SlideShare uma empresa Scribd logo

Tabloid Publica Pos Edisi 5

•
•
Publica Pos
Publica Pos

WASPADA KONGKALIKONG MAFIA BERAS - Operasi Intelijen di balik Beras Plastik - Mafia Beras - Verna Inkriwang Sosialisasi Empat Pilar - Rekonsiliasi HAM, Inpres Pemberantasan Korupsi - Akik Pacitan - Menyambut datangnya Ramadhan - Gus Dur tentang Islam dan Pancasila

Notícias e política
1 de 16
Baixar para ler offline
PUBLICA POS Tabloid Dwi Mingguan Info Publik Terpercaya Sejarah manusia merupakan tanah pemakaman dari kebudayaan-kebudaya an yang tinggi, yang rontok karena mereka tidak mampu melakukan reaksi sukarela yang terencana dan rasional untuk menghadapi tantangan. (Erich Fromm) Hal. 5... Pansel KY Jaring 75 Calon Nihayatul Wafiroh: Perempuan Desa Membangun Bangsa Sosok Hal. 16... 5,4 Juta Balita Terindikasi Gizi Buruk Ekonomi & Kesos Hal. 6-7... Hukum Ada Amal Dalam Kelezatan Kecap www.publicapos.com fanpage: publicapos.com @publicaposcom publicapos@gmail.com Terbit 16 Halaman Edisi V/I/VI - 2015 Waspada Kongkalikong Mafia Beras Foto:Publicapos.com/ant Petugas BPOM sedang menguji kandungan beras plastik saat melakukan sidak di salah satu pasar tradisional di seputaran Jabotabek. Kegiatan ini dilakukan pasca beredarnya isu Beras plastik di tengah masyarakat / Publicapos (Jakarta) - Pernahkah Anda membeli Sate Madura, diwarung kaki lima manapun. Cobalah perhatikan botol kecap yang digunakan. Ada satu kecap yang khas, Kecap Cap Korma ya selalu merk itu yang mereka gunakan untuk memberi cita rasa berbeda pada sate mereka. Tentu Anda akan bertanya kenapa memakai kecap tersebut? padahal kecapnya tidakdikenalsecaraluas?JawabandariJundi, salah satu distributor kecap Cap Korma cukup mengejutkan kita karena tidak ada hubungannya dengan rasa ataupun harga dari kecap tersebut. Menurut Jundi, banyaknya warga Madura yang menggunakan kecap ini, jauh karena di madura kecap ini sering membantu kegiatan-kegiatan pesantren di sana. Sebuah jawaban yang sarat dengan emosional dari Mahasiswa Pascasarjana STAINU Jakarta yang juga 'nyambi' sebagai distributor Kecap ini. " Kami memanfaatkan jaringan pedagang Sate Madura yang memiliki kedekatan emosional dengan kami," tutur Jundi. Coba kita bayangkan berapa banyak penjual Sate Madura di seluruh Indonesia? Wow pasti banyak sekali dan setiap malam satu penjual sate bisa menghabiskan 3 botol kecap cap Korma dan kalau di kali 30 hari maka dia memakai 90 botol kecap dalam sebulan, coba anda kalikan dengan penjual sate seluruh Indonesia? pasti jumlahnya sangat banyak. Kecap cap Korma sekilas sama dengan produk kecap lainnya. Namun saat melihat lebih teliti akan tampak ada perbedaan. Di situ tertulis bahwa dengan membeli Kecap cap Korma Anda berinfak sebesar 2,5 persen. Menurut produsen kecap, infak yang di­ masukkan ke harga adalah upaya mengajak masyarakat berbagi dengan kaum dhuafa. Komitmen membantu kaum tidak mampu ini juga diwujudkan dengan mempekerjakan mereka di pabrik di kawasan Jakarta Selatan. Menelusuri jejak Kecap Cap Korma sama saja dengan menelusuri sebuah usaha kecap tradisional yang dramatis oleh sebuah keluarga Syarifah Khadijah, janda (alm. Habib Ibrahim bin Agil Assegaf). Meski mulanya hanya sebatas bisnis keluarga, namun pemiliknya, selalu berusaha menerapkan nilai-nilai Islami dalam bisnisnya. Misalnya, selalu menjaga kualitas produk yang halalan thoyyiban sebagai “amanah” dan mengalokasikan sebagian keuntungan untuk umat sebagai bagian dari “ibadah”. Dengan istigomah pada prinsip ini, pada tahun 1976, usaha Kecap Korma kemudian membuka cabang di Jakarta dengan nama PT. Korma Jaya Utama. Kecap Korma mulai dikenal luas di kalangan masyarakat setelah merebaknyaisulemakbabipadatahun1988. Saat itu banyak merk kecap yang diragukan kehalalannya.Namun,tidakdemikiandengan Kecap Cap Korma yang selalu memegang teguh prinsip halalan thoyyiban. Penerapan prinsip Islami nyatanya tidak membuat Kecap cap Korma sulit berkembang. Sebagai produk rumahan, kecap ini sudah melebarkan sayap ke berbagai daerah. Mereka sudah memiliki jaringan pelanggan tetap, sebagian besar tentu adalah para pedagang sate. Adanya tambahan infaq untuk kaum dhuafa sebesar 2,5 persen tidak membuat para pelanggannya keberatan. Bagi para pelanggan selama produk kecap yang dibeli memiliki rasa yang enak mereka pasti membelinya "Dengan membeli kecap ini Anda akan berinfaq seharga 2,5 % perbotolnya dari harga yanga Anda bayarkan, " tambah Jundi lagi. Sungguh sistem pemasaran yang unik dan adakah produsen lain yang menirunya? Tertarik ingin merasakan lezatnya Kecap Cap Kurma dan berinfaq 2,5 % Anda bisa memesannya lewat Jundi, " Bisa menghubungi nomor saya 0857 8274 2061 dan 089 756 083291 atau lewat email m.jundiyalwathoniy@yahoo.com, " ujar Mahasiswa yang juga penghafal Qur'an ini berpromosi. (tgh) Foto: Istimewakecapcapkurma Ilustrasi
Edisi V/I/VI - 2015S O R O T2 P u b l i c a P o s Publicapos (Jakarta)- Gabungan ImportirNasionalSeluruhIndonesia (GINSI) membantah kabar bere­ darnya beras beras plastik masuk ke Indonesia dengan cara importasi ilegal atau penye­lun­dupan. Wakil Ketua Umum GINSI bidang Perdagangan ekspor impor dan kepelabuhanan, Erwin Taufan, mengatakan pihaknya justru menduga beras plastik diracik oleh para mafia beras di dalam negeri untuk mengalihkan isu-isu tertentu dan mencoreng nama baik Pemerintahan RI saat ini. "Tak mungkin itu dari impor, Operasi Intelijen Dibalik Beras Plastikberedarnya beras didalam negeri itu ulah mafia pemain beras, dan racik didalam negeri kemudian di sebar. Para mafia ini yang mesti dilacak tuntas," ujar Erwin Taufan. Taufan mengatakan,kegiatan importasi beras itu sangatlah ketat, karena terkait perizinan larangan pembatasan (lartas) dan harus memperoleh izin Kemendag dan isntansi lainnya seperti badan pengawasan obat dan makanan (BPOM) maupun Badan Karantina Kementan. Taufan justru menuding bahwa jika terbukti beras plastik itu benar ada maka dimungkinkan diracik didalam negeri, "Kalau itu (beras plastik) hasil importasi ilegal atau penye­lun­ dup­an pasti bisa dilacak siapa importir­nya. Tetapi menurut saya komoditi tersebut diracik didalam negeri,"paparnya. Dia mengatakan, untuk memasukkan / importasi beras jugaharusdilakukanpemeriksaan dan melampirkan dokumen dari lembaga surveyor (LS). "Sebelum masuk pasti ada quality control dari surveyor," tuturnya.(tgh) Publica pos - Asmo Wahyu, pakar kimia UI yang menjadi salah satu narasumberdalamdiskusibertema " Beras Plastik, Beras Oplosan dan Diversifikasi Pangan.” beberapa waktu lalu menga­takan bahwa artificial rice yang dikembangkan di China sebenarnya dimaksudkan untuk masyarakat yang mampu mem­beli. “Beras dibuat dengan menam­ bah­kan nutrisi, makanya dicam­ pur dengan ubi dan kentang. Agar adonan menjadi kenyal dan bisa dibentuk, diberi senyawa plastilizer, yang biasanya cukup aman dikonsumsi, misal­nya gliserin. Jadi ini upaya mempro­ duksi beras dengan kandungan nutrisi yang lebih tinggi,” kata Asmo. Adonan lantas dicetak mirip beras. Beras seperti ini dijual lebih mahal. Pembelinya kelas menengah. Dewi si pedagang bubur di Bekasi mengaku membeli beras yang kemudian menjadi obyek penelitian “beras plastik” itu seharga Rp 8.000 per kilogram. Ini harga yang sesuai pasaran saat Agenda Politik Beras Plastik ini, yakni Rp 8.000 – 9.000 per kilogram beras. Padahal, menurut Asmo Wahyu, harga biji plastik hasil daur ulang saja Rp 15.000 an per kilogram. Jauh lebih mahal dari harga beras. Jadi, soal motivasi masih gelap. Secara hitungan ekonomi tidak masuk. Ini juga menjadi pertanyaan “Soal beras plastik, saya ber­ spekulasi ada agenda lain. Entah politik, intelejen atau kea­man­an pangan. Saya meli­hat­nya ke sana,” kata Bustanul Arifin, guru besar di Fakultas Pertanian Universitas Lampung yang juga menjadi pemateri dalam diskusi tersebut. Menurut dia, polisi harus meng­ angkap tuntas masalah ini dan menghukum pelakunya. “Ini keja­hat­an pangan. Kejahatan berat,” ujar Bustanul. “Yang tidak pernah tuntas adalah pengusutan pelaku,” tambah Bustanul. Ketua Umum HIPPI Suryani Motik menganggap keresahan yang ditimbulkan akibat isu “beras plastik” terjadi akibat fakta ketidakseimbangan antara supply demand beras di dalam negeri. Artinya, tingginya demand beras masyarakat tidak diimbangi oleh supply yang memadai. Itu sebab, katanya, Indonesia acap­ kali melakukan impor beras, khusus­nya menjelang hari besar keagamaan. “Akibatnya, banyak sekali terjadi masalah dalam sistem perberasan kita. Apalagi pola makan rakyat Indonesia selalu mengutamakan beras sebagai makanan utamanya,” kata Suryani. Ini membuat isu terkait beras mudah digunakan untuk menggoyang situasi ekonomi. HIPPI yang beranggotakan 20.000 pengusaha di 30 propinsi juga mendesak pemerintah untuk men­jadi­kan peristiwa “beras plastik” sebagai momentum serius mem­perkenalkan produk- produk pangan lain, sebagai langkah diversifikasi pangan di Indonesia. Tujuannya, agar masyarakat Indonesia memiliki banyak pilihan bahan makanan utama, khususnya saat harga beras melambung tinggi. (tgh) Publicapos (Jakarta) - Tak mudah menebak apa alasan di balik pener­ bitan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2015 tentang Kebi­jakan Penga­daan Gabah/Beras dan Penya­ lur­an Beras oleh Pemerintah. Dari sisi waktu, beleid pengganti Inpres Nomor 3 Tahun 2012 yang terbit pada 17 Maret itu jauh dari upaya merang­sang petani agar ber­gairah ber­produksi. Bagi Bulog, pedagang pengum­ pul, dan pemilik penggi­ling­an, waktu terbit Inpres juga ter­lambat karena musim panen raya sudah ber­langsung. Idealnya, Inpres terbit sebe­lum panen raya yang ber­ langsungantaraFebruari-Juni. Karena itu, fungsi Inpres sepertinya hanya sebagai patokan harga di pasar. Tak lebih tak kurang. Di Inpres ditentukan harga gabah kering panen di petani Rp 3.700/kg (sebelumnya Rp 3.300/ kg), gabah kering giling di gudang Bulog Rp 4.650/ kg (sebelumnya Rp 4.200/ kg), dan beras di gudang Bulog Rp 7.300/kg(sebelumnyaRp6.600/kg). Bagi pedagang pengumpul dan pemilik penggilingan padi, Inpres menjaminmerekatetapbisamengais untung lewat penga­daan beras untuk warga miskin (raskin). Dalam setahun, jumlah raskin kira-kira 3 juta ton. Mereka tidak bergairah jika penga­daan hanya untuk cadangan beras pemerintah (CBP) karena jumlahnya amat kecil, hanya 0,35 jutaton. Presiden Joko Widodo mungkin berharap Inpres jadi obat mujarab pelbagai masalah beras, seperti gejolak harga dan cadangan yang me­nipis. Tak banyak disadari, Inpres dengan harga pembelian peme­rintah (HPP) tunggal beras kualitas rendah/medium bakal ber­ dampak luas pada tiga hal: melang­ gengkan penggilingan padi kecil/ sederhana; sulit mene­kan susut saat pengeringan dan penggilingan serta rendemen giling; dan penggilingan kecil/sederhana bakal tutup saat pasartunggalASEANberlaku. Selain itu, Inpres ini menyimpan risiko tersembunyi. Pertama, per­ taruh­an kualitas beras Bulog. Di Inpres HPP beras kualitas medium di gudang Bulog dipatok Rp 7.300/ kg. Di sisi lain, harga beras kualitas serupa di pasaran Rp 9.993/kg per 23April. Dengan disparitas Rp 2.700/kg, ada dua kemungkinan. Kemung­ kin­an pertama, Bulog tetap bisa mendapatkan beras di pasaran untuk memperkuat cadangan. Namun, dengan disparitas sebe­sar Menghitung Untung Rugi Inpres Harga Beras itu, kualitas beras seperti apa yang didapatkanBulog? Tiga tahun terakhir, pengadaan beras Bulog tergolong tinggi: 3,65 jutaton(2012);3,49jutaton(2013); dan 2,4 juta ton (2014). Pengadaan yang tinggi itu terjadi saat harga beras di pasaran jauh di atas HPP. Ini aneh, bahkan misteri. Misteri ini mungkin yang bisa menjelaskan mengapa selalu muncul keluhan berulang-ulang dan bertahun-tahun terhadapkualitasraskin. Kemungkinan kedua, karena harga amat tinggi Bulog tidak men­ dapatkan beras di pasaran. Tak ingin mempertaruhkan repu­tasi, Bulog tak mau membeli beras berkualitas rendah. Konse­kuen­sinya, cadangan beras Bulog menipis. Di sisi lain, pedagang menguasai stok. Pasar berasmudahsekali”memanas”. Impor menjadi satu-satunya jurus tersisa.Inilahrisikokeduayangtidak banyak disadari. Jika ini terjadi, tentu sebuahironi.Sebab,impordilakukan saat produksi beras dalam negeri men­­cu­kupi. Adaduajalankeluar.Pertama,kebi­ jakan harga tunggal (beras medium) selama 46 tahun harus diubah ke harga multikualitas (kualitas super dan premium). Ini didasari ke­nya­ taan kualitas beras mengikuti irama panen: jelek saat panen raya, mem­ baik saat panen gadu, dan baik saat paceklik. Dengan multikualitas, penga­daan Bulog bisa dilakukan sepan­jang tahun:berasmediumsaatpanenraya untuk raskin, dan beras premium saat panen gadu dan paceklik untuk CBP. Selain itu, opsi ini didasari oleh banyaknyajenisberasdipasar. Di Pasar Induk Cipinang ada 17 jenis beras. Di kota-kota lain ada 3 hingga 5 jenis. Opsi ini akan men­­ ciptakan insentif petani dan peng­ gilingan padi untuk mem­per­baiki kualitasgabah/beras. Kedua, mengubah CBP dari kualitas medium ke premium. Volume­­nya juga perlu diperbesar hingga 1,3 juta ton. Dengan ini CBP akan efektif untuk stabilisasi harga beras karena tak perlu di­oplos dahulu dan untuk mem­beri­kan bantu­annegarasahabat.Bahkan,jika masih ada kelebihan volume, CBP bisauntuktujuanekspor. Ini bisa memecahkan kebuntuan investasi industri penggilingan modern melalui pengadaan yang berbeda kualitas dan penyalur­an beras. Dengan dua opsi ini pasar beras berpeluang sehat dan industri padi/beras yang mati suri akan hiduplagi.(tgh) Foto: Publicapos.com Presiden Joko Widodo saat mengumumkan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2015 tentang Kebi­ jakan Penga­daan Gabah/Beras dan Penya­lur­an Beras oleh Pemerintah Foto: Publicapos.com Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa melakukan sidak ke Bulog Aceh Besar untuk memastikan kualitas beras untuk rakyat miskin (raskin), Sabtu (30/5). Pemerintah mempercepat pembagian raskin sebelum bulan Ramadhan
3P u b l i c a P o sEdisi V/I/VI - 2015 S O R O T Terbit sejak 15 Januari 2015, Publica Pos hadir sebagai tabloid dwi mingguan yang bertekad men­ jadi rujukan informasi publik ter­ percaya. Semua naskah yang dikirim ke Redaksi dan diterbitkan menjadi milik Publica Pos. Semua wartawan Publica Pos dibekali tanda pengenal dan tidak menerima maupun me­ mintaimbalandarisiapapun.Semua Tabloid Dwi Mingguan Publica Pos isi artikel/tulisan yang berasal dari luar, sepenuhnya tanggung jawab penulis yang bersangkutan. Dewan Redaksi: Ujianto Singgih Pr, Mohammad Mulyadi, Achmad M Fahham, Sahat Aditua Silalahi, Prianter J. Hairi, Ansel Alaman Pemimpin Umum: Achmad M Fahham Pemimpin Perusahaan: Abdul Mukhit KD, Pemimpin Redaksi: Ahmad DH Redaktur Pelaksana Tabloid: T. Kurniawan, Redaktur Pelaksana Online: Dawam Multazam Staf Redaksi: Helmi Yusuf, Fikry Rakatamala, Arik Dj, Abdul Kholik, Abu Roiz, Muhammad Ainuzzaki, Abas Firdaus Basuni Manajer Keuangan: Miftachul Chusnah Manajer Iklan dan Pemasaran: M. Arief Setiawan, Ahmad Amin Penerbit: PT Publica Media Utama Alamat Redaksi / Iklan : Ruko Taman Cinangka A-5, Cinangka, Sawangan, Depok, 16516 Telp. 021-49116822 Email Redaksi: publicapos@gmail.com Publicapos (Jakarta) - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk men­jaga pasokan beras jelang Puasa dan Lebaran siapkan modal usaha sebesar Rp1,5 triliun ke PT Food Station Tjipinang Jaya, salah satu Badan Usaha Milik Daerah di bidang ketersediaan pangan. Penyertaan Modal Pemerintah ini bertujuan menjaga kestabilan harga dan ketersediaan stok beras di ibu kota. Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama mengatakan PMP itu bertujuan agar PT FSTJ memiliki modal untuk mengen­ dalikan harga beras di pasaran. “Kami harus setor sampai Rp1,5 triliun. Kami harapkan Food Station punya modal. Jadi kalau harga beras naik kami punya stok,”kataAhok,usaiRapatUmum Pemegang Saham Luar Biasa di kantor FSTJ, Jakarta Timur, pada Maret 2015 lalu, seperti dikutip Beritajakarta.com. Dengan penambahan modal ini, DKI Siapkan Dana 1,5 triliun Untuk Beras Ahok berharap kebutuhan beras di Jakarta yang mencapai 3 ribu ton per hari dapat ditangani. Menurut Ahok, peranan PT FSTJ sejak didirikan di masa kepe­ mim­pinan Ali Sadikin sebagai Gubernur DKI hingga saat ini sangat penting. “Jadi Food Station bisa menjadi garda terdepan penyedia sekali­ gus penyeimbang harga beras di ibu kota, bahkan di Indonesia. Serta menangkal jika ada pihak- pihak lain yang ingin memonopoli beras,” katanya. Ahok berpesan agar PT FSTJ untuk terus menggelar operasi pasar, terlebih ketika isu harga beras akan naik mulai ramai di­ per­bincangkan. “Tugas Food Station ini tidak sekadar menstabilkan harga beras di ibu kota, tapi juga mem­ bantu menstabilkan harga beras di seluruh Indonesia. Ini juga yang diminta Pak Presiden Jokowi agar kami melakukan,” kata Ahok. (tgh) Publicapos (Jakarta) - Sungguh mengejutkan, secara tiba-tiba Anggota Komisi IV DPR, Firman Subagyo, disalah satu menyam­ paikan bahwa dirinya men­da­ patkan informasi jika ada peru­ sahaan swasta yang berniat mem­borongsemuastokberasyang sedia­nya diperuntukkan peme­ rintah guna memenuhi kebu­tuhan pangan dalam negeri dalam meng­ hadapi momen besar Ramadhan dan Idul fitri. Hal ini cukup mengejutkan mengingat Bulan Mei - Juni menjelang panen "Untuk menghadapi tantangan besar serta menuju swasembada pangan dan menjaga stabilitas harga,sayamendapatkaninformasi serta temuan terbaru di lapangan yang mengejutkan bahwa ada mantan Menteri era SBY bernisial `AP` yang ternyata menjadi Waspada Kongkalikong Mafia Beras Komisaris Utama (Komut) di PT TP (Pemilik Peru­sahaan Swasta Pemborong beras) diam-diam ternyata telah mem­borong beras dengan target sampai dengan 2 juta ton dari ber­bagai jenis untuk ditimbun serta untuk mengen­ dalikan harga beras di pasar," kata sebagaimana di kutip dari Harian Terbit, Kamis (14/5) lalu. Firman menjelaskan, bahwa pemilik perusahaan berinisial PT TP itu juga kini adalah salah salah satu Komut di salah satu PT milik BUMN yakni PT PTN yang juga aktivitas usahanya di sektor pertanian. "Dia sekarang sudah menjadi Komut di salah satu perusahaan BUMN yang baru saja resmi dipilih," tutur politisi Golkar itu. Firman menilai bahwa dengan adanya informasi ini dirinya pun mengaku sedih serta kecewa. Sebab, sangat disayangkan ada orang atau oknum yang sudah dipercaya oleh presiden dengan diberikan posisi strategis di salah satu perusahaan negara. Tetapi malah justru memanfaatkan situasi serta kekuasaanya untuk dapat merampok negara khusus­ nya melalui swasembada pangan. Menurut Firman, ada skenario dari mafia pangan yang mana salah satunya diisi oleh perusahaan milik mantan menteri ataupun menteri yang masih aktif tengah siap memperlemah Bulog dan Menteri Pertanian (Mentan) yang seolah-olah dianggap tidak berhasil, sehingga bila hal ini terjadi kedua belah pihak inilah yang akan dipersalahkan karena tidak bisa menjaga kedaulatan swasembada beras nasional.(tgh) Publicapos (Jakarta) - Nampak­ nya operasi besar para mafia beras ini sudah berjalan cukup lama. Ada beberapa motif bagi spekulan dan mafia beras untuk memainkan harga. Pertama, kenaikan harga beras yang saat ini mencapai 30% bertujuan untuk membuka keran impor dengan alasan stok beras tidak cukup. “Kedua, motif melepas stok di gudang dengan harga relatif tinggi.Ketikaberasdilepasdengan harga rendah yang waktunya hampir bersamaan dengan panen raya, harga akan jatuh, pemain akan beli dengan harga rendah,” kata Sarmuji, anggota Komisi Badan Usaha Milik Negara DPR di Jakarta, beberapa waktu lalu. Menurut politikus Partai Golkar Modus Mafia Beras itu, dilihat dari 2 motif tersebut para spekulan dan mafia beras bisa mendapat keuntungan ber­ lipat. Namun, bukan berarti hal itu tak bisa diatasi, antara lain adalah mempercepat penyaluran beras warga miskin. Dengan mempercepat penya­ luran beras miskin itu, pada awal Ramadhan nanti diperkirakan sudah bisa stabil. Dengan demi­ kian, operasi pasar tak perlu dilakukan. “Jika pertengahan Ramadhan masih operasi pasar, dikhawa­ tirkan akan mengganggu harga di tingkat petani karena harga bisa turun secara drastis,” kata Sarmuji. Hal yang sama disampaikan oleh Aliansi Gerakan Reforma Agraria secara terpisah. Ali Paganum dari AGRA, mengatakan, pihaknya heran mengapa pemerintah tak bisa menjaminhargaberastetapnormal. Barangkali, kata Ali, penyaluran beras itu berada di tangan pengu­ saha swasta. Dan pemegang kendali distribusi beras itu juga ber­cokol di pusat kekuasaan. Itu sebabnya, kata Ali, pemerintah tak berani mengambil alih penya­ luran beras tersebut. Ali menduga ada skenario dari permainan mafia beras. Pasal­nya, sejak Desember 2014 hingga Januari 2015, Bulog telah menggelar operasi pasar seba­ nyak 75 ribu ton kepada penge­ lola Pasar Cipinang yaitu PT Food Station dengan harga Rp 6.800 per kilogram.(tgh) Foto: Publicapos.com Pedagang menjajakan bawang merah di Pasar Bandarjo, Ungaran, Semarang, Jateng, Rabu (3/6). Harga bawang merah melonjak menjelang Ramadhan dari kisaran harga Rp15.000 - Rp20.000 menjadi kisaran harga Rp30.000 - Rp35.000 karena pasokan yang berkurang dari daerah penghasil Publicapos (Jakarta)- Seorang sumber menyebutkan, salah satu modus yang dilakukan para agen besar adalah membuka gudang persediaan beras di wilayah luar Jakarta. Ia menyebutkan salah satu agen besar yang membuka usaha di Cipinang mempunyai gudang beras di wilayah Pamanukan, Subang, Jawa Barat. “Tujuannya jelas, untuk menga­ mankan stok ketika persediaan beras di Jakarta menipis,” kata­ nya. Selain memiliki stok di luar daerah, agen besar ini juga membuka gudang beras di Jakarta. Masih menurut sumber, gudang beras itu dua di antara­ nya di wilayah Kemayoran dan Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Sebelum truk pengangkut beras masuk ke Cipinang, agen ini menyim­pan stok di wilayah ter­ sebut. “Dengan begitu, stok beras agen besar akan jauh lebih aman dibandingkan dengan stok para pedagang kecil yang hanya menyimpan di Cipinang.” ujar sumber tersebut. Pedagang kecil umumnya mem­ beli beras dari petani dalam jumlah kecil atau membeli dari agen besar. Celakanya, beberapa agen besar sering mengurangi timbang­an beras, yang jika di­ akumulasi, jumlahnya tidak kecil. Agen besar ini sering memotong 2 ons per kilogram. Jika 1 karung beras ukuran 50 kilogram, maka berat bersih beras menjadi 49 kilogram. Praktik nakal yang terjadi dalam perdagangan beras ini diyakini benar ada oleh Dwi Andreas Gudang Rahasia Mafia Beras Santosa. Guru Besar Pertanian Institut Pertanian Bogor ini menga­­ta­kan, dalam sektor pangan di Indonesia, terutama beras sebagai komoditas pokok, peluang adanya monopoli atau oligo­ poli akan selalu terjadi. Menurut Andreas, tujuan utama pengu­saha adalah mencari untung. Karena itu, peluang untuk me­monopoli perdagangan akan selalu ada. “Yang jauh lebih sulit adalah membuktikan dan melacak kebe­ radaan mafia beras. Tapi, adanya asap ini tentu ada orang yang mem­bakarnya,” katanya. Wakil Ketua Komisi VI DPR Aria Bima menga­takan, kenaikan harga beras sekarang bisa jadi karena ulah kartel beras. Dalam hukum pasar, harga barang naik saat stok atau suplai berkurang. “Namun, nyatanya di lapangan stok beras tak ada kendala sama sekali.” Aria mengatakan, tidak menutup kemungkinan ada per­ main­anmafiaberas.“Meskibelum terbukti, keberadaannya memang bisa memainkan harga sebagai­ mana terjadi pada komoditas lain seperti daging atau migas.” Merebaknya isu mafia beras bukan tanpa sebab. Andreas Santosa mengatakan, dengan mela­cak jalur distribusi perda­ gangan beras, kebocoran di sana-sini bisa dengan mudah di­ manfaatkan banyak pihak. Beras, dari petani sampai ke tangan konsumen, setidaknya harus berpindah tangan tujuh kali. Yang membuat miris, petani bisa jadi tak mendapatkan keuntungan dari kenaikan harga beras.(tgh)
Edisi V/I/VI - 2015P O L I T I K4 P u b l i c a P o s Publicapos (Jakarta) - Pengamat politik Universitas Paramadina, Hendri Satrio, mempertanyakan langkah dua kubu Partai Golkar yang melakukan islah terbatas demi mengikuti pemilihan kepala daerah serentak. Menurut Hendri, langkah yang dilakukan kubu Aburizal Bakrie dan kubu Agung Laksono hanya sebuah sandiwara. "Inilah politik, semua demi ke­ kua­saan walaupun harus ber­ sandi­wara," kata Hendri saat di­ hubungi, Jumat (29/5/2015). Publicapos (Jakarta) - Komisi­ oner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hadar Nafis Gumay me­ mas­­tikan bahwa KPU akan me­lin­ dungi identitas masya­rakat yang melaporkan terjadi­nya kecu­rang­ an dalam penyeleng­garaan pemi­ lihan kepala daerah secara seren­ tak. KPU akan memub­likasikan nama-nama calon kepala daerah. "Masyarakat yang melaporkan informasi apa pun bagi KPU, wajib memberi identitas secara ter­tulis. Tetapi, identitas tersebut akan di­ lindungi, tidak akan dipub­li­kasi­kan. Jadi ada ruang buat masyarakat untuk berpartisipasi," ujar Hadar dalamkegiatansosiali­sasiPeraturan KPU di Gedung KPU, Jakarta, Jumat (29/5/2015). Menurut Hadar, sejak pendaf­ taran dimulai, sejumlah dokumen Publica Pos - Ketua Fraksi Partai Demokrat Edhie Baskoro Yudhoyono berharap pelak­sa­ naan pemilihan kepala daerah seren­tak dapat berjalan tepat waktu. Dengan demikian, agenda per­gantian kepala daerah dapat ber­jalan dengan baik. "Harapan kami, penyeleng­ garaan tepat waktu. Anggarannya benar-benar sudah sampai ke daerah-daerahtertentu,"kataIbas di Jakarta, Kamis (28/5/2015). Menurut Ibas, suksesnya penyeleng­garaan pilkada seren­ tak merupakan kesuksesan Identitas Pelapor Kecurangan Pilkada Akan Dilindungi mengenai calon-calon kepala daerah akan dipublikasikan. Masya­rakat bisa melakukan peman­tauan dan memberikan infor­masi, termasuk laporan kecu­rangan kepada KPU. Sementara itu, Komisioner KPU Sigit Pamungkas mengatakan, masya­rakat sebenarnya bisa secara langsung menyampaikan laporan kepada lembaga penyelenggara terkait dugaan pelanggaran yang dilakukan pihak penyelenggara pilkada. Informasi tersebut nanti­ nya akan ditindaklanjuti sesuai aturan. "Laporan paling aman disam­ paikan kepada KPU Daerah atau Panitia Pengawas Pemilu (Panwas­ lu). Tapi, kalau sudah menyangkut politik uang, bisa langsung pada Bawaslu," kata Sigit (tgh) Foto: Beritaempat.com Komisi­oner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hadar Nafis Gumay saat menyampaikan materi Sosial- isasi Peraturan KPU, Jum’at (29/5) lalu di Gedung KPU , Jakarta Ibas Berharap Pilkada Tepat waktu penye­leng­garaan demokrasi di Tanah Air. Pasalnya, pilkada seren­tak kali ini jumlahnya tidak sedikit. "Proses demokrasi di daerah- daerah sebanyak 200 lebih bisa berjalan dengan baik," ujarnya. Komisi Pemilihan Umum akan menggelar pilkada serentak pada 9 Desember 2015 mendatang. Namun, tahapan pendaftaran calon kepala dan wakil kepala daerah akan dimulai pada 26-28 Juli 2015. Pada pilkada serentak gelom­ bangpertamaini,ada269provinsi mau­pun kabupaten/kota yang akan menyelenggarakan pilkada. Partai Demokrat, kata Ibas, saat ini masih melakukan pen­ jaringan terhadap calon kepala daerah yang akan diusung. Proses penjaringan itu telah dilakukan sejak sebelum Kongres IV Partai Demokrat digelar di Surabaya. "Saya pikir sistem itu (penjaringan) masih berjalan. Walau­pun DPP sudah demisioner kecuali Ketua Umum terpilih Pak SBY. Kita berharap ke depan Partai Demokrat bisa benar-benar mem­persiapkan kader terbaik," ujarnya.(tgh) Menakar Keseriusan Islah GolkarHendri khawatir, islah terbatas ini tidak akan membuahkan hasil yang memuaskan. Menurut dia, model islah semacam ini justru berpotensi akan membawa masalah baru. "Setidaknya masyarakat ber­siap mendapatkan pemimpin yang hasil sandiwara juga, hasil kerjanya juga sandiwara," ujar Hendri. Hendri menyarankan agar Golkar melakukan islah sepenuh­ nya dengan mem­bentuk suatu kepengurusan baru. Mengenai perebutan jabatan ketua umum, Publica Pos - Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Keke­rasan atau Kontras menolak rencana rekonsiliasi kasus HAM berat karena bukan solusi efektif. "Kami mengecam sikap dan pernyataan Jaksa Agung yang meno­lak melakukan penegakan hukum atas kasus-kasus pelang­ garan HAM berat di masa lalu," kata Koordinator Kontras Haris Azhar di Jakarta. Ia mengatakan, rekonsiliasi itu juga sama saja tidak menghargai kinerja Komisioner Komnas HAM sebelumnya yang telah memiliki bukti adanya pelanggaran HAM berat. Langkah rekonsiliasi itu, kata­ nya, sama saja dengan memu­ dah­kan masalah, padahal kasus tersebut harus diusut tuntas dan para pelaku dibawa ke Pengadilan HAM maupun Pengadilan HAM "ad hoc". Karena itu, Kontras menuntut Presiden Jokowi berani menge­ luar­kan keputusan presiden untuk membentuk Pengadilan HAM "ad hoc" dan mengeluarkan instruksi presiden kepada Komnas HAM dan Kejaksaan Agung untuk menyelesaikan penye­li­dikan dan penyidikan Rekonsiliasi HAM Beratkasus-kasus pelanggaran HAM berat di masa lalu. Ia juga mengatakan, Kontras meminta Jaksa Agung untuk men­jalankan fungsinya melaku­ kan penyidikan atas kasus-kasus tersebut seperti diatur dalam Pasal 21 UU No 26. Tahun 2000. Kejaksaan Agung menilai rekon­ si­liasi merupakan salah satu opsi untuk menyelesaikan kasus pelanggaran HAM berat mengi­ngat kasusnya sudah berlangsung lama. "Karena itu, seperti kasus 1965, saksi sulit dicari, buktinya juga seperti itu, maka kami tawarkan untukdiselesaikanpendekatannon yudisial, penyelesaian di luar jalur proses hukum, melalui pendekatan rekonsiliasi," kata Jaksa Agung HM Prasetyo di Jakarta, Jumat (22/5). Sebelumnya, Kejaksaan Agung menyatakan penyelesaian tujuh kasus pelanggaran HAM berat yang belum terselesaikan di antaranya peristiwa Talangsari, Lampung, tidak tertutup kemung­ kinan melalui proses rekonsiliasi. Enam kasus pelanggaran HAM berat lainnya adalah peristiwa Trisaksi, Semanggi 1 dan 2, Wasior, Papua, kasus tahun 1965, dan penembakan misterius (petrus). (tgh) Hendri menyarankan agar baik Aburizal dan Agung sama-sama tak lagi ikut berkompetisi. "Sebaiknya dua aktor utama lawas dari sandiwara ini turun panggung saja, memberikan ke aktor muda lebih berkarya sehingga hasil akhir polesan sutra­ dara bisa happy ending," ucapnya. Wakil Presiden Jusuf Kalla sebe­ lumnya mengklaim bahwa proses islah dua kubu Partai Golkar tinggal menunggu finali­sasi untuk penandatanganan kese­pakatan. (tgh) Foto: Publicapos.com Abu Rizal bakrie dan Agung Laksono pasca penanda tanganan ikrar Islah. Kedua belah kubu yang berpolemik seputar kepemimpinan DPP Golkar ini ber- sepakat menggelar islah demi menyambut gelaran Pilkada langsung yang akan digelar waktu dekat ini Publica Pos - Anggota DPR RI dari Komisi IX, Dapil Sulawesi tengah, Dr. Verna Gladyes Merry Ingkriwang melakukan sosialisasi empat pilar kebangsaan yakni Pancasila, UUD 1945, NKRI dan Bhineka Tunggal Ika. Kegiatan itu berlangsung di Aula Pemda Kabupaten Poso, Selasa (5/ 5) siang tadi. Peserta kegiatan terdiri tokoh masyarakat, Muspida Kabupaten Poso,Mahasiswa,organisasikepe­ mu­daan dan sebagainya. Masya­ rakat cukup antusias mengi­kuti kegiatan tersebut, Pada kesempatan itu Verna menampung aspirasi dan masuk­ an yang disampaikan peserta. Dia berjanji hal itu akan diteruskan dalam pembahasan di DPR RI. Dia juga mengajak peserta yang hadir untuk berdiskusi mengenai penerapan empat pilar dalam kehidupan berbangsa dan ber­ Verna Ingkriwang Sosialisasikan Empat Pilarnegara. Dia juga menekankan penting­ nya empat pilar kebangsaan dalam kehidupan sehari-hari. Teru­tama generasi muda yang harus memahami dan didorong menerapkan empat pilar kebang­ saan itu sehingga muncul kesa­ daran akan cinta tanah air. “Implementasi nilai-nilai luhur bagi generasi penerus bangsa harus terus dilakukan, dan meng­ haruskan kerjasama seluruh bangsa ini. Saya tetap pada pemi­ kiran bahwa nilai-nilai ke­arifan lokal terus menjadi hal penting dalam pembangunan nilai-nilai luhur bangsa”; tambah Anggota MPR RI A-449 dari Dapil Sulawesi Tengah Tersebut. Melalui Sosialisasi tersebut Dr. Verna berharap dapat mening­ katkan sikap, pemikiran, dan peri­ laku masyarakat Sulawesi Tengah berdasar nilai-nilai luhur ber­ masya­rakat, berbangsa, dan ber­ negara yaitu Pancasila Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesa­tuan Republik Indonesia, dan Bineka Tunggal Ika, sehingga dapat diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Sementara dalam diskusi terse­ but muncul berbagai tanggap­an, masukan dan perta­nyaan dari peserta yang terlihat antu­sias mengikuti kegiatan itu. Di antara­ nya dari seorang warga yang meminta kepada DPR RI supaya memperjuangkan pedoman peng­ hayatan Pancasila kembali dima­ sukkan dalam kurikulum sekolah. "Karena saat ini rasa cinta terhadap tanah air itu mulai menipis dikalangan remaja dan pemuda.MakanyaPancasilaharus kembali menjadi mata pelajaran wajib di sekolah," ujarnya.(tgh)
5P u b l i c a P o sEdisi V/I/VI - 2015 H U K U M Publica Pos - Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Prof Mahfud MD menyatakan marak­ nya praperadilan yang ditujukan pada Komisi Pem­beran­tasan Korupsi (KPK) merupakan risiko yang harus diterima. "Itu harus diterima sebagai risiko, karena KPK mungkin agak lalai saat menetapkan tersangka (penetapan tersangka Komjen Budi Gunawan yang diduga tanpa dilandasi bukti kuat). Itu fakta yang tidak bisa dihindari," katanya di Surabaya, Senin. Setelah menjadi salah seorang penguji dalam Debat Publik Pemi­lihan Rektor Universitas Airlangga (Unair) Surabaya 2015- 2020 di Rektorat Unair Surabaya, ia menyatakan maraknya pra­ peradilan itu hendaknya dihadapi KPK dengan gagah. "Kalau praperadilan terus terjadi, maka risikonya adalah biaya politiknya mahal, karena setiap pihak yang ditetapkan tersangka nantinya akan balik menye­rang dengan praperadilan, meski alasannya tidak kuat. Itu risiko," katanya. Dalam Debat Publik Pemilihan Rektor Unair Surabaya 2015- 2020 di Rektorat Unair Surabaya Serangan Pra-Peradilan Risiko untuk KPKitu, Mahfud MD menanyakan fenomena sarjana dari berbagai perguruan tinggi yang menjadi terdakwa dalam persidangan pada berbagai pengadilan. "Akhir-akhir ini banyak sarjana yang menjadi terdakwa, termasuk dalam kasus korupsi, bagaimana menurut Anda," ujarnya dalam Debat Publik yang dihadiri sejumlah tokoh dan dipandu pengusaha nasional Prof Dr (HC) Chairul Tanjung selaku anggota Majelis Wali Amanah (MWA) Unair itu. Tokoh yang hadir dan turut menjadi penguji antara lain mantan Wakil Ketua KPK Busyro Muqoddas, Ketua MA Hatta Ali, mantanMensesnegyangjugaKetua MWA Unair Sudi Silalahi, mantan Mendikbud Mohammad Nuh, Gubernur Jatim Soekarwo, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini, dan Rektor Unair Prof Fasich. Mahfud MD melontarkan pertanyaan "keras" itu kepada Calon Rektor Unair Surabaya Prof Dr Moh Nasih MT Ak, lalu Prof Nasih menjawab bahwa hal itu (sarjana yang menjadi terdakwa) bersifat personalitas dan jumlahnya juga tidak signifikan dibandingkan dengan jumlah Foto:Publicapos.com Sipir Lapas Banceuy, Dedi Romadi, dipecat lantaran terlibat peredaran sabu 17 Kg di dalam lapas. Pemecatan dilakukan Dirjem HAM Mualimin Abdi saat menggelar apel “Gerakan Ayo Kerja, Kami Pasti” di Lapangan Kantor Kemenkumham akademisi yang ada. "Namun, kami akan mengantisipasi hal itu dengan memperkuat ikatan alumni untuk saling mengingatkan sesama alumni Unair bila mengetahui ada alumni Unair yang terindikasi melakukan tindak pidana. Selain itu, kami juga siap dilapori untuk memberi kuliah lanjutan kepada alumni yang terindikasi itu," katanya. Pertanyaan "keras" juga dilontarkan Mahfud MD kepada dua kandidat lainnya yakni Dr Hj Umi Athijah MS Apt (Dekan Fakultas Farmasi Unair) tentang fenomena plagiarisme, lalu Prof dr Djoko Santoso SpPD-KGH PhD FINASIM (Wakil Dekan II Fakultas Kedokteran Unair) tentang jaminan "excellent with morality" (motto Unair) untuk lulusan Unair. SetelahDebatPublik,MajelisWali Amanah (MWA) Unair Surabaya akan menggelar rapat pleno penentuan satu dari tiga calon rektor yang diikuti seluruh anggota MWA bersama Menristekdikti M Nasir pada Jumat (29/5) sore, kemudian hasilnya diserahkan kepada Menristekdikti untuk ditetapkan secara resmi melalui keputusan pemerintah.(tgh) Publicapos (Jakarta) - Presiden Joko Widodo (Jokowi) melun­ curkan Inpres tentang Aksi Pen­ ce­­gahan dan Pemberantasan Korupsi di Kantor Kementerian PPN/Bappenas Jakarta, Selasa. Presiden yang mengenakan kemeja batik warna cokelat, masuk ke ruang acara peluncuran di Gedung Bappenas sekitar pukul 10.25 WIB. Selain Menteri PPN/Kepala Bappenas Adrinof Chaniago, tampak sejumlah menteri dan pejabat negara serta sejumlah kepala daerah. Tampak antara lain Menko Polhukam Tedjo Edhy Purdijatno, Menko Perekonomian Sofyan Djalil, Pimpinan Sementara KPK Taufiqurahman Ruki, Menristek dan DiktiMNatsir,MenteriKelautandan PerikananSusiPudjiastuti,Menpora Imam Nahrowi, Menkumham Yasona Laoly. Inpres dimaksud adalah Inpres Nomor 7 Tahun 2015. Inpres tersebut merupakan pelaksanaan amanat Pasal 3 Perpres Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pem­ beran­tasan Korupsi Jangka Panjang (2012-2025) dan Jangka Menengah. Berdasar Inpres itu seluruh kementerian/lembaga dan peme­ rintah daerah diminta menja­bar­ kan dan melaksanakan Stranas PPK melalui aksi yang ditetapkan setiap satu tahun. Inpres tersebut berpedoman Presiden Luncurkan Inpres Aksi Pemberantasan Korupsi pada dua strategi yaitu strategi pencegahan dan strategi pene­ gakan hukum dengan jumlah aksi sebanyak 96 butir. Sebelumnya pada awal Maret 2015, Sekretaris Kabinet (Seskab) Andi Widjajanto mengungkapkan Presiden Jokowi segera mener­ bitkan Instruksi Presiden (Inpres) tentang Pemberantasan Korupsi. Andi menyebutkan Rancangan Inpres itu merupakan hasil pemba­ hasan yang dilakukan antarl­embaga negara. "Pengusul utamanya adalah Bappenas, di Bappenas sudah selesai kemudian dibahas antar­ lembaga, sekarang sudah ada di meja Seskab, tinggal penyele­ saian," ucapnya. Ia menyebutkan isinya sangat detil, tapi intinya adalah pence­ gahan korupsi yaitu bagai­mana membuat sistem yang memung­ kinkan instansi pene­gak hukum bisa secara cepat meng­identifikasi kemungkinan-kemungkinan pelangg­aran adminis­trasi atau ke­ se­ngajaan meng­gunakan keu­angan negara secara tidak sah. "Itu yang antara lain membuat presiden memasukkan Badan Penga­wasan Keuangan dan Pemba­ ngunan (BPKP) sebagai bagian integral dari Kantor Kepresidenan," tuturnya. Ia menyebutkan ke depan diharapkan pencegahan korupsi menempati porsi 70-75 persen dari program pemberantasan korupsi di Indonesia.(tgh) Publica Pos - Panitia Seleksi Pemi­ lihan Calon Anggota Komisi Yudisial (KY) periode 2015-2020 men­jaring 75 calon lolos seleksi administrasi dandidominasiolehparaakademisi hukum sebanyak 27 orang. Ketua Pansel KY Harkristuti Harkrisnowo dalam jumpa pers­nya di Loby Gedung Utama Komplek Kementeriat Sekretariat Negara Jakarta, Rabu (27/5) mengatakan pihaknya telah mene­­rima berkas pendaftaran calon anggota KY baik yang disam­paikan secara langsung kepada sektretariat, melalui email, maupun melalui pos. "Kami dari Pansel telah menga­ Pansel KY Jaring 75 Calon Didominasi Akademisi dakan rapat kemarin dan hari ini untuk memeriksa berkas-berkas yang disampaikan para pendaftar sebanyak 81 orang. Secara adminis­ trasi dari 81 pendaftar yang masuk ke sektretariat yang meme­nuhi persyaratan adminis­trasi dan berhak mengikuti seleksi selanjut­ nya ada 75 orang," katanya. Ia menambahkan, hasil seleksi tersebut akan diumumkan di sebuah harian terbitan Jakarta pada 29 Mei 2015 dan melalui website Kementerian Sekretaris Negara www.setneg.go.id. Komposisi pendaftar yang lulus seleksi administrasi didominasi oleh para akademisi hukum seba­ nyak 27 orang, praktisi hukum 26 orang,anggotamasya­rakat13orang dan mantan hakim 9 orang. "Dari perspektif gender jumlah pendaftar yang dinyatakan lulus seleksi administrasi didominasi laki-laki sebanyak 63 orang dan perempuan 12 orang," imbuhnya. Para pendaftar yang lulus seleksi, kata dia, akan mengikuti tahapan seleksiselanjutnyayaitutesobyektif dan pembuatan makalah pada 10 Juni 2015 pukul 09.00 WIB sampai selesai. Pihaknya berharap masyarakat mem­berikan masukan terhadap nama-nama yang dinyatakan lulus seleksi paling lambat 26 Juli 2015 di Sekretariat Pansel KY Gedung 1 Lantai 2 Kementerian Sektetariat Negara. "Dari pada pendaftar tersebut semua komisioner KY mendaftar kembali kecuali dua orang, ada mantan hakim MK Haryono dan Ketua Komisi Kejaksaan, serta dua Ketua Pengadilan Tinggi," tutupnya. (mKD/ant) “Kami dari Pansel telah mengadakan rapat kemarin dan hari ini untuk memeriksa berkas-berkas yang disam­paikan para pendaftar sebanyak 81 orang. Secaraadministrasidari81pendaftaryangmasukke sektre­tariat yang memenuhi persyaratan adminis­ trasi dan berhak mengikuti seleksi selanjutnya ada 75 orang” Foto:Publicapos.com Satu dari tiga tersangka mengikuti pemusnahan barang bukti narkotika di Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Timur (BNNP Jatim) Surabaya
Edisi V/I/VI - 2015E K O N O M I & K E S O S6 P u b l i c a P o s Publicapos (Pontianak) - Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro mengharapkan seluruh pemerintah daerah bisa men­cairkan dana desa sebelum ber­akhirnya tenggat waktu pen­ cairan atau penyaluran dana desa tahap kedua pada minggu kedua Agustus 2015. "Kita mengharapkan Kemen­ dagri dan yang memiliki akses kepada pemda bisa mengingatkan secara konsisten, karena kita upaya­kan tahap pertama ini cair sebelum Agustus," ujar Menkeu dalam acara sosialisasi dana desa di Pontianak, Senin. Menkeu mengatakan masih ada sekitar 200 kabupaten dan kota yang belum menyiapkan pera­ turan bupati atau peraturan wali kota mengenai tata cara pemba­ gian dan penetapan besar­an dana desa setiap desa, sebagai syarat pencairan dana tersebut. Untuk itu, ia mengharapkan peraturan tersebut terbit karena bermanfaat untuk pertanggung­ jawaban pengelolaan keuangan daerah, serta membantu aparat desa dalam melaksanakan kewe­ na­ngan serta pelaksanaan teknis program desa. "Mudah-mudahan sebelum tahap kedua, paling tidak semua sudah ditransfer. Memang ini perlu kedisiplinan dari bupati menge­nai masalah ini, karena tanpa aturan, kabupaten tidak bisa menya­lurkan dana ke desa," kata Menkeu. Selain itu, ia mengingatkan penting­nya tata kelola dan pendampingan dalam peman­ faatan dana desa agar benar- benar digunakan untuk pemba­ ngun­an infrastruktur desa dan pem­berdayaan masyarakat desa sesuai prioritas yang dite­tapkan Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi. "Jangan lupa ini pertama kali pemerintah mencairkan dana desa, kita harap pengelolaan keu­ ang­an dana desa bisa dibantu. Jadi akan ada pendampingan, pela­tihan sosialisasi ke penegak hukum, supaya semua sepaham, karena ini baru pertama kali dan semua bisa belajar dari penge­ lolaan dana desa," ujarnya. Menurut Menkeu, pendam­ ping­an kepada aparat desa dalam menyusun perencanaan, pengang­garan dan laporan Menkeu Harapkan Pemda Segera Cairkan Dana Desa pertang­gung­­jawaban dana desa bisa di­siapkan Kementerian Desa, PDT dan Trans­mig­rasi, termasuk mem­ber­dayakan fasilitator eks PNPM. Secara keseluruhan, kekurang­ an syarat administrasi tersebut yang membuat realisasi penya­ luran dana desa hingga 25 Mei 2015 baru mencapai Rp4,4 triliun atau 20 persen dari pagu APBNP sebesar Rp20,7 triliun. Situasi tersebut yang membuat penyaluran dana desa tahap per­ tama baru diberikan untuk 234 kabupaten kota yang telah meme­ nuhi syarat atau sekitar 53 persen dari kewajiban penyaluran tahap pertama. Pemerintah telah memutuskan penyaluran dana desa senilai Rp20,7 triliun dari rekening kas umum negara ke rekening kas umum daerah kabupaten atau kota serta rekening desa untuk dilakukan dalam tiga tahap. Tahap pertama sebanyak 40 persen dicairkan paling lambat minggu kedua April, setelah peme­rintah daerah menyam­pai­ kan perda APBD dan peraturan bupati atau peraturan wali kota mengenai pemba­gian dana desa kepada setiap desa. Tahap kedua sebanyak 40 persen paling lambat minggu kedua Agustus 2015 dan tahap ketiga sebanyak 20 persen paling lambat minggu kedua Oktober 2015, yang sama-sama dicairkan setelah pemerintah daerah menyam­paikan laporan realisasi penggunaan dana desa semester I tahun berjalan. Formulasi pengalokasian dana desa ke setiap desa sesuai amanat UU no 6 Tahun 2014 ditetapkan melalui alokasi dasar yang dite­ tapkan 90 persen dari pagu dana desa Rp20,7 triliun atau setara dengan Rp18,7 triliun. Dengan jumlah desa seluruh Indonesia mencapai 74.093 buah, maka alokasi dasar, yaitu alokasi minimalyangditerimasetiapdesa adalah sekitar Rp252 juta. Sisanya 10 persen berasal dari jumlah anggaran dana desa dialokasikan berdasarkan formula. Untuk mempercepat penya­ luran dana desa tersebut, Kemen­ te­rian Keuangan telah melakukan sosialisasi,pelatihandanworkshop yang melibatkan berbagai pihak, termasuk menyam­paikan surat kepada bupati dan wali kota.(tgh) Foto: Suarapemred.com Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro mengharapkan pemerintah daerah bisa men­cairkan dana desa sebelum ber­akhirnya tenggat waktu pen­cairan tahap kedua minggu kedua Agustus 2015. Publica Pos - Pembubaran Pertamina Energy Trading Limited (Petral) oleh pemerintah pada Rabu (13/05) tidak men­ jamin para mafia migas akan ber­ henti bermain. Diduga kuat para mafia migas itu kini bermain di Integrated Supply Chain (ISC). Mantan Ketua Tim Reformasi Tata Kelola Migas Faisal Basri, meya­kini, mafia migas akan terus ber­usaha melakukan konsolidasi untuk menimbulkan kekacauan, misal­nya dengan menaikkan harga Pertamax hingga Rp 9.600. "Ini kebijakan yang tidak masuk akal, mau bikin rusuh," ungkap Faisal Basri. Pemerintah dan Pertamina, menu­rut Faisal seharusnya terus melakukan pembersihan dengan cara melakukan restrukturisasi di ISC. Selama ini yang baru diganti adalah pimpinannya Daniel Purba, tetapi pada level bawah belum diganti. Orang-orang yang selama ini bermasalah di Pertamina Energy Service (PES) malah sebagian pindah ke ISC. Bahkan ada mantan orang PES yang berperilaku tidak benar malah ditempatkan di satu­ an pengendali internal Perta­mina. Sejauh ini, kata Faisal Basri, Pasca Petral: Waspadai Mafia Migas Baru Masuk ISC penegak hukum sudah kelihatan serius untuk menindaklanjuti rekomendasi yang diusulkan oleh Tim Reformasi Tata Kelola Migas. Mereka bahkan kata dia ingin tahu siapa saja anggota jaringan mafia migas lebih dalam dengan menindaklanjuti indikasi yang ditemukan oleh timnya. Meskipun, Tim Reformasi Tata Kelola Migas sendiri tidak bisa mengu­mumkan dan menangkap mafia migas. Namun, pihaknya sudah melakukan pemaparan singkat kepada penegak hukum dengan memberikan nama -nama orang yang terkait dengan mafia migas bauk di SKK Migas , maupun di hilir. "Pembubaran Petral ini seperti mem­bakar sarang tawon. Akibatnya keluar tawonnya dan sering kali emosi­onal.Disekelilingistanabahkan ada tawon. Mereka terus ber­gerak dan melakukan macam-macam hal," pungkasFaisalBasri.(tgh) Foto: Publicapos.com Gedung perkantoran Pertamina di wilayah Jakarta pusat Kita mengharapkan Kemen­dagri dan yang memiliki akses kepada pemda bisa mengingatkan secara konsisten, karena kita upaya­kan tahap pertama ini cair sebelum Agustus Publica Pos - Bak belut nan licin. Meskidijegaldariberbagaipenjuru, Mavrodi Mondial Moneybox (MMM) atau Manusia Membantu Manusia tetap eksis. Bahkan bak menantang, tawaran investasi yang di-blacklist Otoritas Jasa Keuangan (OJK) ini menurunkan minimum investasinya atau disebut provide help(PH) menjadi minimal Rp 20.000 dari sebelumnya Rp 100.000. PendiriMMM,FirdausBawazier, menjelaskan, penurunan PH ini diterapkan sejak akhir tahun lalu, sebagai trik menjaring lebih banyak nasabah. Toh, klaim dia, setoran Rp 100.000 dan Rp 500.000 lebih dipilih nasabah. Catatan Kontan, peserta MMM per akhir Maret 2015 mencapai 5 juta.Kini,klaimFirdaus,pesertanya mencapai 6 juta dan terus beranak MMM: Multi Level Marketing Terlarang Tetap Beroperasi pinak. Tiap hari lebih dari 100 partisipan baru masuk MMM. Firdaus bilang, manajemen MMM mulai kewalahan. Kini jumlah PH juga jauh lebih banyak ketimbang penerima bantuan atau get help (GH). Bak kanker ganas, OJK mulai pusing menghadapi aksi MMM. Ber­ bagai jurus ditempuh untuk men­ jegal aksi yang berpotensi meru­gi­ kan masyarakat itu. Misalnya, April lalu, OJK meminta Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) melarang stasiun televisi menayangkan iklan MMM. OJK juga meminta Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo)memblokir20situsMMM. Semua permintaan ini sudah dilakukan KPI dan Kominfo. Namun semua upaya itu tak sanggup menghambat MMM. Alih-alih mati, justru kini belasan situs MMM baru bergentayangan. Agaknya, itulah yang membuat pengelola MMM jemawa. "Saya berterima kasih ke pemerintah dan OJK, makin kami dilarang, kami semakin dikenal," kata Firdaus MMM pernah macet dan restart Agustus 2014. Semula MMM menjanjikan imbal hasil 30 persen sebulan setelah PH. Kini ada empat penawaranimbalhasil:30persen,40 persen,50persen,dan100persen. Eko Endarto, Perencana Ke­ uang­an Finansia Consulting, menyo­dorkan tiga prinsip dasar investasi: imbal hasil dan risiko, cara kerja penawaran investasi serta legalitas investasi. "Dari MMM terlihat, suatu saat akan bertemu titik ketidak­ seimbangan. Itu ber­bahaya!" tandas Eko. (tgh) Foto:Antara Sejumlah petani sedang memanen bulir padi miliknya di Ponorogo, Jawa timur. Menjelang Ramadhan sejumlah wilayah di Indonesia memasuki musim panen padi.
7P u b l i c a P o sEdisi V/I/VI - 2015 E K O N O M I & K E S O S Publica Pos - Pemerintah harus hati-hati menerapkan rencana peng­am­punan pajak (tax amnesty). Niat ini bisa memicu polemik hebat dan bak memberi cek kosong pada koruptor yang kabur ke luar negeri. Peluang itu ada karena tak sekadar memberi ampun bagi pengemplang pajak, pemerintah akan menghapus sanksi hukum ke pelaku pidana pajak, umum, dan khusus, termasuk para koruptor yang kabur ke luar negeri. Syaratnya, mereka harus mem­ bawa kembali aset yang disimpan di luar negeri. Hanya terpidana narkotika dan terorisme yang dikecualikan dari beleid special tax amensty ini. Jika bersedia mem­bawa dana yang ada di luar negeri, mereka hanya perlu mem­ bayar tebusan. "Besaran tebusan tahun ini lebih kecil, semisal, 7,5 persen dari dana yang masuk, kemudian naik 10 persen di tahun berikut­ nya," ujar Dirjen Pajak Sigit Priadi Pramudito Rabu, malam (27/5/2015). Menariknya, kebijakan yang semula direncanakan baru ber­ laku tahun 2017, akan diper­ cepat jadi tahun ini dan berlaku hingga 2016. Dukungan parlemen bahkan sudah di­kantongi. Dewan Perwakilan Rakyat bahkan siap merevisi UU Ketentuan Umum Perpajakan yang jadi payung hukum aturan ini. Revisi UU pun sudah masuk program legislasi nasional 2015. "Pembahasan hanya butuh dua bulan," ujar Sigit. Bila pembahasan dilakukan Juni, aturan itu kelar bulan Pengampunan Pajak, Angin Surga untuk Korupsi September. Kata Sigit, pemerintah terpaksa me­milih strategi ini akibat banyak dana orang Indonesia yang tersimpan di luar negeri, seperti Singapura, Makau hingga Hongkong. Meski belum memiliki data valid, dana orang kita di Singapura saja berkisar Rp 4.000 triliun. "Jika masuk 10 persen saja, ada potensi penerimaan Rp 100 triliun," ujarnya. Ketua Komisi XI DPR Fadel Muhammad minta agar peme­ rintah segera mengajukan revisi UU KUP agar bisa segera dibahas. "Kalau bisa berlaku Oktober 2015," imbuh Maruar Sirait, anggota Komisi XI. Tak hanya parlemen, dukungan juga datang dari kepolisian. Victor Edison Simanjuntak, Direktur Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus Badan Reserse Kriminal Polri Brigjen (Pol) bilang, special tax amnesty harus dengan syarat khusus. "Misal, harus membawa 70 persen dana hasil korupsi," ujarnya. Wakil Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Agus Santoso bilang, PPATK akan menolak kebijakan ini. Sebab sudah ada satuan tugas (satgas) pengejar penjahat pajak, satgas pemburu koruptor dan assetrecoveryyangmengejarhasil kejahatan, termasuk dana korupsi yang dilarikan ke luar negeri. Dus, jika special tax amnesty ini lancar berjalan, ini bak karpet merah bagi pembebasan koruptor. "Itu kebijakan tak equal, tak mendidik, dan tak membangun integritas bangsa," ujar dia. (tgh) Foto: Pelitaonline.com Ilustrasi pajak Publica Pos - Sudah sejak dulu, Kabupaten Pacitan dikenal sebagai daerah penghasil batu akik berkualitas. Trend batu akik yang sedang naik daun mem­ buat batu akik pacitan digemari dan menjadi salah satu objek perburuan oleh para pecinta batu akik. Perkembangan bisnis batu akik pacitan ini sebenar­nya merupakan peluang yang bagus bagi perkembangan usaha batu akik. Para pelaku usaha yang menekuni bahkan meng­gan­tung­ kan hidupnya pada usaha batu akik memang banyak teru­tama di pacitan. Maka dengan pasar batu akik yang semakin luas dapat mendorong pada peningkatan ekonomi dari para pelaku usaha batu akik pacitan. Berikut hasil wawancara akikpedia.com dengan Bapak Sartono Hutomo, anggota Komisi V DPR Ri dari Fraksi Demokrat. Putra daerah asli Pacitan yang masih sepupu dari mantan Presiden SBy ini membincang peluang dan Prospek bisnis batu akik kedepan: Daerah Pacitan saat ini menjadi sorotan para penggemar batu akik, bagaimana anda melihat Fenomena ini ? Sebenarnya batu akik bukan merupakan hal baru di Pacitan. Akik adalah bagian dari tradisi kita, ratusan tahun lalu nenek moyang kita sudah memakainya. Sejak sekitar tahun 1960 an akik di Pacitan sudah bergeliat. Namun seiring perkembangan jaman dari sekitar 250 pengrajin akik yang turun temurun disana mengalami pasang surut hingga tinggal 50 an orang. Namun sejak dua tahun belakangan kebangkitan batu akik mendapat momentumnya. Saat ini hampir seribuan orang menjadi pengrajin batu akik di Pacitan ekonomi bergerak. Langkah mantan Presiden SBY memberikan hadiah batu akik pada Obama beberapa tahun lalu menjadi simbol kebangkitan ini. Dampaknya secara ekonomi anda melihatnya seperti apa ? Sektor usaha kecil dan Sartono Hutomo: Lewat Fashion Akik Pacitan Bisa Dikenal Dunia menengahterutamadalambidang batu akik pacitan merupakan sebuah industri kerajinan yang juga memiliki prospek yang baik. Di pacitan pelaku usaha batu akik memang tidak sedikit dimana perlu mendapatkan dukungan baik pemerintah dan pihak lainnya. Disamping itu perlu juga kesadaran dan kemauan dari pelaku usaha itu sendiri untuk terus berusaha mengambangkan usahanya. Dengan semakin tingginya minat masyarakat terhadap batu akik maka akan membuka peluang usaha muncul pelaku usaha baru untuk ikut serta dalam mengembangkan sektor bisnis tersebut. Memang dalam bisnis batu akik perlu beberapa skill yang dapat dipelajari dengan menyesuaikan selera konsumen. Skill yang dimaksud adalah dalam membuat batu akik sehingga dapat menghasilkan sebuah produk batu akik terutama batu akik pacitan yang berkualitas bagus. Apa yang menjadi kendala menurut anda? Permasalahan usaha batu akik pacitan memang dapat mem­ beri­kan sebuah hambatan bagi perkem­bangan usaha tersebut. Beberapa masalah yang mungkin dihadapi salah satunya adalah ber­kaitan dengan pemasaran. Namun sebenarnya itu akan kembali pada startegi yang kan di­tempuh oleh para pelaku usaha untuk menyebarluaskan dan memperkenalkan produk akik­ nya kepada penggemarnya atau calon konsumennya. Pada masa sekarang alat marketing sema­kin mudah untuk diakses dan diper­ gunakan untuk membantu dalam mengembangkan sebuah bisnis. Alat marketing yang bisa diguna­ kan selain media offline juga bisa menggunakan media online. Internet merupakan salah satu media yang paling efektif untuk ber­promosi terutama tentang batu akik pacitan. Pengguna internet yang semakin meningkat apalagi di kabupaten pacitan tentu­nya memberikan sebuah keun­tung­an tersendiri bagi pelaku bisnis batu akik pacitan untuk mempromosikannya secara online. Saat ini pangsa pasar batu akik Pacitan lebih didominasi laki- laki. Bagaimana solusinya ? Trend harga batu akik yang juga terus naik seiring jenis batu akik yang diperjualbelikan memberikan indikasi bahwa memang nilai produk yang memang diper­hitung­kan. Kesan menarik dan kualitas produk akan menjadi sebuah pertim­ bangan sehingga seimbang dengan penentuan harganya. Batu akik merupakan sebuah nilai dari hasil kerajinan yang dibuat dengan kesan yang memang menarik. Batu akik pacitan dapat terus dikem­bangkan menjadi salah satu ikon kerajinan yang bisa mendunia. Saran anda untuk kemajuan batu akik Pacitan? Potensi bisnis batu akik di Pacitan harus terus dikem­bang­ kan agar menjadi bisnis yang semakin menjanjikan. Salah satu yang bisa dilakukan adalah, masuk ke industri fesyen. Jadi batu ini bukan hanya sekadar diasah dan dijadikan cincin atau kalung, tetapi bisa dikemas menjadi gelang, atau berbagai pernak-pernik cantik yang menarik. Pemakai terbesar batu-batu ini sesungguhnya bukan kaum pria, tapi wanita. Jika pria hanya memakainya untuk cincin, tapi wanita bisa untuk kalung, gelang, anting, bros, pernak-pernik di kepala dan lainnya. Karena itu, orang-orang yang berkecimpung di batu akik harus membidik industri fesyen. Harus masuk ke sana. "Pasarnya, 70% itu di industri fesyen Sebagai anggota DPR, apa yang akan anda lakukan untuk mem­ bantu mendorong kemajuan tersebut? Di Indonesia, terusnya, ada beberapa daerah yang siap menjadi industri fesyen gemstone ini yaitu, Banjarmasin, Kuningan, Sukabumi, Rawa Bening. Jadi, industri fashion batu akik ini harus terus dikembangkan. Karena batu akik menyumbang 30 persen pendapatan asli daerah (PAD). Sedangkan jika dikem­ bang­kan menjadi fashion, bisa menyumbang PAD hingga 70 persen. Saya bebe­rapa kali men­ jem­batani dengan pihak kemen­ terian Industri dan koperasi untuk membantu akses per­ modal­an dan pengembangan SDM peng­rajin disana. Melalui Komisi V saya juga mendorong pihak peme­rintah daerah untuk mem­per­­ketat pengawasan batu akik. Misal­kan batu akik Pacitan tidak hanya dijual mentah saja tapi dalam bentuk jadi. Akhirnya pengrajinpun berkembang. (wan) Foto: Akikpedia.com Politisi Demokrat dari kelahiran Pacitan,Sartono Hutomo, SE, MM saat memaparkan potensi ekonomi dibalik fenomena batu akik Pacitan. Publicapos.com - Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa menyatakan bahwa sebanyak 5,4 juta dari 32 juta balita di Indonesia terindikasi mengalami gizi buruk. "Gizi buruk sangat mempe­ ngaruhi pertumbuhan fisik dan intelektual padahal pada 2015 kita harus menyiapkan generasi emas yang semestinya balita harus memiliki gizi baik," katanya saat membuka kegiatan Jambore Gizi 2015 di Batang, Minggu sore. Menurut dia, jika balita terlahir dengan gizi buruk maka sangat potensialkemungkinanterjadinya ketidakseimbang pertumbuhan fisik maupun intelktualnya. Mensos menyampaikan ada hal yang harus dilakukan untuk meningkatkan manajemen dan retribusi keseimbangan gizi yang baik untuk ibu hamil dengan menggunakan metode advokasi dan edukasi kumunikasi. "Untuk menangulangi gizi buruk, Kemensos memiliki program keluarga harapan (PKH) untuk 8 persen masyrakat kurang mampu, penerimaanya ibu hamil supaya selama hamil mendapatkan Rp 1 juta agar mendapatkan asupan gizi yang baik bagi janin maupun ibunya supaya anak lahir tidak berat badan lahir rendah," katanya. Bupati Batang, Yoyok Riyo Sudibyo mengatakan pemkab telah melaksanakan program pelayanan gizi berupa pendidikan gizi, suplementasi gizi, tata laksana gizi, dan surveilans gizi. "Semua ini kami laksanakan mulai dari pelayanan kesehatan di tingkat paling dasar, yaitu posyandu hingga ke RSUD Batang. Pelayanan juga dilaksanakan pada forum-forum, seperti PKK dan dasa wisma," katanya.(tgh/ ant) Mensos: 5,4 Juta Balita Terindikasi Gizi BurukGizi buruk sangat mempe­ngaruhi pertumbuhan fisik dan intelektual padahal pada 2015 kita harus menyiapkan generasi emas yang semestinya balita harus memiliki gizi baik
Edisi V/I/VI - 2015MEGAPOLITAN8 P u b l i c a P o s Publica Pos (Bekasi) - Dewi Septiani (29), pelapor adanya beras sintetis, mengaku hanya bisa pasrah saat mengetahui diri­ nya bisa dipidanakan karena di­ anggap telah menyebarkan isu yang meresahkan masyarakat. Perempuan beranak tiga ini menye­rahkan kasus tersebut ke Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta yang mendampinginya di mata hukum. "Saya hanya berdoa dan pasrah saja terhadap kasus ini, semoga ada jalan terbaiknya," ujar Dewi, warga Perumahan Mutiara Gading Ruko GT Grande Blok F 19 RT 01 RW 23, Kelurahan Mustikajaya, Kecamatan Mustikajaya, Kota Bekasi, Rabu (27/5). Sebelumnya, Menteri Perta­nian Andi Amran Sulaiman menya­ takan, penyebar isu beras ber­ bahan dasar plastik dapat di­ pidana­kan karena isu tersebut sudah sangat meresahkan masya­ rakat umum. Amran akan me­ minta Polri untuk menyelidiki Terancam Pidana, Dewi Hanya Bisa Pasrahkasus ini dan menindak tegas penyebar isu beras plastik itu. Meski merasa tersudutkan, Dewi mendapat dukungan dari sejumlah anggota masyarakat. Menurut dia, para netizen (peng­ guna internet) dan tetangga­ nya memberi dukungan untuk meng­hadapi kasus ini. Masya­ ra­kat, kata Dewi, juga banyak yang mengucapkan terima kasih karena telah diberi tahu adanya pere­daran beras berbahan sintetis. Kuasa hukum Dewi yang juga anggota LBH Jakarta, Ahmad Hardi Firman, mengatakan, apa yang dilakukan kliennya bukan menyebarkan isu, melainkan menginformasikan adanya beras plastik ke rekannya melalui media sosial. "Ibu Dewi itu ibu rumah tangga, dia khawatir teman-temannya juga merasakan hal yang sama, makanya dia menyebarkan informasi melalui media sosial,” ujar Hardi. Selain menyebarkan informasi melalui media sosial, kata Hardi, kliennya juga melaporkan keja­ dian ini kepada pihak berwenang melalui surat elektronik. "Dia juga melaporkan kejadian ini ke pihak BPOM dan pihak berwajib, jadi dia tidak mungkin menye­barkanisukarenadiamela­ por juga ke pihak ber­wenang," ujar Hardi. Sementara itu, Kapolresta Bekasi Kota Komisaris Besar Daniel Bolly Hyronimus Tifaona meng­atakan, pihaknya tidak bisa menjelaskan lebih detail menge­ nai kasus itu karena diambil alih oleh Mabes Polri. Menurut dia, status Dewi dan S, pemilik toko beras yang diduga menjual beras berbahan sintetis itu, masih sebagai saksi. Kapolri Jenderal (Pol) Badrodin Haiti sendiri tak serta-merta menyalahkan laporan dari Dewi Septiani. "Apa yang dilakukan Bu Dewi sebagai konsumen sah-sah saja," kata Badrodin.(tgh/ant) Publicapos (Jakarta) - Akibat desain yang terlalu sempit, para sopir bus Antar Kota Antar Provinsi (AKAP) di Terminal Rawamangun gigit jari tak bisa menunggu penumpang di dalam terminal yang berlokasi di Pulogadung, Jakarta Timur itu. Mau tak mau, sopir bus di sana mesti mengetem di luar terminal untuk mengangkut penumpang. Tahir (34), salah satu awak bus AKAP di Terminal Rawamangun mengaku kerepotan akibat tak bisa masuk ke dalam terminal karena jalur masuk yang sempit. "Jadi repot sekarang mau masuk ke dalam terminal kalau situasinya kayak begini," kata Tahir Kamis petang. Tahir mengaku terpaksa memar­ Publicapos (Bogor) - Pemerintah Kota Bogor, Jawa Barat berencana untuk melakukan rerouting (penga­ lih­an) trayek angkot. Hal ini untuk penataan transportasi di Kota Hujan itu.Untukmerea­li­sasi­kan­nyaPemkot Bogor aka me­man­faatkan peta rute angkut­an kota yang diberikan oleh BadanInformasiGeospasial(BIG). "Peta rute angkot yang dibuat oleh BIG ini memudahkan Peme­ rintah Kota Bogor untuk melak­ sanakan program rerouting yang sedang direncanakan," kata Kepala Bagian Humas Sekretariat Daerah Kota Bogor, Encep Moch Ali Alhamidi, di Bogor, Jumat (29/5). Encep mengungkap, saat mene­ rima kunjungan tim pembuatan peta rute angkot dari BIG, Kamis (28/5) kemarin, disampaikan demons­trasi hasil kerja pembuatan peta yang dilakukan selama tiga bulan oleh BIG. Ia mengatakan, dari demons­trasi yang disampaikan oleh tim peta rute angkot BIG, dike­ tahui ada beberapa rute angkot di Kota Bogor yang overl­apping (menumpuk-red), seperti di seputar Kebun Raya Bogor. "Dari peta ini dapat diketahui ada penumpukan angkot di satu rute, ini menjadi penambah infor­ masi bagi Pemerintah Kota Bogor dalam mengevaluasi transpor­tasi kota," katanya. Peta rute angkot secara resmi akan diluncurkan oleh Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto pada 4 Juni mendatang. Peta tersebut menjadi kado Hari Jadi Bogor (HJB) ke-533. Koordinator tim peta angkot BIG, Aldila Fradana menyebutkan, dari hasil survei dan pembuatan peta yang dilakukan, terlihat dari 23 trayek angkot yang ada di Kota Bogor, sebanyak 50 persen melayani satu kawasan yakni seputar Kebun Raya Bogor. "Kita melihat dari hasil peme­ta­an danolahcitrayangdilakukan,trayek angkot di Kota Bogor ter­konsentrasi di satu titik yakni seputar Kebun Raya.Jadisemuaangkotmenumpuk di sana," kata dia. Aldila mengatakan, peta rute angkot dapat diakses secara digital maupun cetak. Untuk peta digital dapat diunggah melalui telepon pintar di laman angkotkotabogor. big.go.id. "Peta rute angkot digital ini bekerja mirip seperti googlemap," katanya. Ia mencontohkan cara meng­ akses peta rute angkot digital Penataan Transportasi, Bogor Alihkan Trayek hanya dengan menyentuh layar peta dengan menunjuk lokasi posisi kita dan menujuk titik lokasi yang akan kita tuju. Seperti posisi dari Botani Square hendak ke Jalan Stasiun. Maka pada bagian kiri peta di layar ponsel akan menujukkan informasi rute-rute angkot apa saja yang akan dilalui. "Pengguna peta digital ini juga harus mencerna informasi yang di­ tampilkan dengan membaca infor­ masi lebih seksama, karena peta ini digunakan di negara-negara maju yang sistem transportasinya sudah bagus dan menggunakan halte, beda di Indonesia yang masih menggunakan angkot berhenti dimana­pun," katanya. Aldila menambahkan, peta rute angkot digital juga menyediakan 11 informasi lainnya. Seperti tempat kuliner, pusat per­belan­jaan, sarana olah raga, rumah sakit, sekolah dan fasilitas umum lainnya. Sementara itu, Wakil Sekretaris Organda Kota Bogor, Yadi Indra Mulyadi menyebutkan, re­routing angkot adalah program penga­ lihanruteangkotdaritrayeksudah jenuh ke trayek yang lebih segar. "Selain rerouting, juga ada program merger yang diren­ca­na­ kan oleh Pemerintah Kota Bogor, yakni menggabungkan dua angkot dari dua trayek berbeda menjadi satu trayek baru," kata­nya. Ia menjelaskan, ada empat trayek angkot yang terkena merger yakni trayek 21 jurusan Baranangsiang- Ciawi digabung dengan 02 jurusan Bubulak-Sukasaridigabungmenjadi Bubulak-Ciawi via Lawang Gintung. Trayek berikut angkot 21 di­ gabung dengan trayek 03 jurusan Bubulak-Baranangsiang menjadi Ciawi-Bubulak via Baranangsiang. Selanjutnya trayek 21 digabung dengan 09 menjadi Ciawi-Cileur via Padjajaran. Selanjutnya, setelah dimerger, akan dilakukan rerouting atau perubahan rute angkot-angkot yang terkena penggabungan. Lalu jalur yang ditinggalkan oleh trayek angkot tersebut nantinya akan diisi oleh Trans Pakuan yang jumlahnya akan ditambah untuk mencakup semua wilayah Kota Bogor. Ia menambahkan, program merger dan rerouting hanya bisa dilakukan bagi angkot yang sudah berbadan hukum. Angkot yang tidak berbadan hukum tidak dapat beroperasi.(tgh) Sempit, Sopir Bus AKAP Tak Bisa Masuk Terminal Rawamangun kirkan busnya di depan pinggiran jalan terminal. Dia menyadari busnya yang berbadan cukup besar itu menghambat lalu lintas jalan di depan terminal. "Pengguna jalan yang lain memang terganggu. Mau gimana lagi," ujar Tahir. Terkadang,katadia,untukparkir tertib di luar, petugas terminal jarang datang membantu. "Kita mundurin bus sendiri enggak ada petugas yang bantu. Sudah sering kita mengeluh tetapi belum ada perbaikan," ujarnya. Sementara itu, sopir bus AKAP lainnya, Feryakas (35) menga­­ takan, kondisi ini sudah ber­ langsung selama beberapa bulan bela­kangan. Ia berharap ada segera perbaikan pintu masuk terminal "Sekarang sudah berlangsung sejak 4-5 bulan kemarin. Kita berharap ada perbaikan," ujarnya. Wakil Kepala Terminal Rawa­ mangun, Gunardi menga­ta­kan, untuk mengatasi kemacetan yang terjadi bila sopir-sopir AKAP itu mengetem di depan terminal, dia menurunkan petugas untuk berjaga. Selain itu, bus yang terparkir di pinggir jalan adalah solusi sementara hingga terminal bisa digunakan lagi secara normal. "Hanya sementara saja. Tetapi kami tempatkan tujuh petugas yang setiap harinya berjaga-jaga dan mengatur bus AKAP serta lalu lintas di sekitarnya agar tidak macet," ujar Gunardi.(tgh) Akibat desain yang terlalu sempit, para sopir bus Antar Kota Antar Provinsi (AKAP) di Terminal Rawamangun gigit jari tak bisa menunggu penumpang di dalam terminal yang berlokasi di Pulogadung, Jakarta Timur itu Foto: Publicapos.com Dewi Septiani (29), pelapor adanya beras sintetis, di Kelurahan Mustika Jaya, Kecamatan Mustika Jaya, Bekasi bersama anaknya Foto: Publicapos.com Sejumlah kendaraan tampak mengantri masuk ke Terminal Rawamangun. Penyempitan jalur mem- buat para pengumudi terpaksa memarkir kendaraanya di luar terminal Rawamangun
9P u b l i c a P o sEdisi V/I/VI - 2015 O P I N I Surat dari Cinangka Aku Tak Ingin Dihormati, Jika Kehormatanku Mengganggumu Gus Dur Tentang Islam dan Pancasila* Dawam Multazam Mahasiswa Pascasarjana Islam Nusantara STAINU Jakarta Sahabat, Ramadhan tahun ini terasa begitu cepat. Teringat hari-hari sekira 10 tahun lalu saat saya masih mengaji di Pondok Pesantren, di Ponorogo Jawa timur. Ramadhan kala itu saya merasa begitu bersih atau lebih tepatnya merasa diri ‘lebih bersih’ dari mereka yang tak berpuasa. Di hari-hari saya berpuasa dan merasakan sebuah waham merasa di hormati tentu diluar tekad saya sendiri berniat tak makan dan tak minum sejak dini hari hingga senja; selama itu saya sadar bahwa akan ada saat-saat saya bisa tergoda—tetapi saya selamat. Saya siap untuk terganggu, tetapi lihat: saya tak boleh diganggu. Privilese itu kini sudah seperti sesuatu yang semestinya. Demi ibadah saya, yang saya niatkan sendiri, orang-orang lain tak bisa pergi pijat karena selama sebulan semua panti pijat harus ditutup— meskipun ini bukan tempat yang mesum sama sekali—dan sekian ratus pemijat tidak men­­da­patkan penghasilan. Demi ibadah saya, orang-orang lain tidak dapat minum dan makan dengan bebas dan kalaupun ada restoran buka, bir, anggur, wiski, konyak, vodka, dan lain-lain harus masuk kotak. Terkadang saya tak tahu apakah saya merasa bangga, atau bersyukur, atau merasa bersalah, ketika di mana-mana di­ pasang anjuran: ”Hormatilah Orang yang Berpuasa”. Tentu saja sikap menghormati adalah sebuah sikap yang bisa datang dari hati yang ikhlas dan sukarela. Tapi sikap itu juga bisa diperlihatkan khalayak ramai karena aturan pemerintah, para ulama, atau tekanan lain yang menakutkan. Kita sekarang tidak tahu yang mana yang menentukan. Jika ada polisi atau petugas kota praja—belum lagi kelompok galak yang dengan gampang menyerbu dan merusak—yang membuat penghormatan itu berlaku, saya tak pernah yakin sejauh mana penghormatan (atau lebih tepat ”apresiasi”) yang ikhlas yang sedang saya rasakan. Jangan-jangan semuanya adalah penghormatan (atau lebih tepat ”sikap merunduk”) yang dengan gerutu. Tapi di sebuah negeri yang tak jarang memperdagangkan kepalsuan, akhirnya soal seperti itu tak dipersoalkan. Pokoknya: saya berpuasa, sebab itu saya harus dihormati. Ramadan sering dikatakan sebagai bulan yang dekat dengan rohani. Bulan ini adalah bulan yang berbicara tentang kondisidasarmanusiayangpalingkurang. Aku seakan-akan dalam kesucian, sebagai yang ”berkorban” dan juga sebagai yang ”tak najis”. Orang yang tak berpuasa? Mereka dosa, loba, penuh syahwat— pendeknya lebih nista dari diriku. Tetapi bila puasa bukan menandaskan wajah yang lapar, melainkan kesucian diri yang penuh, manusia merasa seakan- akan berada di atas segala situasi, di luar waktu, tak tersentuh perubahan, dan perubahan bahkan dapat berarti najis. Di hari-hari ini saya berpuasa—dan apakah gerangan yang tumbuh dalam diri saya? Sesuatu yang menghargai yang fana dan sebab itu berterima kasih atas setiap momen empati? Atau sesuatu yang meminta dihormati, karena aku adalah sebuah prestasi, sebuah posisi di atas sana, di mana yang kekal dan sempurna mengangkatku? Jika sekarang setelah 10 tahun berlalu, di Cinangka ini saya ditanya bagaimana puasamu.Saya akan mengatakan: Aku tak ingin dihormati jika kehormatanku menjadi alasan bagimu untuk terganggu, biarlah puasaku menjadi alasan paling logis untuk menjadikan aku makin kuat dan dekat pada tuhanku dengan menahan diri dan menghormati engkau yang tak berpuasa. Salam dari Cinangka Tanggal 1 Juni diperingati sebagai hari lahirnya Pancasila, ideologi dasar bagi negara Indonesia. Bagi bangsa Indonesia, Pancasila menjadi sebuah kalimatun sawa’ atau common ideological platform yang dapat merangkul semua elemen bangsa. Dengan Pancasila, Indonesia tidak hendak menjadi sebuah negara yang teokratis sekaligus negara yang sekuler. Penegasan posisi negara inilah yang menyebabkan kebanyakan orang Islam di Indonesia merasa puas dan menganggap Pancasila sudah cukup Islami, meskipun tetap tidak dapat ditampik keberadaan sebagian kecil di antaranya yang menolak Pancasila dan berkeinginan untuk membentuk Negara Islam. Bahkan keberadaan kelompok splinter tersebut masih eksis hingga saat ini, sebagaimana dapat ditemukan contohnya seperti dalam kelompok Front Pembela Islam yang menganggap bahwa Indonesia belum cukup Islami sehingga merasa perlu untuk mengampanyekan “NKRI Bersyari’ah”. Bahkan kelompok lain, Hizbut Tahrir Indonesia yang berafiliasi pada organisasi transnasional Hizbut Tahrir, aktif mempropagandakan perlunya menegakkan khilafah karena segenap bangunan kenegaraan Indonesia sama sekali tidak Islami. Namun, eksistensi kelompok-kelompok tersebut tidak cukup kuat untuk menggoyahkan dukungan masyarakat luas terhadap Pancasila sebagai ideologi negara. Dukungan yang solid dari masyarakat terhadap Pancasila, salah satunya karena Pancasiladapatmenjadikunciyangkomplit dalammenyelesaikan masalah kehidupan bernegara yang kompleks. Menurut Yudi Latif dalam artikelnya di Harian KOMPAS (28/5), dengan memanfaatkan landasan visi transformasi sosial yang holistik dan antisipatif yang disediakan oleh Pancasila, krisis multidimensional yang melanda bangsa ini bisa diselesaikan. Hal ini dimungkinkan setidaknya karena Pancasila memiliki alat untuk melakukan aksi pada ranah mental-kultural (sila ke- 1, 2, dan 3), ranah politikal (sila ke-4), dan ranah material (sila ke-5). Dengan konsep ketuhanan, kemanusiaan, dan persatuan yang terkandung dalam Pancasila, masyarakat Indonesia dapat mencapai kepribadian manusia yang berbudaya; dengan konsep kerakyatan deliberatif, masyarakat Indonesia dapat menjadi manusia yang berdikari; dan dengan konsep kesejahteraan umum, masyarakat Indonesia dapat meraih kemandirian. Dengan demikian, tiga ranah Pancasila tersebut memang sesuai dengan konsep Trisakti yang digagas oleh Proklamator Republik Indonesia, Sukarno. “Keparipurnaan” Pancasila sebagai solusi dalam segenap permasalahan bangsa tersebut juga tersirat dan tersurat dalam pemikiran KH Abdurrahman Wahid, Presiden RI ke-4 yang akrab disapa dengan sebutanGus Dur. Tujuan Bernegara Indonesia, menurut Gus Dur (1990), menyuguhkan potret menarik tentang hubungan Islam dan Pancasila. Di tengah negara yang prosentase jumlah penduduknya mayoritas Muslim sekaligus memiliki jumlah penduduk Muslim terbesar di dunia, ternyata di sini tidak terjadi sikap eksklusif yang memutuskan bahwa Islam harus menjadi ideologi politik. Masyarakat Indonesia menunjukkan bahwa Islam dapat berbagi (share) dengan pendapat atau kepercayaan lain, baik terkait dalam hal agama maupun dalam urusan politik. Sikap ini, disebut Gus Dur, menjadi indikasi bahwa Islam di Indonesia bisa menjadi pelopor dalam masalah-masalah ideologis terkait. Hal ini tentu saja tidak terjadi secara tiba-tiba, melainkan sudah merupakan kristalisasi dari pengalaman keislaman masyarakat Nusantara sejak pertama kali Islam datang. Dipeluknya Islam oleh masyarakat Nusantara, tidak serta merta mengakibatkan terlepasnya identitas indigenous yang dimiliki. Sikap keberagamaan yang inklusif inilah yang kemudian melahirkan Pancasila dengan lima silanya. Inklusifitas ini, menurut Gus Dur, memang lahir dari karakter masyarakat-bangsa Indonesia. Dilihat dari latar belakang sejarah, tidak ada satu pun ideologi ketat (rigid) yang dapat diterapkan secara luas di Indonesia, sebagaimana dapat dicontohkan dengan Gerakan Paderi di awal abad ke-19 yang diilhami oleh purifikasi agama Islam ala Wahabi. Beruntung, purifikasi agama dengan memerangi sesama Muslim yang berbeda perspektif itu berbelok menjadi perang melawan kolonial Belanda. Keragaman pola pikir terhadap agama yang masih berkembang bahkan hingga kini ini, disebabkan karena Indonesia adalah bangsa yang lunak (soft nation, dalam istilah Gunnar Myrdhal). Di satu sisi, kelunakan dan inklusifitas ini bisa memperkaya keragaman bangsa ini sehingga tidak pernah bisa terpecah- pecah secara serius. Di sisi lain, ia juga memiliki “kelemahan” karena berkarakter “tanggung, setengah-setengah”. Namun menurut Gus Dur, sikap seperti yang sudah ada sekarang inilah yang lebih tepat ada di Indonesia. Pendapat ini tak lepas dari weltanschauung Gus Dur tentang Islam. Bagi Gus Dur, ketika Islam yang universal bertemu dengan realita masyarakat di Indonesia, maka terjadilah proses pribumisasi Islam. Mencairnya Islam dalam kehidupan masyarakat pemeluknya tersebut bisa terjadi, karena yang menjadi tujuan dari civitas masyarakat dalam sebuah komunitas adalah kesejahteraan. Dan dalam konteks Indonesia, maka kesejahteraan tersebut dapat terwujudkan melalui negara Pancasila. Dalam hal ini, bukan berarti Islam “terkalahkan” oleh Pancasila. Selain karena memang keduanya bukanlah dua entitas yang dapat “diadu”, melainkan karena dalam hubungannya Pancasila dituntut untuk mewujudkan nilai-nilai Islam sebagaimana dikenal sebagai ushulu-l-khomsah. Artinya, tujuan (ghoyah) kesejahteraan yang dipayungi nilai-nilai islam harus dicapai dengan memanfaatkan Pancasila sebagai alatnya (wasilah). Penerimaan Gus Dur terhadap asas tunggal Pancasila pada 1984menegaskan persetujuannya bahwa Pancasila sudah sesuai dengan Islam. Selain melalui isu Hak Asasi Manusia yang mempertemukan antara Islam dengan Pancasila, Pancasila sendiri juga sudah menyiratkan bahwa Islam adalah landasan moralnya. Sebagaimana diketahui, deklarasi universal tentang Hak Asasi Manusia (DUHAM) selaras dengan maqoshidu-s-syari’ah ad- dhoruriyyah (primer) yang terdiri dari lima unsur penjagaan terhadap manusia (kulliyyatu-l-khoms), yakni hifdhu-n- nafs (hak hidup), hifdhu-d-din (hak ber agama), hifdhu-l-aql (hak berfikir), hifdhu- l-mal (hak kepemilikan), dan hifdhu-n-nasl (hak berkeluarga). Keselarasan dalam Hak Asasi Manusia tersebut, setidaknya terejawantahkan dalam nilai-nilai luhur Pancasila yang menjadi komitmen negara untuk melindungi semua warganya tanpa melihat latar belakang agama, jenis kelamin, atau etnis. Dengan menjadikan sila pertama “Ketuhanan yang Maha Esa” sebagai spirit bagi sila-sila lainnya, hak asasi manusia terlindungi oleh sila kedua “Kemanusiaan yang Adil dan Beradab” dan sila kelima “Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia”, dan seterusnya. Dengan memperhatikan pada tujuan substantif – terwujudnya kesejahteraan masyarakat dalam payung Islam sebagaimana disebut di atas, penerimaan Gus Dur terhadap Pancasila juga harus dilihat sebagai langkah strategis bagi Nahdlatul Ulama. Mengingat konteks pada 1983 itu, ketika menerima Pancasila sebagai asas tunggal, hubungan Nahdlatul Ulama dengan pemerintah Orde Baru tidak dalam kondisi yang baik. Oleh karena itu, dengan mengakui Pancasila sebagai asas tunggal, Nahdlatul Ulama dapat “merebut” Pancasila dari hegemoni kekuasaan Orde Baru untuk kemudian menjadikannya sebagai wahana untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dalam payung Islam. Pancasila Sebagai Titik Temu Pada akhirnya, dengan menjadikan Pancasila sebagai wahana untuk mengatur alat-alat penyelenggara negara, tentunya persatuan bangsa dapat diraih. Dengan demikian, sangat tepat jika kemudian Gus Dur (1999) menganggap bahwa Pancasila merupakan kompromi politik yang memungkinkan semua orang Indonesia hidup bersama-sama dalam sebuah kesatuan negara nasional (bukan negara teokrasi atau negara Islam). Penerimaan terhadap Pancasila merupakan hal yang niscaya, karena Gus Dur melihat bahwa proses lahirnya negara-bangsa ini dibarengi dengan pertarungan dua kubu ideologi (sekuler dan teokratis) yang sudah lama memiliki eksistensi di negeri ini. Di satu sisi, kubu sekuler yang terbagi juga dalam kelompok interest nasionalisme, sosialisme, kapitalisme, dan komunisme menginginkan adanya pemisahan tegas antara agama dan kehidupan bernegara. Adanya pemisahan iniberartiagamatidakturutcampurdalam urusan kenegaraan, sebaliknya negara juga tidak dibenarkan mengambil peran dalam urusan keagamaan. Di kubu yang lain, ada kecenderungan kelompok yang menginginkan agar agama (dalam kasus Indonesia, agama Islam) untuk menjadi acuan formal dan penentu kekuatan utama dalam kehidupan bernegara. Secara konseptual dapat diartikan sebagai negara teokratis. Hingga saat ini pertarungan wacana antara kubu sekuler melawan kubu teokratis, atau antara Pancasila sebagai “ideologi nasional” dan Islam sebagai “jalan hidup universal (universal way of life)” masih terus berlangsung secara dinamis, sehingga menjadi semacam kondisi status quo yang justru dapat menjadi panggung wacana dan dialog yang semakin menarik. Namun demikian, Gus Dur menegaskan bahwa Pancasila adalah serangkaian prinsip-prinsip yang bersifat lestari tentang hidup bernegara yang mutlak untuk diperjuangkan. Upaya perjuangan ini, menurut Gus Dur, harus dipertahankan agar kemurnian Pancasila dapatterjagadariupaya-upayamanipulasi terhadapnya. Apapun hasilnya, bagi Gus Dur, tentu akan memberikan manfaat bagi negara- bangsa Indonesia, sekaligus menjadi contoh bagi negara-bangsa lainnya. Tentunya tujuan (ghoyah) kemanfaatan dan keberkahan menjadi lebih menarik bagi kita daripada perdebatan tentang alat (wasilah) yang digunakan. Wallahu a’lam. **
Edisi V/I/VI - 2015R E L I G I & B U D A Y A10 P u b l i c a P o s Empat Macam Manusia Menyambut Ramadhan MIMBAR oleh: Dr. Ahmad Husnul Hakim IMZI, M.A. Setahunsekali,dibulanRamadhan, umat Islam di seluruh dunia, di­ wa­jibkan untuk menjalankan ibadah puasa. Ramadhan adalah al-wafd al-‘azhim (utusan mulia) yang dikirim oleh Allah untuk mene­mui manusia, khusus­nya umat Islam, sehingga keda­ta­ ngan­nya sangat ditunggu-tunggu oleh setiap muslim. Karena itu, mereka akan melakukan persiap­ an penyambutan tamu agung itu. Panitia penyambutan dibentuk, agenda acara disusun, bahkan ada orang-orang tertentu yang ditun­ juk untuk melayani tamu agung tersebut. Spanduk-spanduk juga dibikin, besardankecil,denganber­tuliskan “MARHABAN YA RAMADHAN”, sehingga suasana kegembiraan itu benar-benar dirasakan oleh setiap muslim jauh sebelum sang tamu agung itu tiba. Tak ketinggalan juga acara-acarahiburanditelevisiyang bernuansa Ramadhan juga turut sertamemeriahkanmomenini. Namun, menurut Musthofa as-Siba’i, setiap kali datangnya bulan suci Ramadhan, sesung­ guhnya respons manusia dibagi dalam empat kategori, yaitu: Pertama, mereka tidak meng­ anggap Ramadhan sebagai bulan istimewa; layaknya bulan- bulan yang lain. Mereka ini tidak mungkin melaksanakan puasa; bahkan mereka terkadang meng­ olok-olok orang yang ber­puasa yang dianggapnya telah ber­peri­ laku bodoh karena telah di­bohongi oleh agamanya. Sebab, dalam pandangan mereka, orang yang berpuasa mau­pun tidak berpuasa ternyata tidak ada penga­ruhnya dalam kehi­dupan­nya, khususnya dalampersoalanmaterikeduniaan. Kedua, kelompok ini sejatinya sama dengan kelompok pertama, tidak suka dengan Rama­dhan, namun tidak ditun­jukkan secara terang-terangan. Mereka akan ter­paksa berpuasa jika di tengah- tengah orang yang berpuasa yang menge­nal diri­nya. Namun, jika berada di komunitas orang yang tidak ber­puasa, ia juga tidak ber­ puasa. Sebab, di hati kecilnya memang tidak ingin berpuasa. Ketiga, kelompok ini merasa senang dengan kehadiran bulan Ramadhan, karena biasanya di­ tandai dengan munculnya ber­ aneka ragam makanan dan minu­ man; dan juga bisa menjadi alasan untuk begadang semalaman. Orang semacam ini, seringkali mengam­ bing­hitamkan puasa ketika melak­ sanakan aktifitas peker­­jaannya. Ia hanya kuat mena­han lapar dan haus, namun sesung­guhnya ia tidak mampu mengendalikan hawa nafsunya. Ia bukan senang dengan Ramadhan, tetapi hanya senang dengan “bawaan-bawaannya”. Ia memang terlihat sabar, taat, rajin ibadah, tadarus al-Qur’an, derma­ wan; namun itu semua bukan sebagai bukti keberhasilannya me­la­wan hawa nafsunya, tetapi semata-mata karena mengejar pahala.Karenaitu,iatidakbertahan lama; sebab di luar Ramadhan, ia kelihatansifat-sifataslinya. Keempat, kelompok yang me­ lihat puasa sebagai sarana untuk ber­­­latih mengendalikan hawa nafsu, menempa jiwa atau tarbiyah ruhiyah (pendidikan rohani). Mereka tidak takut dengan lapar dan haus, justru lapar dan haus itu ia jadikan sebagai sarana untuk melatih mengendalikan dorongan hawa nafsunya demi menguatkan potensi rohaninya. Ia memahami betul bahwa manusia bukanlah siapa-siapa jika tanpa rohani. Bahkan, manusia cenderung ber­ peri­­laku layaknya binatang jika hawa nafsunya mendominasi diri­ nya. Lantas, di bulan suci ini, ada di kelompok yang manakah kita? Apakah puasa kita akan mening­ katkan potensi rohani sehingga kita layak menyandang predikat muttaqin (orang-orang yang bert­ akwa); atau sesungguhnya kita hanya mampu untuk menahan lapar dan haus, tetapi gagal dalam me­latih mengendalikan hawa nafsu. Atau justru kita termasuk orang yang tidak suka dengan datangnyabulansuciini? Kita sendiri yang bisa men­ jawab; bukan dengan ucapan, tetapi dengan sikap dan perilaku selama menjalankan ibadah puasa. Selamat berpuasa. Marha­ ban Ya Ramadhan. (dwm) Napak Tilas Pondok Pesantren Gerbang Tinatar, TegalsariNama Tegalsari sudah tidak asing bergaung di telinga masyarakat Ponorogo.Padaparohpertamaabad ke-18, seorang kyai besar bernama Kyai Ageng Hasan Bashari atau BesarididesaTegalsari,yaitusebuah desa kurang lebih 10 km ke arah selatan Kota Ponorogo Kyai Hasan Besari (Kasan Besari berdasarkan lidah orang Jawa) mendirikan sebuah pondok pesantren yang kemudian dikenal dengan sebutan Pondok Tegalsari. Nama asli pondok tersebut adalah Gerbang Tinatar namun karena berada di desa Tegalsari maka orang lebih mengenal pondok tersebut dengan nama Tegalsari. Tidak banyak orang yang tahu bahwa nama asli pondok pesantren pertama di Ponorogo tersebut adalah Gerbang Tinatar. tidak banyak orang yang tahu kapan tepatnya pondok pesantren tersebut berdiri. Pada masanya, Pondok tersebut dikelola oleh para kyai yang alim dan kharismatik serta piawai dalam mentransfer ilmu kepada para santrinya sehingga Gerbang Tinatar mencapai zaman keemasan. Pada zaman keemasan tersebut, santri yang menimba ilmu di Gerbang Tinatar mencapai lebih dari 10.000 (sepuluh ribu) orang santri. Para santri sebagian besar berasal dari hampir seluruh penjuru tanah Jawa. Karena besarnya jumlah santri pada masa keemasan itu, seluruh desa menjadi pondok, bahkan pondokan para santri juga didirikan di desa- desa sekitar, misalnya desa Jabung (Nglawu), desa Bantengan, dan lain- lain. Kemasyhuran Gerbang Tinatar tidak hanya sampai disitu, Raden Ngabehi Ronggowarsito, seorang Pujangga Jawa yang masyhur; dan tokoh Pergerakan Nasional H.O.S. Cokroaminoto (wafat 17 Desember 1934), selain itu ada yang mengatakan bahwa paku Buana II, dari Kertasura juga pernah nyantridiTegalsari.Iniadalahtanda betapa berpengaruhnya lembaga pendidikan Islam di Tegalsari ini pada waktu itu. Bahkan ketika crew menyambangi desa Tegalsari dan mewawancarai salah seorang pengelola pondok dan masjid (kini), yaitu Syamsudin mengatakan bahwa ramalan-ramalan Rangga­ warsito yang ter­kenal dan bahkan hampir selalu benar adalah berkat ilmu yang di­dapatkannya ketika nyantri di Gerbang Tinatar, Tegalsari. Karena itu pula Tegalsari mempunyai sebuah yayasan pendi­ dikan yang diberinama yayasan “Ronggowarsito” yang letaknya masih di samping masjid Tegalsari. Dalam Babad Perdikan Tegal­sari adabeberapaversicerita.Diceritakan tentang latar belakang Paku Buana II nyantri di Pondok Tegalsari. Pada suatu hari, tepatnya tanggal 30 Juni 1742, di Kerajaan Kertasura terjadi pemberontakan yang dipimpin oleh Raden Mas Garendi Susuhuhan Kuning, seo­rang Sunan keturunan Tionghoa. Serbu­an yang dilakukan oleh para pem­berontak itu terjadi begitu men­dadak dan hebat sehingga Kartasura tidak siap meng­ ha­dapi­nya. Karena itu Paku Buana II, pengu­asa Kertasura pada waktu itu bersama pengikutnya segera pergi dengan diam-diam meninggalkan Keraton menuju ke timur Gunung Lawu. Dalam pelariannya itu dia sampai di desa Tegalsari. Di tengah kekhawa­tiran dan ketakutan dari kejaran pasukan Sunan Kuning itulah kemu­dian Paku Buana II bertemu dengan Kyai Hasan Besari. Penguasa Kartasura ini selanjutnya menjadi santri dari Kyai wara` itu. Di bawah bimbingan dan tempaan Kyai Hasan Besari, Paku Buana II menjadi orang yang taat beragama dan senantiasa bertafakkur pada Allah swt, penguasa dari segala penguasa di semesta alam. Berkat keuletan dan kesungguhannya dalam beriba­ dah dan berdoa serta berkat keikh­ lasan bimbingan dan doa Kyai Hasan Besari, api pemberontakan di Kertasuraakhirnyareda.PakuBuana II kembali menduduki tahtanya. Sebagai balas budi, Sunan Paku Buana II mengambil Kyai Hasan Besari menjadi menantunya. Sejak itu nama Kyai yang alim ini dikenal dengan sebutan Yang Mulia Kanjeng Kyai Hasan Bashari (Besari). Sejak itu pula desa Tegalsari menjadi desa merdeka atau perdikan, yaitu desa istimewa yang bebas dari segala kewajiban membayar pajak kepada kerajaan. Versi lain seperti yang diceritakan salah satu pengelola pondok dan masjid Tegalsari (saat ini), Syamsudin berbeda dengan versi pertama. Beliau berkata: “memang benar Kanjeng Kyai Hasan Besari adalah menantu Paku Buana II, tapi bukan karena balas budi atau pemberontakan”. Salah seo­ rang imam masjid Tegalsari ini menceritakan pada zaman keema­ san­nya, Gerbang Tinatar dibawah asuhan Kyai Hasan Besari membuat undang-undang. Tidak jelas undang-undang yang dibuat pada waktu itu, tapi undang-undang tersebutsempatmembuatsangKyai dipenjara, bahkan hampir diasing­ kanolehPakuBuanaIIdariKerajaan Kertasura, Solo. Begitu ter­sohor­nya Gerbang Tinatar waktu itu sehingga peraturanatauundang-undangyang dibuat oleh pondok tersebut ter­ dengar sampai ke seluruh penjuru tanah Jawa, termasuk kerajaan Kerta­sura di bawah kekuasaanPaku Buana II. Undang-undang terse­ but tidak disetujui oleh kerajaan Kerta­sura, kemudian Kerajaan memu­tus­kan untuk mengasingkan Kyai Hasan Besari. Pada saat akan berangkat ke pengasingan, perahu yang ditum­pangi sang Kyai yang akan diasingkan tersebut tidak bisa melaju dan hanya tinggal di tempat, tidak ber­ geser sedi­kit­pun. Tapi ketika sang Kyai di­tu­run­­kan, perahu dapat me­laju normal. Ketika sang Kyai naik ke perahu lagi, perahu tidak bisa melaju dan begitu sete­rus­ nya sampai pada akhirnya Kyai Hasan Besari tidak jadi di­asing­ kan, dan hanya di­penjara saja. Pada suatu hari, kerajaan Kertasura menga­dakan sebuah acara. Dalam acara tersebut, hampir seluruh santri Gerbang Tinatar diundang untuk ber­ shalawat, maka terpaksa kerajaan Kertasura membebaskan sang Kyai untuk memimpin shalawatan. Dalam acara tersebut, putri Paku Buana II terpesona mendengar kemer­duan suara Kyai Hasan Besari dalambershalawatkemudianbeliau meminta ayahnya untuk dinikahkan dengan sang Kyai. Paku Buana II menyetujui kemudian menikahkan putrinya dengan Kyai Hasan Besari. Sejak itulah desa Tegalsari menjadi desa perddikan (bebas pajak). Versi mana yang benar, wallahu a’lam. Sepeninggal Kyai Hasan Besari, kejayaan Pondok Tegalsari tinggal kenangan. Beliau digantikan oleh putra ketujuh beliau yang bernama Kyai Hasan Yahya. Seterusnya Kyai Hasan Yahya digantikan oleh Kyai Bagus Hasan Bashari II yang kemudian digantikan oleh Kyai Hasan Anom. Demikianlah Pesantren Tegalsari hidup dan ber­ kem­bang dari generasi ke generasi, dari pengasuh satu ke pengasuh lain. Tetapi, pada pertengahan abad ke-19 atau pada generasi ke­empat keluarga Kyai Bashari, Pesantren Tegalsari mulai surut. Walau­ pun demikian, banyak para santri dan anak cucunya yang mengem­ bangkan agama Islam dengan men­ dirikan Pondok Pesantren di ber­ bagai daerah di seluruh Nusantara. Salah satu yang terbesar adalah PondokModernDarussalamGontor yang terletak di wilayah kecamatan Mlarak. Pondok ini didirikan oleh tiga orang cucu Kyai Hasan Besari. Kini Pondok Tegalsari memang masih berdiri namun jumlah santrinya hanya ratusan orang. Tapi tidak demikian dengan Masjid Tegalsari. Masjid ini Terletak di desa Tegalsari Kecamatan Jetis, kabupaten Ponorogo. Masjid Tegal­ sari diperkirakan dibangun pada tahun 1700-an dan merupakan pusat penyiaran agama Islam ter­besar di wilayah Kabupaten Ponorogo. Masjid ini terletak sekitar 200m dari pondok Tegalsari. Masjid dengan arsitektur jawa ini memiliki luas lebih dari 32m persegi, bagian dalam memiliki 36 tiang, sedagkan di bagian serambi masjid terdapat 12 tiang. Keistimewaan masjid ini selain karena usianya, seluruh kayu yang digunakan untuk menyangga masjid ini adalah kayu jati. Baik itu tiang maupun atapnya. merupakan peninggalanKyaiAgengHasanBesari yang setiap harinya tidak pernah sepi oleh umat, khususnya pada hari jumat kliwon dimana diadakan dikrul ghofilin dan istighosah yang dipromotori oleh pondok pesantren Darul Huda, Mayak, Tonatan Ponorogo, dan hari senin kliwon yang dipromotori dari Jampes, Kediri. Pengelola masjid tidak tahu pasti kapan dikrul ghofilin dan istighosah tersebut diadakan sebab sudah lama sekali. Mengenai tujuan diadakannya tentu untuk semakin mendekatkan diri kepada sang pencipta. Sedangkan, pada malam jum’at biasa tidak ada dikrul ghofilin maupun istighosah. Tenggang waktu antaramaghribdanisya’diisidengan sholathajat,sholattaubat,dansholat sunnah yang lain. Demikian juga setiap Ramadhan pada malam ganjil Lailatul Qadar, komplek pondok Tegalsari ini banyak dikunjungi orang untuk melakukan i’tikaf dengan sholat jamaah tengah malam di Masjid Tegalsari. Bahkan, I’tikaf tidak hanya pada malam ganjil bulan Ramadhan tersebut, beberapa orang jugaber­i’tikafdimalam-malambiasa, khusus­nya malam jum’at. Tidak hanya itu, salah satu cagar budaya kota Ponorogo tersebut juga ramai di­kunjungi siswa-siswa SMA, Aliyah, dan Tsanawiyah di kota Ponorogo pada bulan-bulan mendekati ujian untukmelakukanistighosahdando’a bersama. Selain dikrul ghofilin dan istighosah, juga ada pengajian rutin yaitupengajiankitabsetiaphariyang diikuti oleh remaja-remaja sekitar Masjid dan para santri. Tujuan pengajian kitab ini adalah untuk memperdalamagamaislam.(dwm) Foto: Publicapos Masjid Agung Tegalsari, di Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo. Di masjid inilah, Bagus Burhan atau lebih di kenal dengan sebutan Ronggo Warsito yang mengarang Kitab Jongko Joyoboyo pernah menimba ilmu pada sang guru Kyai Ageng Besari
Tabloid Publica Pos Edisi 5
Tabloid Publica Pos Edisi 5
Tabloid Publica Pos Edisi 5
Tabloid Publica Pos Edisi 5
Tabloid Publica Pos Edisi 5
Tabloid Publica Pos Edisi 5

Recomendados

Proposal Tahu Bunting by Afni Faujiah
Proposal Tahu Bunting by Afni FaujiahProposal Tahu Bunting by Afni Faujiah
Proposal Tahu Bunting by Afni Faujiah
Communication Management
 
Industri Pengolahan dan Pengawetan Bahan Nabati Hewani (Violet Bakery Proboli...
Industri Pengolahan dan Pengawetan Bahan Nabati Hewani (Violet Bakery Proboli...Industri Pengolahan dan Pengawetan Bahan Nabati Hewani (Violet Bakery Proboli...
Industri Pengolahan dan Pengawetan Bahan Nabati Hewani (Violet Bakery Proboli...
Hana Medina
 
Artikel ilmiah
Artikel ilmiahArtikel ilmiah
Artikel ilmiah
Septi Adi
 
7, wira usaha, novi yanti yhuhanida, hapzi ali, kuliah umum studi kasus, univ...
7, wira usaha, novi yanti yhuhanida, hapzi ali, kuliah umum studi kasus, univ...7, wira usaha, novi yanti yhuhanida, hapzi ali, kuliah umum studi kasus, univ...
7, wira usaha, novi yanti yhuhanida, hapzi ali, kuliah umum studi kasus, univ...
NoviYantiYhuhanida
 
Bab1, bab2 penyuluhan
Bab1, bab2 penyuluhanBab1, bab2 penyuluhan
Bab1, bab2 penyuluhan
Amirul Nizam Alfian
 
Cara meembuat Salad Buah
Cara meembuat Salad BuahCara meembuat Salad Buah
Cara meembuat Salad Buah
DennisPramudya
 
Subsistem Budidaya Stroberi
Subsistem Budidaya StroberiSubsistem Budidaya Stroberi
Subsistem Budidaya Stroberi
Muhammad Hanif
 
Proposal
ProposalProposal
Proposal
Mahmudah Meeii
 

Recomendados

Proposal Tahu Bunting by Afni Faujiah
Proposal Tahu Bunting by Afni FaujiahProposal Tahu Bunting by Afni Faujiah
Proposal Tahu Bunting by Afni Faujiah
Communication Management
 
Industri Pengolahan dan Pengawetan Bahan Nabati Hewani (Violet Bakery Proboli...
Industri Pengolahan dan Pengawetan Bahan Nabati Hewani (Violet Bakery Proboli...Industri Pengolahan dan Pengawetan Bahan Nabati Hewani (Violet Bakery Proboli...
Industri Pengolahan dan Pengawetan Bahan Nabati Hewani (Violet Bakery Proboli...
Hana Medina
 
Artikel ilmiah
Artikel ilmiahArtikel ilmiah
Artikel ilmiah
Septi Adi
 
7, wira usaha, novi yanti yhuhanida, hapzi ali, kuliah umum studi kasus, univ...
7, wira usaha, novi yanti yhuhanida, hapzi ali, kuliah umum studi kasus, univ...7, wira usaha, novi yanti yhuhanida, hapzi ali, kuliah umum studi kasus, univ...
7, wira usaha, novi yanti yhuhanida, hapzi ali, kuliah umum studi kasus, univ...
NoviYantiYhuhanida
 
Bab1, bab2 penyuluhan
Bab1, bab2 penyuluhanBab1, bab2 penyuluhan
Bab1, bab2 penyuluhan
Amirul Nizam Alfian
 
Cara meembuat Salad Buah
Cara meembuat Salad BuahCara meembuat Salad Buah
Cara meembuat Salad Buah
DennisPramudya
 
Subsistem Budidaya Stroberi
Subsistem Budidaya StroberiSubsistem Budidaya Stroberi
Subsistem Budidaya Stroberi
Muhammad Hanif
 
Proposal
ProposalProposal
Proposal
Mahmudah Meeii
 
King kang bisnis plan ppt
King kang bisnis plan pptKing kang bisnis plan ppt
King kang bisnis plan ppt
Agus Triandi
 
Propagasi Modul 2
Propagasi Modul 2Propagasi Modul 2
Propagasi Modul 2
Risky Kristian
 
Proposal bisnis
Proposal bisnisProposal bisnis
Proposal bisnis
yuliana yuliana
 
Laporan penelitian usaha kecil
Laporan penelitian usaha kecilLaporan penelitian usaha kecil
Laporan penelitian usaha kecil
Alvin Saputra
 
PROPOSAL KEWIRAUSAHAAN
PROPOSAL KEWIRAUSAHAANPROPOSAL KEWIRAUSAHAAN
PROPOSAL KEWIRAUSAHAAN
Mianzhalli Tri Yunitha
 
Proposal Komunikasi Bisnis
Proposal Komunikasi BisnisProposal Komunikasi Bisnis
Proposal Komunikasi Bisnis
egi mugia
 
Businnes plan
Businnes planBusinnes plan
Businnes plan
Soni Sutradi
 
Membuka usaha kecil
Membuka usaha kecilMembuka usaha kecil
Membuka usaha kecil
Operator Warnet Vast Raha
 
Sistem Agribisnis Komoditas Stroberi
Sistem Agribisnis Komoditas StroberiSistem Agribisnis Komoditas Stroberi
Sistem Agribisnis Komoditas Stroberi
Shofiyah Nada
 
Wirausaha di bogor
Wirausaha di bogorWirausaha di bogor
Wirausaha di bogor
Ning Ayu Siti Rahmasari
 
Bab III analisis kondisi perusahaan
Bab III analisis kondisi perusahaanBab III analisis kondisi perusahaan
Bab III analisis kondisi perusahaan
Dian Anggita
 
bisnis plan "Internity milk shop"
bisnis plan "Internity milk shop"bisnis plan "Internity milk shop"
bisnis plan "Internity milk shop"
Undip
 
Kajian Kebijakan pemerintah tentang Padi
Kajian Kebijakan pemerintah tentang PadiKajian Kebijakan pemerintah tentang Padi
Kajian Kebijakan pemerintah tentang Padi
Moh Hasan Rizal
 
Ada Hari, Ada Nasi
Ada Hari, Ada NasiAda Hari, Ada Nasi
Ada Hari, Ada Nasi
F W
 
Pkm
PkmPkm
Pkm
Ufan Mochammad
 
Proposal bisnis ppt
Proposal bisnis pptProposal bisnis ppt
Proposal bisnis ppt
yuliana yuliana
 
LONTAR #9 LR
LONTAR #9 LRLONTAR #9 LR
LONTAR #9 LR
Anton Muhajir
 
Proposal kewirausahaan
Proposal kewirausahaanProposal kewirausahaan
Proposal kewirausahaan
Desy Rahmawati
 
BUSINESS PLAN.pptx
BUSINESS PLAN.pptxBUSINESS PLAN.pptx
BUSINESS PLAN.pptx
SuryaAbdihi14
 
suara karya sabtu 25 April 2015
suara karya sabtu 25 April 2015suara karya sabtu 25 April 2015
suara karya sabtu 25 April 2015
suarakarya
 
7 ,kwh, anggi regita cahyani, hapzi ali, pengantar kewirausahaan, mahasiwa un...
7 ,kwh, anggi regita cahyani, hapzi ali, pengantar kewirausahaan, mahasiwa un...7 ,kwh, anggi regita cahyani, hapzi ali, pengantar kewirausahaan, mahasiwa un...
7 ,kwh, anggi regita cahyani, hapzi ali, pengantar kewirausahaan, mahasiwa un...
anggiregita1
 
Bisnis plan bodini menjadikan tiwul makanan yang berkelas.
Bisnis plan bodini menjadikan tiwul makanan yang berkelas. Bisnis plan bodini menjadikan tiwul makanan yang berkelas.
Bisnis plan bodini menjadikan tiwul makanan yang berkelas.
Monalisa Unik
 

Mais conteúdo relacionado

Mais procurados

Laporan penelitian usaha kecil
Laporan penelitian usaha kecilLaporan penelitian usaha kecil
Laporan penelitian usaha kecil
Alvin Saputra
 
Bab III analisis kondisi perusahaan
Bab III analisis kondisi perusahaanBab III analisis kondisi perusahaan
Bab III analisis kondisi perusahaan
Dian Anggita
 

Mais procurados (11)

King kang bisnis plan ppt
King kang bisnis plan pptKing kang bisnis plan ppt
King kang bisnis plan ppt
 
Propagasi Modul 2
Propagasi Modul 2Propagasi Modul 2
Propagasi Modul 2
 
Proposal bisnis
Proposal bisnisProposal bisnis
Proposal bisnis
 
Laporan penelitian usaha kecil
Laporan penelitian usaha kecilLaporan penelitian usaha kecil
Laporan penelitian usaha kecil
 
PROPOSAL KEWIRAUSAHAAN
PROPOSAL KEWIRAUSAHAANPROPOSAL KEWIRAUSAHAAN
PROPOSAL KEWIRAUSAHAAN
 
Proposal Komunikasi Bisnis
Proposal Komunikasi BisnisProposal Komunikasi Bisnis
Proposal Komunikasi Bisnis
 
Businnes plan
Businnes planBusinnes plan
Businnes plan
 
Membuka usaha kecil
Membuka usaha kecilMembuka usaha kecil
Membuka usaha kecil
 
Sistem Agribisnis Komoditas Stroberi
Sistem Agribisnis Komoditas StroberiSistem Agribisnis Komoditas Stroberi
Sistem Agribisnis Komoditas Stroberi
 
Wirausaha di bogor
Wirausaha di bogorWirausaha di bogor
Wirausaha di bogor
 
Bab III analisis kondisi perusahaan
Bab III analisis kondisi perusahaanBab III analisis kondisi perusahaan
Bab III analisis kondisi perusahaan
 

Semelhante a Tabloid Publica Pos Edisi 5

suara karya sabtu 25 April 2015
suara karya sabtu 25 April 2015suara karya sabtu 25 April 2015
suara karya sabtu 25 April 2015
suarakarya
 
Bisnis plan bodini menjadikan tiwul makanan yang berkelas.
Bisnis plan bodini menjadikan tiwul makanan yang berkelas. Bisnis plan bodini menjadikan tiwul makanan yang berkelas.
Bisnis plan bodini menjadikan tiwul makanan yang berkelas.
Monalisa Unik
 
Business plan - kue hewir
Business plan - kue hewirBusiness plan - kue hewir
Business plan - kue hewir
mira arbiyana
 

Semelhante a Tabloid Publica Pos Edisi 5 (20)

bisnis plan "Internity milk shop"
bisnis plan "Internity milk shop"bisnis plan "Internity milk shop"
bisnis plan "Internity milk shop"
 
Kajian Kebijakan pemerintah tentang Padi
Kajian Kebijakan pemerintah tentang PadiKajian Kebijakan pemerintah tentang Padi
Kajian Kebijakan pemerintah tentang Padi
 
Ada Hari, Ada Nasi
Ada Hari, Ada NasiAda Hari, Ada Nasi
Ada Hari, Ada Nasi
 
Pkm
PkmPkm
Pkm
 
Proposal bisnis ppt
Proposal bisnis pptProposal bisnis ppt
Proposal bisnis ppt
 
LONTAR #9 LR
LONTAR #9 LRLONTAR #9 LR
LONTAR #9 LR
 
Proposal kewirausahaan
Proposal kewirausahaanProposal kewirausahaan
Proposal kewirausahaan
 
BUSINESS PLAN.pptx
BUSINESS PLAN.pptxBUSINESS PLAN.pptx
BUSINESS PLAN.pptx
 
suara karya sabtu 25 April 2015
suara karya sabtu 25 April 2015suara karya sabtu 25 April 2015
suara karya sabtu 25 April 2015
 
7 ,kwh, anggi regita cahyani, hapzi ali, pengantar kewirausahaan, mahasiwa un...
7 ,kwh, anggi regita cahyani, hapzi ali, pengantar kewirausahaan, mahasiwa un...7 ,kwh, anggi regita cahyani, hapzi ali, pengantar kewirausahaan, mahasiwa un...
7 ,kwh, anggi regita cahyani, hapzi ali, pengantar kewirausahaan, mahasiwa un...
 
Bisnis plan bodini menjadikan tiwul makanan yang berkelas.
Bisnis plan bodini menjadikan tiwul makanan yang berkelas. Bisnis plan bodini menjadikan tiwul makanan yang berkelas.
Bisnis plan bodini menjadikan tiwul makanan yang berkelas.
 
Pengabdian masyarakat 1 jadi
Pengabdian masyarakat 1 jadiPengabdian masyarakat 1 jadi
Pengabdian masyarakat 1 jadi
 
Peos raos.. raos.. raoooss
Peos raos.. raos.. raooossPeos raos.. raos.. raoooss
Peos raos.. raos.. raoooss
 
Plastik dan Sampah Plastik pantau November 2021
Plastik dan Sampah Plastik pantau November 2021Plastik dan Sampah Plastik pantau November 2021
Plastik dan Sampah Plastik pantau November 2021
 
Bisnis ukm agustus 2013
Bisnis ukm agustus 2013Bisnis ukm agustus 2013
Bisnis ukm agustus 2013
 
Persentase Proposal Komunikasi Bisnis
Persentase Proposal Komunikasi Bisnis Persentase Proposal Komunikasi Bisnis
Persentase Proposal Komunikasi Bisnis
 
Business plan - kue hewir
Business plan - kue hewirBusiness plan - kue hewir
Business plan - kue hewir
 
PKM-Project Start Up Bussiness
PKM-Project Start Up Bussiness PKM-Project Start Up Bussiness
PKM-Project Start Up Bussiness
 
Pengembangan kripik ubi Putri Azzaraa.docx
Pengembangan kripik ubi Putri Azzaraa.docxPengembangan kripik ubi Putri Azzaraa.docx
Pengembangan kripik ubi Putri Azzaraa.docx
 
Wirausaha produk budidaya unggas pedaging
Wirausaha produk budidaya unggas pedagingWirausaha produk budidaya unggas pedaging
Wirausaha produk budidaya unggas pedaging
 

Tabloid Publica Pos Edisi 5

  • 1. PUBLICA POS Tabloid Dwi Mingguan Info Publik Terpercaya Sejarah manusia merupakan tanah pemakaman dari kebudayaan-kebudaya an yang tinggi, yang rontok karena mereka tidak mampu melakukan reaksi sukarela yang terencana dan rasional untuk menghadapi tantangan. (Erich Fromm) Hal. 5... Pansel KY Jaring 75 Calon Nihayatul Wafiroh: Perempuan Desa Membangun Bangsa Sosok Hal. 16... 5,4 Juta Balita Terindikasi Gizi Buruk Ekonomi & Kesos Hal. 6-7... Hukum Ada Amal Dalam Kelezatan Kecap www.publicapos.com fanpage: publicapos.com @publicaposcom publicapos@gmail.com Terbit 16 Halaman Edisi V/I/VI - 2015 Waspada Kongkalikong Mafia Beras Foto:Publicapos.com/ant Petugas BPOM sedang menguji kandungan beras plastik saat melakukan sidak di salah satu pasar tradisional di seputaran Jabotabek. Kegiatan ini dilakukan pasca beredarnya isu Beras plastik di tengah masyarakat / Publicapos (Jakarta) - Pernahkah Anda membeli Sate Madura, diwarung kaki lima manapun. Cobalah perhatikan botol kecap yang digunakan. Ada satu kecap yang khas, Kecap Cap Korma ya selalu merk itu yang mereka gunakan untuk memberi cita rasa berbeda pada sate mereka. Tentu Anda akan bertanya kenapa memakai kecap tersebut? padahal kecapnya tidakdikenalsecaraluas?JawabandariJundi, salah satu distributor kecap Cap Korma cukup mengejutkan kita karena tidak ada hubungannya dengan rasa ataupun harga dari kecap tersebut. Menurut Jundi, banyaknya warga Madura yang menggunakan kecap ini, jauh karena di madura kecap ini sering membantu kegiatan-kegiatan pesantren di sana. Sebuah jawaban yang sarat dengan emosional dari Mahasiswa Pascasarjana STAINU Jakarta yang juga 'nyambi' sebagai distributor Kecap ini. " Kami memanfaatkan jaringan pedagang Sate Madura yang memiliki kedekatan emosional dengan kami," tutur Jundi. Coba kita bayangkan berapa banyak penjual Sate Madura di seluruh Indonesia? Wow pasti banyak sekali dan setiap malam satu penjual sate bisa menghabiskan 3 botol kecap cap Korma dan kalau di kali 30 hari maka dia memakai 90 botol kecap dalam sebulan, coba anda kalikan dengan penjual sate seluruh Indonesia? pasti jumlahnya sangat banyak. Kecap cap Korma sekilas sama dengan produk kecap lainnya. Namun saat melihat lebih teliti akan tampak ada perbedaan. Di situ tertulis bahwa dengan membeli Kecap cap Korma Anda berinfak sebesar 2,5 persen. Menurut produsen kecap, infak yang di­ masukkan ke harga adalah upaya mengajak masyarakat berbagi dengan kaum dhuafa. Komitmen membantu kaum tidak mampu ini juga diwujudkan dengan mempekerjakan mereka di pabrik di kawasan Jakarta Selatan. Menelusuri jejak Kecap Cap Korma sama saja dengan menelusuri sebuah usaha kecap tradisional yang dramatis oleh sebuah keluarga Syarifah Khadijah, janda (alm. Habib Ibrahim bin Agil Assegaf). Meski mulanya hanya sebatas bisnis keluarga, namun pemiliknya, selalu berusaha menerapkan nilai-nilai Islami dalam bisnisnya. Misalnya, selalu menjaga kualitas produk yang halalan thoyyiban sebagai “amanah” dan mengalokasikan sebagian keuntungan untuk umat sebagai bagian dari “ibadah”. Dengan istigomah pada prinsip ini, pada tahun 1976, usaha Kecap Korma kemudian membuka cabang di Jakarta dengan nama PT. Korma Jaya Utama. Kecap Korma mulai dikenal luas di kalangan masyarakat setelah merebaknyaisulemakbabipadatahun1988. Saat itu banyak merk kecap yang diragukan kehalalannya.Namun,tidakdemikiandengan Kecap Cap Korma yang selalu memegang teguh prinsip halalan thoyyiban. Penerapan prinsip Islami nyatanya tidak membuat Kecap cap Korma sulit berkembang. Sebagai produk rumahan, kecap ini sudah melebarkan sayap ke berbagai daerah. Mereka sudah memiliki jaringan pelanggan tetap, sebagian besar tentu adalah para pedagang sate. Adanya tambahan infaq untuk kaum dhuafa sebesar 2,5 persen tidak membuat para pelanggannya keberatan. Bagi para pelanggan selama produk kecap yang dibeli memiliki rasa yang enak mereka pasti membelinya "Dengan membeli kecap ini Anda akan berinfaq seharga 2,5 % perbotolnya dari harga yanga Anda bayarkan, " tambah Jundi lagi. Sungguh sistem pemasaran yang unik dan adakah produsen lain yang menirunya? Tertarik ingin merasakan lezatnya Kecap Cap Kurma dan berinfaq 2,5 % Anda bisa memesannya lewat Jundi, " Bisa menghubungi nomor saya 0857 8274 2061 dan 089 756 083291 atau lewat email m.jundiyalwathoniy@yahoo.com, " ujar Mahasiswa yang juga penghafal Qur'an ini berpromosi. (tgh) Foto: Istimewakecapcapkurma Ilustrasi
  • 2. Edisi V/I/VI - 2015S O R O T2 P u b l i c a P o s Publicapos (Jakarta)- Gabungan ImportirNasionalSeluruhIndonesia (GINSI) membantah kabar bere­ darnya beras beras plastik masuk ke Indonesia dengan cara importasi ilegal atau penye­lun­dupan. Wakil Ketua Umum GINSI bidang Perdagangan ekspor impor dan kepelabuhanan, Erwin Taufan, mengatakan pihaknya justru menduga beras plastik diracik oleh para mafia beras di dalam negeri untuk mengalihkan isu-isu tertentu dan mencoreng nama baik Pemerintahan RI saat ini. "Tak mungkin itu dari impor, Operasi Intelijen Dibalik Beras Plastikberedarnya beras didalam negeri itu ulah mafia pemain beras, dan racik didalam negeri kemudian di sebar. Para mafia ini yang mesti dilacak tuntas," ujar Erwin Taufan. Taufan mengatakan,kegiatan importasi beras itu sangatlah ketat, karena terkait perizinan larangan pembatasan (lartas) dan harus memperoleh izin Kemendag dan isntansi lainnya seperti badan pengawasan obat dan makanan (BPOM) maupun Badan Karantina Kementan. Taufan justru menuding bahwa jika terbukti beras plastik itu benar ada maka dimungkinkan diracik didalam negeri, "Kalau itu (beras plastik) hasil importasi ilegal atau penye­lun­ dup­an pasti bisa dilacak siapa importir­nya. Tetapi menurut saya komoditi tersebut diracik didalam negeri,"paparnya. Dia mengatakan, untuk memasukkan / importasi beras jugaharusdilakukanpemeriksaan dan melampirkan dokumen dari lembaga surveyor (LS). "Sebelum masuk pasti ada quality control dari surveyor," tuturnya.(tgh) Publica pos - Asmo Wahyu, pakar kimia UI yang menjadi salah satu narasumberdalamdiskusibertema " Beras Plastik, Beras Oplosan dan Diversifikasi Pangan.” beberapa waktu lalu menga­takan bahwa artificial rice yang dikembangkan di China sebenarnya dimaksudkan untuk masyarakat yang mampu mem­beli. “Beras dibuat dengan menam­ bah­kan nutrisi, makanya dicam­ pur dengan ubi dan kentang. Agar adonan menjadi kenyal dan bisa dibentuk, diberi senyawa plastilizer, yang biasanya cukup aman dikonsumsi, misal­nya gliserin. Jadi ini upaya mempro­ duksi beras dengan kandungan nutrisi yang lebih tinggi,” kata Asmo. Adonan lantas dicetak mirip beras. Beras seperti ini dijual lebih mahal. Pembelinya kelas menengah. Dewi si pedagang bubur di Bekasi mengaku membeli beras yang kemudian menjadi obyek penelitian “beras plastik” itu seharga Rp 8.000 per kilogram. Ini harga yang sesuai pasaran saat Agenda Politik Beras Plastik ini, yakni Rp 8.000 – 9.000 per kilogram beras. Padahal, menurut Asmo Wahyu, harga biji plastik hasil daur ulang saja Rp 15.000 an per kilogram. Jauh lebih mahal dari harga beras. Jadi, soal motivasi masih gelap. Secara hitungan ekonomi tidak masuk. Ini juga menjadi pertanyaan “Soal beras plastik, saya ber­ spekulasi ada agenda lain. Entah politik, intelejen atau kea­man­an pangan. Saya meli­hat­nya ke sana,” kata Bustanul Arifin, guru besar di Fakultas Pertanian Universitas Lampung yang juga menjadi pemateri dalam diskusi tersebut. Menurut dia, polisi harus meng­ angkap tuntas masalah ini dan menghukum pelakunya. “Ini keja­hat­an pangan. Kejahatan berat,” ujar Bustanul. “Yang tidak pernah tuntas adalah pengusutan pelaku,” tambah Bustanul. Ketua Umum HIPPI Suryani Motik menganggap keresahan yang ditimbulkan akibat isu “beras plastik” terjadi akibat fakta ketidakseimbangan antara supply demand beras di dalam negeri. Artinya, tingginya demand beras masyarakat tidak diimbangi oleh supply yang memadai. Itu sebab, katanya, Indonesia acap­ kali melakukan impor beras, khusus­nya menjelang hari besar keagamaan. “Akibatnya, banyak sekali terjadi masalah dalam sistem perberasan kita. Apalagi pola makan rakyat Indonesia selalu mengutamakan beras sebagai makanan utamanya,” kata Suryani. Ini membuat isu terkait beras mudah digunakan untuk menggoyang situasi ekonomi. HIPPI yang beranggotakan 20.000 pengusaha di 30 propinsi juga mendesak pemerintah untuk men­jadi­kan peristiwa “beras plastik” sebagai momentum serius mem­perkenalkan produk- produk pangan lain, sebagai langkah diversifikasi pangan di Indonesia. Tujuannya, agar masyarakat Indonesia memiliki banyak pilihan bahan makanan utama, khususnya saat harga beras melambung tinggi. (tgh) Publicapos (Jakarta) - Tak mudah menebak apa alasan di balik pener­ bitan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2015 tentang Kebi­jakan Penga­daan Gabah/Beras dan Penya­ lur­an Beras oleh Pemerintah. Dari sisi waktu, beleid pengganti Inpres Nomor 3 Tahun 2012 yang terbit pada 17 Maret itu jauh dari upaya merang­sang petani agar ber­gairah ber­produksi. Bagi Bulog, pedagang pengum­ pul, dan pemilik penggi­ling­an, waktu terbit Inpres juga ter­lambat karena musim panen raya sudah ber­langsung. Idealnya, Inpres terbit sebe­lum panen raya yang ber­ langsungantaraFebruari-Juni. Karena itu, fungsi Inpres sepertinya hanya sebagai patokan harga di pasar. Tak lebih tak kurang. Di Inpres ditentukan harga gabah kering panen di petani Rp 3.700/kg (sebelumnya Rp 3.300/ kg), gabah kering giling di gudang Bulog Rp 4.650/ kg (sebelumnya Rp 4.200/ kg), dan beras di gudang Bulog Rp 7.300/kg(sebelumnyaRp6.600/kg). Bagi pedagang pengumpul dan pemilik penggilingan padi, Inpres menjaminmerekatetapbisamengais untung lewat penga­daan beras untuk warga miskin (raskin). Dalam setahun, jumlah raskin kira-kira 3 juta ton. Mereka tidak bergairah jika penga­daan hanya untuk cadangan beras pemerintah (CBP) karena jumlahnya amat kecil, hanya 0,35 jutaton. Presiden Joko Widodo mungkin berharap Inpres jadi obat mujarab pelbagai masalah beras, seperti gejolak harga dan cadangan yang me­nipis. Tak banyak disadari, Inpres dengan harga pembelian peme­rintah (HPP) tunggal beras kualitas rendah/medium bakal ber­ dampak luas pada tiga hal: melang­ gengkan penggilingan padi kecil/ sederhana; sulit mene­kan susut saat pengeringan dan penggilingan serta rendemen giling; dan penggilingan kecil/sederhana bakal tutup saat pasartunggalASEANberlaku. Selain itu, Inpres ini menyimpan risiko tersembunyi. Pertama, per­ taruh­an kualitas beras Bulog. Di Inpres HPP beras kualitas medium di gudang Bulog dipatok Rp 7.300/ kg. Di sisi lain, harga beras kualitas serupa di pasaran Rp 9.993/kg per 23April. Dengan disparitas Rp 2.700/kg, ada dua kemungkinan. Kemung­ kin­an pertama, Bulog tetap bisa mendapatkan beras di pasaran untuk memperkuat cadangan. Namun, dengan disparitas sebe­sar Menghitung Untung Rugi Inpres Harga Beras itu, kualitas beras seperti apa yang didapatkanBulog? Tiga tahun terakhir, pengadaan beras Bulog tergolong tinggi: 3,65 jutaton(2012);3,49jutaton(2013); dan 2,4 juta ton (2014). Pengadaan yang tinggi itu terjadi saat harga beras di pasaran jauh di atas HPP. Ini aneh, bahkan misteri. Misteri ini mungkin yang bisa menjelaskan mengapa selalu muncul keluhan berulang-ulang dan bertahun-tahun terhadapkualitasraskin. Kemungkinan kedua, karena harga amat tinggi Bulog tidak men­ dapatkan beras di pasaran. Tak ingin mempertaruhkan repu­tasi, Bulog tak mau membeli beras berkualitas rendah. Konse­kuen­sinya, cadangan beras Bulog menipis. Di sisi lain, pedagang menguasai stok. Pasar berasmudahsekali”memanas”. Impor menjadi satu-satunya jurus tersisa.Inilahrisikokeduayangtidak banyak disadari. Jika ini terjadi, tentu sebuahironi.Sebab,impordilakukan saat produksi beras dalam negeri men­­cu­kupi. Adaduajalankeluar.Pertama,kebi­ jakan harga tunggal (beras medium) selama 46 tahun harus diubah ke harga multikualitas (kualitas super dan premium). Ini didasari ke­nya­ taan kualitas beras mengikuti irama panen: jelek saat panen raya, mem­ baik saat panen gadu, dan baik saat paceklik. Dengan multikualitas, penga­daan Bulog bisa dilakukan sepan­jang tahun:berasmediumsaatpanenraya untuk raskin, dan beras premium saat panen gadu dan paceklik untuk CBP. Selain itu, opsi ini didasari oleh banyaknyajenisberasdipasar. Di Pasar Induk Cipinang ada 17 jenis beras. Di kota-kota lain ada 3 hingga 5 jenis. Opsi ini akan men­­ ciptakan insentif petani dan peng­ gilingan padi untuk mem­per­baiki kualitasgabah/beras. Kedua, mengubah CBP dari kualitas medium ke premium. Volume­­nya juga perlu diperbesar hingga 1,3 juta ton. Dengan ini CBP akan efektif untuk stabilisasi harga beras karena tak perlu di­oplos dahulu dan untuk mem­beri­kan bantu­annegarasahabat.Bahkan,jika masih ada kelebihan volume, CBP bisauntuktujuanekspor. Ini bisa memecahkan kebuntuan investasi industri penggilingan modern melalui pengadaan yang berbeda kualitas dan penyalur­an beras. Dengan dua opsi ini pasar beras berpeluang sehat dan industri padi/beras yang mati suri akan hiduplagi.(tgh) Foto: Publicapos.com Presiden Joko Widodo saat mengumumkan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2015 tentang Kebi­ jakan Penga­daan Gabah/Beras dan Penya­lur­an Beras oleh Pemerintah Foto: Publicapos.com Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa melakukan sidak ke Bulog Aceh Besar untuk memastikan kualitas beras untuk rakyat miskin (raskin), Sabtu (30/5). Pemerintah mempercepat pembagian raskin sebelum bulan Ramadhan
  • 3. 3P u b l i c a P o sEdisi V/I/VI - 2015 S O R O T Terbit sejak 15 Januari 2015, Publica Pos hadir sebagai tabloid dwi mingguan yang bertekad men­ jadi rujukan informasi publik ter­ percaya. Semua naskah yang dikirim ke Redaksi dan diterbitkan menjadi milik Publica Pos. Semua wartawan Publica Pos dibekali tanda pengenal dan tidak menerima maupun me­ mintaimbalandarisiapapun.Semua Tabloid Dwi Mingguan Publica Pos isi artikel/tulisan yang berasal dari luar, sepenuhnya tanggung jawab penulis yang bersangkutan. Dewan Redaksi: Ujianto Singgih Pr, Mohammad Mulyadi, Achmad M Fahham, Sahat Aditua Silalahi, Prianter J. Hairi, Ansel Alaman Pemimpin Umum: Achmad M Fahham Pemimpin Perusahaan: Abdul Mukhit KD, Pemimpin Redaksi: Ahmad DH Redaktur Pelaksana Tabloid: T. Kurniawan, Redaktur Pelaksana Online: Dawam Multazam Staf Redaksi: Helmi Yusuf, Fikry Rakatamala, Arik Dj, Abdul Kholik, Abu Roiz, Muhammad Ainuzzaki, Abas Firdaus Basuni Manajer Keuangan: Miftachul Chusnah Manajer Iklan dan Pemasaran: M. Arief Setiawan, Ahmad Amin Penerbit: PT Publica Media Utama Alamat Redaksi / Iklan : Ruko Taman Cinangka A-5, Cinangka, Sawangan, Depok, 16516 Telp. 021-49116822 Email Redaksi: publicapos@gmail.com Publicapos (Jakarta) - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk men­jaga pasokan beras jelang Puasa dan Lebaran siapkan modal usaha sebesar Rp1,5 triliun ke PT Food Station Tjipinang Jaya, salah satu Badan Usaha Milik Daerah di bidang ketersediaan pangan. Penyertaan Modal Pemerintah ini bertujuan menjaga kestabilan harga dan ketersediaan stok beras di ibu kota. Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama mengatakan PMP itu bertujuan agar PT FSTJ memiliki modal untuk mengen­ dalikan harga beras di pasaran. “Kami harus setor sampai Rp1,5 triliun. Kami harapkan Food Station punya modal. Jadi kalau harga beras naik kami punya stok,”kataAhok,usaiRapatUmum Pemegang Saham Luar Biasa di kantor FSTJ, Jakarta Timur, pada Maret 2015 lalu, seperti dikutip Beritajakarta.com. Dengan penambahan modal ini, DKI Siapkan Dana 1,5 triliun Untuk Beras Ahok berharap kebutuhan beras di Jakarta yang mencapai 3 ribu ton per hari dapat ditangani. Menurut Ahok, peranan PT FSTJ sejak didirikan di masa kepe­ mim­pinan Ali Sadikin sebagai Gubernur DKI hingga saat ini sangat penting. “Jadi Food Station bisa menjadi garda terdepan penyedia sekali­ gus penyeimbang harga beras di ibu kota, bahkan di Indonesia. Serta menangkal jika ada pihak- pihak lain yang ingin memonopoli beras,” katanya. Ahok berpesan agar PT FSTJ untuk terus menggelar operasi pasar, terlebih ketika isu harga beras akan naik mulai ramai di­ per­bincangkan. “Tugas Food Station ini tidak sekadar menstabilkan harga beras di ibu kota, tapi juga mem­ bantu menstabilkan harga beras di seluruh Indonesia. Ini juga yang diminta Pak Presiden Jokowi agar kami melakukan,” kata Ahok. (tgh) Publicapos (Jakarta) - Sungguh mengejutkan, secara tiba-tiba Anggota Komisi IV DPR, Firman Subagyo, disalah satu menyam­ paikan bahwa dirinya men­da­ patkan informasi jika ada peru­ sahaan swasta yang berniat mem­borongsemuastokberasyang sedia­nya diperuntukkan peme­ rintah guna memenuhi kebu­tuhan pangan dalam negeri dalam meng­ hadapi momen besar Ramadhan dan Idul fitri. Hal ini cukup mengejutkan mengingat Bulan Mei - Juni menjelang panen "Untuk menghadapi tantangan besar serta menuju swasembada pangan dan menjaga stabilitas harga,sayamendapatkaninformasi serta temuan terbaru di lapangan yang mengejutkan bahwa ada mantan Menteri era SBY bernisial `AP` yang ternyata menjadi Waspada Kongkalikong Mafia Beras Komisaris Utama (Komut) di PT TP (Pemilik Peru­sahaan Swasta Pemborong beras) diam-diam ternyata telah mem­borong beras dengan target sampai dengan 2 juta ton dari ber­bagai jenis untuk ditimbun serta untuk mengen­ dalikan harga beras di pasar," kata sebagaimana di kutip dari Harian Terbit, Kamis (14/5) lalu. Firman menjelaskan, bahwa pemilik perusahaan berinisial PT TP itu juga kini adalah salah salah satu Komut di salah satu PT milik BUMN yakni PT PTN yang juga aktivitas usahanya di sektor pertanian. "Dia sekarang sudah menjadi Komut di salah satu perusahaan BUMN yang baru saja resmi dipilih," tutur politisi Golkar itu. Firman menilai bahwa dengan adanya informasi ini dirinya pun mengaku sedih serta kecewa. Sebab, sangat disayangkan ada orang atau oknum yang sudah dipercaya oleh presiden dengan diberikan posisi strategis di salah satu perusahaan negara. Tetapi malah justru memanfaatkan situasi serta kekuasaanya untuk dapat merampok negara khusus­ nya melalui swasembada pangan. Menurut Firman, ada skenario dari mafia pangan yang mana salah satunya diisi oleh perusahaan milik mantan menteri ataupun menteri yang masih aktif tengah siap memperlemah Bulog dan Menteri Pertanian (Mentan) yang seolah-olah dianggap tidak berhasil, sehingga bila hal ini terjadi kedua belah pihak inilah yang akan dipersalahkan karena tidak bisa menjaga kedaulatan swasembada beras nasional.(tgh) Publicapos (Jakarta) - Nampak­ nya operasi besar para mafia beras ini sudah berjalan cukup lama. Ada beberapa motif bagi spekulan dan mafia beras untuk memainkan harga. Pertama, kenaikan harga beras yang saat ini mencapai 30% bertujuan untuk membuka keran impor dengan alasan stok beras tidak cukup. “Kedua, motif melepas stok di gudang dengan harga relatif tinggi.Ketikaberasdilepasdengan harga rendah yang waktunya hampir bersamaan dengan panen raya, harga akan jatuh, pemain akan beli dengan harga rendah,” kata Sarmuji, anggota Komisi Badan Usaha Milik Negara DPR di Jakarta, beberapa waktu lalu. Menurut politikus Partai Golkar Modus Mafia Beras itu, dilihat dari 2 motif tersebut para spekulan dan mafia beras bisa mendapat keuntungan ber­ lipat. Namun, bukan berarti hal itu tak bisa diatasi, antara lain adalah mempercepat penyaluran beras warga miskin. Dengan mempercepat penya­ luran beras miskin itu, pada awal Ramadhan nanti diperkirakan sudah bisa stabil. Dengan demi­ kian, operasi pasar tak perlu dilakukan. “Jika pertengahan Ramadhan masih operasi pasar, dikhawa­ tirkan akan mengganggu harga di tingkat petani karena harga bisa turun secara drastis,” kata Sarmuji. Hal yang sama disampaikan oleh Aliansi Gerakan Reforma Agraria secara terpisah. Ali Paganum dari AGRA, mengatakan, pihaknya heran mengapa pemerintah tak bisa menjaminhargaberastetapnormal. Barangkali, kata Ali, penyaluran beras itu berada di tangan pengu­ saha swasta. Dan pemegang kendali distribusi beras itu juga ber­cokol di pusat kekuasaan. Itu sebabnya, kata Ali, pemerintah tak berani mengambil alih penya­ luran beras tersebut. Ali menduga ada skenario dari permainan mafia beras. Pasal­nya, sejak Desember 2014 hingga Januari 2015, Bulog telah menggelar operasi pasar seba­ nyak 75 ribu ton kepada penge­ lola Pasar Cipinang yaitu PT Food Station dengan harga Rp 6.800 per kilogram.(tgh) Foto: Publicapos.com Pedagang menjajakan bawang merah di Pasar Bandarjo, Ungaran, Semarang, Jateng, Rabu (3/6). Harga bawang merah melonjak menjelang Ramadhan dari kisaran harga Rp15.000 - Rp20.000 menjadi kisaran harga Rp30.000 - Rp35.000 karena pasokan yang berkurang dari daerah penghasil Publicapos (Jakarta)- Seorang sumber menyebutkan, salah satu modus yang dilakukan para agen besar adalah membuka gudang persediaan beras di wilayah luar Jakarta. Ia menyebutkan salah satu agen besar yang membuka usaha di Cipinang mempunyai gudang beras di wilayah Pamanukan, Subang, Jawa Barat. “Tujuannya jelas, untuk menga­ mankan stok ketika persediaan beras di Jakarta menipis,” kata­ nya. Selain memiliki stok di luar daerah, agen besar ini juga membuka gudang beras di Jakarta. Masih menurut sumber, gudang beras itu dua di antara­ nya di wilayah Kemayoran dan Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Sebelum truk pengangkut beras masuk ke Cipinang, agen ini menyim­pan stok di wilayah ter­ sebut. “Dengan begitu, stok beras agen besar akan jauh lebih aman dibandingkan dengan stok para pedagang kecil yang hanya menyimpan di Cipinang.” ujar sumber tersebut. Pedagang kecil umumnya mem­ beli beras dari petani dalam jumlah kecil atau membeli dari agen besar. Celakanya, beberapa agen besar sering mengurangi timbang­an beras, yang jika di­ akumulasi, jumlahnya tidak kecil. Agen besar ini sering memotong 2 ons per kilogram. Jika 1 karung beras ukuran 50 kilogram, maka berat bersih beras menjadi 49 kilogram. Praktik nakal yang terjadi dalam perdagangan beras ini diyakini benar ada oleh Dwi Andreas Gudang Rahasia Mafia Beras Santosa. Guru Besar Pertanian Institut Pertanian Bogor ini menga­­ta­kan, dalam sektor pangan di Indonesia, terutama beras sebagai komoditas pokok, peluang adanya monopoli atau oligo­ poli akan selalu terjadi. Menurut Andreas, tujuan utama pengu­saha adalah mencari untung. Karena itu, peluang untuk me­monopoli perdagangan akan selalu ada. “Yang jauh lebih sulit adalah membuktikan dan melacak kebe­ radaan mafia beras. Tapi, adanya asap ini tentu ada orang yang mem­bakarnya,” katanya. Wakil Ketua Komisi VI DPR Aria Bima menga­takan, kenaikan harga beras sekarang bisa jadi karena ulah kartel beras. Dalam hukum pasar, harga barang naik saat stok atau suplai berkurang. “Namun, nyatanya di lapangan stok beras tak ada kendala sama sekali.” Aria mengatakan, tidak menutup kemungkinan ada per­ main­anmafiaberas.“Meskibelum terbukti, keberadaannya memang bisa memainkan harga sebagai­ mana terjadi pada komoditas lain seperti daging atau migas.” Merebaknya isu mafia beras bukan tanpa sebab. Andreas Santosa mengatakan, dengan mela­cak jalur distribusi perda­ gangan beras, kebocoran di sana-sini bisa dengan mudah di­ manfaatkan banyak pihak. Beras, dari petani sampai ke tangan konsumen, setidaknya harus berpindah tangan tujuh kali. Yang membuat miris, petani bisa jadi tak mendapatkan keuntungan dari kenaikan harga beras.(tgh)
  • 4. Edisi V/I/VI - 2015P O L I T I K4 P u b l i c a P o s Publicapos (Jakarta) - Pengamat politik Universitas Paramadina, Hendri Satrio, mempertanyakan langkah dua kubu Partai Golkar yang melakukan islah terbatas demi mengikuti pemilihan kepala daerah serentak. Menurut Hendri, langkah yang dilakukan kubu Aburizal Bakrie dan kubu Agung Laksono hanya sebuah sandiwara. "Inilah politik, semua demi ke­ kua­saan walaupun harus ber­ sandi­wara," kata Hendri saat di­ hubungi, Jumat (29/5/2015). Publicapos (Jakarta) - Komisi­ oner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hadar Nafis Gumay me­ mas­­tikan bahwa KPU akan me­lin­ dungi identitas masya­rakat yang melaporkan terjadi­nya kecu­rang­ an dalam penyeleng­garaan pemi­ lihan kepala daerah secara seren­ tak. KPU akan memub­likasikan nama-nama calon kepala daerah. "Masyarakat yang melaporkan informasi apa pun bagi KPU, wajib memberi identitas secara ter­tulis. Tetapi, identitas tersebut akan di­ lindungi, tidak akan dipub­li­kasi­kan. Jadi ada ruang buat masyarakat untuk berpartisipasi," ujar Hadar dalamkegiatansosiali­sasiPeraturan KPU di Gedung KPU, Jakarta, Jumat (29/5/2015). Menurut Hadar, sejak pendaf­ taran dimulai, sejumlah dokumen Publica Pos - Ketua Fraksi Partai Demokrat Edhie Baskoro Yudhoyono berharap pelak­sa­ naan pemilihan kepala daerah seren­tak dapat berjalan tepat waktu. Dengan demikian, agenda per­gantian kepala daerah dapat ber­jalan dengan baik. "Harapan kami, penyeleng­ garaan tepat waktu. Anggarannya benar-benar sudah sampai ke daerah-daerahtertentu,"kataIbas di Jakarta, Kamis (28/5/2015). Menurut Ibas, suksesnya penyeleng­garaan pilkada seren­ tak merupakan kesuksesan Identitas Pelapor Kecurangan Pilkada Akan Dilindungi mengenai calon-calon kepala daerah akan dipublikasikan. Masya­rakat bisa melakukan peman­tauan dan memberikan infor­masi, termasuk laporan kecu­rangan kepada KPU. Sementara itu, Komisioner KPU Sigit Pamungkas mengatakan, masya­rakat sebenarnya bisa secara langsung menyampaikan laporan kepada lembaga penyelenggara terkait dugaan pelanggaran yang dilakukan pihak penyelenggara pilkada. Informasi tersebut nanti­ nya akan ditindaklanjuti sesuai aturan. "Laporan paling aman disam­ paikan kepada KPU Daerah atau Panitia Pengawas Pemilu (Panwas­ lu). Tapi, kalau sudah menyangkut politik uang, bisa langsung pada Bawaslu," kata Sigit (tgh) Foto: Beritaempat.com Komisi­oner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hadar Nafis Gumay saat menyampaikan materi Sosial- isasi Peraturan KPU, Jum’at (29/5) lalu di Gedung KPU , Jakarta Ibas Berharap Pilkada Tepat waktu penye­leng­garaan demokrasi di Tanah Air. Pasalnya, pilkada seren­tak kali ini jumlahnya tidak sedikit. "Proses demokrasi di daerah- daerah sebanyak 200 lebih bisa berjalan dengan baik," ujarnya. Komisi Pemilihan Umum akan menggelar pilkada serentak pada 9 Desember 2015 mendatang. Namun, tahapan pendaftaran calon kepala dan wakil kepala daerah akan dimulai pada 26-28 Juli 2015. Pada pilkada serentak gelom­ bangpertamaini,ada269provinsi mau­pun kabupaten/kota yang akan menyelenggarakan pilkada. Partai Demokrat, kata Ibas, saat ini masih melakukan pen­ jaringan terhadap calon kepala daerah yang akan diusung. Proses penjaringan itu telah dilakukan sejak sebelum Kongres IV Partai Demokrat digelar di Surabaya. "Saya pikir sistem itu (penjaringan) masih berjalan. Walau­pun DPP sudah demisioner kecuali Ketua Umum terpilih Pak SBY. Kita berharap ke depan Partai Demokrat bisa benar-benar mem­persiapkan kader terbaik," ujarnya.(tgh) Menakar Keseriusan Islah GolkarHendri khawatir, islah terbatas ini tidak akan membuahkan hasil yang memuaskan. Menurut dia, model islah semacam ini justru berpotensi akan membawa masalah baru. "Setidaknya masyarakat ber­siap mendapatkan pemimpin yang hasil sandiwara juga, hasil kerjanya juga sandiwara," ujar Hendri. Hendri menyarankan agar Golkar melakukan islah sepenuh­ nya dengan mem­bentuk suatu kepengurusan baru. Mengenai perebutan jabatan ketua umum, Publica Pos - Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Keke­rasan atau Kontras menolak rencana rekonsiliasi kasus HAM berat karena bukan solusi efektif. "Kami mengecam sikap dan pernyataan Jaksa Agung yang meno­lak melakukan penegakan hukum atas kasus-kasus pelang­ garan HAM berat di masa lalu," kata Koordinator Kontras Haris Azhar di Jakarta. Ia mengatakan, rekonsiliasi itu juga sama saja tidak menghargai kinerja Komisioner Komnas HAM sebelumnya yang telah memiliki bukti adanya pelanggaran HAM berat. Langkah rekonsiliasi itu, kata­ nya, sama saja dengan memu­ dah­kan masalah, padahal kasus tersebut harus diusut tuntas dan para pelaku dibawa ke Pengadilan HAM maupun Pengadilan HAM "ad hoc". Karena itu, Kontras menuntut Presiden Jokowi berani menge­ luar­kan keputusan presiden untuk membentuk Pengadilan HAM "ad hoc" dan mengeluarkan instruksi presiden kepada Komnas HAM dan Kejaksaan Agung untuk menyelesaikan penye­li­dikan dan penyidikan Rekonsiliasi HAM Beratkasus-kasus pelanggaran HAM berat di masa lalu. Ia juga mengatakan, Kontras meminta Jaksa Agung untuk men­jalankan fungsinya melaku­ kan penyidikan atas kasus-kasus tersebut seperti diatur dalam Pasal 21 UU No 26. Tahun 2000. Kejaksaan Agung menilai rekon­ si­liasi merupakan salah satu opsi untuk menyelesaikan kasus pelanggaran HAM berat mengi­ngat kasusnya sudah berlangsung lama. "Karena itu, seperti kasus 1965, saksi sulit dicari, buktinya juga seperti itu, maka kami tawarkan untukdiselesaikanpendekatannon yudisial, penyelesaian di luar jalur proses hukum, melalui pendekatan rekonsiliasi," kata Jaksa Agung HM Prasetyo di Jakarta, Jumat (22/5). Sebelumnya, Kejaksaan Agung menyatakan penyelesaian tujuh kasus pelanggaran HAM berat yang belum terselesaikan di antaranya peristiwa Talangsari, Lampung, tidak tertutup kemung­ kinan melalui proses rekonsiliasi. Enam kasus pelanggaran HAM berat lainnya adalah peristiwa Trisaksi, Semanggi 1 dan 2, Wasior, Papua, kasus tahun 1965, dan penembakan misterius (petrus). (tgh) Hendri menyarankan agar baik Aburizal dan Agung sama-sama tak lagi ikut berkompetisi. "Sebaiknya dua aktor utama lawas dari sandiwara ini turun panggung saja, memberikan ke aktor muda lebih berkarya sehingga hasil akhir polesan sutra­ dara bisa happy ending," ucapnya. Wakil Presiden Jusuf Kalla sebe­ lumnya mengklaim bahwa proses islah dua kubu Partai Golkar tinggal menunggu finali­sasi untuk penandatanganan kese­pakatan. (tgh) Foto: Publicapos.com Abu Rizal bakrie dan Agung Laksono pasca penanda tanganan ikrar Islah. Kedua belah kubu yang berpolemik seputar kepemimpinan DPP Golkar ini ber- sepakat menggelar islah demi menyambut gelaran Pilkada langsung yang akan digelar waktu dekat ini Publica Pos - Anggota DPR RI dari Komisi IX, Dapil Sulawesi tengah, Dr. Verna Gladyes Merry Ingkriwang melakukan sosialisasi empat pilar kebangsaan yakni Pancasila, UUD 1945, NKRI dan Bhineka Tunggal Ika. Kegiatan itu berlangsung di Aula Pemda Kabupaten Poso, Selasa (5/ 5) siang tadi. Peserta kegiatan terdiri tokoh masyarakat, Muspida Kabupaten Poso,Mahasiswa,organisasikepe­ mu­daan dan sebagainya. Masya­ rakat cukup antusias mengi­kuti kegiatan tersebut, Pada kesempatan itu Verna menampung aspirasi dan masuk­ an yang disampaikan peserta. Dia berjanji hal itu akan diteruskan dalam pembahasan di DPR RI. Dia juga mengajak peserta yang hadir untuk berdiskusi mengenai penerapan empat pilar dalam kehidupan berbangsa dan ber­ Verna Ingkriwang Sosialisasikan Empat Pilarnegara. Dia juga menekankan penting­ nya empat pilar kebangsaan dalam kehidupan sehari-hari. Teru­tama generasi muda yang harus memahami dan didorong menerapkan empat pilar kebang­ saan itu sehingga muncul kesa­ daran akan cinta tanah air. “Implementasi nilai-nilai luhur bagi generasi penerus bangsa harus terus dilakukan, dan meng­ haruskan kerjasama seluruh bangsa ini. Saya tetap pada pemi­ kiran bahwa nilai-nilai ke­arifan lokal terus menjadi hal penting dalam pembangunan nilai-nilai luhur bangsa”; tambah Anggota MPR RI A-449 dari Dapil Sulawesi Tengah Tersebut. Melalui Sosialisasi tersebut Dr. Verna berharap dapat mening­ katkan sikap, pemikiran, dan peri­ laku masyarakat Sulawesi Tengah berdasar nilai-nilai luhur ber­ masya­rakat, berbangsa, dan ber­ negara yaitu Pancasila Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesa­tuan Republik Indonesia, dan Bineka Tunggal Ika, sehingga dapat diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Sementara dalam diskusi terse­ but muncul berbagai tanggap­an, masukan dan perta­nyaan dari peserta yang terlihat antu­sias mengikuti kegiatan itu. Di antara­ nya dari seorang warga yang meminta kepada DPR RI supaya memperjuangkan pedoman peng­ hayatan Pancasila kembali dima­ sukkan dalam kurikulum sekolah. "Karena saat ini rasa cinta terhadap tanah air itu mulai menipis dikalangan remaja dan pemuda.MakanyaPancasilaharus kembali menjadi mata pelajaran wajib di sekolah," ujarnya.(tgh)
  • 5. 5P u b l i c a P o sEdisi V/I/VI - 2015 H U K U M Publica Pos - Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Prof Mahfud MD menyatakan marak­ nya praperadilan yang ditujukan pada Komisi Pem­beran­tasan Korupsi (KPK) merupakan risiko yang harus diterima. "Itu harus diterima sebagai risiko, karena KPK mungkin agak lalai saat menetapkan tersangka (penetapan tersangka Komjen Budi Gunawan yang diduga tanpa dilandasi bukti kuat). Itu fakta yang tidak bisa dihindari," katanya di Surabaya, Senin. Setelah menjadi salah seorang penguji dalam Debat Publik Pemi­lihan Rektor Universitas Airlangga (Unair) Surabaya 2015- 2020 di Rektorat Unair Surabaya, ia menyatakan maraknya pra­ peradilan itu hendaknya dihadapi KPK dengan gagah. "Kalau praperadilan terus terjadi, maka risikonya adalah biaya politiknya mahal, karena setiap pihak yang ditetapkan tersangka nantinya akan balik menye­rang dengan praperadilan, meski alasannya tidak kuat. Itu risiko," katanya. Dalam Debat Publik Pemilihan Rektor Unair Surabaya 2015- 2020 di Rektorat Unair Surabaya Serangan Pra-Peradilan Risiko untuk KPKitu, Mahfud MD menanyakan fenomena sarjana dari berbagai perguruan tinggi yang menjadi terdakwa dalam persidangan pada berbagai pengadilan. "Akhir-akhir ini banyak sarjana yang menjadi terdakwa, termasuk dalam kasus korupsi, bagaimana menurut Anda," ujarnya dalam Debat Publik yang dihadiri sejumlah tokoh dan dipandu pengusaha nasional Prof Dr (HC) Chairul Tanjung selaku anggota Majelis Wali Amanah (MWA) Unair itu. Tokoh yang hadir dan turut menjadi penguji antara lain mantan Wakil Ketua KPK Busyro Muqoddas, Ketua MA Hatta Ali, mantanMensesnegyangjugaKetua MWA Unair Sudi Silalahi, mantan Mendikbud Mohammad Nuh, Gubernur Jatim Soekarwo, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini, dan Rektor Unair Prof Fasich. Mahfud MD melontarkan pertanyaan "keras" itu kepada Calon Rektor Unair Surabaya Prof Dr Moh Nasih MT Ak, lalu Prof Nasih menjawab bahwa hal itu (sarjana yang menjadi terdakwa) bersifat personalitas dan jumlahnya juga tidak signifikan dibandingkan dengan jumlah Foto:Publicapos.com Sipir Lapas Banceuy, Dedi Romadi, dipecat lantaran terlibat peredaran sabu 17 Kg di dalam lapas. Pemecatan dilakukan Dirjem HAM Mualimin Abdi saat menggelar apel “Gerakan Ayo Kerja, Kami Pasti” di Lapangan Kantor Kemenkumham akademisi yang ada. "Namun, kami akan mengantisipasi hal itu dengan memperkuat ikatan alumni untuk saling mengingatkan sesama alumni Unair bila mengetahui ada alumni Unair yang terindikasi melakukan tindak pidana. Selain itu, kami juga siap dilapori untuk memberi kuliah lanjutan kepada alumni yang terindikasi itu," katanya. Pertanyaan "keras" juga dilontarkan Mahfud MD kepada dua kandidat lainnya yakni Dr Hj Umi Athijah MS Apt (Dekan Fakultas Farmasi Unair) tentang fenomena plagiarisme, lalu Prof dr Djoko Santoso SpPD-KGH PhD FINASIM (Wakil Dekan II Fakultas Kedokteran Unair) tentang jaminan "excellent with morality" (motto Unair) untuk lulusan Unair. SetelahDebatPublik,MajelisWali Amanah (MWA) Unair Surabaya akan menggelar rapat pleno penentuan satu dari tiga calon rektor yang diikuti seluruh anggota MWA bersama Menristekdikti M Nasir pada Jumat (29/5) sore, kemudian hasilnya diserahkan kepada Menristekdikti untuk ditetapkan secara resmi melalui keputusan pemerintah.(tgh) Publicapos (Jakarta) - Presiden Joko Widodo (Jokowi) melun­ curkan Inpres tentang Aksi Pen­ ce­­gahan dan Pemberantasan Korupsi di Kantor Kementerian PPN/Bappenas Jakarta, Selasa. Presiden yang mengenakan kemeja batik warna cokelat, masuk ke ruang acara peluncuran di Gedung Bappenas sekitar pukul 10.25 WIB. Selain Menteri PPN/Kepala Bappenas Adrinof Chaniago, tampak sejumlah menteri dan pejabat negara serta sejumlah kepala daerah. Tampak antara lain Menko Polhukam Tedjo Edhy Purdijatno, Menko Perekonomian Sofyan Djalil, Pimpinan Sementara KPK Taufiqurahman Ruki, Menristek dan DiktiMNatsir,MenteriKelautandan PerikananSusiPudjiastuti,Menpora Imam Nahrowi, Menkumham Yasona Laoly. Inpres dimaksud adalah Inpres Nomor 7 Tahun 2015. Inpres tersebut merupakan pelaksanaan amanat Pasal 3 Perpres Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pem­ beran­tasan Korupsi Jangka Panjang (2012-2025) dan Jangka Menengah. Berdasar Inpres itu seluruh kementerian/lembaga dan peme­ rintah daerah diminta menja­bar­ kan dan melaksanakan Stranas PPK melalui aksi yang ditetapkan setiap satu tahun. Inpres tersebut berpedoman Presiden Luncurkan Inpres Aksi Pemberantasan Korupsi pada dua strategi yaitu strategi pencegahan dan strategi pene­ gakan hukum dengan jumlah aksi sebanyak 96 butir. Sebelumnya pada awal Maret 2015, Sekretaris Kabinet (Seskab) Andi Widjajanto mengungkapkan Presiden Jokowi segera mener­ bitkan Instruksi Presiden (Inpres) tentang Pemberantasan Korupsi. Andi menyebutkan Rancangan Inpres itu merupakan hasil pemba­ hasan yang dilakukan antarl­embaga negara. "Pengusul utamanya adalah Bappenas, di Bappenas sudah selesai kemudian dibahas antar­ lembaga, sekarang sudah ada di meja Seskab, tinggal penyele­ saian," ucapnya. Ia menyebutkan isinya sangat detil, tapi intinya adalah pence­ gahan korupsi yaitu bagai­mana membuat sistem yang memung­ kinkan instansi pene­gak hukum bisa secara cepat meng­identifikasi kemungkinan-kemungkinan pelangg­aran adminis­trasi atau ke­ se­ngajaan meng­gunakan keu­angan negara secara tidak sah. "Itu yang antara lain membuat presiden memasukkan Badan Penga­wasan Keuangan dan Pemba­ ngunan (BPKP) sebagai bagian integral dari Kantor Kepresidenan," tuturnya. Ia menyebutkan ke depan diharapkan pencegahan korupsi menempati porsi 70-75 persen dari program pemberantasan korupsi di Indonesia.(tgh) Publica Pos - Panitia Seleksi Pemi­ lihan Calon Anggota Komisi Yudisial (KY) periode 2015-2020 men­jaring 75 calon lolos seleksi administrasi dandidominasiolehparaakademisi hukum sebanyak 27 orang. Ketua Pansel KY Harkristuti Harkrisnowo dalam jumpa pers­nya di Loby Gedung Utama Komplek Kementeriat Sekretariat Negara Jakarta, Rabu (27/5) mengatakan pihaknya telah mene­­rima berkas pendaftaran calon anggota KY baik yang disam­paikan secara langsung kepada sektretariat, melalui email, maupun melalui pos. "Kami dari Pansel telah menga­ Pansel KY Jaring 75 Calon Didominasi Akademisi dakan rapat kemarin dan hari ini untuk memeriksa berkas-berkas yang disampaikan para pendaftar sebanyak 81 orang. Secara adminis­ trasi dari 81 pendaftar yang masuk ke sektretariat yang meme­nuhi persyaratan adminis­trasi dan berhak mengikuti seleksi selanjut­ nya ada 75 orang," katanya. Ia menambahkan, hasil seleksi tersebut akan diumumkan di sebuah harian terbitan Jakarta pada 29 Mei 2015 dan melalui website Kementerian Sekretaris Negara www.setneg.go.id. Komposisi pendaftar yang lulus seleksi administrasi didominasi oleh para akademisi hukum seba­ nyak 27 orang, praktisi hukum 26 orang,anggotamasya­rakat13orang dan mantan hakim 9 orang. "Dari perspektif gender jumlah pendaftar yang dinyatakan lulus seleksi administrasi didominasi laki-laki sebanyak 63 orang dan perempuan 12 orang," imbuhnya. Para pendaftar yang lulus seleksi, kata dia, akan mengikuti tahapan seleksiselanjutnyayaitutesobyektif dan pembuatan makalah pada 10 Juni 2015 pukul 09.00 WIB sampai selesai. Pihaknya berharap masyarakat mem­berikan masukan terhadap nama-nama yang dinyatakan lulus seleksi paling lambat 26 Juli 2015 di Sekretariat Pansel KY Gedung 1 Lantai 2 Kementerian Sektetariat Negara. "Dari pada pendaftar tersebut semua komisioner KY mendaftar kembali kecuali dua orang, ada mantan hakim MK Haryono dan Ketua Komisi Kejaksaan, serta dua Ketua Pengadilan Tinggi," tutupnya. (mKD/ant) “Kami dari Pansel telah mengadakan rapat kemarin dan hari ini untuk memeriksa berkas-berkas yang disam­paikan para pendaftar sebanyak 81 orang. Secaraadministrasidari81pendaftaryangmasukke sektre­tariat yang memenuhi persyaratan adminis­ trasi dan berhak mengikuti seleksi selanjutnya ada 75 orang” Foto:Publicapos.com Satu dari tiga tersangka mengikuti pemusnahan barang bukti narkotika di Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Timur (BNNP Jatim) Surabaya
  • 6. Edisi V/I/VI - 2015E K O N O M I & K E S O S6 P u b l i c a P o s Publicapos (Pontianak) - Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro mengharapkan seluruh pemerintah daerah bisa men­cairkan dana desa sebelum ber­akhirnya tenggat waktu pen­ cairan atau penyaluran dana desa tahap kedua pada minggu kedua Agustus 2015. "Kita mengharapkan Kemen­ dagri dan yang memiliki akses kepada pemda bisa mengingatkan secara konsisten, karena kita upaya­kan tahap pertama ini cair sebelum Agustus," ujar Menkeu dalam acara sosialisasi dana desa di Pontianak, Senin. Menkeu mengatakan masih ada sekitar 200 kabupaten dan kota yang belum menyiapkan pera­ turan bupati atau peraturan wali kota mengenai tata cara pemba­ gian dan penetapan besar­an dana desa setiap desa, sebagai syarat pencairan dana tersebut. Untuk itu, ia mengharapkan peraturan tersebut terbit karena bermanfaat untuk pertanggung­ jawaban pengelolaan keuangan daerah, serta membantu aparat desa dalam melaksanakan kewe­ na­ngan serta pelaksanaan teknis program desa. "Mudah-mudahan sebelum tahap kedua, paling tidak semua sudah ditransfer. Memang ini perlu kedisiplinan dari bupati menge­nai masalah ini, karena tanpa aturan, kabupaten tidak bisa menya­lurkan dana ke desa," kata Menkeu. Selain itu, ia mengingatkan penting­nya tata kelola dan pendampingan dalam peman­ faatan dana desa agar benar- benar digunakan untuk pemba­ ngun­an infrastruktur desa dan pem­berdayaan masyarakat desa sesuai prioritas yang dite­tapkan Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi. "Jangan lupa ini pertama kali pemerintah mencairkan dana desa, kita harap pengelolaan keu­ ang­an dana desa bisa dibantu. Jadi akan ada pendampingan, pela­tihan sosialisasi ke penegak hukum, supaya semua sepaham, karena ini baru pertama kali dan semua bisa belajar dari penge­ lolaan dana desa," ujarnya. Menurut Menkeu, pendam­ ping­an kepada aparat desa dalam menyusun perencanaan, pengang­garan dan laporan Menkeu Harapkan Pemda Segera Cairkan Dana Desa pertang­gung­­jawaban dana desa bisa di­siapkan Kementerian Desa, PDT dan Trans­mig­rasi, termasuk mem­ber­dayakan fasilitator eks PNPM. Secara keseluruhan, kekurang­ an syarat administrasi tersebut yang membuat realisasi penya­ luran dana desa hingga 25 Mei 2015 baru mencapai Rp4,4 triliun atau 20 persen dari pagu APBNP sebesar Rp20,7 triliun. Situasi tersebut yang membuat penyaluran dana desa tahap per­ tama baru diberikan untuk 234 kabupaten kota yang telah meme­ nuhi syarat atau sekitar 53 persen dari kewajiban penyaluran tahap pertama. Pemerintah telah memutuskan penyaluran dana desa senilai Rp20,7 triliun dari rekening kas umum negara ke rekening kas umum daerah kabupaten atau kota serta rekening desa untuk dilakukan dalam tiga tahap. Tahap pertama sebanyak 40 persen dicairkan paling lambat minggu kedua April, setelah peme­rintah daerah menyam­pai­ kan perda APBD dan peraturan bupati atau peraturan wali kota mengenai pemba­gian dana desa kepada setiap desa. Tahap kedua sebanyak 40 persen paling lambat minggu kedua Agustus 2015 dan tahap ketiga sebanyak 20 persen paling lambat minggu kedua Oktober 2015, yang sama-sama dicairkan setelah pemerintah daerah menyam­paikan laporan realisasi penggunaan dana desa semester I tahun berjalan. Formulasi pengalokasian dana desa ke setiap desa sesuai amanat UU no 6 Tahun 2014 ditetapkan melalui alokasi dasar yang dite­ tapkan 90 persen dari pagu dana desa Rp20,7 triliun atau setara dengan Rp18,7 triliun. Dengan jumlah desa seluruh Indonesia mencapai 74.093 buah, maka alokasi dasar, yaitu alokasi minimalyangditerimasetiapdesa adalah sekitar Rp252 juta. Sisanya 10 persen berasal dari jumlah anggaran dana desa dialokasikan berdasarkan formula. Untuk mempercepat penya­ luran dana desa tersebut, Kemen­ te­rian Keuangan telah melakukan sosialisasi,pelatihandanworkshop yang melibatkan berbagai pihak, termasuk menyam­paikan surat kepada bupati dan wali kota.(tgh) Foto: Suarapemred.com Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro mengharapkan pemerintah daerah bisa men­cairkan dana desa sebelum ber­akhirnya tenggat waktu pen­cairan tahap kedua minggu kedua Agustus 2015. Publica Pos - Pembubaran Pertamina Energy Trading Limited (Petral) oleh pemerintah pada Rabu (13/05) tidak men­ jamin para mafia migas akan ber­ henti bermain. Diduga kuat para mafia migas itu kini bermain di Integrated Supply Chain (ISC). Mantan Ketua Tim Reformasi Tata Kelola Migas Faisal Basri, meya­kini, mafia migas akan terus ber­usaha melakukan konsolidasi untuk menimbulkan kekacauan, misal­nya dengan menaikkan harga Pertamax hingga Rp 9.600. "Ini kebijakan yang tidak masuk akal, mau bikin rusuh," ungkap Faisal Basri. Pemerintah dan Pertamina, menu­rut Faisal seharusnya terus melakukan pembersihan dengan cara melakukan restrukturisasi di ISC. Selama ini yang baru diganti adalah pimpinannya Daniel Purba, tetapi pada level bawah belum diganti. Orang-orang yang selama ini bermasalah di Pertamina Energy Service (PES) malah sebagian pindah ke ISC. Bahkan ada mantan orang PES yang berperilaku tidak benar malah ditempatkan di satu­ an pengendali internal Perta­mina. Sejauh ini, kata Faisal Basri, Pasca Petral: Waspadai Mafia Migas Baru Masuk ISC penegak hukum sudah kelihatan serius untuk menindaklanjuti rekomendasi yang diusulkan oleh Tim Reformasi Tata Kelola Migas. Mereka bahkan kata dia ingin tahu siapa saja anggota jaringan mafia migas lebih dalam dengan menindaklanjuti indikasi yang ditemukan oleh timnya. Meskipun, Tim Reformasi Tata Kelola Migas sendiri tidak bisa mengu­mumkan dan menangkap mafia migas. Namun, pihaknya sudah melakukan pemaparan singkat kepada penegak hukum dengan memberikan nama -nama orang yang terkait dengan mafia migas bauk di SKK Migas , maupun di hilir. "Pembubaran Petral ini seperti mem­bakar sarang tawon. Akibatnya keluar tawonnya dan sering kali emosi­onal.Disekelilingistanabahkan ada tawon. Mereka terus ber­gerak dan melakukan macam-macam hal," pungkasFaisalBasri.(tgh) Foto: Publicapos.com Gedung perkantoran Pertamina di wilayah Jakarta pusat Kita mengharapkan Kemen­dagri dan yang memiliki akses kepada pemda bisa mengingatkan secara konsisten, karena kita upaya­kan tahap pertama ini cair sebelum Agustus Publica Pos - Bak belut nan licin. Meskidijegaldariberbagaipenjuru, Mavrodi Mondial Moneybox (MMM) atau Manusia Membantu Manusia tetap eksis. Bahkan bak menantang, tawaran investasi yang di-blacklist Otoritas Jasa Keuangan (OJK) ini menurunkan minimum investasinya atau disebut provide help(PH) menjadi minimal Rp 20.000 dari sebelumnya Rp 100.000. PendiriMMM,FirdausBawazier, menjelaskan, penurunan PH ini diterapkan sejak akhir tahun lalu, sebagai trik menjaring lebih banyak nasabah. Toh, klaim dia, setoran Rp 100.000 dan Rp 500.000 lebih dipilih nasabah. Catatan Kontan, peserta MMM per akhir Maret 2015 mencapai 5 juta.Kini,klaimFirdaus,pesertanya mencapai 6 juta dan terus beranak MMM: Multi Level Marketing Terlarang Tetap Beroperasi pinak. Tiap hari lebih dari 100 partisipan baru masuk MMM. Firdaus bilang, manajemen MMM mulai kewalahan. Kini jumlah PH juga jauh lebih banyak ketimbang penerima bantuan atau get help (GH). Bak kanker ganas, OJK mulai pusing menghadapi aksi MMM. Ber­ bagai jurus ditempuh untuk men­ jegal aksi yang berpotensi meru­gi­ kan masyarakat itu. Misalnya, April lalu, OJK meminta Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) melarang stasiun televisi menayangkan iklan MMM. OJK juga meminta Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo)memblokir20situsMMM. Semua permintaan ini sudah dilakukan KPI dan Kominfo. Namun semua upaya itu tak sanggup menghambat MMM. Alih-alih mati, justru kini belasan situs MMM baru bergentayangan. Agaknya, itulah yang membuat pengelola MMM jemawa. "Saya berterima kasih ke pemerintah dan OJK, makin kami dilarang, kami semakin dikenal," kata Firdaus MMM pernah macet dan restart Agustus 2014. Semula MMM menjanjikan imbal hasil 30 persen sebulan setelah PH. Kini ada empat penawaranimbalhasil:30persen,40 persen,50persen,dan100persen. Eko Endarto, Perencana Ke­ uang­an Finansia Consulting, menyo­dorkan tiga prinsip dasar investasi: imbal hasil dan risiko, cara kerja penawaran investasi serta legalitas investasi. "Dari MMM terlihat, suatu saat akan bertemu titik ketidak­ seimbangan. Itu ber­bahaya!" tandas Eko. (tgh) Foto:Antara Sejumlah petani sedang memanen bulir padi miliknya di Ponorogo, Jawa timur. Menjelang Ramadhan sejumlah wilayah di Indonesia memasuki musim panen padi.
  • 7. 7P u b l i c a P o sEdisi V/I/VI - 2015 E K O N O M I & K E S O S Publica Pos - Pemerintah harus hati-hati menerapkan rencana peng­am­punan pajak (tax amnesty). Niat ini bisa memicu polemik hebat dan bak memberi cek kosong pada koruptor yang kabur ke luar negeri. Peluang itu ada karena tak sekadar memberi ampun bagi pengemplang pajak, pemerintah akan menghapus sanksi hukum ke pelaku pidana pajak, umum, dan khusus, termasuk para koruptor yang kabur ke luar negeri. Syaratnya, mereka harus mem­ bawa kembali aset yang disimpan di luar negeri. Hanya terpidana narkotika dan terorisme yang dikecualikan dari beleid special tax amensty ini. Jika bersedia mem­bawa dana yang ada di luar negeri, mereka hanya perlu mem­ bayar tebusan. "Besaran tebusan tahun ini lebih kecil, semisal, 7,5 persen dari dana yang masuk, kemudian naik 10 persen di tahun berikut­ nya," ujar Dirjen Pajak Sigit Priadi Pramudito Rabu, malam (27/5/2015). Menariknya, kebijakan yang semula direncanakan baru ber­ laku tahun 2017, akan diper­ cepat jadi tahun ini dan berlaku hingga 2016. Dukungan parlemen bahkan sudah di­kantongi. Dewan Perwakilan Rakyat bahkan siap merevisi UU Ketentuan Umum Perpajakan yang jadi payung hukum aturan ini. Revisi UU pun sudah masuk program legislasi nasional 2015. "Pembahasan hanya butuh dua bulan," ujar Sigit. Bila pembahasan dilakukan Juni, aturan itu kelar bulan Pengampunan Pajak, Angin Surga untuk Korupsi September. Kata Sigit, pemerintah terpaksa me­milih strategi ini akibat banyak dana orang Indonesia yang tersimpan di luar negeri, seperti Singapura, Makau hingga Hongkong. Meski belum memiliki data valid, dana orang kita di Singapura saja berkisar Rp 4.000 triliun. "Jika masuk 10 persen saja, ada potensi penerimaan Rp 100 triliun," ujarnya. Ketua Komisi XI DPR Fadel Muhammad minta agar peme­ rintah segera mengajukan revisi UU KUP agar bisa segera dibahas. "Kalau bisa berlaku Oktober 2015," imbuh Maruar Sirait, anggota Komisi XI. Tak hanya parlemen, dukungan juga datang dari kepolisian. Victor Edison Simanjuntak, Direktur Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus Badan Reserse Kriminal Polri Brigjen (Pol) bilang, special tax amnesty harus dengan syarat khusus. "Misal, harus membawa 70 persen dana hasil korupsi," ujarnya. Wakil Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Agus Santoso bilang, PPATK akan menolak kebijakan ini. Sebab sudah ada satuan tugas (satgas) pengejar penjahat pajak, satgas pemburu koruptor dan assetrecoveryyangmengejarhasil kejahatan, termasuk dana korupsi yang dilarikan ke luar negeri. Dus, jika special tax amnesty ini lancar berjalan, ini bak karpet merah bagi pembebasan koruptor. "Itu kebijakan tak equal, tak mendidik, dan tak membangun integritas bangsa," ujar dia. (tgh) Foto: Pelitaonline.com Ilustrasi pajak Publica Pos - Sudah sejak dulu, Kabupaten Pacitan dikenal sebagai daerah penghasil batu akik berkualitas. Trend batu akik yang sedang naik daun mem­ buat batu akik pacitan digemari dan menjadi salah satu objek perburuan oleh para pecinta batu akik. Perkembangan bisnis batu akik pacitan ini sebenar­nya merupakan peluang yang bagus bagi perkembangan usaha batu akik. Para pelaku usaha yang menekuni bahkan meng­gan­tung­ kan hidupnya pada usaha batu akik memang banyak teru­tama di pacitan. Maka dengan pasar batu akik yang semakin luas dapat mendorong pada peningkatan ekonomi dari para pelaku usaha batu akik pacitan. Berikut hasil wawancara akikpedia.com dengan Bapak Sartono Hutomo, anggota Komisi V DPR Ri dari Fraksi Demokrat. Putra daerah asli Pacitan yang masih sepupu dari mantan Presiden SBy ini membincang peluang dan Prospek bisnis batu akik kedepan: Daerah Pacitan saat ini menjadi sorotan para penggemar batu akik, bagaimana anda melihat Fenomena ini ? Sebenarnya batu akik bukan merupakan hal baru di Pacitan. Akik adalah bagian dari tradisi kita, ratusan tahun lalu nenek moyang kita sudah memakainya. Sejak sekitar tahun 1960 an akik di Pacitan sudah bergeliat. Namun seiring perkembangan jaman dari sekitar 250 pengrajin akik yang turun temurun disana mengalami pasang surut hingga tinggal 50 an orang. Namun sejak dua tahun belakangan kebangkitan batu akik mendapat momentumnya. Saat ini hampir seribuan orang menjadi pengrajin batu akik di Pacitan ekonomi bergerak. Langkah mantan Presiden SBY memberikan hadiah batu akik pada Obama beberapa tahun lalu menjadi simbol kebangkitan ini. Dampaknya secara ekonomi anda melihatnya seperti apa ? Sektor usaha kecil dan Sartono Hutomo: Lewat Fashion Akik Pacitan Bisa Dikenal Dunia menengahterutamadalambidang batu akik pacitan merupakan sebuah industri kerajinan yang juga memiliki prospek yang baik. Di pacitan pelaku usaha batu akik memang tidak sedikit dimana perlu mendapatkan dukungan baik pemerintah dan pihak lainnya. Disamping itu perlu juga kesadaran dan kemauan dari pelaku usaha itu sendiri untuk terus berusaha mengambangkan usahanya. Dengan semakin tingginya minat masyarakat terhadap batu akik maka akan membuka peluang usaha muncul pelaku usaha baru untuk ikut serta dalam mengembangkan sektor bisnis tersebut. Memang dalam bisnis batu akik perlu beberapa skill yang dapat dipelajari dengan menyesuaikan selera konsumen. Skill yang dimaksud adalah dalam membuat batu akik sehingga dapat menghasilkan sebuah produk batu akik terutama batu akik pacitan yang berkualitas bagus. Apa yang menjadi kendala menurut anda? Permasalahan usaha batu akik pacitan memang dapat mem­ beri­kan sebuah hambatan bagi perkem­bangan usaha tersebut. Beberapa masalah yang mungkin dihadapi salah satunya adalah ber­kaitan dengan pemasaran. Namun sebenarnya itu akan kembali pada startegi yang kan di­tempuh oleh para pelaku usaha untuk menyebarluaskan dan memperkenalkan produk akik­ nya kepada penggemarnya atau calon konsumennya. Pada masa sekarang alat marketing sema­kin mudah untuk diakses dan diper­ gunakan untuk membantu dalam mengembangkan sebuah bisnis. Alat marketing yang bisa diguna­ kan selain media offline juga bisa menggunakan media online. Internet merupakan salah satu media yang paling efektif untuk ber­promosi terutama tentang batu akik pacitan. Pengguna internet yang semakin meningkat apalagi di kabupaten pacitan tentu­nya memberikan sebuah keun­tung­an tersendiri bagi pelaku bisnis batu akik pacitan untuk mempromosikannya secara online. Saat ini pangsa pasar batu akik Pacitan lebih didominasi laki- laki. Bagaimana solusinya ? Trend harga batu akik yang juga terus naik seiring jenis batu akik yang diperjualbelikan memberikan indikasi bahwa memang nilai produk yang memang diper­hitung­kan. Kesan menarik dan kualitas produk akan menjadi sebuah pertim­ bangan sehingga seimbang dengan penentuan harganya. Batu akik merupakan sebuah nilai dari hasil kerajinan yang dibuat dengan kesan yang memang menarik. Batu akik pacitan dapat terus dikem­bangkan menjadi salah satu ikon kerajinan yang bisa mendunia. Saran anda untuk kemajuan batu akik Pacitan? Potensi bisnis batu akik di Pacitan harus terus dikem­bang­ kan agar menjadi bisnis yang semakin menjanjikan. Salah satu yang bisa dilakukan adalah, masuk ke industri fesyen. Jadi batu ini bukan hanya sekadar diasah dan dijadikan cincin atau kalung, tetapi bisa dikemas menjadi gelang, atau berbagai pernak-pernik cantik yang menarik. Pemakai terbesar batu-batu ini sesungguhnya bukan kaum pria, tapi wanita. Jika pria hanya memakainya untuk cincin, tapi wanita bisa untuk kalung, gelang, anting, bros, pernak-pernik di kepala dan lainnya. Karena itu, orang-orang yang berkecimpung di batu akik harus membidik industri fesyen. Harus masuk ke sana. "Pasarnya, 70% itu di industri fesyen Sebagai anggota DPR, apa yang akan anda lakukan untuk mem­ bantu mendorong kemajuan tersebut? Di Indonesia, terusnya, ada beberapa daerah yang siap menjadi industri fesyen gemstone ini yaitu, Banjarmasin, Kuningan, Sukabumi, Rawa Bening. Jadi, industri fashion batu akik ini harus terus dikembangkan. Karena batu akik menyumbang 30 persen pendapatan asli daerah (PAD). Sedangkan jika dikem­ bang­kan menjadi fashion, bisa menyumbang PAD hingga 70 persen. Saya bebe­rapa kali men­ jem­batani dengan pihak kemen­ terian Industri dan koperasi untuk membantu akses per­ modal­an dan pengembangan SDM peng­rajin disana. Melalui Komisi V saya juga mendorong pihak peme­rintah daerah untuk mem­per­­ketat pengawasan batu akik. Misal­kan batu akik Pacitan tidak hanya dijual mentah saja tapi dalam bentuk jadi. Akhirnya pengrajinpun berkembang. (wan) Foto: Akikpedia.com Politisi Demokrat dari kelahiran Pacitan,Sartono Hutomo, SE, MM saat memaparkan potensi ekonomi dibalik fenomena batu akik Pacitan. Publicapos.com - Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa menyatakan bahwa sebanyak 5,4 juta dari 32 juta balita di Indonesia terindikasi mengalami gizi buruk. "Gizi buruk sangat mempe­ ngaruhi pertumbuhan fisik dan intelektual padahal pada 2015 kita harus menyiapkan generasi emas yang semestinya balita harus memiliki gizi baik," katanya saat membuka kegiatan Jambore Gizi 2015 di Batang, Minggu sore. Menurut dia, jika balita terlahir dengan gizi buruk maka sangat potensialkemungkinanterjadinya ketidakseimbang pertumbuhan fisik maupun intelktualnya. Mensos menyampaikan ada hal yang harus dilakukan untuk meningkatkan manajemen dan retribusi keseimbangan gizi yang baik untuk ibu hamil dengan menggunakan metode advokasi dan edukasi kumunikasi. "Untuk menangulangi gizi buruk, Kemensos memiliki program keluarga harapan (PKH) untuk 8 persen masyrakat kurang mampu, penerimaanya ibu hamil supaya selama hamil mendapatkan Rp 1 juta agar mendapatkan asupan gizi yang baik bagi janin maupun ibunya supaya anak lahir tidak berat badan lahir rendah," katanya. Bupati Batang, Yoyok Riyo Sudibyo mengatakan pemkab telah melaksanakan program pelayanan gizi berupa pendidikan gizi, suplementasi gizi, tata laksana gizi, dan surveilans gizi. "Semua ini kami laksanakan mulai dari pelayanan kesehatan di tingkat paling dasar, yaitu posyandu hingga ke RSUD Batang. Pelayanan juga dilaksanakan pada forum-forum, seperti PKK dan dasa wisma," katanya.(tgh/ ant) Mensos: 5,4 Juta Balita Terindikasi Gizi BurukGizi buruk sangat mempe­ngaruhi pertumbuhan fisik dan intelektual padahal pada 2015 kita harus menyiapkan generasi emas yang semestinya balita harus memiliki gizi baik
  • 8. Edisi V/I/VI - 2015MEGAPOLITAN8 P u b l i c a P o s Publica Pos (Bekasi) - Dewi Septiani (29), pelapor adanya beras sintetis, mengaku hanya bisa pasrah saat mengetahui diri­ nya bisa dipidanakan karena di­ anggap telah menyebarkan isu yang meresahkan masyarakat. Perempuan beranak tiga ini menye­rahkan kasus tersebut ke Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta yang mendampinginya di mata hukum. "Saya hanya berdoa dan pasrah saja terhadap kasus ini, semoga ada jalan terbaiknya," ujar Dewi, warga Perumahan Mutiara Gading Ruko GT Grande Blok F 19 RT 01 RW 23, Kelurahan Mustikajaya, Kecamatan Mustikajaya, Kota Bekasi, Rabu (27/5). Sebelumnya, Menteri Perta­nian Andi Amran Sulaiman menya­ takan, penyebar isu beras ber­ bahan dasar plastik dapat di­ pidana­kan karena isu tersebut sudah sangat meresahkan masya­ rakat umum. Amran akan me­ minta Polri untuk menyelidiki Terancam Pidana, Dewi Hanya Bisa Pasrahkasus ini dan menindak tegas penyebar isu beras plastik itu. Meski merasa tersudutkan, Dewi mendapat dukungan dari sejumlah anggota masyarakat. Menurut dia, para netizen (peng­ guna internet) dan tetangga­ nya memberi dukungan untuk meng­hadapi kasus ini. Masya­ ra­kat, kata Dewi, juga banyak yang mengucapkan terima kasih karena telah diberi tahu adanya pere­daran beras berbahan sintetis. Kuasa hukum Dewi yang juga anggota LBH Jakarta, Ahmad Hardi Firman, mengatakan, apa yang dilakukan kliennya bukan menyebarkan isu, melainkan menginformasikan adanya beras plastik ke rekannya melalui media sosial. "Ibu Dewi itu ibu rumah tangga, dia khawatir teman-temannya juga merasakan hal yang sama, makanya dia menyebarkan informasi melalui media sosial,” ujar Hardi. Selain menyebarkan informasi melalui media sosial, kata Hardi, kliennya juga melaporkan keja­ dian ini kepada pihak berwenang melalui surat elektronik. "Dia juga melaporkan kejadian ini ke pihak BPOM dan pihak berwajib, jadi dia tidak mungkin menye­barkanisukarenadiamela­ por juga ke pihak ber­wenang," ujar Hardi. Sementara itu, Kapolresta Bekasi Kota Komisaris Besar Daniel Bolly Hyronimus Tifaona meng­atakan, pihaknya tidak bisa menjelaskan lebih detail menge­ nai kasus itu karena diambil alih oleh Mabes Polri. Menurut dia, status Dewi dan S, pemilik toko beras yang diduga menjual beras berbahan sintetis itu, masih sebagai saksi. Kapolri Jenderal (Pol) Badrodin Haiti sendiri tak serta-merta menyalahkan laporan dari Dewi Septiani. "Apa yang dilakukan Bu Dewi sebagai konsumen sah-sah saja," kata Badrodin.(tgh/ant) Publicapos (Jakarta) - Akibat desain yang terlalu sempit, para sopir bus Antar Kota Antar Provinsi (AKAP) di Terminal Rawamangun gigit jari tak bisa menunggu penumpang di dalam terminal yang berlokasi di Pulogadung, Jakarta Timur itu. Mau tak mau, sopir bus di sana mesti mengetem di luar terminal untuk mengangkut penumpang. Tahir (34), salah satu awak bus AKAP di Terminal Rawamangun mengaku kerepotan akibat tak bisa masuk ke dalam terminal karena jalur masuk yang sempit. "Jadi repot sekarang mau masuk ke dalam terminal kalau situasinya kayak begini," kata Tahir Kamis petang. Tahir mengaku terpaksa memar­ Publicapos (Bogor) - Pemerintah Kota Bogor, Jawa Barat berencana untuk melakukan rerouting (penga­ lih­an) trayek angkot. Hal ini untuk penataan transportasi di Kota Hujan itu.Untukmerea­li­sasi­kan­nyaPemkot Bogor aka me­man­faatkan peta rute angkut­an kota yang diberikan oleh BadanInformasiGeospasial(BIG). "Peta rute angkot yang dibuat oleh BIG ini memudahkan Peme­ rintah Kota Bogor untuk melak­ sanakan program rerouting yang sedang direncanakan," kata Kepala Bagian Humas Sekretariat Daerah Kota Bogor, Encep Moch Ali Alhamidi, di Bogor, Jumat (29/5). Encep mengungkap, saat mene­ rima kunjungan tim pembuatan peta rute angkot dari BIG, Kamis (28/5) kemarin, disampaikan demons­trasi hasil kerja pembuatan peta yang dilakukan selama tiga bulan oleh BIG. Ia mengatakan, dari demons­trasi yang disampaikan oleh tim peta rute angkot BIG, dike­ tahui ada beberapa rute angkot di Kota Bogor yang overl­apping (menumpuk-red), seperti di seputar Kebun Raya Bogor. "Dari peta ini dapat diketahui ada penumpukan angkot di satu rute, ini menjadi penambah infor­ masi bagi Pemerintah Kota Bogor dalam mengevaluasi transpor­tasi kota," katanya. Peta rute angkot secara resmi akan diluncurkan oleh Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto pada 4 Juni mendatang. Peta tersebut menjadi kado Hari Jadi Bogor (HJB) ke-533. Koordinator tim peta angkot BIG, Aldila Fradana menyebutkan, dari hasil survei dan pembuatan peta yang dilakukan, terlihat dari 23 trayek angkot yang ada di Kota Bogor, sebanyak 50 persen melayani satu kawasan yakni seputar Kebun Raya Bogor. "Kita melihat dari hasil peme­ta­an danolahcitrayangdilakukan,trayek angkot di Kota Bogor ter­konsentrasi di satu titik yakni seputar Kebun Raya.Jadisemuaangkotmenumpuk di sana," kata dia. Aldila mengatakan, peta rute angkot dapat diakses secara digital maupun cetak. Untuk peta digital dapat diunggah melalui telepon pintar di laman angkotkotabogor. big.go.id. "Peta rute angkot digital ini bekerja mirip seperti googlemap," katanya. Ia mencontohkan cara meng­ akses peta rute angkot digital Penataan Transportasi, Bogor Alihkan Trayek hanya dengan menyentuh layar peta dengan menunjuk lokasi posisi kita dan menujuk titik lokasi yang akan kita tuju. Seperti posisi dari Botani Square hendak ke Jalan Stasiun. Maka pada bagian kiri peta di layar ponsel akan menujukkan informasi rute-rute angkot apa saja yang akan dilalui. "Pengguna peta digital ini juga harus mencerna informasi yang di­ tampilkan dengan membaca infor­ masi lebih seksama, karena peta ini digunakan di negara-negara maju yang sistem transportasinya sudah bagus dan menggunakan halte, beda di Indonesia yang masih menggunakan angkot berhenti dimana­pun," katanya. Aldila menambahkan, peta rute angkot digital juga menyediakan 11 informasi lainnya. Seperti tempat kuliner, pusat per­belan­jaan, sarana olah raga, rumah sakit, sekolah dan fasilitas umum lainnya. Sementara itu, Wakil Sekretaris Organda Kota Bogor, Yadi Indra Mulyadi menyebutkan, re­routing angkot adalah program penga­ lihanruteangkotdaritrayeksudah jenuh ke trayek yang lebih segar. "Selain rerouting, juga ada program merger yang diren­ca­na­ kan oleh Pemerintah Kota Bogor, yakni menggabungkan dua angkot dari dua trayek berbeda menjadi satu trayek baru," kata­nya. Ia menjelaskan, ada empat trayek angkot yang terkena merger yakni trayek 21 jurusan Baranangsiang- Ciawi digabung dengan 02 jurusan Bubulak-Sukasaridigabungmenjadi Bubulak-Ciawi via Lawang Gintung. Trayek berikut angkot 21 di­ gabung dengan trayek 03 jurusan Bubulak-Baranangsiang menjadi Ciawi-Bubulak via Baranangsiang. Selanjutnya trayek 21 digabung dengan 09 menjadi Ciawi-Cileur via Padjajaran. Selanjutnya, setelah dimerger, akan dilakukan rerouting atau perubahan rute angkot-angkot yang terkena penggabungan. Lalu jalur yang ditinggalkan oleh trayek angkot tersebut nantinya akan diisi oleh Trans Pakuan yang jumlahnya akan ditambah untuk mencakup semua wilayah Kota Bogor. Ia menambahkan, program merger dan rerouting hanya bisa dilakukan bagi angkot yang sudah berbadan hukum. Angkot yang tidak berbadan hukum tidak dapat beroperasi.(tgh) Sempit, Sopir Bus AKAP Tak Bisa Masuk Terminal Rawamangun kirkan busnya di depan pinggiran jalan terminal. Dia menyadari busnya yang berbadan cukup besar itu menghambat lalu lintas jalan di depan terminal. "Pengguna jalan yang lain memang terganggu. Mau gimana lagi," ujar Tahir. Terkadang,katadia,untukparkir tertib di luar, petugas terminal jarang datang membantu. "Kita mundurin bus sendiri enggak ada petugas yang bantu. Sudah sering kita mengeluh tetapi belum ada perbaikan," ujarnya. Sementara itu, sopir bus AKAP lainnya, Feryakas (35) menga­­ takan, kondisi ini sudah ber­ langsung selama beberapa bulan bela­kangan. Ia berharap ada segera perbaikan pintu masuk terminal "Sekarang sudah berlangsung sejak 4-5 bulan kemarin. Kita berharap ada perbaikan," ujarnya. Wakil Kepala Terminal Rawa­ mangun, Gunardi menga­ta­kan, untuk mengatasi kemacetan yang terjadi bila sopir-sopir AKAP itu mengetem di depan terminal, dia menurunkan petugas untuk berjaga. Selain itu, bus yang terparkir di pinggir jalan adalah solusi sementara hingga terminal bisa digunakan lagi secara normal. "Hanya sementara saja. Tetapi kami tempatkan tujuh petugas yang setiap harinya berjaga-jaga dan mengatur bus AKAP serta lalu lintas di sekitarnya agar tidak macet," ujar Gunardi.(tgh) Akibat desain yang terlalu sempit, para sopir bus Antar Kota Antar Provinsi (AKAP) di Terminal Rawamangun gigit jari tak bisa menunggu penumpang di dalam terminal yang berlokasi di Pulogadung, Jakarta Timur itu Foto: Publicapos.com Dewi Septiani (29), pelapor adanya beras sintetis, di Kelurahan Mustika Jaya, Kecamatan Mustika Jaya, Bekasi bersama anaknya Foto: Publicapos.com Sejumlah kendaraan tampak mengantri masuk ke Terminal Rawamangun. Penyempitan jalur mem- buat para pengumudi terpaksa memarkir kendaraanya di luar terminal Rawamangun
  • 9. 9P u b l i c a P o sEdisi V/I/VI - 2015 O P I N I Surat dari Cinangka Aku Tak Ingin Dihormati, Jika Kehormatanku Mengganggumu Gus Dur Tentang Islam dan Pancasila* Dawam Multazam Mahasiswa Pascasarjana Islam Nusantara STAINU Jakarta Sahabat, Ramadhan tahun ini terasa begitu cepat. Teringat hari-hari sekira 10 tahun lalu saat saya masih mengaji di Pondok Pesantren, di Ponorogo Jawa timur. Ramadhan kala itu saya merasa begitu bersih atau lebih tepatnya merasa diri ‘lebih bersih’ dari mereka yang tak berpuasa. Di hari-hari saya berpuasa dan merasakan sebuah waham merasa di hormati tentu diluar tekad saya sendiri berniat tak makan dan tak minum sejak dini hari hingga senja; selama itu saya sadar bahwa akan ada saat-saat saya bisa tergoda—tetapi saya selamat. Saya siap untuk terganggu, tetapi lihat: saya tak boleh diganggu. Privilese itu kini sudah seperti sesuatu yang semestinya. Demi ibadah saya, yang saya niatkan sendiri, orang-orang lain tak bisa pergi pijat karena selama sebulan semua panti pijat harus ditutup— meskipun ini bukan tempat yang mesum sama sekali—dan sekian ratus pemijat tidak men­­da­patkan penghasilan. Demi ibadah saya, orang-orang lain tidak dapat minum dan makan dengan bebas dan kalaupun ada restoran buka, bir, anggur, wiski, konyak, vodka, dan lain-lain harus masuk kotak. Terkadang saya tak tahu apakah saya merasa bangga, atau bersyukur, atau merasa bersalah, ketika di mana-mana di­ pasang anjuran: ”Hormatilah Orang yang Berpuasa”. Tentu saja sikap menghormati adalah sebuah sikap yang bisa datang dari hati yang ikhlas dan sukarela. Tapi sikap itu juga bisa diperlihatkan khalayak ramai karena aturan pemerintah, para ulama, atau tekanan lain yang menakutkan. Kita sekarang tidak tahu yang mana yang menentukan. Jika ada polisi atau petugas kota praja—belum lagi kelompok galak yang dengan gampang menyerbu dan merusak—yang membuat penghormatan itu berlaku, saya tak pernah yakin sejauh mana penghormatan (atau lebih tepat ”apresiasi”) yang ikhlas yang sedang saya rasakan. Jangan-jangan semuanya adalah penghormatan (atau lebih tepat ”sikap merunduk”) yang dengan gerutu. Tapi di sebuah negeri yang tak jarang memperdagangkan kepalsuan, akhirnya soal seperti itu tak dipersoalkan. Pokoknya: saya berpuasa, sebab itu saya harus dihormati. Ramadan sering dikatakan sebagai bulan yang dekat dengan rohani. Bulan ini adalah bulan yang berbicara tentang kondisidasarmanusiayangpalingkurang. Aku seakan-akan dalam kesucian, sebagai yang ”berkorban” dan juga sebagai yang ”tak najis”. Orang yang tak berpuasa? Mereka dosa, loba, penuh syahwat— pendeknya lebih nista dari diriku. Tetapi bila puasa bukan menandaskan wajah yang lapar, melainkan kesucian diri yang penuh, manusia merasa seakan- akan berada di atas segala situasi, di luar waktu, tak tersentuh perubahan, dan perubahan bahkan dapat berarti najis. Di hari-hari ini saya berpuasa—dan apakah gerangan yang tumbuh dalam diri saya? Sesuatu yang menghargai yang fana dan sebab itu berterima kasih atas setiap momen empati? Atau sesuatu yang meminta dihormati, karena aku adalah sebuah prestasi, sebuah posisi di atas sana, di mana yang kekal dan sempurna mengangkatku? Jika sekarang setelah 10 tahun berlalu, di Cinangka ini saya ditanya bagaimana puasamu.Saya akan mengatakan: Aku tak ingin dihormati jika kehormatanku menjadi alasan bagimu untuk terganggu, biarlah puasaku menjadi alasan paling logis untuk menjadikan aku makin kuat dan dekat pada tuhanku dengan menahan diri dan menghormati engkau yang tak berpuasa. Salam dari Cinangka Tanggal 1 Juni diperingati sebagai hari lahirnya Pancasila, ideologi dasar bagi negara Indonesia. Bagi bangsa Indonesia, Pancasila menjadi sebuah kalimatun sawa’ atau common ideological platform yang dapat merangkul semua elemen bangsa. Dengan Pancasila, Indonesia tidak hendak menjadi sebuah negara yang teokratis sekaligus negara yang sekuler. Penegasan posisi negara inilah yang menyebabkan kebanyakan orang Islam di Indonesia merasa puas dan menganggap Pancasila sudah cukup Islami, meskipun tetap tidak dapat ditampik keberadaan sebagian kecil di antaranya yang menolak Pancasila dan berkeinginan untuk membentuk Negara Islam. Bahkan keberadaan kelompok splinter tersebut masih eksis hingga saat ini, sebagaimana dapat ditemukan contohnya seperti dalam kelompok Front Pembela Islam yang menganggap bahwa Indonesia belum cukup Islami sehingga merasa perlu untuk mengampanyekan “NKRI Bersyari’ah”. Bahkan kelompok lain, Hizbut Tahrir Indonesia yang berafiliasi pada organisasi transnasional Hizbut Tahrir, aktif mempropagandakan perlunya menegakkan khilafah karena segenap bangunan kenegaraan Indonesia sama sekali tidak Islami. Namun, eksistensi kelompok-kelompok tersebut tidak cukup kuat untuk menggoyahkan dukungan masyarakat luas terhadap Pancasila sebagai ideologi negara. Dukungan yang solid dari masyarakat terhadap Pancasila, salah satunya karena Pancasiladapatmenjadikunciyangkomplit dalammenyelesaikan masalah kehidupan bernegara yang kompleks. Menurut Yudi Latif dalam artikelnya di Harian KOMPAS (28/5), dengan memanfaatkan landasan visi transformasi sosial yang holistik dan antisipatif yang disediakan oleh Pancasila, krisis multidimensional yang melanda bangsa ini bisa diselesaikan. Hal ini dimungkinkan setidaknya karena Pancasila memiliki alat untuk melakukan aksi pada ranah mental-kultural (sila ke- 1, 2, dan 3), ranah politikal (sila ke-4), dan ranah material (sila ke-5). Dengan konsep ketuhanan, kemanusiaan, dan persatuan yang terkandung dalam Pancasila, masyarakat Indonesia dapat mencapai kepribadian manusia yang berbudaya; dengan konsep kerakyatan deliberatif, masyarakat Indonesia dapat menjadi manusia yang berdikari; dan dengan konsep kesejahteraan umum, masyarakat Indonesia dapat meraih kemandirian. Dengan demikian, tiga ranah Pancasila tersebut memang sesuai dengan konsep Trisakti yang digagas oleh Proklamator Republik Indonesia, Sukarno. “Keparipurnaan” Pancasila sebagai solusi dalam segenap permasalahan bangsa tersebut juga tersirat dan tersurat dalam pemikiran KH Abdurrahman Wahid, Presiden RI ke-4 yang akrab disapa dengan sebutanGus Dur. Tujuan Bernegara Indonesia, menurut Gus Dur (1990), menyuguhkan potret menarik tentang hubungan Islam dan Pancasila. Di tengah negara yang prosentase jumlah penduduknya mayoritas Muslim sekaligus memiliki jumlah penduduk Muslim terbesar di dunia, ternyata di sini tidak terjadi sikap eksklusif yang memutuskan bahwa Islam harus menjadi ideologi politik. Masyarakat Indonesia menunjukkan bahwa Islam dapat berbagi (share) dengan pendapat atau kepercayaan lain, baik terkait dalam hal agama maupun dalam urusan politik. Sikap ini, disebut Gus Dur, menjadi indikasi bahwa Islam di Indonesia bisa menjadi pelopor dalam masalah-masalah ideologis terkait. Hal ini tentu saja tidak terjadi secara tiba-tiba, melainkan sudah merupakan kristalisasi dari pengalaman keislaman masyarakat Nusantara sejak pertama kali Islam datang. Dipeluknya Islam oleh masyarakat Nusantara, tidak serta merta mengakibatkan terlepasnya identitas indigenous yang dimiliki. Sikap keberagamaan yang inklusif inilah yang kemudian melahirkan Pancasila dengan lima silanya. Inklusifitas ini, menurut Gus Dur, memang lahir dari karakter masyarakat-bangsa Indonesia. Dilihat dari latar belakang sejarah, tidak ada satu pun ideologi ketat (rigid) yang dapat diterapkan secara luas di Indonesia, sebagaimana dapat dicontohkan dengan Gerakan Paderi di awal abad ke-19 yang diilhami oleh purifikasi agama Islam ala Wahabi. Beruntung, purifikasi agama dengan memerangi sesama Muslim yang berbeda perspektif itu berbelok menjadi perang melawan kolonial Belanda. Keragaman pola pikir terhadap agama yang masih berkembang bahkan hingga kini ini, disebabkan karena Indonesia adalah bangsa yang lunak (soft nation, dalam istilah Gunnar Myrdhal). Di satu sisi, kelunakan dan inklusifitas ini bisa memperkaya keragaman bangsa ini sehingga tidak pernah bisa terpecah- pecah secara serius. Di sisi lain, ia juga memiliki “kelemahan” karena berkarakter “tanggung, setengah-setengah”. Namun menurut Gus Dur, sikap seperti yang sudah ada sekarang inilah yang lebih tepat ada di Indonesia. Pendapat ini tak lepas dari weltanschauung Gus Dur tentang Islam. Bagi Gus Dur, ketika Islam yang universal bertemu dengan realita masyarakat di Indonesia, maka terjadilah proses pribumisasi Islam. Mencairnya Islam dalam kehidupan masyarakat pemeluknya tersebut bisa terjadi, karena yang menjadi tujuan dari civitas masyarakat dalam sebuah komunitas adalah kesejahteraan. Dan dalam konteks Indonesia, maka kesejahteraan tersebut dapat terwujudkan melalui negara Pancasila. Dalam hal ini, bukan berarti Islam “terkalahkan” oleh Pancasila. Selain karena memang keduanya bukanlah dua entitas yang dapat “diadu”, melainkan karena dalam hubungannya Pancasila dituntut untuk mewujudkan nilai-nilai Islam sebagaimana dikenal sebagai ushulu-l-khomsah. Artinya, tujuan (ghoyah) kesejahteraan yang dipayungi nilai-nilai islam harus dicapai dengan memanfaatkan Pancasila sebagai alatnya (wasilah). Penerimaan Gus Dur terhadap asas tunggal Pancasila pada 1984menegaskan persetujuannya bahwa Pancasila sudah sesuai dengan Islam. Selain melalui isu Hak Asasi Manusia yang mempertemukan antara Islam dengan Pancasila, Pancasila sendiri juga sudah menyiratkan bahwa Islam adalah landasan moralnya. Sebagaimana diketahui, deklarasi universal tentang Hak Asasi Manusia (DUHAM) selaras dengan maqoshidu-s-syari’ah ad- dhoruriyyah (primer) yang terdiri dari lima unsur penjagaan terhadap manusia (kulliyyatu-l-khoms), yakni hifdhu-n- nafs (hak hidup), hifdhu-d-din (hak ber agama), hifdhu-l-aql (hak berfikir), hifdhu- l-mal (hak kepemilikan), dan hifdhu-n-nasl (hak berkeluarga). Keselarasan dalam Hak Asasi Manusia tersebut, setidaknya terejawantahkan dalam nilai-nilai luhur Pancasila yang menjadi komitmen negara untuk melindungi semua warganya tanpa melihat latar belakang agama, jenis kelamin, atau etnis. Dengan menjadikan sila pertama “Ketuhanan yang Maha Esa” sebagai spirit bagi sila-sila lainnya, hak asasi manusia terlindungi oleh sila kedua “Kemanusiaan yang Adil dan Beradab” dan sila kelima “Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia”, dan seterusnya. Dengan memperhatikan pada tujuan substantif – terwujudnya kesejahteraan masyarakat dalam payung Islam sebagaimana disebut di atas, penerimaan Gus Dur terhadap Pancasila juga harus dilihat sebagai langkah strategis bagi Nahdlatul Ulama. Mengingat konteks pada 1983 itu, ketika menerima Pancasila sebagai asas tunggal, hubungan Nahdlatul Ulama dengan pemerintah Orde Baru tidak dalam kondisi yang baik. Oleh karena itu, dengan mengakui Pancasila sebagai asas tunggal, Nahdlatul Ulama dapat “merebut” Pancasila dari hegemoni kekuasaan Orde Baru untuk kemudian menjadikannya sebagai wahana untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dalam payung Islam. Pancasila Sebagai Titik Temu Pada akhirnya, dengan menjadikan Pancasila sebagai wahana untuk mengatur alat-alat penyelenggara negara, tentunya persatuan bangsa dapat diraih. Dengan demikian, sangat tepat jika kemudian Gus Dur (1999) menganggap bahwa Pancasila merupakan kompromi politik yang memungkinkan semua orang Indonesia hidup bersama-sama dalam sebuah kesatuan negara nasional (bukan negara teokrasi atau negara Islam). Penerimaan terhadap Pancasila merupakan hal yang niscaya, karena Gus Dur melihat bahwa proses lahirnya negara-bangsa ini dibarengi dengan pertarungan dua kubu ideologi (sekuler dan teokratis) yang sudah lama memiliki eksistensi di negeri ini. Di satu sisi, kubu sekuler yang terbagi juga dalam kelompok interest nasionalisme, sosialisme, kapitalisme, dan komunisme menginginkan adanya pemisahan tegas antara agama dan kehidupan bernegara. Adanya pemisahan iniberartiagamatidakturutcampurdalam urusan kenegaraan, sebaliknya negara juga tidak dibenarkan mengambil peran dalam urusan keagamaan. Di kubu yang lain, ada kecenderungan kelompok yang menginginkan agar agama (dalam kasus Indonesia, agama Islam) untuk menjadi acuan formal dan penentu kekuatan utama dalam kehidupan bernegara. Secara konseptual dapat diartikan sebagai negara teokratis. Hingga saat ini pertarungan wacana antara kubu sekuler melawan kubu teokratis, atau antara Pancasila sebagai “ideologi nasional” dan Islam sebagai “jalan hidup universal (universal way of life)” masih terus berlangsung secara dinamis, sehingga menjadi semacam kondisi status quo yang justru dapat menjadi panggung wacana dan dialog yang semakin menarik. Namun demikian, Gus Dur menegaskan bahwa Pancasila adalah serangkaian prinsip-prinsip yang bersifat lestari tentang hidup bernegara yang mutlak untuk diperjuangkan. Upaya perjuangan ini, menurut Gus Dur, harus dipertahankan agar kemurnian Pancasila dapatterjagadariupaya-upayamanipulasi terhadapnya. Apapun hasilnya, bagi Gus Dur, tentu akan memberikan manfaat bagi negara- bangsa Indonesia, sekaligus menjadi contoh bagi negara-bangsa lainnya. Tentunya tujuan (ghoyah) kemanfaatan dan keberkahan menjadi lebih menarik bagi kita daripada perdebatan tentang alat (wasilah) yang digunakan. Wallahu a’lam. **
  • 10. Edisi V/I/VI - 2015R E L I G I & B U D A Y A10 P u b l i c a P o s Empat Macam Manusia Menyambut Ramadhan MIMBAR oleh: Dr. Ahmad Husnul Hakim IMZI, M.A. Setahunsekali,dibulanRamadhan, umat Islam di seluruh dunia, di­ wa­jibkan untuk menjalankan ibadah puasa. Ramadhan adalah al-wafd al-‘azhim (utusan mulia) yang dikirim oleh Allah untuk mene­mui manusia, khusus­nya umat Islam, sehingga keda­ta­ ngan­nya sangat ditunggu-tunggu oleh setiap muslim. Karena itu, mereka akan melakukan persiap­ an penyambutan tamu agung itu. Panitia penyambutan dibentuk, agenda acara disusun, bahkan ada orang-orang tertentu yang ditun­ juk untuk melayani tamu agung tersebut. Spanduk-spanduk juga dibikin, besardankecil,denganber­tuliskan “MARHABAN YA RAMADHAN”, sehingga suasana kegembiraan itu benar-benar dirasakan oleh setiap muslim jauh sebelum sang tamu agung itu tiba. Tak ketinggalan juga acara-acarahiburanditelevisiyang bernuansa Ramadhan juga turut sertamemeriahkanmomenini. Namun, menurut Musthofa as-Siba’i, setiap kali datangnya bulan suci Ramadhan, sesung­ guhnya respons manusia dibagi dalam empat kategori, yaitu: Pertama, mereka tidak meng­ anggap Ramadhan sebagai bulan istimewa; layaknya bulan- bulan yang lain. Mereka ini tidak mungkin melaksanakan puasa; bahkan mereka terkadang meng­ olok-olok orang yang ber­puasa yang dianggapnya telah ber­peri­ laku bodoh karena telah di­bohongi oleh agamanya. Sebab, dalam pandangan mereka, orang yang berpuasa mau­pun tidak berpuasa ternyata tidak ada penga­ruhnya dalam kehi­dupan­nya, khususnya dalampersoalanmaterikeduniaan. Kedua, kelompok ini sejatinya sama dengan kelompok pertama, tidak suka dengan Rama­dhan, namun tidak ditun­jukkan secara terang-terangan. Mereka akan ter­paksa berpuasa jika di tengah- tengah orang yang berpuasa yang menge­nal diri­nya. Namun, jika berada di komunitas orang yang tidak ber­puasa, ia juga tidak ber­ puasa. Sebab, di hati kecilnya memang tidak ingin berpuasa. Ketiga, kelompok ini merasa senang dengan kehadiran bulan Ramadhan, karena biasanya di­ tandai dengan munculnya ber­ aneka ragam makanan dan minu­ man; dan juga bisa menjadi alasan untuk begadang semalaman. Orang semacam ini, seringkali mengam­ bing­hitamkan puasa ketika melak­ sanakan aktifitas peker­­jaannya. Ia hanya kuat mena­han lapar dan haus, namun sesung­guhnya ia tidak mampu mengendalikan hawa nafsunya. Ia bukan senang dengan Ramadhan, tetapi hanya senang dengan “bawaan-bawaannya”. Ia memang terlihat sabar, taat, rajin ibadah, tadarus al-Qur’an, derma­ wan; namun itu semua bukan sebagai bukti keberhasilannya me­la­wan hawa nafsunya, tetapi semata-mata karena mengejar pahala.Karenaitu,iatidakbertahan lama; sebab di luar Ramadhan, ia kelihatansifat-sifataslinya. Keempat, kelompok yang me­ lihat puasa sebagai sarana untuk ber­­­latih mengendalikan hawa nafsu, menempa jiwa atau tarbiyah ruhiyah (pendidikan rohani). Mereka tidak takut dengan lapar dan haus, justru lapar dan haus itu ia jadikan sebagai sarana untuk melatih mengendalikan dorongan hawa nafsunya demi menguatkan potensi rohaninya. Ia memahami betul bahwa manusia bukanlah siapa-siapa jika tanpa rohani. Bahkan, manusia cenderung ber­ peri­­laku layaknya binatang jika hawa nafsunya mendominasi diri­ nya. Lantas, di bulan suci ini, ada di kelompok yang manakah kita? Apakah puasa kita akan mening­ katkan potensi rohani sehingga kita layak menyandang predikat muttaqin (orang-orang yang bert­ akwa); atau sesungguhnya kita hanya mampu untuk menahan lapar dan haus, tetapi gagal dalam me­latih mengendalikan hawa nafsu. Atau justru kita termasuk orang yang tidak suka dengan datangnyabulansuciini? Kita sendiri yang bisa men­ jawab; bukan dengan ucapan, tetapi dengan sikap dan perilaku selama menjalankan ibadah puasa. Selamat berpuasa. Marha­ ban Ya Ramadhan. (dwm) Napak Tilas Pondok Pesantren Gerbang Tinatar, TegalsariNama Tegalsari sudah tidak asing bergaung di telinga masyarakat Ponorogo.Padaparohpertamaabad ke-18, seorang kyai besar bernama Kyai Ageng Hasan Bashari atau BesarididesaTegalsari,yaitusebuah desa kurang lebih 10 km ke arah selatan Kota Ponorogo Kyai Hasan Besari (Kasan Besari berdasarkan lidah orang Jawa) mendirikan sebuah pondok pesantren yang kemudian dikenal dengan sebutan Pondok Tegalsari. Nama asli pondok tersebut adalah Gerbang Tinatar namun karena berada di desa Tegalsari maka orang lebih mengenal pondok tersebut dengan nama Tegalsari. Tidak banyak orang yang tahu bahwa nama asli pondok pesantren pertama di Ponorogo tersebut adalah Gerbang Tinatar. tidak banyak orang yang tahu kapan tepatnya pondok pesantren tersebut berdiri. Pada masanya, Pondok tersebut dikelola oleh para kyai yang alim dan kharismatik serta piawai dalam mentransfer ilmu kepada para santrinya sehingga Gerbang Tinatar mencapai zaman keemasan. Pada zaman keemasan tersebut, santri yang menimba ilmu di Gerbang Tinatar mencapai lebih dari 10.000 (sepuluh ribu) orang santri. Para santri sebagian besar berasal dari hampir seluruh penjuru tanah Jawa. Karena besarnya jumlah santri pada masa keemasan itu, seluruh desa menjadi pondok, bahkan pondokan para santri juga didirikan di desa- desa sekitar, misalnya desa Jabung (Nglawu), desa Bantengan, dan lain- lain. Kemasyhuran Gerbang Tinatar tidak hanya sampai disitu, Raden Ngabehi Ronggowarsito, seorang Pujangga Jawa yang masyhur; dan tokoh Pergerakan Nasional H.O.S. Cokroaminoto (wafat 17 Desember 1934), selain itu ada yang mengatakan bahwa paku Buana II, dari Kertasura juga pernah nyantridiTegalsari.Iniadalahtanda betapa berpengaruhnya lembaga pendidikan Islam di Tegalsari ini pada waktu itu. Bahkan ketika crew menyambangi desa Tegalsari dan mewawancarai salah seorang pengelola pondok dan masjid (kini), yaitu Syamsudin mengatakan bahwa ramalan-ramalan Rangga­ warsito yang ter­kenal dan bahkan hampir selalu benar adalah berkat ilmu yang di­dapatkannya ketika nyantri di Gerbang Tinatar, Tegalsari. Karena itu pula Tegalsari mempunyai sebuah yayasan pendi­ dikan yang diberinama yayasan “Ronggowarsito” yang letaknya masih di samping masjid Tegalsari. Dalam Babad Perdikan Tegal­sari adabeberapaversicerita.Diceritakan tentang latar belakang Paku Buana II nyantri di Pondok Tegalsari. Pada suatu hari, tepatnya tanggal 30 Juni 1742, di Kerajaan Kertasura terjadi pemberontakan yang dipimpin oleh Raden Mas Garendi Susuhuhan Kuning, seo­rang Sunan keturunan Tionghoa. Serbu­an yang dilakukan oleh para pem­berontak itu terjadi begitu men­dadak dan hebat sehingga Kartasura tidak siap meng­ ha­dapi­nya. Karena itu Paku Buana II, pengu­asa Kertasura pada waktu itu bersama pengikutnya segera pergi dengan diam-diam meninggalkan Keraton menuju ke timur Gunung Lawu. Dalam pelariannya itu dia sampai di desa Tegalsari. Di tengah kekhawa­tiran dan ketakutan dari kejaran pasukan Sunan Kuning itulah kemu­dian Paku Buana II bertemu dengan Kyai Hasan Besari. Penguasa Kartasura ini selanjutnya menjadi santri dari Kyai wara` itu. Di bawah bimbingan dan tempaan Kyai Hasan Besari, Paku Buana II menjadi orang yang taat beragama dan senantiasa bertafakkur pada Allah swt, penguasa dari segala penguasa di semesta alam. Berkat keuletan dan kesungguhannya dalam beriba­ dah dan berdoa serta berkat keikh­ lasan bimbingan dan doa Kyai Hasan Besari, api pemberontakan di Kertasuraakhirnyareda.PakuBuana II kembali menduduki tahtanya. Sebagai balas budi, Sunan Paku Buana II mengambil Kyai Hasan Besari menjadi menantunya. Sejak itu nama Kyai yang alim ini dikenal dengan sebutan Yang Mulia Kanjeng Kyai Hasan Bashari (Besari). Sejak itu pula desa Tegalsari menjadi desa merdeka atau perdikan, yaitu desa istimewa yang bebas dari segala kewajiban membayar pajak kepada kerajaan. Versi lain seperti yang diceritakan salah satu pengelola pondok dan masjid Tegalsari (saat ini), Syamsudin berbeda dengan versi pertama. Beliau berkata: “memang benar Kanjeng Kyai Hasan Besari adalah menantu Paku Buana II, tapi bukan karena balas budi atau pemberontakan”. Salah seo­ rang imam masjid Tegalsari ini menceritakan pada zaman keema­ san­nya, Gerbang Tinatar dibawah asuhan Kyai Hasan Besari membuat undang-undang. Tidak jelas undang-undang yang dibuat pada waktu itu, tapi undang-undang tersebutsempatmembuatsangKyai dipenjara, bahkan hampir diasing­ kanolehPakuBuanaIIdariKerajaan Kertasura, Solo. Begitu ter­sohor­nya Gerbang Tinatar waktu itu sehingga peraturanatauundang-undangyang dibuat oleh pondok tersebut ter­ dengar sampai ke seluruh penjuru tanah Jawa, termasuk kerajaan Kerta­sura di bawah kekuasaanPaku Buana II. Undang-undang terse­ but tidak disetujui oleh kerajaan Kerta­sura, kemudian Kerajaan memu­tus­kan untuk mengasingkan Kyai Hasan Besari. Pada saat akan berangkat ke pengasingan, perahu yang ditum­pangi sang Kyai yang akan diasingkan tersebut tidak bisa melaju dan hanya tinggal di tempat, tidak ber­ geser sedi­kit­pun. Tapi ketika sang Kyai di­tu­run­­kan, perahu dapat me­laju normal. Ketika sang Kyai naik ke perahu lagi, perahu tidak bisa melaju dan begitu sete­rus­ nya sampai pada akhirnya Kyai Hasan Besari tidak jadi di­asing­ kan, dan hanya di­penjara saja. Pada suatu hari, kerajaan Kertasura menga­dakan sebuah acara. Dalam acara tersebut, hampir seluruh santri Gerbang Tinatar diundang untuk ber­ shalawat, maka terpaksa kerajaan Kertasura membebaskan sang Kyai untuk memimpin shalawatan. Dalam acara tersebut, putri Paku Buana II terpesona mendengar kemer­duan suara Kyai Hasan Besari dalambershalawatkemudianbeliau meminta ayahnya untuk dinikahkan dengan sang Kyai. Paku Buana II menyetujui kemudian menikahkan putrinya dengan Kyai Hasan Besari. Sejak itulah desa Tegalsari menjadi desa perddikan (bebas pajak). Versi mana yang benar, wallahu a’lam. Sepeninggal Kyai Hasan Besari, kejayaan Pondok Tegalsari tinggal kenangan. Beliau digantikan oleh putra ketujuh beliau yang bernama Kyai Hasan Yahya. Seterusnya Kyai Hasan Yahya digantikan oleh Kyai Bagus Hasan Bashari II yang kemudian digantikan oleh Kyai Hasan Anom. Demikianlah Pesantren Tegalsari hidup dan ber­ kem­bang dari generasi ke generasi, dari pengasuh satu ke pengasuh lain. Tetapi, pada pertengahan abad ke-19 atau pada generasi ke­empat keluarga Kyai Bashari, Pesantren Tegalsari mulai surut. Walau­ pun demikian, banyak para santri dan anak cucunya yang mengem­ bangkan agama Islam dengan men­ dirikan Pondok Pesantren di ber­ bagai daerah di seluruh Nusantara. Salah satu yang terbesar adalah PondokModernDarussalamGontor yang terletak di wilayah kecamatan Mlarak. Pondok ini didirikan oleh tiga orang cucu Kyai Hasan Besari. Kini Pondok Tegalsari memang masih berdiri namun jumlah santrinya hanya ratusan orang. Tapi tidak demikian dengan Masjid Tegalsari. Masjid ini Terletak di desa Tegalsari Kecamatan Jetis, kabupaten Ponorogo. Masjid Tegal­ sari diperkirakan dibangun pada tahun 1700-an dan merupakan pusat penyiaran agama Islam ter­besar di wilayah Kabupaten Ponorogo. Masjid ini terletak sekitar 200m dari pondok Tegalsari. Masjid dengan arsitektur jawa ini memiliki luas lebih dari 32m persegi, bagian dalam memiliki 36 tiang, sedagkan di bagian serambi masjid terdapat 12 tiang. Keistimewaan masjid ini selain karena usianya, seluruh kayu yang digunakan untuk menyangga masjid ini adalah kayu jati. Baik itu tiang maupun atapnya. merupakan peninggalanKyaiAgengHasanBesari yang setiap harinya tidak pernah sepi oleh umat, khususnya pada hari jumat kliwon dimana diadakan dikrul ghofilin dan istighosah yang dipromotori oleh pondok pesantren Darul Huda, Mayak, Tonatan Ponorogo, dan hari senin kliwon yang dipromotori dari Jampes, Kediri. Pengelola masjid tidak tahu pasti kapan dikrul ghofilin dan istighosah tersebut diadakan sebab sudah lama sekali. Mengenai tujuan diadakannya tentu untuk semakin mendekatkan diri kepada sang pencipta. Sedangkan, pada malam jum’at biasa tidak ada dikrul ghofilin maupun istighosah. Tenggang waktu antaramaghribdanisya’diisidengan sholathajat,sholattaubat,dansholat sunnah yang lain. Demikian juga setiap Ramadhan pada malam ganjil Lailatul Qadar, komplek pondok Tegalsari ini banyak dikunjungi orang untuk melakukan i’tikaf dengan sholat jamaah tengah malam di Masjid Tegalsari. Bahkan, I’tikaf tidak hanya pada malam ganjil bulan Ramadhan tersebut, beberapa orang jugaber­i’tikafdimalam-malambiasa, khusus­nya malam jum’at. Tidak hanya itu, salah satu cagar budaya kota Ponorogo tersebut juga ramai di­kunjungi siswa-siswa SMA, Aliyah, dan Tsanawiyah di kota Ponorogo pada bulan-bulan mendekati ujian untukmelakukanistighosahdando’a bersama. Selain dikrul ghofilin dan istighosah, juga ada pengajian rutin yaitupengajiankitabsetiaphariyang diikuti oleh remaja-remaja sekitar Masjid dan para santri. Tujuan pengajian kitab ini adalah untuk memperdalamagamaislam.(dwm) Foto: Publicapos Masjid Agung Tegalsari, di Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo. Di masjid inilah, Bagus Burhan atau lebih di kenal dengan sebutan Ronggo Warsito yang mengarang Kitab Jongko Joyoboyo pernah menimba ilmu pada sang guru Kyai Ageng Besari