[Ringkasan] Dokumen tersebut membahas perencanaan pembangunan pendidikan di Indonesia. Secara garis besar dibahas mengenai konsep dasar pendidikan, landasan hukum perencanaan pembangunan pendidikan, indikator pendidikan dalam MDGs seperti APS dan angka buta huruf, serta permasalahan pendidikan di Indonesia seperti disparitas rasio guru terhadap siswa antar provinsi.

1. Dosen : Dr. Hardi Warsono, MTP
Tugas Matakuliah : Perencanaan Pendidikan
Mahasiswa : Bintang Wicaksono
Supriyadi
Wisnu Adi Saputra

2. Analisis Strategis
Pembangunan Pendidikan
dalam Perencanaan
Pembangunan

3. overview
• Perencanaan  adalah suatu proses untuk
menentukan tindakan masa depan yg tepat, melalui
urutan pilihan dengan memperhitungkan sumber
daya yg tersedia (UU no.25/2004 ttg Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional)
• Dasar hukum: UU no.25/2004 ttg Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional
• Dasar hukum lain: UU no. 17/2007 ttg Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-
-2025
• Perencanaan Pembangunan  Suatu pengarahan
penggunaan sumber-sumber pembangunan yang
terbatas untuk mencapai tujuan-tujuan keadaan sosial
ekonomi yang lebih baik secara efektif dan efisien.

4. UU no.25/2004
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional)
• Rencana Pembangunan Jangka Panjang (utk periode 20 tahun)
• Rencana Pembangunan Jk.Menengah/RPJM (periode 5 tahun):
a. RPJM Daerah/srg disebut Renc.Strategis (Renstra)
Pemprov/Pemkab/Pemkot
b. RPJM Kementerian/Lembaga (K/L) atau Renstra K/L
c. RPJM Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)/Renstra SKPD
• Rencana Pembangunan Tahunan:
a. Renc.Pemb.Tahunan Nasional/Renc.Kerja (Renja) Pemerintah
b. Renc.Pemb.Tahunan Daerah/Renc.Kerja Pemerintah Daerah
(Provinsi dan Kab/Kota)
c. Renc.Pemb.Tahunan Kementerian/Lembaga atau Renja K/L
d. Renc.Pemb.Tahunan SKPD/ Renja SKPD

5. Proses Perencanaan
Bargaining politik antara
Perencanaan eksekutif dan legislatif ttg
dilakukan perencanaan umum
berkesinambungan, sebuah rencana kebijakan
dari pemerintah
pusat turun ke bawah
ke unit satuan kerja
perangkat daerah, Kajian perencanaan
begitu pula oleh tim ahli (expert)
sebaliknya atau tim teknis yg ahli
di bidangnya
Proses perencanaan
melibatkan stakeholder
(LSM, tokoh
pendidikan,tokoh
masyarakat,dsb)

6. Konsep Dasar Pendidikan
• Asumsi “Semakin baik baik pendidikan suatu bangsa,
semakin baik pula kualitas bangsa itu”
• Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk
mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar
peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya
utk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian
diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta
ketrampilan yg diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan
negara (UU no.20/2003 ttg Sisdiknas)
• Pandangan Piaget (1896), pendidikan didefiniskan sebagai
penghubung dua sisi, di satu sisi individu yang sedang
tumbuh berkembang, dan di sisi lain nilai sosial, intelektual,
dan moral yang menjadi tanggung jawab pendidik untuk
mendorong individu tersebut.

7. The vicious circle of poverty
Low Income
Low Productivity Low Saving
Low Investment

8. Lingkaran Setan Kemiskinan
O Pendapatan yg rendah mengakibatkan Tingkat Konsumsi yg
rendah pula, baik konsumsi kebutuhan hidup harian
(khususnya makan-minum) maupun konsumsi pendidikan
(melanjutkan sekolah ke jenjang lebih tinggi)
O Pendapatan yg rendah mengakibatkan sulit untuk menabung
O Karena sulit menabung, maka mengakibatkan tingkat
investasi yg rendah, khususnya investasi di bidang
pendidikan (spt: terus bersekolah hingga jenjang tertinggi,
membeli buku, langganan internet, dll)
O Karena tingkat investasi (pendidikan) yg rendah, maka
produktivitasnya jg rendah yg mengakibatkan
pendapatannya juga rendah

9. Landasan hukum Perencanaan Pembangunan
(bidang Pendidikan)
O Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
O Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
O Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan
Nasional
O Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional
O Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
O Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
O Undang-Undang No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005--2025
O Undang-Undang No. 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan
O Undang-Undang No. 9 Tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan
O Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

10. MDG’s
O Di tahun 2000, 189 dari 192 negara anggota PBB (Perserikatan
Bangsa-Bangsa) sepakat untuk mengambil langkah-langkah
global memasuki milenium baru, yaitu dengan mengeluarkan
Deklarasi Milenium (Millenium Declaration). Deklarasi Milenium
mengidentifikasi masalah perdamaian, keamanan, kemiskinan
dan kelaparan, pendidikan, kesehatan, dan pembangunan
termasuk lingkungan hidup, Hak Asasi Manusia, dan
‘governance’ sebagai tantangan pembangunan global.
O Deklarasi ini telah mengkonsolidasi 8 tujuan pembangunan yang
saling terkait, digabung menjadi agenda global, yaitu 8 tujuan
pembangunan milenium atau Millenium Development Goals
(MDGs).

11. Millennium
Development Goals
1 Menanggulangi
kemiskinan dan
kelaparan,
(Eradicate extreme
poverty and hunger)
Masih banyak
penduduk dari
negara miskin yang
berpenghasilan di
bawah $1,25 perhari

12. Millennium
Development Goals
2. Mencapai
pendidikan dasar
untuk semua
(achieve universal
primary education)
Memastikan bahwa,
pada tahun 2015,
anak-anak di mana-
mana, anak laki-laki
dan perempuan, akan
dapat menyelesaikan
program pendidikan
dasar

13. Millennium
Development Goals
3. Mendorong
kesetaraan gender dan
pemberdayaan
perempuan (promote
gender equality and
empower women)
Menghilangkan
ketimpangan gender di
tingkat pendidikan dasar
dan menengah, pada
tahun 2005, dan di
semua jenjang
pendidikan tidak lebih
dari tahun 2015

14. Millennium
Development Goals
4. Menurunkan
Angka Kematian
anak (reduce child
mortality).
Mengurangi dua
pertiga, antara 1990
dan 2015, angka
kematian balita

15. Millennium
Development Goals
5. Meningkatkan
kesehatan Ibu
(increase maternal
health)
Mengurangi sampai
tiga perempat, antara
1990 dan 2015, rasio
kematian ibu

16. Millennium
Development Goals
6. Memerangi
HIV/AIDS, Malaria
dan penyakit lainnya
(combat HIV/AIDS,
malaria and other
diseases)
pada tahun 2010, akses
universal untuk
pengobatan HIV / AIDS
bagi semua orang yang
membutuhkannya
dan tahun 2015
mengurangi tingkat
penyebaran malaria dan
penyakit utama lainnya

17. Millennium
Development Goals
7. Memastikan
kelestarian
lingkungan hidup
(ensure environment
sustainability).
Memadukan prinsip-
prinsip pembangunan
berkelanjutan dengan
kebijakan dan program
nasional serta
mengembalikan
hilangnya sumber
daya lingkungan

18. Millennium
Development Goals
8. Membangun
kemitraan global
untuk pembangunan
(develop a global
partnership for
development)
Menangani masalah
utang negara-negara
berkembang melalui
upaya nasional maupun
internasional agar
pengelolaan hutang
berkesinambungan
dalam jangka panjang

19. Indikator Pendidikan dalam
MDG’s
1. Angka Partisipasi Sekolah (APS)
2. Angka Melek huruf
3. Rata-rata lama studi
4. Rasio murid laki-laki dengan
perempuan

20. Angka Partisipasi Sekolah
APS 1995 1998 2000 2002 2010 2011
SD 93.94 95.06 95.50 96.10 97,97 97,49
SMP 73.20 77.16 79.58 79.21 86,11 87,58
SMA 44.65 49.28 51.17 49.76 58,11 57,57
(sumber: BPS diakses tgl 29 des 2012)
Mengapa pemerintah menggunakan angka partisipasi sekolah dalam menilai
kesuksesan program wajib belajar? Umumnya, terdapat dua ukuran partisipasi
sekolah yang utama, yaitu Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi
Murni (APM). Keduanya mengukur penyerapan penduduk usia sekolah oleh
sektor pendidikan. Perbedaan diantara keduanya adalah penggunaan kelompok
usia "standar" di setiap jenjang pendidikan. Usia standar yang dimaksud adalah
rentang usia yang dianjurkan pemerintah dan umum dipakai untuk setiap
jenjang pendidikan, Jenjang Kelompok usia SD 7 - 12 tahun, SMP 13 - 15 tahun,
SMA 16 - 18 tahun, Perguruan tinggi 19 tahun keatas

21. Angka Buta Huruf
Tipe Daerah/ Kelompok Umur (tahun)
Jenis Kelamin
10 - 14 15 – 24 25 - 44
Perkotaan:
Laki-laki (L) 0,59 0,57 1,04
Perempuan (P) 0,40 0,48 2,49
L+P 0,50 0,52 1,78
Perdesaan:
Laki-laki (L) 1,49 1,71 3,81
Perempuan (P) 1,25 1,98 7,26
L+P 1,37 1,84 5,58
Perkotaan dan Perdesaan
Laki-laki (L) 1,13 1,20 2,54
Perempuan (P) 0,91 1,27 5,08
L+P 1,02 1,24 3,84

22. Lama
Studi

23. Lama Studi

24. Alasan Putus Sekolah

25. FAKTA TENTANG INDOENSIA
Negara dengan jumlah penduduk terbesar
ke-4 dunia setelah Cina, India dan
Amerika Serikat….namun…
Hasil survei UNDP menyatakan bahwa
IPM Indonesia anjlok ke peringkat 124
dari 187 negara pada tahun 2011, padahal
pada tahun 2010 IPM Indoensia berada di
peringkat ke-108.
(Mediaindonesia.com, 4 November 2011)

26. FAKTA TENTANG INDOENSIA
Indonesia adalah negara penghasil emas
terbesar ke-2 dunia dengan tambang
emasnya di Papua……namun
masyarakatnya banyak yang hidup
menderita dan miskin
Indonesia adalah negeri yang subur dan
makmur serta gemah lipah loh jinawi,
negeri surga katanya, namun
masyaraktnya banyak yang kelaparan dan
merana
(Film “Negeri Surga Katanya?”)

27. Indeks Pembangunan Pendidikan Asia Tenggara
http://data.menkokesra.go.id/content/indeks-pembangunan-pendidikan-negara-asia-tenggara-
sumberefa-global-monitoring-report-2008

28. Permasalahan Pendidikan Indonesia
1. Disparitas rasio guru terhadap siswa antarprovinsi

29. KONDISI PTK DIKDAS TAHUN 2012 BERDASARKAN KUALIFIKASI AKADEMIK
P. KALIMANTAN
P. SULAWESI
SMA 43,455
SMA 50,642 PAPUA & PAPBAR
D1 3,069
D1 4,791 SMA 9,354
D2 59,352
D2 78,979 D1 533
D3 5,978
D3 6,489 D2 7,402
S1 45,286
S1 76,110 D3 2,026
S2 538
S2 1,129 S1 5,979
S3 3
S3 17 S2 51
TOTAL 157,681
TOTAL 218,157 S3 -
TOTAL 25,345
P. SUMATERA
SMA 154,133
D1 11,210
D2 190,631
D3 28,342
S1 174,802
S2 1,384
S3 19
TOTAL 560,521
MALUKU, BALI, NTB,
P. JAWA NTT
SMA 49,331
Sumber data: P2TK Dikdas SMA 104,768
D1 4,874
D1 9,167
D2 60,437
D2 346,442
D3 7,860
D3 39,167
S1 47,380
S1 468,499 S2 373
S2 9,417 S3 5
S3 83 TOTAL 170,260
TOTAL 977,543

30. Rasio Siswa:Guru di SD (Negeri & Swasta)
Tahun 2009/2010
SD
Papua 28
Maluku Utara 26
Papua Barat 25
Banten 25 Rasio Minimal Siswa:Guru
Jawa Barat 24
Bali 24
Nusa Tenggara Timur 24 Jenjang PP 74/2008 Permendiknas
Jawa Tengah 23
DKI Jakarta 22
No. 41/2007
Riau 19
Sumatera Utara 18 SD 1:20 1:28
Kepulauan Riau 18 Nasional
Nusa Tenggara Barat 18
Kalimantan Barat
= 18
Lampung
18
18
Secara Nasional Rasio SD saat ini adalah
Kalimantan Timur 17 1:18 ini artinya sudah berada di bawah
Bangka Belitung 17
Bengkulu 16 standar minimal PP 74 dan Permendiknas
Sumatera Selatan 16
Jawa Timur 16 No.41
Maluku 16
Jambi 15
DI Yogyakarta 15
Sulawesi Utara 15
Sulawesi Barat 15
Sumatera Barat 15
Kalimantan Tengah 15
Nanggroe Aceh Darussalam 15
Sulawesi Selatan 14
Gorontalo 14
Sulawesi Tengah 14
Kalimantan Selatan 14
Sulawesi Tenggara 13 Sumber: diolah dari PSP dan
PMPTK
0 5 10 15 20 25 30

31. Rasio Siswa:Guru di SMP (Negeri & Swasta)
SMP
Tahun 2009/2010
Banten 28
Nusa Tenggara Timur 26
Jawa Barat 26
Bali 24
Jawa Tengah 22
Maluku Utara 22
Bangka Belitung 22
Nusa Tenggara Barat 21
Kepulauan Riau 21
Papua Barat 20
Kalimantan Barat 20
Sulawesi Barat 20 Rasio Minimal Siswa:Guru
Kalimantan Timur 19
Papua 19 Jenjang PP 74/2008 Permendikna
Jawa Timur 19
DKI Jakarta 19 s
18
Lampung
Bengkulu 18
No. 41/2007
Sumatera Selatan 18
Riau 17
SMP 1:20 1:32
Sulawesi Tengah 17
Sumatera Utara 17
Sulawesi Selatan 17
Secara Nasional Rasio di SMP saat ini adalah
Maluku 17 1:17 ini artinya sudah sama dengan standar
Kalimantan Selatan 16
Kalimantan Tengah 16
minimal PP 74 tetapi masih di bawah standar
Jambi 16 Nasional minimal Permendiknas No.41
Nanggroe Aceh Darussalam 16 = 17
Sulawesi Tenggara 15
Sumatera Barat 14
Sulawesi Utara 14
DI Yogyakarta 14
Gorontalo 14
Sumber: diolah dari PSP dan
0 5 10 15 20 25 30 PMPTK

32. PENINGKATAN KUALITAS PENDIDIK DAN
TENAGA KEPENDIDIKAN
TREND % GURU BERKUALIFIKASI S1/D4
100% 8%
16%
25%
33%
80% 42%
60%
BELUM BERKUALIFIKASI
92%
84% SUDAH BERKUALIFIKASI
40% 75%
67%
58%
20%
0%
2010 2011 2012 2013 2014

33. Permasalahan Pendidikan Indonesia
2.Kesenjangan kesempatan pendidikan antara si kaya dan miskin

34. Pro Poor Policy (Subsidi Siswa Miskin=SSM)
Penyesuaian subsidi BBM akan berdampak pada pergeseran jumlah keluarga near poor
menjadi poor dan peningkatan biaya personal siswa. Kebijakan yang diambil adalah
memperluas cakupan penerima SSM dan meningkatkan satuan biaya SSM
Perluasan Cakupan Jumlah Siswa Peningkatan Satuan Biaya
617.6
SMK
754.9 Rp.780rb/thn
SMA/SMK
Rp.1.000rb/thn
505.3
SMA
694.8
Rp.550rb/thn
SMP
1,295.5 Rp.750rb/thn
SMP
2,686.6
Survey Bank Dunia 2011:
3,530.3 SD
Rp.360rb/thn Satuan Biaya lama SSM
SD Rp.450rb/thn belum mencakup 100%
9,774.2 kebutuhan personal siswa
miskin
0 5,000 10,000 Ribu Siswa 0 200 400 600 800 1,000 1,200
Ribu Rp
Mencakup 1 x Garis Kemiskinan (existing) satuan biaya lama
Mencakup 1,25 x Garis Kemiskinan (APBN-P 2012) Satuan biaya baru 34

35. Alokasi Anggaran Pro Poor Policy (Subsidi Siswa Miskin)
(Rp.000)
No KOMPONEN Vol Satuan Unit Cost Alokasi
1 Subsidi Siswa Miskin 3.963.843.540
a Penambahan Unit Cost 6.028.621 705.823.478
Subsidi Siswa Miskin SD 3.530.305 Siswa 67,5 238.295.588
Subsidi Siswa Miskin SMP 1.295.450 Siswa 150,0 194.317.500
Subsidi Siswa Miskin SMA 505.290 Siswa 165,0 83.372.850
Subsidi Siswa Miskin SMK 617.576 Siswa 165,0 101.900.040
Bidik Misi PTN (ongoing) 50.000 Mhs 1.256,3 62.812.500
Bidik Misi PTN (Baru) 30.000 Mhs 837,5 25.125.000
b Penambahan Sasaran 7.973.826 3.258.020.063
Subsidi Siswa Miskin SD 6.243.855 Siswa 337,5 2.107.301.063
Subsidi Siswa Miskin SMP 1.391.116 Siswa 562,5 782.502.750
Subsidi Siswa Miskin SMA 189.526 Siswa 750,0 142.144.500
Subsidi Siswa Miskin SMK 137.329 Siswa 750,0 102.996.750
Bidik Misi PTN 10.000 Mhs 10.256,3 102.562.500
Bidik Misi PTS 2.000 Mhs 10.256,3 20.512.500
Catatan: Jumlah sasaran penerima Subsidi Siswa/Mahasiswa
1)Kenaikan unit cost adalah: Miskin dari 6,0 jt siswa/mhs menjadi 14,0j t
— jenjang SD dari Rp. 360 ribu menjadi Rp. 450 ribu/siswa/tahun , siswa/mhs:
— jenjang SMP dari Rp. 550 ribu menjadi Rp. 750 ribu/siswa/tahun , Anggara Anggara
Jenjan Semul
Diberikan untuk 9 bulan g a
n Menjadi n
— jenjang SM dari Rp. 780 ribu menjadi Rp. 1 juta/siswa/tahun (Rp M) (Rp. M)
— Bidik Misi dari Rp. 12 juta menjadi Rp. 13,67 juta/siswa/tahun
2) Untuk penambahan siswa baru, cakupan SSM ditingkatkan dari: SD 3.530.305 1.270,9 9.774.160 3.616,5
— jenjang SD dari 12,9% menjadi 35,7% SMP 1.295.450 712,5 2.686.566 1.689,3
— Jenjang SMP dari 14,2% menjadi 29,5%
SMA 505.290 394,1 694.816 619,6
— ,jenjang SMA dari 12,3% menjadi 16,9% Diberikan untuk 9 bulan
— Jenjang SMK dari 15,5% menjadi 19,0% SMK 617.576 481,7 754.905 686,6
— Penerima Beasiswa Bidik Misi ditambah 12.000 mahasiswa PT 80.000 960,0 92.000 991,0
Jumla
h
6.028.621 3.819,2 14.002.447 35
7.603,1

36. Outcome Pro Poor Policy (Subsidi Siswa Miskin)
...Perluasan cakupan subsidi siswa miskin dan peningkatan satuan biaya akan menyelamatkan paling sedikit 14
juta siswa dari putus sekolah dan tidak bisa melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi...
PT 2011 PT 2012
5,2 juta 5,3 juta
≈ 1,5 jt
 1,2 juta
≈ 371 ribu  227 ribu
SMA/MA/SMK
2,2 %
SMA/MA/SMK
37,4 %
48,4%
4,0%
9,28 juta 10,34 juta
≈ 466 ribu
≈ 205 ribu  183 ribu
 53 ribu
SMP/MTs SMP/MTs
10,9%
1,6%
4,1 %
0,4 %
12,83 juta ≈ 366 ribu 13,44 juta
≈ 397 ribu  115 ribu
 94 ribu
SD/MI SD/MI
7,2%
1,3%
2,2 %
0,3 %
30,58 juta 31,43 juta
= % drop out
Kondisi 2009/2010 SD/MI SMP/MTs SMA/MA/SMK
Drop out 1,5% 1,8% 4,3% = % lulusan tidak melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi
(465 ribu) (389 ribu)
(228 ribu)
Penerima subsidi siswa miskin akan dijamin keberkelanjutan
Lulusan Tidak 8,6% 24,0% 51,7% pendidikannya pada jenjang pendidikan yang lebih tinggi
Melanjutkan (445 ribu) (1 juta) (1,6 juta)
36

37. Permasalahan Pendidikan Indonesia
3. Disparitas kesempatan pendidikan antara penduduk kota
dan penduduk desa.

39. Permasalahan Pendidikan Indonesia
4. Besarnya angka putus sekolah, di semua jenjang
pendidikan.

40. Permasalahan Pendidikan Indonesia
5. Kualitas tenaga pendidik.

41. GURU SD BERDASARKAN KUALIFIKASI- NASIONAL
TOTAL GURU SD/SDLB BELUM S1 SUDAH S1
NASIONAL (TAHUN 2011)
Sudah S1 : 424.344 ( 26,9%)
Belum S1 : 1.150.813 (73,1%)
Sumber data: P2TK Dikdas
41

42. PROFIL GURU SMP BERDASARKAN KUALIFIKASI- NASIONAL
TOTAL GURU SMP/SMPLB BELUM S1 SUDAH S1
NASIONAL (TAHUN 2011)
Sudah S1 : 406,731 (76.1%)
Belum S1 : 127,619 (23.9%)
Sumber data: P2TK Dikdas

43. Permasalahan Pendidikan Indonesia
6. Kualitas pendidikan.

45. Komitmen pada
pemenuhan
Reformasi program MDG’S
birokrasi menuju
Perbaikan tata
Performance
kelola pendidikan
Based Budgeting
(PBB).
Pengembangan ISU
Pemerataan
pendidikan dari STRATEGIS akses pendidikan
semua jenjang PENDIDIKAN

46. Pemerataan
akses Paud
dan
kesetaraan
gender
STRATEGI
Pemerataan PEMBANGUNAN Pemerataan
akses
akses semua PENDIDIKAN
pendidikan
jenjang NASIONAL orang dewasa
pendidikan TAHUN 2010- berkelanjutan
2014
Penguatan
manajemen
dan tata
kelola
pendidikan

47. PETA PTK DIKMAS PAUDNI KEMDIKBUD
TAHUN 2012
BPKB: 4 unit BPKB: 6 unit
SKB : 42 unit SKB: 81 unit
Pamong Belajar 1408 orang Pamong Belajar 1259 orang
Koridor Kalimantan Koridor Sulawesi
1 6
3 4 Koridor Papua - Maluku
Koridor Sumatera
BPKB: 3 unit
BPKB: 7 unit SKB: 29 unit
SKB: 115 uniT Pamong Belajar 425 orang
Pamong Belajar 2824 orang
2 5
Koridor Jawa
Koridor Bali–NTB-NTT
BPKB: 3 unit
SKB: 99 unit JBPKB: 3 unit
Pamong Belajar 2250orang SKB: 29 uni
Pamong Belajar 1961 orang
t

48. ”...Desentralisasi dan otonomi dimaksudkan
untuk membangun hubungan yang lebih
dekat antara pemerintah dan rakyat. Melalui
hal ini, pemerintah akan
dapat memberikan layanan yang lebih baik
dan memenuhi kebutuhan masyarakat
dengan cara yang lebih baik, lebih cepat dan
lebih tepat …”
Presiden Indonesia Susilo Bambang
Yudhoyono
Pidato pada Sidang Umum MPR mengenai
Kebijakan
Pembangunan Daerah (23 Agustus 2005).

49. ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN
PENDIDIKAN NASIONAL TAHUN 2010-2014
1. Reformasi Pembiayan
pendidikan
2. Reformasi pendidik dan tenaga
pendidikan
3. Penerapan TIK untuk
pembelajaran
4. Pembangunan prasarana
pendidikan
5. penyediaan sarana
pendidikan
6. Peningkatan mutu dan
daya saing pendidikan
7. Pemenuhan rasio
standar SMK : SMA

50. ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN
PENDIDIKAN NASIONAL TAHUN 2010-2014
8. Otonomi satuan pendidikan
9. Penguatan tata kelola dan
manajemen pendidikan
10. Reformasi sistem pembelajaran
yang humanis
11. Perlunya peran serta masyarakat
dalam dunia pendidikan
12. Revitalisasi pendidikan yang kreatif,
inovatif dan berwirausaha

51. VISI KEMDIKBUD 2025
MEWUJUDKAN INSAN INDONESIA
CERDAS, KOMPREHENSIF, KOMPETITIF DAN BERMARTABAT
(INSAN KAMIL / INSAN PARIPURNA)
PERIODE 2005-2009
PERIODE 2010-2014 PERIODE 2015-2019 PERIODE 2020-2024
TEMA:
TEMA : TEMA: TEMA:
PENINGKATAN
PENGUATAN DAYA SAING DAYA SAING
KAPASITAS &
LAYANAN REGIONAL INTERNASIONAL
MODERNISASI
51