Teks tersebut membahas tentang sistem pemerintahan monarki. Secara umum, monarki adalah sistem pemerintahan yang dipimpin oleh seorang raja dengan kekuasaan absolut atau terbatas. Terdapat beberapa jenis monarki seperti monarki turun-temurun, elektif, mutlak, dan terbatas. Bentuk pemerintahan monarki dapat berupa monarki absolut dimana raja memiliki kekuasaan tak terbatas, atau monarki konstitusional dim

1. Tugas
DI
S
U
S
U
N
OLEH
Nama : Putriany
Nis : 5824
Kelas : XI Ipa 3
SMAN 4 WATAM PONE
Tahun Pelajaran 2012/2013
PKn | SISTEM PEMERINTAHAN MONARKI 1

2. BAB I
PENDAHULUAN
1. Latar belakang
Pembukaan UUD 1945 Alinea IV menyatakan bahwa kemerdekaan kebangsaan
Indonesia itu disusun dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang
terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat.
Berdasarkan Pasal 1 Ayat 1 UUD 1945, Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang
berbentuk republik. Berdasarkan hal itu dapat disimpulkan bahwa bentuk negara
Indonesia adalah kesatuan, sedangkan bentuk pemerintahannya adalah republik.
Selain bentuk negara kesatuan dan bentuk pemerintahan republik, Presiden
Republik Indonesia memegang kekuasaan sebagai kepala negara dan sekaligus kepala
pemerintahan. Hal itu didasarkan pada Pasal 4 Ayat 1 yang berbunyi, “Presiden
Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undanag-Undang
Dasar.” Dengan demikian, sistem pemerintahan di Indonesia menganut sistem
pemerintahan presidensial. Apa yang dimaksud dengan sistem pemerintahan
presidensial? Untuk mengetahuinya, terlebih dahulu dibahas mengenai sistem
pemerintahan.
2. Rumusan Masalah
a) Apa pengertian system pemerintahan monarki baik secara umum maupun menurut
para ahli ?
b) Apa kelebihan dan kekurangan monarki ?
c) Apa macam-macam system pemerintahan monarki ? jelaskan !
d) Apa jenis-jenis monarki ?
3. Tujuan penulisan
Menganalisis system pemerintahan monarki baik dari segi kelebihan, kekurangan,
jenis-jenis, maupun macam-macam system pemerintahn monarki.
4. Manfaat penulisan
Agar wawasan kita lebih luas mengenai sistem pemerintahan monarki.
PKn | SISTEM PEMERINTAHAN MONARKI 2

3. BAB II
TINJUAN PUSTAKA
1. Kerangka fikir
Monarki merupakan suatu bentuk pemerintahan yang dipimpin oleh seorang raja
yang mempunyai kekuasaan yang absolut atau mutlak atas rakyatnya . Raja tidak dipilih
oleh rakyatnya , namun raja mempunyai kekuasaan yang turun temurun , mulai dari si
pemimpin pada masa itu lalu diturunkan kepada anak – anaknya .
2. Landasan teori
Garner menyatakan bahwa setiap pemerintahan yang didalamnya
menerapkan kekuasaan yang akhir atau tertinggi pada personel atau seseorang,
tampa melihat pada sumber sifat – sifat dasar pemilihan dan batas waktu
jabatannya maka itulah monarki. Pendapat lain menegaskan, monarki merupakan
kehendak atau keputusan seseorang yang akhirnya berlaku dalam segala perkara
didalam pemerintahan.
Jellinek menegaskan bahwa monarki adalah pemerintahan kehendak satu
fisik dan menekankan bahwa karakteristik sifat – sifat dasar monarki adalah
kompetensi, untuk memperlihatkan kekuasaan tertinggi Negara.
PKn | SISTEM PEMERINTAHAN MONARKI 3

4. BAB III
PEMBAHASAN
A. Pengertian Monarki
Sistem pemerintahan monarki adalah sebuah sistem pemerintahan dimana
hanya seorang saja yang memegang kekuasaan. Biasanya, untuk dapat
mempertahankan dan memimpin suatu pemerintahan monarki tidak terlalu
dibutuhkan kecakapan dalam hal hukum. Ini karena Undang - Undang telah
membatasi dan mengatur kekuasaan raja sudah cukup memberi jaminan bahwa
pemerintahan dapat berjalan. Jadi sebuah sistem pemerintahan monarki murni
membuat kekuasaan seorang raja sebagai kepala pemerintahan menjadi sangat
mutlak dan tak terbatas.
Monarki, berasal dari bahasa Yunani monos (μονος) yang berarti satu, dan
archein (αρχειν) yang berarti pemerintah. Monarki merupakan sejenis pemerintahan
yang dipimpin oleh seorang penguasa monarki. Monarki atau sistem pemerintahan
kerajaan adalah sistem tertua di dunia. Pada awal kurun ke-19, terdapat lebih 900
tahta kerajaan di dunia, tetapi menurun menjadi 240 dalam abad ke-20. Sedangkan
pada dekade kedelapan abad ke-20, hanya 40 takhta saja yang masih ada. Dari
jumlah tersebut, hanya empat negara mempunyai penguasa monarki yang mutlak dan
selebihnya terbatas kepada sistem konstitusi.
Perbedaan di antara penguasa monarki dengan presiden sebagai kepala negara
adalah penguasa monarki menjadi kepala negara sepanjang hayatnya, sedangkan
presiden biasanya memegang jabatan ini untuk jangka waktu tertentu. Namun dalam
negara-negara federasi seperti Malaysia, penguasa monarki atau Yang dipertuan
Agung hanya berkuasa selama 5 tahun dan akan digantikan dengan penguasa
monarki dari negeri lain dalam persekutuan. Pada zaman sekarang, konsep monarki
mutlak hampir tidak ada lagi dan kebanyakannya adalah monarki konstitusional,
yaitu penguasa monarki yang dibatasi kekuasaannya oleh konstitusi.
PKn | SISTEM PEMERINTAHAN MONARKI 4

5. Monarki demokratis berbeda dengan konsep penguasa monarki yang
sebenarnya. Pada kebiasaannya penguasa monarki itu akan mewarisi tahtanya. Tetapi
dalam sistem monarki demokratis, tahta penguasa monarki akan bergilir-gilir di
kalangan beberapa sultan. Malaysia misalnya, mengamalkan kedua sistem yaitu
kerajaan konstitusional serta monarki demokratis.
Bagi kebanyakan negara, penguasa monarki merupakan simbol
kesinambungan serta kedaulatan negara tersebut. Selain itu, penguasa monarki
biasanya ketua agama serta panglima besar angkatan bersenjata sebuah negara.
Contohnya di Malaysia, Yang dipertuan Agung merupakan ketua agama Islam,
sedangkan di Britania Raya dan negara di bawah naungannya, Ratu Elizabeth II
adalah ketua agama Kristen Anglikan. Meskipun demikian, pada masa sekarang ini
biasanya peran sebagai ketua agama tersebut adalah bersifat simbolis saja.
Pendapat lain menegaskan, monarki merupakan kehendak atau keputusan
seseorang yang akhirnya berlaku dalam segala perkara didalam pemerintahan.
Pengertian menurut para ahli, yaitu:
Garner menyatakan bahwa setiap pemerintahan yang didalamnya
menerapkan kekuasaan yang akhir atau tertinggi pada personel atau
seseorang, tampa melihat pada sumber sifat – sifat dasar pemilihan dan batas
waktu jabatannya maka itulah monarki. Pendapat lain menegaskan, monarki
merupakan kehendak atau keputusan seseorang yang akhirnya berlaku dalam
segala perkara didalam pemerintahan.
Jellinek menegaskan bahwa monarki adalah pemerintahan kehendak satu
fisik dan menekankan bahwa karakteristik sifat – sifat dasar monarki adalah
kompetensi, untuk memperlihatkan kekuasaan tertinggi Negara.
PKn | SISTEM PEMERINTAHAN MONARKI 5

6. B. Jenis - Jenis Monarki
1. Turun – temurun dan Elektif.
Monarki mungkin saja diklasifikasikan sebagai tahta turun – temurun
dan elektif. Monarki secara turun – menurun adalah tipe yang normal.
Kebanyakan monarki dahulunya dikenal dengan istilah turun – temurun. Dan
kehidupan dari monarki turun – temurun ini memiliki banyak karakter.
Monarki ala turun – menurun mewarisi tahta sesuai dengan peraturan
rangkaian pergantian tertentu. Ahli waris laki- laki yang tertua biasanya
menjadi raja, menggantikan posisi raja atau ayahnya sendiri. Rangkaian
pergantian bisa juga ditentukan dengan konstitusi atau melalui sebuah aksi
legislature.
Peraturan tersebut memiliki bermacam rupa diberbagai Negara
seluruh dunia. Awalnya kerajaan Roman merupakan monarki elektif. Masa
kerajaan Roman dahulunya menganut pemilih dari kampus. Semenjak abad
pertengahan konstitusi monarki elektif telah berubah dan bukan merupakan
hal yang luar biasa. Bagaimanapun, perjalanan masa ke masa monarki ala
elektif mengalami perubahan menuju monarki ala turun- temurun. Garner
menganggap inggris sebagai monarki elektif, karena parlement menuntut dan
menggunakan hukum mengatur mutlak rangkaian pergantian.
2. Monarki mutlak dan terbatas.
Monarki juga bisa diklasifikasikan sebagai mutlak dan terbatas.
Garner menyatakan monarki mutlak adalah monarki yang benar – benar raja.
Kehendaknya adalah hukum dalam merespek segala perkara yang ada. Dia
tidak dijilid atau dibatasi oleh apapun kecuali kemauannya sendiri. Dibawah
sistem ini Negara dan pemerintahan tampak identik. Louis XIV raja Negara
francis menyatakan dengan sombongnya bahwa” aku adalah Negara. Ini
merupakan deskripsi yang tepat dari posisi monarki yang mutlak. Tsart dari
PKn | SISTEM PEMERINTAHAN MONARKI 6

7. Russia, Raja Prussia dan kaisar Ottoman merupakan contoh monarki yang
mutlak.
Monarki terbatas memiliki kekuatan yang dibatasi oleh konstitusi
yang tertulis atau dengan prinsip fundamental yang tak tertulis, seperti
monarkinya Negara inggris. Monarki dinegara England hanya sebatas nama
saja dalam pemerintahan; raja adalah pemerintahan namun tidak memerintah.
Kekuatan atau kekuasaan merupakan teori saja, namun pemerintahan
dipimpin oleh yang lainnya.
Monarki dinegara jepang juga terbatas. Disana kaisar tidak memiliki
kekuasaan apapun dipemerintahan. jadi, jelasnya raja adalah simbol Negara
dan kesatuan rakyat’’ didalam pengertian yang nyata, monarki yang terbatas
hanyalah bentuk pemerintahan yang demokrasi.
C. Bentuk pemerintahan Monarki
1) Monarki Absolut
Dalam Monarki Absolut, pemerintahan di kepelai oleh seorang
raja,ratu,syah atau kaisar (sebutan untuk jabatan ini antara satu wilayah
dengan wilayah lain kadang berbeda yang kekuasaannya tidak terbatas.
Perintah penguasa merupakan hukum yang harus di patuhi oleh
rakyatnya.pada diri penguasa terdapat kekuasaan exsekutif, legeslatif,dan
yudikatif yang menyatu dalam ucapan dan perbuatannya.Satu contoh yang
banyak di kenal adalah Perancis pada masa kekuasaan Louis XIV. Louis XIV
menyebut l’etat c’est moi (Negara adalah saya ) Artinya tidak ada perbedaan
antara lembaga Negara dengan diri pribadi sang Raja,segala kehendaknya
bearti undang-undang yang mesti di patuhi oleh rakyat.
2) Monarki konstitusional
Bentuk monarki absolut banyak di praktekkan pada masa lalu, ketika
partisipasi politik rakyat di batasi atau bahkan tidak di perkenankan sama
PKn | SISTEM PEMERINTAHAN MONARKI 7

8. sekali. Perkembangan politik yang terjadi, terutama setelah lahirnya Revolusi
Industri, menyadarkan rakyat bahwa mereka memiliki hak asasi yang tidak
dapat di anbil alih secara paksa karena itu berkembang kehendak untuk
membatasi kekuasaan Raja agar tidak bersifat mutlak ( Absolut ). Disisi lain
partisipasi politik Rakyat juga harus di beri ruang.penguasa pun mesti
memperhatikan kepentinagan rakyat dan bekarja keras untuk mewujutka
tujuan bersama. Semua itu termasuk dala suatu undang-undang dasar (
Konstitusi ) yang di andaikan sebagai suatu kontrak Sosial antara penguasa
dan rakyat. Karena kekuasaan raja di batasi oleh undan-undang dasar (
Konstitusi ), maka bentuk pemerintahan di sebut monarki konstitusional.
Pengalaman beberapa kerajaan berkaitan dengan proses terbentuknya
Monarki Konstitusional dapat di uraikan sebagai berikut.
a) Ada kalanya inisiatif untuk mengubah bentuk menarki absolut menjadi
monarki konstitusional itu datang dari raja sendiri karena di takut
kekuasaannya akan runtuh.
Contoh :Jepang dengan hak octrooi.
b) Adakalanya monarki absolut berubah menjadi monarki konstitusional
karena adanya desakan dari Rakyat atau terjadi refilusi yang berakibat
dibatasinya kekuasaan raja ( tidak lagi mutlah / Absolut ).
Contoh : Inggris yang melehirkan Bill of right pada 1689, Yordania,
Denmark, Arab Saudi, dan Brunei Darusalam.
Dalam perkembangan modren, tidak sedikit yang kemudian
membatasi kekuasaan raja dengan hanya menempatkan raja sebagai kepala
negara. Sementara, kekuasaan kepela pemerinthan di pegang oleh seorang
perdana mentri.kabinet yang di pimpin oleh perdanamentri sendiri di bentuk
berdasarkan kekuatan politik di parlemen. Dalam sistem ini, perdana mentri
bertanggung jawab kepada parlemen. Sementara, anggota parlemen di pilih
oleh Rakyat. Dengan demikian, rakyat memiliki kekuasaan cukup besar untuk
PKn | SISTEM PEMERINTAHAN MONARKI 8

9. terlibat dalam segenap proses politik dengan pembatasan kekuasaan raja dan
di bukanya partisipasi politik warga negara, maka prinsip-prinsip dasar
demikrasi sesunguhnya telah di terapkan. Sistem yang demikian pada masa
kini di kembangkan antara lain oleh Inggris,Belanda , dan Malaysia.
D. Kelebihan dan Kekurangan Monarki
1. Kelebihan
a. Pemerintahan terbaik bagi masyarakat terdahulu.
Masyarakat terdahulu secara umum memiliki sifat suka berbicara,
kurang didalam beralasan, suka berkuasa dan bernafsu, bahkan juga
suka berkelahi dan menginginkan semangat toleransi. Monarki
mutlaklah yang bisa menjinakkan dan membuat mereka disiplin. J.S.
Mill, menegaskan bahwa despostisme merupakan pemerintahan mode
logis dimana sesuai untuk distribusi para barbarian.
b. Bentuk pemerintahan stabil.
Monarki tidak bergantung pada legislature, bahkan tidak bisa
dipindahkan diatas sebuah vote yang tidak cocok didalam pemilihan
secara umum. Monarki terus memerintah menurut pengalaman dan
kebijaksanaannya. Sedangkan batas akhir jabatannya bersifat seumur
hidup.
c. Konsekuensi kontinuitas kebijaksanaan.
Monarki bisa merubah segala kebijaksanaan, bila itu perlu untuk
kesejahteraan dan keselamatan Negara.
d. Kegiatan dan ketepatan waktu dalam administrasi.
Kita ketahui bahwa monarki tidak bergantung pada legislature atau
opini publik untuk izin terhadap ukuran administrasi, monarki bisa
mengambil langkah kegiatan dan ketepatan waktu untuk
melaksanakan semua program dan kebijaksanaan. Dia tidak perlu
menghabiskan waktu diatas meja perdebatan dan diskusi.
e. Menghasilkan keadilan sosial.
PKn | SISTEM PEMERINTAHAN MONARKI 9

10. Bentuk pemerintahan monarki dituntut untuk menegaskan
kepentingan dan pengembangan keadilan sosial. Karena monarki tidak
bergantung pada dukungan kekuasaan kelompok khusus, maka dia
bisa menghasilkan pandangan keadilan didalam satu permasalahan,
dimana mempengaruhi individual dan golongan masyarakat.
2. Kekurangan
a) Terbatasnya pengetahuan dan pengalaman monarki.
Aristotle menyatakan bahwa secara histori diketahui hanya sedikit
monarki yang bisa menutupi kondisi ini. Bagaimanapun, kehendak,
pengalaman, pengetahuan dan kebebasan seseorang sangat terbatas.
b) Monarki mutlak memimpin untuk menuju kezaliman.
Sejarah membuktikan bahwa sangat sedikit dari monarki yang bisa
menindas kezaliman, bahkan untuk setia dalam hal kesejahteraan
bersama. Sebagian besar monarki terbukti keji, korupt dan tidak
mampu.
c) Menghalangi karakter perkembangan rakyat.
Kebanyakan argument menyatakan dan melawan monarki mutlak,
karena terhalangnya perkembangan personalitas rakyat.
d) Kritikan Thomas Paine atas monarki mutlak.
Dalam hal koneksi ini tidak akan menyimpang dari kutipan pemikir
terkenal pada abad 18, dia menulis, sistem monarki mutlak tidak
memilki karakter yang pasti. Jadi Monarki adalah pemerintahan yang
melalui kecelakaan dan nafsu medium.
PKn | SISTEM PEMERINTAHAN MONARKI 10

11. BAB IV
PENUTUP
1. Simpulan
Setelah mempelajari bentuk pemerintahan monarki dapat kita simpulkan
bahwa setiap tata pemerintahan memiliki kekurangan dan kelebihan. kombinasi
dari bentuk – bentuk pemerintahan monarki terdahulu telah membawa kita
kearah yang lebih baik.
Bentuk pemerintahan ibarat anggota tubuh yang urgen dalam diri kita,
tanpa kita sadari tanpa sistem atau bentuk tersebut kita tidak akan sempurna
dalam hidup karna tidak adannya konsep yang jelas dalam menggunakannya.
Disinilah dibutuhkan sistem pemerintahan yang jelas supaya arah dan tujuan
Negara terarah dan tepat sasaran.
2. Saran
Kami menyadari sepenuhnya bahwa makalah ini masih sangat jauh dari
kesempurnaan.Oleh karena itu, kami memberikan saran kepada para pembaca
apabila ingin meningkatkan wawasannya mengenai system pemerintahan
monarki agar sekiranya mencari referensi lain.
PKn | SISTEM PEMERINTAHAN MONARKI 11