisme; (3) Government effectiveness (efektif-
itas pemerintahan) – persepsi publik atas kualitas layanan publik, kualitas layanan kepada masyarakat
dan tingkat independensi dari kepentingan politik, kualitas perumusan dan implementasi kebijakan,
serta kredibilitas pemerintah terhadap kebijakan yang dihasilkan; (4) Regulatory Quality (kualitas per-
undang-undangan) – mengukur persepsi atas kemampuan pemerintah dalam memformulasikan dan
mengimplementasikan regulasi yang mendorong pengembangan sektor privat; (5) Rule of law (pene-
gakan hukum) – persepsi terhadap sejauh mana institusi cukup dipercaya dan mematuhi aturan, terma-
suk dalam penghormatan terhadap kontrak, hak cipta, kepercayaan terhadap polisi, pengadilan, serta
adanya kemungkinan terhadap kejahatan dan kekerasan; (6) Control of Corruption (kontrol terhadap
korupsi) – memotret persepsi sejauh mana adanya kemungkinan kekuasan publik dijalankan untuk
kepentingan pribadi-baik korupsi dalam skala kecil (petty corruption) maupun skala besar (grand cor-
ruption), termasuk pembajakan (capture) negara oleh elit dan kepentingan privat.

Gambar 32. Indikator Tata Kelola Pemerintahan Indonesia : 1996 – 2016
Sumber : Worldwide Governance Indicators (WGI), 2018
Dari keenam indikator tersebut, data dalam kurun waktu 18 (delapan belas) tahun terakhir, skor rata-
-rata Indonesia jika diurut dari level tertinggi ke terendah ada pada pada indikator (1) ruang aspirasi dan
akuntabilitas, disusul oleh (2) efektivitas pemerintahan, (3) kualitas perundang-undangan, kemudian (4)
penegakan hukum, (5) kontrol terhadap korupsi, dan yang terakhir (6) stabilitas politik serta ketiadaan
kekerasan/terorisme. Dari skala 0 sampai dengan 100, skor rata-rata Indonesia masih berada di bawah
angka 50, yakni pada skor rata-rata 44,6. Meski angka tersebut di atas rata-rata lower middle income co-
untries (36,5), dan sedikit di bawah rata-rata upper middle income countries (49,5) – namun masih relatif
jauh di banding negara-negara OECD dengan rata-rata skor di atas 84. Namun demikian, skor indeks tata
kelola Indonesia masih memiliki kecenderungan yang semakin membaik dalam kurun waktu 20 tahun
di era reformasi ini. Faktor-faktor yang mendukung membaiknya indeks tata kelola pemerintahan, ter-
masuk tantangan yang dihadapi Indonesia ke depannya antara lain digambarkan dalam Tabel 1.

2018
Tabel 1. Faktor Pendukung dan Tantangan dalam Perbaikan Indikator Tata Kelola Pemerintahan
Indikator Tata Kelola
Pemerintahan
Faktor Pendukung Tantangan Yang Dihadapi
Voice and Accountability
1. Upaya peningkatan partisipasi masyarakat
dalam perumusan dan monitoring kebijakan
pemerintah – yang antara lain diakomodasi
dalam undang-undang mengenai perencanaan
pembangunan (UU No. Tahun );
2. Suara masyarakat sipil semakin didengar –
termasuk semakin membaiknya kesadaran
dan keaktifan masyarakat untuk menyalurkan
suaranya dan memonitoring pelaksanaan kebi-
jakan melalui berbagai saluran dan mekanisme
keluhan (grievance mechanism) yang tersedia,
termasuk melalui media sosial.
3. Keaktifan pemerintah untuk terlibat dalam ber-
bagai inisiatif global, termasuk dalam mening-
katkan kualitas partisipasi masyarakat dalam
berbagai bentuk ko-kreasi dalam keterbukaan
tata pemerintahan,
4. Ketersedian payung hukum bagi kebebasan dan
independensi pemilih dalam pemilu, kebebasan
berekspresi, berserikat dan kebebasan pers.
5. Keterbukaan dan akuntabilitas badan-badan
publik yang semakin membaik
1. Kualitas partisipasi dan tantangan terjadinya
partisipasi semu (hanya sekedar formalitas) da-
lam perencanaan dan pengawasan pelaksanaan
kebijakan
2. Penerapa prinsip permintaan ‘persetujuan atas
dasar informasi di awal tanpa paksaan- (free
prior inform consent) – termasuk salah satunya
sebelum proses lelang kontrak/izin-izin di sektor
pertambangan dan industri berbasis sumber daya
alam lainnya.
3. Independensi lembaga penyelenggara pemilih-
an umum, perlindungan terhadap kebebasan
berekspresi, dan perlindungan terhadap jurnalis
dan pers
4. Adanya peluang ancaman kebebasan berserikat
melalui revisi UU Ormas
5. Adanya tantangan penyebaran informasi dan
berita palsu (hoax)

Government Effectiveness
1. Peningkatan kualitas layanan publik – termasuk
efektifitas pemantauan dan adanya lembaga
independen yang memantau pelaksanaan dan
peningkatan layanan publik
2. Transparansi dan keterbukaan tata pemerin-
tahan
3. Kualitas perencanaan kebijakan dan implemen-
tasinya serta monitoring kebijakan di berbagai
level
4. Konsistensi dan kesinambungan perencanaan
dan pelaksanaan kebijakan
5. Independensi dan kredibilitas pemerintahan
dalam pelaksanaan kebijakan
6. Ketersediaan saluran penyampaian keluhan
(grievance mechanism) dan penanganan keluh-
an dan perbaikan yang responsif.
1. Tumpang tindih dan ketidaksinambungan kebi-
jakan
2. Lemahnya proses monitoring – evaluasi dan
kontrol kebijakan, termasuk dalam melakukan
pengukuran kinerja dengan indikator yang jelas
3. Sosialisasi kebijakan dan kapasitas pengawasan
serta tingkat kepatuhan (compliance) dalam
pelaksanaan kebijakan yang masih rendah
Regulatory Quality
1. Kredibilitas dalam perumusan dan pelaksanaan
regulasi
2. Tingkat keeprcayaan publik dan pelaku usaha
terhadap kualitas regulasi
3. Partisipasi publik dan proses konsultasi dalam
perumusan regulasi
4. Kualitas, integritas dan konsistensi dalam peru-
musan dan pelaksanaan regulasi
5. Tingkat kepercayaan masyarakat (termasuk
pelaku ekonomi) terhadap kualitas perumusan
dan pelaksanaan regulasi
1. Tumpang tindih dan inkonsistensi dalam regulasi
2. Adanya regulasi yang tidak didahului oleh konsul-
tasi publik dan tidak memperhatikan kepenting-
an stakeholder (termasuk masyarakat terdampak)
– sehingga sulit untuk diimplementasikan/men-
dapat tentangan
3. Regulasi yang tidak memiliki indikator outcome
yang terukur dan pengawasan yang lemah

2018
Rule of Law 1. Kepercayaan publik atas penghormatan terha-
dap kontrak,
2. Penghormatan dan perlindungan terhadap hak
cipta
3. Penegakan supremasi hukum
4. Profesionalitas dan kepercayaan terhadap
institusi kepolisian
5. Independensi peradilan dan keberadaan lem-
baga pengawas peradilan yang independen dan
profesional
6. Eksekusi keputusan peradilan
7. Rasa aman masyarakat terhadap tindak
kejahatan, kriminal termasuk kekerasan
1. Problem independensi dan adanya indikasi prak-
tek mafia (atau korupsi) peradilan,
2. Permasalahan dalam eksekusi putusan peradilan
3. Kepercayaan dan independensi pada institusi
kepolisian dan peradilan
4. Problem keamanan dan kriminalitas
5. Penghormatan terhadap kontrak dan perlindung-
an hak cipta dan kepemilikan
Control of Corruption 1. Integritas kekuatan politik penguasa yang
dijalankan secara bersih (clean government) dan
tidak terindikasi adanya korupsi
2. Penerapan prinsip ‘no conflict of interest’ dalam
menjalankan kebijakan pemerinatahan
3. Tidak adanya praktek-praktek korupsi baik
dalam skala kecil (petty corruption) maupun
dalam skala besar (grand corruption)
4. Persepsi publik atas kemungkinan adanya ko-
rupsi pada berbagai institusi dan bidang/sektor
5. Profesionalitas dan independensi lembaga
anti-korupsi
1. Efektifitas pencegahan dan pemberantasan ko-
rupsi secara sistemik
2. Menutup rantai bagi terjadinya siklus korupsi,
terutama adanya rantai relasi politik dan bisnis
yang menjadi ruang bagi suburnya korupsi
3. Dukungan dan penegakan hukum yang profesi-
onal dan independen bagi upaya pemberantasan
korupsi
4. Mekanisme dan perlindungan terhadap ‘whist-
leblower’
5. Penguatan sistem pencegahan tindak pencu-
cian uang dan kejahatan perbankan serta bentuk
grand corruption lainnya
Sumber : PWYP Indonesia (2018)

2018
Upaya pemberantasan korupsi di sektor migas dan pertambangan tidak terlepas dari ekosis-
tem penegakan hukum, penguatan profesionalitas dan independensi lembaga anti-korupsi,
serta sistem pencegahan dan pemberantasan korupsi di sektor migas dan pertambangan itu
sendiri. Sebagai kejahatan yang luar biasa (extra-ordinary crime), korupsi cukup mendapat
perlawanan kuat dari berbagai tokoh pemimpin dan kalangan masyarakat, termasuk gerakan
organisasi masyarakat sipil. Secara global, ranking indeks persepsi korupsi (Corruption Per-
ception Index, CPI) Indonesia mengalami perbaikan meski cukup menghadapi banyak tan-
tangan. Sejak era reformasi dicetuskan tahun 1998 hingga kini, skor indeks perspsi korupsi
Indonesia terus mengalamai kenaikan, meski terdapat perlambatan di tahun-tahun tertentu
yang ditandai oleh stagnasi (tidak ada kenaikan skor) CPI pada dua hingga tiga tahun tertentu
di sepanjang era reformasi, seperti di tahun 2001–2003 yang stagnan selama 3 tahun. Kinerja
indeks persepsi ini sangat dipengaruhi oleh bagaimana korupsi di sektor layanan publik dan
pemerintahan, lembaga penegak hukum, dan termasuk di sektor ekonomi dan pelaku bisnis.
Gambar 33. Skor dan Ranking Indeks Persepsi Korupsi (CPI) Indonesia (1998 – 2017)
Sumber : Corruption Perception Index, Transparency International (1998– 2017)
Pemberantasan Korupsi dan Inisiatif
Transparansi Sektor Migas dan
Tambang

Di sepanjang era reformasi, terdapat beberapa kasus korupsi di sektor migas dan tambang
yang sebagian besar berhubungan dengan kebijakan dan proses pembuatan kebijakan. Di-
mana, korupsi di sektor ini melibatkan pejabat di berbagai level mulai dari level Menteri, Ang-
gota DPR, Kepala SKK Migas, hingga Gubernur dan Bupati. Modus-modus korupsi bervariasi
pada rantai proses industri ekstraktif, mulai dari proses pemberian izin, penggunaan dana
operasional, proses tender minyak mentah, serta proses persetujuan penggunaan dan alih
fungsi lahan, hingga alokasi gas untuk daerah.
Gambar 34. Skandal Korupsi Migas & Pertambangan Oleh Berbagai Level Jabatan Pemerintahan
Sumber : Berbagai sumber media

2018
Upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi di sektor migas dan pertambangan tidak
henti-hentinya didesakkan di Indonesia. Termasuk dengan kemunculan berbagai inisiatif
pencegahan korupsi dan dorongan akan transparansi dan keterbukaan pemerintahan seperti
EITI (Extractive Industries Transparency Initiative), Open Government partnership (OGP), Ko-
ordinasi dan Supervisi Sektor SDA oleh KPK dan Kementerian (Korsup KPK), dan lain sebagai-
nya. Selain untuk memastikan bahwa Sumber Daya Alam di sektor ini tidak terjadi kebocoran,
inisiatif keterbukaan tersebut juga telah membuka ruang bagi masyarakat untuk melakukan
monitoring dan terlibat secara aktif dalam membangun mekanisme pencegahan yang siste-
matik dan berkelanjutan.
Berbagai inisiatif reformasi melalui keterlibatan multi-pemangku kepentingan yang cukup
kuat dalam 10 (sepuluh) tahun terakhir, kini telah menjangkau pada aspek yang lebih luas
seperti upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi di sektor swasta. Misalnya saja melalui
kemunculan Peraturan MA mengenai Tata Cara Penanganan Tindak Pidana oleh Korporasi,
Perpres pengenalan prinsip Beneficial Ownership di tahun 2018 baru baru ini, dan pengaru-
sutamaan pencegahan korupsi di berbagai sektor melalui Rancana Aksi Nasional (RAN) Pen-
cegahan dan Pemberantasan Korupsi pada beberapa tahun terakhir. Namun demikian, upaya
pencegahan dan perbaikan sistem pencegahan dan penanganan korupsi tetap tidak bisa lepas
dari penguatan lembaga penegak hukum untuk kejahatan korupsi yang profesionalitas dan
independen.

Gambar 35. Pemberantasan Korupsi dan Berbagai Inisiatif Transparansi Industri Ekstraktif
Sumber : Berbagai sumber, (Diolah PWYP Indonesia, 2018).
Salah satu upaya pencegahan di sektor pertambangan mineral dan batubara antara lain melalui pro-
gram Koordinasi dan Supervisi yang dicanangkan oleh KPK bersama Kementerian, lembaga penegakan
hukum, dan termasuk pemerintah daerah di hampir 32 Provinsi penghasil mineral dan pertambangan.
Sasaran utama program ini adalah melakukan supervisi dan penertiban IUP yang tidak Clean and Clear,
terutama menyoroti aspek kepatuhan perizinan, kewajiban keuangan (penerimaan, pajak, serta dana ja-
minan rehabilitas dan pasca-tambang), pengawasan produksi, kewajiban pengolahan/pemurnian, hing-
ga kepatuhan dalam kewajiban pengapalan dan penjualan hasil tambang.

2018
Gambar 36. Sasaran Utama Koordinasi dan Supervisi KPK di Sektor Pertambangan
Sumber : PWYP Indonesia (2017)

2018
Publish What You Pay (PWYP) merupakan lembaga koalisi nasional yang concern pada
transparansi, akuntabilitas, perbaikan tata kelola ekstraktif, pertambangan dan Sumber
Daya Alam. Berdiri sejak tahun 2007, dan terdaftar sebagai badan hukum Indonesia sejak
tahun 2012 dengan nama Yayasan Transparansi Sumberdaya Ekstraktif, dan terafiliasi da-
lam kampanye Publish What You Pay di tingkat global. PWYP Indonesia mendorong trans-
paransi dan akuntabilitas di sepanjang rantai sumberdaya ekstraktif, dari tahap pengem-
bangan kontrak dan operasi pertambangan (publish why you pay and how you extract),
tahap produksi dan pendapatan dari industri (publish what you pay), hingga tahap penge-
luaran pendapatan untuk pembangunan berkelanjutan dan kesejahteraan sosial (publish
what you earn and how you spent).
Website : pwyp-indonesia.org
Email : sekretariat@pwyp-indonesia.org
Facebook Fanpage : Publish What You Pay Indonesia
Twitter : @PWYP_INDONESIA

#20TahunReformasi: Catatan Sektor Migas dan Pertambangan

Recomendados

Recomendados

Mais conteúdo relacionado

Mais procurados

Mais procurados (20)

Semelhante a #20TahunReformasi: Catatan Sektor Migas dan Pertambangan

Semelhante a #20TahunReformasi: Catatan Sektor Migas dan Pertambangan (20)

Mais de Publish What You Pay (PWYP) Indonesia

Mais de Publish What You Pay (PWYP) Indonesia (20)

Último

Último (20)

#20TahunReformasi: Catatan Sektor Migas dan Pertambangan